Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut nilai program MBG tidak perlu dihentikan

    Luhut nilai program MBG tidak perlu dihentikan

    ANTARA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan. Hal itu disampaikannya saat membahas  sinkronisasi data penerima MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor DEN Jakarta, Jumat (3/10). (Sanya Dinda Susanti/Irfansyah Naufal Nasution/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Bakal Ukur Dampak MBG Terhadap Perputaran Ekonomi Daerah

    Luhut Bakal Ukur Dampak MBG Terhadap Perputaran Ekonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bakal mengukur dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perputaran ekonomi daerah di Tanah Air.

    Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa dampak yang akan diukur mencakup perputaran ekonomi di tataran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam waktu dekat kita akan mengukur, berapa dampaknya jumlah uang yang turun, perputaran SPPG yang timbul, lapangan kerja yang timbul, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi berapa, dan seterusnya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya, tuah program MBG saat ini juga belum terlihat signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri, tetapi menjanjikan hal itu akan tampak dalam waktu dekat.

    Ketika ditanya perihal rekomendasi DEN kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan MBG, dia menyebut telah berkoordinasi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait higienitas makanan yang dihidangkan.

    Menurutnya, kejadian keracunan yang mendera ribuan siswa usai menyantap MBG itu bisa terjadi pada awal penerapan program. Dia menyebut, pemerintah terus memperbaiki pelaksanaan MBG seraya meminta seluruh pihak agar tetap optimistis.

    “Jangan terlalu pesimistis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi enggak usah kita juga terlalu [pesimistis]. Saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang barang baru, ya, pastilah ada [kurang] di sana-sini,” ujar purnawirawan TNI ini.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap bahwa realisasi penyerapan anggaran program MBG naik tiga kali lipat dalam kurun waktu Agustus ke September 2025. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah proses pencairan anggaran yang sudah tidak lagi dengan metode penggantian (reimbursement). 

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa pemerintah telah mengubah metode pencairan anggaran MBG setelah April 2025. Dari awalnya dengan metode reimbursement, kini Badan Gizi Nasional membuat perencanaan anggaran untuk setiap 10 hari ke depan. 

    “Dari bulan Agustus ke September itu naik tiga kali lipat realisasinya. Makanya ini good news-nya. Berarti proses yang ada di BGN sudah semakin baik,” jelas pria yang akrab disapa Prima itu kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

  • Luhut nilai pemangkasan proyeksi ADB jadi kesempatan emas bagi RI

    Luhut nilai pemangkasan proyeksi ADB jadi kesempatan emas bagi RI

    Ya silakan saja (ADB pangkas proyeksi). Tapi kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dari 5 persen menjadi 4,9 persen justru harus dilihat sebagai kesempatan emas (golden opportunity).

    “Ya silakan saja (ADB pangkas proyeksi). Tapi kalau saya lihatnya ini kan dunia ini memang bergerak banyak ya. Jadi kita juga jangan terlalu pesimis melihat itu. Menurut saya, ini semua kan buah daripada makan bergizi ini (Makan Bergizi Gratis/MBG) kan belum kelihatan. Tapi akan segera kelihatan,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, di Jakarta, Jumat.

    Luhut menekankan, saat ini Indonesia sedang berada pada momentum penting karena beberapa program pemerintah, termasuk program MBG, mulai berjalan dan memberi dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

    Selain itu, dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang ditempatkan ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini bisa memperlancar pembiayaan kredit, sehingga menggerakkan ekonomi di tingkat bawah.

    Menurut Luhut, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru membuka ruang lebih besar bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

    Dengan dukungan likuiditas perbankan dan arah kebijakan pemerintah yang menjaga keberlanjutan pertumbuhan, ia optimistis prospek ekonomi Indonesia akan tetap positif.

    “Dana yang diberikan oleh Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) itu kan juga belum semua mengalir. Kalau saya pribadi, ini adalah golden opportunity untuk orang investasi di Indonesia ke investasi-investasi yang captive. Misalnya (sektor) listrik, makanan tadi seperti (Makan Bergizi Gratis) gizi,” ujarnya lagi.

    Selain ADB yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) justru menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,7 persen menjadi 4,9 persen.

    “Kita harus lihat dari sisi positif, golden opportunity buat kita, buat bangsa Indonesia atau investor-investor muda Indonesia untuk investasi. (Dana) Rp200 triliun sekarang diturunkan di perbankan, itu kan sangat bagus untuk masyarakat,” katanya pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Gizi Sebut Perpres soal Makan Bergizi Gratis Rampung Pekan Ini

    Badan Gizi Sebut Perpres soal Makan Bergizi Gratis Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penyusunan peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) akan rampung pada pekan ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa rancangan beleid ini akan mengatur tugas, fungsi, peran masing-masing instansi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Dia melanjutkan, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) juga akan terlibat dalam penyaluran MBG kepada ibu hamil dan menyusui.

    Sementara itu, pemerintah daerah disebutnya akan menyiapkan perihal infrastruktur dan pembina peternak, petani, hingga nelayan yang memasok bahan baku MBG di wilayah masing-masing.

    Dadan juga menjelaskan peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi hasil bumi, seiring tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait hasil laut.

    “Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, serapan anggaran MBG semakin membaik dalam beberapa waktu terakhir.

    Luhut lantas menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi relokasi anggaran apabila serapan MBG tak optimal.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Luhut menyebut, juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

    Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

  • ADB Proyeksi Ekonomi RI Cuma Tumbuh 4,9%, Luhut: Buah MBG Belum Terlihat

    ADB Proyeksi Ekonomi RI Cuma Tumbuh 4,9%, Luhut: Buah MBG Belum Terlihat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi laporan Asian Development Bank (ADB) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5% menjadi 4,9%.

    Dia menilai bahwa proyeksi tersebut sah-sah saja di tengah gejolak perekonomian dunia. Namun, dia menggarisbawahi agar hal tersebut tak diiringi sikap pesimistis secara berlebihan, mengingat tuah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya belum terlihat.

    “Menurut saya, buah daripada makan bergizi kan belum kelihatan, tetapi akan segera kelihatan,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kebijakan perpindahan kas negara sebesar Rp200 triliun ke perbankan nasional oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga belum seluruhnya mengalir.

    Secara pribadi, Luhut memandang bahwa saat ini merupakan kesempatan emas bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, misalnya untuk mendukung program pangan maupun sektor lain seperti energi.

    Menurutnya, tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian, akses pembiayaan dari perbankan nasional akan lebih mudah seiring suntikan dana pemerintah ini.

    “Jadi kita sekalian harus optimis melihat itu. Bahwa saya melapor ke Presiden, ‘Pak, ini kita harus lihat dari sisi positif.’ Golden opportunity buat kita, buat bangsa Indonesia, atau investor-investor muda di Indonesia, untuk berinvestasi,” jelas purnawirawan TNI ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Asian Development Bank alias ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru, dari 5% (proyeksi April) menjadi 4,9% (proyeksi September) pada 2025.

    ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

    Tak hanya pada tahun ini, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Organisasi yang bermarkas di Manila, Filipina itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

  • Luhut pastikan serapan anggaran MBG semakin membaik

    Luhut pastikan serapan anggaran MBG semakin membaik

    Hari ini sudah Rp21,64 triliun jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin membaik.

    Dengan kondisi itu, ia menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak perlu mengalihkan anggaran MBG untuk program lain.

    “Kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, perbaikan serapan anggaran akan memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk MBG dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

    Selain itu, Luhut mengatakan program MBG saat ini sudah menyerap sekitar 380 ribu tenaga kerja.

    Lebih lanjut, Luhut berpesan agar Badan Gizi Nasional (BGN) lebih cermat dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan penunjang MBG, seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran. Sebab, jika pasokan tidak dijaga dengan cepat, maka berisiko terjadi kelangkaan di daerah tertentu.

    “Itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan (Kepala BGN), karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya pula.

    Dari sisi pencapaian, Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga 3 Oktober 2025, penyerapan anggaran MBG sudah mencapai Rp21,64 triliun atau 34 persen dari total alokasi.

    “Hari ini sudah Rp21,64 triliun jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan. Tetapi untuk bantuan pemerintah, makan bergizinya Rp18,63 triliun, itu sudah mencapai 37 persen. Jadi sudah 37 persen penerima manfaat makan bergizi,” kata Dadan pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Distribusi bansos tak merata, Luhut tegaskan urgensi digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan urgensi digitalisasi pada program bantuan sosial (bansos) usai menemukan bahwa penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, tak terdistribusi dengan merata.

    “Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” kata Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Jumat.

    Tinjauannya itu dilakukan di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani kopi yang tinggal di kawasan hutan, jauh dari kota, dengan akses sinyal terbatas.

    Luhut berpendapat desa tersebut merupakan potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia.

    Ketua DEN mencatat uji coba (pilot project) di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan.

    Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

    “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujar Luhut.

    Dia pun mengapresiasi sinergi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam mendukung pilot project ini, dalam konteks ini, Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten. Pasalnya, menurut Luhut, ego sektoral sering menghambat integrasi data.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Jejak Panjang Hacker Bjorka: Dari Bocoran Data Nasabah hingga Ditangkap Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengklaim telah menangkap pria yang mengaku pemilik akun peretas alias hacker Bjorka, yang selama ini dikenal publik sebagai sosok misterius di balik sejumlah kasus kebocoran data besar di Indonesia.

    Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyampaikan pria berinisial WFT (22) itu ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara, pada 23 September 2025.

    “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan bahwa Bjorka sudah dikenal sebagai pemilik akun di dark web sejak 2020. Identitasnya sulit dilacak karena kerap mengganti nama akun, mulai dari @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Menurut Fian, hasil penjualan data tersebut membuat pelaku meraup keuntungan yang dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto. “Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency,” pungkasnya.

    Kasubdit IV Ditsiber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco menyebut penangkapan WFT bermula dari laporan sebuah bank swasta terkait akun X bernama @bjotkanesiaaa. Akun itu mengunggah data 4,9 juta nasabah bank dan mengklaim telah berhasil meretas sistem.

    “Niat daripada pelaku adalah sebenarnya untuk melakukan pemerasan terhadap bank swasta tersebut,” tutur Herman.

    Atas perbuatannya, WFT ditahan dan dijerat Pasal 46 Juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 48 Jo Pasal 32 dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No.11/2008 sebagaimana diubah dengan UU No.1/2024 tentang ITE. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.

    Jejak Panjang Peretasan Bjorka

    Meski polisi telah menangkap WFT yang mengaku sebagai Bjorka, hingga kini belum ada kepastian apakah ia merupakan sosok sama yang selama beberapa tahun terakhir dikenal publik dengan nama Bjorka. Nama ini sempat membuat heboh karena aksi-aksinya meretas dan memperjualbelikan data pribadi dari jutaan warga Indonesia hingga pejabat tinggi negara.

    Pada Maret 2023, Bjorka mengklaim memiliki 19,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan yang ia jual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta di forum Breached.vc. Dalam unggahan 12 Maret 2023, ia bahkan merilis 100.000 sampel data yang bisa diunduh gratis sebagai “bukti”. Data tersebut mencakup nama, NIK, alamat, nomor telepon, email, hingga informasi pekerjaan.

    Sebelumnya, pada 2022, Bjorka muncul dengan sederet aksi besar:

    Mengklaim memiliki 3,2 miliar data dari aplikasi PeduliLindungi.
    Menjual 44 juta data MyPertamina.
    Mengunggah 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87GB.
    Membocorkan data pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga selebritas Deddy Corbuzier.

    Bahkan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, turut disebut datanya bocor. Namun Anies membantah kebenarannya.

    “Iya sayang, NIK-nya [Nomor Induk Kependudukannya] salah. Nomor HP-nya [Handphone] juga salah,” kata Anies di DPRD DKI, Selasa (13/9/2022). Ia menambahkan, “Itu enggak tahu saya ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya.”

    Kasus Bocornya Data Pajak

    Nama Bjorka kembali menjadi perhatian pada September 2024. Saat itu, akun X @FalconFeedsio mengunggah tangkapan layar di Breach Forums yang menunjukkan Bjorka menjual data NPWP sebesar 2GB (dikompres 500MB) seharga US$10.000.

    Data itu diduga berasal dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dengan daftar nama besar yang disebut bocor: Presiden Joko Widodo, anak-anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

    Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi mengonfirmasi pihaknya menindaklanjuti kasus ini. “⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN, DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu, Senin (23/9/2024).

    Sementara itu, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut penyelidikan dilakukan dengan menggandeng BSSN. “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya, Selasa (24/9/2024).

  • Luhut Tinjau ‘Laboratorium’ Bansos Digital di Banyuwangi

    Luhut Tinjau ‘Laboratorium’ Bansos Digital di Banyuwangi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan peninjauan pilot project penyaluran bantuan sosial atau bansos digital di Desa Suko, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

    Adapun, uji coba penyaluran bansos secara digital di Banyuwangi sudah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan. Dari 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos.

    “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” tulis Luhut di postingan video Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (2/10/2025).

    Kendati demikian, dia mengaku menemukan fakta mengejutkan soal penerima bantuan sosial. Ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tidak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan.

    “Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” tegasnya.

    Dia juga bercerita bahwa dirinya melihat langsung bagaimana agen Kementerian Sosial dan Pemkab membantu warga mendaftar bansos.

    Di Desa Suko yang mayoritas warganya merupakan petani kopi, Luhut melihat banyak warga yang tak memiliki ponsel. Bahkan, di wilayah ini, Luhut mengatakan akses sinyal masih terbatas.

    Kendati demikian, mereka kini tetap bisa masuk sistem. Bedanya, kalau dulu masyarakat pasif menunggu, sekarang mereka bisa mengusulkan diri atau tetangga. Sistem inilah yang akan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan, kata Luhut.

    “Tempat ini adalah potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia,” ujarnya.

    Luhut mengaku bersyukur seluruh kementerian/lembaga yang telah membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat. Dia pun memastikan pemerintah akan menjaga setiap rupiah yang disalurkan di dalam bansos sampat tepat diterima oleh pihak yang paling membutuhkan agar manfaatnya dapat menggerakan ekonomi dari tingkat terbawah dan memperkuat perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]