Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut: Prabowo bakal terbitkan Keppres selesaikan utang KCIC

    Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Menurut Luhut, Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC. Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

    Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Ia pun mengingatkan bahwa transportasi publik tidak didesain untuk mencari keuntungan. Transportasi umum, kata dia, selalu membutuhkan subsidi pemerintah.

    “Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proses penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

    Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

    Sementara Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.

    Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

    Sebagai catatan, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    ‘Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan “family office” tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “’Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan konsep “family office” lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

    Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan “family office” tak membutuhkan dukungan APBN.

    “(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

    Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada “family office”.

    Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

    Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu “family office” terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

    Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

    Ketua DEN itu berencana untuk membangun “family office” di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

    Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan “family office” di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses “family office” di Bali untuk melihat efektivitasnya.

    “IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

    Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep “family office”, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke “family office”.

    “Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan “family office” di Bali.

    Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

    Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

    “Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin membantah dirinya mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu diungkapkan menanggapi sebuah e-flyer yang menyandingkan foto dia dengan Purbaya.

    E-flyer tersebut, menunjukkan Purbaya tersenyum dan menaikkan jempol. Sementara Ngabalin tampak menganga membuka mulutnya.

    “Anda tidak pantas duduk di Kursi Menkeu Pak,” tulis narasi pada e-flyer tersebut, seolah Ngabalin yang mengatakan kalimat tersebut.

    Bahkan, Ngabalin digambarkan seolah menganggap masyarakat bodoh. Karena Purbaya didukung padahal belum bekerja apa-apa.

    Menurut Ngabalin, poster dan narasi tersebut hoaks. Dia mengatakan ada yang sengaja membuat hoaks.

    “Banyak yang kepanasan takut akan terbongkar semua kejahatan keuangan mereka. Makanya buat berita dan e-flyer hoaks,” tulis Ngabalin dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (16/10/2025).

    Dia meminta Purbaya tidak berhenti melakukan apa yang dia kerjakan.

    “Gaspol Kang Purbaya, jangan injak rem. Bantu Bapak Presiden. Kerja yang mantap. Semua rakyat dukung akang,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, politisi Golkar lain, yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Buka Suara

    Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Buka Suara

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Juru Bicara (Jubir) Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Pendirian itu dianggap sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.

    “Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).

    Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.

    “Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office Internasional,” ucap Jodi.

    Pembentukan Family Office juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing dan mendukung ekonomi riil.

    Purbaya Ogah Danai Pendirian Family Office

    Sebelumnya, Purbaya terang-terangan mengatakan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office. Bendahara Negara itu mempersilakan DEN untuk membangunnya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).

    Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

    Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian Family Office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami konsep itu.

    “Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

    Lihat juga Video: Mengenal Family Office yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Video: Rekor Baru Harga Emas – Purbaya Tanggapi Soal Family Office

    Video: Rekor Baru Harga Emas – Purbaya Tanggapi Soal Family Office

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas dunia terus meroket dan kini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini membuat Indonesia kembali menjadi sorotan, mengingat negara kita termasuk pemilik cadangan emas terbesar di dunia

    Sementara itu,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin membangun pusat Family Office di Bali. Purbaya menegaskan rencana itu dipersilahkan asalkan tidak menggunakan dana dari APBN

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).

  • Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    OLEH: PAUL EMES*

    Ia berani menolak perintah lama dan proyek ambisius baru. Sebuah contoh integritas di tengah budaya feodal birokrasi yang membutakan nalar publik.

    DI tengah kultur birokrasi yang sering tunduk pada kekuasaan, langkah Menteri Purbaya terasa menyegarkan. Setelah sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menutup utang kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek ambisius masa lalu yang kini terbukti membebani keuangan negara, ia kembali menunjukkan keberanian serupa dengan menolak pendanaan proyek “Family Office” di Bali, gagasan megah Luhut Binsar Pandjaitan.

    Keputusan ini tidak sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah pernyataan moral dan politik tentang integritas seorang pejabat negara. Purbaya yang pernah menjadi bawahan langsung Luhut bisa saja memilih jalan aman dengan mengikuti kemauan sang mantan atasan. Namun ia memilih jalan sulit: berdiri di sisi publik, bukan di bawah bayang-bayang pribadi.

    Dalam budaya politik Indonesia, di mana rasa utang budi sering lebih kuat daripada tanggung jawab publik, sikap ini merupakan anomali yang membahagiakan. Banyak pejabat masih terjebak pada logika feodal: tunduk pada senior, diam pada kekeliruan, dan bersembunyi di balik loyalitas personal. Tapi Purbaya membalikkan logika itu: menghormati bukan berarti membenarkan, dan setia bukan berarti harus ikut salah.

    Langkah ini memberi pesan kuat: pejabat yang baik bukan mereka yang pandai menyenangkan atasan, tetapi yang berani menegakkan kebenaran meski melawan arus.

    “Jika seseorang, seberapa pun jasanya padamu, sedang membawa negeri ini ke jurang, maka tugasmu bukan mengikutinya melainkan menghentikannya.”

    Sikap seperti ini menunjukkan lahirnya etika baru dalam pemerintahan, di mana loyalitas utama bukan kepada individu atau kelompok, tetapi kepada negara dan rakyat. Purbaya menolak menjadi bagian dari “ternak kekuasaan” istilah yang kini terasa relevan bagi banyak politisi dan pejabat yang kehilangan arah moral karena beban balas budi.

    Dalam konteks pemerintahan Prabowo, langkah ini sejalan dengan upaya membangun rasionalitas fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah tampak mulai menertibkan proyek-proyek warisan yang tidak produktif dan membebani APBN, sembari menegakkan prinsip bahwa uang rakyat hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat.

    Keberanian Purbaya menolak proyek ambisius “Family Office” di Bali menandai fase baru: pejabat publik yang tidak takut kehilangan posisi demi menjaga akal sehat negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi menteri bukanlah soal siapa yang pernah memberi kesempatan, tetapi soal keberanian menjaga kepercayaan rakyat.

    Dalam republik yang sering disandera oleh utang politik dan persekutuan bisnis, sikap seperti ini adalah oksigen moral yang menyehatkan. Dan di tengah kelelahan publik pada elit yang saling melindungi kesalahan, Purbaya memberi contoh bahwa pejabat yang berintegritas masih mungkin ada dan masih mungkin berani berkata “tidak.”

    *(Penulis merupakan bagian dari komunitas pengecer politik nilai.)

  • Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    Akhir dari Magnet Investasi ala Jokowi

    GELORA.CO – Proyek family office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tidak akan menerima pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana publik untuk proyek tersebut, yang awalnya digadang-gadang menjadi magnet investasi baru sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Penolakan ini menandai titik balik penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

    Purbaya menilai, penggunaan APBN untuk proyek seperti family office tidak tepat dan tidak termasuk prioritas pembangunan nasional.

    “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

    APBN Harus Tepat Sasaran dan Minim Kebocoran

    Purbaya menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

    Dengan sikap tegas tersebut, Purbaya secara tidak langsung menutup peluang proyek family office mendapatkan dukungan fiskal pemerintah.

    Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin lebih berhati-hati dalam membiayai proyek strategis yang berisiko tinggi dan belum terbukti memberikan return on investment nyata.

    Asal-Usul Family Office: Gagasan dari Era Jokowi

    Gagasan family office pertama kali diluncurkan oleh Luhut Pandjaitan pada Mei 2024, saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Kala itu, Luhut menyebut proyek tersebut akan menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional, sebuah sistem yang memungkinkan investor global menanamkan modalnya secara efisien di Indonesia.

    Luhut kerap mencontoh Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai model sukses family office yang berhasil menarik triliunan dolar investasi.

    “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut kepada media di Jakarta, Mei 2024 lalu.

    Berdasarkan estimasi pemerintah kala itu, skema ini berpotensi menarik investasi hingga 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun ke depan—angka yang fantastis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    Luhut Tak Menyerah, Harap Restu dari Presiden Prabowo

    Meski kini pemerintahan telah berganti di bawah Presiden Prabowo Subianto, Luhut yang kini memimpin DEN menegaskan proyek family office tetap berlanjut.

    Ia berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau agar proyek itu segera dieksekusi.

    “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada 28 Juli 2025.

    Namun, tanpa dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan, proyek ini kini sepenuhnya bergantung pada inisiatif sektor swasta dan kerja sama investor global.

    Meniru Abu Dhabi Tidak Semudah yang Dikira

    Secara global, konsep family office berkembang pesat di negara dengan regulasi keuangan yang ramah pajak dan stabil, seperti Abu Dhabi, Singapura, dan Hong Kong.

    Negara-negara tersebut sukses menciptakan ekosistem investasi yang efisien berkat sistem hukum dan birokrasi yang transparan.

    Namun, menurut sejumlah analis keuangan, meniru model tersebut di Indonesia bukan perkara mudah.

    Selain perlu reformasi regulasi pajak dan perizinan, dibutuhkan pula infrastruktur hukum dan fiskal yang kuat agar tidak menjadi celah penyalahgunaan dana atau tax haven terselubung.

    Ekonom Universitas Indonesia, misalnya, menilai penolakan Purbaya bisa menjadi langkah preventif yang sehat.

    “Kita tidak bisa meniru model Abu Dhabi mentah-mentah. Butuh kesiapan sistem pengawasan dan tata kelola,” kata seorang pengamat keuangan yang enggan disebut namanya.

    Arah Baru Kebijakan Fiskal: Fokus pada Program Rakyat

    Dengan sikap tegas Menkeu Purbaya, pemerintah kini mempertegas komitmen untuk menjaga disiplin fiskal dan memastikan APBN digunakan secara efisien.

    Proyek ambisius tanpa urgensi publik kemungkinan besar tidak akan lagi mendapat ruang dalam kebijakan keuangan negara.

    Ke depan, arah kebijakan fiskal Indonesia tampaknya akan lebih fokus pada program konkret yang menyentuh masyarakat, seperti penguatan UMKM, transformasi digital, dan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif.

    Penolakan terhadap proyek family office bisa jadi menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin meninggalkan warisan proyek “elitis” dan beralih ke arah pembangunan yang lebih people-centered.***