Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Menkeu Purbaya: Saya Tidak Takut Siapapun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak takut dengan siapapun, karena dekat banyak para pengambil keputusan dari beberapa rezim.

    Purbaya mengaku sudah pernah membantu maupun menjadi bawahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Menko Perekonomian 2009—2014 Hatta Rajasa, Menko Perekonomian 2014 Chairul Tanjung, hingga Menko Marves 2016—2024 Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Jadi, saya sudah biasa bergaul dengan top-top thinker-nya di Indonesia. Saya enggak pernah takut sama siapa saja jadinya. Saya udah selalu terekspos dengan cara berpikir mereka, cara mereka mengambil keputusan,” ungkap Purbaya dalam forum Investor Daily Summit 2025, Jakarta, dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Dia pun memuji Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo juga terampil mengambil keputusan.

    Purbaya bahkan cara kepala negara dan pemerintahan itu memilihnya menjadi menteri keuangan. Dia mengaku sempat ‘menakut-nakuti’ Prabowo akan terjadi pergantian kekuasaan apabila arah kebijakan ekonomi tidak segera diubah.

    Dia mengaku sempat dipanggil Prabowo bersama sekitar empat orang lain ke Hambalang, Bogor pada Jumat (5/9/2025). Saat itu, sambungnya, Prabowo memberi pemaparan hingga tiga.

    Esoknya, Sabtu (6/9/2025), kepala negara dan pemerintah itu kembali memberikan pemaparan. Selama itu, Purbaya hanya diam tanpa menanggapi.

    Pada hari ketiga, Minggu (7/9/2025), Purbaya dan empat orang lainnya kembali berkumpul di Hambalang. Kala itu, dia tidak mau diam lagi.

    “Kalau hari Minggu, waktu itu saya enggak ngomong, ya sudah lah, enggak ada kans untuk bicara lagi. Waktu ketemu, rapatnya berlima. Begini, begini, begini, saya bilang tadi, saya takut-takuti, ‘Februari Pak [bakal pergantian kekuasaan],’ ‘Oh gitu ya?’ Nah itu, recipe to my success, kita takut-takutin dia,” ungkap Purbaya.

    Dia memberikan data-data ekonomi dari Presiden ke-2 Suharto hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dari waktu ke waktu, selalu ada masa ekspansi ekonomi sekitar tujuh tahun dan masa resesi atau penurunan ekonomi sekitar satu tahun.

    Purbaya menjelaskan jika otoritas salah mengambil keputusan pada saat masa penurunan atau krisis ekonomi maka bisa terjadi pergantian kekuasaan. Dia menilai itu yang terjadi waktu kejatuhan Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengklaim masa penurunan ekonomi Era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008—2009 dan Era Presiden ke-7 Jokowi pada 2016 bisa menghindari pergantian kekuasaan akibat dirinya memberi masukan ke pemerintahan saat itu.

    “Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi akan ‘kering’ apabila pertumbuhan uang primer (M0) rendah. Oleh sebab itu, Purbaya selalu menganjurkan agar kebijakan moneter dan fiskal selalu mendukung likuiditas.

    Masalahnya, sambungnya, pertumbuhan uang primer mendekati 0% pada pertengahan 2025. Dia pun tidak heran apabila sempat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota besar di Indonesia pada akhir Agustus lalu.

    “Kalau kita tidak berubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu. Semakin lama, semakin parah, dan penghitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan menjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu dari Presiden Prabowo, makanya saya dimasukin, ‘Yawudah lo betulin’,” ungkapnya.

    Ternyata setelah menyampaikan itu, esoknya atau Senin (8/9/2025), Prabowo melantiknya menjadi menteri keuangan, ganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat selama 14 tahun.

  • Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    Menkeu Purbaya Tolak APBN Dipakai Bayar Utang Kereta Cepat, Hodari: Geng Solo dan Termul Kepanasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat media sosial, Hodari, merespons langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Dikatakan Hodari, keputusan Purbaya ini menjadi kabar mengejutkan sekaligus langkah yang berani.

    Ia menyebut sikap tegas Purbaya menolak keterlibatan APBN dalam menanggung utang proyek tersebut membuat sejumlah pihak yang selama ini mendukung proyek kereta cepat menjadi gerah.

    “Ada kabar yang begitu mengejutkan. Bahkan ini geng Solo termul-termul ini kepanasan,” ujar Hodari dikutip pada Minggu (12/10/2025).

    Ia menilai, penolakan Menkeu Purbaya terhadap pembebanan APBN merupakan bentuk tanggung jawab agar negara tidak terus menanggung beban utang proyek yang awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan uang negara.

    “Ternyata Pak Purbaya, begitu kan, ogah yang membayar hutang-hutang kereta cepat yang dibebankan kepada APBN. Dia menolak keras,” lanjutnya.

    Hodari kemudian menyinggung kembali janji mantan Presiden Jokowi di awal proyek kereta cepat yang menyebut bahwa pembangunan tersebut tidak akan membebani APBN. Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya.

    “Jokowi, ke mana Jokowi? Kalau tidak dibebankan APBN, lalu dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada Luhut? Dibebankan kepada Jokowi?,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, ia juga menilai utang proyek yang mencapai ratusan triliun rupiah dan menyebut kebijakan tersebut telah menekan sejumlah BUMN yang ikut terlibat dalam proyek tersebut.

  • Ketua DEN Luhut Bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Ketua DEN Luhut Bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Bahas Apa Saja? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negosiasi digital antara Indonesia dan Amerika Serikat sementara terhenti akibat shutdown pemerintahan di Washington.

    Kondisi tersebut membuat berbagai kegiatan pemerintahan di AS, termasuk perundingan ekonomi, harus dihentikan sementara hingga pemerintah mereka kembali beroperasi normal.

    “Jadi, tim negosiasi berunding melalui Zoom, tetapi dengan adanya shutdown di Amerika, itu termasuk kita juga kena shutdown. Artinya, negosiasinya sementara terhenti,” kata Airlangga dalam konferensi pers Perundingan ASEAN DEFA putaran ke – 14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Airlangga menjelaskan bahwa negosiasi digital dengan AS merupakan bagian dari pembahasan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk proposal resiprokal dalam sektor perdagangan digital dan ekonomi berbasis data.

    Meski mengalami penundaan, pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan situasi dan siap melanjutkan perundingan begitu kondisi di AS kembali normal.

     

  • Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Shutdown Pemerintah AS, Kadin: Ekonomi dan Dunia Usaha Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap potensi dampak dari penutupan (shutdown) Pemerintahan Amerika Serikat terhadap perekonomian RI.

    Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan penutupan pemerintahan AS bukan yang pertama kali terjadi jika melihat selama 10 tahun terakhir. Meski mengalami shutdown, Anin menuturkan pemerintahan AS tidak sepenuhnya lumpuh. 

    Anin memaparkan, hal tersebut terbukti dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump ataupun menteri-menteri kabinetnya. Oleh karena itu, Anin menyebut kegiatan perekonomian dan perdagangan antara AS dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, tetap berjalan.

    “Kalau tidak salah Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) sedang di sana berbicara dengan Menteri Perdagangan AS. Kemudian, Presiden Trump juga terus aktif mencari jalan perdamaian di Gaza. Jadi, saya rasa sih ekonomi dan dunia usaha jalan terus,” kata Anin saat ditemui dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

    Dia menuturkan, hal paling penting yang perlu dilakukan Indonesia di tengah shutdown Pemerintahan AS adalah melanjutkan ekspor-ekspor produk yang dibutuhkan Negeri Paman Sam seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, hingga elektronik.

    Anin juga berharap kondisi ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas ekspornya ke AS untuk produk-produk tersebut. 

    Anin juga mengatakan peningkatan ekspor juga perlu dilakukan ke Uni Eropa dan Kanada sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru saja ditandatangani antara Indonesia dengan keduanya.

    “Jadi fokus kita ialah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas untuk fokus kepada industri yang berbasis ekspor,” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah AS resmi shutdown sejak Rabu (1/10/2025) setelah terjadi kebuntuan negosiasi antara pemerintah yang kini dikuasai Partai Republik dan kongres dari Partai Demokrat. 

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tetap melakukan perundingan dan penyusunan dokumen hukum (legal drafting) terkait dengan penerapan tarif impor kendati di tengah government shutdown. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pertemuan itu dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.   

    “Saat ini masih sedang berlangsung pertemuan intersesi [intercession meeting] secara online dengan pihak USTR, yang dikoordinasikan Pak Edi Pambudi [Deputi 2],” terang Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso

    Adapun, Susi enggan memerinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan intercession meeting itu. Namun, dia menyebut pemerintah RI dan AS masih dijadwalkan menggelar beberapa putaran pertemuan bilateral ke depannya. “Masih ada beberapa putaran intersesi, seingat saya dalam bulan Oktober ini terjadwal enam kali intersesi,” terangnya.

  • Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Shutdown AS Dikhawatirkan Ganggu Ekspor RI

    Jakarta

    Kondisi penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau government shutdown dikhawatirkan dapat berdampak terhadap ekspor Indonesia. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai meski situasi ini bukan yang pertama, RI perlu tetap waspada sekaligus memperkuat kapasitas ekspor.

    “Ini kan bukan pertama kali kita lihat dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat, kalau tidak salah Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedang di sana bicara dengan Menteri Perdagangan AS. Presiden Trump juga terlihat terus aktif mencari jalan keluar di Gaza, jadi saya rasa perekonomian jalan terus, dunia usaha jalan terus,” kata Anindya di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Menurut Anindya, Indonesia harus fokus pada penguatan sektor ekspor agar tak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi eksternal. Terutama untuk produk-produk yang selama ini menjadi andalan seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik.

    “Paling penting, bagaimana kita bisa mulai mengirim, bahkan meningkatkan kapasitas untuk alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan elektronik,” ujarnya.

    Selain memperkuat pasar di AS, Anindya juga menilai penting bagi Indonesia untuk memperluas akses perdagangan ke negara lain. Pemerintah RI baru-baru ini meneken Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Perjanjian tersebut membuka peluang besar bagi ekspor Indonesia. Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.

    “Jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menggunakan likuiditas yang ada untuk meningkatkan kapasitas, fokus kepada industri berbasis ekspor. Mudah-mudahan perekonomian Amerika tidak terlalu terpengaruh akibat penutupan pemerintahan,” kata Anindya.

    Sebagai informasi, penutupan pemerintahan Amerika Serikat sejak 1 Oktober 2025 telah berdampak pada sejumlah sektor, termasuk perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan penerbitan polis asuransi banjir baru ikut tertunda.

    Para ahli menilai sebagian besar program perumahan tetap berjalan di tengah penutupan ini. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah melambat karena harga tinggi, shutdown kali ini menambah tekanan bagi pasar properti AS.

    “Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah,” kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).

    (shc/rrd)

  • Video: Ketua DEN Luhut “Kopdar” Dengan Mendag AS di Washington DC

    Video: Ketua DEN Luhut “Kopdar” Dengan Mendag AS di Washington DC

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis (09/10/2025). Momen itu diketahui dari unggahan Luhut di akun media sosial Instagram miliknya.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 10/10/2025) berikut ini.

  • Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG

    GELORA.CO –  Eks Menko Polhukam yang juga Profesor Bidang Hukum Tata Negara, Mahfud MD memuji langkah berani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola anggaran negara.

    Menurutnya, Purbaya ketat dalam mengawasi penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga, termasuk kepada Badan Gizi Nasional (BGN), penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Purbaya yang seorang lulusan bergelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, tegas menyatakan, anggaran besar yang diberikan ke BGN akan ditarik kembali jika penyerapannya sampai akhir Oktober 2025 tidak maksimal.

    Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan meminta Purbaya tidak buru-buru menenggat anggaran BGN dengan ancaman penarikan.

    Namun Purbaya bergeming. Menteri yang baru dilantik sebulan lalu itu tetap tidak mundur dengan kebijakan ketat anggarannya.

    Mahfud MD mendukung penuh sikap Purbaya.

    “Luhut itu terbuka kalau dilawan gitu dan rasional. Kan dulu sering kan kita ketemu Pak Luhut, ‘Pak jangan begitu, iya sudah kalau Pak Mahfud bilang gitu ya gitu.’ gitu kan artinya dia mau mendengar. Nanti mungkin Pak Luhut, ‘Ya sudah kalau memang Menteri Keuangan maunya begitu silakan aja jalan,’ kan gitu kan. Itu biasanya gitu,” papar Mahfud saat bicara di Youtube channelnya sendiri @MahfudMD, tayang Selasa (7/10/2025).

    Menurutnya, permintaan Luhut bukanlah perintah yang tak bisa dibantah. Terlebih, di mata Mahfud, Luhut sosok yang terbuka dengan argumen logis.

    Jika Menkeu Purbaya bisa menerangkan dengan baik, maka Luhut bisa mengerti pemotongan anggaran MBG yang tidak terserap pada tenggat akhir tahun.

    “Kalau Pak Luhut tuh tidak pada harga mati gitu.” 

    “Dilawan oleh Pak Luhut tidak apa-apa dijelaskan aja,” jelas Mahfud,

  • DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    DKI kemarin, lomba desain gapura hingga janji Menkeu soal DBH ke DKI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Selasa (7/10) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta hingga Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik.

    Berikut rangkumannya:

    DKI adakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna berhadiah Rp10 juta

    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengadakan sayembara desain Gapura Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dengan hadiah Rp10 juta untuk satu karya terbaik.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya tanpa biaya pendaftaran agar semua talenta dapat berpartisipasi tanpa hambatan administratif,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melakukan evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta jika perekonomian sudah membaik pada triwulan kedua 2026.

    “Ke depan, ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang lain meningkat, menjelang pertengahan triwulan kedua 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemprov DKI minta persetujuan Menkeu terkait Jakarta Fund

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund sebagai salah satu pembiayaan kreatif (creative financing).

    Menurut Pramono, creative financing perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan Jakarta berjalan lancar meskipun mengalami penurunan anggaran, yakni dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

    Baca selengkapnya di sini.

    Insiden keracunan MBG jadi momentum perkuat pengawasan

    Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi DKI Jakarta Miftahuddin mengatakan insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah, termasuk Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan.

    Miftahuddin di Jakarta, Selasa, mengatakan program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu tetap dianggap sebagai arah yang tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun belakangan terjadi insiden keracunan makanan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menkeu tegaskan pangkas anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober 2025.

    Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Luhut, Purbaya Bakal Tetap ‘Sunat’ Anggaran MBG Jika Penyerapan Minim

    Respons Luhut, Purbaya Bakal Tetap ‘Sunat’ Anggaran MBG Jika Penyerapan Minim

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.

    Purbaya mengatakan permintaan Luhut itu menunjukkan perkembangan penyerapan anggaran MBG di lapangan sudah berjalan baik. Hanya saja dirinya akan tetap melihat realisasi penyerapan hingga akhir Oktober 2025. Apabila penyerapan masih rendah sampai akhir bulan ini, maka sebagian anggaran akan dialihkan untuk program lain.

    “Itu berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua, tapi kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

    Pernyataan Purbaya itu menanggapi ucapan Luhut yang meminta agar anggaran MBG tidak dipotong. Setelah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Luhut mengatakan penyerapan dana program MBG sudah membaik.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-ambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut usai pertemuan tersebut di kantornya, Jumat (3/11).

    Di sisi lain, Luhut juga meminta Dadan untuk memastikan seluruh anggaran yang sudah disiapkan pemerintah benar-benar digunakan. Ia menilai serapan anggaran yang optimal dapat menggerakkan ekonomi di daerah.

    “Karena pada dasarnya, seperti yang Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini, makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” tutur Luhut.

    Sampai 3 Oktober 2035, serapan anggaran MBG mencapai Rp 21,64 triliun atau 34% dari pagu secara keseluruhan.

    (aid/ara)

  • 4
                    
                        Ngotot Ambil Anggaran Tak Terserap MBG, Purbaya: Tetapi kalau Lebih, Kita Tambah…
                        Nasional

    4 Ngotot Ambil Anggaran Tak Terserap MBG, Purbaya: Tetapi kalau Lebih, Kita Tambah… Nasional

    Ngotot Ambil Anggaran Tak Terserap MBG, Purbaya: Tetapi kalau Lebih, Kita Tambah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap ngotot untuk mengambil anggaran tidak terserap dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Oktober 2025 nanti.
    Purbaya menekankan bahwa dirinya ingin melihat seberapa efektif Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan programnya.
    Namun, jika uang yang dibutuhkan ternyata melebihi anggaran MBG saat ini, Purbaya berjanji akan menambahnya.
    “Kalau nanti akhir Oktober, saya bisa prediksi berapa penyerapannya, kalau kurang kita ambil uangnya. Kalau lebih kita tambah. Kita lihat seberapa efektif dia menjalankan programnya dengan baik,” ujar Purbaya di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    “Jadi enggak ada target, justru kita mau bantu mereka supaya programnya berjalan dengan baik dan lancar,” sambungnya.
    Lalu, Purbaya mengatakan program MBG akan terus berjalan.
    Dia pun mengungkit bahwa dirinya bukan mandor dalam program ini.
    Hanya saja, jika memang anggarannya tidak terserap, Purbaya akan memotong anggaran MBG.
    “Akan terus berjalan, cuma kita pastikan lebih baik pelaksanannya, bukan saya yang mandor, tapi kalau uangnya enggak dipakai, saya ambil,” imbuh Purbaya.
    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan BGN sudah menunjukkan hasil positif.
    Dengan perkembangan tersebut, ia menilai tidak perlu ada pengalihan anggaran MBG ke program lain.
    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik. Sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas pelaksanaan program MBG.
    Dalam rapat tersebut, Luhut mengingatkan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran.
    “Itu kami ingatkan tadi sama Dadan, karena itu
    cost of fund
    juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap,” tegasnya.
    Ia menyebutkan, perputaran dana dari MBG bisa memberi dampak positif pada perekonomian masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.