Xcloud.id

Tag: Luhut Binsar Panjaitan

  • Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Cerita Luhut soal Utang Kereta Cepat: Sudah Busuk Itu Barang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang belakangan ini kembali menyeruak. 

    Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), Luhut mempertanyakan mengapa terjadi polemik terkait dengan masalah utang Whoosh. Dia menyebut penyelesaian utang proyek strategis nasional (PSN) itu tinggal merestrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dengan kreditur yakni China Development Bank (CDB). 

    Luhut, yang juga pada pemerintahan lalu menjabat Ketua Komite Kereta Cepat, mengatakan bahwa tidak ada permintaan agar APBN ikut menangani utang kereta cepat Whoosh. 

    “Restrukturing saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut saat memberikan sambutan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

    Saat ini, terang Luhut, pemerintah tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perundingan restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. China, klaimnya pun sudah bersedia untuk berunding dengan Indonesia. 

    Menurut pria yang sebelumnya menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi itu, China mensyaratkan penyelesaian restrukturisasi utang proyek KCJB apabila ingin meneruskan proyek tersebut sampai dengan Surabaya. Luhut pun telah mengamini permintaan China itu pada tiga bulan yang lalu. 

    Di sisi lain, Luhut juga sudah mendorong CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani untuk segera membentuk tim guna menyelesaikan perundingan restrukturisasi utang Kereta Cepat. 

    Nantinya, jalur kereta cepat yang akan diteruskan sampai Bandung akan diteruskan dari Bandung menuju Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo hingga Surabaya.

    “Kita sudah tahu juga mengalami pelajaran [dari proyek Kereta Cepat] Jakarta-Bandung. Jangan bikin banyak tunnel [terowongan], karena tunnel mahal. Jangan banyak pembebasan tanah, untuk apa? Kita align [sejajarkan] aja jalan kereta api atau jalan mobil yang ada,” pungkasnya.

  • Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Luhut Usulkan Family Office RI Adopsi Hukum Hong Kong dan Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang mendorong agar Indonesia menerapkan sistem hukum common law agar bisa membuat pusat keuangan di dalam negeri alias family office. 

    Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia menganut sistem hukum civil law. Negara-negara yang banyak menerapkan family office seperti Singapura dan Hong Kong banyak menerapkan common law.

    Luhut mengeklaim wacana pembuatan family office di Indonesia sudah direspons positif oleh sejumlah konglomerat dunia. Namun, syarat agar mereka masuk ke family office dan menanamkan uangnya di Indonesia apabila Indonesia menerapkan common law. 

    “Karena orang-orang kaya, ya, saya enggak bisa sebut nama-namanya, ya, itu semua bilang once kalian jadi [family office] kami masuk, tetapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali, dan itu bisa enggak melanggar aturan,” jelas Luhut usai memberikan keynote speech pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Dalam pemaparannya, Luhut mengaku usulannya untuk membentuk family office dilatarbelakangi oleh perlunya menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu tidak akan menggunakan APBN. Dia menyebut konsep menjadikan Indonesia pusat keuangan dunia diharapkan bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak. 

    “Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut. 

    Luhut menyampaikan bahwa penerapan common law di Indonesia merupakan syarat kepastian hukum yang diminta oleh pihak yang telah menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk itu, politisi senior Partai Golkar itu pun menyebut tengah menyusun studi apabila Indonesia bisa menerapkan sistem hukum seperti di Singapura maupun Hong Kong. 

    “Kami buat joint study bicara dengan Menteri Investasi, Mahkamah Agung, common law bisa enggak diterapkan. Karena apa? Orang asing bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali di Abu Dhabi. Tetapi mereka juga ingin, di Singapura proyeknya kurang. Di Indonesia proyeknya banyak. Kenapa enggak kita tarik kemari?,” ungkapnya.

    Dia menjabat 10 tahun di kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan investor global, Ray Dalio.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut: Prabowo bakal terbitkan Keppres selesaikan utang KCIC

    Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

    “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” kata Luhut usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Menurut Luhut, Prabowo bakal membentuk tim yang membahas strategi pembayaran utang KCIC. Ketua DEN juga berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani dan sepakat bahwa penyelesaian utang proyek ini perlu ditangani bersama.

    Terkait skema pembayaran, Luhut mengatakan penyelesaian utang KCIC akan menggunakan skema restrukturisasi, meski ia belum memastikan sumber dana untuk membayar utang. Dia pun terbuka dengan opsi membayar utang dengan dividen BUMN.

    Namun, Luhut memastikan pelunasan utang KCIC tidak membutuhkan bantuan tambalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

    Ia pun mengingatkan bahwa transportasi publik tidak didesain untuk mencari keuntungan. Transportasi umum, kata dia, selalu membutuhkan subsidi pemerintah.

    “Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proses penyelesaian masih dalam tahap evaluasi internal dan belum dilakukan komunikasi formal dengan pihak manapun, termasuk Kementerian Keuangan.

    Rosan menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara dilakukan secara terstruktur dan terukur. Pihaknya akan duduk bersama dengan kementerian terkait untuk menentukan opsi terbaik sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik.

    Sementara Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji. Pertama, melalui penambahan ekuitas atau suntikan dana tambahan.

    Kedua, dengan mengambil alih infrastruktur proyek dan menjadikannya aset negara, sebagaimana model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.

    Sebagai catatan, total investasi proyek mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari CDB dengan bunga 2 persen per tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    Luhut sebut “family office” tak berkaitan dengan APBN

    ‘Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan “family office” tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “’Family office’ itu nggak ada urusan dengan APBN,” kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan konsep “family office” lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

    Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan “family office” tak membutuhkan dukungan APBN.

    “(Pembiayaannya) Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

    Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada “family office”.

    Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

    Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu “family office” terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

    Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

    Ketua DEN itu berencana untuk membangun “family office” di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

    Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan “family office” di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses “family office” di Bali untuk melihat efektivitasnya.

    “IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

    Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep “family office”, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke “family office”.

    “Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan “family office” di Bali.

    Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office.

    Purbaya pun tidak melakukan intervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

    “Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    Ngabalin Diserang E-flyer Palsu Soal Purbaya: Banyak yang Kepanasan Takut Kejahatannya Terbongkar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin membantah dirinya mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Itu diungkapkan menanggapi sebuah e-flyer yang menyandingkan foto dia dengan Purbaya.

    E-flyer tersebut, menunjukkan Purbaya tersenyum dan menaikkan jempol. Sementara Ngabalin tampak menganga membuka mulutnya.

    “Anda tidak pantas duduk di Kursi Menkeu Pak,” tulis narasi pada e-flyer tersebut, seolah Ngabalin yang mengatakan kalimat tersebut.

    Bahkan, Ngabalin digambarkan seolah menganggap masyarakat bodoh. Karena Purbaya didukung padahal belum bekerja apa-apa.

    Menurut Ngabalin, poster dan narasi tersebut hoaks. Dia mengatakan ada yang sengaja membuat hoaks.

    “Banyak yang kepanasan takut akan terbongkar semua kejahatan keuangan mereka. Makanya buat berita dan e-flyer hoaks,” tulis Ngabalin dikutip dari akun X pribadinya, Kamis (16/10/2025).

    Dia meminta Purbaya tidak berhenti melakukan apa yang dia kerjakan.

    “Gaspol Kang Purbaya, jangan injak rem. Bantu Bapak Presiden. Kerja yang mantap. Semua rakyat dukung akang,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, politisi Golkar lain, yang juga Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak ambil pusing dengan kritikan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Terkait dirinya yang dianggap terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

    Menurutnya, selama ini dia tak asal komentar. Kepentingannya hanya agar mereka bisa mempercepat penyerapan anggaran pada tahun ini.

    “Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10).

    Purbaya memastikan pihaknya segera mengambil alokasi APBN tersebut apabila tidak diserap oleh Kementerian/Lembaga. Dia pun mengaku tidak pernah mengomentari cara kerja, selain persoalan penyerapan anggaran.

    “Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang juga kader Golkar, mengatakan Purbaya mesti memperbaiki komunikasi politiknya.

    “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

    Dia memberi contoh penarikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak diserap. Menurutnya, itu mesti dibahas di DPR.

    Keinginan Purbaya menarik anggaran MBG itu, bersilangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus politikus senior Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sendiri meminta Purbaya tak menarik dana MBG. Karena yakin akan diserap.

  • Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Buka Suara

    Purbaya Ogah Danai Family Office, Jubir Luhut Buka Suara

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membiayai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Juru Bicara (Jubir) Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Pendirian itu dianggap sebagai langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola di Indonesia secara produktif.

    “Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif,” kata Jodi kepada detikcom, Rabu (15/10/2025).

    Menurut Jodi, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah ditegaskan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.

    “Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office Internasional,” ucap Jodi.

    Pembentukan Family Office juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing dan mendukung ekonomi riil.

    Purbaya Ogah Danai Pendirian Family Office

    Sebelumnya, Purbaya terang-terangan mengatakan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pendirian Family Office. Bendahara Negara itu mempersilakan DEN untuk membangunnya sendiri.

    “Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10).

    Purbaya memastikan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan dapat tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran.

    “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” ucap Purbaya.

    Ia menegaskan tidak terlibat dalam rencana pendirian Family Office. Purbaya juga mengaku belum terlalu memahami konsep itu.

    “Nggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” imbuh Purbaya.

    Lihat juga Video: Mengenal Family Office yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Video: Rekor Baru Harga Emas – Purbaya Tanggapi Soal Family Office

    Video: Rekor Baru Harga Emas – Purbaya Tanggapi Soal Family Office

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas dunia terus meroket dan kini menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan ini membuat Indonesia kembali menjadi sorotan, mengingat negara kita termasuk pemilik cadangan emas terbesar di dunia

    Sementara itu,Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin membangun pusat Family Office di Bali. Purbaya menegaskan rencana itu dipersilahkan asalkan tidak menggunakan dana dari APBN

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).