Tag: Kim Jong Un

  • Ambisi Nuklir Korea Utara dan Harga yang Harus Dibayar Rakyatnya

    Ambisi Nuklir Korea Utara dan Harga yang Harus Dibayar Rakyatnya

    loading…

    Joohyun Moon, Profesor Teknik Energi di Departemen Universitas Dankook, Korea Selatan. Foto/istimewa

    Joohyun Moon
    Profesor Teknik Energi di Departemen Universitas Dankook, Korea Selatan

    KOREA Utara baru-baru ini mengejutkan komunitas internasional dengan laporan pengiriman pasukan ke Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Meskipun skala dan peran pasukan ini masih belum jelas, para ahli menyebutkan bahwa keterlibatan Korea Utara dapat berdampak signifikan pada perang Rusia-Ukraina serta dinamika keamanan di Semenanjung Korea.

    Keputusan ini menunjukkan prioritas rezim terhadap tujuan militeristik daripada kesejahteraan rakyatnya, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara.

    Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia tampaknya didorong oleh beberapa motif strategis, dengan tujuan utama memperkuat aliansi dengan Moskow. Pada Juni, sebuah “Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif” ditandatangani antara Korea Utara dan Rusia, yang kemudian diratifikasi oleh Duma Negara (Majelis Legislatif) Rusia pada bulan Oktober. Aliansi ini melampaui sekadar formalitas diplomatic.

    Korea Utara tampaknya percaya bahwa aliansi dengan Rusia yang dibentuk di medan perang akan lebih menjamin masa depannya. Pemerintahan Kim Jong-un kemungkinan meyakini bahwa hanya hubungan mendalam dengan negara-negara kuat seperti Rusia yang dapat menjaga kelangsungan rezimnya.

    Selain itu, pengejaran tanpa henti Pyongyang terhadap pengembangan nuklir dan misil telah lama mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya.

    Selama kelaparan parah pada 1990-an yang dikenal sebagai “Arduous March,” jutaan orang meninggal akibat kelaparan sementara rezim memprioritaskan pengembangan nuklir, yang berpuncak pada uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Saat ini, negara tersebut telah mencapai miniaturisasi dan standarisasi hulu ledak nuklir, tetapi terus mencari kemajuan lebih lanjut.

    Rusia memiliki teknologi penting dalam kemampuan re-entry untuk rudal balistik antarbenua, satelit pengintai, dan kapal selam bertenaga nuklir—semua elemen yang diinginkan Korea Utara untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menguasai teknologi ini akan memungkinkan Korea Utara menjadi ancaman yang lebih besar. Tidak hanya bagi Korea Selatan tetapi juga negara-negara tetangga lainnya, bahkan Amerika Serikat (AS), sehingga semakin mengganggu lanskap keamanan yang sudah rapuh di kawasan ini.

    Keputusan rezim Korea Utara untuk mengirim tentaranya ke perang asing demi pengalaman tempur menandai dimensi lain dari ambisi strategisnya. Pasukan Korea Utara, meskipun berjumlah 1,2 juta personel aktif, kurang memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran.

    Keterlibatan dalam perang intensif dapat memberikan pasukannya pengalaman tempur yang berharga. Jika pengiriman ini dipasangkan dengan kemungkinan transfer teknologi dari Rusia, Korea Utara dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan militernya. Hal ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi Korea Selatan dan negara-negara tetangga lainnya.

  • Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Presiden untuk Misi Khusus

    Trump Tunjuk Richard Grenell Jadi Utusan Presiden untuk Misi Khusus

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump menunjuk mantan bos intelijen Richard Grenell sebagai Utusan Presiden untuk Misi-misi Khusus.

    Grenell akan menangani kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan musuh-musuh Amerika Serikat, termasuk Korea Utara dan Venezuela.

    “Ric akan bekerja dalam beberapa lokasi paling panas di seluruh dunia, termasuk Venezuela dan Korea Utara,” kata Trump di akun media sosial Truth, dilansir Reuters, Minggu (15/12).

    Sumber Reuters di tim transisi Trump mengatakan Grenell juga akan berfokus pada ketegangan di Semenanjung Balkan.

    Grenell menduduki sejumlah jabatan di era pemerintahan Trump. Dia pernah menjadi Duta Besar AS untuk Jerman, utusan khusus presiden untuk negosiasi perdamaian Serbia dan Kosovo, serta direktur intelijen nasional pada 2017-2021.

    Setelah mendampingi Trump dalam kampanye tahun ini, Grenell sebenarnya menjadi kandidat kuat Menteri Sekretaris Negara. Namun, posisi itu justru diberikan kepada Marco Rubio.

    Korut dan Venezuela menjadi perhatian khusus pemerintahan Trump. Trump dikabarkan hendak menjalin ulang hubungan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    Meski demikian, tak diketahui apa respons Kim terhadap niatan Trump itu. Kim telah mengabaikan upaya komunikasi pemerintahan Joe Biden selama empat tahun. Di saat bersamaan, ia terus mengeratkan hubungan dengan Rusia.

    Sementara itu, Trump punya catatan hubungan buruk dengan Venezuela. Dia memberikan sanksi berat terhadap negara itu, terutama berkaitan dengan industri perminyakan.

    Sementara itu, Grenell diketahui pernah menjalin kontak dengan Maduro, pimpinan Venezuela secara diam-diam. Belum diketahui apa hasil dari pertemuan itu.

    (dhf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kritik Tajam Trump atas Penggunaan Rudal AS oleh Ukraina: Tindakan Gila dan Berbahaya – Halaman all

    Kritik Tajam Trump atas Penggunaan Rudal AS oleh Ukraina: Tindakan Gila dan Berbahaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia.

    Kritikan ini menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Kyiv.

    “Sungguh gila apa yang terjadi. Ini gila. Saya sangat tidak setuju dengan peluncuran rudal-rudal hingga ratusan mil ke dalam wilayah Rusia,” ujar Trump dalam wawancara dengan majalah TIME, yang dilansir Reuters, Jumat (13/12/2024).

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya. Hal itu tidak seharusnya dibiarkan,” tegas Trump.

    Wawancara dengan TIME ini dilakukan sebagai bagian dari penobatan Trump sebagai “Person of the Year” untuk tahun ini.

    Presiden Joe Biden, bulan lalu, mencabut larangan AS terhadap Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok Washington dalam serangan lebih dalam ke wilayah Rusia.

    Langkah ini merupakan dukungan terbaru Biden untuk membantu Kyiv mengusir pasukan Rusia yang menginvasi negara tersebut.

    Keputusan Biden diambil setelah permohonan berulang kali dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan setelah pengerahan 15.000 tentara Korea Utara (Korut) ke medan pertempuran oleh Rusia.

    Pengerahan tentara Korut ini menjadi alasan utama Biden untuk mengubah kebijakannya.

    Namun, Trump mengungkapkan bahwa ia ingin segera mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut, meskipun ia belum memberikan rincian rencananya.

    Berbeda dengan Joe Biden, Trump marah ketika Ukraina menembakkan rudal AS ke wilayah Rusia.

    “Apa yang terjadi sungguh gila. Gila. Saya sangat tidak setuju dengan pengiriman rudal ratusan mil ke Rusia,” kata Trump.

    Ia menegaskan bahwa langkah ini hanya akan memperburuk situasi dan memperpanjang konflik.

    Trump mengklaim ia bisa mengakhiri perang Ukraina dalam sehari, meskipun belum mengungkapkan secara rinci bagaimana cara melakukannya.

    Trump diperkirakan akan mendorong perundingan damai cepat yang bisa menyebabkan Ukraina harus menyerahkan sebagian besar wilayah timur negaranya.

    Keterlibatan Korea Utara Semakin Memperburuk Situasi

    Dalam wawancara dengan TIME, Trump juga mengomentari keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Ia menyebut kehadiran pasukan Korut di Rusia semakin memperumit perang.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah faktor yang sangat rumit,” kata Trump.

    Trump menambahkan bahwa di bawah pemerintahannya, Korea Utara akan lebih tenang karena ia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin Korut, Kim Jong Un.

    “Saya tahu Kim Jong Un, saya akrab dengan Kim Jong Un. Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah berurusan dengannya,” ujar Trump.

    Spekulasi Tentang Kebijakan Trump terhadap Ukraina dan Korut

    Kendati demikian, masih belum jelas apakah Pyongyang akan sejalan dengan Washington, mengingat Korut saat ini menjalin hubungan erat dengan Rusia, yang merupakan rival bebuyutan AS.

    Ada spekulasi bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mendesak Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

    Trump juga diduga akan menghentikan pasokan militer Washington ke Kyiv.

    Saat ditanya apakah AS akan meninggalkan Ukraina, Trump membantah.

    “Saya ingin mencapai kesepakatan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Inggris mendesak Joe Biden untuk memberikan izin bagi penggunaan rudal jarak jauh, termasuk Storm Shadows yang menggunakan sistem data AS, untuk menyerang Rusia.

    Biden menyetujui hal tersebut setelah ribuan tentara Korut dikerahkan ke Rusia untuk membantu Vladimir Putin merebut kembali wilayah Kursk.

    Rusia kemudian mengancam balasan setelah Ukraina menargetkan lapangan udara militer di provinsi Rostov dengan rudal balistik ATACMS buatan AS.

    Keith Kellogg, utusan khusus untuk Ukraina dan Rusia yang ditunjuk Trump, mengatakan pada Jumat (13/12/2024) bahwa konflik di Ukraina dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

    “Jika menyangkut Ukraina dan Rusia, saya yakin masalah ini akan terselesaikan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan,” kata Kellogg kepada Fox News.

    Ia juga menambahkan bahwa tidak mengherankan jika Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke AS untuk melakukan pembicaraan perdamaian.

    Sementara itu, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bantuan baru senilai 500 juta dolar AS (sekitar Rp8,01 triliun) untuk memenuhi kebutuhan keamanan Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyebut keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia vs Ukraina telah membuat situasi di sana semakin pelik.

    Dalam wawancara dengan majalah TIME, Trump menyebut kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia merupakan faktor yang memperumit perang.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah elemen lain yang merupakan faktor yang sangat rumit,” kata Trump dalam wawancara yang diterbitkan Kamis (12/12), seperti dikutip Korea Herald.

    Trump bicara demikian saat mengomentari perkembangan perang Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.

    Pada kesempatan itu, ia memberi sinyal bahwa di bawah pemerintahannya, Korea Utara akan lebih tenang. Sebab, ia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un.

    “Saya tahu Kim Jong Un, saya akrab dengan Kim Jong Un. Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah berurusan dengannya,” ujar Trump.

    Pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS, ada spekulasi yang beredar bahwa Trump akan berusaha menghidupkan kembali diplomasi pribadinya dengan Kim Jong Un.

    Kendati begitu, masih belum pasti apakah Pyongyang dapat sejalan dengan Washington karena saat ini Korut menjalin hubungan yang begitu erat dengan Rusia, rival bebuyutan AS.

    Ada spekulasi pula bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mendesak Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu.

    Trump juga diduga akan menghentikan pasokan-pasokan militer Washington ke Kyiv.

    Dalam wawancara dengan TIME, Trump sempat mengomentari penggunaan rudal jarak jauh AS oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Ia menegaskan dirinya “sangat tidak setuju dengan penembakan rudal ratusan mil ke Rusia.”

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah dengan ini AS akan meninggalkan Ukraina, ia membantah. Trump menyatakan dirinya akan menggunakan dukungan AS untuk Ukraina sebagai pengaruh terhadap Rusia dalam merundingkan akhir perang.

    “Saya ingin mencapai kesepakatan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan,” pungkas Trump.

    (blq/dna)

  • Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    JAKARTA – Ibu jari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bergerak cepat untuk membalas kritikan Korea Utara terhadap mantan Wakil Presidennya Joe Biden. Hal ini juga berkaitan dengan nota kesepakatan AS-Korea Utara dalam masalah nuklir.

    Secara harfiah, Joe Biden kini menjadi calon kandidat untuk pilpres amerika di tahun 2020. Di saat itu pula, pimpinan Korea Utara mengibaratkan Joe sebagai ‘anjing gila’ yang harus dipukuli karena menjadi saingan Trump.

    Lewat akun Twitter pribadinya, Trump langsung berkomentar terhadap koleganya yang disebut ‘anjing gila’. Tweet Trump langsung ditujukan untuk pimpinan tertinggi di Korea Utara yang tak lain adalah Kim Jong-un. 

    “Mr. Chairman (Kim Jong-un), Joe Biden mungkin mengantuk dan sangat lambat, tetapi dia bukan anjing gila. Dia lebih baik dari itu, tetapi saya adalah satu-satunya yang dapat membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Anda harus bertindak cepat, segera setujui kesepakatan kita. Sampai jumpa!,” ujar Trump.

    Belum diketahui pasti, masalah apa yang membuat Korea Utara berkomentar begitu pedas kepada Joe Biden. Sekali pun memang Joe Biden pernah mengkritik pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Kim Jong-un pada tahun lalu. 

    Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

    Setidaknya, hingga saat ini sudah tiga kali pertemuan yang dilakukan Trump dan Kim Jong-un sejak pertama kali bertemu di Singapura pada Juni 2018. Setiap pertemuan tersebut membahas isu yang sama; mengakhiri program rudal nuklir Korea Utara.

    Sayangnya pertemuan-pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Orang nomor satu di Korut tersebut masih tidak menyepakati denuklirisasi. Pada pertemuan di KTT Singapura Juni 2018, Presiden Trump dan Kim Jong-un berkomitmen untuk ‘bekerja menuju’ denuklirisasi Semenanjung Korea.

    Diplomat AS pun sampai dibuatnya frustasi dalam mengupayakan tujuan denuklirisasi di Semenanjung Korea itu. Setidaknya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, masih optimis untuk menemui Kim Jong-un di lokasi uji coba nuklir. Meski belum ada kabarnya hingga saat ini.

    Pada awal 2019, AS-Korut kembali bertemu di KTT yang digelar di Hanoi, Vietnam. Namun lagi-lagi pertemuan tersebut tidak berakhir dengan baik setelah Kim Jong-un menyatakan bahwa ia setuju untuk menutup salah satu fasilitas nuklir, tetapi menolak mengabulkan tuntutan AS lainnya.

    Pertemuan ketiga antara kedua pemimpin, di zona perbatasan Korut dan Korea Selatan (Korsel) pada Oktober, menghasilkan perjanjian yang harus segera disepakati dalam dua hingga tiga minggu. Kini empat minggu telah berlalu, kesepakatan tersebut bahkan belum juga dibahas. Seorang pejabat senior AS mengatakan Korut belum menunjuk seorang negosiator.

    Program denuklirasi Semenanjung Korea bukanlah hal yang mudah diterima oleh Korut. Nuklir dan rudal adalah bagian dari janji yang diberikan pemimpin Korut sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyatnya dari invasi pihak asing. Jika Kim Jong-un setuju akan denuklirisasi, sama saja ia merusak legitimasi dirinya sebagai penguasa tertinggi.

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)

     
     
     
     
     

  • Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus menjadi topik perbincangan. Hal ini disebabkan manuvernya yang menerapkan darurat militer pada Selasa lalu, Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

    Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Enam jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut.

    Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya. Ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional, Sabtu (7/12/2024).

    Berikut rentetan kejadian yang melibatkan orang nomor satu Korsel itu sejak menerapkan darurat militer hingga saat ini:

    1. Kronologi

    Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya. Ia kemudian mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.

    Dekritnya tersebut kemudian menempatkan militer sebagai penanggung jawab. Nampak juga pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional.

    Liputan media lokal menunjukkan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran. Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan faksi politik, media juga ditempatkan dalam kendali pemerintah.

    Walau ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat tersebut. Setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, Majelis Nasional, yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya, menolak tindakan tersebut dan dengan demikian, deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Foto: Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
    Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

    2. Skandal dan Kejatuhan Politik

    Sebelum menjatuhkan dekrit darurat militer, Yoon berada dalam posisi terpojok tatkala oposisinya memenangkan parlemen pada April lalu. Pemerintahanya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

    Yoon juga kemudian mengalami penurunan peringkat persetujuan, berkisar di sekitar level terendah 17%, karena ia terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satunya termasuk yang melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior, dan tudingan lainnya seputar dugaan manipulasi saham.

    Bulan lalu ia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun ia menolak penyelidikan yang lebih luas, yang menjadi permintaan partai-partai oposisi.

    Kemudian minggu ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden.

    Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

    3. Terancam Lengser

    Manuver Yoon ini akhirnya membuat Majelis Nasional Korsel mengambil tindakan keras. Lembaga parlemen itu akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk menentukan nasib Yoon.

    Anggota Parlemen oposisi Yoon, Kim Seung Won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang ‘tidak pantas untuk diampuni’.

    “Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan yang tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan diampuni,” katanya

    Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    4. Menteri-Staf Presiden Resign Massal

    Sesaat setelah adanya darurat militer ini, Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, serta tujuh pembantu senior lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

    Di luar Kantor Presiden, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun mengajukan pengunduran diri serupa. Ia mengaku menyesal dengan adanya arahan darurat militer ini.

    “Pertama-tama, saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada publik terkait darurat militer… Saya telah bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terkait dengan darurat militer dan telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

    Foto: Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (via REUTERS/YONHAP)
    Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (Yonhap via REUTERS)

    5. Ditinggal Partai Sendiri.

    Partai besutan Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), juga melontarkan bola panas kepada Yoon. Berbicara setelah sebuah pertemuan partai, pemimpin PPP Han Dong Hoon menyebutkan manuver Yoon itu berdampak parah bagi Korsel, dengan Yoon disebut telah menempatkan negara dalam ancaman serius.

    “Ada resiko tinggi tindakan ekstrem seperti darurat militer ini terulang, sementara Yoon tetap berkuasa, yang menempatkan negara dalam bahaya besar,” ujarnya dikutip Reuters, Jumat (6/12/2024).

    PPP sendiri sejauh ini bersikap untuk menentang pemakzulan Yoon seperti mosi yang diajukan oposisinya. Namun Han menyebut sikap PPP bisa saja berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti bahwa dalam darurat militer, Yoon memerintahkan menahan para pemimpin oposisinya.

    “Saya yakin bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” tambah Han.

    Di sisi lain, beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan besok. Mereka mengatakan tidak ingin insiden pemakzulan seperti yang dialami Presiden Park Geun Hye pada tahun 2016 terulang, yang memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal.

    “Kita tidak dapat memakzulkan presiden besok dan menyerahkan rezim kepada Partai Demokrat Lee Jae Myung,” kata anggota parlemen PPP, Yoon Sang Hyun, kepada wartawan.

    6. Dihantui Hukuman Mati.

    Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024). Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati.

    “Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan ‘pemberontakan’ kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    7. Kata Pejabat Korea Utara 

    Pejabat Korut di China bereaksi terhadap langkah pemimpin rivalnya, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang memberlakukan darurat militer Selasa malam lalu. Reaksi pejabat Kim Jong Un ini dilaporkan oleh Radio Free Asia dalam penelusuran di China, Kamis (5/12/2024).

    Dalam laporan itu, pejabat Korut di China mengaku kaget dengan manuver tersebut. Namun mereka lebih kaget saat parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan menggulingkan Yoon dari tapuk kekuasaan, yang menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Korut.

    “Akan terjadi pertumpahan darah jika pejabat senior Korut juga menentang penguasa tertinggi Kim Jong Un,” kata seorang pejabat perdagangan Korut yang ditempatkan di Dalian, China, tanpa menyebutkan namanya karena sensitivitas.

    “Pengawasan dan keseimbangan demokratis seperti itu adalah konsep asing di Korut. Saya sangat terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di majelis, dan kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer,” tambahnya.

    (dce)

  • Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Tech

    1 jam yang lalu

  • Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    loading…

    Park Yong-han, Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow. Foto/Dok. SINDOnews

    Park Yong-han
    Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow

    KOREA UTARA telah mengancam tatanan keamanan di Asia Timur Laut dengan pengembangan senjata nuklir ilegal selama beberapa dekade. Korea Utara juga memasok senjata ke Rusia, yang menginvasi Ukraina, dan baru-baru ini mulai terlibat langsung dalam perang dengan mengirimkan pasukan khusus.

    Penyimpangan ini tidak hanya memperburuk ancaman di Eropa tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Asia Timur Laut. Ada berbagai alasan dan kebutuhan bagi Asia Timur Laut serta komunitas internasional yang berharap menjaga perdamaian untuk menghentikan penempatan pasukan Korea Utara dan solidaritas ilegal antara Korea Utara dan Rusia.

    Pada awal Oktober lalu, pasukan khusus Korea Utara mulai bergerak untuk membantu Rusia berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional pemerintah Korea Selatan mempresentasikan berbagai bukti bahwa Korea Utara telah memulai mempersiapkan pengerahan pasukan.

    Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan pada 23 Oktober bahwa ada bukti pasukan Korea Utara berada di Rusia. Hari berikutnya, pada 24 Oktober, Uni Eropa mengkritik penempatan pasukan Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Dan tindakan permusuhan tersebut akan memiliki konsekuensi serius. Pada hari yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penolakannya terhadap tambahan kekuatan militer di Ukraina.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut semakin dalam. Korea Utara tidak hanya menyediakan senjata kepada Rusia. Pada awal Agustus, puluhan pejabat militer dan perwira Korea Utara muncul di medan perang di Ukraina.

    Mereka mengunjungi lokasi peluncuran misil KN-23 yang disediakan Korea Utara untuk Rusia. Selain itu, kemungkinan dan kekhawatiran tentang penempatan pasukan telah muncul dalam berbagai cara karena hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin erat.

    Juni lalu, Korea Utara dan Rusia mengadakan pertemuan di Pyongyang yang menghasilkan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut memberikan dasar untuk dukungan militer dalam menanggapi tindakan agresi bersenjata secara bersama.

    Korea Utara mengungkapkan melalui media pemerintahnya bahwa Kim Jong-un telah mengamati pelatihan perang khusus pada bulan September. Diduga bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi saat Korea Utara mulai bersiap secara serius untuk penempatan pasukan.

  • Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen

    Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen

    GELORA.CO – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeul mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) usai berkonflik dengan parlemen yang didominasi kelompok oposisi.

    Yoon menuduh oposisi mendukung Korea Utara dan berusaha melumpuhkan pemerintah Korea Selatan dengan “tindakan-tindakan anti-negara.”

    Deklarasi darurat militer ini disampaikan Yoon dalam siaran langsung televisi nasional Korea Selatan. Dia menyebut pihaknya akan “membasmi kekuatan pro-Korea Utara” dan melindungi “ketertiban demokrasi yang konstitusional.”

    Baca Juga: Kim Jong-Un Terapkan Kerahasiaan Ketat Tentara Korea Utara yang Tewas Berperang di Rusia

    “Dengan darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea (nama resmi Korsel) yang bebas yang sedang jatuh ke dalam rerutuhan nasional,” kata Yoon, dikutip Associated Press.

    “Saya akan memusnahkan kekuatan-kekuatan anti-negara sesegera mungkin dan menormalisasi negara ini.”

    Tindakan Yoon tersebut langsung menuai respons keras dari berbagai pihak, termasuk partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Pemimpin PPP, Han Dong-hoon, menyebut tindakan Yoon “salah” dan berjanji akan menghentikannya.

    Sementara itu, pemimpin oposisi yang kalah dari Yoon Suk-yeol di Pilpres Korsel 2022 lalu, Lee Jae-myung, menyatakan langkah sang presiden “ilegal dan inkonstitusional.”

    Yoon mendeklarasikan darurat militer ketika partainya tengah berdebat sengit dengan oposisi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korsel untuk tahun depan. 

    Perselisihan antara kubu Yoon dan oposisi pun memanas usai kelompok oposisi berusaha meloloskan mosi pemakzulan tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung Korsel.

    Kelompok konservatif menuduh tindakan oposisi tersebut adalah “balas dendam” untuk kejaksaan yang meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Lee.

    Selain itu, darurat militer ini diumumkan ketika popularitas Yoon menurun. Popularitas Yoon terus menurun saat sang presiden menolak investigasi independen terhadap skandal yang melibatkan istrinya.

    Belum diketahui bagaimana status darurat militer yang diumumkan Yoon Suk-yeol akan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Korea Selatan. Kelompok oposisi pun dilaporkan segera menggelar rapat menanggapi pengumuman tersebut.