Xcloud.id

Tag: Kim Jong Un

  • Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Trump Sebut Keterlibatan Korut di Perang Rusia-Ukraina Bikin Runyam

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyebut keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia vs Ukraina telah membuat situasi di sana semakin pelik.

    Dalam wawancara dengan majalah TIME, Trump menyebut kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia merupakan faktor yang memperumit perang.

    “Ketika Korea Utara terlibat, itu adalah elemen lain yang merupakan faktor yang sangat rumit,” kata Trump dalam wawancara yang diterbitkan Kamis (12/12), seperti dikutip Korea Herald.

    Trump bicara demikian saat mengomentari perkembangan perang Rusia dan Ukraina serta ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.

    Pada kesempatan itu, ia memberi sinyal bahwa di bawah pemerintahannya, Korea Utara akan lebih tenang. Sebab, ia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un.

    “Saya tahu Kim Jong Un, saya akrab dengan Kim Jong Un. Saya mungkin satu-satunya orang yang pernah berurusan dengannya,” ujar Trump.

    Pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS, ada spekulasi yang beredar bahwa Trump akan berusaha menghidupkan kembali diplomasi pribadinya dengan Kim Jong Un.

    Kendati begitu, masih belum pasti apakah Pyongyang dapat sejalan dengan Washington karena saat ini Korut menjalin hubungan yang begitu erat dengan Rusia, rival bebuyutan AS.

    Ada spekulasi pula bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan mendesak Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022 itu.

    Trump juga diduga akan menghentikan pasokan-pasokan militer Washington ke Kyiv.

    Dalam wawancara dengan TIME, Trump sempat mengomentari penggunaan rudal jarak jauh AS oleh Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia. Ia menegaskan dirinya “sangat tidak setuju dengan penembakan rudal ratusan mil ke Rusia.”

    “Mengapa kita melakukan itu? Kita hanya meningkatkan perang ini dan memperburuknya,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah dengan ini AS akan meninggalkan Ukraina, ia membantah. Trump menyatakan dirinya akan menggunakan dukungan AS untuk Ukraina sebagai pengaruh terhadap Rusia dalam merundingkan akhir perang.

    “Saya ingin mencapai kesepakatan. Dan satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah dengan tidak meninggalkan,” pungkas Trump.

    (blq/dna)

  • Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    JAKARTA – Ibu jari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bergerak cepat untuk membalas kritikan Korea Utara terhadap mantan Wakil Presidennya Joe Biden. Hal ini juga berkaitan dengan nota kesepakatan AS-Korea Utara dalam masalah nuklir.

    Secara harfiah, Joe Biden kini menjadi calon kandidat untuk pilpres amerika di tahun 2020. Di saat itu pula, pimpinan Korea Utara mengibaratkan Joe sebagai ‘anjing gila’ yang harus dipukuli karena menjadi saingan Trump.

    Lewat akun Twitter pribadinya, Trump langsung berkomentar terhadap koleganya yang disebut ‘anjing gila’. Tweet Trump langsung ditujukan untuk pimpinan tertinggi di Korea Utara yang tak lain adalah Kim Jong-un. 

    “Mr. Chairman (Kim Jong-un), Joe Biden mungkin mengantuk dan sangat lambat, tetapi dia bukan anjing gila. Dia lebih baik dari itu, tetapi saya adalah satu-satunya yang dapat membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Anda harus bertindak cepat, segera setujui kesepakatan kita. Sampai jumpa!,” ujar Trump.

    Belum diketahui pasti, masalah apa yang membuat Korea Utara berkomentar begitu pedas kepada Joe Biden. Sekali pun memang Joe Biden pernah mengkritik pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Kim Jong-un pada tahun lalu. 

    Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

    Setidaknya, hingga saat ini sudah tiga kali pertemuan yang dilakukan Trump dan Kim Jong-un sejak pertama kali bertemu di Singapura pada Juni 2018. Setiap pertemuan tersebut membahas isu yang sama; mengakhiri program rudal nuklir Korea Utara.

    Sayangnya pertemuan-pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Orang nomor satu di Korut tersebut masih tidak menyepakati denuklirisasi. Pada pertemuan di KTT Singapura Juni 2018, Presiden Trump dan Kim Jong-un berkomitmen untuk ‘bekerja menuju’ denuklirisasi Semenanjung Korea.

    Diplomat AS pun sampai dibuatnya frustasi dalam mengupayakan tujuan denuklirisasi di Semenanjung Korea itu. Setidaknya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, masih optimis untuk menemui Kim Jong-un di lokasi uji coba nuklir. Meski belum ada kabarnya hingga saat ini.

    Pada awal 2019, AS-Korut kembali bertemu di KTT yang digelar di Hanoi, Vietnam. Namun lagi-lagi pertemuan tersebut tidak berakhir dengan baik setelah Kim Jong-un menyatakan bahwa ia setuju untuk menutup salah satu fasilitas nuklir, tetapi menolak mengabulkan tuntutan AS lainnya.

    Pertemuan ketiga antara kedua pemimpin, di zona perbatasan Korut dan Korea Selatan (Korsel) pada Oktober, menghasilkan perjanjian yang harus segera disepakati dalam dua hingga tiga minggu. Kini empat minggu telah berlalu, kesepakatan tersebut bahkan belum juga dibahas. Seorang pejabat senior AS mengatakan Korut belum menunjuk seorang negosiator.

    Program denuklirasi Semenanjung Korea bukanlah hal yang mudah diterima oleh Korut. Nuklir dan rudal adalah bagian dari janji yang diberikan pemimpin Korut sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyatnya dari invasi pihak asing. Jika Kim Jong-un setuju akan denuklirisasi, sama saja ia merusak legitimasi dirinya sebagai penguasa tertinggi.

  • Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Perwira Tinggi AS: Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara – Halaman all

    Rusia Setuju Kirim Jet Su-27 dan MiG-29 ke Korea Utara

    TRIBUNNEWS.COM – Perwira tinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan Rusia telah mencapai kesepakatan dengan Korea Utara untuk mengirim pesawat tempur MiG-29 dan Su-27 ke Pyongyang, aviationweek melaporkan, Senin (9/12/2024).

    Transfer jet Rusia itu sebagai imbalan bagi Korea Utara karena telah mengerahkan tentara guna membantu invasi Moskow ke Ukraina, kata laporan tersebut. 

    Laksamana Samuel Paparo, komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan pada 7 Desember kalau Korea Utara memberikan tentara tersebut kepada Rusia tanpa diminta—penempatan itu ditawarkan dan diterima.

    “Para tentara Korea Utara tersebut tidak terlibat dalam pertempuran aktif, tetapi telah dikerahkan ke zona pertempuran,” kata Paparo. 

    Selain pesawat, Korea Utara kemungkinan menginginkan kemampuan lain sebagai balasannya.

    Ini dapat mencakup teknologi rudal balistik, terutama kendaraan reentry, serta teknologi kapal selam baru dan pertahanan udara.

    Meskipun MiG-29 dan Su-27 yang menua bukanlah pesawat tempur generasi kelima yang baru, mereka masih “tangguh,” kata Paparo di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California. 

    Jet Sukhoi Su-27 Rusia. Moskow dikabarkan setuju mengirimkan Su-27 dan Mig-29 ke Korea Utara untuk bantuan pasukan dalam perang melawan Ukraina.

    Kirim Satu Juta Barel Minyak

    Selain jet, Rusia diyakini telah memasok lebih dari satu juta barel minyak ke Korea Utara sejak Maret tahun ini, menurut analisis citra satelit oleh Open Source Centre, sebuah kelompok penelitian nirlaba yang berbasis di Inggris. 

    Minyak tersebut merupakan pembayaran untuk senjata dan pasukan yang dikirim Pyongyang ke Moskow untuk membiayai perangnya di Ukraina, menurut para ahli terkemuka dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy kepada BBC.

    Pengangkutan ini melanggar sanksi PBB, yang melarang negara menjual minyak ke Korea Utara, kecuali dalam jumlah kecil, dalam upaya untuk mencekik ekonominya guna mencegahnya mengembangkan senjata nuklir lebih lanjut.

    Citra satelit, yang dirilis secara eksklusif untuk BBC, menunjukkan lebih dari selusin kapal tanker minyak Korea Utara yang berbeda tiba di terminal minyak di Timur Jauh Rusia sebanyak 43 kali dalam delapan bulan terakhir .

    Citra lebih lanjut, yang diambil dari kapal-kapal di laut, tampak menunjukkan kapal-kapal tanker itu tiba dalam keadaan kosong dan berangkat dalam keadaan hampir penuh.

    Citra satelit yang menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara ke Rusia sejak Maret 2024, didokumentasikan oleh Open Source Centre (bbc)

    Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak diizinkan membeli minyak di pasar terbuka.

    Jumlah barel minyak olahan yang dapat diterimanya dibatasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga 500.000 per tahun, jauh di bawah jumlah yang dibutuhkannya.

    Pengiriman minyak pertama yang didokumentasikan oleh Open Source Center dalam laporan baru adalah pada 7 Maret 2024, tujuh bulan setelah pertama kali terungkap bahwa Pyongyang mengirim senjata ke Moskow.

    Pengiriman minyak tersebut terus berlanjut karena ribuan tentara Korea Utara dikatakan telah dikirim ke Rusia untuk bertempur, dengan yang terakhir tercatat pada tanggal 5 November.

    “Sementara Kim Jong Un memberi Vladimir Putin jalur hidup untuk melanjutkan perangnya, Rusia secara diam-diam memberi Korea Utara jalur hidupnya sendiri, kata Joe Byrne dari Open Source Center.

    “Aliran minyak yang stabil ini memberikan Korea Utara tingkat stabilitas yang belum pernah dimilikinya sejak sanksi ini diberlakukan.”

    Empat mantan anggota komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau sanksi terhadap Korea Utara mengatakan kepada BBC kalau transfer minyak tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan yang semakin erat antara Moskow dan Pyongyang.

    “Transfer ini mendorong mesin perang Putin – minyak untuk rudal, minyak untuk artileri, dan sekarang minyak untuk personel tentara,” kata Hugh Griffiths, yang memimpin komisi tersebut dari tahun 2014 hingga 2019.

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan kepada BBC, “Untuk terus bertempur di Ukraina, Rusia semakin bergantung pada Korea Utara untuk mendapatkan pasukan dan senjata sebagai ganti minyak.”

    Ia menambahkan bahwa hal ini “memiliki dampak keamanan langsung di Semenanjung Korea, Eropa, dan Indo-Pasifik .”

    Pasokan Minyak Mudah dan Murah

    Sementara sebagian besar penduduk Korea Utara bergantung pada batu bara untuk kehidupan sehari-hari, minyak sangat penting untuk operasi militer negara tersebut .

    Solar dan bensin digunakan untuk mengangkut peluncur rudal dan pasukan di seluruh negeri, menjalankan pabrik amunisi, dan mengisi bahan bakar mobil-mobil kaum elite Pyongyang.

    Jumlah 500.000 barel yang boleh diterima Korea Utara jauh dari jumlah sembilan juta barel yang dikonsumsinya – artinya sejak pembatasan tersebut diperkenalkan pada tahun 2017, negara tersebut terpaksa membeli minyak secara ilegal dari jaringan kriminal untuk menutupi defisit ini.

    Hal ini melibatkan pemindahan minyak antarkapal di laut – bisnis yang berbahaya, mahal, dan memakan waktu, menurut Dr Go Myong-hyun, peneliti senior di Institut Strategis Keamanan Nasional Korea Selatan, yang terkait dengan badan mata-mata negara tersebut.

    “Kini Kim Jong Un menerima minyak secara langsung, kualitasnya mungkin lebih baik dan kemungkinan besar ia mendapatkannya secara cuma-cuma, seperti pasokan amunisi. Apa yang lebih baik dari itu?’

    “Satu juta barel bukanlah apa-apa bagi produsen minyak besar seperti Rusia, tetapi itu jumlah yang signifikan bagi Korea Utara,” imbuh Dr Go.

    Perbedaan posisi kapal tanker Korea Utara saat datang dan pergi dari pelabuhan Vostochny di Rusia. (bbc)

    Cara Kapal Korea Utara Tiba Diam-diam

    Dalam semua 43 pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center menggunakan citra satelit, kapal tanker berbendera Korea Utara tiba di pelabuhan Rusia Vostochny dengan pelacak yang dimatikan, sehingga pergerakan mereka tidak terlihat.

    Citra satelit menunjukkan bahwa mereka kemudian kembali ke salah satu dari empat pelabuhan di pantai timur dan barat Korea Utara.

    “Kapal-kapal muncul tanpa suara, hampir setiap minggu,” kata Joe Byrne, peneliti dari Open Source Center.

    “Sejak Maret, arusnya cukup stabil.” Tim yang telah melacak kapal-kapal tanker ini sejak sanksi minyak pertama kali diberlakukan, menggunakan pengetahuannya tentang kapasitas setiap kapal untuk menghitung berapa banyak barel minyak yang dapat diangkutnya.

    Mereka kemudian mempelajari gambar kapal yang memasuki dan meninggalkan Vostochny dan, dalam banyak kasus, dapat melihat seberapa rendah posisi kapal di dalam air dan seberapa penuh kapal tersebut.

    Kapal tanker, menurut perkiraan mereka, terisi hingga 90 persen dari kapasitasnya.

    “Dari beberapa gambar, kita dapat melihat bahwa jika kapal lebih penuh, mereka akan tenggelam,” katanya.

    Berdasarkan hal ini, mereka memperkirakan bahwa, sejak Maret, Rusia telah memberikan lebih dari satu juta barel minyak kepada Korea Utara – lebih dari dua kali lipat batas tahunan, dan sekitar sepuluh kali lipat jumlah yang diberikan Moskow secara resmi kepada Pyongyang pada tahun 2023.

    Hal ini mengikuti perkiraan pemerintah AS pada bulan Mei bahwa Moskow telah memasok lebih dari 500.000 barel minyak.

    Pilot-pilot tempur Korea Utara dilaporkan sudah berada di wilayah Rusia sejak September 2024. (Kredit foto: MWM)

    Barter Minyak dengan Pasukan dan Senjata

    Pengiriman minyak ini tidak hanya melanggar sanksi PBB terhadap Korea Utara, yang telah disetujui Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB – tetapi juga, lebih dari separuh pelayaran yang dilacak oleh Open Source Center dilakukan oleh kapal-kapal yang telah disetujui secara individual oleh PBB.

    Ini berarti kapal-kapal tersebut seharusnya disita saat memasuki perairan Rusia.

    AS dan Korea Selatan memperkirakan bahwa Pyongyang telah mengirim 16.000 kontainer berisi peluru dan roket ke Moskow, sementara sisa-sisa rudal balistik Korea Utara telah ditemukan dari medan perang di Ukraina.

    Baru-baru ini, Putin dan Kim menandatangani pakta pertahanan, yang mengakibatkan ribuan pasukan Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk di Rusia, tempat laporan intelijen menunjukkan mereka kini tengah bertempur.

    Pemerintah Korea Selatan mengatakan kepada BBC kalau mereka akan “menanggapi dengan tegas pelanggaran Rusia dan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.”

    Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Moskow akan menyediakan teknologi bagi Pyongyang untuk meningkatkan satelit mata-mata dan rudal balistiknya.

    Bulan lalu, Menteri Pertahanan Seoul Kim Jong-hyun mengatakan ada “kemungkinan besar” Korea Utara akan mencari bantuan tersebut.

     “Jika Anda mengirim orang-orang Anda untuk mati dalam perang di luar negeri, satu juta barel minyak bukanlah hadiah yang cukup, kata Dr. Goh.

    Andrei Lankov, pakar hubungan Korea Utara-Rusia di Universitas Kumkin di Seoul, setuju.

    “Saya dulu berpikir bahwa Rusia tidak berkepentingan untuk berbagi teknologi militer, tetapi mungkin pandangannya telah berubah. Rusia membutuhkan pasukan ini dan ini memberi Korea Utara lebih banyak kekuatan,” katanya.

     

    (oln/bbc/lng/*)

     
     
     
     
     

  • Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Kronologi – 6 Update Darurat Militer Korsel: Hukuman Mati & Pemakzulan

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol terus menjadi topik perbincangan. Hal ini disebabkan manuvernya yang menerapkan darurat militer pada Selasa lalu, Selasa (3/12/2024) malam waktu setempat.

    Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Enam jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut.

    Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya. Ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional, Sabtu (7/12/2024).

    Berikut rentetan kejadian yang melibatkan orang nomor satu Korsel itu sejak menerapkan darurat militer hingga saat ini:

    1. Kronologi

    Dalam pidatonya pada Selasa malam, Yoon menceritakan upaya oposisi politik untuk melemahkan pemerintahannya. Ia kemudian mengumumkan darurat militer untuk ‘menghancurkan kekuatan anti-negara yang telah menimbulkan kekacauan’.

    Dekritnya tersebut kemudian menempatkan militer sebagai penanggung jawab. Nampak juga pasukan berhelm dan polisi dikerahkan ke gedung parlemen Majelis Nasional.

    Liputan media lokal menunjukkan pasukan bertopeng dan bersenjata memasuki gedung parlemen sementara staf mencoba menahan mereka dengan alat pemadam kebakaran. Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, militer mengeluarkan dekrit yang melarang protes dan aktivitas oleh parlemen dan faksi politik, media juga ditempatkan dalam kendali pemerintah.

    Walau ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat tersebut. Setelah pukul 01:00 pada hari Rabu, Majelis Nasional, yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya, menolak tindakan tersebut dan dengan demikian, deklarasi darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Foto: Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
    Orang-orang berkumpul di luar Majelis Nasional, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

    2. Skandal dan Kejatuhan Politik

    Sebelum menjatuhkan dekrit darurat militer, Yoon berada dalam posisi terpojok tatkala oposisinya memenangkan parlemen pada April lalu. Pemerintahanya sejak saat itu tidak dapat meloloskan RUU yang mereka inginkan dan malah dipaksa untuk memveto RUU yang disahkan oleh oposisi liberal.

    Yoon juga kemudian mengalami penurunan peringkat persetujuan, berkisar di sekitar level terendah 17%, karena ia terjerumus dalam beberapa skandal korupsi tahun ini. Salah satunya termasuk yang melibatkan Ibu Negara yang menerima tas Dior, dan tudingan lainnya seputar dugaan manipulasi saham.

    Bulan lalu ia dipaksa untuk mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, dengan mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas Ibu Negara. Namun ia menolak penyelidikan yang lebih luas, yang menjadi permintaan partai-partai oposisi.

    Kemudian minggu ini, Partai Demokrat yang beroposisi memangkas 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari anggaran yang diusulkan pemerintah Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya, hal ini tidak dapat diveto oleh presiden.

    Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi, termasuk kepala badan audit pemerintah, karena gagal menyelidiki Ibu Negara.

    3. Terancam Lengser

    Manuver Yoon ini akhirnya membuat Majelis Nasional Korsel mengambil tindakan keras. Lembaga parlemen itu akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu malam untuk menentukan nasib Yoon.

    Anggota Parlemen oposisi Yoon, Kim Seung Won, mengatakan bahwa keputusan Yoon memberlakukan darurat militer adalah sebuah kesalahan fatal yang ‘tidak pantas untuk diampuni’.

    “Ini adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Kejahatan yang tidak dapat, tidak boleh, dan tidak akan diampuni,” katanya

    Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan dilakukan pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut diloloskan, Yoon akan diskors sambil menunggu putusan dari hakim Mahkamah Konstitusi. Jika para hakim menyetujuinya, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

    4. Menteri-Staf Presiden Resign Massal

    Sesaat setelah adanya darurat militer ini, Kepala Staf Kepresidenan Yoon, Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, serta tujuh pembantu senior lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri.

    Di luar Kantor Presiden, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun mengajukan pengunduran diri serupa. Ia mengaku menyesal dengan adanya arahan darurat militer ini.

    “Pertama-tama, saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada publik terkait darurat militer… Saya telah bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terkait dengan darurat militer dan telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

    Foto: Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (via REUTERS/YONHAP)
    Tentara maju ke gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, 3 Desember 2024. (Yonhap via REUTERS)

    5. Ditinggal Partai Sendiri.

    Partai besutan Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), juga melontarkan bola panas kepada Yoon. Berbicara setelah sebuah pertemuan partai, pemimpin PPP Han Dong Hoon menyebutkan manuver Yoon itu berdampak parah bagi Korsel, dengan Yoon disebut telah menempatkan negara dalam ancaman serius.

    “Ada resiko tinggi tindakan ekstrem seperti darurat militer ini terulang, sementara Yoon tetap berkuasa, yang menempatkan negara dalam bahaya besar,” ujarnya dikutip Reuters, Jumat (6/12/2024).

    PPP sendiri sejauh ini bersikap untuk menentang pemakzulan Yoon seperti mosi yang diajukan oposisinya. Namun Han menyebut sikap PPP bisa saja berubah seiring dengan munculnya bukti-bukti bahwa dalam darurat militer, Yoon memerintahkan menahan para pemimpin oposisinya.

    “Saya yakin bahwa penangguhan jabatan Presiden Yoon Suk Yeol segera diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta yang baru terungkap,” tambah Han.

    Di sisi lain, beberapa anggota PPP mendesak Yoon untuk mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan besok. Mereka mengatakan tidak ingin insiden pemakzulan seperti yang dialami Presiden Park Geun Hye pada tahun 2016 terulang, yang memicu keruntuhan partai konservatif dan kemenangan kaum liberal.

    “Kita tidak dapat memakzulkan presiden besok dan menyerahkan rezim kepada Partai Demokrat Lee Jae Myung,” kata anggota parlemen PPP, Yoon Sang Hyun, kepada wartawan.

    6. Dihantui Hukuman Mati.

    Kepolisian Korsel memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024). Dalam pernyataannya, Kepolisian Korsel menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati.

    “Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan ‘pemberontakan’ kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadapnya dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” tulis pernyataan itu dikutip AFP.

    7. Kata Pejabat Korea Utara 

    Pejabat Korut di China bereaksi terhadap langkah pemimpin rivalnya, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, yang memberlakukan darurat militer Selasa malam lalu. Reaksi pejabat Kim Jong Un ini dilaporkan oleh Radio Free Asia dalam penelusuran di China, Kamis (5/12/2024).

    Dalam laporan itu, pejabat Korut di China mengaku kaget dengan manuver tersebut. Namun mereka lebih kaget saat parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan menggulingkan Yoon dari tapuk kekuasaan, yang menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Korut.

    “Akan terjadi pertumpahan darah jika pejabat senior Korut juga menentang penguasa tertinggi Kim Jong Un,” kata seorang pejabat perdagangan Korut yang ditempatkan di Dalian, China, tanpa menyebutkan namanya karena sensitivitas.

    “Pengawasan dan keseimbangan demokratis seperti itu adalah konsep asing di Korut. Saya sangat terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di majelis, dan kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer,” tambahnya.

    (dce)

  • Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Terbongkar Cara Kim Jong Un Cari Uang, Hati-hati Ada Penyusup!

    Tech

    1 jam yang lalu

  • Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    Ancaman Keamanan Global dari Penempatan Pasukan Korut dalam Perang Rusia-Ukraina

    loading…

    Park Yong-han, Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow. Foto/Dok. SINDOnews

    Park Yong-han
    Senior Korea Institute for Defense Analysis (KIDA) Fellow

    KOREA UTARA telah mengancam tatanan keamanan di Asia Timur Laut dengan pengembangan senjata nuklir ilegal selama beberapa dekade. Korea Utara juga memasok senjata ke Rusia, yang menginvasi Ukraina, dan baru-baru ini mulai terlibat langsung dalam perang dengan mengirimkan pasukan khusus.

    Penyimpangan ini tidak hanya memperburuk ancaman di Eropa tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan di Asia Timur Laut. Ada berbagai alasan dan kebutuhan bagi Asia Timur Laut serta komunitas internasional yang berharap menjaga perdamaian untuk menghentikan penempatan pasukan Korea Utara dan solidaritas ilegal antara Korea Utara dan Rusia.

    Pada awal Oktober lalu, pasukan khusus Korea Utara mulai bergerak untuk membantu Rusia berpartisipasi dalam perang di Ukraina. Pada 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional pemerintah Korea Selatan mempresentasikan berbagai bukti bahwa Korea Utara telah memulai mempersiapkan pengerahan pasukan.

    Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga mengatakan pada 23 Oktober bahwa ada bukti pasukan Korea Utara berada di Rusia. Hari berikutnya, pada 24 Oktober, Uni Eropa mengkritik penempatan pasukan Korea Utara sebagai pelanggaran hukum internasional.

    Dan tindakan permusuhan tersebut akan memiliki konsekuensi serius. Pada hari yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan penolakannya terhadap tambahan kekuatan militer di Ukraina.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang tersebut semakin dalam. Korea Utara tidak hanya menyediakan senjata kepada Rusia. Pada awal Agustus, puluhan pejabat militer dan perwira Korea Utara muncul di medan perang di Ukraina.

    Mereka mengunjungi lokasi peluncuran misil KN-23 yang disediakan Korea Utara untuk Rusia. Selain itu, kemungkinan dan kekhawatiran tentang penempatan pasukan telah muncul dalam berbagai cara karena hubungan antara Korea Utara dan Rusia semakin erat.

    Juni lalu, Korea Utara dan Rusia mengadakan pertemuan di Pyongyang yang menghasilkan perjanjian kemitraan strategis. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut memberikan dasar untuk dukungan militer dalam menanggapi tindakan agresi bersenjata secara bersama.

    Korea Utara mengungkapkan melalui media pemerintahnya bahwa Kim Jong-un telah mengamati pelatihan perang khusus pada bulan September. Diduga bahwa Kim Jong-un melakukan inspeksi saat Korea Utara mulai bersiap secara serius untuk penempatan pasukan.

  • Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen

    Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen

    GELORA.CO – Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeul mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) usai berkonflik dengan parlemen yang didominasi kelompok oposisi.

    Yoon menuduh oposisi mendukung Korea Utara dan berusaha melumpuhkan pemerintah Korea Selatan dengan “tindakan-tindakan anti-negara.”

    Deklarasi darurat militer ini disampaikan Yoon dalam siaran langsung televisi nasional Korea Selatan. Dia menyebut pihaknya akan “membasmi kekuatan pro-Korea Utara” dan melindungi “ketertiban demokrasi yang konstitusional.”

    Baca Juga: Kim Jong-Un Terapkan Kerahasiaan Ketat Tentara Korea Utara yang Tewas Berperang di Rusia

    “Dengan darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea (nama resmi Korsel) yang bebas yang sedang jatuh ke dalam rerutuhan nasional,” kata Yoon, dikutip Associated Press.

    “Saya akan memusnahkan kekuatan-kekuatan anti-negara sesegera mungkin dan menormalisasi negara ini.”

    Tindakan Yoon tersebut langsung menuai respons keras dari berbagai pihak, termasuk partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Pemimpin PPP, Han Dong-hoon, menyebut tindakan Yoon “salah” dan berjanji akan menghentikannya.

    Sementara itu, pemimpin oposisi yang kalah dari Yoon Suk-yeol di Pilpres Korsel 2022 lalu, Lee Jae-myung, menyatakan langkah sang presiden “ilegal dan inkonstitusional.”

    Yoon mendeklarasikan darurat militer ketika partainya tengah berdebat sengit dengan oposisi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korsel untuk tahun depan. 

    Perselisihan antara kubu Yoon dan oposisi pun memanas usai kelompok oposisi berusaha meloloskan mosi pemakzulan tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung Korsel.

    Kelompok konservatif menuduh tindakan oposisi tersebut adalah “balas dendam” untuk kejaksaan yang meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Lee.

    Selain itu, darurat militer ini diumumkan ketika popularitas Yoon menurun. Popularitas Yoon terus menurun saat sang presiden menolak investigasi independen terhadap skandal yang melibatkan istrinya.

    Belum diketahui bagaimana status darurat militer yang diumumkan Yoon Suk-yeol akan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Korea Selatan. Kelompok oposisi pun dilaporkan segera menggelar rapat menanggapi pengumuman tersebut.

  • Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Pembelot Korut di Korsel Ingin Berperang Melawan Rusia, Kenapa?

    Jakarta –

    Sekelompok pembelot Korea Utara yang kini tinggal di Korea Selatan kini tengah mengambil ancang-ancang untuk melakukan misi yang berani dan belum pernah terjadi sebelumnya: pergi ke garis depan perang Ukraina-Rusia dan mengajak tentara Korea Utara yang ditugaskan di sana untuk membelot.

    Para pembelot Korea Utara berpendapat pengetahuan yang mereka miliki mengenai pola pikir dan struktur militer negara itu membuat mereka sangat siap untuk membujuk para tentara yang mereka yakini telah terdoktrin menganggap kematian mereka sebagai suatu yang “mulia”agar membelot.

    Laporan bahwa Korea Utara mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke Rusia untuk bertempur melawan Ukraina telah memicu kekhawatiran di kalangan pembelot di Korea Selatan.

    Banyak dari mereka memandang ini sebagai langkah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamankan dana bagi negaranya dan memodernisasi teknologi militernya.

    Adapun Badan Intelijen Nasional Korea Selatan memperkirakan bahwa tiap prajurit yang dikerahkan memperoleh upah US$2.000 (sekitar Rp31 juta) tiap bulan yang dianggap sebagai keuntungan besar bagi Pyongyang.

    Kendati tentara Korea Utara pernah dikerahkan dalam Perang Vietnam pada 1970-an, keterlibatan mereka di Perang Ukraina menandai kali pertama langkah serupa dilakukan dalam peperangan modern.

    Korea Utara dan Selatan secara teknis berperang sejak berakhirnya Perang Koreayang berlangsung sejak 1950-1953yang masing-masing didukung oleh China dan AS, dan terjebak dalam hubungan yang tegang hingga kini.

    EPA-EFE/REX/Shutterstock

    Panggilan untuk ‘beraksi’

    Dua kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pembelot Korea Utara, North Korean Christian Soldiers Association dan North Korean Defector Senior Army telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam “perilaku tidak manusiawi” pemerintah Korea Utara dan mendesak para pembelot diizinkan bepergian ke Ukraina.

    “Kami mengutuk keras perilaku tidak manusiawi rezim Kim Jong Un yang mengirim putra-putra rakyat sebagai umpan meriam untuk mengamankan dana bagi kekuasaannya dan memodernisasi peralatan perangnya,” kata mereka.

    Aksi protes di Seoul terhadap pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, pada 15 November 2024. (EPA)

    Sim Ju-il, mantan perwira dan pemimpin Asosiasi Tentara Kristen Korea Utara, meyakini ada urgensi yang mendesak terhadap misi tersebut.

    “[Tentara Korea Utara yang dikirim] mungkin bertempur di bawah ilusi yang ditanamkan oleh pendidikan mereka di Korea Utara, dengan keyakinan bahwa ‘Kematian saya adalah kematian yang mulia’. Kami harus membuat mereka sadar bahwa itu tidak benar’,” kata Sim Ju-il.

    “Jika saya maju ke garis depan, saya mungkin akan berhadapan dengan senjata dan peluru bersama tentara Korea Utara. Namun, fokus saya adalah mendidik mereka tentang realitas perang,” imbuhnya.

    Baca juga:Strategi

    Para pembelot mengusulkan berbagai metode untuk mencapai pasukan Korea Utara yang dikerahkan di Perang Ukraina, menggunakan perang psikologis melalui selebaran yang dijatuhkan menggunakan pesawat tanpa awak, siaran megafon, dan kampanye media sosial.

    “Kami akan menggunakan pesawat tanpa awak untuk menyebarkan selebaran materi propaganda dan platform media sosial seperti YouTube. Jika kami dapat mendekati garis depan, kami akan menggunakan megafon untuk melakukan perang psikologis,” ujar Ahn Chan-il, Direktur World Institute for North Korea Studies dan pemimpin North Korean Defector Senior Army.

    Ahn, yang pernah bertugas di batalion pertahanan sipil di Korea Utara, mengaku sangat khawatir dengan keterlibatan pasukan khusus Korea Utara, termasuk Korps Badai yang terkenal, sebuah unit yang dilatih untuk melakukan infiltrasi, sabotase infrastruktur, dan pembunuhan dalam Perang Ukraina.

    Media pemerintah Korea Utara membagikan foto ini pada 11 September lalu, yang menunjukkan latihan pasukan khusus selama inspeksi oleh Kim Jong Un. (Reuters)

    “Jika dua atau tiga divisi tentara Korea Utara dikirim ke Rusia, kami pasti akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah alasan pernyataan tersebut,” ujarnya.

    Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembelot baru-baru ini mendirikan organisasi yang bertujuan mendorong pembelotan tentara Korut yang ditugaskan ke Ukraina.

    Taktik mereka termasuk mengirimkan selebaran dan rekaman audio yang berisi panduan untuk melarikan diri dari garis depan kepada pasukan Ukraina.

    Tantangan

    Akan tetapi, kendala praktis dan diplomatik mempersulit rencana ini.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah memberlakukan larangan perjalanan ke Ukraina, dengan hukuman satu tahun penjara dan denda hingga US$7.000 (sekitar Rp111,2 juta) terhadap mereka yang melanggar aturan tersebut.

    Ada juga kekhawatiran bahwa pengiriman pembelot ke Ukraina dapat memprovokasi Pyongyang dan Moskow, sehingga mengganggu stabilitas keamanan regional.

    “Baik untuk menyatakan: ‘Kami akan maju dan bertempur’, tetapi sebenarnya pengiriman pasukan merupakan masalah yang rumit dalam hubungan luar negeri,” kata Lee Min-bok, Kepala Kelompok Balon Korea Utara, kelompok pembelot Korea Utara lainnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sementara yang lain mempertanyakan kelayakan membujuk tentara Korea Utara untuk membelot.

    Lee Woong-gil, mantan anggota pasukan elite Korea Utara Korps Badai, memperingatkan bahwa upaya tersebut dapat menjadi bumerang. “Jika Anda mencoba membujuk mereka untuk membelot, mereka akan menembak kepala Anda,” katanya.

    Lee juga mencatat bahwa beberapa pembelot, yang telah tinggal di Korea Selatan selama bertahun-tahun, tidak memiliki pengetahuan terkini tentang dinamika internal militer Korea Utara.

    Sim, dari Asosiasi Prajurit Kristen Korea Utara, menyadari tantangan dalam mematahkan kedisiplinan dan kesetiaan yang sudah tertanam dalam diri pasukan Korea Utara.

    “Kim Jong Un ingin orang-orang berkata: ‘Tentara Korea Utara tidak main-main’ saat pasukannya pergi [ke medan perang] dan bertempur dengan baik.

    “Apakah pengiriman pasukan Korea Utara direncanakan satu atau dua hari sebelumnya? Mereka pasti sudah merencanakannya dengan Rusia dan berlatih sesuai rencana,” katanya.

    “[Pasukan Korea Utara] adalah orang-orang yang bertekad dan siap bertempur dengan gagah berani dan mati demi pemimpin dan partai. Mereka tak hanya mengumpulkan orang-orang yang tidak punya uang atau makanan lalu mengirim mereka.”

    Bagi Doo Jin-ho, peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, siaran langsung lewat pengeras suara sangatlah berisiko.

    “Saat mereka menyalakan siaran melalui pengeras suara anti-Korea Utara, siaran itu akan diserang oleh pesawat tanpa awak,” ujarnya.

    Mantan anggota Korps Badai, Lee Woong-gil, menyarankan metode komunikasi yang tidak terlalu langsung. Dia meyakini pesan video atau rekaman audio bisa lebih efektif daripada kontak langsung.

    “Akan jauh lebih membantu jika mengirim video pendek pembelot Korea Utara yang datang ke Korea Selatan dan hidup bahagia seperti ini.”

    Karena tentara Korea Utara mungkin kesulitan mengakses materi tersebut, Lee mengusulkan untuk mengirim pemutar MP3 atau telepon seluler lama yang berisi berkas-berkas tersebut.

    Baca juga:Ketangguhan

    Meski ada risiko dan skeptisisme ini, para pembelot tetap teguh pada misi mereka.

    “Kami [para pembelot] adalah orang-orang yang melakukan apa yang kami yakini benar. Betapa berartinya jika kami dapat menghabiskan hari-hari terakhir hidup kami untuk berkontribusi dengan cara ini,” kata Sim.

    Sementara rencana para pembelot masih dibahas, pemerintah Ukraina telah mengambil tindakan.

    Mereka merilis video propaganda yang menargetkan tentara Korea Utara di platform seperti YouTube dan Telegram.

    Pemerintah Ukraina merilis video di YouTube dan Telegram yang mendorong pasukan Korea Utara untuk menyerah. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

    Kementerian luar negeri dan unifikasi Korea Selatan menyatakan mereka “tidak memiliki posisi” mengenai niat pembelot Korea Utara untuk melakukan perjalanan ke Ukraina.

    Heorhii Tykhyi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, mengatakan kepada BBC bahwa pembelot Korea Utara “disambut” dan didorong untuk bergabung dengan “legiun internasional kami”.

    “Kami akan senang jika mereka ada di Ukraina dan bekerja sama dengan mereka. Pengetahuan mereka tentang pasukan Korea Utara, bahasanya, dan pemahaman mereka tentang jati diri mereka bisa sangat berharga bagi kami,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Keterlibatan pasukan Korea Utara oleh [Presiden Rusia Vladimir] Putin dalam perang agresifnya melawan Ukraina menimbulkan ancaman global serius yang menuntut respons global.”

    (ita/ita)

  • Update Perang Rusia di Ukraina: Muncul Bantuan Baru untuk Moskow

    Update Perang Rusia di Ukraina: Muncul Bantuan Baru untuk Moskow

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1.005 pada Senin (25/11/2024). Saling serang antara dua negara tetangga tersebut terus menjadi perhatian dunia lantaran muncul bantuan internasional untuk Moskow.

    Saat ini Rusia mendapatkan bantuan internasional dari negara sahabat Korea Utara (Korut). Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran baru, salah satunya dari Amerika Serikat (AS) yang selama ini menyokong Ukraina.

    Berikut update terbaru perang antara Rusia dan Ukraina, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber.

    Putin Panggil Negara Arab Ini Ikut Perang Rusia-Ukraina

    Selain warga Korut, Rusia dilaporkan kembali memanggil warga negara asing untuk terlibat dalam perangnya melawan Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh Financial Times (FT), Minggu (24/11/2024).

    Dalam laporannya, FT menyebut negara tersebut adalah Yaman, yang saat ini dilanda perang saudara. Mereka dijanjikan upah yang besar hingga kewarganegaraan Rusia bila menyanggupi untuk mengikuti perang Moskow itu.

    “Warga Yaman dijanjikan upah tinggi dan kewarganegaraan Rusia sebelum melakukan perjalanan ke Rusia untuk direkrut secara paksa ke dalam tentara Moskow dan dikirim ke garis depan di Ukraina. Perjalanan tersebut difasilitasi oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan pemberontak Houthi Yaman,” tulis laporan itu, yang juga dikutip Newsweek.

    Sebelumnya diketahui, Yaman berada dalam perang saudara yang melibatkan antara pemerintah dan pemberontak Houthi, yang berhaluan syiah dan pro-Iran. Hingga saat ini, Houthi telah berhasil menguasai sejumlah besar wilayah Negeri Hadramaut itu.

    Tidak jelas seberapa dekat Rusia dengan Houthi. Namun konflik ini telah membuat Moskow menjalin hubungan dengan negara-negara yang memusuhi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

    Serangan Rudal Ukraina ke Wilayah Rusia

    Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan tujuh rudal Ukraina di wilayah Kursk pada Minggu malam, menurut gubernur wilayah Kursk, Alexei Smirnov, di saluran Telegram miliknya.
    Sementara gubernur wilayah Vladislav Shapsha menyebut puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak Ukraina yang hancur memicu kebakaran di fasilitas industri di Kaluga, Rusia. Ia mengatakan tidak ada korban luka dan tiga pesawat nirawak hancur.

    Di sisi lain, Wali Kota Vitali Klitschko di Telegram menyebut pertahanan udara sedang beroperasi di Kyiv sebagai tanggapan atas serangan pesawat nirawak Rusia yang baru.

    Pertahanan udara Ukraina sebelumnya telah menjatuhkan 50 dari 73 pesawat nirawak Rusia yang diluncurkan ke berbagai target, menurut militer Ukraina.

    China Pening Gegara Rusia dan Korut ‘Main Belakang’

    Pemerintah China dilaporkan makin resah dengan kerja sama pertahanan yang kian erat antara Rusia dan Korea Utara (Korut). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Kurt Campbell pada Minggu.

    Dalam pernyataannya, Campbell mengatakan Beijing sangat khawatir dengan bagaimana Pyongyang, dalam kerangka kerja sama ini, mengirimkan pasukannya untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina. Menurutnya, China khawatir langkah ini akan membuat Korut mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

    “Dalam beberapa diskusi yang telah kami lakukan, tampaknya kami memberitahu mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui terkait dengan kegiatan Korut, dan mereka khawatir bahwa dorongan Rusia dapat menyebabkan Korut mempertimbangkan tindakan atau aksi militer yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan China,” ungkapnya dikutip The Guardian.

    “China tidak secara langsung mengkritik Rusia, tetapi kami yakin bahwa meningkatnya koordinasi antara Pyongyang dan Moskow membuat mereka gelisah.”

    Sebelumnya, Korut diketahui telah mengirimkan 10 ribu pasukannya untuk bertempur melawan Ukraina membela Rusia. Hal ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un menandatangani perjanjian keamanan antara kedua negara.

    Jenderal Korea Utara Terluka Imbas Serangan Rudal Ukraina

    Seorang jenderal senior Korea Utara dikabarkan terluka dalam serangan Ukraina baru-baru ini di wilayah Kursk, Rusia. Hal itu disampaikan seorang pejabat dari negara Barat seperti dikutip dari Wall Street Journal pada Minggu.

    Kabar ini menjadi pertama kalinya seorang perwira tinggi militer Korea Utara menjadi korban dalam konflik Rusia-Ukraina. Seperti diketahui, lebih dari 10.000 tentara Korea dikerahkan di Kursk saat Kremlin mencoba mengusir pasukan Ukraina yang melancarkan serangan di sana pada Agustus.

    Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum menanggapi ihwal kabar jenderalnya yang menjadi korban ini. Pyongyang telah mengirim seorang perwira senior, Kolonel Jenderal Kim Yong Bok ke Rusia untuk mengawasi upaya Korea Utara untuk berkoordinasi dengan Rusia.

    Putin Disebut Sakit, Nampak Tanda Tak Biasa dari Tangannya

    Informasi mengenai kondisi kesehatan Presiden Rusia Vladimir Putin terus menerus diberitakan. Pasalnya, orang nomor satu di Rusia itu saat ini sedang banyak disorot lantaran keputusannya untuk menyerang tetangganya, Ukraina.

    Pada Kamis (21/11/2024), sebuah video yang mengunggah pernyataan terkait Putin yang mengonfirmasi penggunaan rudal hipersonik dalam serangan ke Ukraina menunjukkan sebuah gejala tak biasa bagi Presiden Rusia itu. Nampak Putin duduk dengan kedua tangan dalam posisi hampir tak bergerak selama lebih dari 20 menit.

    Hal ini telah memicu spekulasi liar di internet berdasarkan rumor yang beredar tentang kesehatannya. Penasihat Dalam Negeri Ukraina Anton Gerashchenko menyebut, ada yang tidak sinkron antara badannya dengan kepala dan tangan.

    “Jika Anda mempercepat video, terlihat bahwa tangan Putin tidak bergerak dan tampak terpisah dari tubuhnya. Suara dan gerakan bibir terkadang tidak sesuai,” ujarnya di X, seperti dikutip dari Newsweek.

    Gerashchenko kemudian berkomentar, tanggapan dari apa yang disebutnya ‘para bot dan troll Rusia’ membuatnya berpikir ‘memang ada sesuatu di sana’, menunjuk kejadian ini pada kesehatan Putin.

    Pembuat film Patrick Hölscher juga membuat komentar serupa. Menurutnya, banyak editan dalam video konfirmasi Putin itu yang akhirnya menimbulkan pertanyaan terkait apa yang benar-benar terjadi dengan orang nomor satu Negeri Beruang Putih itu.

    Pada Oktober, Kremlin mengeluarkan pernyataan bahwa Putin tidak memiliki masalah kesehatan setelah ia mengunjungi Rumah Sakit Klinik Pusat. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Putin sebenarnya berada di sana untuk pemeriksaan medis biasa.

    Putin sebelumnya menyebutkan bahwa ia rutin menjalani pemeriksaan di rumah sakit Moskow.

    “Dokter di Rumah Sakit Klinik Pusat, tempat saya menjalani berbagai pemeriksaan rutin, juga merekomendasikan vaksinasi dengan obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri,” katanya kepada menteri kesehatannya Mikhail Murashko.

    Update dari Politik Rusia

    Rusia akan segera menunjuk Alexander Darchiev, yang saat ini menjabat sebagai kepala departemen Amerika Utara Kementerian Luar Negeri, sebagai duta besar barunya untuk Washington, demikian dilaporkan surat kabar Kommersant.

    Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani undang-undang yang memungkinkan mereka yang mendaftar untuk berperang di Ukraina untuk menghapus utang yang belum dibayar senilai hampir US$100.000.

    (pgr/pgr)

  • Video: Kim Jong Un Panas! Kutuk Latihan Militer AS, Korsel dan Jepang

    Video: Kim Jong Un Panas! Kutuk Latihan Militer AS, Korsel dan Jepang

    Jakarta, CNBC Indonesia- Korea Utara pada Sabtu (23/11) mengutuk keras latihan militer gabungan oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dan mengatakan mereka akan mengambil tindakan segera jika diperlukan untuk mempertahankan negara.

    Minggu lalu, ketiga negara itu mengadakan latihan gabungan di perairan Asia Timur yang dijuluki “Freedom Edge,” yang menampilkan jet tempur dan pesawat patroli laut serta kapal induk bertenaga nuklir AS, USS George Washington.

    Kementerian pertahanan Korea Utara menyampaikan respons pemerintahan Kim Jong Un yang dengan tegas memperingatkan AS dan para pengikutnya yang memusuhi DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) untuk segera menghentikan tindakan permusuhan yang lebih lanjut yang menyebabkan provokasi dan ketidakstabilan yang dapat mendorong konfrontasi militer di semenanjung Korea dan sekitarnya menjadi konflik bersenjata yang nyata.

    Militer akan menjaga semua opsi yang tersedia dan mengambil tindakan segera jika diperlukan untuk mengendalikan risiko secara preemptif, sambil mengawasi dengan cermat aktivitas militer oleh AS dan sekutunya