Tag: Joe Biden

  • Antisipasi Agresi Rusia, AS Kerahkan 80.000 Prajuritnya di Negara NATO Eropa – Halaman all

    Antisipasi Agresi Rusia, AS Kerahkan 80.000 Prajuritnya di Negara NATO Eropa – Halaman all

    Pasukan tersebut dikerahkan untuk mengantisipasi atau mencegah agresi oleh Rusia.

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 19:31 WIB

    Tangkap layar X

    Ilustrasi Pasukan AS 

     

    TRIBUNNEWS.COM — Pemerintahan Amerika Serikat ternyata telah menempatkan sebanyak 80.000 prajuritnya di negara-negara anggota NATO di Eropa.

    Pasukan tersebut dikerahkan untuk mengantisipasi atau mencegah agresi oleh Rusia.

    Surat dari Presiden AS Joe Biden kepada Ketua DPR dan Presiden Pro Tempore Senat mengenai laporan Kekuatan Perang yang diterbitkan oleh Gedung Putih

    Surat tersebut menyebutkan bahwa “dalam upaya kontraterorisme, Amerika Serikat terus bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia”.

    “Dalam konteks ini, Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan untuk melakukan operasi kontraterorisme dan untuk memberi nasihat, membantu, dan mendampingi pasukan keamanan dari mitra asing tertentu dalam operasi kontraterorisme,” demikian dalam tulisan di Ukrainska Pravda

    Di antara hal-hal lain, laporan tersebut juga mencatat bahwa sekitar 80.000 personel militer AS bermarkas di negara-negara NATO Eropa.

    “Sekitar 80.000 personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat ditugaskan atau dikerahkan ke negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Eropa, termasuk yang dikerahkan untuk meyakinkan sekutu kita dan untuk mencegah agresi Rusia lebih lanjut.”

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Notre Dame Kembali Dibuka 5 Tahun Usai Kebakaran Dahsyat

    Notre Dame Kembali Dibuka 5 Tahun Usai Kebakaran Dahsyat

    Paris

    Katedral Notre Dame akan secara resmi dibuka kembali pada Sabtu (7/12) waktu setempat, atau lima tahun setelah katedral tersohor itu hancur akibat kebakaran dahsyat. Presiden Prancis Emmanuel Macron akan hadir dan menyampaikan pidato dalam seremoni pembukaan kembali Notre Dame.

    Seremoni pembukaan itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024), juga akan dihadiri tamu-tamu penting, seperti Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kemudian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan ahli waris takhta Kerajaan Inggris Pangeran William.

    Laporan sumber otoritas bandara Prancis menyebut Trump telah mendarat di Bandara Orly, sebelah selatan Paris, dengan jet pribadi pada Sabtu (7/12) sebelum pukul 07.00 GMT. Disebutkan bahwa Trump akan melakukan pembicaraan dengan Macron sebelum menghadiri seremoni pembukaan Notre Dame.

    Trump juga disebut mungkin bertemu langsung dengan Zelensky di Paris. Namun kemungkinan ini belum dikonfirmasi secara resmi.

    Presiden AS Joe Biden tidak akan hadir langsung dalam seremoni ini, melainkan diwakili oleh sang istri, Jill Biden. Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, juga tidak menghadiri seremoni ini karena telah dijadwalkan melakukan perjalanan akhir pekan ke Pulau Corsica, Prancis.

    Pesan dari Paus Fransiskus untuk masyarakat Prancis akan dibacakan saat seremoni pembukaan kembali digelar.

    Seremoni pembukaan kembali Notre Dame akan digelar seluruhnya di dalam ruangan karena prakiraan cuaca buruk. Sebelumnya dijadwalkan bahwa seremoni akan digelar di luar ruangan, dengan Notre Dame yang telah selesai menjalani rekonstruksi menjadi latar belakangnya.

  • TikTok Terancam Disuntik Mati, Cuma Jurus Ini Jadi Penyelamat

    TikTok Terancam Disuntik Mati, Cuma Jurus Ini Jadi Penyelamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok kalah di pengadilan banding Amerika Serikat (AS) dalam upayanya membatalkan undang-undang yang dapat menyebabkan platform tersebut dilarang di Amerika Serikat. Putusan ini membawa TikTok selangkah lebih dekat menuju larangan operasional di AS

    Namun, larangan bisa dihindari bila ByteDance sebagai induk perusahaan asal China menjual platform tersebut sebelum 19 Januari 2025. Setelah tenggat waktu tersebut, toko aplikasi dan penyedia layanan internet di AS bisa dikenai denda besar jika tetap mendistribusikan TikTok tanpa perubahan kepemilikan.

    TikTok berencana mengajukan banding atas putusan ini.

    “Mahkamah Agung memiliki rekam jejak panjang dalam melindungi hak kebebasan berbicara warga Amerika, dan kami yakin mereka akan melakukan hal yang sama untuk isu konstitusional penting ini,” ujar juru bicara TikTok, Michael Hughes, dikutip dari CNN International, Sabtu, (7/12/2024).

    “Larangan TikTok ini dirancang berdasarkan informasi yang salah dan hipotetis, yang berujung pada penyensoran langsung terhadap rakyat Amerika,” tambahnya.

    Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang pada April yang mengharuskan ByteDance menjual TikTok kepada pemilik non-China atau menghadapi larangan operasional. Legislator AS khawatir data pengguna TikTok dapat digunakan pemerintah China untuk pengawasan atau propaganda.

    TikTok menggugat undang-undang tersebut pada Mei, menyebutnya melanggar kebebasan berbicara lebih dari 170 juta pengguna AS. Dalam sidang September, pemerintah AS berargumen algoritma TikTok di bawah kendali ByteDance dapat digunakan untuk memengaruhi pengguna AS.

    Panel tiga hakim pengadilan banding menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi keamanan nasional AS. “Karena jangkauan TikTok yang luas, Kongres dan beberapa Presiden menyimpulkan bahwa pemisahan kendali platform ini dari pemerintah Tiongkok sangat penting untuk melindungi keamanan nasional,” tulis mereka.

    Hakim juga menolak keberatan TikTok terkait keprihatinan keamanan nasional yang diajukan pemerintah AS. Menurut pengadilan, TikTok hanya “berdebat soal detail” tanpa mengatasi kekhawatiran utama terkait manipulasi algoritma dan pengumpulan data.

    Analis eMarketer, Jasmine Enberg, menyebut putusan ini sebagai kemunduran besar bagi TikTok, tetapi belum menjadi akhir dari perjuangannya.

    “Jika banding ke Mahkamah Agung juga gagal dan larangan diberlakukan, ini akan menyebabkan guncangan besar di lanskap media sosial, menguntungkan Meta, YouTube, dan Snap, tetapi merugikan pembuat konten serta bisnis kecil yang mengandalkan TikTok,” ujarnya.

    Pendukung TikTok, Patrick Toomey, Deputi Direktur Proyek Keamanan Nasional ACLU, mengecam putusan ini sebagai preseden yang berbahaya.

    “Melarang TikTok secara terang-terangan melanggar hak Amandemen Pertama jutaan orang Amerika yang menggunakan aplikasi ini untuk berekspresi dan berkomunikasi,” kata Patrick.

    Reaksi dari pengguna TikTok juga beragam, dengan sebagian besar merasa khawatir atas kemungkinan larangan. “Ini gila,” ujar salah satu pengguna dalam video yang diunggah ke platform tersebut. “Aku tidak ingin (CEO Meta) Mark Zuckerberg memiliki TikTok, itu tidak akan membuatku merasa lebih baik,” tambahnya.

    Jika TikTok gagal mengajukan banding atau menjual sahamnya, larangan tersebut akan mulai berlaku sehari sebelum pelantikan Presiden AS berikutnya. Meskipun mantan Presiden Donald Trump pernah mencoba melarang TikTok, ia baru-baru ini menyatakan tidak lagi mendukung langkah tersebut.

    (dce)

  • China Menggila Serang Amerika, Gedung Putih Kewalahan

    China Menggila Serang Amerika, Gedung Putih Kewalahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan siber masif dari China ke Amerika Serikat (AS) bikin pemerintah kewalahan. Presiden Joe Biden dan tim Gedung Putih dikatakan pol-polan dalam menghadang aksi para hacker yang menargetkan penyedia telekomunikasi AS.

    Namun, pejabat siber AS mengatakan Beijing masih bisa memata-matai banyak warga AS, dikutip dari Politico, Jumat (6/12/2024).

    Biden sudah diwanti-wanti dalam beberapa kesempatan terkait penyerangan masif dari hacker China. Deputi Penasihat Keamanan Nasional untuk Siber dan Teknologi Berkembang Gedung Putih, Anne Neuberger mengatakan tim respons spesial Gedung Putih melakukan pertemuan harian untuk mendiskusikan isu peretasan dari China.

    Gedung Putih juga berkoordinasi dengan setidaknya 8 penyedia telekomunikasi yang dilaporkan telah dibobol hacker China yang dikenal dengan nama kelompok ‘Salt Typhoon’.

    Lebih lanjut, AS juga mengaktifkan satuan tugas pertahanan siber antara NSA, Pentagon, dan Lembaga Keamanan Siber dan Infrastruktur untuk menanggulangi ancaman China.

    Kendati upaya yang dilakukan sudah banyak, tetapi belum ada penyedia telekomunikasi AS yang bisa sepenuhnya ‘mengusir’ hacker China dari jaringan mereka, menurut Neuberger.

    Artinya, warga AS masih rentan terhadap aksi mata-mata China hingga sekarang. Neuberger mewanti-wanti dampak risikonya akan sangat besar.

    “Akses China sangat meluas dalam hal mengakses komunikasi sehari-hari warga AS,” kata dia.

    Sebelumnya, dilaporkan Salt Typhoon telah membobol tulang punggung infrastruktur beberapa perusahaan telekomunikasi dan bisa mengakses komunikasi rahasia di ponsel para pejabat senior pemerintahan, hingga akses metadata ke pengguna ponsel di AS.

    Politico melaporkan aksi mata-mata Salt Typhon menargetkan nama-nama besar seperti Presiden AS terpilih Donald Trump dan Wakil Presiden AS terpilih JD Vance.

    Pada awal pekan ini, pejabat senior FBI dan CISA mengatakan pihaknya telah mendeteksi pembobolan dari China sejak musim semi. Namun, lembaga-lembaga federal kala itu tak langsung berkoordinasi untuk melakukan investigasi lanjutan.

    Pada November, investigator federal mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi hacker China telah mencuri data seluler, membajal panggilan dan pesan singkat dari beberapa orang penting, hingga menyalin data sensitif dari beberapa perusahaan.

    Neuberger mengatakan korban dari penyerangan ini semuanya merupakan perusahaan privat. Ia juga membeberkan bahwa korban penyerangan China tak hanya AS, melainkan sejumlah negara lain di seluruh dunia.

    “Secara umum, praktik keamanan siber akan sulit dieksekusi, namun mudah memulihkannya,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Beri Pengampunan ke Anaknya Sendiri, Joe Biden: Saya Harap Rakyat Mengerti

    Beri Pengampunan ke Anaknya Sendiri, Joe Biden: Saya Harap Rakyat Mengerti

    ERA.id – Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi pengampunan untuk anaknya sendiri, Hunter Biden. Pengampunan itu terkait dengan Hunter yang dihukum atas kepemilikan senjata api ilegal dan tuduhan pajak federal.

    Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Biden mengatakan bahwa sejak awal menjabat sebagai presiden ia berjanji tidak akan mencampuri keputusan Departeman Kehakiman. Tetapi Biden memberi ampunan kepada putranya dengan alasan proses hukum tidak adil.

    “Hari ini, saya menandatangani pengampunan untuk putra saya Hunter. Sejak hari saya menjabat, saya mengatakan saya tidak akan mencampuri pengambilan keputusan Departemen Kehakiman, dan saya menepai janji saya meskipun saya telah melihat putra saya dituntut secara selektif dan tidak adil,” kata Biden dalam sebuah pernyataan Gedung Putih, dikutip Reuters, Senin (2/12/2024).

    Gedung Putih sebelumnya sudah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, seorang pecandu narkoba yang sedang dalam pemulihan.

    Namun menjelang lengser dari jabatannya, Biden justru memberi pengampunan atas kasus yang melibatkan Hunter Biden. Biden menilai kasus yang menyeret anaknya itu hanya berkaca pada siapa dirinya saat ini.

    “Tidak ada orang yang berakal sehat yang melihat fakta-fakta kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain Hunter dipilih hanya karena dia adalah putra saya,” kata Biden.

    Diketahui, Hunter Biden terlibat dalam sejumlah kasus hukum yang menyeretnya. Ia terlibat dalam kasus pernyataan hoaks, narkoba, kepemilikan senjata api ilegal, hingga pekerja seks.

    Pada bulan September, ia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena tidak membayar pajak sebesar USD1,4 juta (Rp22 miliar). Di saat yang bersamaan, ia justru menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks, dan membeli barang-barang mewah.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama hari-hari tergelap kecanduan saya, kesalahan yang telah dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya di depan umum demi kepentingan politik,” kata Hunter Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (1/12).

    Lalu, kata Hunter, pengampunan yang diberikan kepadanya itu tidak akan dia sia-siakan begitu saja. Dia pun berjanji akan mengabadikan hidupnya untuk membantu orang-orang yang terluka akibat perbuatannya.

    “Saya tidak akan pernah menganggap remeh pengampunan yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan hidup yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” ujarnya.

    Hunter Biden diketahui akan menghadapi hukuman dalam kasus tersebut pada tanggal 16 Desember mendatang.

    Keputusan itu, kata Biden, telah dia ambil selama akhir pekan. Pada putusannya, Biden menyoroti dakwaan terhadap putranya diselimuti oleh unsur politik.

    Biden juga menilai Hunter diperlakukan secara berbeda dalam kasus tersebut. Hal ini pun membuatnya untuk memberi pengampunan kepada putranya.

    “Saya percaya pada sistem peradilan, tetapi saat saya bergumul dengan ini, saya juga percaya politik yang kasar telah mencemari proses ini dan menyebabkan ketidakadilan dan begitu saya membuat keputusan ini akhir pekan ini, tidak ada gunanya menundanya lebih jauh,” tegasnya.

    “Saya harap rakyat Amerika akan mengerti mengapa seorang ayah dan seorang presiden akan mengambil keputusan ini,” tutupnya.

  • Biden Kedapatan Pejamkan Mata Saat Pertemuan di Afrika, Tertidur?

    Biden Kedapatan Pejamkan Mata Saat Pertemuan di Afrika, Tertidur?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden terlihat memejamkan matanya saat pertemuan puncak dengan para pemimpin Afrika di Lobito, Angola. Hal ini terlihat dalam momen yang terekam dalam video pada Rabu (4/12) waktu setempat.

    Duduk di tengah meja bersama berbagai pejabat dari negara-negara Afrika, presiden berusia 82 tahun itu terlihat memejamkan mata dan mengistirahatkan kepalanya, sementara Wakil Presiden Tazania Philip Mpango berbicara.

    Dilansir Fox News, Kamis (5/12/2024), mata Biden tetap terpejam selama lebih dari satu menit.

    Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sejumlah pihak ramai mengomentari momen tersebut, dengan beberapa mengatakan presiden tampak tertidur.

    “Joe Biden tertidur saat bertemu dengan para pemimpin Afrika hari ini,” tulis pendiri Outkick, Clay Travis di media sosial X.

    “Dia sangat cerdas! Jujur saja, ini terasa disengaja. Siapa yang membawa orang berusia 82 tahun ke pesawat untuk perjalanan TIGA HARI ke Afrika?! Tiga hari! Bodoh sekali,” tulisnya.

    Pembawa acara radio di Denver, Ross Kaminsky, menyebut momen itu “memalukan” bagi Amerika Serikat.

  • Cuaca Hari Ini Kamis 5 Desember 2024: Jabodetabek Berawan Tebal pada Malam Hari – Page 3

    Cuaca Hari Ini Kamis 5 Desember 2024: Jabodetabek Berawan Tebal pada Malam Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Cuaca pagi di Jakarta pada hari ini, Kamis  (5/12/2024), diprakirakan mayoritas berawan tebal. Demikian prakiraan cuaca hari ini.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan siang nanti, cuaca Jakarta diprakirakan mayoritas akan berawan tebal. Kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan turun hujan dengan integritas ringan.

    Untuk wilayah penyangga Jakarta, yaitu Bekasi, Jawa Barat, diprakirakan cuaca pagi ini akan berawan tebal dan siang hingga malam hari akan berawan tebal

    Lalu, di Depok, Jawa Barat, langit pagi hari diprediksi akan berawan tebal, siang diprediksi akan berawan tebal, dan pada malam akan berawan tebal.

    Sedangkan di Kota Bogor, Jawa Barat, cuaca sedikit berbeda. Diprakirakan pagi ini berawan tebal, siang akan turun hujam dengan integritas ringan, dan malam hari akan turun hujan dengan integritas ringan.

    Sementara itu, di Kota Tangerang, Banten, diprediksi pagi hari ini berawan tebal, siang berawan tebal, dan malam nanti akan berawan tebal.

    Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya yang dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.go.id:

     Kota
     Pagi
     Siang 
     Malam 

     Jakarta Barat
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Pusat 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Berawan Tebal

     Jakarta Selatan 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Berawan Tebal

     Jakarta Timur 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Jakarta Utara 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Kepulauan Seribu 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Bekasi 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Depok 
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

     Kota Bogor 
     Berawan Tebal
     Hujan Ringan
     Hujan Ringan

     Tangerang
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal
     Berawan Tebal

    Badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India, hingga Serbia, membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di AS, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim Amerika. Sele…

  • AS Tak Diajak Konsultasi, Biden Tahu Darurat Militer Korsel dari Siaran TV

    AS Tak Diajak Konsultasi, Biden Tahu Darurat Militer Korsel dari Siaran TV

    Jakarta

    Gedung Putih buka suara atas status darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Pihak Amerika Serikat (AS) mengaku segera membuka komunikasi dengan Korsel atas pengumuman darurat militer yang sepihak itu.

    “Amerika Serikat akan berbicara kepada Korea Selatan untuk menjaga demokrasi setelah pemberlakuan darurat militer yang berumur pendek oleh Presiden Yoon Suk Yeol,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dilansir AFP, Kamis (5/12/2024).

    Sullivan mengatakan demokrasi Korsel selama ini telah berjalan di jalur yang benar. Amerika, kata Sullivan, menekankan pentingnya pemerintahan Korsel dalam mempertahankan capaian tersebut.

    “Demokrasi Korea Selatan kuat dan tangguh, dan kami akan terus berbicara secara terbuka dan terlibat secara pribadi dengan rekan-rekan Korea Selatan untuk memperkuat pentingnya kelanjutan hal tersebut,” kata Sullivan.

    Menurut Sullivan, deklarasi darurat militer sepihak dari Presiden Yoon sempat membuat Amerika prihatin. Dia memuji sikap Majelis Nasional Korsel yang bergerak cepat dalam menolak status tersebut.

    Sullivan juga menegaskan Amerika Serikat tidak diajak konsultasi sebelumnya oleh Presiden Yoon sebelum ia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12). Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, kata Sullivan, baru mengetahui deklarasi tersebut melalui siaran televisi.

    Status darurat militer di Korsel sempat diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Status itu tidak berlangsung lama usai parlemen Korsel menggelar rapat mendadak untuk menentang keputusan dari Presiden Yoon.

    Presiden Yoon lalu mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12). Jabatannya kini dalam ancaman usai partai oposisi Korsel telah mengajukan rencana pemakzulan kepadanya dari posisi sebagai Presiden Korsel.

    (ygs/ygs)

  • Biden Beri Grasi ke Putranya, Partai Demokrat Kecewa!

    Biden Beri Grasi ke Putranya, Partai Demokrat Kecewa!

    Washington DC

    Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk memberikan grasi kepada putranya, Hunter Biden, di akhir masa jabatan menuai kritikan tajam tidak hanya dari kalangan Partai Republik, tapi juga dari kalangan Partai Demokrat yang menaunginya.

    Sejumlah anggota parlemen dan Senator dari Partai Demokrat menilai langkah Biden itu telah menetapkan preseden buruk dan menimbulkan keraguan dalam sistem peradilan AS, yang mereka coba pertahankan dari serangan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan menjabat tahun depan.

    Biden mengumumkan pada Minggu (1/12) waktu setempat bahwa dirinya telah menandatangani surat pengampunan tanpa syarat untuk putranya, Hunter. Dalam argumennya, Biden meyakini putranya telah dituntut secara selektif dan ditargetkan secara tidak adil oleh lawan-lawan politiknya.

    Gedung Putih, dalam pernyataan pada Senin (2/12), membela Biden dengan menyebut sang Presiden AS khawatir lawan-lawan politiknya akan terus mempersekusi Hunter di masa depan. Biden sebelumnya berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap dua kasus pidana yang menjerat putranya.

    Banyak sekutu-sekutu politik Biden yang mengakui bersimpati dengan keinginan sang Presiden AS untuk membantu putranya yang bermasalah, namun mereka tidak dapat mendukung tindakan tersebut.

    “Sebagai seorang ayah, saya mengerti. Tapi sebagai seseorang yang ingin masyarakat kembali mempercayai layanan publik, ini adalah sebuah kemunduran,” ucap salah satu anggota Kongres AS untuk negara bagian Ohio, Greg Landsman, dari Partai Demokrat dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (3/12/2024).

    Partai Demokrat masih terpukul atas kekalahan capres mereka, Wakil Presiden Kamala Harris, dalam pilpres November lalu. Sebagian pihak menyalahkan Biden dan keputusannya tetap mencalonkan diri meskipun ada kekhawatiran soal usianya yang menginjak 82 tahun, walaupun dia akhirnya mundur dari pencapresan.

  • Saya Harap Warga Amerika Mengerti

    Saya Harap Warga Amerika Mengerti

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah mengeluarkan pengampunan penuh dan tanpa syarat untuk putranya, Hunter, pada Minggu (01/12). Hunter terjerat kasus pidana pajak dan senjata api. Apa itu pengampunan presiden dan pernahkan dikeluarkan oleh pemimpin sebelumnya?

    Dalam sebuah pernyataan, Joe Biden mengaku pengampunan itu diambil karena putranya telah dikenai “tebang pilih” dan menyebut kasus itu sebagai “kesalahan hukum”.

    Hunter Biden mengaku bersalah atas tuduhan pajak pada awal September lalu. Selain itu, dia juga dinyatakan bersalah karena merupakan pengguna narkoba ilegal saat mengurus kepemilikan senjata api pada Juni.

    Kasus hukum ini menjadikan Hunter sebagai anak presiden aktif pertama di AS yang dihukum karena suatu kejahatan.

    Menanggapi pengampunan tersebut, Presiden terpilih Donald Trump berkata: “Apakah pengampunan yang diberikan oleh Joe kepada Hunter mencakup para sandera [6 Januari], yang kini telah dipenjara selama bertahun-tahun? Sungguh penyalahgunaan dan kesalahan hukum!”

    Getty ImagesHunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden didakwa atas kasus pajak dan senjata api.

    Trump merujuk pada para pendukungnya yang menyerbu Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 dalam upaya untuk membatalkan kekalahan Trump dalam pemilihan umum 2020.

    Hanya beberapa bulan yang lalu, pada September, sekretaris pers Gedung Putih mengatakan bahwa Biden tidak akan memberikan pengampunan untuk putranya.

    BBC

    BBC News Indonesia .

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun pada Minggu malam, (01/12), Presiden Biden mengatakan meskipun ia percaya pada sistem peradilan, ” tapi politik telah menginfeksi proses ini dan menyebabkan kesalahan dalam peradilan”.

    “Sejak saya menjabat, saya mengatakan tidak akan mencampuri pengambilan keputusan Departemen Kehakiman, dan saya menepati janji meskipun saya telah melihat putra saya dituntut secara selektif dan tidak adil,” katanya.

    Biden mengatakan ia bergumul dengan keputusan tersebut, dan menambahkan: “begitu saya membuat keputusan ini pada akhir pekan, tidak ada gunanya untuk menunda lebih jauh.”

    “Saya berharap warga Amerika akan mengerti mengapa seorang ayah dan seorang presiden akan mengambil keputusan ini,” katanya.

    Baca juga:

    Dalam sebuah pernyataan, Hunter Biden mengatakan kesalahan yang dibuatnya selama hari-hari tergelap dalam kecanduan narkoba telah “dieksploitasi untuk menghina dan mempermalukan di depan umum” keluarganya demi kepentingan politik.

    “Saya tidak akan pernah menganggap remeh pengampunan yang telah diberikan kepada saya hari ini dan [saya] akan mengabdikan hidup yang telah saya bangun kembali guna membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” kata pria berusia 54 tahun itu menambahkan.

    Hunter telah lepas dari narkoba selama lima setengah tahun, kata ayahnya.

    Apakah ini kali pertama anggota keluarga presiden menerima pengampunan?

    Di Amerika Serikat, seorang presiden mendapatkan kewenangan secara konstitusional untuk memberikan keringanan hukuman hingga pengampunan penuh terhadap suatu pelanggaran pidana federal.

    Namun kewenangan presiden ini tidak berlaku untuk pelanggaran di tingkat negara bagian hingga kasus pemakzulan.

    Getty ImagesBill Clinton (kedua dari kanan), ditemani oleh adik tirinya Roger Clinton (kedua dari kiri) pada1994.

    Ini bukan pertama kalinya seorang presiden AS mengampuni anggota keluarganya.

    Sebelumnya, Bill Clinton mengampuni adik tirinya, Roger Clinton, atas pelanggaran terkait kokain pada 1985 pada tahun 2001.

    Selain itu, pada 2020, Donald Trump telah mengampuni Charles Kushner, ayah mertua dari putrinya Ivanka.

    Bahkan, Presiden terpilih Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa Kushner akan menjadi duta besar baru untuk Prancis.

    Apa kasus yang menimpa Hunter Biden?

    Getty ImagesPresiden AS Joe Biden (kiri) bersama anaknya Hunter Biden (kanan).

    Hunter Biden mengaku bersalah atas sembilan tuduhan penipuan pajak federal pada September lalu, yang membuatnya terancam hukuman penjara hingga 17 tahun.

    Selain itu, Hunter juga dinyatakan bersalah atas tiga tindak pidana berat terkait pembelian senjata pada Juni, yang membuatnya terancam hukuman penjara hingga 25 tahun.

    Jaksa penuntut mengatakan pria 54 tahun itu berbohong tentang penggunaan narkoba saat mengisi formulir pembelian senjata pada 2018.

    Hunter mengaku tidak bersalah seraya mengeklaim bahwa ia sedang berada dalam tahap pemulihan dari kecanduan narkoba pada saat itu sehingga dirinya tidak berbohong pada formulir pembelian senjata api.

    Vonis untuk kasus-kasus yang menjerat Hunter ini telah dijadwalkan pada 12 dan 16 Desember mendatang.

    Masalah hukum yang dihadapi Hunter telah menjadi ‘awan gelap’ bagi kampanye presiden ayahnya, yang berakhir pada Juli setelah Joe Biden menarik diri dari pemilihan umum.

    Joe Biden kemudian mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari Partai Demokrat.

    Namun, Harris kemudian kalah dalam pemilihan umum melawan Donald Trump dari Partai Republik pada November lalu.

    Trump akan mengambil alih Gedung Putih dari Biden pada tanggal 20 Januari 2025 – saat Hari Pelantikan.

    (ita/ita)