Tag: Joe Biden

  • ByteDance Ajukan Banding ke MA, Minta Tunda UU Pelarangan TikTok

    ByteDance Ajukan Banding ke MA, Minta Tunda UU Pelarangan TikTok

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perusahaan induk TikTok, ByteDance, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memblokir sementara undang-undang yang berpotensi memblokir platform media sosial tersebut.

    TikTok menghadapi ancaman serius di Amerika Serikat setelah pengadilan banding AS memutuskan untuk mendukung undang-undang yang dapat melarang aplikasi tersebut mulai 19 Januari 2025.

    ByteDance dan TikTok mengajukan mosi darurat untuk Distrik Columbia. Mereka mengatakan bahwa tanpa keputusan tersebut, undang-undang itu akan berlaku dan akan “menutup TikTok – salah satu platform paling populer di negara ini – untuk lebih dari 170 juta pengguna bulanan domestik pada malam pelantikan presiden.”

    Tim pengacara ByteDance mengatakan bahwa kemungkinan Mahkamah Agung akan mengambilalih kasus ini “dan membalikkan kasus ini cukup besar untuk menjamin adanya jeda sementara yang diperlukan untuk menciptakan waktu bagi pertimbangan lebih lanjut.”

    TikTok juga memperingatkan pada bahwa keputusan pengadilan akan mengganggu “layanan untuk puluhan juta pengguna TikTok di luar Amerika Serikat.”

    Aplikasi ini mengatakan ratusan penyedia layanan AS yang memungkinkan pemeliharaan, distribusi, dan pembaruan tidak akan dapat memberikan dukungan untuk platform TikTok mulai 19 Januari.

    Departemen Kehakiman mengatakan bahwa pengadilan harus segera menolak permintaan TikTok “untuk memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pertimbangan Mahkamah Agung” atas petisi dari ByteDance dan TikTok.

    TikTok meminta pengadilan banding untuk memutuskan permohonan tersebut pada 16 Desember.

    Keputusan tersebut – kecuali jika Mahkamah Agung membatalkannya – menempatkan nasib TikTok di tangan, pertama, Presiden Joe Biden apakah akan memberikan perpanjangan 90 hari dari tenggat waktu 19 Januari untuk memaksa penjualan, dan kemudian Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari.

    Namun, masih tidak jelas apakah ByteDance dapat memenuhi beban berat untuk menunjukkan bahwa mereka telah membuat kemajuan yang signifikan terhadap divestasi yang diperlukan untuk memicu perpanjangan waktu tersebut.

    Trump, yang gagal mencoba melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya di tahun 2020, mengatakan sebelum pemilihan presiden bulan November bahwa ia tidak akan mengizinkan pelarangan TikTok.

    Penasihat keamanan nasional Trump yang baru, Mike Waltz, mengatakan kepada Fox Business Network pada hari Jumat bahwa Trump “ingin menyelamatkan TikTok. Kami benar-benar harus mengizinkan rakyat Amerika untuk memiliki akses ke aplikasi tersebut, tetapi kami juga harus melindungi data kami.”

    Keputusan tersebut menegakkan hukum yang memberikan pemerintah AS kekuasaan yang luas untuk melarang aplikasi-aplikasi milik asing lainnya yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data warga Amerika. Pada tahun 2020, Trump juga mencoba melarang WeChat milik Tencent tetapi diblokir oleh pengadilan.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apa Kepentingan AS-Rusia-Iran di Suriah Setelah Assad Tumbang?

    Apa Kepentingan AS-Rusia-Iran di Suriah Setelah Assad Tumbang?

    Jakarta

    Setelah setengah abad diperintah oleh keluarga Assad dengan tangan besi, Suriah menghadapi kenyataan baru akibat serangan kilat pasukan pemberontak.

    Hanya dalam 12 hari, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan faksi-faksi sekutunya mempercepat jatuhnya Presiden Bashar al-Assad.

    Pada akhir pekan lalu, pemimpin HTS Abu Muhammed al-Jolani menyebut jatuhnya Assad sebagai “kemenangan bagi semua warga Suriah”.

    Tetapi al-Jolani bukanlah satu-satunya orang yang akan memainkan peran yang menentukan dalam membentuk tatanan baru di Suriah.

    Di dalam negeri Suriah terdapat berbagai komunitas minoritas, faksi, serta kelompok agama.

    Di luar Suriah juga terdapat sejumlah negara dan kelompok yang kepentingannya akan berimplikasi penting bagi keamanan regional maupun global.

    ‘Pemain strategis yang penting’

    “Suriah penting bagi Timur Tengah, tapi juga penting bagi dunia karena dalam 10 tahun terakhir negara itu telah menjadi zona persaingan di antara berbagai kekuatan geopolitik,” ujar Ali Bilgic, profesor hubungan internasional dan politik Timur Tengah di Universitas Loughborough di Inggris, kepada BBC Mundo.

    “Dengan runtuhnya rezim Assad, hubungan penting antara Iran dan Hizbullah di Lebanon selatan serta proyek yang dikenal sebagai ‘Bulan Sabit Syiah’ telah terputus.”

    “Wilayah ini (yang mayoritas penduduknya adalah Syiah) membentang dari Iran, melewati Irak selatan, melalui Suriah kini juga terpecah.”

    Mantan pemimpin Hizbullah, mendiang Hassan Nasrallah (kiri) saat berjumpa Bashar al Assad pada tahun 2000. (Getty Images)

    Salah satu konsekuensi terpenting dari apa yang terjadi akhir pekan ini, menurut Ali Bilgic, adalah Rusia dan Iran telah mencapai batas pengaruh mereka di kawasan itu dan ini akan berdampak penting terhadap politik global.

    Pemerintah di Moskow dan Teheran digambarkan sebagai “pecundang” setelah jatuhnya Assad.

    Namun, bukan hanya Rusia dan Iran yang terdampak. Berikut beberapa aktor yang akan terpengaruh oleh tatanan baru di Suriah.

    Turki

    Turki yang telah melancarkan sejumlah operasi militer di Suriah, kini secara efektif menguasai wilayah di sepanjang perbatasan utara negara itu.

    Turki juga mendukung faksi-faksi yang berperang melawan Assad, seperti Tentara Nasional Suriah dan Tentara Pembebasan Suriah.

    Namun, musuh utama Turki bukanlah Bashar al-Assad, melainkan pasukan Kurdi yang dituduh mendukung kelompok separatis bersenjata di Turki.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sejumlah analis mengatakan Turki kemungkinan memberikan persetujuan diam-diam atas serangan HTS.

    Pasalnya, Presiden Recep Tayyib Erdogan menyuarakan dukungannya terhadap gerakan kelompok pemberontak.

    “Kita tentu bisa mengatakan bahwa Turki adalah pemenang utama dengan jatuhnya rezim Assad,” kata Ali Bilgic.

    BBC

    “HTS tidak didukung secara langsung oleh Turki. Karena faktanya, Ankara juga menganggap HTS sebagai organisasi teroris seperti halnya AS dan Inggris.”

    “Tapi meskipun kita tidak tahu bagaimana Turki telah membantu HTS dalam serangannya, yang kita tahu adalah Turki telah membantu HTS melepaskan citra Islamisnya dan menjadi organisasi yang lebih politis dan moderat,” jelasnya.

    Baca juga:

    Kepentingan Turki di Suriah sekarang, menurut para ahli, adalah untuk mengawasi dengan saksama siapa yang akan mengambil alih kekuasaan di Suriah sekaligus mencegah perluasan pengaruh kelompok Kurdi.

    “Yang tidak diinginkan Turki di Suriah adalah federasi, atau bahkan konfederasi, semacam wilayah otonomi Kurdi di Suriah,” sambung Ali Bilgic.

    “Apa yang diinginkan Ankara adalah pemerintahan terpusat dan sekarang mereka akan memberikan tekanan untuk mewujudkannya.”

    Getty ImagesPresiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membantu warga Suriah yang menjadi korban serangan pemerintah Bashar al Assad dengan senjata kimia pada 2017.

    Qatar dan Arab Saudi

    Beberapa hari terakhir ini, muncul laporan bahwa Qatar yang konon telah lama mendukung HTS tampaknya memimpin upaya negara-negara Arab untuk membentuk pemerintahan transisi di Suriah.

    Pada Minggu (08/12), Qatar menekankan “perlunya menjaga lembaga-lembaga nasional dan perusahaan negara untuk mencegah (Suriah) jatuh ke dalam kekacauan.”

    Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, bertemu dengan Bashar al-Assad pada 18 April 2023 di Damaskus, Suriah. (Getty Images)

    Seperti yang dijelaskan Ali Bilgic, Turki dan Qatar telah lama bekerja sama karena memiliki kepentingan politik serupa di Suriah.

    “Kepentingan utama Qatar di Suriah adalah mencegah pembentukan rezim ‘satelit’ sokongan Arab Saudi, yang merupakan pesaing utamanya di kawasan tersebut.”

    “Qatar juga telah memainkan peran utama sebagai mediator dalam perang Israel di Gaza dan hal itu telah membantu meningkatkan profil internasionalnya.”

    “Sehingga mudah dibayangkan Qatar akan menjadi pemain yang berpengaruh dalam membentuk politik di Suriah yang baru.”

    Qatar mendesak penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama bertahun-tahun menyerukan pembentukan pemerintahan baru Suriah yang mencakup rezim Assad dan oposisi.

    Pasukan Kurdi

    Kelompok lain yang tertarik pada pembentukan pemerintahan baru di Suriah adalah Pasukan Demokratik Suriah, yang sebagian besar terdiri dari suku Kurdi dan faksi-faksi sokongan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Pasukan Kurdi telah menguatkan kendali mereka di beberapa kota di timur laut negara itu dan membentuk daerah otonom di daerah tersebut.

    Namun perjuangan utama mereka adalah melawan Turki.

    Oleh pemerintah Turki, suku Kurdi di Suriah dianggap sebagai “ancaman bagi keamanan nasional” lantaran memiliki keterkaitan dengan gerakan separatis Turki (PKK).

    Getty ImagesKelompok Kurdi telah menguasai wilayah tertentu di Suriah setelah jatuhnya rezim Al Assad.

    Tetapi seperti yang dijelaskan Ali Bilgic, “kelompok-kelompok ini sangat berpengaruh tidak hanya ketika mengalahkan pasukan Assad dalam perang saudara, namun juga saat mengalahkan ISIS”.

    “Saya pikir di wilayah Suriah utara ini ketidakstabilan bisa terjadi di masa mendatang jika Turki memutuskan untuk melancarkan serangan dalam beberapa hari atau pekan mendatang.”

    Untuk saat ini suku Kurdi akan bertekad mempertahankan wilayah mereka dan berharap terlibat dalam pemerintahan Suriah yang baru.

    Amerika Serikat dan Rusia

    Menurut Ali Bilgic, cara para aktor utama bertindak di Suriah akan sangat bergantung pada Amerika Serikat.

    Bagi AS, jatuhnya rezim Assad merupakan tanda positif lantaran AS senantiasa berupaya mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011.

    Presiden AS Joe Biden pada Minggu (08/12) menyebut situasi di Suriah sebagai “masa penuh risiko dan ketidakpastian” bagi kawasan tersebut.

    Namun Biden hanya akan menjabat selama beberapa pekan ke depan.

    Pada Sabtu (07/12), Presiden AS terpilih Donald Trump menyebut rangkaian peristiwa di Suriah: “Ini bukan perjuangan kita.”

    Getty ImagesBashar al Assad dan Vladimir Putin di Kremlin pada 2021.

    Seperti yang dijelaskan oleh Ali Bilgic, Profesor hubungan internasional dan politik Timur Tengah di Universitas Loughborough di Inggris, “jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk tidak terlibat di Suriah, kekosongan kekuasaan akan diisi oleh aktor lain dan salah satu aktor tersebut bisa jadi adalah Rusia”.

    “Jika itu terjadi, Rusia tentu akan berjuang untuk mempertahankan pangkalannya di Suriah, khususnya pangkalan angkatan lautnya yang merupakan pusat operasinya untuk kawasan Afrika sub-Sahara.”

    Saat ini tidak jelas peran apa yang akan dimainkan Amerika Serikat dalam tatanan baru Suriah.

    Tetapi, kata Bilgic, “sulit membayangkan presiden Amerika mana pun berkata, ‘Kami tidak tertarik pada Suriah’.”

    “Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Amerika Serikat dan saya tidak bisa membayangkan Donald Trump bakal membiarkan kekuatan lain mengisi kekosongan di Suriah begitu saja.”

    Washington menempatkan sekitar 900 tentara di daerah pengeboran minyak mentah di bagian timur laut Suriah yang dikuasai suku Kurdi. AS juga memiliki sebuah pangkalan militer di sebelah tenggara.

    Getty ImagesDalam beberapa hari, pemberontak Suriah menguasai negara tersebut.

    Peran AS dalam perang saudara Suriah telah berkali-kali berubah.

    Namun, bahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden memahami bahwa meninggalkan Suriah sepenuhnya bukanlah “alternatif yang layak” untuk melindungi kepentingan negara, jelas Bilgic.

    “Jadi membiarkan Suriah begitu saja sangat tidak mungkin, karena kelompok Kurdi membutuhkan dukungan pasukan AS. Kelompok tersebut mengendalikan dan memelihara beberapa kamp penahanan mantan anggota ISIS dan keluarga mereka.”

    “Hal lain karena sumber daya alam Suriah, terutama minyak dan gas, sekarang berada di bawah kendali Kurdi. Di sanalah tentara AS ditempatkan,” tambahnya.

    Baca juga:

    Dengan demikian, saat transisi kekuasaan berlangsung dan masa depan politik Suriah dibahas, salah satu pertanyaan utama adalah: siapa yang akan mengendalikan sumber daya alam negara itu?

    “Tidak ada pembicaraan tentang itu sekarang, tapi saya pikir siapa pun pemegang kekuasaan di Damaskus tidak akan membiarkan Kurdi memiliki kendali penuh atas minyak dan gas alam di Suriah bagian utara.”

    “Dan jika itu masalahnya, pasukan AS akan berada di wilayah itu untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi saya tidak berpikir Washington akan menarik diri dari Suriah. Saya ragu Donald Trump memiliki visi yang sempit.”

    Getty ImagesJatuhnya Assad merupakan pukulan telak bagi Iran.

    Iran dan Hizbullah

    Iran, yang merupakan pendukung utama rezim Assad, mengatakan pihaknya berharap untuk menjalin hubungan “persahabatan” yang berkelanjutan dengan Suriah.

    Teheran sebelumnya memberikan dukungan militer secara signifikan kepada pasukan Assad serta melatih salah satu pasukan paramiliter yang memerangi kelompok oposisi bersenjata saat perang sauadara di Suriah.

    Akan tetapi, koresponden BBC Timur Tengah, Hugo Bachega, bilang pengaruh Iran kini sedang tertekan.

    “Suriah di bawah Assad menjadi bagian dalam hubungan antara Iran dan milisi Lebanon, Hizbullah. Suriah adalah kunci bagi transfer senjata dan amunisi kepada kelompok Lebanon tersebut.”

    Baca juga:

    “Hizbullah sendiri telah melemah di Lebanon setelah perang dengan Israel. Dalam fase paling parah dalam perang saudara di Suriah, Iran mengirim penasihat ke negara tersebut dan Hizbullah mengerahkan para anggotanya untuk membantu Assad menghancurkan oposisi,” jelas Bachega.

    “Iran juga telah melihat bagaimana kelompok Houthi di Yaman menjadi sasaran serangan udara. Semua faksi ini, ditambah milisi di Irak dan Hamas di Gaza, membentuk apa yang disebut Teheran sebagai Poros Perlawanan, yang kini sedang terpukul.”

    Sejumlah analis melihat jatuhnya pemerintahan Assad sebagai pukulan telak bagi Hizbullah.

    “Suriah yang selama ini menjadi tulang punggung dan jalur pasokan utama Hizbullah, telah terputus,” kata jurnalis BBC Arab, Carine Torbey.

    Sementara Hugo Bachega menyebut “realitas baru ini akan dirayakan di Israel.”

    Getty ImagesPekan ini, Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa negaranya “akan mengirimkan bantuan perdamaian” kepada warga Suriah yang ingin hidup damai dengan Israel.

    Israel

    Setelah lebih dari setahun berperang di Gaza dan Lebanon, tentara Israel kewalahan. Namun, hal itu tidak mencegah Israel untuk mengebom target militer di Suriah.

    Kini, perkembangan peristiwa di negara tetangganya di sebelah utara itu menimbulkan kekhawatiran yang nyata.

    Warga Israel khawatir tentang siapa yang mungkin mendapatkan persenjataan kimia milik Bashar al-Assad.

    Sejak Assad jatuh pekan lalu, pesawat tempur Israel telah melancarkan puluhan serangan di seluruh Suriah ke arah militer.

    Menurut media lokal, di antara lokasi yang diserang itu adalah pusat penelitian yang diduga terkait dengan produksi senjata kimia.

    Baca juga:

    Pada Minggu (08/12), pemerintah Israel mengumumkan tentaranya telah mengambil alih sementara zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan.

    Israel juga mengeklaim perjanjian penarikan yang ditandatangani dengan Suriah pada tahun 1974 telah “runtuh” karena pasukan Suriah telah meninggalkan pos mereka.

    Untuk diketahui, Israel merebut Dataran Tinggi Golan pada masa-masa terakhir Perang Enam Hari 1967. Israel lantas mencaplok wilayah tersebut pada Desember 1981. Waktu itu, Menachem Begin menjabat sebagai perdana menteri.

    Diperkirakan ada 30 pemukiman Yahudi di daerah tersebut, yang dihuni sekitar 20.000 orang.

    Mereka tinggal bersama 20.000 warga Suriah lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah warga Arab Druze, yang tak melarikan diri ketika Dataran Tinggi Golan dianeksasi.

    Pemukiman tersebut tergolong ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya. Suriah selalu berkeras bahwa mereka tidak akan menerima perjanjian damai dengan Israel kecuali jika mereka menarik diri dari seluruh Dataran Tinggi Golan.

    Selama pemberontakan Suriah tahun 2011, Israel memperhitungkan bahwa Assad lebih baik ketimbang jika rezimnya tumbang.

    Pada Minggu (08/12), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan “mengirimkan bantuan perdamaian” kepada warga Suriah yang ingin hidup damai dengan Israel.

    (ita/ita)

  • 4 Fakta tentang Austin Tice, Jurnalis AS yang Disekap Lebih dari 12 Tahun di Suriah – Halaman all

    4 Fakta tentang Austin Tice, Jurnalis AS yang Disekap Lebih dari 12 Tahun di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Runtuhnya rezim Bashar al-Assad membuka harapan terkait informasi keberadaan jurnalis Amerika Serikat, Austin Tice, yang diculik saat meliput situasi di Suriah lebih dari 12 tahun lalu.

    Setelah serangan pemberontak mengakhiri kekuasaan keluarga Assad selama 50 tahun pada Minggu (8/12/2024), Presiden Joe Biden menyatakan optimisme bahwa Tice dapat dipulangkan ke AS.

    “Kami pikir kami dapat membawanya kembali, tetapi kami belum memiliki bukti langsung mengenai hal itu,” kata Biden di Gedung Putih pada Minggu.

    “Kami harus mengidentifikasi di mana dia berada.”

    “Kami tetap berkomitmen untuk mengembalikannya kepada keluarganya.”

    Mengutip CBS News, berikut 4 fakta yang perlu diketahui tentang Austin Tice:

    1. Siapa Austin Tice?

    Keluarga  Austin Tice, Jurnalis Foto yang Diculik di Suriah Tunggu Kabar Baik dari Pemerintah AS (Tangkap layar X)

    Austin Tice adalah seorang veteran Marinir dan jurnalis lepas.

    Ia menghilang pada 14 Agustus 2012, saat sedang meliput perang saudara di Suriah.

    Beberapa minggu kemudian, sebuah video pendek muncul di internet yang memperlihatkan Tice dengan mata tertutup, bersama para penculiknya.

    Itu adalah terakhir kalinya ia terlihat.

    Meskipun tidak ada yang pernah mengaku bertanggung jawab atas hilangnya Tice, Biden sebelumnya mengatakan bahwa ia yakin Tice ditahan oleh “rezim Suriah.”

    Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan dalam wawancara dengan “CBS Mornings” pada Senin (9/12/2024) bahwa AS telah bekerja sama dengan sekutu dan pihak lain di Suriah untuk melacak siapa saja yang baru-baru ini keluar dari penjara Suriah.

    “Kami berkomitmen untuk menyatukan kembali Austin Tice dengan keluarganya, dan kami akan bekerja sama dengan orang-orang di Suriah untuk mewujudkannya,” kata Sullivan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, mengonfirmasi pada Senin bahwa negosiator utama pemerintah untuk kasus penyanderaan, Roger Carstens, berada di negara tetangga Lebanon untuk menangani kasus Tice.

    “Ia berada di Beirut untuk berbicara dengan pihak-pihak di wilayah tersebut, mengumpulkan informasi, dan mencoba mencari tahu di mana Austin Tice berada agar bisa membawanya pulang sesegera mungkin,” kata Miller.

    Melalui media sosial, Carstens menawarkan hadiah hingga $10 juta bagi siapa pun yang memiliki informasi yang mengarah pada lokasi dan pengembalian Tice.

    2. Keluarga Tice Mengatakan “Sumber Penting” Memberikan Informasi Baru

    Dua hari sebelum pemberontak menggulingkan rezim Assad, orang tua dan saudara kandung Tice bertemu dengan Sullivan dalam sebuah pertemuan yang telah direncanakan selama berbulan-bulan.

    Debra Tice, ibu Tice, mengatakan pada konferensi pers setelah pertemuan bahwa Austin Tice masih hidup, sedang dirawat, dan dalam keadaan baik.

    Debra mengatakan informasi tersebut berasal dari “sumber penting” yang telah diverifikasi oleh pemerintah AS.

    Marc Tice, ayahnya, menambahkan bahwa informasi baru tersebut sangat berbeda dari petunjuk sebelumnya.

    “Kami yakin informasi ini baru. Ini menunjukkan bahwa Austin masih hidup dan sedang dirawat,” katanya.

    lihat foto
    Informasi mengenai hilangnya Austin Tice

    3. Tetapi Keluarga Belum Melihat Bukti Video Austin Masih Hidup

    Dalam wawancara dengan “CBS Mornings” pada Selasa (10/12/2024), orang tua Austin Tice mengatakan bahwa mereka belum melihat bukti video terbaru tentang keberadaan putra mereka dan tidak mengetahui di mana dia berada.

    “Kami belum melihat … bukti video sejak video pertama yang keluar tak lama setelah dia diculik. Namun, ada konfirmasi dari pihak yang mengawasinya, dan itu pun baru-baru ini,” kata Marc Tice.

    “Jadi, sekali lagi, kami yakin bahwa dia masih hidup dan siap untuk pulang.”

    Debra Tice mengatakan dia “tidak ragu” bahwa putranya masih hidup.

    “Saya tidak pernah ragu sedikit pun bahwa kita akan melihat Austin bebas,” katanya.

    “Saya tahu orang-orang lain yang memiliki orang terkasih yang tidak kembali, dan mereka memiliki firasat tertentu. Saya pikir itu adalah anugerah dari Tuhan, dan saya tidak percaya bahwa Tuhan itu menipu, jadi saya yakin harapan saya ini tulus, dan kita akan melihat Austin bebas.”

    4. Keluarga Frustrasi dengan Lambannya Pemerintah AS

    Keluarga Tice menyatakan frustrasi atas ketidakmampuan pemerintah AS untuk memulangkan Austin.

    Mereka mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit jaminan terkait upaya pemerintahan Biden.

    “Tampaknya ada kesenjangan besar antara apa yang diperintahkan oleh Presiden Biden untuk Austin, yaitu melakukan segala yang kami bisa untuk memulangkannya, dan tindakan serta perilaku orang-orang yang bekerja langsung di bawahnya,” kata saudara Tice, Simon Tice, dalam konferensi pers pada Jumat (6/12/2024).

    Debra Tice pada Selasa membantah bahwa pemerintah AS telah melakukan segala upaya.

    “Mereka melakukan segala yang mereka bisa kecuali bernegosiasi untuk pembebasan Austin,” ujar Debra.

    “Ketika mereka mengatakan, ‘kami melakukan segala yang kami bisa,’ saya tidak tahu apa artinya.”

    Keluarga Tice juga menyalahkan pemerintah AS karena mencegah rilis informasi tentang keberadaan Austin Tice.

    Saudari Austin, Naomi Tice, dalam wawancara dengan CBS News pada Senin, meminta pemerintahan Biden dan Trump untuk menggunakan semua cara yang ada untuk memulangkan saudaranya.

    “Kami hanya berharap mereka memanfaatkan kesempatan ini,” katanya.

    Ia mengatakan ada “lubang besar” dalam keluarga mereka tanpa kehadiran Austin.

    Austin telah melewatkan kelahiran keponakan-keponakannya dan pernikahan saudara-saudaranya.

    Sementara itu, Jonathan Tice memuji keyakinan dan keinginan Austin untuk selalu berbuat baik dan benar.

    “Hal terpenting yang perlu diketahui tentangnya adalah kebaikan hatinya,” katanya kepada CBS News.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Trump Janji Percepat Perizinan untuk Investasi di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjanjikan pemerintahannya akan membantu mempercepat perizinan bagi setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi sedikitnya US$1 miliar di AS.

    “Setiap orang atau perusahaan yang berinvestasi Satu Miliar Dolar atau lebih, di Amerika Serikat, akan menerima persetujuan dan perizinan yang dipercepat sepenuhnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua persetujuan lingkungan. BERSIAPLAH UNTUK BERHASIL!!!” kata Trump dalam sebuah unggahan di jejaring sosial Truth Social miliknya dikutip dari Bloomberg pada Rabu (11/12/2024).

    Trump tidak segera memperinci langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintahannya untuk membantu investor mendapatkan izin guna mempercepat proyek dan upaya semacam itu kemungkinan akan menghadapi rintangan di tingkat negara bagian dan lokal.

    Adapun, janji Trump tersebut sejalan dengan sumpahnya untuk membantu meningkatkan energi, infrastruktur, dan investasi domestik lainnya dalam masa jabatan keduanya dan mencabut peraturan federal yang menurut Partai Republik telah menghambat pertumbuhan ekonomi. 

    Presiden terpilih tersebut mencalonkan Gubernur North Dakota, Doug Burgum untuk mengepalai Departemen Dalam Negeri serta Dewan Energi Nasional yang baru dibentuk dan menunjuk Chris Wright, yang menjalankan perusahaan layanan fracking minyak dan gas alam yang berbasis di Colorado, untuk memimpin Departemen Energi. 

    Burgum adalah kepala negara bagian yang kaya energi dan Wright adalah pendukung vokal pengembangan minyak dan gas, yang menyoroti fokus pemerintahan yang akan datang untuk meningkatkan produksi energi domestik. 

    Reformasi perizinan merupakan fokus utama bagi industri minyak dan gas. Prospek penundaan hukum dan peraturan selama bertahun-tahun telah menghalangi pembangunan jaringan pipa baru dan telah mengekang pertumbuhan produksi gas alam di wilayah Appalachian.

    Masalah yang sama kini menjadi perhatian utama bagi pembangkit listrik dan perusahaan teknologi karena pertumbuhan kapasitas data terkait kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik AS dengan cepat selama beberapa tahun ke depan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur pembangkitan dan transmisi baru.

    Masalah ini telah lama menjadi prioritas bagi Trump, seorang mantan pengembang real estat yang pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden mengeluhkan beberapa proyek infrastruktur paling penting di negara itu terikat dan terhambat oleh proses persetujuan federal yang sangat lambat dan memberatkan.

    Proses Panjang

    Di sisi lain, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh sektor energi mengenai jangka waktu yang panjang untuk mengizinkan proyek-proyek energi dan infrastruktur utama — termasuk panel surya, pengembangan minyak, dan jaringan listrik. 

    Keterlambatan dalam menghubungkan proyek-proyek listrik ke jaringan listrik nasional telah mengurangi sebagian manfaat subsidi Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga bebas emisi lainnya, yang memicu kekhawatiran dari para aktivis iklim dan Demokrat di Washington. 

    Sementara itu, persetujuan lingkungan, termasuk otorisasi berdasarkan Undang-Undang Air Bersih, juga telah menjerat berbagai proyek batu bara, minyak, dan gas.

    Para pembuat undang-undang dan presiden — termasuk Trump — telah mencoba untuk mempercepat pemberian izin sebelumnya, dengan keberhasilan yang terbatas. Berdasarkan undang-undang transportasi 2015, AS berupaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur berprioritas tinggi tertentu, termasuk yang difokuskan pada transmisi listrik, jaringan pipa, dan produksi tenaga terbarukan.

    Selama masa jabatan pertamanya di Gedung Putih, Trump juga mengajukan rencana yang dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu perizinan proyek menjadi hanya dua tahun. Dia mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk merampingkan perizinan untuk proyek infrastruktur besar yang tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional.

    Pemerintahannya akhirnya melonggarkan persyaratan untuk tinjauan lingkungan menyeluruh di bawah undang-undang tersebut. Namun, pengawasan federal masih dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan untuk proyek yang juga harus mendapatkan otorisasi negara bagian dan lokal.

    Trump kemungkinan tidak dapat membuat perubahan menyeluruh pada sistem reformasi perizinan federal menggunakan otoritas eksekutif. Hal tersebut karena adanya batasan terkait seberapa banyak presiden dapat mengubah secara administratif. 

    Hukum AS yang sudah lama berlaku — khususnya Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional tahun 1970 — secara efektif menetapkan dasar untuk beberapa pengawasan pemerintah yang hanya dapat dibatalkan oleh Kongres. 

    Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga federal untuk mencermati konsekuensi dari tindakan federal besar yang memengaruhi lingkungan, kategori yang dapat mencakup jalan raya yang diuntungkan oleh pengeluaran pemerintah serta pengembangan minyak di tanah federal.

    Upaya-upaya sebelumnya untuk mengubah perizinan federal, termasuk yang dilakukan selama pemerintahan pertamanya dan inisiatif-inisiatif lain di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, telah gagal tanpa dukungan dari Kongres. 

    Upaya-upaya Kongres yang mencakup waktu-waktu terbatas untuk lembaga-lembaga federal dan pengambilan keputusan yang dipercepat untuk proyek-proyek minyak dan gas serta jalur-jalur transmisi yang dapat membantu menyalurkan tenaga terbarukan, sejauh ini telah gagal. 

    Di Capitol Hill, Partai Republik dan Demokrat telah berebut pendekatan terbaik. Meskipun ada konsensus bipartisan bahwa peraturan saat ini menghambat segala macam pengembangan energi, hanya ada sedikit kesepakatan tentang pendekatan untuk merombaknya. 

    Banyak pendukung lingkungan mengecam perombakan perizinan yang diajukan pada bulan Juli oleh Senator John Barrasso, seorang Republikan, dan Joe Manchin, seorang independen, dengan mengatakan bahwa hal itu memberikan terlalu banyak konsesi kepada industri minyak dan gas.

  • TikTok Mau Diblokir Permanen, Trump Mendadak Jadi Juru Selamat

    TikTok Mau Diblokir Permanen, Trump Mendadak Jadi Juru Selamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi penentu nasib TikTok di negara adikuasa. Dalam sebuah wawancara, Trump pernah mengemukakan pendapatnya terkait anak usaha ByteDance tersebut.

    TikTok diketahui harus lepas dari ByteDance berdasarkan aturan di AS. Platform tersebut mengajukan banding dan meminta pengajuan ditunda agar pemerintah baru bisa meninjau kasusnya.

    Pemerintahan Trump akan dimulai saat dia pelantikan pada 20 Januari 2025. Namun, sehari sebelumnya adalah batas akhir perintah AS terkait TikTok, yakni pada 19 Januari 2025.

    Dengan fakta itu, TikTok menilai waktunya sangat ketat. Menurut perusahaan, pemerintahan baru perlu memainkan perannya, dikutip dari The Register, Selasa (10/12/2024).

    Trump sendiri memiliki pandangan yang cukup berbeda dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Memang, Trump pernah mengajukan larangan TikTok.

    Namun baru-baru ini, dia menilai TikTok memiliki sisi buruk dan baik. Salah satu aspek terbaiknya adalah menjauhkan masyarakat dari Facebook, yang disebutnya sebagai ‘musuh rakyat’.

    Selain pemerintahan Trump yang baru, TikTok masih punya kesempatan banding melalui Mahkamah Agung AS. Raksasa media sosial itu berdalih masih ada masalah hukum yang perlu diuji.

    Selain itu, TikTok mengatakan memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS. Untuk itu, TikTok meminta pertimbangan lebih lanjut sebelum memutuskan memblokir layanannya di AS. 

    Dalam pengajuan ke pengadilan, TikTok juga menyinggung soal keamanan platformnya. Masalah ini kerap dibahas pemerintah AS untuk melarang TikTok beroperasi di negaranya.

    TikTok menegaskan platformnya tidak menimbulkan ancaman. Perusahaan juga mengatakan tuduhan pemerintahan Joe Biden soal China bisa terlibat melalui TikTok tak berdasar.

    (fab/fab)

  • Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Bagaimana Ekonomi Suriah yang Hancur Setelah Perang Saudara?

    Jakarta

    Ekonomi Suriah bernilai $67,5 miliar pada tahun 2011 ketika protes besar-besaran meletus menentang rezim Presiden Bashar al Assad, yang memicu pemberontakan yang kemudian meningkat menjadi perang saudara besar-besaran. Negara itu berada di peringkat ke-68 dari 196 negara dalam peringkat Produk Domestik Brutoo (PDB) global, setara dengan Paraguay dan Slovenia.

    Tahun lalu, ekonomi Suriah tercatat anjlok ke peringkat 129, setelah menyusut sekitar 85% menjadi hanya $9 miliar, demikian menurut perkiraan Bank Dunia. Situasi tersebut membuat negara itu secara ekonomi setara dengan negara-negara seperti Chad dan Palestina.

    Hampir 14 tahun konflik, sanksi internasional, dan eksodus 4,82 juta orang — lebih dari seperlima populasi negara itu — telah berdampak buruk pada Suriah, yang sudah menjadi salah satu negara termiskin di Timur Tengah.

    Sebanyak tujuh juta warga Suriah lainnya, lebih dari 30% dari populasi, masih mengungsi di dalam negeri hingga Desember ini, demikian menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA).

    Konflik telah menghancurkan infrastruktur negara tersebut, menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pasokan listrik, transportasi, dan kesehatan. Beberapa kota, termasuk Aleppo, Raqqa, dan Homs, telah mengalami kerusakan yang meluas.

    Konflik tersebut menyebabkan devaluasi yang signifikan pada mata uang Pound Suriah, yang mengakibatkan penurunan daya beli yang sangat besar.

    Tahun lalu, negara tersebut mengalami hiperinflasi — inflasi yang sangat tinggi dan terus meningkat, menurut Pusat Penelitian Kebijakan Suriah (SCPR) dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juni. Indeks harga konsumen (CPI) meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Dua pilar utama ekonomi Suriah — minyak dan pertanian — hancur akibat perang. Pada tahun 2010, ekspor minyak menyumbang sekitar seperempat dari pendapatan pemerintah. Produksi pangan memberikan kontribusi yang sama terhadap PDB.

    Rezim Assad kehilangan kendali atas sebagian besar ladang minyaknya, yang direbut oleh kelompok pemberontak, termasuk ke tangan Islamic State (ISIS) dan kemudian juga ke pasukan yang dipimpin Kurdi.

    Sementara itu, sanksi internasional sangat membatasi kemampuan pemerintah untuk mengekspor minyak. Dengan produksi minyak yang menyusut drastis, hingga kurang dari sekitar 20.000 barel per hari di wilayah yang dikuasai rezim, negara tersebut menjadi sangat bergantung pada impor dari Iran.

    Seberapa cepat perekonomian Suriah dapat dibangun kembali?

    Sebelum tugas berat membangun kembali kota-kota, infrastruktur, minyak, dan sektor pertanian yang rusak dapat dimulai, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pemerintahan Suriah yang akan datang.

    Beberapa pengamat Suriah telah memperingatkan,dibutuhkan waktu hampir 10 tahun bagi negara itu untuk kembali ke tingkat PDB seperti di tahun 2011, dan dua dekade untuk sepenuhnya dibangun kembali. Mereka juga khawatir prospek Suriah dapat memburuk jika terjadi ketidakstabilan politik lebih lanjut

    Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas kelompok yang terkait dengan Al-Qaida yang memimpin perebutan ibu kota Suriah, Damaskus, pada akhir pekan, mengatakan bahwa mereka kini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru.

    Namun, sanksi internasional yang ketat terhadap Suriah masih berlaku. HTS juga dikenai sanksi internasional sebagai bagian dari penetapan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara Barat dan Arab khawatir, kelompok tersebut kini mungkin berupaya mengganti rezim Assad dengan pemerintahan Islam garis keras.

    Ada seruan langsung agar sanksi terhadap HTS dicabut atau dilonggarkan, tetapi hal itu bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan.

    Delaney Simon, yang merupakan analis senior di International Crisis Group, menulis pada hari Senin di media sosial X, bahwa Suriah adalah “salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia,” seraya menambahkan, membiarkan pembatasan itu tetap berlaku sama saja dengan “menarik karpet dari Suriah saat negara itu mencoba berdiri.”

    Tanpa langkah untuk melonggarkan pembatasan tersebut, investor akan terus menghindari negara yang dilanda perang itu dan lembaga-lembaga bantuan mungkin akan berhati-hati untuk turun tangan guna memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi penduduk Suriah.

    Pada Minggu (08/12) malam, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Suriah menghadapi periode “risiko dan ketidakpastian” dan Amerika Serikat akan membantu semampunya.

    “Kami akan terlibat dengan semua kelompok Suriah, termasuk dalam proses yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membangun transisi dari rezim Assad menuju “Suriah” yang independen dan berdaulat dengan konstitusi baru,” katanya.

    Sementara itu, Presiden terpilih AS Donald Trump di jaringan Truth Social pada hari Minggu (08/12) mengatakan, Washington seharusnya “tidak terlibat.”

    Kantor berita Associated Press melaporkan pada hari Senin (09/12), pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan apakah akan menghapus HTS sebagai kelompok teroris, dengan mengutip dua pejabat senior Gedung Putih. Salah satu pejabat mengatakan, HTS akan menjadi “komponen penting” dalam masa depan Suriah dalam waktu dekat.

    Juru bicara Uni Eropa Anouar El Anouni hari Senin (09/12) mengatakan , “Brussels saat ini tidak terlibat dengan HTS atau para pemimpinnya sama sekali” dan bahwa blok tersebut akan “menilai tidak hanya kata-kata mereka tetapi juga tindakan mereka.” Prioritas lain dalam rekonstruksi Suriah adalah wilayah timur Deir el-Zour, yang memiliki sekitar 40% cadangan minyak Suriah dan beberapa ladang gas. Provinsi ini saat ini berada di bawah kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.

    Apa yang akan segera terjadi?

    Pimpinan HTS Mohammed al-Jolani dari Minggu malam hingga Senin dinihari berunding dengan mantan perdana menteri dan wakil presiden Assad untuk membahas pengaturan “pengalihan kekuasaan.”

    Setelah jam malam nasional diberlakukan, sebagian besar toko di seluruh Suriah tetap tutup pada hari Senin (09/12). Kantor berita Reuters mengutip sumber bank sentral Suriah dan dua bankir komersial melaporkan, bank dibuka kembali pada Selasa (10/12) dan staf telah diminta untuk kembali ke kantor. Mata uang Pound Suriah akan terus digunakan, demikian kata sumber tersebut.

    Kementerian perminyakan meminta semua karyawan di sektor tersebut untuk kembali ke tempat kerja mereka mulai Selasa, dan menambahkan perlindungan akan diberikan untuk memastikan keselamatan mereka.

    Kepala bantuan PBB Tom Fletcher menulis pada hari Minggu di X bahwa lembaganya akan “merespons di mana pun, kapan pun, [dan] apa pun yang kami bisa, untuk mendukung orang yang membutuhkan, termasuk pusat penerimaan — makanan, air, bahan bakar, tenda, selimut.”

    Ketika beberapa negara Eropa mengatakan mereka akan menghentikan sementara klaim suaka bagi warga negara Suriah, badan pengungsi PBB, UNHCR, menyerukan “kesabaran dan kewaspadaan” terkait masalah pemulangan pengungsi.

    Austria melangkah lebih jauh daripada kebanyakan negara Uni Eropa dengan menyatakan, pemerintah di Wina tengah mempersiapkan “program pemulangan dan deportasi yang tertib” bagi warga Suriah.

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris.

    Tonton juga video: PM Suriah Setuju Serahkan Kekuasaan ke Organisasi Pemberontak

    (ita/ita)

  • Kelompok Muslim AS Kecam Serangan Israel terhadap Suriah – Halaman all

    Kelompok Muslim AS Kecam Serangan Israel terhadap Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) telah mengeluarkan pernyataan tegas yang mengutuk invasi dan serangan pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap Suriah.

    Dalam pernyataan tersebut, CAIR menekankan rakyat Suriah memiliki hak untuk membangun kembali negara mereka dengan bebas dari pendudukan dan kekerasan asing.

    “Rakyat Suriah berhak membangun kembali negara mereka yang bebas dari pendudukan dan kekerasan asing,” ungkap CAIR, dikutip dari Al Jazeera.

    Pernyataan ini menunjukkan solidaritas terhadap warga Suriah yang sedang menghadapi dampak dari konflik yang berkepanjangan.

    CAIR juga mengecam Presiden Joe Biden karena mengirimkan senjata kepada pemerintah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Dalam konteks ini, CAIR menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang tidak bijaksana, terutama ketika Israel terlibat dalam genosida di Gaza.

    CAIR menyoroti kelambanan ini telah membuat terdakwa penjahat perang Netanyahu semakin berani menentang hukum internasional dan menyerang Suriah.

    Ini menunjukkan CAIR melihat tindakan pemerintah AS berkontribusi terhadap ketegangan dan kekerasan yang sedang berlangsung.

    Sebagaimana yang telah dilaporkan, militer Israel melakukan serangan besar di Suriah, yang dianggap sebagai salah satu operasi serangan terbesar dalam sejarah angkatan udara mereka, terutama setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Serangan ini menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai stabilitas di kawasan tersebut.

    Militer Israel juga dilaporkan telah merebut tanah di Dataran Tinggi Golan, yang merupakan wilayah yang diperebutkan antara Israel dan Suriah.

    Hal ini menambah kompleksitas konflik dan dampak terhadap rakyat Suriah yang masih berjuang untuk meraih keamanan dan kedamaian.

    Diplomat Suriah Diminta Tetap Bekerja

    Dalam pernyataannya di New York, Duta Besar Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Koussay Aldahhak, mengungkapkan para pemimpin negara saat ini telah memberikan instruksi kepada kedutaan dan misi Suriah untuk terus melaksanakan tugas mereka, meskipun negara tersebut tengah menghadapi masa transisi.

    Pernyataan ini muncul saat Dewan Keamanan PBB mengadakan konsultasi tertutup darurat mengenai situasi politik di Suriah, terutama terkait potensi penggulingan Presiden Bashar al-Assad oleh pihak oposisi.

    Aldahhak menjelaskan ia telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

    Dalam surat tersebut, ia mengutuk serangan Israel terhadap Suriah dan menuntut agar Israel tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian yang tengah terjadi di negara tersebut.

    Ini menunjukkan diplomasi dan pengakuan internasional tetap menjadi fokus utama Suriah, bahkan dalam keadaan sulit.

    Menurut Aldahhak, Suriah sekarang berada di titik kritis dalam sejarahnya, memasuki era perubahan baru.

    Warga Suriah sangat berharap dapat membangun negara yang bebas, setara, dan demokratis di bawah supremasi hukum.

    “Kami akan bekerja sama membangun kembali negara kami, membangun kembali apa yang telah hancur, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Suriah,” tambahnya.

    Pernyataan ini menegaskan komitmen Suriah untuk melanjutkan diplomasi dan mencari dukungan internasional selama masa-masa yang tidak pasti ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • AS dan Inggris Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Hitam Organisasi yang Dulu Mereka Sebut ‘Teroris’ – Halaman all

    AS dan Inggris Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Hitam Organisasi yang Dulu Mereka Sebut ‘Teroris’ – Halaman all

    AS dan Inggris Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Hitam Organisasi yang Dulu Mereka Sebut ‘Teroris’

    TRIBUNNEWS.COM- Pejabat AS sedang mempertimbangkan untuk menghapus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar teroris Amerika Serikat setelah cabang Negara Islam Irak (yang kemudian dikenal sebagai ISIS) membantu mencapai tujuan jangka panjang AS untuk menggulingkan pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, The Washington Post melaporkan pada tanggal 9 Desember.

    Hayat Tahrir al-Sham menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad pada hari Sabtu, mencapai tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri AS.

    “Pejabat AS tengah berhubungan dengan semua kelompok yang terlibat dalam pertempuran di Suriah, termasuk kelompok utama yang menggulingkan Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda dan masih masuk dalam daftar teroris AS,” tulis surat kabar itu.

    Seorang pejabat AS mengatakan kepada The Post bahwa pemerintah AS belum mengesampingkan kemungkinan mencabut sebutan teroris dari HTS untuk memungkinkan kontak dan kerja sama AS yang lebih dalam dengan kelompok tersebut.

    “Kita harus cerdas … dan juga sangat memperhatikan dan pragmatis terhadap realitas di lapangan,” kata pejabat tersebut.

     

     

     

     

     

    Pejabat AS lainnya mengatakan Gedung Putih tengah melakukan “penilaian waktu nyata” tentang HTS, yang menguasai Damaskus pada hari Sabtu setelah serangan kilat selama dua minggu yang dilancarkan dari bentengnya di Provinsi Idlib, barat laut Suriah.

    Pemerintah Inggris juga mempertimbangkan untuk menghapus HTS dari daftar kelompok teroris terlarang.

    Menteri Kabinet Pat McFadden mengatakan kepada BBC bahwa situasi di negara itu “sangat tidak menentu,” dan jika keadaannya stabil, setiap perubahan dalam larangan tersebut akan menjadi “keputusan yang relatif cepat.”

    HTS dilarang sebagai organisasi teror di Inggris setelah ditambahkan sebagai alias Al-Qaeda pada tahun 2017.

    McFadden menegaskan Inggris saat ini tidak dapat berkomunikasi dengan HTS.

    Kota-kota besar Suriah, Aleppo, Hama, Homs, dan Damaskus, jatuh ke tangan HTS setelah Presiden Assad memerintahkan penarikan tentara Suriah dari posisi yang mempertahankan masing-masing kota tersebut.

    “Jatuhnya rezim Assad memenuhi tujuan kebijakan luar negeri AS yang sudah lama, setelah Rusia dan Iran mendukung Assad di tengah upaya pemerintahan Obama untuk menggulingkannya,” tambah The Post .

    Mantan utusan khusus AS untuk Suriah mengatakan dalam sebuah  kutipan wawancara pada bulan Maret 2021 bahwa HTS merupakan “aset” bagi strategi AS di Suriah. 

    Duta Besar James Jeffrey mengatakan bahwa cabang Al-Qaeda adalah “pilihan yang paling tidak buruk dari berbagai pilihan di Idlib, dan Idlib adalah salah satu tempat terpenting di Suriah, yang merupakan salah satu tempat terpenting saat ini di Timur Tengah.”

    Saat itu, strategi AS adalah menggulingkan pemerintah Suriah melalui sanksi ekonomi yang menghukum , serupa dengan sanksi AS terhadap Irak yang menewaskan 500.000 anak selama tahun 1990-an.

    Pada hari Minggu, Wakil Presiden terpilih JD Vance menyatakan kekhawatirannya mengenai sifat militan HTS, yang sering disebut di media barat sebagai “pemberontak.”

    “Banyak dari ‘pemberontak’ adalah cabang ISIS,”  tulis Vance . “Kita bisa berharap mereka telah berubah. Waktu yang akan menjawabnya.”

    The Post menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden mengatakan dia berusaha memastikan bahwa Suriah tetap stabil semaksimal mungkin.

    Surat kabar itu mengklaim bahwa kekhawatiran utama pemerintahan Biden adalah ISIS dapat memanfaatkan situasi kacau untuk membangun kembali dirinya sebagai kekuatan utama di negara tersebut.

    Namun, AS telah mendukung ISIS di masa lalu, termasuk menyediakan senjata bagi organisasi tersebut untuk menaklukkan Mosul, kota terbesar kedua di Irak, pada bulan Juni 2014. ISIS melakukan genosida terhadap suku Yazidi di distrik Sinjar di dekatnya dua bulan kemudian, pada bulan Agustus, dengan bantuan dari pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani, sekutu dekat AS dan Israel.

    Awal musim panas ini, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS membebaskan lebih dari seribu tahanan ISIS dari penjara pusat di Hasakeh di timur laut Suriah.

    Warga Irak di Irak bagian barat, termasuk kaum Yazidi di Sinjar dan warga Arab Sunni di Mosul, menyatakan kekhawatiran mereka atas tindakan SDF, karena khawatir kelompok teror itu akan kembali.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • TikTok Selangkah Lagi Bakal Dilarang, Bagaimana Nasibnya?

    TikTok Selangkah Lagi Bakal Dilarang, Bagaimana Nasibnya?

    Jakarta, CNN Indonesia

    TikTok selangkah lagi bakal diblokir di Amerika Serikat. Bagaimana nasib platform media sosial asal China itu ke depannya?

    TikTok menghadapi ancaman serius di Amerika Serikat setelah pengadilan banding AS memutuskan untuk mendukung undang-undang yang dapat melarang aplikasi tersebut mulai 19 Januari 2025.

    Keputusan ini menandai langkah besar menuju larangan yang akan mempengaruhi lebih dari 170 juta pengguna TikTok di AS. Jika undang-undang ini diberlakukan, TikTok harus dijual dari perusahaan induknya di China, ByteDance, atau dihapus dari toko aplikasi, yang berarti pengguna tidak akan dapat mengunduh atau memperbarui aplikasi.

    ByteDance menolak untuk menjual TikTok, sehingga memperbesar kemungkinan pelarangan aplikasi tersebut di negeri Paman Sam.

    Undang-undang ini juga memberikan sanksi berat bagi toko aplikasi yang tetap menyediakan TikTok setelah tenggat waktu. Meski pengguna yang telah mengunduh aplikasi masih bisa menggunakannya, mereka akan menghadapi masalah seperti bug dan kekurangan fitur baru karena tidak ada pembaruan.

    Alasan di balik larangan TikTok

    Kekhawatiran utama yang mendorong larangan ini adalah potensi ancaman keamanan nasional. Para pembuat undang-undang AS menuding ByteDance bisa dipaksa oleh pemerintah China untuk membagikan data pengguna atau memanipulasi algoritma TikTok untuk menyebarkan propaganda.

    “Orang-orang di Amerika Serikat akan tetap bebas membaca dan membagikan propaganda China (atau konten lainnya) sebanyak yang mereka inginkan di TikTok atau platform lain yang mereka pilih,” kata para hakim.

    TikTok membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa data pengguna AS disimpan di server domestik dan diawasi oleh pihak ketiga yang independen.

    Namun, pengadilan banding menilai kekhawatiran pemerintah AS sah, mencatat bahwa undang-undang ini dirancang untuk membatasi potensi manipulasi oleh pemerintah China, bukan untuk menyensor konten.

    “Yang menjadi sasaran undang-undang tersebut adalah kemampuan China untuk memanipulasi konten secara diam-diam. Jika dipahami dengan cara itu, pembenaran Pemerintah sepenuhnya sesuai dengan Amandemen Pertama,” ucap para hakim.

    Keputusan pengadilan ini didukung oleh banyak anggota Kongres yang menganggap penjualan TikTok sebagai solusi terbaik.

    Langkah TikTok

    TikTok menyatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah AS. Juru bicara TikTok, Michael Hughes, mengatakan bahwa perusahaan berharap Mahkamah Agung akan melindungi hak kebebasan berbicara warga AS.

    “Mahkamah Agung memiliki catatan sejarah yang mapan dalam melindungi hak warga Amerika untuk berbicara bebas, dan kami berharap mereka akan melakukan hal itu pada masalah konstitusional yang penting ini,” tutur Hughes dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, melansir CNN, Sabtu (7/11).

    “Larangan TikTok, kecuali dihentikan, akan membungkam suara lebih dari 170 juta warga Amerika di AS dan di seluruh dunia pada tanggal 19 Januari 2025.” tambahnya.

    Namun, para ahli hukum memandang proses ini sebagai perjuangan yang sulit. Dengan mayoritas konservatif di Mahkamah Agung, kasus ini kemungkinan akan dipandang sebagai masalah keamanan nasional yang mendukung larangan tersebut.

    Nasib TikTok di halaman berikutnya…

    Selain banding, beberapa opsi lain mungkin dapat mencegah larangan. Presiden Joe Biden secara teknis memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan tenggat waktu selama 90 hari, meskipun ia belum mengindikasikan akan melakukannya.

    Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump, yang akan dilantik sehari setelah tenggat waktu, dapat mengambil langkah untuk mencabut larangan tersebut. Trump, yang sebelumnya mendukung larangan TikTok pada masa jabatannya, kini menyatakan bahwa ia tidak ingin melarang aplikasi tersebut.

    Para ahli hukum berpendapat bahwa Trump bisa saja meminta jaksa agung untuk tidak menegakkan undang-undang tersebut atau menyatakan bahwa TikTok telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

    Namun, kedua langkah ini menghadapi tantangan hukum dan operasional yang signifikan.

    Nasib TikTok di masa depan

    Meski ancaman larangan semakin dekat, perjalanan hukum TikTok belum sepenuhnya berakhir. Jika Mahkamah Agung menolak untuk meninjau kasus ini atau mendukung keputusan pengadilan banding, TikTok kemungkinan harus menghentikan operasinya di AS kecuali ByteDance setuju untuk menjualnya.

    Namun, jika banding berhasil atau solusi alternatif ditemukan, TikTok mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan.

    Di tengah ketidakpastian ini, masa depan TikTok di AS bergantung pada beberapa faktor, termasuk keputusan Mahkamah Agung, tindakan pemerintahan Biden dan Trump, serta respon ByteDance terhadap tekanan untuk menjual aplikasi tersebut. Satu hal yang pasti, TikTok menghadapi tantangan besar yang bisa mengubah lanskap media sosial di AS dan dunia.

    Jika larangan ini diberlakukan, para kreator konten dan pelaku bisnis kecil yang mengandalkan TikTok akan sangat terdampak.

    TikTok telah menjadi platform penting bagi banyak orang untuk mencari hiburan, informasi, dan penghasilan. Carrie Berk, seorang kreator konten, mengungkapkan kekhawatirannya akan masa depan pendapatannya jika TikTok hilang.

    “TikTok adalah bagian besar dari pendapatan dan mata pencaharian saya, jadi saya tidak ingin melihatnya goyah,” kata kreator konten gaya hidup, Carrie Berk.

    Beberapa pengguna berusaha mencari alternatif platform lain, tetapi proses ini tidak mudah. Setiap platform memiliki algoritma dan sistem monetisasi yang berbeda, yang membuat transisi audiens menjadi tantangan besar.

    Namun, sebagian pengguna tetap optimis bahwa larangan ini tidak akan terjadi, mengingat tekanan dari komunitas bisnis kecil di AS yang mengandalkan TikTok.

    “Saya masih berharap TikTok tidak akan dilarang di Amerika Serikat, tetapi saat ini, tampaknya situasinya tidak baik,” kata pengguna TikTok.

  • Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    Menggantungnya Kesepakatan Nuklir AS-Korut

    JAKARTA – Ibu jari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump langsung bergerak cepat untuk membalas kritikan Korea Utara terhadap mantan Wakil Presidennya Joe Biden. Hal ini juga berkaitan dengan nota kesepakatan AS-Korea Utara dalam masalah nuklir.

    Secara harfiah, Joe Biden kini menjadi calon kandidat untuk pilpres amerika di tahun 2020. Di saat itu pula, pimpinan Korea Utara mengibaratkan Joe sebagai ‘anjing gila’ yang harus dipukuli karena menjadi saingan Trump.

    Lewat akun Twitter pribadinya, Trump langsung berkomentar terhadap koleganya yang disebut ‘anjing gila’. Tweet Trump langsung ditujukan untuk pimpinan tertinggi di Korea Utara yang tak lain adalah Kim Jong-un. 

    “Mr. Chairman (Kim Jong-un), Joe Biden mungkin mengantuk dan sangat lambat, tetapi dia bukan anjing gila. Dia lebih baik dari itu, tetapi saya adalah satu-satunya yang dapat membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Anda harus bertindak cepat, segera setujui kesepakatan kita. Sampai jumpa!,” ujar Trump.

    Belum diketahui pasti, masalah apa yang membuat Korea Utara berkomentar begitu pedas kepada Joe Biden. Sekali pun memang Joe Biden pernah mengkritik pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Kim Jong-un pada tahun lalu. 

    Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7

    — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

    Setidaknya, hingga saat ini sudah tiga kali pertemuan yang dilakukan Trump dan Kim Jong-un sejak pertama kali bertemu di Singapura pada Juni 2018. Setiap pertemuan tersebut membahas isu yang sama; mengakhiri program rudal nuklir Korea Utara.

    Sayangnya pertemuan-pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Orang nomor satu di Korut tersebut masih tidak menyepakati denuklirisasi. Pada pertemuan di KTT Singapura Juni 2018, Presiden Trump dan Kim Jong-un berkomitmen untuk ‘bekerja menuju’ denuklirisasi Semenanjung Korea.

    Diplomat AS pun sampai dibuatnya frustasi dalam mengupayakan tujuan denuklirisasi di Semenanjung Korea itu. Setidaknya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, masih optimis untuk menemui Kim Jong-un di lokasi uji coba nuklir. Meski belum ada kabarnya hingga saat ini.

    Pada awal 2019, AS-Korut kembali bertemu di KTT yang digelar di Hanoi, Vietnam. Namun lagi-lagi pertemuan tersebut tidak berakhir dengan baik setelah Kim Jong-un menyatakan bahwa ia setuju untuk menutup salah satu fasilitas nuklir, tetapi menolak mengabulkan tuntutan AS lainnya.

    Pertemuan ketiga antara kedua pemimpin, di zona perbatasan Korut dan Korea Selatan (Korsel) pada Oktober, menghasilkan perjanjian yang harus segera disepakati dalam dua hingga tiga minggu. Kini empat minggu telah berlalu, kesepakatan tersebut bahkan belum juga dibahas. Seorang pejabat senior AS mengatakan Korut belum menunjuk seorang negosiator.

    Program denuklirasi Semenanjung Korea bukanlah hal yang mudah diterima oleh Korut. Nuklir dan rudal adalah bagian dari janji yang diberikan pemimpin Korut sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyatnya dari invasi pihak asing. Jika Kim Jong-un setuju akan denuklirisasi, sama saja ia merusak legitimasi dirinya sebagai penguasa tertinggi.