Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Trump Beri Harapan ke TikTok di AS

    Trump Beri Harapan ke TikTok di AS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi harapan kepada TikTok jelang pemblokiran platform tersebut di AS.

    Trump bertemu dengan CEO TikTok Shou Chew pada Senin (16/12). Mereka bertemu di Resor Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, milik Trump pada Senin (16/12).

    Berbagai laporan menyebut bahwa pertemuan itu untuk membahas soal pemblokiran TikTok di AS. Chew, yang terlihat di resor Trump di Florida pada awal Desember, disebut telah berusaha untuk bertemu dengan Trump sejak ia terpilih.

    Sehari sebelum pertemuan tersebut, Trump menyatakan dirinya memiliki kesan baik pada TikTok, dengan mengatakan “kami akan melihat” aplikasi tersebut dan kemungkinan pelarangannya.

    Undang-undang federal yang ditandatangani Presiden Joe Biden tahun ini akan melarang aplikasi TikTok di AS mulai 19 Januari 2025, kecuali jika pemiliknya, Bytedance, yang berasal dari China setuju untuk melepas kepemilikannya.

    Dikutip dari NBC, TikTok meminta Mahkamah Agung pada hari Senin (16/12) untuk memblokir undang-undang tersebut, yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding federal.

    Biden juga dapat memberikan penangguhan hukuman selama 90 hari kepada aplikasi tersebut. Penangguhan ini bisa dilakukan sebanyak satu kali.

    Trump dijadwalkan akan dilantik pada 20 Januari 2025, sehari setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

    Sebelumnya, raksasa teknologi Apple dan Google telah diminta untuk menghapus TikTok dari toko aplikasi mereka. Surat permintaan tersebut berasal dari dua pemimpin komite Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk China, yakni Perwakilan dari Partai Republik John Moolenaar, yang merupakan ketua komite, dan Perwakilan dari Partai Demokrat Raja Krishnamoorthi.

    Moolenaar dan Krishnamoorthi juga disebut mendesak CEO TikTok Shou Zi Chew untuk menjual aplikasi tersebut.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Trump Kasih Harapan ke TikTok Jelang Pemblokiran

    Trump Kasih Harapan ke TikTok Jelang Pemblokiran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden terpilih, Donald Trump mengatakan bahwa pemerintahannya akan “melihat kembali” apakah media sosial milih China, TikTok harus dilarang di Amerika Serikat.

    Hal itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di resornya di Palm Beach, Florida.

    Presiden Joe Biden telah menandatangani RUU yang memaksa induk TikTok, ByteDance untuk menjual aplikasi tersebut paling lambat 19 Januari 2025.

  • Merajut Kembali Kebinekaan demi Membangun Peradaban Indonesia

    Merajut Kembali Kebinekaan demi Membangun Peradaban Indonesia

    loading…

    Hadi Susiono Panduk, Kolumnis kelahiran Undaan Kidul-Kudus. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang. Foto/Istimewa

    Hadi Susiono Panduk
    Kolumnis kelahiran Undaan Kidul-Kudus. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang

    SITUASI dunia jelas tidak dalam keadaan baik-baik saja, business as usual. Perang Rusia-Ukraina , diprediksi bertambah sengit, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengizinkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, menggunakan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat, Army Tactical Missile System (ATACMS) untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Rudal yang diproduksi perusahaan Lockheed Martin ini memiliki kemampuan menyerang target hingga jarak 300 kilometer. Senjata ini pertama kali dikembangkan pada era 1980-an untuk menghadapi Uni Soviet, seperti dilansir harian New York Times, 20 November 2024.

    Selang sehari, Pemerintah Federasi Rusia, disebut membalas menyerang Ukraina, dengan meluncurkan rudal balistik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM), Oreshnik. Rudal ini biasanya dirancang dengan jangkauan ribuan kilometer dan dapat membawa hulu ledak nuklir, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dilengkapi dengan hulu ledak konvensional, seperti diberitakan dalam tajuk Explainer di Harian Surat Kabar Nasional Inggris The Guardian, 22 November 2024.

    Di belahan dunia lain, Timur Tengah , terjadi konflik tak berkesudahan antara Israel-Hamas, Hizbullah, Houthi, dan proksi pro-Iran lainnya. Perang besar antara Israel-Hamas terjadi, pada tanggal 8 Oktober 2023. Zionis Israel telah membumihanguskan Jalur Gaza dan membantai lebih dari 42.000 warga Palestina (VOA-Indonesia, 10/11/2024).

    Tidak sampai di situ, Pemerintahan Benjamin Netanyahu juga, menginvasi dan membombardir wilayah Lebanon, hingga lebih dari 3.000 warga Lebanon tewas, 13.492 luka-luka. Di antara korban yang tewas terdapat 589 wanita, dan 185 anak-anak (Aljazeera, 5/11/2024).

    Kini, genjatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah disepakati dengan menampilkan juru runding dari Amerika Serikat dan Prancis. Salah satu kesepakatan yang dibuat adalah bahwa Hizbullah diberikan waktu 60 hari untuk mengakhiri keberadaan pasukannya di Selatan Lebanon. Begitu juga, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah yang sama pada waktu yang sama pula (BBC News, 26/11/2024).

    Pada saat genjata senjata diumumkan, timbul pergolakan dan penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah yang dilakukan oleh koalisi pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang melancarkan serangan mengejutkan di wilayah Aleppo, Idlib hingga ke jantung Kota Damaskus (CNN.Com, 9/12/2024). Pemerintahan rezim Bashar al-Assad pun tumbang setelah berkuasa selama 24 tahun. Suriah pun sedang bergolak dan entah sampai kapan akan terbentuk pemerintahan yang stabil.

    Tantangan Indonesia ke Depan
    Konflik dan peperangan sebagaimana disebut, menyadarkan kepada kita sebagai bangsa harus senantiasa mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, prepare for the worst. Indonesia berada di pusaran pertarungan geopolitik Amerika-China. Dinamika geopolitik di Asia Pasifik, terkait revalitas negara-negara besar berpotensi memicu perang terbuka, dan hal ini mengancam negara-negara kawasan, termasuk Indonesia. Dunia begitu cepat berubah. Situasi kawasan regional bahkan internasional tidak mudah diterka. Lebih lanjut, Indonesia berada di kawasan yang paling dinamis dan cenderung bergejolak karena revalitas kekuatan besar yakni Amerika-China. Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Pasifik Selatan adalah titik-titik panas di kawasan karena menjadi bagian dari proyeksi kekuatan negara-negara adidaya dunia.

    Ilustrasi tersebut, meniscayakan berbagai tantangan bangsa Indonesia yang akan merayakan Indonesia Emas pada tahun 2045. Tantangan Indonesia bukan hanya tantangan yang bersifat domestik fundamental seperti swasembada pangan, kelangkaan pupuk dan tidak stabilnya 9 harga bahan pokok, tetapi juga tantangan bersifat eksternal yang mengharuskan Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam percaturan kancah internasional.

    Menangkal Disintegrasi dengan Keakuran Nasional
    Indonesia dihuni berbagai suku, agama, ras dan antargolongan, terdiri lebih dari 281,6 juta jiwa yang menyebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa serta pulau kecil sekitar 17.504. Dari sisi penganut agama, Indonesia menjamin berbagai agama hidup berdampingan, seperti Islam, Protestan, Katolik, Budha, Konghucu. Keberagaman juga terjadi pada 721 bahasa daerah di Indonesia

    Indonesia bukanlah Jawa, karena didiami lebih dari 151,6 juta penduduk. Bukan juga Papua, karena luas wilayahnya terbesar, yaitu 786.000 km2, juga demikian halnya Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Indonesia bukanlah ketiganya. Indonesia sejatinya, adalah kelima-limanya. Indonesia juga bukan islam, meskipun agama terpopuler tersebut, dipeluk oleh 87, 2 persen dari jumlah penduduk, sehingga Indonesia dilabeli negara dengan Muslim terbesar di dunia, yakni 241,7 juta pemeluk. Indonesia bukan juga Protestan, Katolik, Budha, Konghucu, atau yang lainnya. Tetapi, keseluruhan agama itulah Indonesia. Kebinekaan yang luar biasa tersebut, harus terus terjaga, terawat, dan terus tersampaikan kepada generasi muda Indonesia saat ini, sebagai modal dasar bagi penerus sejarah perjuangan anak bangsa.

  • AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Mematikan Drone ke Pangkalan Tower 22 di Yordania – Halaman all

    AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Mematikan Drone ke Pangkalan Tower 22 di Yordania – Halaman all

    AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Terhadap Tower 22 AS di Yordania
     

    TRIBUNNEWS.COM – Dua warga Iran ditangkap sehubungan dengan serangan pesawat tak berawak di Pangkalan Militer Amerika Serikat (AS) pada Januari silam.

    Serangan itu menewaskan 3 tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya di pangkalan militer Amerika di Yordania dekat perbatasannya dengan Suriah dan Irak.

    Pangkalan militer AS itu dikenal dengan nama Tower 22, sebuah lokasi militer yang terbilang terpencil dan rahasia.

    Menurut pejabat di Departemen Kehakiman AS, kedua orang tersebut dituduh “melanggar hukum dengan membocorkan informasi teknis sensitif Amerika ke Iran,”.

    Kedua pria tersebut adalah Mehdi Mohammad Sadeghi, seorang warga Amerika keturunan Iran yang tinggal di Massachusetts yang ditangkap pada Senin (16/12/2024).

    “Tersangka kedua adalah Mohammad Abedini, seorang warga Swiss-Iran yang ditangkap di Italia dan kemungkinan akan diekstradisi ke Amerika Serikat,” kata pejabat Departemen Kehakiman pada konferensi pers dilansir Khaberni, Selasa (17/12/2024).

    Jaksa mengatakan Sadeghi bekerja untuk perusahaan semikonduktor yang berbasis di Massachusetts, sementara Abedini memiliki perusahaan yang berbasis di Iran yang menjadikan sistem navigasi bertanggung jawab untuk memandu drone.

    Jaksa mengatakan Abedini dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme dan ekspor, serta mendirikan perusahaan kedok di Swiss sebagai kedok untuk mendapatkan teknologi dari perusahaan Massachusetts tempat Sadeghi bekerja.

    Joshua Levy, Jaksa AS di Massachusetts, mengatakan bahwa Sadeghi mentransfer materi dari perusahaan itu ke Iran.

    Bahan-bahan ini diyakini digunakan untuk membuat setidaknya satu drone yang digunakan dalam serangan tersebut.

    “Tuduhan ini menegaskan bahwa Departemen Kehakiman AS tidak akan menghentikan upayanya untuk mencapai keadilan bagi anggota militer AS yang terbunuh atau terluka di luar negeri,” kata Levy.

    Serangan tanggal 28 Januari terjadi di sebuah lokasi kecil militer Amerika di Yordania, dekat perbatasannya dengan Suriah dan Irak, dan mengakibatkan kematian 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

    Serangan tersebut merupakan serangan pertama yang menewaskan pasukan Amerika, sejak pecahnya Perang Gaza pada Oktober 2023.

    Pada hari-hari berikutnya, Amerika Serikat melancarkan puluhan serangan udara terhadap milisi yang dekat dengan Iran di Irak, Suriah, dan Yaman.

    Mengenal Tower 22, pos terdepan Amerika Serikat (AS) di Yordania, yang menjadi target serangan Perlawanan Islam di Irak.

    Sebelumnya, tiga tentara AS tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah pesawat tak berawak (drone) menghantam pos militer, yang dikenal sebagai Tower 22.

    Insiden mematikan itu terjadi pada Minggu (28/1/2024), lapor Times of Israel.

    Tower 22 berlokasi di titik strategis di Yordania, yakni sisi paling timur laut, yang berbatasan antara Suriah dan Irak.

    Hingga kini, informasi publik tentang Tower 22, pos terdepan AS ini terbatas.

    Namun, menurut laporan media, Tower 22 berfungsi sebagai pusat pasokan untuk garnisun al-Tanf AS di dekatnya yang terletak di seberang perbatasan Suriah.

    Al-Tanf berperan penting dalam perang melawan ISIS dan mengambil peran sebagai bagian dari strategi AS untuk membendung pembangunan militer Iran di Suriah timur.

    Setidaknya 350 tentara Angkatan Darat dan Angkatan Udara AS juga ditempatkan di sana.

    Namun tidak jelas jenis senjata yang disimpan, pertahanan udara yang digunakan, dan apa yang sebenarnya salah, hingga jadi target serangan.

    Sistem pengawasan

    Sejak awal perang Suriah pada tahun 2011, Gedung Putih telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membantu Amman membentuk sistem pengawasan canggih dan njlimet.

    Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai Program Keamanan Perbatasan untuk membendung infiltrasi pejuang bersenjata dari Suriah dan Irak.

    Saat ini sekitar 2.500 tentara AS ditempatkan di Irak sementara 900 dikerahkan di timur laut Suriah.

    Pasukan AS di Yordania

    Yordania memiliki perjanjian keamanan yang erat dengan AS.

    Dilansir Al Jazeera, Yordania merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan AS.

    Tentara Yordania adalah salah satu penerima terbesar pendanaan militer luar negeri Washington.

    Kerajaan ini memiliki ratusan pelatih Amerika dan merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan Amerika sepanjang tahun.

    Apakah ada serangan lain terhadap kepentingan AS di kawasan ini?

    Serangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya risiko meluasnya perang Gaza seiring meningkatnya ketegangan dan menyebar di wilayah tersebut.

    Lembaga pemikir nirlaba yang berbasis di AS, Institute for the Study of War, melaporkan bahwa milisi yang didukung Iran telah melancarkan lebih dari 170 serangan yang menargetkan pangkalan AS di Irak dan Suriah sejak perang Israel di Gaza setelah serangan mematikan Hamas di Gaza pada 7 Oktober.

    Pada tanggal 21 Januari, Komando Pusat AS mengatakan bahwa kelompok yang didukung Iran menyerang pangkalan udara Ain al-Assad di Irak.

    Perlawanan Islam di Irak telah mengaku bertanggung jawab atas puluhan serangan terhadap pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak dan Suriah.

    Gambar satelit selebaran yang dirilis pada 29 Januari 2024 oleh Planet Labs PBC dan diambil pada 12 Oktober 2023 menunjukkan pemandangan pangkalan, yang dikenal sebagai Menara 22, yang dioperasikan oleh pasukan AS sebagai bagian dari koalisi internasional melawan ISIS ( ISIS) kelompok jihad, dekat perbatasan Yordania dengan Irak dan Suriah di Distrik Rwaished timur laut. (Lab Planet / AFP)

    Reaksi Gedung Putih

    Dikutip Al Jazeera, serangan tersebut mendapat reaksi keras dari Washington.

    Presiden Joe Biden bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban para penyerang.

    Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung kelompok bersenjata yang didukung Iran di wilayah tersebut, mengklaim serangan tersebut.

    Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza.

     

    (oln/khbrn/*)

  • Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan kalau Israel akan terus berupaya memperkuat cengkeramannya di seluruh kawasan, khaberni melaporkan, Selasa (17/12/2024).

    Smotrich juga menekankan kalau Israel tidak akan membiarkan negara-negara Arab memisahkan ‘Gush Etzion’ dari Yerusalem, pusat Israel.

    Sebagai informasi, Gush Etzion (Blok Etzion) adalah gugusan pemukiman Israel yang terletak di Pegunungan Yudea, tepat di sebelah selatan Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat.

    Pembentukan Negara Palestina, secara akan memutus Gush Etzion dari Yerusalem.

    Ia menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, mengingat hal itu merupakan ancaman bagi eksistensi Israel.

    Peta Tepi Barat. (credit foto Louisa Vieira/united nations)

    Israel Rebut 5 Ribu Hektare Tanah di Tepi Barat

    Terkait upaya menghalangi terbentuknya negara Palestina, sekitar 5.000 hektare tanah di Tepi Barat, Palestina telah direbut oleh zionis Israel.

    Hal itu juga diumumkan Bezalel Smotrich.

    Smotrich menyebut jumlah tepatnya tanah di wilayah Tepi Barat yang direbut, yakni seluas 24.000 dunum atau sekitar 5.930,5 hektar).

    Sementara Pusat Informasi Palestina menyebut Israel mengatakan tanah itu sebagai “tanah negara”.

    Pemerintahan zionis menyebut langkah itu diharapkan akan berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut.

    “Tepat pada waktunya, hari ini kami menyelesaikan proses rumit untuk mengumumkan 24.000 dunum tanah negara baru di Tepi Barat,” kata Smotrich, mengutip Al Mayadeen.

    Smotrich juga bersikeras akan menggunakan tanah yang direbut itu untuk dibangun, salah satunya sebagai pemukiman.

    “Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun pemukiman, infrastruktur, dan jalan.”

    “Serta menjamin bahwa kami akan terus memperkuat pemukiman, dan kami akan tetap di sini,” tambah Menteri Israel tersebut.

    Dalam sebuah posting di X, Smotrich menekankan bahwa lebih dari 23.000 dunam tanah untuk kepentingan pemukiman di Yosh.

    “Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina!”

    Media Channel 14 menjelaskan bahwa pemukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, yang terletak di sebelah timur al-Quds yang diduduki, akan diperluas sekitar 2.600 dunum (642 hektar) ke selatan.

    Hal ini menciptakan rantai pemukiman yang terkait dengan pemukiman ilegal Kedar.

    Perluasan tambahan direncanakan untuk pemukiman ilegal seperti Migdal Oz dan Susya di Tepi Barat selatan, serta Yafit di Lembah Yordan, catat media tersebut.

    Deklarasi ini mewakili hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status “tanah negara” sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor.

    Arab Saudi Tinggalkan Pakta Pertahanan AS karena Kebuntuan Status Negara Palestina

    Terkait manuver Israel Arab Saudi telah “menghentikan upayanya” untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel dan kini tengah mencari perjanjian yang “lebih sederhana”, Reuters mengutip pernyataan dua pejabat Saudi dan empat pejabat Barat pada 29 November lalu. 

    Sumber tersebut mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah menegaskan kembali syarat bahwa normalisasi dengan Israel harus bergantung pada komitmen Tel Aviv untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002. 

    Sumber-sumber yang dikutip di media-media Barat mengungkapkan bahwa Riyadh kini tengah mencari kesepakatan yang ‘lebih sederhana’ yang mengabaikan normalisasi dengan Israel.

    “Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi sebagai tonggak sejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab,” sumber tersebut menambahkan. 

    Namun Perdana Menteri Israel tahu bahwa langkah apa pun menuju solusi dua negara akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka. 

    Akibat posisi Arab Saudi dan Israel, “Riyadh dan Washington berharap pakta pertahanan yang lebih sederhana dapat dicapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari,” menurut sumber-sumber Saudi dan Barat. 

    Awal tahun ini, sejumlah laporan menyebutkan Arab Saudi tengah mengupayakan pakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan AS yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel.

    Namun, Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apa pun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina – sesuatu yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. 

    Namun, The Guardian melaporkan pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut mulai mendorong pakta pertahanan yang “lebih sederhana” dengan AS yang mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka. 

    Laporan Reuters muncul dua hari setelah gencatan senjata yang rapuh dan tidak pasti antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku di Lebanon. 

    Presiden AS Joe Biden mengatakan minggu ini bahwa gencatan senjata di Lebanon membawa Washington lebih dekat ke visinya untuk Asia Barat yang “lebih terintegrasi”, mengacu pada normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. 

    “Saya memuji keputusan berani yang diambil oleh para pemimpin Lebanon dan Israel untuk mengakhiri kekerasan. Keputusan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian itu mungkin,” imbuh presiden. 

    Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata Lebanon dalam dua hari terakhir dengan melakukan pengeboman, serangan artileri, dan upaya untuk masuk lebih dalam ke wilayah Lebanon. 

    Presiden AS melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington tetap siap menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Arab Saudi yang akan mencakup “jalur yang kredibel untuk mendirikan negara Palestina.”

     

    (oln/khbrn/*)

  • Biden: Anda Tidak Harus Menjadi Seorang Yahudi Untuk Menjadi Zionis

    Biden: Anda Tidak Harus Menjadi Seorang Yahudi Untuk Menjadi Zionis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joe Biden dan Second Gentleman Doug Emhoff menggarisbawahi komitmen mereka untuk memerangi antisemitisme, selama resepsi Hanukkah di Gedung Putih pada hari Senin 11 Desember 2024.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (17/12/2024).

  • Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tim transisi Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump merekomendasikan untuk memangkas dukungan terhadap industri kendaraan listrik (EV) dan stasiun pengisian daya EV yang dicanangkan pemerintahan Joe Biden.

    Selain itu, tim transisi Trump juga meminta untuk memperkuat pemblokiran terhadap mobil, komponen, dan material baterai dari China, menurut dokumen yang dilihat Reuters.

    Rekomendasi ini mengemuka saat subsidi China ke industri EV terus meningkat. Hal ini dikarenakan pasokan rantai baterai EV China yang mendominasi.

    Dalam kampanyenya, Trump berjanji untuk memudahkan regulasi untuk mobil berbahan bakar bensin-solar dan menghapus mandat Biden untuk memperkuat industri EV di AS.

    Tim transisi Trump juga merekomendasikan kenaikan tarif material baterai secara global untuk menggenjot produksi di dalam negeri. Secara garis besar, tim transisi Trump ingin mengalihkan uang yang selama ini dialokasikan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV dan membuat EV jadi lebih murah ke prioritas pertahanan nasional.

    Lebih lanjut, tim transisi Trump juga ingin menghapus kebijakan keringanan kredit pajak pembelian EV senilai US$7.500 yang diberlakukan pemerintahan Biden.

    Jika rekomendasi ini disetujui, maka ancaman nyata akan menghadang produsen EV. Penjualan EV akan merosot tajam, termasuk berdampak buruk pada Tesla yang merupakan produsen mobil listrik milik Elon Musk.

    Padahal, sebelumnya Trump sempat melunak ke industri EV karena dukungan besar-besaran yang diberikan Musk.

    Tesla merupakan produsen EV dominan di AS. Kendati demikian, Musk mengatakan kehilangan subsidi pemerintah untuk EV akan lebih berdampak ke para pesaing ketimbang Tesla.

    Beberapa pesaing Tesla seperti General Motors dan Hyundai diketahui gencar memasarkan produk-produk EV mereka di AS. Dengan penghentian subsidi pemerintah, hal ini tentu akan mengguncang bisnis mereka.

    Tim transisi Trump berencana memindahkan alokasi anggaran US$7,5 miliar dari pemerintahan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV ke pemrosesan mineral-baterai, rantai pasokan pertahahanan nasional, dan infrastruktur krusial.

    “Baterai, mineral, dan komponen EV penting untuk produksi pertahanan krusial. Sementara EV dan stasiun pengisian daya EV tidak [sepenting itu],” kata dokumen yang dikutip Reuters, Selasa (17/12/2024).

    Juru bicara tim transisi Trump, Karoline Leavitt, mengatakan para pemilih Trump memberikan mandat untuk menepati janjinya, termasuk menyetop penyerangan pemerintah terhadap mobil berbahan bakar bensin-solar.

    “Ketika masuk Gedung Putih, Presiden Trump akan mendukung industri otomotif dengan memberikan ruang bagi mobil berbahan bakar solar-bensin dan EV,” kata dia.

    Secara global, produsen otomotif mulai beralih ke pengembangan EV dalam memenuhi aturan yang lebih ketat atas pembatasan penggunaan bahan bakar. Hal ini bertujuan mengurangi polusi dan mereduksi dampak perubahan iklim.

    Namun, rekomendasi dari tim transisi Trump menunjukkan bahwa industri mobil berbahan bakar solar-bensin akan tetap dijaga. Hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Biden yang memprioritaskan industri EV dengan berbagai subsidi yang diberikan.

    Hasilnya, emisi per kendaraan di AS akan kembali ke level 2019 sebesar 25% per mil. Padahal, saat ini yang ditetapkan hingga 2025 ingin memangkas rata-rata emisi ke level 15% ke bawah.

    (fab/fab)

  • Tim Cook Disebut akan Makan Malam Bareng Donald Trump, Mau Bahas Apa? – Page 3

    Tim Cook Disebut akan Makan Malam Bareng Donald Trump, Mau Bahas Apa? – Page 3

    Perang dagang AS-Tiongkok yang terkenal itu berpotensi merugikan Apple. Namun Cook memimpin upaya untuk mencoba meyakinkan Trump agar tidak mengenakan tarif terhadap produk-produk Apple.

    Hal ini memberi pengaruh dalam menunda penerapan tarif dan sepenuhnya berhasil untuk produk-produk iPhone, iPad, dan Mac, saat Trump menandatangani kesepakatan dagang terbatas.

    Sementara di luar perang dagang, Cook juga pernah mengunjungi Gedung Putih beberapa kali. Keduanya membahas tentang berbagai topik. Trump pun sempat salah panggil Tim Cook sebagai “Tim Apple” dan hal ini ditanggapi dengan tenang.

    Berdasarkan informasi, hubungan Tim Cook dan para pemimpin AS terus berlanjut setelah Trump tak menjabat jadi presiden.

    Selama masa kepresidenan Joe Biden, Tim Cook dan para eksekutifnya dan pelobi mengunjungi Gedung Putih setidaknya 87 kali, hingga Maret 2024. Cook hadir sebanyak 11 kali.

    Kini setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden AS, Tim Cook tampaknya mulai meletakkan dasar untuk empat tahun berikutnya lebih awal, yakni di 2024.

    Tim Cook diyakini meninggalkan WWDC lebih awal untuk bertemu dengan Trump beserta 80 CEO lainnya, sebagai persiapan untuk penerapan kebijakan potensial terkait bisnis.

  • Blokir AS Menggila, China Digempur dari Segala Penjuru

    Blokir AS Menggila, China Digempur dari Segala Penjuru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang di sektor teknologi antara China dan Amerika Serikat (AS) terus berlanjut dan makin kencang. Terbaru, AS memberikan kekuasaan ke raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft untuk menjadi penjaga gawang (gatekeeper) di seluruh dunia untuk akses terhadap chip AI yang sangat dicari, kata dua orang yang mengetahui rancangan rencana tersebut.

    Di bawah skema yang rumornya dirilis bulan ini, Google dan Microsoft harus mematuhi syarat yang dibuat oleh pemerintah, termasuk melaporkan informasi kunci ke pemerintah AS dan memblokir akses chip AI ke China.

    Selain itu, Google dan Microsoft juga bisa menawarkan kemampuan kecerdasan buatan (AI) dalam cloud di luar negeri tanpa lisensi, kata sumber tersebut.

    Menurut salah satu sumber, perusahaan lain yang tidak berstatus ‘gatekeeper’ akan berkompetisi untuk mendapatkan lisensi dalam mengimpor sebagian kecil chip AI canggih buatan Nvidia dan AMD ke negara-negara lain.

    Aturan ini disinyalir akan mengecewakan banyak negara di luar China. Pengetatan ini sekaligus memastikan China tak mendapat akses chip AI dengan bantuan negara lain.

    Aturan baru tersebut menunjukkan bahwa para pejabat berupaya keras di masa-masa akhir pemerintahan Joe Biden untuk menyederhanakan proses persetujuan ekspor chip AI, sekaligus mencegah pihak-pihak yang ‘ilegal’ untuk mengaksesnya atau menyalurkannya ke China. 

    AS khawatir China dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk memperkuat militernya, melancarkan serangan siber yang kuat, atau bahkan melatih senjata biologis, dikutip dari Reuters, Senin (16/12/2024).

    “Jika laporan ini akurat, maka akan memperluas secara dramatis skala pembatasan ekspor. Impikasinya akan signifikan secara global, kata Naomi Wilson, SVP kebijakan perdagangan Asia dan global, dalam pernyataannya.

    Kementerian Keuangan AS menolak berkomentar terkait isi dan jadwal regulasi baru tersebut dirilis. Sumber dalam menyebut rencana pemerintah juga kemungkinan masih bisa berubah.

    Google dan Microsoft tidak segera merespons permintaan konfirmasi terkait aturan baru tersebut.

    Nvidia yang merupakan produsen chip AI tercanggih dan terbesar di dunia mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah dalam mematuhi kebijakan baru tersebut. AMD tidak merespons permintaan komentar.

    Yang dikecualikan dari pembatasan ini adalah 19 negara sekutu seperti Belanda, Jepang, dan Taiwan, yang akan memiliki akses tak terbatas terhadap chip AI atau kemampuan yang disediakannya, kata dua sumber.

    Yang juga berada di luar kerangka ini adalah daftar negara-negara yang terkena embargo nuklir, termasuk Rusia, China, Iran, dan Venezuela, yang telah diblokir untuk memperoleh chip AI dari AS dan akan tetap demikian.

    (fab/fab)

  • Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina – Halaman all

    Jenin Dikuasai Milisi Palestina, AS Minta Persetujuan Israel Beri Bantuan Militer Otoritas Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Situs berita Amerika Axios mengutip pejabat Palestina, Amerika Serikat (AS) dan Israel melaporkan pemerintahan Presiden Joe Biden meminta Israel untuk menyetujui bantuan militer AS kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina untuk mendukung operasi skala besar di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina dan Israel mengatakan kepada situs tersebut kalau operasi skala besar tersebut bertujuan untuk mendapatkan kembali kendali atas Jenin dan kampnya.

    Operasi skala besar ini juga berfokus pada kelompok milisi bersenjata lokal yang memegang kendali atas bagian Tepi Barat tersebut.

    Axios melaporkan, mengutip pejabat Palestina dan Amerika, bahwa operasi tersebut terjadi di tengah kekhawatiran akan upaya yang mereka gambarkan sebagai “ekstremis Islam” untuk menggulingkan Otoritas Palestina.

    Aksi ini serupa dengan kontrol kekuasaan faksi pemberontak di Suriah yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad.

    Situs web tersebut menambahkan – dengan mengutip para pejabat Palestina dan Amerika – bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas memerintahkan para pemimpin dinas keamanan Otoritas Palestina untuk melancarkan operasi untuk mengendalikan Jenin dan kampnya.

    “Beberapa dari mereka menyatakan keberatan mereka, namun Abbas memberi tahu mereka bahwa siapa pun yang melanggar pesanan akan dipecat,” kata laporan itu dikutip dari Khaberni, Senin (16/12/2024).

    Seorang pejabat Palestina mengungkapkan, koordinator keamanan AS Jenderal Mike Venzel bertemu dengan para pemimpin badan keamanan Palestina sebelum operasi untuk meninjau rencana mereka.

    Axios melaporkan, mengutip para pejabat, bahwa pemerintahan Biden telah meminta Israel untuk melepaskan sebagian pendapatan pajak Palestina yang dibekukan untuk membayar gaji pasukan keamanan Otoritas Palestina.

    Hal ini terjadi ketika bentrokan terus berlanjut di kamp Jenin antara dinas keamanan Otoritas Palestina dan pejuang perlawanan Palestina menyusul kampanye keamanan yang diluncurkan oleh dinas keamanan Palestina untuk memperluas kendali mereka atas kamp tersebut.

    Logo Brigade Jenin, sayap militer wilayah dari kelompok Palestine Islamic Jihad (PIJ). Belakangan, faksi-faksi perlawanan Palestina melakukan perlawanan terhadap Otoritas Palestina di Tepi Barat karena dianggap justru mementingkan kepentingan Israel. (khaberni/HO)

    Komandan Brigade Jenin Terbunuh

    Khaberni melaporkan, bentrokan kembali terjadi antara pejuang perlawanan dan dinas keamanan Otoritas Palestina, Minggu (11/12/2024), di kamp Jenin di Tepi Barat bagian utara.

    Sumber kepemimpinan di Brigade Jenin dari Brigade Al-Quds – sayap militer Gerakan Jihad Islam – mengatakan pihak keamanan Otoritas Palestina dalam sepuluh hari belakangan berusaha untuk mengambil kendali wilayah Jenin.

    “Brigade Jenin kuat, Dinas keamanan tidak dapat menyerbu kamp, ​​​​tetapi malah menempatkan diri di daerah sekitar, setelah mereka menargetkan warga sipil dan anak-anak dengan cara yang berbahaya,” menurut Al Jazeera.

    Hal ini terjadi pada saat kota dan kamp Jenin melakukan pemogokan untuk berduka atas kemartiran seorang pejuang perlawanan dan seorang anak laki-laki kemarin di tangan dinas keamanan Otoritas.

    Pemogokam juga sebagai protes karena proses pendidikan di sekolah-sekolah berubah menjadi online.

    “Bentrokan terjadi di kamp tersebut kemarin, Sabtu, setelah dinas keamanan Otoritas melakukan apa yang mereka sebut operasi “Lindungi Tanah Air”, dan mengakibatkan terbunuhnya pemimpin Brigade Jenin, Yazid Ja’aysa, yang sedang ditahan, dikejar oleh pendudukan Israel, dan pembunuhan beberapa warga sipil oleh peluru dari petugas keamanan Otoritas Palestina,” kata laporan Khaberni.

    Kendaraan militer Israel di jalan pada hari kedua operasi di kota Jenin, Tepi Barat, 20 November 2024. (anews/tangkap layar/Foto EPA)

    Model Nablus

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengungkapkan kalau dinas keamanan Otoritas sedang mengerjakan “model Nablus” untuk diterapkan di Jenin jika kendali di kota tersebut bisa direbut.

    Model Nablus merupakan model yang dibicarakan oleh kepala Administrasi Sipil di tentara pendudukan Israel (IDF).

    Administrasi Sipil, adalah lembaga bentukan Israel yang berfungsi sebagai pengelola administrasi wilayah pendudukan di sejumlah titik wilayah pendudukan di mana Otoritas Palestina tidak memiliki kendali.

    Model Nablus yang dimaksud diterjemahkan dengan cara dinas keamanan Otoritas memasuki wilayah yang diduduki pendudukan setelah IDF telah menyerbu dan melemahkan infrastruktur perlawanan.

    Surat kabar tersebut mengindikasikan bahwa ada keputusan resmi Israel untuk menjaga stabilitas Otoritas Palestina dan mencegah keruntuhannya.

    “Lembaga keamanan Israel akan bertindak sesuai dengan keputusan kabinet dan berupaya untuk menstabilkan Otoritas Palestina berdasarkan kebijakan dan kepentingan keamanan Israel, dan mengikuti dengan cermat apa yang sedang terjadi.

    Peristiwa di kamp Jenin dimulai dengan penangkapan Ibrahim Tubasi dan Imad Abu al-Haija oleh aparat otoritas Palestina pada awal bulan ini.

    Penangkapan ini memicu kemarahan Brigade Jenin, yang menyandera mobil Otoritas Palestina untuk menuntut pembebasan personel milisi Palestina tersebut. 

    “Pihak berwenang menolak permintaan tersebut dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengakhiri perlawanan dan menyerahkan senjata. Hal ini ditolak oleh para pejuang perlawanan,” kata laporan Khaberni mengabarkan awal krisis besar di Jenin.

    Peristiwa meningkat dengan terbunuhnya pemuda anggota milisi perlawanan, Al-Shalabi, selama operasi Keamanan Otoritas, yang mengepung Rumah Sakit Jenin dan memutus aliran listrik dan air ke kamp.

    Bentrokan biasanya terjadi antara pejuang perlawanan dan personel keamanan Palestina di kota-kota di bagian utara Tepi Barat, terutama di Jenin dan Tulkarem, bertepatan dengan invasi pasukan pendudukan, serangan pemukim, dan genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

    Badan keamanan Otoritas Palestina dituduh menangkap orang-orang yang dicari oleh pendudukan Israel, yang semakin memperumit situasi di Tepi Barat.

    Anggota Brigade Martir, sayap militer milisi perlawanan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) ambil bagian dalam parade militer di Gaza. (Tangkap Layar/Kredit foto: Reuters)

    Menuntut Pemecatan Majed Faraj

    Dalam konteks yang sama, faksi lain milisi Palestina dari Dewan Militer Brigade Martir Al-Aqsa, di Tepi Barat yang diduduki, menuntut pemecatan kepala Badan Intelijen Palestina, Majed Faraj, dan pengajuannya ke pengadilan militer, menyusul eskalasi peristiwa di kamp Jenin, yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka akibat peluru dari dinas keamanan Otoritas.

    Dewan Militer Para Martir Al-Aqsa meminta keluarga mereka yang berafiliasi dengan “dinas keamanan Otoritas untuk menghindari anak-anak mereka berpartisipasi (bergabung) dalam konspirasi di Jenin dan semua provinsi di Tepi Barat.”

    Dia menekankan, “Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam pembunuhan rakyat kami dan mengarahkan senjata mereka untuk perlawanan kami akan dituntut berdasarkan hukum revolusioner dan hukum kesukuan.

    Dewan menambahkan, dalam pernyataannya, mereka menawarkan dukungannya terhadap beberapa formula dan proposal solusi yang diluncurkan oleh para pejuang perlawanan, dan meskipun hal tersebut tidak adil, Otoritas Palestina menolak semua solusi tersebut.

    Brigade Martir Al-Aqsa – Pemuda Pembalasan dan Pembebasan mengatakan bahwa lembaga otoritas harus mengetahui bahwa “Panji perlawanan tidak akan berjatuhan di Jenin dan seluruh Palestina”.

    “Dan bahwa peluru kami diarahkan ke kepala musuh dan para pembantunya, dan semua rencanamu akan jatuh di bawah kaki penghambat kami, dan tangan kami akan menang atas penusuk (pengkhianat),” kata Brigade Martir Al-Aqsa.

     

     

    (oln/khbrn/*)