Tag: Joe Biden

  • Jelang Lengser, Biden Bakal Kirim Senjata US,25 Miliar ke Ukraina

    Jelang Lengser, Biden Bakal Kirim Senjata US$1,25 Miliar ke Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) dipastikan akan segera mengumumkan pengiriman bantuan militer senilai US$ 1,25 miliar ke Ukraina.

    Sebagaimana diungkap oleh para pejabat AS pada Jumat (27/12/2024), rencana ini diusung seiring upaya pemerintahan Joe Biden untuk menyalurkan bantuan sebanyak mungkin ke Kyiv sebelum meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari.

    Melansir dari CNBC Internasional, paket bantuan yang besar ini mencakup berbagai jenis amunisi, termasuk sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional dan sistem pertahanan udara Hawk. AS juga akan mengirim bantuan militer berupa rudal stinger serta peluru artileri 155 mm dan 105 mm.

    Para pejabat AS, yang mengatakan bahwa mereka memproyeksikan pengumuman akan dibuat oleh pemerintah AS pada hari Senin (30/12/2024), berbicara dengan syarat anonim untuk memberikan rincian yang belum dipublikasikan.

    Bantuan militer baru ini datang ketika Rusia telah meluncurkan rentetan serangan terhadap fasilitas-fasilitas pembangkit listrik Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Ukraina mengklaim telah mencegat sebagian besar rudal dan pesawat tak berawak AS.

    Pasukan Rusia dan Ukraina juga masih terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar wilayah perbatasan Rusia di Kursk, di mana Moskow telah mengirim ribuan tentara Korea Utara untuk membantu merebut kembali wilayah yang direbut Ukraina.

    Awal Desember ini, para pejabat pertahanan senior AS mengakui bahwa Departemen Pertahanan AS mungkin tidak dapat mengirim seluruh sisa persediaan senjata dan peralatan Pentagon senilai US$ 5,6 miliar yang telah disahkan oleh Kongres untuk Ukraina sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik.

    Trump sendiri telah berbicara mengenai penyelesaian yang dinegosiasikan antara Ukraina dan Rusia, serta berbicara mengenai hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Banyak pemimpin AS dan Eropa yang khawatir bahwa hal ini akan menghasilkan kesepakatan buruk bagi Ukraina. Mereka khawatir bahwa Trump tidak akan memberikan seluruh dana senjata yang telah disetujui oleh Kongres kepada Ukraina.

    Bantuan dalam paket baru ini berada di bawah otoritas presiden, yang memungkinkan Pentagon untuk mengambil senjata dari gudang dan mengirimkan dengan cepat ke Ukraina. Bantuan terbaru ini akan mengurangi jumlah yang tersisa menjadi sekitar US$ 4,35 miliar.

    Para pejabat AS berharap bahwa masuknya bantuan militer akan membantu memperkuat pertahanan Ukraina, mengingat Zelensky memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bernegosiasi.

    Lebih lanjut, seorang pejabat senior pertahanan mengatakan, meskipun AS akan terus menyediakan senjata untuk Ukraina hingga 20 Januari 2025, mungkin masih ada sisa dana yang bisa digunakan oleh pemerintahan Trump mendatang.

    Menurut Pentagon, ada sekitar US$1,2 miliar yang tersisa dari pendanaan jangka panjang melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina yang dapat digunakan untuk membayar kontrak senjata yang tidak akan dikirim selama satu tahun atau lebih. Pemerintah AS mengantisipasi untuk mengeluarkan semua uang tersebut sebelum akhir tahun ini.

    Jika paket baru ini disertakan, maka AS telah memberikan lebih dari US$ 64 miliar dalam bentuk bantuan keamanan kepada Ukraina sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022.

    (haa/haa)

  • Trump Kirim Surat ke Mahkamah Agung AS Minta Tunda Pemblokiran TikTok

    Trump Kirim Surat ke Mahkamah Agung AS Minta Tunda Pemblokiran TikTok

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan surat pada hari Jumat (27/12) yang mendesak Mahkamah Agung negara itu untuk menghentikan sementara undang-undang yang akan melarang TikTok.

    Permintaan Trump itu diminta dipenuhi sehari sebelum pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2025, apabila TikTok tidak dijual ke AS oleh pemiliknya di China, ByteDance.

    “Mengingat kebaruan dan sulitnya kasus ini, pengadilan harus mempertimbangkan untuk menunda batas waktu menurut undang-undang guna memberikan lebih banyak ruang untuk mengatasi masalah ini,” tulis tim hukum Trump, seperti dilansir CNN.

    Trump sangat menentang TikTok selama masa jabatan pertamanya tahun 2017-2021 dan mencoba dengan sia-sia untuk melarang aplikasi berbagi video tersebut dengan alasan keamanan nasional.

    Partai Republik yang mengusung Trump menyuarakan kekhawatiran, yang juga disuarakan oleh para pesaing politiknya, bahwa Pemerintah Tiongkok mungkin menyadap data pengguna TikTok AS atau memanipulasi apa yang mereka lihat di platform tersebut.

    Pejabat AS juga telah menyuarakan kekhawatiran atas popularitas TikTok di kalangan anak muda, dengan menuduh bahwa perusahaan induknya tunduk pada Beijing dan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk menyebarkan propaganda, klaim yang dibantah oleh perusahaan dan Pemerintah China.

    Trump meminta perusahaan AS untuk membeli TikTok, dengan Pemerintah berbagi harga jual, tapi penggantinya di kursi Presiden AS kala itu, Joe Biden, melangkah lebih jauh, menandatangani undang-undang untuk melarang TikTok karena alasan yang sama.

    Namun, Trump kini telah membalikkan haluan. Pada konferensi pers minggu lalu, Trump mengatakan bahwa ia memiliki solusi untuk TikTok dan bahwa pemerintahannya akan melihat aplikasi tersebut dan potensi larangannya.

    Awal bulan ini, presiden terpilih tersebut bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida. Baru-baru ini, Trump mengatakan kepada Bloomberg bahwa ia telah berubah pikiran tentang aplikasi tersebut.

    “Sekarang (setelah) saya memikirkannya, saya mendukung TikTok, karena Anda membutuhkan persaingan. Jika Anda tidak punya TikTok, Anda punya Facebook dan Instagram – dan itu, Anda tahu, itu Zuckerberg,” ucap Trump.

    Facebook, yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan bagian dari kerajaan teknologi Meta miliknya, termasuk di antara jaringan media sosial yang melarang Trump setelah serangan oleh para pendukungnya di US Capitol pada 6 Januari 2021.

    Larangan tersebut didorong oleh kekhawatiran bahwa Trump akan menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan lebih banyak kekerasan. Larangan tersebut pada platform media sosial utama milik Zuckerberg itu kemudian dicabut.

    (wiw/wiw)

    [Gambas:Video CNN]

  • AS Melunak Terhadap TikTok, Donald Trump Minta MA Tunda Pemblokiran

    AS Melunak Terhadap TikTok, Donald Trump Minta MA Tunda Pemblokiran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump mendesak Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara undang-undang yang akan melarang platform media sosial TikTok  jika tidak dijual oleh perusahaan induknya di China.

    Mengutip Bloomberg pada Sabtu (28/12/2024), Trump mengatakan pengadilan harus memberinya waktu setelah pelantikannya pada 20 Januari untuk mencari penyelesaian yang dinegosiasikan atas perselisihan tersebut. 

    Dia tidak mengambil posisi tegas mengenai konstitusionalitas undang-undang yang akan mulai berlaku pada 19 Januari, meskipun dia mengatakan undang-undang tersebut menimbulkan kekhawatiran yang “menyeluruh dan meresahkan” terhadap kebebasan berbicara.

    Trump mengatakan kepada para hakim bahwa hanya dia yang memiliki keahlian dalam membuat kesepakatan yang sempurna, mandat elektoral, dan kemauan politik untuk menegosiasikan resolusi guna menyelamatkan platform tersebut sambil mengatasi masalah keamanan nasional yang diungkapkan oleh pemerintah.

    Dia tidak memberikan rincian spesifik tentang kesepakatan seperti apa yang akan dia cari atau mengatakan berapa lama penundaan yang dia butuhkan. 

    Pengadilan mendengarkan kasus tersebut dengan jadwal yang sangat cepat, dengan argumen yang dijadwalkan untuk sesi khusus 10 Januari, sedikit lebih dari seminggu sebelum undang-undang tersebut mulai berlaku. Kasus tersebut mengadu hak Amandemen Pertama perusahaan dan pengguna dengan kepentingan keamanan nasional.

    Presiden terpilih AS Donald TrumpPerbesar

    Trump mengatakan jeda akan memberikan ruang bernapas bagi pengadilan untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan pada jadwal yang lebih terukur. Pengajuannya mengikuti argumen tertulis yang diajukan pada hari Jumat oleh TikTok dan pemerintahan Presiden Joe Biden. 

    Departemen Kehakiman yang dijalankan Biden mengatakan kendali China atas TikTok menimbulkan ancaman keamanan nasional yang serius. Platform tersebut “memanen data sensitif tentang puluhan juta orang Amerika dan akan menjadi alat yang ampuh untuk operasi pengaruh rahasia oleh musuh asing,” kata Jaksa Agung AS Elizabeth Prelogar, pengacara Mahkamah Agung tertinggi pemerintahan tersebut.

    Sementara itu, TikTok memberi tahu para hakim bahwa Kongres gagal mempertimbangkan alternatif selain larangan. “Sejarah dan preseden mengajarkan bahwa, bahkan ketika keamanan nasional dipertaruhkan, larangan berbicara harus menjadi pilihan terakhir Kongres,” kata perusahaan itu. 

  • TikTok Segera Diblokir Permanen, Trump Muncul Jadi Juru Selamat

    TikTok Segera Diblokir Permanen, Trump Muncul Jadi Juru Selamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, telah mengajukan dokumen hukum kepada Mahkamah Agung untuk meminta penundaan undang-undang yang akan melarang TikTok sehari sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025, kecuali aplikasi tersebut dijual oleh pemiliknya dari China, ByteDance.

    Trump, yang selama masa jabatan pertamanya pada 2017-2021 bersikeras untuk melarang TikTok dengan alasan keamanan nasional, kini mengambil langkah berbeda. Dalam dokumen yang diajukan, tim hukumnya meminta agar tenggat waktu divestasi TikTok ditunda guna memberikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut secara politik.

    “Mengingat sifat unik dan kompleksitas kasus ini, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang demi memberikan ruang bernapas untuk menangani isu-isu ini,” tulis tim hukum Trump dalam dokumen tersebut, dilansir AFP, Sabtu (28/12/2024).

    Dalam dokumen hukum yang diajukan, Trump sejatinya tidak mengambil sikap atas legalitas kasus TikTok saat ini.

    “Presiden Trump tidak mengambil posisi atas substansi hukum dalam perselisihan ini,” tulis John Sauer, pengacara Trump, dalam dokumen yang dikenal sebagai amicus curiae atau “teman pengadilan”.

    Sebagai gantinya, Trump meminta pengadilan untuk menunda tenggat waktu divestasi hingga 19 Januari 2025. Hal ini, menurut Sauer, akan memungkinkan pemerintahan Trump yang akan datang untuk mencari resolusi politik terhadap permasalahan tersebut.

    “Dia dengan hormat meminta pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu dalam undang-undang divestasi hingga pengadilan memutuskan perkara ini, sehingga memberikan kesempatan bagi Pemerintahan Trump yang akan datang untuk mengejar penyelesaian politik atas pertanyaan-pertanyaan dalam kasus ini,” tambahnya.

    Sikap Berbeda

    Selama masa jabatan pertamanya, Trump bersikap keras terhadap TikTok. Dia mengeklaim bahwa aplikasi berbagi video yang populer di kalangan anak muda Amerika itu berpotensi digunakan oleh pemerintah China untuk mengakses data pengguna di AS atau memanipulasi konten yang mereka lihat.

    Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh sejumlah pejabat dan politisi lain, termasuk dari partai oposisi.

    Trump saat itu meminta agar TikTok dijual kepada perusahaan AS dengan sebagian hasil penjualannya masuk ke pemerintah. Meski langkah ini gagal dilakukan selama masa jabatannya, penerusnya, Presiden Joe Biden, melangkah lebih jauh dengan menandatangani undang-undang yang melarang aplikasi tersebut dengan alasan serupa.

    Namun, baru-baru ini, Trump menyatakan perubahan sikapnya terhadap TikTok.

    Dalam wawancara dengan Bloomberg sebagaimana dikutip dari AFP, dia mengatakan bahwa TikTok penting untuk menjaga persaingan di dunia media sosial.

    “Sekarang saya berpikir ulang, saya mendukung TikTok, karena Anda butuh persaingan,” kata Trump. “Jika tidak ada TikTok, Anda hanya punya Facebook dan Instagram-dan itu, Anda tahu, hanya Zuckerberg.”

    Komentar ini merujuk pada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook dan CEO Meta, perusahaan teknologi yang juga memiliki Instagram.

    (luc/luc)

  • Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KKK: Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 00:10 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Sumber : Antara

  • KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    KKK: Suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga Emas Dunia Naik Signifikan di Tengah Ketidakpastian Geopolitik dan Tekanan Inflasi AS

    Harga Emas Dunia Naik Signifikan di Tengah Ketidakpastian Geopolitik dan Tekanan Inflasi AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan Kamis (26/12/2024), didorong oleh lonjakan permintaan aset safe haven di tengah rendahnya volume perdagangan setelah libur Natal. Pasar saat ini memantau kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump serta arah kebijakan suku bunga The Federal Reserve pada 2025.

    Mengutip CNBC Internasional, Jumat (27/12/2024), harga emas spot meningkat 0,8% ke level US$ 2.634,39 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS naik 0,7% menjadi US$ 2.654,60 per ons.

    “Lonjakan harga emas dunia sebagian besar dipengaruhi oleh situasi di Ukraina, di mana Rusia melakukan serangan terhadap infrastruktur listrik Ukraina,” ujar ahli strategi pasar senior RJO Futures Daniel Pavilonis.

    Presiden Joe Biden pada Rabu (25/12/2024) mengumumkan bahwa Departemen Pertahanan AS akan melanjutkan pengiriman persenjataan ke Ukraina, setelah mengecam serangan Rusia pada Hari Natal yang menargetkan kota-kota dan infrastruktur energi Ukraina.

    “Bank sentral terus meningkatkan cadangan emas mereka, dan dengan inflasi yang bertahan tinggi, permintaan dari sektor ritel juga diperkirakan akan meningkat,” tambah Pavilonis, seraya memprediksi harga emas berpotensi menembus US$ 3.000 pada 2025.

    Sebagai aset yang sering digunakan untuk melindungi nilai dari risiko geopolitik dan inflasi, emas tetap menjadi pilihan investor. Namun, kenaikan suku bunga dapat mengurangi daya tariknya karena emas tidak memberikan imbal hasil langsung. Sepanjang 2024, harga emas dunia telah mengalami kenaikan harga sebesar 28%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di US$ 2.790,15 pada 31 Oktober.

    Direktur Kedia Commodities di Mumbai Ajay Kedia memprediksi, volatilitas akan tinggi pada harga emas tahun depan. “Paruh pertama  2025 diperkirakan akan positif karena meningkatnya ketegangan geopolitik, sementara paruh kedua mungkin akan diwarnai aksi ambil untung,” ujarnya.

    Dengan Donald Trump yang bersiap kembali menjabat sebagai presiden pada Januari, pelaku pasar akan mencermati data ekonomi AS untuk memahami langkah-langkah The Fed dalam menghadapi tekanan inflasi yang mungkin dipicu oleh kebijakan pemerintahannya, termasuk tarif baru, deregulasi, dan reformasi perpajakan.

    Setelah serangkaian penurunan suku bunga pada September, November, dan Desember 2024, The Fed memberikan sinyal bahwa langkah penyesuaian suku bunga di 2025 kemungkinan akan lebih moderat.

    Selain harga emas dunia yang naik, harga logam mulia lain juga naik, seperti perak spot menguat 0,8% menjadi US$ 29,84 per ons, sedangkan platinum melemah 0,6% ke US$ 938,25 per ons, dan paladium turun tajam 2,6% menjadi US$ 929,04 per ons.

  • AS Tambah Pasukan-Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah: Incar Minyak dan Gas – Halaman all

    AS Tambah Pasukan-Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah: Incar Minyak dan Gas – Halaman all

    AS Tambah Pasukan dan Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah 

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dilaporkan menambah jumlah pasukan dan persenjatannya ke Suriah, Kamis (26/12/2024).

    “AS meningkatkan kehadirannya di Suriah seiring dengan semakin banyaknya pasukan Amerika yang tiba di pangkalan militer di provinsi Hasakah di timur laut,” demikian laporan media, MNA, Kamis.

    Konvoi pasukan militer AS, yang terdiri dari 20 kendaraan dan truk, memasuki pangkalan di Hasakah di timur laut Suriah dari pangkalan Ain al-Asad di Irak Kamis pagi, menurut media Suriah.

    Konvoi pasukan tersebut, yang dilindungi oleh dukungan udara (air support), juga termasuk Pasukan Khusus AS yang dikerahkan ke kawasan tersebut.

    Sumber-sumber lokal melaporkan, militer AS baru-baru ini mengerahkan sejumlah besar pasukan tempur dari pangkalan Ain al-Assad di provinsi Anbar dan pangkalan Harir di Erbil selatan.

    Suriah saat ini tengah mengalami pergolakan dan pelengseran rezim.

    Kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad awal bulan ini, segera setelah mereka melancarkan serangan kilat terhadap pemerintah pusat.

    Israel memanfaatkan situasi ini untuk merebut wilayah perbatasan termasuk puncak Gunung Hermon dengan dalil bubarnya perjanjian pada 1973 silam sering jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah dokumen berisi perintah Pentagon dilaporkan memberi instruksi agar tentara AS yang berada di Irak bersiaga jika dibutuhkan untuk dikerahkan langsung dalam Perang Gaza membantu Israel melawan Hamas. (Photo: The US Army, via Wikimedia Commons)

    AS Tempatkan Ribuan Tentara di Suriah

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengakui kehadiran lebih dari 2.500 tentara Amerika di Irak.

    Pentagon juga menyatakan jumlah pasukan di Suriah telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ancaman.

    “Setidaknya ada 2.500 anggota pasukan Amerika di Irak, selain beberapa pasukan pendukung sementara yang dikerahkan secara berkala,” kata juru bicara Pentagon, Pat Ryder dalam sebuah pernyataan, Senin (23/12/2024).

    Dia menambahkan, karena pertimbangan diplomatik, Pentagon tidak akan memberikan rincian lebih lanjut.

    AS menyelesaikan perundingan sensitif dengan pemerintah Irak pada bulan September lalu yang menetapkan dimulainya penarikan pasukan setelah pemilu pada bulan November.

    Kehadiran pasukan AS di sana merupakan beban politik jangka panjang bagi para pemimpin Irak, yang semakin mendapat tekanan dari Iran.

    Pejabat Amerika tidak memberikan rincian mengenai perjanjian penarikan tersebut, namun perjanjian tersebut mencakup penghentian misi melawan ISIS pada bulan September 2025, dengan beberapa pasukan AS tersisa hingga tahun 2026 untuk mendukung misi melawan ISIS di Suriah.

    Ada kemungkinan beberapa pasukan akan tetap berada di wilayah Kurdistan setelah itu karena pemerintah daerah ingin kehadiran mereka terus berlanjut, seperti diberitakan Al Arabiya.

    2.000 Tentara AS di Suriah

    Sebelumnya pada Kamis (19/12/2024), Pat Ryder mengumumkan ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, lebih dari dua kali lipat dari 900 tentara yang diakui secara terbuka oleh AS sampai sekarang.

    Pada Senin (23/12/2024), ia mengatakan setidaknya ada 1.100 tentara tambahan dikerahkan untuk jangka waktu singkat untuk melakukan perlindungan pasukan, transportasi, pemeliharaan dan tugas-tugas lainnya.

    Jumlah tersebut berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir dan meningkat seiring waktu.

    “Jumlah pasukan sementara tambahan ini telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir berdasarkan kebutuhan misi, tetapi secara umum telah meningkat seiring waktu karena meningkatnya ancaman terhadap pasukan dasar,” kata Pat Ryder, Senin.

    Setelah Presiden Suriah Bashar Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu, negara itu bergulat dengan kekacauan. 

    Media lokal di Suriah melaporkan pada Senin kemarin terjadi bentrokan sengit antara SDF yang didukung AS dan yang didukung Turki di sekitar Bendungan Tishrin di Provinsi Aleppo, seperti diberitakan Mehr.

    Apa Kepentingan AS di Suriah?

    AS menjadi satu di antara banyak pihak yang berkepentingan di Suriah pasca-lengsernya rezim Assad.

    Ali Bilgic, profesor hubungan internasional dan politik Timur Tengah di Universitas Loughborough di Inggris, AS justru menjadi pemain inti dari para pemain regional yang punya kepentingan di Suriah.

    Menurut Ali Bilgic, cara para aktor utama bertindak di Suriah akan sangat bergantung pada Amerika Serikat.

    Bagi AS, jatuhnya rezim Assad merupakan tanda positif lantaran AS senantiasa berupaya mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011.

    Presiden AS Joe Biden pada Minggu (08/12) menyebut situasi di Suriah sebagai “masa penuh risiko dan ketidakpastian” bagi kawasan tersebut.

    Namun Biden hanya akan menjabat selama beberapa pekan ke depan.

    Pada Sabtu (07/12/2024), Presiden AS terpilih Donald Trump menyebut rangkaian peristiwa di Suriah dengan kalimat, “Ini bukan perang kita (AS).”

    Seperti yang dijelaskan oleh Ali Bilgic, “jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk tidak terlibat di Suriah, kekosongan kekuasaan akan diisi oleh aktor lain dan salah satu aktor tersebut bisa jadi adalah Rusia”.

    “Jika itu terjadi, Rusia tentu akan berjuang untuk mempertahankan pangkalannya di Suriah, khususnya pangkalan angkatan lautnya yang merupakan pusat operasinya untuk kawasan Afrika sub-Sahara,” kata sang profesor dilansir BBC.

    Saat ini tidak jelas peran apa yang akan dimainkan Amerika Serikat dalam tatanan baru Suriah.

    Tetapi, kata Bilgic, “sulit membayangkan presiden Amerika mana pun berkata, ‘Kami tidak tertarik pada Suriah’.”

    “Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Amerika Serikat dan saya tidak bisa membayangkan Donald Trump bakal membiarkan kekuatan lain mengisi kekosongan di Suriah begitu saja.”

    Washington menempatkan ribuan tentara di daerah pengeboran minyak mentah di bagian timur laut Suriah yang dikuasai suku Kurdi. AS juga memiliki sebuah pangkalan militer di sebelah tenggara.

    Seorang personel Tentara Amerika Serikat (AS) di Suriah duduk di atas tank dengan berbendera AS.

    Incar Si Emas Hitam

    Peran AS dalam perang saudara Suriah telah berkali-kali berubah.

    Namun, bahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden memahami bahwa meninggalkan Suriah sepenuhnya bukanlah “alternatif yang layak” untuk melindungi kepentingan negara, jelas Bilgic.

    “Jadi membiarkan Suriah begitu saja sangat tidak mungkin, karena kelompok Kurdi membutuhkan dukungan pasukan AS. Kelompok tersebut mengendalikan dan memelihara beberapa kamp penahanan mantan anggota ISIS dan keluarga mereka.”

    “Hal lain karena sumber daya alam Suriah, terutama minyak dan gas, sekarang berada di bawah kendali Kurdi. Di sanalah tentara AS ditempatkan,” tambahnya.

    Dengan demikian, saat transisi kekuasaan berlangsung dan masa depan politik Suriah dibahas, salah satu pertanyaan utama adalah: siapa yang akan mengendalikan sumber daya alam negara itu?

    “Tidak ada pembicaraan tentang itu sekarang, tapi saya pikir siapa pun pemegang kekuasaan di Damaskus tidak akan membiarkan Kurdi memiliki kendali penuh atas minyak dan gas alam di Suriah bagian utara.”

    “Dan jika itu masalahnya, pasukan AS akan berada di wilayah itu untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi saya tidak berpikir Washington akan menarik diri dari Suriah. Saya ragu Donald Trump memiliki visi yang sempit,” kata Bilgic.

     

    (oln/MNA/BBC/*)

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1037: Biden Sebut Serangan Rusia ke Ukraina di Hari Natal ‘Keterlaluan’ – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1037: Biden Sebut Serangan Rusia ke Ukraina di Hari Natal ‘Keterlaluan’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1037.

    Presiden AS, Joe Biden mengutuk serangan Rusia di Ukraina pada hari Natal.

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa serangan Rusia pada hari Natal sangat tidak manusiawi.

    Terjadi pemadaman listrik akibat rudal yang diluncurkan Rusia ke Ukraina.

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengutuk serangan Rusia.

    Selengkapnya, berikut update perang Rusia vs Ukraina hari ke-1037, dikutip dari TheGuardian:

    Biden Sebut Serangan Rusia di Ukraina pada Hari Natal Adalah Keterlaluan

    Presiden AS mengutuk keras serangan Rusia ke Ukraina pada pagi Natal, 25 Desember 2024.

    Biden menggambarkan serangan Rusia pada Hari Natal yang menargetkan infrastruktur energi sebagai ‘keterlaluan’.

    Ia mengecam serangan ini lantaran membuat terjadinya pemadaman listrik total di Ukraina.

    “Tujuan dari serangan keterlaluan ini adalah untuk memutus akses rakyat Ukraina terhadap pemanas dan listrik selama musim dingin dan membahayakan keamanan jaringan listriknya,” kata Biden.

    Atas kejadian ini, Biden meminta Departemen Pertahanan AS untuk melanjutkan lonjakan pengiriman senjata ke Ukraina.

    Volodymyr Zelensky soal Serangan Rusia: Tidak Manusiawi

    Zelensky menyebut serangan tersebut “tidak manusiawi”.

    Ia menuduh Putin melancarkan serangan pada hari Natal ini secara sengaja.

    “Hari ini, Putin sengaja memilih Natal untuk menyerang. Apa yang lebih tidak manusiawi? Lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari seratus pesawat nirawak serang,” kata Zelensky di Telegram.

    Pemadaman Listrik di Ukraina

    Kharkiv mengalami pemadaman listrik akibat serangan Rusia.

    Setengah juta orang tidak memiliki pemanas, dengan suhu hanya beberapa derajat Celsius di atas nol.

    Pemadaman listik juga terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev.

    Namun Zelensky menegaskan bahwa serangan Rusia tidak akan merusak Natal warga Ukraina.

    “Kejahatan Rusia tidak akan menghancurkan Ukraina dan tidak akan merusak Natal,” kata Zelensky.

    Ukraina Klaim Berhasil Menembak Jatuh 59 Rudal Rusia

    Serangan Rusia di Ukraina diklaim menggunakan 79 rudal.

    Pertahanan udara Ukraina mengatakan bahwa pihaknya berhasil menghalau 59 dari 78 rudal yang ditembakkan Rusia.

    Tidak hanya itu, mereka mengklaim menggaglkan 54 dari 102 drone milik Rusia.

    PM Inggris Kutuk Serangan Rusia

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan mengutuk keras serangan Rusia di Ukraina pada hari Natal.

    “Saya mengutuk serangan yang sedang berlangsung terhadap infrastruktur energi Ukraina ini,” kata Starmer. 

    Kemudian ia juga memberikan pujian terhadap warga Ukraina dan Zelensky karena tetap menjalani Natal meskipun ada serangan dari Rusia.

    “Saya memberi penghormatan kepada ketahanan rakyat Ukraina, dan kepemimpinan Presiden Zelensky, dalam menghadapi serangan pesawat nirawak dan rudal lebih lanjut dari mesin perang Putin yang berdarah dan brutal tanpa henti bahkan di hari Natal,” katanya.

    Berbeda dengan Klaim Kiev, Anggota NATO Rumania Sebut Tak Terdeksi Rudal Rusia

    Menurut anggota NATO Rumania, pihaknya tidak mendeteksi rudal Rusia yang melintasi wilayah udaranya.

    Otoritas militer Rumania telah diberitahu oleh otoritas militer Ukraina bahwa, sekitar pukul 7:30 pagi, sebuah rudal pasukan Federasi Rusia, yang akan menghantam wilayah Chernivtsi di Ukraina, akan terbang melalui wilayah udara Republik Moldova dan, selama sekitar dua menit, juga melalui wilayah udara Rumania,” kata kementerian pertahanan.

    Ledakan Terjadi di Vladikavkaz Akibat Pecahan Puing Drone Ukraina

    Gubernur Ossetia Utara Rusia,  Sergei Menyailo mengatakan bahwa puing-puing yang jatuh dari drone Ukraina yang ditembak jatuh menyebabkan ledakan di pusat perbelanjaan di kota Vladikavkaz.

    Akibat insiden ini, satu orang wanita dilaporkan tewas.

    Seorang Warga Negara Australia Ditangkap 

    Kementerian luar negeri Rusia mengatakan Australia telah menghubungi tentang kemungkinan penangkapan oleh tentara Rusia terhadap seorang warga negara Australia yang bertempur dengan pasukan Ukraina.

    Warga negara Australia tersebut diketahui bernama Oscar Jenkins.

    Ia ditangkap oleh tentara Rusia saat bertempur bersama pasukan Ukraina di wilayah Donbas. 

    Volodymyr Zelensky melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Dalam panggilan telepon tersebut, Zelensky memberikan ucapan terima kasih atas bantuan tambahan yang diberikan oleh PM Jepang kepada Ukraina sebesar 3 miliar USD.

     Pemimpin Ukraina tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Jepang atas total $12 miliar dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan keuangan yang diberikan kepada Ukraina

    (Tribunnews.com/Farrah Putri)

    Artikel Lain Terkait Perang Rusia vs Ukraina

  • Kecam Rusia yang Tetap Serang Ukraina di Hari Natal, Zelensky: Putin Tidak Manusiawi! – Halaman all

    Kecam Rusia yang Tetap Serang Ukraina di Hari Natal, Zelensky: Putin Tidak Manusiawi! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perayaan Hari Natal yang akrab kaitannya dengan kedamaian dan ketenangan sepertinya tak menyurutkan langkah Rusia untuk terus membombardir Ukraina.

    Hal ini terlihat dalam serangan teranyar Rusia di Hari Natal yang jatuh pada hari Rabu (25/12/2024).

    Tak peduli dengan perayaan Natal, Rusia melakukan serangan ke sistem energi dan beberapa kota di Ukraina dengan menggunakan rudal jelajah dan balistik serta drone pada hari Rabu tersebut.

    Akibat serangan tersebut, sebanyak setengah juta orang di wilayah Kharkiv kehilangan akses pemanas di tengah suhu musim dingin yang terus turun hingga beberapa derajat Celsius di atas nol.

    Serangan Rusia tersebut, juga membuat pemadaman listrik sementara terjadi di ibu kota Kyiv dan daerah lainnya.

    Dari angka korban jiwa, serangan tersebut, melukai setidaknya enam orang di kota Kharkiv di timur laut dan menewaskan satu orang di wilayah Dnipropetrovsk, menurut para gubernur setempat.

    Tindakan “tidak manusiawi” yang dilakukan pada Hari Natal tersebut pun mendapat kecaman keras dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    “Hari ini, (Presiden Rusia Vladimir) Putin dengan sengaja memilih Hari Natal untuk menyerang. Apa ada orang yang bisa lebih tidak manusiawi? Lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari seratus drone serangan,” kata Zelensky pada hari Rabu.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan serangan “besar-besaran” di Hari Natal.

    Pihak Rusia juga mengakui bahwa tujuan utama serangan mereka di Hari Natal dilakukan guna menyabotase fasilitas energi kritis yang mendukung kerja “kompleks industri militer” Kyiv.

    “Tujuan serangan ini tercapai. Semua fasilitas telah berhasil dihancurkan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Militer Ukraina mengatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menjatuhkan 59 rudal Rusia dan 54 drone semalam dan pada Rabu pagi.

    AS dan Moldova Ikut Kecam Serangan Rusia di Hari Natal

    Menanggapi serangan Rusia di Hari Natal tersebut, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga mengaku ikut geram.

    Biden turut mengecam serangan yang disebutnya “keji” dan menyatakan telah meminta Departemen Pertahanan AS untuk mempercepat pengiriman bantuan militer baru kepada Kyiv.

    “Serangan ini memutus akses rakyat Ukraina terhadap pemanas dan listrik selama musim dingin yang sangat mengancam keselamatan jaringan energinya.” ujar Biden, yang akan digantikan oleh Donald Trump bulan depan.

    Sementara itu di Moldova, negara tetangga barat Ukraina, juga turut mengecam Rusia.

    Hal ini terjadi karena rudal Rusia melanggar kedaulatan Moldova karena melintasi wilayah udaranya tanpa izin.

    Selain itu, beberapa serpihan drone serangan Rusia ke Ukraina tersebut juga jatuh di wilayahnya dan mengancam keselamatan warga Moldova.

    Presiden Moldova, Maia Sandu, mengatakan bahwa satu rudal Rusia melintasi wilayah udara negaranya selama serangan udara di Hari Natal tersebut.

    “Saat negara-negara kita merayakan Natal, Kremlin memilih jalan kehancuran dengan meluncurkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina dan melanggar wilayah udara Moldova,” tulis Sandu di media sosial.

    (Tribunnews.com/Bobby)