Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Israel Kurangi Bantuan untuk Gaza, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Israel Kurangi Bantuan untuk Gaza, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kemanusiaan kepada warga Jalur Gaza yang sudah terpuruk akibat konflik berkepanjangan.

    Rencana ini akan mulai diberlakukan setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Israel saat ini masih mendistribusikan bantuan sesuai kebijakan Presiden Joe Biden.

    Jika keputusan untuk mengurangi pasokan bantuan diambil, Israel akan berkoordinasi dengan pemerintahan baru, tetapi dengan pemahaman bahwa Hamas akan tetap berkuasa di Gaza.

    Israel sebelumnya juga mempertimbangkan untuk menggunakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atau perusahaan swasta untuk mengambil alih distribusi makanan kepada warga Palestina.

    Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza, menggunakan 63.416 truk dan 10.272 palet.

    Pembicaraan Gencatan Senjata

    Sementara itu, delegasi Israel tiba di Doha, Qatar pada Jumat (3/1/2025) untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

    Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan yang mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pemulangan para pengungsi.

    Meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan, sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN bahwa kesepakatan yang sedang dibahas mirip dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.

    Usulan tersebut mencakup tiga tahap, dengan tahap pertama berlangsung selama enam minggu yang meliputi penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk di Gaza dan pembebasan sejumlah sandera sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina.

    Namun, tantangan besar tetap ada.

    Pasukan Israel kemungkinan akan tetap berada di jalur tanah di perbatasan Gaza, yang dikenal sebagai koridor Philadelphia, saat fase pertama kesepakatan dimulai.

    Tuntutan Israel untuk mempertahankan kehadiran pasukan di koridor tersebut dan desakan Hamas untuk mundur menjadi alasan utama kegagalan perundingan sebelumnya.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang yang mewakili keluarga sandera mengapresiasi dimulainya kembali perundingan, namun mendesak agar proses ini tidak ditunda lebih lama lagi.

    “Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan,” ujar forum tersebut.

    Dengan situasi yang semakin kompleks, nasib warga Gaza dan proses perdamaian tetap menjadi perhatian utama di tengah ketegangan yang terus berlanjut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • AS Berencana Pasok Senjata Senilai Rp 129,6 Triliun ke Israel

    AS Berencana Pasok Senjata Senilai Rp 129,6 Triliun ke Israel

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberitahu Kongres AS soal usulan penjualan senjata senilai US$ 8 miliar (Rp 129,6 triliun) ke Israel. Washington terus mempertahankan dukungan untuk Tel Aviv, sekutunya, dalam perang melawan Hamas yang menewaskan puluhan ribu orang di Gaza.

    Kesepakatan penjualan senjata itu, seperti dilansir Reuters, Sabtu (4/1/2025), memerlukan persetujuan lebih lanjut dari House of Representatives atau DPR dan komite Senat AS untuk bisa diwujudkan.

    Diungkapkan seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya dan dikutip media Axios bahwa paket penjualan senjata untuk Israel itu mencakup amunisi untuk jet tempur dan helikopter tempur, serta peluru artileri.

    Paket tersebut juga mencakup bom-bom berdiameter kecil dan sejumlah hulu ledak.

    Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

    Rencana penjualan senjata untuk Israel ini mencuat saat para demonstran di AS selama berbulan-bulan menuntut embargo senjata terhadap Tel Aviv. Namun sebagian besar kebijakan AS terhadap Israel tidak berubah.

    Pada Agustus tahun lalu, AS menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai US$ 20 miliar ke Israel.

  • Gebrakan Baru Israel Rugikan Warga Gaza, Berencana Kurangi Pasokan Bantuan saat Trump Berkuasa – Halaman all

    Gebrakan Baru Israel Rugikan Warga Gaza, Berencana Kurangi Pasokan Bantuan saat Trump Berkuasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gebrakan terbaru Israel bakal membuat warga Gaza yang dilanda perang semakin terpuruk.

    Israel baru-baru ini berencana untuk mengurangi pasokan bantuan kepada warga Gaza.

    Pengurangan aliran bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza ini bakal mulai diberlakukan ketika Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

    Hingga hari ini, Israel masih terus mendistribusikan bantuan sesuai keinginan Presiden Joe Biden.

    Namun, pihak Israel mengatakan kebijakan itu dapat berubah setelah Donald Trump dilantik.

    “Sangat diragukan apakah jumlah bantuan yang dibawa ke Gaza hari ini akan sama dengan jumlah yang akan masuk di bawah pemerintahan Trump,” kata sumber politik Israel, dikutip dari The Jerusalem Post.

    Sumber tersebut mengatakan, jika keputusan pengurangan pasokan bantuan itu diambil, maka nantinya Israel akan melakukan koordinasi dengan pemerintah baru.

    Akan tetapi dengan pemahaman, jika situasi di Gaza tidak berubah, Hamas akan tetap berkuasa.

    Israel sebelumnya mempertimbangkan untuk menggunakan IDF atau perusahaan swasta untuk mengambil alih pembagian makanan kepada warga Palestina guna mengambil alih kendali pasokan makanan Gaza dari Hamas.

    Menurut Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), hingga 30 Desember 2024, Israel telah memfasilitasi pengiriman 1.262.106 ton bantuan ke Jalur Gaza sejak dimulainya perang.

    COGAT adalah unit Kementerian Pertahanan yang mengawasi pelaksanaan kebijakan sipil pemerintah di Tepi Barat dan Gaza.

    Bantuan ini dibawa ke Gaza dengan 63.416 truk dan 10.272 palet, menurut COGAT.

    Pembicaraan Gencatan Senjata Kembali Digelar

    Delegasi Israel  tiba di Ibu Kota Qatar, Doha, pada Jumat (3/1/2025), untuk melanjutkan pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

    Hamas juga mengatakan negosiasi tidak langsung akan dilanjutkan di Doha, Qatar, pada hari Jumat, menekankan “keseriusannya” untuk mencapai kesepakatan.

    Hamas menegaskan keseriusannya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

    Menurut Hamas, putaran pembicaraan ini akan difokuskan pada kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata penuh, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pemulangan para pengungsi ke rumah mereka.

    Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas terus berlanjut meskipun negosiasi resmi menemui jalan buntu selama berbulan-bulan karena pemerintahan Biden mendorong agar kesepakatan dicapai.

    Sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN pada bulan Desember, kesepakatan itu secara umum sama dengan proposal yang diajukan oleh Biden pada awal tahun 2024.

    Usulan tiga tahap yang diajukan Biden pada akhir bulan Mei 2024 menggabungkan pembebasan sandera yang ditawan di Gaza dengan “gencatan senjata penuh dan menyeluruh.”

    Tahap pertama akan berlangsung selama enam minggu dan meliputi “penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza” dan “pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang tua, dan yang terluka sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina,” kata presiden AS.

    “Yang berubah adalah pasukan Israel kemungkinan akan tinggal di Gaza untuk sementara waktu, ketika fase pertama kesepakatan dimulai,” kata sumber diplomatik tersebut, dikutip dari CNN.

    Nantinya, para pasukan Israel akan tinggal di jalur tanah di perbatasan Gaza-Mesir, yang disebut koridor Philadelphia, dan di area yang membelah jalur tersebut, yang dikenal sebagai koridor Netzarim.

    Tuntutan Israel agar pasukannya tetap berada di sepanjang koridor Philadelphia – dan desakan Hamas agar mereka mundur – merupakan alasan utama gagalnya perundingan pada bulan Agustus 2024.

    Beberapa bulan kemudian, pada bulan November 2024, Qatar mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan perannya sebagai mediator gencatan senjata karena kurangnya kemauan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

    Kedua pihak saling menyalahkan atas macetnya perundingan ketika Hamas mengatakan Israel telah menetapkan “masalah dan persyaratan baru” pada ketentuan kesepakatan dan Netanyahu menuduh Hamas “mengingkari kesepahaman”.

    Namun, sumber-sumber di dalam Hamas dan Israel telah menyuarakan optimisme yang hati-hati pada bulan Desember tentang prospek tercapainya kesepakatan.

    Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang mewakili keluarga sandera, memuji berita tentang dimulainya kembali perundingan, tetapi juga mendesak agar segera dilakukan.

    “Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini! Ke-100 sandera yang ditawan di terowongan Hamas di Gaza tidak punya waktu untuk menunda perundingan,” kata forum tersebut pada hari Kamis.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    Biden Kirim Senjata ke Israel: Mengabaikan Kritik Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana untuk memberikan tambahan senjata senilai 8 miliar dollar AS kepada Israel.

    Langkah ini diambil meskipun Biden menghadapi kritik internasional terkait pengiriman senjata ke Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

    AS Terus Dukung Israel

    Meskipun adanya protes global yang menuntut embargo senjata terhadap Israel, kebijakan AS tetap konsisten dalam mendukung negara tersebut selama serangan terhadap Gaza.

    Pada Agustus 2024, AS juga telah menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dollar AS kepada Israel.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyuplai 69 persen dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

    Selain itu, AS memberikan bantuan militer tahunan sebesar 38 miliar dollar AS berdasarkan perjanjian 10 tahun, yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan militer Israel atas negara-negara tetangga.

    Bantuan Militer dan Sistem Pertahanan

    Sebagian dari bantuan tersebut, sekitar 500 juta dollar AS per tahun, dialokasikan untuk program pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling.

    Sistem-sistem ini sangat penting bagi Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket dan pesawat nirawak oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata lain yang didukung oleh Iran di wilayah Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

    Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Presiden Biden menyatakan bahwa AS akan memberikan bantuan militer tambahan kepada Israel.

    SIPRI melaporkan bahwa AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom berpemandu dan rudal ke Israel pada akhir tahun 2023, meskipun total volume impor senjata Israel dari AS pada tahun itu hampir sama dengan tahun sebelumnya.

    Depot Senjata AS di Israel

    Israel juga menjadi lokasi bagi depot senjata besar yang didirikan oleh AS pada tahun 1984, yang berfungsi untuk menyediakan persediaan bagi pasukan AS jika terjadi konflik regional, serta memberikan akses cepat bagi Israel terhadap senjata dalam keadaan darurat.

    Selain itu, Pentagon telah mengirimkan sekitar 300.000 peluru artileri 155mm dari War Reserve Stockpile Ammunition ke Ukraina setelah invasi Rusia, dan amunisi yang ditimbun di depot tersebut juga dilaporkan telah dipasok ke Israel sejak dimulainya perang Gaza.

    Dengan langkah ini, pemerintah AS menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung Israel meskipun kritik internasional terus berdatangan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Abaikan Kritik Internasional Terkait Perang Gaza, Biden Akan Kirim Senjata Lagi ke Israel – Halaman all

    Abaikan Kritik Internasional Terkait Perang Gaza, Biden Akan Kirim Senjata Lagi ke Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana memberi Israel tambahan $8 miliar (sekitar Rp129,6 triliun) dalam penjualan senjata ke Israel.

    Padahal, pemerintahan Joe Biden menghadapi kritik internasional buntut pengiriman senjata ke Israel terkait perang Gaza.

    Namun, Washington telah mendukung Israel selama serangannya terhadap Gaza.

    Diberitakan Al Jazeera, para pengunjuk rasa di seluruh dunia telah menuntut embargo senjata terhadap Israel selama berbulan-bulan, tetapi kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah.

    Pada Agustus 2024, Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai $20 miliar (sekitar Rp324 triliun) kepada Israel.

    AS Pasok Senjata untuk Israel

    AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar bagi Israel, yang telah membantunya membangun salah satu militer berteknologi paling canggih di dunia.

    Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyumbang 69 persen dari impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

    Dilansir BBC, AS memberikan Israel bantuan militer tahunan sebesar $3,8 miliar berdasarkan perjanjian 10 tahun yang dimaksudkan untuk memungkinkan sekutunya mempertahankan apa yang disebutnya “keunggulan militer kualitatif” atas negara-negara tetangga.

    Sebagian dari bantuan tersebut – $500 juta per tahun – disisihkan untuk mendanai program pertahanan rudal, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling yang dikembangkan bersama.

    Israel mengandalkan sistem tersebut selama perang untuk mempertahankan diri dari serangan roket, rudal, dan pesawat nirawak oleh kelompok bersenjata Palestina di Gaza, serta kelompok bersenjata lain yang didukung Iran yang bermarkas di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman.

    Pada hari-hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Presiden Joe Biden mengatakan AS “memberikan bantuan militer tambahan” ke Israel.

    SIPRI mengatakan AS dengan cepat mengirimkan ribuan bom berpemandu dan rudal ke Israel pada akhir tahun 2023, tetapi total volume impor senjata Israel dari AS tahun itu hampir sama dengan tahun 2022.

    Israel juga merupakan rumah bagi depot senjata besar AS yang didirikan pada 1984 untuk menempatkan persediaan bagi pasukannya jika terjadi konflik regional, serta untuk memberi Israel akses cepat ke senjata dalam keadaan darurat.

    Pentagon mengirimkan sekitar 300.000 peluru artileri 155mm dari War Reserve Stockpile Ammunition-Israel ke Ukraina setelah invasi Rusia.

    Amunisi yang ditimbun di depot tersebut juga dilaporkan telah dipasok ke Israel sejak dimulainya perang Gaza.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Setidaknya 150 orang tewas dalam dua hari serangan udara hebat di Gaza, termasuk setidaknya 73 orang pada Jumat (3/1/2025), dan 77 orang yang dikonfirmasi pada hari Kamis (2/1/2025).

    Amnesty International mengatakan penahanan Israel terhadap direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safia, merupakan simbol dari “niat genosida” dalam upaya Israel yang lebih luas untuk “memusnahkan” sektor perawatan kesehatan Gaza.

    Saat perundingan dilanjutkan di Qatar, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan kelompok Palestina itu serius tentang kesepakatan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan mengembalikan penduduk daerah kantong itu ke rumah mereka.

    Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, mengatakan badan dunia itu mencatat 136 serangan Israel terhadap 27 fasilitas kesehatan di Gaza, yang menyebabkan “kematian dan kehancuran yang signifikan”.

    Dua Tentara Israel di pagar keamanan yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)

    Serangan Israel terus berlanjut di Gaza sepanjang malam, termasuk serangan terhadap kendaraan sipil dekat Khan Younis yang menewaskan enam orang, dan serangan terhadap sebuah rumah di Kota Gaza yang menewaskan satu keluarga beranggotakan tiga orang.

    Sumber-sumber medis di daerah kantong yang terkepung itu mengatakan kepada Al Jazeera, jumlah korban tewas gabungan akibat serangan Israel di Gaza sejak fajar hari Jumat telah meningkat menjadi sedikitnya 73 orang.

    Seorang dokter anak di Rumah Sakit Nasser di Gaza mengatakan, ia memperkirakan akan lebih banyak anak yang mencari perawatan untuk hipotermia akan dirawat di fasilitas tersebut dalam beberapa hari mendatang.

    Pemerintahan Biden yang akan berakhir masa jabatannya telah memberi tahu Kongres tentang paket senjata terakhir senilai $8 miliar untuk Israel yang akan mencakup amunisi untuk jet tempur dan helikopter serang, serta peluru artileri, situs berita Axios melaporkan.

    Serangan pemukim menggunakan pentungan dan batu di kota Silwad, Tepi Barat yang diduduki telah menyebabkan tujuh warga Palestina terluka, sementara pemukim juga menyerang seorang pria tua di kota Masafer Yatta.

    Perang Israel  di Gaza telah menewaskan sebanyak 45.658 warga Palestina dan melukai 108.583 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Pihak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Klaim Kebal dari Dakwaan Pemberontakan

    Dalam argumennya, kubu Yoon merujuk pada putusan Mahkamah Agung AS pada Juli tahun lalu yang menyatakan Trump tidak dapat dituntut atas tindakan yang berada dalam kewenangan konstitusional sebagai presiden.

    Putusan Mahkamah Agung AS itu membatalkan putusan pengadilan lebih rendah yang menolak klaim kekebalan Trump dari berbagai tuntutan pidana, termasuk langkahnya membalikkan kekalahan dari Presiden Joe Biden dalam pemilu tahun 2020 lalu. Itu menjadi putusan pertama yang mengakui kekebalan presiden dari penuntutan.

    Kubu Yoon, dalam argumennya, menyebut penerapan darurat militer sebagai tindakan pemerintahan dan tidak bisa tunduk di bawah putusan pengadilan.

    Mahkamah Konstitusi Korsel telah mengatakan pihaknya akan mendengar argumen lisan pertama untuk sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari mendatang, setelah mereka menyelesaikan proses persiapan sidang.

    Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel atau Majelis Nasional pada 14 Desember lalu. Pemakzulan itu masih harus diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah akan memberhentikan Yoon dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaannya.

    Yoon saat ini sedang diselidiki atas tuduhan menghasut pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang kepresidenannya dengan menetapkan darurat militer pada awal Desember tahun lalu. Penyelidikan terhadap Yoon diwarnai penolakannya, sebanyak tiga kali, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

    Awal pekan ini, pengadilan setempat menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Namun dalam perkembangan situasi, otoritas berwenang Korsel gagal menangkap Yoon di kediamannya meskipun mengerahkan lebih dari 100 personel kepolisian bersenjata yang membawa surat perintah penangkapan resmi.

    (nvc/idh)

  • AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    Konvoi tersebut, menurut laporan media lokal New Region, mencakup bangunan prefabrikasi, mesin penggali parit, peralatan pengintaian, dan tangki bahan bakar.

    Pembangunan pangkalan baru itu juga disebut bertujuan membantu Unit Pertahanan Rakyat (YPG), kelompok Kurdi di Suriah yang juga menjadi sekutu AS dalam membasmi ISIS. Washington telah mendukung dan melatih para petempur Kurdi dari SDF, yang dipimpin oleh YPG, dalam operasi memberantas ISIS.

    Aliansi AS dengan para petempur Kurdi di Suriah itu menuai kecaman keras dari Turki yang memandang YPG sebagai perpanjangan tangan dari milisi terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang mengobarkan pemberontakan melawan negara Turki sejak tahun 1984 silam.

    PKK telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa. Ankara telah berulang kali meminta Washington, sekutunya dalam NATO, dan beberapa negara lainnya untuk berhenti mendukung YPG.

    Sejak rezim Bashar al-Assad tumbang di Suriah, pasukan SDF dan militer Turki telah beberapa kali terlibat bentrokan. Para petempur milisi Kurdi di Suriah secara aktif bertempur melawan elemen-elemen Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Ankara.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Turki memperingatkan pihaknya akan mengerahkan pasukan tambahan ke kota Kobani, yang menjadi tempat para petempur Kurdi bercokol.

    Sementara para pejabat AS berharap SDF akan berada di bawah payung pemerintahan baru Suriah. Pemerintahan Presiden Joe Biden bahkan sebenarnya bersiap memberikan keringanan sanksi jika Kurdi menormalisasi hubungan dengan rezim Assad sebelum jatuhnya rezim itu karena khawatir Iran akan merangkul Kurdi demi menghadapi Turki.

    (nvc/idh)

  • Jelang Lengser, Presiden Biden Larang Pengeboran Minyak Baru di Lepas Pantai Amerika

    Jelang Lengser, Presiden Biden Larang Pengeboran Minyak Baru di Lepas Pantai Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joe Biden disebut akan mengumumkan larangan pengembangan lapangan minyak dan gas lepas pantai baru di areal seluas 625 juta hektar di wilayah perairan pesisir Amerika Serikat, termasuk Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko bagian timur. Kebijakan ini disebut bertujuan melindungi ekosistem laut dan masyarakat pesisir dari risiko tumpahan minyak serta mendorong langkah mitigasi perubahan iklim.

    Sumber Bloomberg mengungkap kebijakan ini akan diumumkan pada Senin (6/1/2025) waktu setempat. Sumber yang menolak dikutip namanya itu merupakan langkah ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan permanen terhadap wilayah pesisir. Meski demikian, larangan tersebut tidak mencakup wilayah tengah dan barat Teluk Meksiko, area yang telah lama menjadi pusat produksi minyak AS, menyumbang sekitar 14% dari total produksi bahan bakar negara tersebut.

    Keputusan ini memperkuat kredibilitas Biden dalam isu perubahan iklim sekaligus memperdalam catatannya terkait konservasi lingkungan. Namun, kebijakan ini menghadapi kritik dari industri energi, yang menyebutnya berisiko melemahkan kekuatan energi AS di tengah meningkatnya permintaan bahan bakar.

    Biden menggunakan hukum federal tahun 1953 yang memungkinkan presiden melarang penyewaan wilayah laut untuk eksplorasi minyak. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan permanen yang sulit dibatalkan oleh penerusnya. Sebelumnya, Presiden Donald Trump gagal mencabut perlindungan serupa yang diberlakukan Barack Obama, setelah pengadilan federal memutuskan pembatalan tersebut tidak sah.

    Meski larangan ini tidak memengaruhi aktivitas pengeboran pada kontrak yang telah ada, kebijakan tersebut menutup peluang eksplorasi baru di wilayah seperti Pasifik selatan dan Teluk Meksiko bagian timur. Kawasan ini menjadi area eksplorasi yang menarik karena memiliki potensi besar.

    Menurut kelompok lingkungan Oceana, rencana kebijakan ini memberikan perlindungan yang signifikan bagi pantai AS dan menjadi kemenangan besar dalam konservasi laut. Namun, American Petroleum Institute, organisasi industri minyak terkemuka, menyebut langkah ini sebagai hambatan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

    “Pendekatan yang salah arah dari pemerintahan Biden terus melemahkan keunggulan energi negara kita,” kata Dustin Meyer, wakil presiden American Petroleum Institute.

    Keputusan ini juga memiliki dampak politik, terutama dalam mendukung basis pendukung Biden di kalangan kelompok lingkungan. Namun, kebijakan ini kemungkinan menjadi target revisi oleh Trump, yang akan menjabat kembali pada akhir Januari 2025 ini.

  • Veto Biden atas Akuisisi US Steel, Ketika Keamanan Nasional Menggeser Globalisasi

    Veto Biden atas Akuisisi US Steel, Ketika Keamanan Nasional Menggeser Globalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joe Biden memblokir akuisisi United States Steel Corp. (US Steel) oleh Nippon Steel Corp senilai US$14,1 miliar pada Jumat (3/1/2025) waktu setempat. Langkah ini menggarisbawahi pergeseran kebijakan perdagangan AS menuju definisi yang lebih luas tentang keamanan nasional, bahkan terhadap sekutu dekat seperti Jepang.

    Biden menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan, undang-undang era Perang Dingin, sebagai dasar pemblokiran. Gedung Putih menyebutkan akuisisi itu memiliki risiko terhadap rantai pasokan strategis AS. Meski demikian, bukti spesifik sebagai dasar penolakan tidak diungkapkan.

    Manajemen United States Steel Corp. (US Steel) sendiri dalam beberapa bulan terakhir melihat hanya akuisisi oleh Nippon Steel Corp sebagai solusi penyelamatan kondisi perusahaan yang sedang tertekan.

    Bill Reinsch, mantan pejabat Departemen Perdagangan selama pemerintahan Clinton dan sekarang menjadi penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional menyebut saat ini definisi keamanan nasional menjadi lebih luas daripada sebelumnya.

    “Tidaklah biasa untuk menyatakan teman dan sekutu sebagai ancaman keamanan,” katanya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (4/1/2025). 

    Sebagai gambaran kedekatan Amerika dan Jepang yakni terdapat 50.000 tentara dari Negeri Paman Sam di negara kaisar itu. Jepang juga merupakan mitra utama AS dalam upaya untuk mengimbangi ambisi regional China. Akan tetapi, saat yang sama Departemen Luar Negeri Amerika baru saja menyetujui penjualan rudal ke Jepang dalam kesepakatan senilai hingga $3,64 miliar.

    Langkah ini memperkuat tren kebijakan proteksionis, mirip dengan pendekatan mantan Presiden Donald Trump, yang kerap mengandalkan alasan keamanan nasional untuk membatasi perdagangan dan investasi asing. Kebijakan ini semakin menarik karena Jepang adalah sekutu paling dekat Amerika Serikat. Kondisi yang menunjukkan masing-masing negara di dunia semakin mengutamakan negaranya bahkan menolak berbagi ke negara mitra.  

    Para mantan pejabat dan pakar yang diwawancarai Bloomberg mengatakan keputusan tersebut menandakan betapa tajamnya perubahan kebijakan AS yang telah berpaling dari prinsip-prinsip globalisasi yang menjadi ciri khas kebijakan perdagangan dan investasi negara itu hingga pertengahan 2010-an. AS telah mengandalkan gagasan keamanan nasional yang didefinisikan secara samar sebagai bagian dari pergeseran itu.

    “Ketika presiden atau orang lain dalam pemerintahan menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan tindakan tertentu, mereka juga dapat mendefinisikannya sesuai keinginan mereka,” kata Sarah Bauerle Danzman, seorang peneliti senior tetap di Statecraft Initiative, Pusat GeoEkonomi Dewan Atlantik.

    Bukan hanya AS. Satu studi dari analis Council on Foreign Relations Benn Steil dan Elisabeth Harding melacak bagaimana pemerintahan Trump dan Biden — diikuti oleh banyak negara lain — semakin mengandalkan pengecualian keamanan nasional di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memblokir tindakan yang mereka tentang.

    “Pengecualian tersebut sekarang digunakan secara teratur untuk membenarkan pembatasan perdagangan pada barang-barang yang tidak berbahaya seperti biji kakao, minuman beralkohol, pakan ternak, produk lampu, dan kusen pintu,” tulis Steil dan Harding.

    Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan langkah tersebut tidak ada hubungannya dengan Jepang tetapi tentang bagaimana US Steel akan tetap dimiliki dan dioperasikan oleh Amerika. Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang juga berjanji untuk memblokir kesepakatan tersebut.

    Investasi asing langsung di AS terus meningkat pada tahun 2023, sebagian besar didorong oleh Jepang. Akan tetapi tetapi para pendukung investasi khawatir tentang sinyal yang akan dikirim dalam keputusan atas US Steel. Keputusan tersebut berisiko membuat perusahaan asing lain enggan untuk meningkatkan investasi dan produksi mereka di AS.

    John Murphy, dari komisi perdagangan internasional Kamar Dagang AS mengatakan dalam sebuah pernyataan Jepang adalah sumber investasi asing langsung terbesar di AS, dan Kamar Dagang mengatakan bahwa negara itu mendukung hampir 1 juta pekerjaan di AS. “[Kebijakan proteksionisme ini] dapat memiliki efek yang mengerikan pada investasi internasional di Amerika,” katanya.

    Komite Investasi Asing di Amerika Serikat, panel rahasia yang meneliti proposal oleh entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti di AS, tidak dapat mencapai konsensus tentang penjualan tersebut tahun lalu. Komite tersebut, yang dikenal sebagai Cfius, menyerahkan keputusan akhir ke Gedung Putih.

    Kekhawatirannya adalah bahwa Nippon Steel mungkin tidak dapat memenuhi janji untuk mempertahankan produksi pada kapasitas di AS, adanya potensi tekanan pada perusahaan dari pemerintah Jepang untuk berproduksi di dalam negeri mereka, dan insentif ekonomi yang membuat perusahaan itu lebih memilih produksi baja di negara-negara dengan upah lebih rendah.

  • Wall Street Bangkit, Nasdaq Raup Cuan Paling Gede

    Wall Street Bangkit, Nasdaq Raup Cuan Paling Gede

    New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), menyusul data manufaktur yang lebih kuat dari perkiraan dan prospek ekonomi optimis yang dibagikan oleh Presiden Richmond Fed Tom Barkin.
     
    Mengutip Xinhua, Sabtu, 4 Januari 2025, indeks Dow Jones Industrial Average naik 339,86 poin, atau 0,80 persen, menjadi 42.732,13. Indeks S&P 500 naik 73,92 poin, atau 1,26 persen, menjadi 5.942,47. Indeks Nasdaq Composite naik 340,88 poin, atau 1,77 persen, menjadi 19.621,68.
     
    Semua sektor, dari 11 sektor utama S&P 500, berakhir di zona hijau, dengan sektor konsumen dan teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan masing-masing sebesar 2,42 persen dan 1,62 persen. Sektor material mencatat pertumbuhan terlemah, naik sebesar 0,03 persen.
    Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks manajer pembelian (PMI) manufakturnya meningkat menjadi 49,3 pada Desember 2024, angka tertinggi sejak Maret, naik dari 48,4 pada November, dengan produksi yang meningkat dan pesanan baru meningkat lebih lanjut.
     
    Saham teknologi mempelopori pemulihan pasar pada perdagangan Jumat, dengan Tesla melonjak 8,22 persen menyusul berita bahwa penjualannya di Tiongkok mencapai rekor tertinggi pada 2024. Laporan positif tersebut membantu membalikkan penurunan enam persen pada perdagangan Kamis, yang dipicu oleh penurunan tahunan pertama Tesla dalam penjualan global.
     
    Nvidia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap reli sektor teknologi, naik lebih dari empat persen setelah kinerja yang kuat pada hari sebelumnya. Raksasa semikonduktor ini terus diuntungkan oleh antusiasme investor terhadap kecerdasan buatan dan teknologi komputasi canggih.
     

     

    Imbal hasil obligasi AS-30 tahun naik 1,8 bps

    Sementara itu, saham US Steel turun 6,53 persen pada perdagangan Jumat setelah Presiden Joe Biden memblokir usulan akuisisi senilai USD14,9 miliar oleh Nippon Steel Jepang.
     
    Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 30 tahun naik 1,8 basis poin (bps) menjadi 4,815 persen, menandai level tertingginya sejak April 2023.
     
    Ini adalah kenaikan harian ketiga berturut-turut untuk imbal hasil obligasi bertenor 30 tahun dan kenaikan minggu keempat berturut-turut, yang mencerminkan penyesuaian berkelanjutan terhadap indikator ekonomi yang kuat.
     
    Meskipun terdapat beberapa ketidakpastian, pasar terus mencerna data ekonomi utama sambil mempersiapkan musim pendapatan perusahaan yang akan datang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)