Tag: Joe Biden

  • Jelang Akhir Jabatan, Biden Blokir Rencana Nippon Steel Akuisisi Raksasa Baja AS Rp241 Triliun – Halaman all

    Jelang Akhir Jabatan, Biden Blokir Rencana Nippon Steel Akuisisi Raksasa Baja AS Rp241 Triliun – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memblokir rencana perusahaan asal Jepang Nippon Steel untuk mengakuisisi atau membeli raksasa baja asal Pittsburgh, Pennsylvania, US Steel.

    Pembatalan akuisisi ini dilakukan Biden menjelang akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada 20 Januari 2025.

    Biden mengatakan akuisisi senilai 14,9 miliar dollar AS atau Rp 241,33 triliun (kurs Rp 16.200) yang diusulkan oleh Nippon Steel berisiko terhadap keamanan nasional Negeri Paman Sam itu, lantaran akuisisi itu menempatkan salah satu produsen baja terbesar di AS di bawah kendali asing.

    Sehingga pengambilalihan ini dinilai bisa menciptakan risiko terhadap rantai pasokan salah satu komoditas paling penting negara tersebut. Alasan tersebut yang membuat Biden menolak usulan rencana akuisisi tersebut.

    “Tindakan hari ini mencerminkan komitmen saya yang teguh untuk memanfaatkan semua kewenangan yang tersedia bagi saya sebagai Presiden untuk mempertahankan keamanan nasional AS,” kata Biden dikutip dari APNews.

    “Termasuk dengan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika terus memainkan peran utama di sektor-sektor yang penting bagi keamanan nasional kita,” imbuhnya.

    Sebelum memblokir upaya akuisisi tersebut, Presiden Biden telah mengutus tim untuk melakukan peninjauan selama berbulan-bulan atas kesepakatan tersebut. Peninjauan ini dilakukan langsung oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat.

    Biden sejauh ini tak merinci bagaimana kesepakatan tersebut akan membahayakan keamanan nasional. Namun keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari serikat pekerja United Steelworkers yang mendukung Biden pada saat pemilu.

    Presiden United Steelworkers International David McCall mengatakan Nippon Steel sebagai ‘penipu perdagangan’ yang selama beberapa dekade berupaya merusak industri dalam negeri AS dengan ‘membuang’ produknya ke pasar Negeri Paman Sam.

    “Ini jelas merupakan keputusan politik yang telah lama dipikirkan oleh Presiden Biden. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa ia akan melindungi pekerja Amerika, khususnya di sektor baja,” kata Direktur RealEcon Initiative di Council on Foreign Relations, Matthew Goodman.

    “Ini adalah sektor penting, dan menjadi sasaran praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi sulit untuk benar-benar memahami logika keamanan nasional di balik pemblokiran transaksi ini,” sambungnya.

    Hubungan Jepang dan AS Terancam

    Merespon putusan Joe Biden, Nippon Steel dengan tegas menyampaikan kekecewaan mereka. Perusahaan baja kondang asal Jepang itu menyebut keputusan Biden bermuatan politis.

    Mereka tak segan menempuh jalur hukum karena tuduhan yang dilontarkan Biden dan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) dinilai tidak kredibel dan berdasar. Padahal Nippon telah membayar premi untuk jaminan kesepakatan dan sejumlah konsesi termasuk langkah terakhir untuk memberi hak veto ke pemerintah AS.

    “Pernyataan dan perintah presiden tidak memberikan bukti kredibel apapun terkait masalah keamanan nasional, sehingga memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik,” demikian pernyataan Nippon Steel.

    Imbas keputusan itu, ada kekhawatiran kuat dari kalangan ekonomi Jepang dan AS, dan terutama dari industri Jepang mengenai kemungkinan renggangnya hubungan kedua negara itu yang berpotensi mempengaruhi investasi masa depan antara Jepang dan AS.

    Keputusan Biden untuk memblokir penjualan tersebut menunjukkan bahwa bahkan sekutu setia seperti Jepang pun tidak kebal terhadap gelombang proteksionisme yang meningkat di AS.

  • Menlu AS Singgah di Korsel yang Dilanda Krisis Politik

    Menlu AS Singgah di Korsel yang Dilanda Krisis Politik

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tiba di Korea Selatan (Korsel) di tengah krisis politik setelah Presiden Yoon Sun Yeol secara singkat mengumumkan darurat militer. Blinken akan bertemu pejabat Korsel dalam kunjungan.

    Seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), diplomat tertinggi AS tersebut memulai apa yang kemungkinan akan menjadi perjalanan terakhirnya sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump, dengan pemberhentian juga dijadwalkan di Jepang dan Prancis.

    Blinken akan bertemu dengan mitranya Cho Tae-yul, hari yang sama dengan berakhirnya surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang ditangguhkan jabatannya usai gagal menerapkan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

    Blinken menyoroti upaya Presiden Joe Biden untuk membangun aliansi dan setelah itu akan menuju Tokyo, sehingga penting di mata para penasihatnya untuk tidak mengabaikan Korea Selatan, yang memiliki hubungan yang tegang dan sering kali kompetitif dengan Jepang, yang juga menjadi rumah bagi ribuan tentara Amerika.

    Yoon pernah menjadi kesayangan pemerintahan Biden dengan langkah-langkah beraninya untuk mengakhiri ketegangan dengan Jepang dan pandangannya terhadap peran yang lebih besar bagi Korea Selatan dalam isu-isu global.

    Yoon bergabung dengan Biden untuk pertemuan puncak tiga arah yang bersejarah dengan perdana menteri Jepang dan–beberapa bulan sebelum mengumumkan darurat militer–dipilih untuk memimpin pertemuan puncak demokrasi global, sebuah inisiatif penting bagi pemerintahan AS yang akan berakhir.

    Blinken mungkin menghadapi beberapa kritik dari pihak kiri Korea Selatan selama kunjungan tersebut tetapi seharusnya dapat mengatasi krisis politik, kata Sydney Seiler, mantan perwira intelijen AS yang berfokus pada Korea yang sekarang berada di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Blinken memiliki profil yang cukup tinggi untuk berada di atas keributan, dan dapat tetap fokus pada tantangan seperti Tiongkok dan Korea Utara, katanya.

    Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri tidak secara langsung menyebutkan krisis politik tersebut tetapi mengatakan Blinken akan berusaha untuk menjaga kerja sama trilateral dengan Jepang, yang mencakup peningkatan pembagian intelijen tentang Korea Utara.

    (rfs/rfs)

  • Jelang Lengser, Biden Berniat Jual Senjata ke Israel Rp 129,6 T

    Jelang Lengser, Biden Berniat Jual Senjata ke Israel Rp 129,6 T

    Jakarta

    Jelang purna tugas sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dikabarkan hendak menjual senjata senilai US$ 8 miliar atau sekitar Rp 129.603.200.000.000 (asumsi kurs Rp 16.200) ke Israel.

    Mengutip laporan dari Reuters, usul tersebut Biden dalam kongres kepada dua pejabat AS. Laporan tersebut juga menyebut Washington mempertahankan dukungannya kepada sekutunya yang tengah berperang dengan menewaskan puluhan ribu orang.

    Adapun kesepakatan itu memerlukan persetujuan dari Parlemen AS, Komite Senat, dan mencakup amunisi untuk jet tempur dan helikopter serang serta peluru artileri. Paket itu juga mencakup bom berdiameter kecil dan hulu ledak, menurut sumber Reuters.

    Paket tersebut mencakup rudal udara-ke-udara AIM-120C-8 untuk mempertahankan diri dari pesawat tak berawak dan ancaman udara lainnya, peluru artileri 155 mm, rudal Hellfire AGM-114, bom, serta sistem pemandu lainnya senilai US$ 6,75 miliar.

    Kendati begitu, Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. permintaan komentar. Sementara itu, para pengunjuk rasa telah menuntut embargo senjata terhadap Israel selama berbulan-bulan , tetapi kebijakan AS sebagian besar tetap tidak berubah.

    Diketahui, pada bulan Agustus lalu AS menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai US$ 20 miliar kepada Israel. Pemerintahan Biden mengatakan, pihaknya membantu sekutunya mempertahankan diri dari kelompok militan yang didukung Iran seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman.

    Menghadapi kritik internasional, Washington telah mendukung Israel selama serangannya terhadap Gaza yang telah menyebabkan hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan memperpanjang krisis kelaparan yang menyebabkan tuduhan genosida yang kemudian dibantah Israel.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan jumlah korban tewas lebih dari 45.000 orang, dan banyak tambahan yang dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan.

    Upaya diplomatik sejauh ini diketahui gagal untuk mengakhiri perang Israel yang telah berlangsung selama 15 bulan di Gaza yang dipicu oleh serangan pada 7 Oktober 2023 oleh militan Hamas Palestina di Israel yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 250 orang disandera.

    Untuk diketahui, Biden dari Partai Demokrat akan meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari. Pada saat yang sama, Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, akan menggantikan Biden.

    (rrd/rrd)

  • Apa Itu Doktrin Nuklir Baru Putin? Jalan Menuju Perang Dunia ke-3

    Apa Itu Doktrin Nuklir Baru Putin? Jalan Menuju Perang Dunia ke-3

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia secara resmi mengesahkan doktrin nuklir baru yang disebut sebagai Dasar-dasar Kebijakan Negara di Bidang Pencegahan Nuklir, Selasa (19/11/2024).

    Doktrin yang tertulis sepanjang empat halaman ini menguraikan kondisi dan ancaman yang dapat memicu penggunaan senjata nuklir oleh Rusia.

    Hal ini terjadi di tengah perang yang masih berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, dengan fokus utama Moskow untuk merebut secara penuh wilayah Donbass dan Krimea.

    “Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu, atau sekutunya Belarusia, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka,” kata doktrin baru tersebut, yang diteken Presiden Vladimir Putin.

    “Agresi terhadap Federasi Rusia dan (atau) sekutunya oleh negara non-nuklir mana pun dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dianggap sebagai serangan gabungan mereka,” tambah pernyataan itu.

    Ditambahkan pula bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam skenario berikut:

    1. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia atau sekutunya.

    2. Jika senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya menyerang wilayah Rusia atau sekutunya, atau digunakan untuk menyerang unit atau fasilitas militer Rusia di luar negeri.

    3. Jika dampak musuh pada pemerintah atau fasilitas militer Rusia yang sangat penting dapat melemahkan kemampuan serangan nuklir balasan.

    4. Jika agresi terhadap Rusia atau Belarus yang melibatkan senjata konvensional menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka.

    5. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang lepas landas atau peluncuran pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, pesawat nirawak, kendaraan terbang hipersonik atau lainnya dan penyeberangannya ke perbatasan Rusia.

    Ancaman langsung pada Amerika Serikat (AS)?

    Hal ini sendiri ditekan setelah Presiden AS Joe Biden mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington ke Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia. Secara teknis, rudal yang diizinkan untuk dipakai menyerang Rusia adalah Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATACMS. Rudal ini dapat menempuh jarak sekitar 190 mil.

    Putin mengatakan pada 12 September bahwa persetujuan Barat untuk langkah tersebut akan berarti keterlibatan langsung negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Ini dikarenakan infrastruktur dan personel militer NATO harus dilibatkan dalam penargetan dan penembakan rudal.

    “Pencegahan nuklir ditujukan untuk memastikan bahwa musuh potensial memahami keniscayaan pembalasan jika terjadi agresi terhadap Federasi Rusia dan/atau sekutunya,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

    Bersama-sama, Rusia dan AS mengendalikan 88% hulu ledak nuklir dunia. Putin adalah pengambil keputusan utama Rusia terkait penggunaan persenjataan nuklir Rusia.

    Perubahan dalam doktrin tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan bukan suatu kebetulan bahwa pengumuman versi baru pada hari Selasa diikuti oleh keputusan Washington selama dua hari untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh tersebut untuk menyerang target di Rusia.

    Selama berbulan-bulan, Presiden AS Joe Biden telah mempertimbangkan risiko eskalasi semacam itu.

    Meski begitu, peneliti senior di lembaga pemikir pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute di Inggris, Jack Watling, mengatakan penggunaan rudal jarak jauh Barat ke wilayah Rusia ‘tentu saja tidak akan’ memicu respons nuklir Moskow seperti yang ditakutkan sebagian pihak di Barat.

    “Namun Rusia dapat meningkatkan berbagai cara untuk mengenakan biaya kepada Barat, mulai dari sabotase bawah laut hingga penggunaan proksi untuk mengganggu perdagangan di Bab Al Mandab selat di lepas Laut Merah tempat serangan terhadap pengiriman barang dikaitkan dengan pemberontak Houthi Yaman,” ujarnya kepada AP.

    Di sisi lain, peneliti Carnegie Russia and Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, mencatat bahwa situasi saat ini memberi Putin godaan besar untuk melakukan eskalasi dan menandai ‘titik kritis yang sangat berbahaya’.

    “Putin mungkin ingin memberi Barat dua pilihan yang sulit: ‘Apakah Anda menginginkan perang nuklir? Anda akan mendapatkannya,’ atau ‘Mari kita akhiri perang ini sesuai dengan ketentuan Rusia,’” tulisnya di X.

    (pgr/pgr)

  • Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluh soal bendera negara akan dikibarkan setengah tiang di hari pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

    Mengutip AFP, pengibaran bendera setengah tiang tersebut untuk menandai suasana berkabung atas meninggalnya mantan Presiden AS Jimmy Carter pada 29 Desember 2024.

    Keluhan panjang itu ia sampaikan dalam unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, pada Jumat waktu setempat. Ia menyindir Partai Demokrat yang merupakan oposisi akan sangat senang lantaran bendera AS dikibarkan dalam posisi berkabung saat dirinya dilantik.

    “Partai Demokrat sangat gembira tentang kemungkinan bendera Amerika kita yang megah akan dikibarkan setengah tiang selama pelantikan saya,” tulis Trump.

    “Mereka pikir ini sangat hebat, dan sangat senang karenanya. Pada kenyataannya, mereka tidak mencintai negara kita, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri,” imbuh Trump.

    Trump mengatakan ini akan menjadi peristiwa perdana bendera AS dikibarkan setengah tiang saat pelantikan presiden.

    “Tidak seorang pun ingin melihat ini. Dan tidak ada warga Amerika yang senang karenanya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya,” pungkasnya.

    Meski begitu, Trump mengumumkan akan menghadiri upacara peringatan Jimmy Carter di Washington pada 9 Januari.

    Di sisi lain, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih tidak berencana untuk mempertimbangkan kembali keputusan soal pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari masa berkabung sejak 29 Desember 2024.

    Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden memerintahkan bendera diturunkan setengah tiang selama 30 hari sejak hari kematian Carter, sebagaimana kebiasaan ketika seorang presiden AS meninggal.

    (pta/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • China Siap Hambat Industri Mobil Listrik AS Jelang Pelantikan Trump

    China Siap Hambat Industri Mobil Listrik AS Jelang Pelantikan Trump

    Jakarta, CNN Indonesia

    Jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025, China menyiapkan ‘kado’ spesial bagi Amerika Serikat (AS) berupa rencana pembatasan baru terhadap industri kendaraan listrik (EV) Washington.

    Mengutip CNN, Sabtu (5/1), rencana tersebut juga mencakup teknologi katoda baterai yang akan dimasukkan dalam daftar ekspor yang dikendalikan. Selain itu juga pembatasan teknologi yang terkait dengan produksi lithium dan gallium.

    Jika disetujui, tambahan pembatasan ini akan menjadi babak baru perang dagang AS dan China yang telah berlangsung sejak periode pertama Trump menjabat sebagai pemimpin negara Negeri Paman Sam.

    “Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa China menerapkan langkah-langkah pengendalian ekspor yang adil, wajar, dan tidak diskriminatif,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menanggapi usulan tersebut dalam konferensi pers Jumat lalu.

    Usulan ini muncul sebulan setelah China melarang penjualan sejumlah material penting, seperti gallium, germanium, dan antimoni, yang digunakan untuk produksi semikonduktor dan teknologi lainnya, sebagai tanggapan atas pembatasan ekspor semikonduktor buatan AS yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.

    Menurut Liz Lee, Direktur Riset di Counterpoint Research, usulan tersebut bisa jadi merupakan strategi pemanfaatan sumber daya untuk memperoleh chip tawar-menawar menjelang masa jabatan kedua Trump.

    Apabila diterapkan, larangan atau pembatasan ini dapat memperkuat dominasi China dalam ekosistem baterai, khususnya untuk memperkuat rantai pasokan baterai EV-nya.

    “Ini bisa jadi masalah besar bagi produsen lithium Barat yang ingin menggunakan teknologi China untuk memproduksi lithium, yang merupakan bahan inti untuk katoda baterai,” katanya.

    China memang memimpin industri global untuk material seperti gallium, logam lunak yang biasa digunakan untuk membuat senyawa yang digunakan dalam chip frekuensi radio untuk ponsel dan komunikasi satelit, serta lithium, yang digunakan dalam baterai berbagai perangkat mulai dari ponsel hingga EV.

    (ldy/agt)

  • Israel Beri Isyarat Bakal Pangkas Bantuan Pangan yang Masuk ke Gaza Usai Pelantikan Presiden Baru AS – Halaman all

    Israel Beri Isyarat Bakal Pangkas Bantuan Pangan yang Masuk ke Gaza Usai Pelantikan Presiden Baru AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel dibawah pimpinan Benyamin Netanyahu kembali memberikan isyarat pemangkasan bantuan pangan yang masuk ke jalur Gaza.

    Kabar ini mencuat setelah seorang sumber politik Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media lokal Channel 12 tersebut terkait rencana pemangkasan jumlah bantuan ke Gaza.

    “Kami meragukan bahwa jumlah bantuan yang saat ini diizinkan masuk ke Gaza akan tetap sama di bawah pemerintahan Trump,” jelas sumber politik Israel, sebagaimana dikutip dari Anadolu.

    Tak dijelaskan secara rinci berapa banyak bantuan yang akan dipangkas. Namun Channel 12 melaporkan tingkat bantuan saat ini yang telah dipertahankan selama pemerintahan Presiden Joe Biden akan berubah setelah pelantikan Presiden terpilih AS Donald pada 20 Januari mendatang.

    Pengetatan ini dilakukan lantaran Israel menaruh kecurigaan bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza telah disalahgunakan oleh Hamas untuk membangun kembali kemampuannya.

    Sebagai tanggapan atas munculnya isu ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz baru-baru ini membentuk subkomite untuk membahas “pemberhentian kekuasaan pemerintahan Hamas” di Gaza.

    Sejak perang dimulai, Israel telah memberlakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap penyeberangan ke Gaza.

    Tak tanggung-tanggung mereka juga turut memblokir akses masuk barang-barang penting dan membatasi bantuan kemanusiaan, memperburuk situasi yang sudah kritis.

    Tank Israel Tembaki Konvoi Bantuan

    Terpisah, pada September tahun lalu Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut, tank-tank Israel telah menembaki sebuah konvoi bantuan di Gaza utara.

    Menurut Tedros, konvoi bantuan yang dipimpin oleh WHO itu padahal sudah mendapat izin untuk melakukan perjalanan melintasi pos pemeriksaan dari Gaza utara.

    Namun ketika mendekati pos pemeriksaan, Israel mulai menembaki truk-truk bantuan tersebut, bahkan kendaraan konvoi yang berisi bantuan itu turut ditabrak oleh sebuah buldoser. 

    Imbas serangan itu lima karyawan perusahaan transportasi yang bekerja dengan kelompok bantuan berbasis di AS yang mengorganisasinya dilaporkan tewas, The Guardian melaporkan.

    “Dalam perjalanan kembali dari misi ke Gaza utara, konvoi bertemu dengan dua tank Israel. Tembakan dilepaskan dari tank-tank di dekat konvoi. Untungnya tidak ada yang terluka,” katanya Tedros di X.

    “Ini tidak dapat diterima,” tambahnya.

    ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Pimpinan Israel

    Merespon kejahatan perang yang terus dilakukan Israel pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pimpinan Israel.

    Adapun penangkapan itu ditujukan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

    Serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lain bersama pihak lain yang terkait.

    Rilisnya surat perintah penangkapan tersebut menjadikan Netanyahu, Gallant dan Deif sebagai tersangka yang diburu secara internasional. 

    Imbasnya pergerakan PM Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant semakin terbatas.

    Lantaran ICC sekarang secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu karena salah satu dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut akan diwajibkan untuk menangkapnya di wilayah mereka.

    Selain itu surat penangkapan Netanyahu juga memberikan dampak luas, seperti melemahkan legitimasi kampanye Israel di Gaza. Kemudian merusak hubungan antara Tel Aviv dan sekutunya.

    (Tribunnews.com/ Namira Yunia)

  • Israel Bombardir Gaza 24 Jam, Gencatan Senjata Tak Ngaruh

    Israel Bombardir Gaza 24 Jam, Gencatan Senjata Tak Ngaruh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan militer Israel di Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 70 orang selama 24 jam terakhir. Petugas medis Palestina melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan di Gaza kini menjadi 70 orang, saat para mediator meluncurkan gencatan senjata baru di Qatar, Sabtu (4/1/2025).

    Melansir Reuters, para mediator meluncurkan upaya gencatan senjata baru untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 bulan.

    Warga dan petugas medis mengatakan sedikitnya 17 orang berada di rumah keluarga Al-Ghoula saat serangan udara terjadi dini hari, yang menghancurkan bangunan tersebut.

    “Sekitar pukul 2 pagi kami terbangun oleh suara ledakan besar,” kata Ahmed Ayyan, seorang tetangga, seraya menambahkan bahwa 14 atau 15 orang telah tinggal di rumah tersebut.

    “Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, mereka semua warga sipil, tidak ada seorang pun di sana yang menembakkan rudal, atau dari pihak perlawanan,” kata Ayyan kepada Reuters.

    Orang-orang menyisir puing-puing untuk mencari kemungkinan korban selamat yang terjebak di bawah puing-puing. Petugas medis mengatakan beberapa anak termasuk di antara mereka yang tewas. Beberapa api dan jejak asap terus mengepul dari perabotan yang terbakar di reruntuhan beberapa jam setelah serangan.

    Sayangnya, belum ada komentar langsung dari pihak militer Israel mengenai insiden tersebut.

    Selain itu, ada pula serangan lain terhadap sebuah rumah di Kota Gaza yang menewaskan lima orang pada Sabtu malam (4/1), kata Dinas Darurat Sipil Palestina. Menurutnya, ada 10 orang lainnya dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan.

    Militer Israel sebelumnya mengatakan pasukannya telah melanjutkan operasi mereka minggu ini di kota Beit Hanoun di tepi utara daerah kantong itu, tempat tentara telah beroperasi selama tiga bulan, dan telah menghancurkan kompleks militer yang telah digunakan oleh Hamas.

    Setidaknya enam warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel di Jabalia di utara dan dekat kota Deir Al-Balah, kata petugas medis.

    Kematian pada hari Sabtu membuat jumlah korban tewas menjadi 70 sejak Jumat, kata pejabat kesehatan Palestina.

    Gencatan Senjata Masih Berlangsung

    Dorongan baru sedang dilakukan untuk mencapai gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas serta memulangkan sandera Israel sebelum Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada tanggal 20 Januari.

    Mediator Israel dikirim untuk melanjutkan pembicaraan di Doha yang ditengahi oleh mediator Qatar dan Mesir, dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang membantu menengahi pembicaraan, mendesak Hamas pada hari Jumat untuk menyetujui kesepakatan.

    Hamas mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin, tetapi tidak jelas seberapa dekat kedua belah pihak.

    Kelompok bersenjata itu merilis sebuah video pada hari Sabtu yang memperlihatkan sandera Israel Liri Albag yang menurut media lokal adalah seorang tentara. Mereka mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak untuk mengamankan pembebasan para sandera.

    Dia mengatakan hidup mereka dalam bahaya karena aksi militer Israel di Gaza. Keluarga Albag mengatakan video itu telah mencabik-cabik.

    “Ini bukan putri dan saudara perempuan yang kita kenal. Tekanan psikologisnya yang parah terlihat jelas,” kata sebuah pernyataan keluarga, menyerukan kepada pemerintah Israel dan para pemimpin dunia untuk tidak melewatkan kesempatan untuk membawa kembali semua sandera yang tersisa hidup-hidup.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam menanggapi video itu bahwa Israel terus bekerja tanpa lelah untuk membawa pulang para sandera. “Siapa pun yang berani menyakiti sandera kami akan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka,” katanya.

    Israel melancarkan serangannya ke Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, di mana militan menyerbu komunitas perbatasan dari Gaza, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.

    Kampanye militernya, dengan tujuan yang dinyatakan untuk membasmi Hamas, telah meratakan sebagian besar wilayah kantong itu, mengusir sebagian besar orang dari rumah mereka, dan telah menewaskan 45.717 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza.

    (fab/fab)

  • Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Salah satu pemain bola terbaik sepanjang masa, Lionel Messi, menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom atau Medali Kebebasan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada Sabtu (4/1) waktu setempat.

    Nama Messi masuk dalam daftar 19 nama penerima penghargaan sipil tertinggi di AS itu, bersama sejumlah nama dari berbagai kelompok mulai dari selebriti, musisi, aktor, bintang olahraga, hingga diplomat.

    Presiden AS yang pada 20 Januari 2025 akan mengakhiri masa jabatannya itu akan memberikan penghargaan kepada penyanyi dan aktivis Bono, legenda basket Earvin “Magic” Johnson, editor mode kawakan Anna Wintour, aktor Denzel Washington dan Michael J. Fox, serta perancang busana Ralph Lauren.

    “Para penerima penghargaan adalah pemimpin hebat karena mereka adalah orang baik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara mereka dan dunia,” ujar bunyi pernyataan Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP.

    Presidential Medal of Freedom adalah penghargaan sipil tertinggi yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, setara dengan Congressional Gold Medal. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang dinilai telah berjasa secara khusus kepada keamanan atau kepentingan nasional Amerika Serikat, perdamaian dunia, hingga kebudayaan.

    Beberapa nama lain yang mendapat penghargaan koki Jose Andres, pendiri LSM World Central Kitchen, dan peneliti dan aktivis lingkungan Jane Goodall.

    Meski begitu, beberapa nama lain yang menerima penghargaan dinilai bersifat lebih politis. Mereka adalah miliarder sayap kiri George Soros dan Hillary Clinton, mantan ibu negara, senator, dan menteri luar negeri AS yang kalah dari Donald Trump pada Pilpres AS 2016.

    “Soros mendapat penghargaan karena ia telah mendukung organisasi dan proyek di seluruh dunia yang memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, dan keadilan sosial,” menurut pernyataan Gedung Putih.

    Sementara itu, Clinton dinilai telah mencetak sejarah dan termasuk menjadi wanita pertama yang dicalonkan oleh partai besar untuk pemilihan presiden AS.

    Biden juga memberikan Presidential Medal of Freedom secara anumerta kepada mendiang Robert Francis Kennedy, yang lebih dikenal sebagai “Bobby” Kennedy.

    RFK menjabat sebagai jaksa agung AS saat saudaranya John F. Kennedy menjadi presiden, dan dibunuh pada 1968 saat berkampanye untuk mendapatkan nominasi presiden dari Partai Demokrat.

    “Warisannya terus menginspirasi mereka yang berkomitmen pada keadilan, kesetaraan, dan pelayanan publik,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    (thr/vws)

  • Joe Biden Bakal Pasok Senjata Senilai Rp129,5 Triliun Buat Israel

    Joe Biden Bakal Pasok Senjata Senilai Rp129,5 Triliun Buat Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang rencana penjualan senjata senilai US$8 miliar (setara Rp129,5 triliun) kepada Israel untuk membantu agresi ke wilayah Gaza.

    Salah seorang sumber yang mengetahui hal tersebut mengungkap bahwa rencana penjualan senjata itu untuk mendukung rencana jangka panjang Israel.

    “Departemen Pertahanan secara informal telah memberi tahu Kongres mengenai rencana penjualan amunisi senilai US$8 miliar untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel dengan memasok kembali persediaan amunisi penting dan kemampuan pertahanan udara,” ujar sumber tersebut, Sabtu (4/1), mengutip AFP.

    Departemen Luar Negeri AS mengirimkan pemberitahuan informal mengenai penjualan tersebut kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Jumat, hari pertama Kongres yang baru dan hanya beberapa minggu sebelum pemerintahan Biden meninggalkan jabatannya.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tahun lalu menuduh pemerintahan Biden menahan penjualan senjata ke Israel. Kendati begitu, utusan Biden menyebut bahwa klaim tersebut “tidak bermutu” dan “yang lebih penting lagi, sama sekali tidak benar.”

    Israel terus menghadapi tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas pelanggaran hukum internasional, termasuk dalam penggunaan senjata AS. Pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa “masuk akal untuk menilai” bahwa senjata AS telah digunakan oleh pasukan Israel di Gaza dengan cara-cara yang “tidak sesuai” dengan hukum kemanusiaan internasional, namun tidak secara resmi mengatakan bahwa Israel telah melanggar hukum tersebut.

    Melansir CNN, penjualan yang diusulkan mencakup rudal AIM-120C-8 AMRAAM yang akan digunakan untuk melawan ancaman dari udara, termasuk pesawat tak berawak. Ini juga mencakup peluru artileri; rudal Hellfire AGM-114; Bom Diameter Kecil (SDB); perangkat ekor JDAM; hulu ledak seberat 500 pon; dan sekering bom FMU-152A/B.

    Pejabat AS itu mengatakan bahwa penjualan yang diusulkan itu dimaksudkan “untuk mendukung keamanan jangka panjang Israel dengan memasok kembali persediaan amunisi penting dan kemampuan pertahanan udara.”

    “Presiden telah menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela warga negaranya, sesuai dengan hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan untuk menghalangi agresi dari Iran dan organisasi-organisasi proksi,” kata mereka.

    “Kami akan terus menyediakan kemampuan yang diperlukan untuk pertahanan Israel,” lanjutnya.

    Pejabat itu juga mencatat bahwa beberapa produksi dan pengiriman amunisi dapat dipenuhi melalui stok AS saat ini, tetapi “sebagian besar akan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun hingga beberapa tahun untuk dikirim.”

    Proses pemberitahuan informal adalah praktik umum di mana komite kongres yang relevan – dalam hal ini Hubungan Luar Negeri DPR dan Hubungan Luar Negeri Senat – mendapatkan informasi tentang penjualan yang direncanakan, yang memungkinkan pimpinan komite untuk menyampaikan keprihatinan, memberikan masukan, atau melakukan penangguhan.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]