Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel? – Halaman all

    Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel? – Halaman all

    Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel?

     

    TRIBUNNEWS.COM – Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan memindahkan ibu kotanya, Teheran, ke selatan negara tersebut di wilayah Makran dekat Teluk Oman.

    Rencana Iran untuk memindahkan ibu kotanya dari Teheran ke wilayah selatan negara itu, diungkapkan juru bicara pemerintah, Selasa (7/1/2025).

    “Ibu kota baru itu pasti akan berada di selatan, di wilayah Makran, dan saat ini kami sedang mengusahakannya,” kata juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Menurut Mohajerani, dua komite telah dibentuk untuk menilai kelayakan pemindahan tersebut.

    Alasan Kepadatan dan Masalah Lingkungan

    Ia menekankan bahwa meskipun pemindahan ibu kota bukanlah masalah yang mendesak, penting bagi para ahli untuk memeriksa masalah tersebut secara menyeluruh, mengingat kepadatan penduduk Teheran yang tinggi dan tantangan lingkungan yang dihadapi kota tersebut.

    Warga Teheran saat ini tengah menghadapi pemadaman listrik dan krisis air.

    Juru bicara pemerintah mencatat bahwa, meskipun pemerintah berupaya mengatasi masalah Teheran, pemerintah juga tengah menjajaki cara untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah lain negara tersebut.

    Media Iran melaporkan kalau wacana tentang pemindahan ibu kota telah berlangsung secara berkala sejak Revolusi tahun 1979, tetapi dibatalkan karena kendala ekonomi dan tantangan logistik.

    Isu tersebut muncul kembali selama masa kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad, didorong oleh kekhawatiran atas gempa bumi di Teheran.

    Mantan presiden Hassan Rouhani juga mengangkat topik tersebut, dan sekarang sedang dibahas oleh pemerintahan saat ini di bawah Presiden Masoud Pezeshkian.

    Sistem pertahanan udara Iran (Kantor Berita Tasnim)

    Persiapan Perang Besar Lawan Israel?

    Lebih spesifik, Iran dilaporkan saat ini tengah berupaya membangun ibu kota barunya di wilayah Makran, yang terletak di provinsi Sistan dan Baluchestan, di sepanjang pantai selatannya dekat Teluk Oman.

    Para pejabat berpendapat bahwa langkah tersebut memiliki manfaat strategis dan ekonomi, karena wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat perdagangan dan maritim, yang meningkatkan kemampuan perdagangan Iran sekaligus mengurangi beban Teheran.

    Desas-desus yang tidak terkonfirmasi, rencana pemindahan ibu kota Iran ini juga terkait konflik besar dengan Israel.

    Teheran, sebagai ibu kota dan simbol negara, rentan terhadap serangan Tel Aviv.

    Pemindahan ibu kota ke Selatan yang lebih jauh dari jangkauan Israel, menjadi alasan strategis-teknis dalam persiapan Iran menghadapi perang besar-besaran.

    Namun, para penentang rencana tersebut khawatir tentang tingginya biaya dan kesulitan logistik yang terkait dengan pemindahan tersebut.

    Mereka memperingatkan bahwa pemindahan tersebut dapat menyebabkan ekonomi Teheran runtuh, dan kerusakannya mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki.

    Gelar Latihan Militer Besar-besaran

    Di tengah kesulitan ekonomi, toh Iran tetap menunjukkan niatnya untuk bersiap menghadapi potensi perang, khususnya terhadap Israel.

    Niat itu ditunjukkan oleh Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi (IRGC) Iran yang memulai program latihan militer berskala luas bekerja sama dengan tentara Iran di provinsi tengah Isfahan pada 7 Januari.

    Latihan ini diklaim bertujuan untuk mensimulasikan pertahanan situs nuklir utama dari ancaman udara, model serangan yang belakangan dipertontokan Israel ke teritorial Iran .

    IRGC mengumumkan bahwa pasukannya melakukan latihan yang meniru pertahanan situs nuklir utama Natanz terhadap ancaman udara.

    Tahap pertama latihan, yang dijuluki Eqtedar 1403, dimulai pada hari Selasa di dekat fasilitas nuklir Natanz. Latihan ini diperintahkan oleh Brigadir Jenderal Qader Rahimzadeh, komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatem al-Anbia Iran.

    Latihan tersebut difokuskan pada simulasi pertahanan situs nuklir dari beberapa “ancaman udara” saat berada dalam “kondisi peperangan elektronik,” menurut kantor berita Iran Press TV.

    Peristiwa ini terjadi setelah beberapa latihan militer lainnya di seluruh negeri. 

    Juru bicara Garda Revolusi Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini mengumumkan pada 6 Januari bahwa sekitar 30 latihan darat, udara, dan laut telah berlangsung di enam provinsi barat dan selatan Iran, seraya menambahkan bahwa latihan ini akan terus berlanjut hingga Maret. Naeini mengatakan latihan tersebut dirancang untuk melawan “ancaman baru.”

    Ancaman baru ini diduga merujuk pada ancaman Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Pasukan elite militer Iran, Korps Garda Revolusi (IRGC) menembakkan loitering munition di situs-situs sensitif termasuk fasilitas nuklir dalam latihan militer skala besar dengan skenario perang besar-besaran melawan musuh (Israel) (mna/tangkap layar)

    “Jumlah latihan hampir dua kali lipat tahun ini dibandingkan tahun lalu, sebagai respons terhadap lanskap ancaman yang terus berkembang. Latihan-latihan ini secara signifikan lebih luas cakupannya dan lebih canggih, yang menampilkan persenjataan baru dan perluasan partisipasi brigade yang terlibat dalam operasi realistis,” katanya kepada Financial Times (FT) dalam jumpa pers di ibu kota, Teheran. 

    Sebagai bagian dari program nasional ini, latihan militer terbesar akan dilaksanakan di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang dilalui oleh sepertiga pasokan minyak dunia. 

    IRGC mengumumkan pada tanggal 4 Januari bahwa mereka memulai latihan militer berskala besar – dijuluki ‘Nabi Besar 19’ – di provinsi Kermanshah barat, yang melibatkan berbagai unit khusus Iran dan cabang pasukan darat IRGC.

    Latihan tersebut dilakukan setelah muncul laporan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang akan segera lengser baru-baru ini membahas rencana serangan pendahuluan terhadap program nuklir Iran.

    Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memberi Biden sejumlah opsi untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika Teheran bergerak membangun senjata nuklir sebelum 20 Januari, menurut sumber yang dikutip Axios minggu lalu.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa diskusi tersebut berlangsung sekitar satu bulan lalu.

    “Biden dan tim keamanan nasionalnya membahas berbagai opsi dan skenario selama pertemuan tersebut,” kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa pertemuan tersebut “tidak didorong oleh informasi intelijen baru atau dimaksudkan untuk berakhir dengan keputusan ya atau tidak dari Biden.”

    Sebaliknya, pertemuan tersebut berfokus pada “perencanaan skenario yang bijaksana” tentang bagaimana Washington harus bereaksi jika Teheran memperkaya uranium hingga kemurnian 90 persen sebelum akhir bulan ini.

    Israel melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap lokasi militer Iran di provinsi Teheran, Khuzestan, dan Ilam pada dini hari tanggal 26 Oktober, menewaskan empat tentara Iran.

    Teheran melaporkan kerusakan terbatas pada beberapa lokasi dan sistem radar, sementara Israel menggambarkan serangan itu sebagai keberhasilan total. 

    Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ) pada awal November, serangan Israel mengakibatkan kerusakan parah pada lokasi rudal Iran dan membuat lokasi tersebut “terpapar serangan di masa mendatang.” 

    Tel Aviv menanggapi peluncuran ratusan rudal balistik Teheran ke Israel pada awal Oktober, yang menargetkan beberapa pangkalan militer Israel dan diumumkan sebagai tanggapan atas pembunuhan kepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh, sekretaris jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah, dan Deputi Operasi IRGC Jenderal Abbas Nilforoushan.

    Iran bersumpah akan melakukan pembalasan yang keras tetapi belum menanggapinya.

    Washington dan Tel Aviv telah memperingatkan Teheran tentang konsekuensi serius jika memutuskan untuk melancarkan serangan balasan – yang diperkirakan akan dilakukan dengan nama Operasi True Promise III. 

     

    (oln/ynet/tc/*)

     

  • Menlu AS Blinken Tegaskan Gencatan Senjata di Israel Hampir Terlaksana

    Menlu AS Blinken Tegaskan Gencatan Senjata di Israel Hampir Terlaksana

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan perkembangan terkait rencana gencatan senjata antara Israel dan Palestina di Gaza. Dia menegaskan gencatan senjata hampir terlaksana.

    “Di Timur Tengah, kita hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan,” kata Blinken kepada wartawan di Paris, dilansir AFP, Kamis (9/1/2025).

    Blinken berharap gencatan senjata bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, Blinken akan meninggalkan jabatannya sebagai Menlu AS pada 20 Januari mendatang.

    “Saya berharap kita dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang kita miliki,” kata dia

    Dia optimistis rencana gencatan senjata tersebut akan terlaksana sesuai dengan rencana Presiden AS Joe Biden.

    “Saya yakin ketika kita mencapai kesepakatan itu — dan kita akan mencapainya — hal itu akan didasarkan pada rencana yang diajukan Presiden Biden kepada dunia pada bulan Mei lalu,” ujarnya.

    (maa/maa)

  • Jika Hamas Belum Bebaskan Sandera Tanggal 20 Januari, Trump: Neraka Akan Berkobar di Timur Tengah – Halaman all

    Jika Hamas Belum Bebaskan Sandera Tanggal 20 Januari, Trump: Neraka Akan Berkobar di Timur Tengah – Halaman all

    TRIBUNENNEWS.COM – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam Hamas yang masih menyandera sejumlah warga Israel di Jalur Gaza.

    Trump mengatakan neraka bisa berkobar di Timur Tengah jika Hamas tak segera melepaskan sandera.

    “Jika mereka (para sandera) tidak kembali saat saya sudah menjabat (sebagai Presiden), semua neraka akan berkobar di Timur Tengah,” ujar Trump kepada wartawan di Mar-a-Lago hari Selasa, (7/1/2024), dikutip dari Al Awsat.

    “Dan itu tak akan bagis bagi Hamas, dan tegasnya itu tidak akan bagus bagi semua orang. Semua neraka akan berkobar. Saya tak perlu berkata-kata lagi, tetapi begitulah.”

    Dia tidak menyampaikan apa yang bakal dilakukannya jika sandera belum kembali saat dia menjabat.

    Trump sendiri akan kembali berkantor di Gedung Putih mulai tanggal 20 Januari nanti atau kurang dari dua minggu lagi.

    “Mereka (Hamas) seharusnya tak pernah mengambil mereka (sandera),” ucap Trump.

    “Seharusnya tidak ada serangan tanggal 7 Oktober. Orang-orang melupakan itu. Tetapi ada, dan banyak orang yang tewas.”

    Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump (The Guardian)

    Politikus kontroversial itu lalu mengundang Steve Witkoff untuk berbicara kepada wartawan. Witkoff ditunjuk sebagai utusan Trump untuk Timur Tengah.

    “Jadi, saya pikir kita membuat banyak kemajuan, dan saya tak ingin berkata terlalu banyak karena saya kira mereka menjalankan kerja mereka dengan sangat baik di Doha,” kata Witkoff.

    Witkoff baru saja tiba dari Doha, Qatar. Di sana delegasi Israel dan Hamas bergenosiasi tentang gencatan senjata.

    Dia mengklaim red lines atau batas-batas toleransi yang ditetapkan Trump telah mendorong adanya negosiasi di Doha.

    Witkoff menyebut Trump telah memberinya banyak kewenangan untuk berbicara atas nama dirinya.

    “Saya pikir mereka (para pemimpin Hamas) mendengarnya dengan keras dan jelas,” katanya.

    Sementara itu, mengenai negosiasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan menghentikan perang di Gaza hingga Hamas dihancurkan dan semua sandera dipulangkan.

    Di sisi lain, Hamas mengaku hanya akan membebaskan sandera yang tersisa jika Israel sepakat mengakhiri perang dan menarik semua pasukannya dari Gaza.

    “Pengalaman berunding dengan Israel telah membuktikan bahwa satu-satunya solusi untuk mewujudkan hak-hak rakyat kami ialah dengan melawan musuh dan memaksanya mundur,” kata Osama Hamdan, salah satu pemimpin senior Hamas.

    Dua Tentara Israel di pagar keamanan yang memisahkan wilayah pendudukan Israel dengan Jalur Gaza. (khaberni)

    Dalam konferensi pers di Aljazair hari Selasa, Hamas mengklaim Israel harus disalahkan karena merusak segala upaya untuk mencapai kesepakatan.

    “Sikap jelas kami dalam negosiasi ini adalah gencatan senjata, penarikan mundur Israel, pertukaran tahanan, dan pembangunan kembali Gaza tanpa syarat-syarat dari Israel,” ujarnya.

    Hamdan turut mengomentari ancaman dari Trump. “Saya pikir Presiden AS itu harus lebih banyak membuat pernyataan yang terkontrol dan diplomatis.”

    Adapun Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Israel Gila Gamliel pada hari yang sama menyebut Israel tak akan menarik diri dari Gaza hingga semua sandera dibebaskan.

    Selama berbulan-bulan Mesir dan Qatar telah menjadi juru penengah dalam perundungan antara Israel dan Hamas.

    Sementara itu, pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden telah melakukan upaya terakhir untuk mewujudkan gencatan senjata sebelum Biden lengser.

    Kabinet Netanyahu dituding ingin bunuh sandera

    Beberapa hari lalu seorang warga Israel yang disandera Hamas di Gaza mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan Netanyahu.

    Keluh kesahnya itu disampaikan lewat video yang diunggah sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, hari Sabtu, (4/1/2025).

    Dalam pernyataannya selama 3,5 menit, sandera berama Liri Albag itu mengklaim kabinet Netanyahu ingin membunuh para sandera.

    “Kalian ingin membunuh kami?” tanya Elbag dikutip dari IRNA.

    Albag berusia 19 tahun. Sebelumnya, dia menjadi tentara perempuan yang bertugas memantau perbatasan Israel-Gaza.

    Dia mengkritik pemerintah Israel. Menurutnya, pembebasan sandera di Gaza bukanlah prioritas kabinet maupun militer Israel.

    Albag juga khawatir dunia mulai melupakan para sandera. Kata dia, keberlangsungan hidup sandera tergantung pada penarikan pasukan Israel dan upaya IDF untuk menjangkau sandera.

    “Jika orang-orang terkasih kalian disandera, akankah perang masih berlanjut?” tanya Albag.

    Perempuan itu meragukan komitmen Israel untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

    Kemudian, dia menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Israel.

    “Lihatlah mata ayah saya dan beri tahu dia dan ibu saya bahwa mereka tak akan pernah memeluk anak perempuan mereka lagi,” katanya.

    “Anda tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Saya sadar bahwa kami hanya pion dalam permainan Anda.”

    Di samping itu, dia berpesan kepada orang-orang yang berada di dalam kabinet Netanyahu.

    “Kalian tidak akan menyelamatkan kami melalui operasi militer, kalian tahu tak akan bisa.”

    “Ini pencarian yang menjengkelkan, dan kami dibombardir setiap hari. Bagaimana bisa seseorang tinggal di suatu tempat yang kalian bombardir, tanpa tempat berlindung?”

    (Tribunnews.com/Febri)

  • Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekelompok pelaku industri teknologi mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan aturan di masa akhir jabatannya. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kontrol akses ke chip AI secara global.

    Mereka memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat membahayakan peran Amerika Serikat (AS) dalam industri kecerdasan buatan.

    Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Meta mengatakan bahwa peraturan tersebut akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan menyerahkan pasar global kepada para pesaing.

    Mengutip laporan Reuters, aturan tersebut berisi rencana Departemen Perdagangan untuk menyetujui ekspor chip AI global sekaligus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengaksesnya.

    Adapun tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan militer China.

    Dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, CEO ITI Jason Oxman mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden.

    “Terburu-buru menyelesaikan sebuah aturan yang penuh konsekuensi dan kompleks dapat menimbulkan konsekuensi buruk yang signifikan,” kata Oxman dalam surat tanggal 7 Januari, yang salinannya diperoleh Reuters.

    Meskipun kelompok tersebut menghargai komitmen terhadap keamanan nasional, surat itu mengatakan, potensi risiko terhadap kepemimpinan global AS di bidang AI adalah nyata dan harus ditanggapi dengan serius.

    Kelompok ini meminta agar kontrol semacam itu dikeluarkan sebagai undang-undang, bukan sebagai regulasi, mengingat implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Baik Departemen Perdagangan maupun Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (dem/dem)

  • VIDEO: Biden Blokir Akuisisi US Steel dengan Alasan Keamanan

    VIDEO: Biden Blokir Akuisisi US Steel dengan Alasan Keamanan

    Presiden Joe Biden akhirnya merealisasi janji saat kampanye pilpres dan resmi memblokir akuisisi perusahaan baja US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Langkah ini direspons positif serikat pekerja, tapi dipertanyakan kedua perusahaan bersangkutan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington, DC.

    Ringkasan

  • Joe Biden Membatalkan Hukuman Mati 37 Narapidana, tetapi 2 di Antaranya Menolak – Halaman all

    Joe Biden Membatalkan Hukuman Mati 37 Narapidana, tetapi 2 di Antaranya Menolak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua terpidana hukuman mati menolak menandatangani dokumen yang menawarkan keringanan hukuman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Keringanan tersebut mengubah hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tetapi tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, menurut laporan NBC News.

    Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman kepada 37 narapidana federal yang divonis hukuman mati.

    Langkah ini mendapatkan pujian dari para aktivis antihukuman mati.

    Namun, dua narapidana, Shannon Agofsky dan Len Davis, yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan AS di Terre Haute, Indiana, mengajukan mosi darurat untuk mencegah perubahan hukuman mereka.

    Mereka berpendapat bahwa mereka masih berupaya membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan percaya bahwa keringanan hukuman tersebut dapat menghalangi peluang mereka untuk menang dalam proses banding.

    Dalam kasus hukuman mati, proses banding seringkali diperiksa secara ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan karena beratnya konsekuensi hukuman.

    Meskipun banding tidak selalu meningkatkan peluang narapidana untuk dibebaskan, Agofsky menyatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk proses pengadilan yang lebih ketat.

    “Perubahan hukuman pada saat terdakwa masih menjalani proses hukum sama saja dengan mencabut haknya atas pengawasan lebih ketat,” demikian pernyataan dalam berkas yang diajukannya.

    “Hal ini menempatkan terdakwa dalam posisi yang sangat tidak adil dan dapat mengganggu proses banding yang sedang berlangsung.”

    Di sisi lain, Len Davis menyatakan dalam pengajuannya bahwa ia berharap dengan adanya hukuman mati, perhatian publik akan tertuju pada “pelanggaran besar” yang menurutnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

    Namun, sulit bagi dua narapidana tersebut untuk mendapatkan kembali hukuman mati mereka. 

    Putusan Mahkamah Agung tahun 1927 menyatakan bahwa presiden berhak memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan tanpa persetujuan terpidana.

    Shannon Agofsky (53) dihukum karena pembunuhan presiden bank Oklahoma, Dan Short, yang jasadnya ditemukan di sebuah danau pada tahun 1989.

    Jaksa federal mengatakan bahwa Shannon dan saudaranya, Joseph Agofsky, menculik dan membunuh Short, serta mencuri $71.000 dari bank tempat Short bekerja.

    Joseph Agofsky meninggal di penjara pada tahun 2013, setelah dijatuhi hukuman seumur hidup atas perampokan tersebut.

    Shannon Agofsky awalnya juga dijatuhi hukuman seumur hidup.

    Tetapi pada tahun 2001, ia membunuh narapidana lain di penjara Texas. 

    Juri merekomendasikan hukuman mati kepadanya pada 2004.

    Shannon Agofsky dihukum atas dua pembunuhan terpisah pada tahun 1989 dan 2004. (Change.org)

    Namun, Shannon Agofsky menyatakan bahwa ia masih berupaya membersihkan namanya dari kasus aslinya (Dan Short).

    “Terdakwa tidak pernah meminta keringanan hukuman. Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan keringanan hukuman,” bunyi berkas gugatannya.

    “Terdakwa tidak menginginkan keringanan hukuman dan menolak menandatangani dokumen yang terkait dengan keringanan tersebut.”

    Laura Agofsky, yang menikahi Shannon melalui telepon pada tahun 2019, mengatakan kepada NBC News bahwa pengacara suaminya menyarankan untuk meminta keringanan hukuman.

    Namun, Shannon menolak karena status hukuman matinya memberikan akses kepada penasihat hukum yang diperlukan untuk mengajukan banding.

    “Ia tidak ingin mati di penjara dengan stigma sebagai pembunuh berdarah dingin,” kata Laura kepada NBC News.

    Kasus Len Davis

    Len Davis, mantan polisi New Orleans, dihukum karena menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh seorang wanita yang mengajukan keluhan terhadapnya. (Handout)

    Len Davis adalah mantan polisi New Orleans yang dihukum karena pembunuhan warga sipil bernama Kim Groves (32) pada tahun 1994.

    Jaksa mengatakan bahwa Davis menyewa seorang pengedar narkoba untuk membunuh Groves.

    Groves diincar karena ia melaporkan perlakuan Davis yang memukuli seorang remaja yang disangka pelaku kejahatan.

    Hukuman mati Davis sempat dibatalkan, tetapi diberlakukan kembali pada tahun 2005 oleh pengadilan banding federal.

    Dalam pengajuan hukumnya, Davis, yang kini berusia 60 tahun, selalu menegaskan ketidakbersalahannya.

    Ia berpendapat bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atas pelanggaran hak sipil.

    (Tribunnews.com)

  • Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    Janet Yellen Kekhawatiran Aktivitas Siber “Berbahaya” oleh China

    JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengadakan pertemuan virtual pada Senin 6 Januari, dengan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng. Dalam pertemuan tersebut, Yellen menyampaikan kekhawatiran serius terkait aktivitas siber “berbahaya” yang dilakukan oleh aktor-aktor yang diduga disponsori oleh negara China, menurut pernyataan dari Departemen Keuangan AS.

    Departemen Keuangan AS sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah komputer mereka telah diretas oleh peretas asal China dalam insiden besar yang terjadi setelah pelanggaran keamanan di kontraktor BeyondTrust, sebuah perusahaan penyedia layanan keamanan siber.

    Serangkaian Serangan Siber

    Beberapa asisten kongres mengungkapkan bahwa belum ada jadwal yang ditetapkan untuk briefing terkait insiden tersebut. Ini merupakan salah satu dari rangkaian serangan siber terhadap badan pemerintah AS yang terus dikaitkan dengan aktor-aktor yang diduga disponsori oleh pemerintah China.

    Serangan ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Joe Biden untuk memperbaiki komunikasi dengan China dan mengelola hubungan kompetitif melalui pembentukan kelompok kerja ekonomi dan keuangan.

    “Menkeu Yellen menyampaikan kekhawatiran serius atas aktivitas siber berbahaya yang dilakukan oleh aktor-aktor yang disponsori oleh pemerintah Republik Rakyat China (RRC) dan dampaknya terhadap hubungan bilateral,” ujar pernyataan Departemen Keuangan AS. Pertemuan tersebut digambarkan sebagai diskusi yang terus terang, mendalam, dan konstruktif.

    Selain isu siber, kedua pejabat juga membahas perkembangan ekonomi di masing-masing negara serta meninjau kemajuan yang dicapai dalam pertemuan kelompok kerja. Yellen kembali menyoroti kekhawatirannya tentang praktik-praktik non-pasar dan kebijakan industri China, termasuk kapasitas industri yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa masalah ini akan terus berdampak negatif pada hubungan ekonomi bilateral AS-China jika tidak segera diatasi.

    Pesan serupa juga disampaikan Yellen saat bertemu dengan He Lifeng di Beijing pada April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Yellen mendesak China untuk mengendalikan kelebihan kapasitas industri sebelum Presiden Joe Biden mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan terhadap kendaraan listrik, baterai, produk surya, dan semikonduktor buatan China.

    Yellen juga menegaskan kembali “konsekuensi signifikan” yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan China jika mereka memberikan dukungan material terhadap perang Rusia di Ukraina.

    Dalam perkembangan lain, Departemen Pertahanan AS telah menambahkan perusahaan teknologi raksasa asal China, Tencent, ke dalam daftar perusahaan yang diduga membantu militer China.

    Ancaman Tarif Tinggi

    Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari, mengancam akan memberlakukan tarif tinggi pada impor asal China hingga lebih dari 60%, jauh lebih tinggi dari tarif yang diberlakukan pada masa jabatan pertamanya.

    Dengan isu-isu yang terus memanas, hubungan bilateral AS-China diperkirakan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

  • Chairman Perusahaan Raksasa Jepang Sebut Presiden AS Joe Biden Lakukan Intervensi Politik Ilegal – Halaman all

    Chairman Perusahaan Raksasa Jepang Sebut Presiden AS Joe Biden Lakukan Intervensi Politik Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Chairman perusahaan raksasa Jepang Nippon Steel, Hashimoto Eiji tegas menyatakan apa yang dilakukan Presiden AS Joe Biden menentang pengambil alihan US Steel oleh Nippon Steel adalah suatu intervensi politik yang ilegal dan yakin akan menang dalam pengadilan.

    Nippon  Steel telah mengajukan gugatan terhadap Presiden Biden dan lainnya yang berusaha untuk mencabut perintah larangan, mengklaim bahwa larangan Presiden Biden atas rencana akuisisi US Steel, pembuat baja utama Amerika, adalah intervensi politik ilegal. 

    “Kami tidak akan pernah menyerah, dan yang dilakukan Presiden AS Biden tersebut adalah hal yang ilegal dilakukannya,” tegas Hashimoto dalam jumpa pers Selasa (7/1/2025).

    Selain itu Hashimoto juga mengarah kepada perintah eksekutif  (Presiden Joe Biden) tanpa menerapkan prosedur peninjauan CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) dengan benar karena campur tangan politik ilegal Presiden Biden, “Hal  itu jelas  tidak dapat diterima sama sekali,” tegas Hashimoto.

    Selain itu, Presiden McCall dari USW dari kelompok pekerja AS,  United Steel Workers, dan Cleveland Cliffs, produsen pesaing, mengklaim bahwa Presiden Biden telah melakukan langkah intervensi secara ilegal.

    Mengenai rencana akuisisi, dia berkata, “Saya percaya bahwa itu akan berkontribusi untuk memperkuat keamanan nasional Amerika Serikat, jadi saya tidak akan pernah menyerah untuk menjalankan bisnis di Amerika Serikat, dan pandangan saya adalah bahwa tidak ada alasan untuk menyerah, dan ini adalah pandangan yang telah disepakati oleh Japan Steel dan US Steel,”  tegas Hashimoto lagi.

    Kedua pihak menurutnya tetap akan melakukan akuisisi dengan baik karena telah disepakati bersama.

    Di sisi lain, ketika ditanya tentang kemungkinan memenangkan kasus di pengadilan, Hashimoto hanya berkata, “Karena masih di masa depan, ini bukan waktunya untuk mengatakan berapa persentase probabilitas atau periode berapa nantinya.”

    Mengingat pemerintahan baru yang akan dibentuk di AS, Hashimoto mengatakan, “Jika kami memenangkan kasus ini, kami harus memulai dari awal karena ini adalah gugatan yang meminta kami untuk mengulang tinjauan CFIUS.

    Ini akan dilakukan oleh administrasi baru, anggota baru, dengan prosedur yang benar. Tentu saja, saya akan berusaha memberikan  pemahaman kepada mereka dengan menjelaskan konten ini kepada pemerintahan baru dan anggota baru bahwa konten ini akan berkontribusi kepada Amerika Serikat.

     Presiden terpilih Trump ingin membuat industri manufaktur lebih kuat lagi. Dia ingin memberi pekerja manufaktur kehidupan yang sejahtera dan masa depan yang cerah sekali lagi,

    “Hal ini jelas sejalan dengan tujuan dari kebijakan ini, dan saya yakin bahwa kami akan dapat memperoleh pemahaman dari mereka  menjelaskannya dengan benar,” tambahnya.

    Diskusi mengenai Nippon Steel juga dilakukan di wag Pencinta Jepang gratis email ke: tkyjepang@gmail.com (Tribunnews.com/Richard Susilo) 

  • AS Kirim 11 Tahanan Guantanamo ke Oman, Sisa 15 Orang

    AS Kirim 11 Tahanan Guantanamo ke Oman, Sisa 15 Orang

    Havana –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengurangi populasi tahanan di pusat penahanan Teluk Guantanamo di Kuba hingga hampir separuhnya. Otoritas AS telah mengirimkan 11 tahanan Guantanamo di antaranya ke Oman.

    Militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/1/2025), menyebut saat ini hanya tersisa 15 tahanan di Guantanamo usai pengiriman 11 tahanan ke Oman tersebut.

    Pengurangan jumlah tahanan Guantanamo ini dilakukan menyusul dorongan besar-besaran untuk menutup fasilitas itu oleh pemerintahan Biden pada hari-hari terakhir masa jabatannya.

    Pusat tahanan Guantanamo pertama kali dibuka pada 11 Januari 2002 oleh George W Bush yang menjabat Presiden AS saat itu. Pusat tahanan ini digunakan untuk menahan para tersangka terorisme dan “para kombatan musuh ilegal” selama “Perang Melawan Teror” AS setelah serangan 11 September 2011 di New York dan Washington DC.

    Menurut data Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Pusat Tahanan Teluk Guantanamo pernah menampung sebanyak 680 tahanan pada puncak masa penahanan tahun 2003 lalu.

    Pemindahan 11 tahanan Guantanamo, yang semuanya berasal dari Yaman, menjadikan tahanan yang ada di kompleks pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba kini menampung tahanan yang lebih sedikit dibandingkan ketika pusat tahanan itu dibuka dengan kedatangan para tahanan dari Afghanistan.

    “Amerika Serikat mengapresiasi kesediaan pemerintah Oman dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Teluk Guantanamo,” sebut militer AS dalam pernyataannya.

  • AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Terkait Flu Burung

    AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Terkait Flu Burung

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Amerika Serikat untuk pertama kalinya melaporkan kematian terkait kasus flu burung pada manusia pada Senin (6/1).

    Kasus itu terjadi di negara bagian Louisiana terhadap seorang pasien dengan riwayat medis lain berusia di atas 65 tahun.

    Departemen Kesehatan Louisiana menyatakan pasien tersebut telah dirawat di rumah sakit sejak pertengahan Desember akibat terserang flu burung.

    “Meskipun risiko terhadap masyarakat umum masih rendah, namun orang-orang yang berkontak dengan burung, unggas, maupun sapi punya risiko yang lebih tinggi,” demikian pernyataan otoritas, seperti dikutip AFP.

    Otoritas menyebut pasien tertular H5N1 setelah terpapar hewan-hewan ternak non-komersial di halaman belakang dan burung-burung liar.

    Sejauh ini belum ada temuan H5N1 menular dari orang ke orang.

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah menyatakan kasus H5N1 ini sebagai kasus serius pertama yang menginfeksi manusia.

    Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah federal menambahkan US$ 306 juta (sekitar Rp4,9 triliun) guna meningkatkan program pengawasan dan penelitian terhadap H5N1.

    Pemerintahan Presiden Joe Biden belakangan dilanda kritik terkait penanganan pemerintah terhadap virus H5N1.

    Jumlah kasus flu burung yang menular antara hewan dan manusia di AS telah meningkat dan membuat khawatir para ilmuwan. Para peneliti was-was virus ini bermutasi menjadi lebih menular dan memicu pandemi yang mematikan.

    “Meskipun risiko bagi manusia tetap rendah, kami selalu mempersiapkan skenario yang mungkin muncul,” kata Menteri Kesehatan Xavier Becerra dalam sebuah pernyataan.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]