Tag: Joe Biden

  • Pejabat Los Angeles Minta Trump Cek Kerusakan Akibat Kebakaran

    Pejabat Los Angeles Minta Trump Cek Kerusakan Akibat Kebakaran

    Jakarta

    Ketua Dewan Pengawas Daerah Los Angeles Kathryn Barger mengundang Presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengunjungi wilayah terdampak kebakaran. Hal itu agar Trump dapat melihat langsung kerusakan yang disebabkan oleh beberapa kebakaran hutan dahsyat sejak 7 Januari.

    Undangan tersebut muncul setelah Gubernur California Gavin Newsom mengundang Trump untuk meninjau kerusakan pada hari Jumat. Trump sebelumnya mengunjungi California pada tahun 2018 untuk melihat jumlah korban di Paradise yang disebabkan oleh kebakaran camp, kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah negara bagian tersebut.

    “Dengan menerima undangan ini, Bapak Presiden Terpilih, Anda akan bergabung dengan kami dalam mendukung warga negara kami dan berterima kasih kepada penanggap pertama yang heroik, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain,” kata Barger dalam surat terbuka yang diunggah di X, dilansir CNN, Minggu (12/1/2025).

    “Kami juga meminta Anda, sebagai Presiden kami, untuk berdiri bersama masyarakat Los Angeles County saat kami menetapkan arah untuk membangun kembali. Kehadiran Anda akan sangat terasa dan dihargai,” imbuhnya.

    Para pejabat telah mengonfirmasi sedikitnya 16 kematian akibat kebakaran yang terjadi Eaton, Hurst, Kenneth, dan Palisades yang sedang berlangsung menyebar ke lebih dari 38.000 hektar lahan. Namun, jumlah korban tewas secara keseluruhan masih belum jelas sebab banyak daerah masih belum dapat ditelusuri oleh petugas darurat.

    Presiden AS, Joe Biden, mengatakan pemerintah federal akan menanggung 100% biaya untuk tanggapan awal terhadap kebakaran tersebut. Ia juga telah mengesahkan program Bantuan Kebutuhan FEMA, yang mencakup tawaran hingga $770 kepada para korban kehancuran sebagai pembayaran di muka untuk barang-barang penting.

    Gedung Putih mengatakan Biden telah diberi pengarahan tentang “upaya untuk memadamkan” kebakaran hutan. Selain itu Biden juga telah berbicara melalui telepon dengan Pengawas Daerah Los Angeles Lindsey Horvath dan Pengawas Daerah Ventura Kelly Long dalam panggilan terpisah.

    Lihat Video: Los Angeles Dilahap Si Jago Merah, NASA: Kebakaran Sangat Kompleks

    (yld/idn)

  • Biden Sebut Kondisi Rusia Nelangsa, Ukraina Bisa Menang, Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin – Halaman all

    Biden Sebut Kondisi Rusia Nelangsa, Ukraina Bisa Menang, Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Jumat (10/1/2025), bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kondisi sulit menyusul sanksi sektor energi baru yang dijatuhkan oleh AS dan Inggris terhadap Moskow.

    Sanksi tersebut menargetkan perusahaan minyak besar Rusia Gazprom Neft dan Surgutneftegas, yang bersama-sama memproduksi lebih dari 1 juta barel minyak setiap hari, senilai sekitar 23 miliar dolar atau Rp 375 triliun per tahun dengan harga saat ini, menurut pejabat Inggris.

    Pendapatan kedua perusahaan tersebut secara langsung berkontribusi pada upaya perang Rusia di Ukraina, menurut laporan pejabat London.

    “Putin sedang dalam kondisi sulit saat ini, dan menurut saya sangat penting agar dia tidak memiliki ruang bernapas untuk terus melakukan hal-hal buruk yang terus dilakukannya,” kata Biden,AFP melaporkan.

    Berbicara tentang prospek Ukraina, Biden menyatakan keyakinannya, dengan mengatakan ada peluang nyata Ukraina dapat menang dengan dukungan Barat yang berkelanjutan.

    Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 10 Januari sanksi baru yang menargetkan industri penyulingan minyak Rusia.

    Pembatasan tersebut secara khusus memengaruhi raksasa minyak Rusia Gazprom Neft dan Surgutneftegas.

    Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi pendapatan Rusia yang mendanai operasi militernya di Ukraina.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset kedua raksasa minyak tersebut dan perluasan pembatasan terhadap lebih dari 180 kapal yang terkait dengan perdagangan minyak Rusia, banyak di antaranya merupakan bagian dari apa yang disebut “armada bayangan” yang beroperasi di luar peraturan pengiriman konvensional.

    Selain Gazprom Neft dan Surgutneftegas, sanksi tersebut juga menargetkan lebih dari 30 perusahaan jasa minyak Rusia lainnya.

    Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin

    Nicolas Bideau, juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss, mengatakan negaranya siap menyelenggarakan pertemuan tingkat pemimpin antara Presiden terpilih AS Donald Trump dan Vladimir Putin, jika kedua pihak menyatakan minatnya.

    Mengutip Pravda, Bideau mengingat KTT Perdamaian yang diadakan di Swiss oleh Ukraina dan mencatat bahwa setelah acara tersebut, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat secara konsisten menyatakan “kesiapan mereka untuk mendukung segala upaya diplomatik guna mewujudkan perdamaian.”

    “Setelah KTT Bürgenstock, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat telah diberitahu secara berkala tentang kesiapan kami untuk mendukung upaya diplomatik guna mencapai perdamaian,” katanya.

    Bideau menekankan bahwa surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Kremlin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional tidak akan menjadi hambatan bagi kemungkinan kunjungannya ke Swiss.

    Ia mencatat, pemerintah Swiss memiliki hak untuk membuat pengecualian jika diperlukan untuk perundingan damai.

    Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengindikasikan bahwa diskusi pertama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina akan dilakukan dengan Presiden terpilih AS Donald Trump dan pembicaraan potensial dengan pemimpin Kremlin Vladimir Putin mungkin baru akan dilakukan setelahnya.

    Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan, Kyiv memperkirakan Zelenskyy dan Trump akan bertemu segera setelah pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari.

    Di sisi lain pada 10 Januari, John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis di Gedung Putih, mengatakan baik Rusia maupun Ukraina tidak siap untuk berunding guna mengakhiri perang.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Pengusaha Data Center Buka Suara soal Rencana AS Batasi Ekspor Cip AI ke RI

    Pengusaha Data Center Buka Suara soal Rencana AS Batasi Ekspor Cip AI ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha data center disarankan untuk berdiplomasi dengan Amerika Serikat (AS)agar tetap mendapat akses ke semikonduktor (cip) kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan AS. 

    Diketahui, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Dalam kebijakan ini, Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara yang dibatasi aksesnya ke cip AI untuk data center. 

    Ketua umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (Idpro) Hendra Suryakusuma melihat bahwa kebijakan ini merupakan tantangan yang dapat menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat oleh Indonesia.

    Lebih lanjut, Hendra pun menjabarkan langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memitigasi dampak yang terjadi jika aturan ini benar akan diimplementasikan.

    Pertama, Hendra menyebut Pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi aktif dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Indonesia tidak dimasukkan dalam kategori yang merugikan.

    Salah satunya dengan memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia untuk memperoleh status Verified End User (VEU), sehingga akses terhadap teknologi AS tetap terbuka.

    Selain itu, mendorong pengembangan ekosistem teknologi lokal, termasuk riset semikonduktor dan pengembangan alternatif chip untuk kebutuhan data center.

    “Dengan memberikan insentif kepada perusahaan lokal yang ingin berinovasi di sektor teknologi data center,” ujar Hendra kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025). 

    Hendra menambahkan langkah lain yang adalah diversifikasi sumber teknologi. 

    Dia mendorong Indonesia mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan mitra teknologi dari negara lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan chip AI dengan spesifikasi sesuai kebutuhan pasar Indonesia.

    Kemudian perlunya juga meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. 

    Hendra melihat efisiensi operasional dan penggunaan energi terbarukan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke sektor data center Indonesia perlu dilakukan.

    “Secara geopolitis kita sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi dan ini sangat perlu dicermati. Semoga pemerintah kita memasukkan industri DC sebagai bagian dari industri strategis nasional,” pungkasnya.

    Hendra menyampaikan ada tantangan juga dari rencana aturan yang digagas Biden. Salah satunya, jika kebijakan ini tidak ditangani dengan pendekatan strategis, ada risiko Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global di sektor data center.

    “IDPRO akan terus mendukung anggotanya dan bekerja sama dengan pemerintah serta mitra internasional untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan sebagai pemain utama dalam industri data center global,” ujarnya.

  • Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Nvidia Kritik Rencana Pembatasan Ekspor Chip AI oleh Pemerintahan Biden

    Bisnis.com, JAKARTA – Nvidia, raksasa pembuat chip asal Amerika Serikat (AS), mengkritik rencana pemerintahan Presiden Joe Biden yang dilaporkan akan memberlakukan pembatasan baru pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). 

    Perusahaan teknologi ini memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan ekonomi AS, menciptakan ketertinggalan bagi negara itu, dan malah menguntungkan musuh-musuhnya, termasuk China.

    Melansir dari Reuters, Minggu (12/1/2025) Wakil Presiden Nvidia Ned Finkle mengatakan bahwa pemerintah Biden tidak seharusnya mengambil langkah-langkah drastis menjelang akhir masa jabatannya, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut hanya akan merugikan industri AS. 

    “Kami akan mendorong Presiden Biden untuk tidak mendahului Presiden Trump yang akan datang dengan memberlakukan kebijakan yang hanya akan merugikan ekonomi AS, membuat Amerika mundur, dan menguntungkan musuh-musuh AS,” kata Finkle.

    Menurut laporan Reuters bulan lalu, Departemen Perdagangan AS sedang merencanakan pembatasan ekspor chip AI global dengan tujuan utama mencegah akses pelaku kejahatan terhadap teknologi ini, serta membatasi kemampuan militer China. 

    Bloomberg News melaporkan pada Kamis bahwa peraturan baru tersebut dapat segera diumumkan dengan menghalangi sejumlah negara, termasuk musuh AS, untuk mengimpor chip canggih tersebut.

    Finkle mengkritik kebijakan yang dilaporkan itu sebagai langkah yang disamarkan sebagai langkah anti-China yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan teknologi secara global. 

    Dirinya juga memperingatkan bahwa pembatasan yang ekstrem terhadap ekspor chip ini akan mendorong negara-negara untuk beralih ke teknologi alternatif. 

    “Kebijakan pemerintahan Biden di menit-menit terakhir ini akan menjadi warisan yang akan dikritik oleh industri AS dan komunitas global,” ujarnya.

    Dewan Industri Teknologi Informasi (ITI), yang mewakili perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peraturan tersebut. 

    Mereka menyatakan bahwa pembatasan ini dapat merugikan kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi mereka ke luar negeri dan memberikan keuntungan pasar global kepada pesaing-pesaing internasional.

    Adapun, pembatasan ekspor teknologi AS, terutama ke China, telah menjadi kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan alasan keamanan nasional. 

  • Joe Biden Bakal Batasi Ekspor Cip Data Center Kecerdasan Buatan (AI) ke RI

    Joe Biden Bakal Batasi Ekspor Cip Data Center Kecerdasan Buatan (AI) ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

    Peta negara-negara yang terdampak oleh kebijakan Joe BidenPerbesar

    Namun, negara-negara dalam kategori kedua, seperti Malaysia dan Indonesia dapat memperoleh akses tanpa batas jika mereka memenuhi persyaratan keamanan dan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh AS. 

    Negara-negara yang mematuhi persyaratan ini akan diberikan status Pengguna Akhir Terverifikasi (VEU), yang memungkinkan mereka untuk mengakses teknologi dan chip canggih.

    Akan tetapi, ada poin minor yang didapatkan Malaysia dari kebijakan ini. Sebab, Malaysia tengah berusaha memposisikan diri sebagai pusat data global dengan infrastruktur digital yang berkembang pesat.

    Pembatasan ini bisa menjadi hambatan signifikan dalam menarik investasi dan membangun pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

  • Neraka yang Dijanjikan Trump ke Gaza Terjadi di LA, Pakar: Tak Ada Sistem Air yang Mampu Tangani – Halaman all

    Neraka yang Dijanjikan Trump ke Gaza Terjadi di LA, Pakar: Tak Ada Sistem Air yang Mampu Tangani – Halaman all

    Neraka yang Dijanjikan Trump ke Gaza Terjadi di LA, Pakar: Tak Ada Sistem Air yang Mampu Tangani

     

    TRIBUNNEWS.COM – Kebakaran hutan terus berkobar sejak Rabu (8/1/2025) di California Selatan, sudah menewaskan sedikitnya 11 orang dan menghancurkan ribuan rumah per Minggu (12/1/2025).

    Saat tim pemadam kebakaran berupaya menghitung kerusakan dan menentukan penyebabnya, para ahli menduga kalau kombinasi berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, angin kencang, dan kondisi kekeringan, berkontribusi terhadap kerusakan hebat yang meluas.

     
    Tinjauan CNN terhadap laporan pemerintah dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan kalau meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi minggu ini akan sulit dikendalikan.

    Hal itu terutama karena angin kencang yang menghentikan upaya pemadaman kebakaran melalui udara.

    “Saya kira tidak ada sistem air di dunia yang mampu menangani kejadian seperti ini,” kata Greg Pierce, pakar sumber daya air di University of California.

    Meskipun pengaktifan penuh sistem air mungkin tidak sepenuhnya memadamkan api, para ahli yakin hal itu dapat membantu mengurangi kerusakan, berpotensi menyelamatkan beberapa rumah dan mengendalikan bara api di area tertentu.

    Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan 100 mph telah memaksa para pejabat untuk menyebut bencana itu sebagai “badai yang sempurna,” sehingga semakin sulit dikendalikan.

    Kombinasi yang tidak biasa dari kondisi kering, angin kencang, dan kebakaran terus-menerus di wilayah yang sama membuat kerusakan skala besar hampir tak terelakkan.

    Meskipun angin sedikit mereda pada hari Jumat, situasi masih berbahaya dengan kekeringan ekstrem yang memperburuk penyebaran api.

    Tim tanggap darurat beroperasi dengan sumber daya terbatas saat mereka memadamkan kebakaran besar di Malibu dan Pacific Palisades, tempat rumah-rumah mewah telah hangus terbakar.

    Wali Kota Los Angeles Karen Bass telah menjanjikan investigasi menyeluruh terhadap bencana tersebut, dan berjanji untuk mengevaluasi apa yang berhasil, apa yang tidak, dan meminta pertanggungjawaban individu atau lembaga.

    Warga di daerah yang terkena dampak menggambarkan pemandangan itu sebagai “akhir dunia,”.

    Seorang penyintas, Oren Waters, berdiri di depan rumahnya yang terbakar, dan menyebut kehancuran itu “tak terbayangkan.”

    Presiden AS Joe Biden membandingkan kehancuran itu dengan “zona perang” dan lokasi “operasi pengeboman.”

    Neraka yang Dijanjikan Trump di Gaza Malah Terjadi LA

    Bicara soal zona perang dan lokasi pengeboman, Presiden Terpilih AS, Donald Trump pernah mengancam akan menjadikan Gaza seperti nereka, terkait desakannya bagi gerakan pembebasan Palestina, Hamas, untuk menuruti syarat Israel di negosiasi gencatan senjata.

    Ancaman Trump ini terjadi tepat sehari sebelum kebakaran hebat di LA itu terjadi.

    Di Gaza, neraka yang dijanjikan Trump itu bukan sekadar pengeboman, namun juga pemutusan semua sumber kehidupan, termasuk air dan segala kebutuhan dasar penunjang hidup.

    Persis apa yang dijanjikan Trump di Gaza, ‘nereka’ yang digambarkan itu justru dilamai oleh Amerika Serikat Sendiri.

    Mengomentari berita tentang kebakaran hutan,  milisi yang didukung Iran di Irak merayakan insiden tersebut dengan menggunakan tagar #America is Burning.

    Mereka merayakan kebakaran hutan di Los Angeles sebagai salah satu tentara Allah dan pembalasan atas dukungan AS terhadap Israel.

    Beberapa orang berbagi video dan foto, disertai dengan ayat-ayat Al-Quran tentang “murka Allah terhadap para pelanggar hukum.”

    Seorang anggota senior gerakan Ansar Allah Houthi mengejek pernyataan Presiden terpilih Trump tentang pembebasan sandera di Gaza, dengan mengatakan: “Inilah neraka yang dijanjikan Trump.”

    Hukuman Tuhan Atas Dukungan AS Bagi Israel yang “Membakar Palestina”.

    Pada tanggal 9 Januari 2025, sebuah media menerbitkan komentar yang berjudul:

    “Kebakaran Hutan Melanda Negara Bagian California, Amerika, Menyebabkan Kerugian Miliaran Dolar bagi Geng Penguasa.”

    “Mereka mendukung kaum Yahudi dengan segala senjata mereka untuk membakar Palestina. Mereka mengalokasikan dana, kemampuan, dan peralatan untuk menghancurkan negara-negara Muslim. Mereka terus melakukan agresi, dan dengan sombong membanggakan: ‘Siapa yang lebih kuat dari kita?’ Selanjutnya, hukuman datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.”

    Setelah menggambarkan kebakaran hutan sebagai “prajurit Allah SWT,” yang cukup untuk mengingatkan “para hamba Setan” bahwa mereka hanyalah “serangga di hadapan murka Allah, Sang Pembalas!” tulisnya menambahkan.

    Yang lainnya, di Telegram membagikan foto dari luar angkasa yang memperlihatkan daerah-daerah di Los Angeles County yang dilalap api, dan menulis: 

    “Amerika sedang terbakar, semoga Allah menambah berkah-Nya.”

    “Puaskan Mata Anda dengan Kemarahan Amerika”

    Pada tanggal 9 Januari, sebuah grup  di Telegram membagikan video media arus utama tentang kebakaran hutan di California. 

    Dengan judul: “Amerika dan Perangnya terhadap Islam,” grup tersebut berkomentar: 
    “Puaskan mata kalian, rakyat kami di Palestina, rakyat kami di Gaza… Puaskan mata kalian dengan Amerika yang terbakar. Ini adalah pembalasan Allah kepada mereka yang memasok musuh kalian dengan rudal yang membunuh kalian.” 

    Postingan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa inilah yang menimpa “Amerika yang tiran dan arogan.” 

    Anggota Politbiro Houthi: “Inikah Neraka yang Diancam Trump?”

    Pada tanggal 8 Januari, seorang anggota Biro Politik Houthi Ansar Allah membagikan rekaman video di akun X miliknya tentang kebakaran hutan Los Angeles, yang masih berkobar. 

    Merujuk pada pernyataan terbaru di mana Presiden terpilih Trump mengatakan bahwa jika sandera Israel yang ditahan di Gaza tidak dibebaskan sebelum ia menjabat pada tanggal 20 Januari, “semua neraka akan pecah.” 

    Pengguna tersebut berkomentar dengan nada mengejek: “Apakah ini neraka yang diancam Trump?”

    “Sekarang, Sesuai dengan Jam Surgawi, Amerika Sedang Terbakar”

    Pada tanggal 8 Januari, sebuah saluran Telegram yang berafiliasi dengan milisi yang didukung Iran di Irak membagikan sebuah unggahan yang menggambarkan sebuah gedung yang terbakar, dan gambar Abu Mahdi Al-Muhandis, wakil pemimpin Unit Mobilisasi Rakyat Irak (PMU), yang tewas dalam serangan udara AS pada bulan Januari 2020 di Baghdad. 

    Unggahan tersebut memperlihatkan Al-Muhandis sedang melihat jam tangannya, dengan teks yang berbunyi: “Sekarang, sesuai dengan jam surgawi, Amerika sedang terbakar.”

    Dalam pemandangan udara yang diambil dari helikopter ini, rumah-rumah yang terbakar terlihat dari atas selama kebakaran Palisades di wilayah Los Angeles, California pada 9 Januari 2025. Kebakaran hutan besar-besaran yang melanda seluruh lingkungan dan membuat ribuan orang di Los Angeles terpaksa mengungsi, masih belum dapat dikendalikan pada 9 Januari 2025. , kata pihak berwenang, ketika tentara Garda Nasional AS bersiap turun ke jalan untuk membantu memadamkan kekacauan. Sebagian besar kota terbesar kedua di Amerika Serikat itu hancur, asap menyelimuti langit dan bau menyengat memenuhi hampir setiap bangunan. (Photo by JOSH EDELSON / AFP) (AFP/JOSH EDELSON)

    Pendukung Hamas: “Los Angeles Tidak Memerlukan Banyak Bom GBU-31 yang Merusak”

    Pada tanggal 9 Januari, seorang pendukung Hamas dan kelompok jihad Suriah Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) mengunggah foto berdampingan yang membandingkan dampak kampanye militer Israel di Jabaliya di Jalur Gaza, dan wilayah Los Angeles setelah kebakaran hutan yang dahsyat.

    Ia menulis: “Los Angeles tidak membutuhkan banyak bom GBU-31 yang merusak seperti yang dipasok Washington ke Israel, tetapi perintah Allah telah datang kepadanya, dan itu sudah cukup.” 

    Mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, ia menambahkan: “Amerika terbakar dengan kekuatan Allah… Neraka yang dijanjikan Trump untuk Gaza, Palestina, dan Timur Tengah melahap kota Los Angeles di Amerika.”

    Media Iran: “Ini adalah Api Neraka yang Nyata”

    Sebuah saluran Telegram yang mendukung “Poros Perlawanan” yang didukung Iran, menerbitkan komentar, menggunakan tagar #Amerika sedang terbakar. 

    Postingan tersebut berbunyi: “Ini adalah api neraka yang sesungguhnya. Trump mengatakan dia akan mengubah Timur Tengah menjadi neraka, sementara mereka tidak mampu memadamkan api yang berkobar, karena kerugian mereka mencapai miliaran dolar dalam waktu kurang dari 24 jam.” 

    Selain itu, saluran tersebut juga membagikan poster yang memperlihatkan Presiden terpilih Trump memegang bendera AS dan berteriak. Judul poster tersebut berbunyi: “Neraka sungguhan.”

    Petugas memadamkan kebakaran yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat (AS). (Tangkapan layar AP News)

    Unggahan Israel Tuai Reaksi Keras

    Sebagai bentuk “solidaritas”, kedutaan besar Israel di Washington menyuarakan dukungan bagi para penduduk, tetapi pesan mereka mendapat reaksi keras di dunia maya.

    “Kami turut berduka cita kepada warga California Selatan karena kebakaran hutan terus berdampak pada masyarakat,” tulis kedutaan Israel di X. 

    “Israel menyatakan solidaritasnya kepada mereka yang terdampak, dan kami mengirimkan kekuatan kepada petugas pemadam kebakaran dan penanggap pertama yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi jiwa dan rumah.”

    Hati kami bersama penduduk California Selatan saat kebakaran hutan terus berdampak pada masyarakat. 

    Israel menunjukkan solidaritas kepada mereka yang terdampak, dan kami mengirimkan kekuatan kepada petugas pemadam kebakaran dan penanggap pertama yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi jiwa dan rumah.

    Kedutaan Besar Israel untuk AS (@IsraelinUSA),” begitu bunyi unggahan itu.

    Kini, pengguna media sosial justru mempertanyakan empati Israel mengingat perang yang sedang berlangsung di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan.

    Israel telah menerima sekitar $26 miliar bantuan militer dari pemerintahan Biden. 
    Dana tersebut telah digunakan untuk menargetkan Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. 

    Perang yang sedang berlangsung tersebut telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Seorang pengguna menulis, “Anda membakar rumah sakit dan pengungsi melalui siaran langsung.”

    “Anda membakar rumah sakit dan pengungsi melalui siaran langsung” tulis Talha Ahmad (@talhaahmad967).

    Yang lain bertanya, “Mengapa jantung ini tidak berdetak untuk Palestina?”

    “Mengapa jantung ini tidak berdetak untuk Palestina?” tulis Radhika Bartender.

    “Anda mengirimkan pikiran??? Lol setelah AS mengirimi Anda miliaran dolar. Saya pikir mereka sekutu terbesar Anda lol. Rakyat AS harus bangun!!! Miliaran dolar dikirim ke Israel sementara rumah-rumah warga Amerika terbakar habis,” tulis sebuah komentar.

    Seseorang berkomentar, “Hati? Kamu tidak punya itu.”

    Sejak 7 Oktober, pemerintahan Biden telah mengirimkan lebih dari seratus bantuan militer, termasuk amunisi tank, bom, dan senjata ringan, ke Israel. 

    Pemerintah yang dipimpin Benjamin Netanyahu juga telah menerima senjata cepat dari persediaan AS. 

    AS juga setuju untuk menyewakan dua sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Israel setelah serangan Hamas. 

    Pada April 2024, AS mempertimbangkan kesepakatan militer senilai $18 miliar dengan Israel, termasuk lima puluh jet tempur F-15. Israel juga membeli pesawat nirawak pengintai dari perusahaan-perusahaan AS yang lebih kecil.

    Kebakaran hutan yang melanda daerah Los Angeles telah menyebabkan kerusakan yang luas dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. 

    Petugas pemadam kebakaran bergerak maju saat angin mulai melemah, tetapi kebakaran baru di dekat perbatasan LA-Ventura telah memicu lebih banyak evakuasi.

    Seiring memburuknya kualitas udara, lingkungan sekitar terus menderita, dengan sekitar 10.000 bangunan hancur, terutama akibat Kebakaran Palisades dan Eaton. 
    Pemerintah Kabupaten LA telah meminta dukungan dari Garda Nasional dan memperingatkan tentang penjarahan di daerah yang terkena dampak, sementara dampak penuh dari kebakaran ini masih belum jelas.

     

    (oln/rntv/ndtv/*)

     

  • TikTok Tuntut Keadilan di AS, Seret Nama Jaringan Raksasa Bioskop AMC

    TikTok Tuntut Keadilan di AS, Seret Nama Jaringan Raksasa Bioskop AMC

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengacara TikTok dan perusahaan induknya di China, ByteDance, memberi peringatan selama argumen di Mahkamah Agung atas undang-undang yang akan memaksa penjualan aplikasi video pendek tersebut atau melarangnya di Amerika Serikat. 

    Mereka menyebut, jika Kongres AS  dapat melakukan ini terhadap TikTok, hal itu juga dapat dilakukan terhadap perusahaan lain seperti Bioskop AMC. 

    Undang-undang tersebut, yang menjadi pokok argumen di hadapan sembilan hakim pada Jumat (10/1/2025) waktu setempat di AS menetapkan batas waktu 19 Januari bagi ByteDance untuk menjual platform media sosial populer tersebut atau menghadapi larangan atas dasar keamanan nasional. 

    Perusahaan-perusahaan tersebut telah berupaya, paling tidak, untuk menunda penerapan undang-undang tersebut, yang menurut mereka melanggar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berbicara oleh pemerintah.

    Mengutip Reuters pada Minggu (12/1/2025), Noel Francisco, yang mewakili TikTok dan ByteDance, berpendapat bahwa pengesahan Mahkamah Agung terhadap undang-undang ini seharusnya juga menargetkan perusahaan lain dengan alasan serupa.

    “Bioskop AMC dulunya dimiliki oleh perusahaan China. Berdasarkan teori ini, Kongres dapat memerintahkan bioskop AMC untuk menyensor film apa pun yang tidak disukai Kongres atau mempromosikan film apa pun yang diinginkan Kongres,” kata Francisco kepada para hakim.

    Diketahui, AMC Theatres merupakan jaringan bioskop multi-negara yang berkantor pusat di Leawood, Kansas. 

    Logo TikTok di SmartphonePerbesar

    Didirikan pada 2 Desember 1920, jaringan ini dikabarkan memiliki pangsa pasar bioskop terbesar di AS, melampaui Cineworld dan Cinemark .

    Para hakim mengisyaratkan melalui pertanyaan mereka selama argumen bahwa mereka cenderung menegakkan hukum tersebut, meskipun beberapa menyatakan kekhawatiran serius tentang implikasi Amandemen Pertama. 

    TikTok adalah platform yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang di Amerika Serikat, kira-kira setengah dari populasi negara tersebut. 

    Kongres meloloskan pelarangan tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen mengutip risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia.

    Jeffrey Fisher, pengacara yang mewakili kreator konten TikTok yang juga menentang undang-undang tersebut, mencatat selama argumen Mahkamah Agung bahwa Kongres dengan tindakan ini berfokus pada TikTok dan bukan pengecer daring besar China termasuk Temu.

    “Apakah Kongres (yang) benar-benar khawatir tentang risiko yang sangat dramatis ini akan mengabaikan situs e-commerce seperti Temu yang digunakan oleh 70 juta warga Amerika?” tanya Fisher. “Sangat mengherankan mengapa Anda hanya memilih TikTok saja dan bukan perusahaan lain yang datanya diambil dari puluhan juta orang, Anda tahu, dalam proses berinteraksi dengan situs web tersebut dan sama-sama, jika tidak lebih, tersedia untuk dikendalikan oleh China.”

    Presiden Joe Biden menandatangani tindakan tersebut menjadi undang-undang dan pemerintahannya membelanya dalam kasus ini. Batas waktu divestasi hanya satu hari sebelum Donald Trump dari Partai Republik, yang menentang larangan tersebut, menjabat sebagai penerus Biden.

  • Jelang Diblokir, TikTok Tuduh Amerika Tebang Pilih Soal Aturan

    Jelang Diblokir, TikTok Tuduh Amerika Tebang Pilih Soal Aturan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bytedance, induk perusahaan TikTok, berupaya agar tetap bisa beroperasi tanpa harus menjual platform media sosial mereka di Amerika Serikat (AS). Langkah terbaru, perusahaan asal China tersebut minta diperlakukan adil dengan aturan yang berlaku di Negeri Paman Sam itu.

    Berdasarkan aturan, Bytedance harus menjual Tiktok. Jika sampai batas 19 Januari 2025 tidak dilakukan maka perusahaan akan dilarang beroperasi di AS.

    Sebelumnya, Bytedance berupaya untuk menunda penerapan pemblokiran tersebut. Dalam argumen di Mahkaman Agung, pengacara dua raksasa teknologi China memaksa aturan yang sama juga diterapkan di kasus lain.

    “Dulunya bioskop AMC dimiliki perusahaan AMC. Berdasarkan teori, kongres bisa memerintahkan bioskop AMC menyensor film apapun yang tidak disukai atau yang diinginkan Kongres,” jelas Noel Fransisco yang mewakili Tiktok dan Bytedance, dikutip CNN Internasional, Minggu (12/1/2025).

    Pengacara pembuat kontenTiktok,Jefrrey Fisher mempertanyakan fokus Kongres hanya padaTiktok. Padahal ada platform besar lain juga yang berasal dari China dan digunakan banyak orang AS. Dia mencontohkan Temu. Situs e-commerce itu disebutnya digunakan 70 juta orang Amerika.

    “Sangat mengherankan mengapa yang dipilih hanya Tiktok saja dan tidak memilih perusahaan lain yang data pribadinya diambil dari puluhan juta orang. Selama prosesnya, tersedia juga untuk dikendalikan China,” kata Fisher.

    Aturan itu ditandatangani Presiden Demokrat Joe Biden. Pemeirntahannya meminta batas waktu divestasi berselang sehari sebelum pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS.

    Berdasarkan hukum, ada waktu 90 hari untuk memperpanjang masa aturan tersebut. Namun nampaknya dalam kasus ini tidak ada upaya nyata Bytedance untuk menjual Tiktok.

    Akhir Desember lalu, Trump meminta menunda batas waktu penjualan tersebut. Tujuannya agar pemerintahannya bisa mengejar terkait politik yang jadi masalah dalam kasus ini.

    (hsy/hsy)

  • Rusia Vs Sanksi: Bagaimana Negara Ini Mengatasi Tekanan Internasional? – Halaman all

    Rusia Vs Sanksi: Bagaimana Negara Ini Mengatasi Tekanan Internasional? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, baru-baru ini mengumumkan paket sanksi besar yang secara khusus menargetkan sektor minyak dan gas Rusia.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Departemen Keuangan AS pada tanggal 10 Februari 2025.

    Sanksi ini diharapkan dapat mengganggu sumber pendapatan utama Rusia yang digunakan untuk mendanai konflik di Ukraina.

    Langkah Serupa oleh Inggris dan Jepang

    Setelah AS, Inggris juga mengambil langkah yang serupa dengan menjatuhkan sanksi terhadap Gazprom Neft dan Surgutneftegas.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa pendapatan dari sektor minyak adalah sumber utama bagi ekonomi perang Rusia.

    Dengan menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris berharap dapat mengurangi kemampuan Rusia dalam melanjutkan konflik.

    Jepang tidak ketinggalan dalam menanggapi situasi ini.

    Negara tersebut baru-baru ini menyetujui sanksi tambahan yang mencakup pembekuan aset bagi puluhan individu dan kelompok, serta larangan ekspor ke sejumlah organisasi di Rusia dan negara-negara yang diduga membantu Rusia menghindari sanksi.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa persetujuan sanksi ini menunjukkan komitmen Jepang terhadap upaya Kelompok Tujuh (G7) untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia.

    Seberapa Besar Dampak Sanksi Ini?

    Dengan serangkaian sanksi baru yang diberlakukan oleh AS, Inggris, dan Jepang, diharapkan dapat mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

    Sejak invasi Moskow pada Februari 2022, lebih dari 12.300 warga sipil dilaporkan tewas.

    Para pejabat AS memperkirakan bahwa Rusia bisa kehilangan miliaran dollar per bulan akibat sanksi ini.

    Apakah Rusia Terpengaruh oleh Sanksi?

    Meskipun sanksi terus diberlakukan, Presiden Vladimir Putin mengeklaim bahwa Rusia tidak mengalami kerugian signifikan akibat tindakan tersebut.

    Dia menyatakan, “Kami mengalami pertumbuhan sementara mereka mengalami penurunan.” Sementara itu, stimulus fiskal besar yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia selama pandemi Covid-19 serta dukungan untuk perang telah membantu menahan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat pengangguran tetap rendah.

    Rusia juga melaporkan keberhasilan dalam mendukung nilai rubel dan menekan inflasi.

    Meskipun sanksi yang ada, Rusia masih mampu menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas yang telah ditetapkan oleh G7, dengan sekitar 1.000 kapal tanker bayangan digunakan untuk pengiriman.

    Di Mana Rusia Mengalihkan Penjualannya?

    Badan Energi Internasional mencatat bahwa Rusia masih mengekspor sekitar 8,3 juta barrel minyak per hari, dengan sebagian besar dikirim ke India dan China.

    Peneliti di King’s College London juga menemukan bahwa Rusia masih dapat mengimpor barang-barang Barat yang dikenakan sanksi, dengan membeli melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.

    Sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan upaya signifikan untuk menekan pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

    Namun, dengan klaim keberhasilan ekonomi yang dikeluarkan oleh Rusia, masih ada pertanyaan mengenai efektivitas sanksi ini dalam mengubah dinamika konflik yang sedang berlangsung.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    Imbas Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, ICC Dapat Sanksi dari DPR AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (9/1/2025) sepakat untuk memberlakukan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Langkah tersebut diambil DPR AS sebagai protes atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan-nya Yoav Gallant terkait agresi Israel di Gaza.

    Kebijakan ini diambil oleh DPR AS setelah mereka melakukan pemungutan suara.

    Melalui metode tersebut, tercatat ada 243 anggota DPR AS yang mendukung sanksi untuk ICC dan 140 anggota lainnya menentang.

    Sebanyak 45 anggota Partai Demokrat bergabung dengan 198 anggota Partai Republik yang mendukung langkah ini.

    Dari pemungutan suara yang ada, tidak ada anggota Partai Republik yang menentangnya.

    “Amerika sedang mengesahkan kebijakan ini karena sebuah pengadilan kanguru berusaha menangkap perdana menteri sekutu besar kita, Israel,” kata Wakil Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik

    Pemungutan suara Dewan ini juga menegaskan dukungan kuat dari anggota Partai Republik dan Presiden terpilih AS Donald Trump terhadap pemerintah Israel.

    Apalagi Partai Republik sekarang menjadi mayoritas di Kongres dengan menguasai Senat dan DPR.

    Menanggapi hasil tersebut, ICC mengaku prihatin dan memperingatkan bahwa DPR AS telah merampas keadilan dan harapan bagi korban kekejaman.

    “Pengadilan dengan tegas mengutuk setiap tindakan yang dimaksudkan untuk mengancam pengadilan dan pejabatnya, merongrong independensi yudisial dan mandatnya, serta merampas keadilan dan harapan bagi jutaan korban kekejaman internasional di seluruh dunia,” kata ICC dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters.

    Bukan Sanksi Pertama dari AS untuk ICC

    Sanksi dari AS kepada ICC ini bukanlah kejadian yang pertama kali.

    Di masa pemerintahan pertama Trump, AS juga memberlakukan sanksi terhadap ICC pada tahun 2020.

    Sanksi tersebut kala itu ditujukan sebagai respons terhadap langkah ICC yang ingin menyeret AS dalam penyelidikan kejahatan perang di Afghanistan,.

    ICC kala itu menuding bahwa AS terlibat dalam tuduhan penyiksaan warga negara Afghanistan.

    Akibat sanksi tersebut, jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan staf lainnya yang memiliki kartu kredit dan rekening bank di AS mengalami pembekuan aset.

    Sanksi tersebut kemudian dicabut dalam era pemerintahan Presiden Joe Biden, meskipun Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada Mei tahun lalu bahwa pemerintahannya bersedia bekerja sama dengan Kongres untuk kembali memberlakukan sanksi baru terhadap ICC.

    (Tribunnews.com/Bobby)