Tag: Joe Biden

Draft Perjanjian Gencatan Senjata dari Israel Tergantung Panglima Hamas di Gaza Muhammad Al-Sanwar – Halaman all

Media Ibrani: Draft Perjanjian dari Israel Tergantung Panglima Hamas di Gaza Muhammad Al-Sanwar

TRIBUNNEWS.COM – Situs web Israel, Walla melaporkan perkembangan negosiasi pertukaran tahanan dan sandera antara Gerakan Hamas dan Israel demi tercapainya kesepakatan gencatan di Gaza.

Mengutip para pejabat Israel, laporan itu menyatakan kalau Israel dan para mediator (Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat) menyetujui rancangan terkait perundingan dengan gerakan Hamas.

“Draf tersebut telah dikirim ke Hamas, dan tanggapannya diperkirakan akan diberikan dalam waktu 24 jam ke depan,” kata laporan itu dikutip Khaberni, Senin (13/1/2025).

Menurut sumber tersebut, orang yang akan mengambil keputusan akhir atas rancangan tersebut adalah komandan sayap militer Hamas di Gaza, Muhammad al-Sanwar.

Menurut situs Ibrani tersebut, pihak Israel sudah sangat fleksibel dalam beberapa hari terakhir mengenai sejumlah masalah dalam negosiasi tersebut.

Para pejabat menambahkan, Israel menunggu tanggapan Hamas, setelah itu baru akan ditentukan apakah kesepakatan telah tercapai atau belum.

Komandan Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas di Gaza, Muhammad al-Sanwar.

Berada di Titik Kritis, Kesepakatan Israel-Hamas Hampir Final

Negosiasi untuk gencatan senjata di Jalur Gaza dilaporkan berada pada titik “kritis”.

Delegasi Israel tiba di ibu kota Qatar, Doha, pada Minggu (12/1/2025), dipimpin oleh Kepala Mossad, David Barnea.

Seorang sumber senior di Hamas secara eksklusif mengatakan kepada situs berbahasa Arab milik The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, pada Sabtu bahwa hampir semua rincian dari “konsep akhir” kesepakatan gencatan senjata Gaza telah selesai.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa para mediator kini bersiap mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, setelah delegasi Israel yang dikirim oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tiba.

Upaya gencatan senjata sebelumnya telah gagal, tetapi kali ini, sumber Palestina menunjukkan bahwa situasinya berbeda, dan kesepakatan gencatan senjata hampir siap.

Sumber Palestina lainnya mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa tim teknis dari negara-negara mediator, termasuk AS, Qatar, dan Mesir, serta kedua belah pihak, telah menyelesaikan persiapan kesepakatan tersebut.

Mereka menambahkan bahwa kesepakatan itu akan dilaksanakan dalam 24 jam setelah Netanyahu menyetujuinya.

Jejak asap terlihat setelah tembakan roket dari Jalur Gaza menuju Israel, pada 26 September 2024. (Foto oleh Abed Rahim Khatib/Flash90.)

Utusan Donald Trump Hadir

Pada Jumat (10/1/2025), Steve Witkoff, utusan Presiden Terpilih AS Donald Trump, tiba di Doha.

Kunjungan tersebut bertujuan mempercepat proses negosiasi gencatan senjata.

Witkoff bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Setelah itu, ia bertemu dengan Netanyahu di Israel pada Sabtu.

Faktor lain yang memperkuat kemungkinan tercapainya kesepakatan gencatan senjata kali ini adalah pertemuan yang akan datang antara Gal Hirsch, pejabat Israel yang bertanggung jawab atas negosiasi tawanan yang ditahan oleh Hamas, dengan Kepala Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric Egger.

Hamas dilaporkan akan membebaskan 33 tawanan Israel pada tahap awal perjanjian, sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina.

Ada indikasi bahwa Trump ingin mengamankan kesepakatan gencatan senjata sebelum pelantikannya sebagai Presiden AS pada 20 Januari.

Israel Mungkin Menarik Pasukan dari Koridor Philadelphia

Meskipun rincian kesepakatan gencatan senjata masih dirahasiakan, Al-Araby Al-Jadeed melaporkan bahwa usulan gencatan senjata terbaru melibatkan penarikan pasukan Israel dari Koridor Philadelphia, yang memisahkan Jalur Gaza dari Mesir, pada hari-hari terakhir perjanjian tersebut.

Netanyahu sebelumnya bersikeras untuk menguasai Koridor Philadelphia serta Persimpangan Netzarim di tengah Jalur Gaza.

Hal ini yang menyebabkan gagalnya perundingan sebelumnya, yang memperpanjang Perang Gaza.

Pada tahap awal perjanjian, pasukan Israel akan mundur sebagian dari Gaza, sementara pos pengamatan Israel di wilayah yang hancur akan tetap ada, menurut sumber yang berbicara kepada Al-Araby Al-Jadeed.

Penarikan penuh pasukan Israel akan terjadi pada akhir perjanjian.

Netanyahu Bicara dengan Biden

Joe Biden diperkirakan menelepon PM Israel, Netanyahu bicarakan terkait Philadelphia pada Rabu (21/8/2024), malam (X/Twitter)

Mengutip Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden AS Joe Biden pada Minggu.

Netanyahu memberi tahu Biden tentang mandat yang telah dia berikan kepada tim negosiasi Israel, yang kini berada di Doha, untuk membahas gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tawanan.

Tim Israel diperkirakan akan tinggal setidaknya satu hari lagi di Doha untuk merampungkan rincian akhir kesepakatan potensial.

Biden menekankan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk gencatan senjata, meskipun pernyataan serupa telah disampaikan lebih dari setahun yang lalu.

Serangan Israel Berlanjut

Meski ada kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

Serangan udara Israel menewaskan delapan orang di sebuah sekolah yang menampung pengungsi di Jabalia, Gaza Utara, dilansir The New Arab.

Setidaknya 46.565 orang tewas akibat serangan Israel, sebagian besar wanita dan anak-anak, dengan lebih dari 109.000 lainnya terluka.

Wilayah tersebut mengalami kehancuran total akibat serangan, dan sebagian besar penduduk terpaksa mengungsi berkali-kali. Jumlah korban tewas yang sebenarnya diyakini lebih tinggi daripada angka resmi.

(oln/khbrn/*)

13/01/2025 21:19
China Menggila, Joe Biden Keluarkan Perintah Khusus di Akhir Jabatan

Jakarta, CNBC Indonesia – Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tetap berupaya mewaspadai serangan dari China. Terbaru, ia menyerukan pemberlakuan standar keamanan siber yang lebih ketat di semua lembaga federal dan kontraktor.

Informasi itu berasal dari draf perintah yang dilihat Reuters. Perintah tersebut untuk mengatasi operasi siber yang dilancarkan China ke AS.

Dikhawatirkan China akan terus-menerus melancarkan aktivitas yang mengganggu untuk menargetkan infrastruktur penting, email pemerintah, hingga perusahaan telekomunikasi besar, dan Departemen Keuangan AS.

Draf itu menyebutkan Biden ingin standar lebih ketat untuk pengembangan software yang aman, dan kemampuan untuk memverifikasi standar dipenuhi. Evaluasi proses akan dilakukan untuk badan siber setempat (CISA), dikutip dari Reuters, Senin (13/1/2025).

Para vendor memberikan dokumentasi pengembangan software yang aman untuk dievaluasi dan divalidasi oleh CISA. Jika gagal dalam proses validasi, maka perusahaan dirujuk ke jaksa agung agar mendapatkan tindakan yang sesuai.

Biden juga meminta pedoman untuk mengelola token akses dan kunci kriptografi penyedia cloud. Sebelumnya, hacker China menggunakan metode untuk mengakses akun email oleh pejabat tinggi pemerintah AS pada Mei 2023.

Terkait laporan tersebut, Wakil Presiden Senior Strategi Siber Contrast Security mengapresiasinya. Namun, untuk implementasinya masih perlu diskusi lebih lanjut.

“Kami benar-benar berhadapan dengan pemberontakan di infrastruktur penting dan lembaga pemerintah AS oleh Rusia dan China,” ucapnya.

Baik pihak Gedung Putih dan CISA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait laporan tersebut.

(fab/fab)

13/01/2025 20:20
Biden Dorong Netanyahu Setujui Gencatan Senjata di Gaza sebelum Trump Dilantik – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, baru-baru ini berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dalam sambungan telepon yang terjadi pada Minggu (12/1/2025), keduanya membahas kemajuan negosiasi gencatan senjata di Gaza, dikutip dari Al Jazeera dan Times of Israel.

Biden menekankan pentingnya untuk segera mengakhiri pertempuran yang berlangsung di Gaza dan memastikan pengembalian tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas.

Ini merupakan bagian dari upaya AS untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari 2025.

Beberapa hari terakhir, pembicaraan yang dimediasi oleh AS, Mesir, dan Qatar menunjukkan kemajuan.

Putaran terakhir pembicaraan berlangsung di Doha, ibu kota Qatar.

Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad, David Barnea, serta penasihat utama Timur Tengah Biden, Brett McGurk turut hadir dalam pertemuan penting itu.

Kehadiran Barnea menunjukkan bahwa pejabat tinggi Israel terlibat langsung dalam perundingan yang tengah berlangsung.

McGurk kini tengah menyusun rincian akhir teks kesepakatan yang akan disampaikan kepada kedua belah pihak.

Meskipun kesepakatan sudah sangat dekat, pejabat AS enggan untuk memprediksi apakah pembicaraan dapat selesai sebelum pelantikan Trump.

Kesepakatan Gencatan Senjata Bertahap

Pembicaraan ini difokuskan pada kesepakatan gencatan senjata bertahap, yang telah diumumkan oleh Biden pada Mei lalu.

Gencatan senjata ini, telah disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tetapi rincian lebih lanjut masih dibahas.

Biden menekankan, gencatan senjata segera diperlukan, dengan tujuan utama mengakhiri pertempuran dan memulihkan sandera.

Netanyahu mengapresiasi dukungan AS terhadap Israel.

Akan tetapi dia menekankan hanya berkomitmen pada tahap pertama dari gencatan senjata, yang melibatkan pembebasan beberapa tawanan sebagai imbalan untuk penghentian sementara pertempuran.

Di sisi lain, Hamas menuntut agar Israel menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza.

Netanyahu sendiri menegaskan, dia tetap berkomitmen untuk menghancurkan kemampuan tempur Hamas di wilayah tersebut.

Masalah dalam Pembicaraan

Ada beberapa masalah yang masih diperdebatkan dalam pembicaraan.

Antara lain adalah tawanan mana yang akan dibebaskan pada tahap pertama, berapa banyak tawanan Palestina yang akan dibebaskan, dan sejauh mana pasukan Israel akan menarik diri dari pusat-pusat populasi di Gaza.

Sumber dari Hamas mengeklaim, kesepakatan sudah tercapai dan hanya menunggu persetujuan akhir dari Netanyahu.

Pembicaraan ini berlangsung di tengah pertempuran sengit di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 46.000 warga Palestina tewas, sebagian besar di antaranya wanita dan anak-anak.

Selain itu, ancaman dari Presiden AS terpilih Donald Trump bahwa jika kesepakatan penyanderaan belum tercapai sebelum pelantikannya, maka “persyaratannya akan semakin memburuk” memberikan tekanan lebih besar pada para negosiator.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

13/01/2025 19:30
Tetangga RI Protes Keras ke China, Buntut Kemunculan ‘Monster’ di LCS

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Laut China Selatan antara Filipina dan China kembali memuncak. Pemerintah tetangga RI itu mengajukan protes resmi terkait kehadiran kapal penjaga pantai, milisi, dan angkatan laut Beijing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya.

Protes ini berkaitan dengan keberadaan dua kapal penjaga pantai China pada 5 dan 10 Januari di sekitar karang Scarborough, yang salah satunya adalah kapal sepanjang 165 meter yang oleh Filipina disebut sebagai “monster”. Selain itu, helikopter angkatan laut China juga dilaporkan dikerahkan di area tersebut.

“Tindakan eskalatif yang dilakukan oleh kapal dan pesawat China ini mengabaikan hukum Filipina dan hukum internasional,” ujar dewan maritim nasional Filipina, sebuah kelompok antar lembaga yang bertugas melindungi kepentingan negara di laut, dilansir Reuters, Senin (13/1/2025).

“China harus mengarahkan kapal-kapalnya untuk menghentikan tindakan ilegal yang melanggar hak-hak kedaulatan Filipina di ZEE-nya,” tambah dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Kedutaan Besar China di Manila belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Adapun China mengeklaim karang Scarborough sebagai wilayahnya dan menuduh Filipina melanggar batas wilayah mereka.

Ketegangan antara China dan Filipina, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, meningkat dalam 2 tahun terakhir dengan seringnya terjadi konfrontasi antara penjaga pantai kedua negara di Laut Cina Selatan, yang hampir seluruh wilayahnya diklaim oleh China.

Pernyataan Filipina ini muncul beberapa jam setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan pertemuan virtual dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk membahas perilaku Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Klaim China yang luas tersebut bertabrakan dengan ZEE dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Perairan yang disengketakan ini merupakan jalur pelayaran strategis di mana sekitar US$3 triliun perdagangan tahunan bergerak melaluinya.

Sebuah putusan dari tribunal arbitrase internasional pada tahun 2016 menyatakan bahwa klaim China, yang didasarkan pada peta historis mereka, tidak memiliki dasar menurut hukum internasional. Namun, keputusan ini tidak diakui oleh China.

(luc/luc)

13/01/2025 16:00
Top 3 Tekno: Fitur Daily Listen Google hingga Headset Canggih untuk Tunanetra – Page 3

Mahkamah Agung AS tampak condong untuk mempertahankan undang-undang yang akan memaksa penjualan atau melarang aplikasi video pendek populer, TikTok, pada 19 Januari 2025. Para hakim fokus pada kekhawatiran keamanan nasional terkait China yang memicu tindakan keras tersebut.

Selama kurang lebih 2,5 jam argumen, sembilan hakim mencecar pengacara yang mewakili TikTok, perusahaan induknya asal China, ByteDance, dan para pengguna aplikasi mengenai risiko pemerintah China memanfaatkan platform tersebut untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh terselubung, sembari menyelidiki kekhawatiran kebebasan berbicara.

“Apakah kita harus mengabaikan fakta bahwa induk perusahaan pada akhirnya tunduk pada pekerjaan intelijen untuk pemerintah China?,” tanya Ketua Mahkamah Agung konservatif, John Roberts, kepada Noel Francisco, pengacara TikTok dan ByteDance.

Perusahaan dan pengguna mengajukan gugatan untuk memblokir undang-undang yang disahkan oleh Kongres dengan dukungan bipartisan yang kuat tahun lalu dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Mereka mengajukan banding atas putusan pengadilan yang lebih rendah, menguatkan undang-undang tersebut dan menolak argumen mereka bahwa undang-undang itu melanggar amandemen pertama Konstitusi AS yang melindungi kebebasan berbicara dari pembatasan pemerintah.

Baca selengkapnya di sini

13/01/2025 11:30
Pamerkan Kota Rudal, Iran Punya Pangkalan Rudal ‘Gunung Berapi Tidur’, Bisa Meletus jika Israel Tiba – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah ancaman serangan Israel, Iran memamerkan pangkalan rudalnya.

Pangkalan yang berada di bawah tanah itu berisi rudal-rudal Iran dan dijuluki sebagai “kota rudal”.

Pada Jumat (10/1/2025), Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC) membagikan video yang memperlihatkan dua panglima, yakni Mayjen Hossein Salami dan Brigjen Ami Ali Hajizaedeh.

Dalam video itu Hajizadeh menjuluki gudang rudal itu sebagai “gunung berapi yang sedang tidur”.

Menurut Tasnim, sebagian operasi militer Iran terhadap Israel pada bulan Oktober dan April lalu melibatkan pangkalan ini.

Adapun Mehr News tempo hari memperlihatkan komponen-komponen yang diduga merupakan bagian sistem pertahanan udara Khordad 15.

Khordad 15 dilaporkan mampu mendeteksi dan menargetkan hingga enam rudal dalam satu waktu.

Sistem itu juga bisa menangkis drone, rudal penjelajah, dan pesawat berawak dalam jarak hingga 200 km dengan penangkis berupa rudal Sayyad-3.

Di samping itu, Khordad 15 diklaim bisa melawan senjata dengan kemampuan antisiluman. Target antisiluman bisa diserang dalam jarak hingga 45 km.

Khordad 15 juga disebut sebagai salah satu senjata pertahanan Iran yang paling baru dan canggih.

Sementara itu, Israel sudah mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran.

Tasnim menyebut satuan pertahanan di bawah Angkatan Darat dan IRGC telah dikerahkan di Fasilitas Nuklir Fordow di Provinsi Qom dan Kompleks Nuklir Khonab di Provinsi Markazi.

Iran akan menggelar latihan militer untuk menyimulasikan serangan yang dilakukan Israel di dua fasilitas nuklir itu.

Latihan militer serupa juga baru saja dilakukan oleh Angkatan Udara IRGC di Fasilitas Nukli Natanz. Latihan itu melibatkan simulasi perlindungan dari ancaman perang elektronik.

Adapun latihan pada Minggu (12/1/2025), adalah kelanjutan latihan bertajuk Eqtadar 1403 yang melibatkan rudal, radar, senjata elektronik, pertahanan udara, dan pesawat berawak dan nirawak dalam operasi menyerang dan bertahan.

Seorang juru bicara IRGC menyebut latihan itu diperkirakan akan dilanjutkan di sebagian wilayah Iran. Kata dia, latihan itu adalah respons atas “ancaman keamanan baru”.

Dikutip dari Sputnik, sebelum latihan-latihan itu digelar, Iran mendapat provokasi dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Media AS melaporkan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan telah menyodori Presiden Joe Biden dengan opsi menyerang fasilitas nuklir Iran.

Di sisi lain, Iran mengecam opsi itu dan menudingnya sebagai pelanggaran besar terhadap hukum internasional.

Pekan lalu IRGC juga memamerkan “kota rudal” bawah tanah. Fasilitas itu memanfaatkan keunggulan geografis di Iran barat, misalnya daerah pegunungan, untuk perlindungan dari serangan udara musuh.

Televisi Iran menayangkan rekaman fasilitas itu. Hajizadeh diperlihatkan berjalan menginjak bendera Israel dan AS di lantai. Dia memberikan hormat kepada pasukan dan meninjau rudal.

Dalam rekaman itu diperlihatkan pulan rudal Emad, Qadr dan Qiam.

Menurut Press TV, sebanyak 90 persen dari pangkalan itu tidak diperlihatkan karena alasan keamanan.

Iran sudah menggunakan rudal Emad dan Qadr dalam serangan ke Israel bulan Oktober 2024. Rudal itu dikombinasikan dengan rudal hipersonik Fatah.

Serangan rudal itu dirancang untuk menunjukkan kemampuan senjata Iran dalam menembus sistem pertahahan Israel dan menjangkau fasilitas intelijennya.

Rekaman memperlihatkan ada puluhan rudal yang sukses menembus sistem pertahanan canggih Israel.

Press TV menyebut pangkalan rudal itu sebagai “gunung berapi tidur yang berada jauh di dalam jantung pegunungan”.

Pangkalan itu disebut bisa “meletus secepat mungkin” jika ada serangan musuh.

(*)

13/01/2025 08:57
Hamas Selesaikan Rancangan Kesepakatan Gencatan Senjata di Jalur Gaza

QATAR – Kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas, pada Sabtu (11/1) mengumumkan telah menyelesaikan rancangan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan menunggu persetujuan pihak Israel, yang mengindikasikan kemajuan dalam upaya mengakhiri konflik.

Juru bicara kelompok Hamas, Jihad Taha, mengatakan kepada media pan-Arab yang berkantor di London, Al-Araby Al-Jadeed TV, bahwa sejumlah mediator telah menyelesaikan rancangan kesepakatan yang mencakup syarat-syarat gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Dia mengatakan Hamas menunggu perwakilan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Doha untuk menyetujui dan menandatangani kesepakatan tersebut.

Laporan menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata telah mengalami kemajuan positif. Saluran televisi yang berkantor di Qatar, Al-Araby TV, mengutip pejabat Hamas, menyatakan negosiasi telah mendekati tahap akhir. Beberapa jam mendatang dianggap penting untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Menurut Al Araby TV, pada tahap awal rancangan kesepakatan, Israel akan menarik pasukan dari beberapa titik tertentu, termasuk penyeberangan perbatasan Rafah di Gaza selatan dan bagian dari Koridor Philadelphi atau zona penyangga di perbatasan Gaza dan Mesir.

Sepekan setelah gencatan senjata dimulai, tahanan akan dibebaskan, dan Israel akan mundur dari area yang telah disepakati. Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat diperkirakan mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan rincian kesepakatan, jadwal implementasi, dan tanggal dimulainya gencatan senjata.

Presiden AS Joe Biden pada Kamis (9/1) memastikan bahwa telah ada kemajuan dalam mencapai kesepakatan. Sejak 7 Oktober 2023, tentara Israel melancarkan perang dan genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.500 korban jiwa, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, kendati Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah tersebut.

13/01/2025 07:22
Biden Batasi Ekspor Cip AI ke RI, Pengamat Singgung Perang Dagang

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) untuk membatasi ekspor cip kecerdasan buatan (AI) untuk data center ke Indonesia disinyalir berkaitan dengan perang dagang.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga pembatasan tersebut menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai perdagangan. Ini, kata Heru, merupakan model perang dagang baru terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, yang kali ini menyasar Indonesia.

Heru berharap kebijakan Biden tersebut tidak berdampak ke Indonesia, sebagaimana perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, tidak mempengaruhi dagang Indonesia.

“Kalau kita lihat kemarin itu misalnya terjadi perang dagang antara China dengan Amerika, dampaknya juga di Indonesia ini hampir tidak ada ya. Produk-produk China juga bisa digunakan di Indonesia, produk-produk Amerika juga bisa digunakan di Indonesia,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (13/1/2025).

Diketahui, perdagangan dunia saat ini dipengaruhi beberapa hal, salah satunya kehadiran BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China) dan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Dua kelompok ekonomi tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

BRIC memiliki karakteristik kelompok negara berkembang dengan potensi ekonomi besar dan pertumbuhan yang cepat, yang berfokus pada peningkatan pengaruh ekonomi di tingkat global, mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS, dan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang lebih adil.

Sementara itu OECD merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara maju dengan ekonomi pasar dan demokrasi. OECD memiliki tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan perdagangan bebas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Adapun Indonesia masuk dalam kelompok Bric bersama China dan India.

Selain itu, lanjut Heru, untuk industri data center Indonesia terdiri dari banyak negara. Pemain data center tidak terbatas pada AS dan China, juga negara lain.

Heru mengatakan walaupun dampaknya hampir tidak ada, pemerintah tetap harus memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan Biden, termasuk menyiapkan mitigasi seandainya kebijakan pembatasan cip nantinya berdampak ke Indonesia.

“Walaupun diyakini dampaknya sangat minimal,” kata Heru.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ian Yosef M. Edward menilai rencana kebijakan Biden dapat menjadi berkah bagi Indonesia karena kebijakan tersebut diterapkan di seluruh Asia Tenggara, seluruh negara di Asean masuk dalam kategori 3 dan 2, sehingga yang memiliki hubungan baik dengan AS akan jadi pemenang.

“Indonesia memiliki hubungan yang baik AS; momen ini dapat digunakan untuk pengembangan data center yang memiliki komputasi yang tinggi dan berbasis AI,” kata Ian.

Peta kategorisasi pembatasan ekspor Cip AI asal ASPerbesar

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi.

Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS.

Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

13/01/2025 07:10
Netanyahu Telepon Biden, Beri Kabar Terbaru soal Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta –

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Netanyahu mengabarkan kepada Biden mengenai kabar terbaru negosiasi untuk gencatan senjata di Gaza, terutama mengenai pembebasan sandera.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (13/1/2025), Netanyahu berbicara kepada Biden dalam sambungan telepon. Pernyataan itu disampaikan oleh kantor Biden.

Dalam pembicaraan itu, Biden menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza. Selain itu, katanya, pembebasan sandera juga harus dilakukan untuk menghentikan pertempuran.

“Menekankan perlunya segera gencatan senjata di Gaza dan pemulangan para sandera dengan lonjakan bantuan kemanusiaan yang dimungkinkan oleh penghentian pertempuran berdasarkan kesepakatan tersebut,” kata Biden yang disampaikan oleh kantornya.

Sementara itu, Rusia mengungkap pembicaraan Netanyahu dengan Biden. Rusia menyebut Netanyahu memberi tahu Biden terkait perkembangan terkini mengenai kesepakatan pembebasan sandera.

“Perdana Menteri berdiskusi dengan Presiden Amerika mengenai kemajuan dalam negosiasi pembebasan sandera kami dan memberi tahu beliau tentang mandat yang telah diberikannya kepada tim negosiasi di Doha, yang bertujuan untuk memajukan pembebasan sandera,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Kedua pemimpin tersebut berbicara setelah kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Israel mengirimkan delegasi pejabat senior ke Qatar untuk negosiasi. Pengumuman itu menyusul pertemuan di Yerusalem dengan utusan Timur Tengah Presiden terpilih AS Donald Trump, Steve Witkoff, perwakilan Biden, dan pejabat senior Israel.

Kantor Netanyahu mengonfirmasi kepada AFP pada hari Minggu (12/1) bahwa delegasi, yang meliputi kepala badan keamanan internal Mossad dan Shin Bet, telah tiba di Doha.

(whn/whn)

13/01/2025 05:57
Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza – Halaman all

Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza

TRIBUNNEWS.COM – Israel menderita kerugian besar dan belum juga mencapai target perang mereka di Jalur Gaza sejak melancarkan invasi militer darat ke wilayah kantung Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023 silam.

Dalam 16 bulan, kerugian ekonomi akibat perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza mencapai sekitar 250 miliar shekel ($67,57 miliar atau setara Rp 1.102 triliun) pada akhir tahun 2024, menurut sebuah laporan.

Surat kabar bisnis Israel, Calcalist merilis angka tersebut pada hari Jumat yang mencerminkan perkiraan Bank Israel,

Kerugian ekonomi itu mencakup biaya militer langsung, pengeluaran sipil, dan kerugian pendapatan, tetapi bukan dampak finansial sepenuhnya.

Laporan tersebut menggambarkan biaya tersebut sebagai ” beban berat ” dan mengkritik “kegagalan” upaya perang, menyoroti perlunya peningkatan substansial dalam anggaran pertahanan Israel selama dekade berikutnya.

Ketegangan anggaran telah memicu diskusi di Israel , khususnya mengenai realokasi pendapatan dari sumber daya gas alam di Mediterania, yang awalnya ditujukan untuk perawatan kesehatan dan pendidikan tetapi sekarang tampaknya dialokasikan untuk belanja pertahanan.

Laporan itu juga menyebutkan rekomendasi terkini dari Komite Nagel , yang menyarankan tambahan 275 miliar shekel ($74 miliar) untuk pertahanan selama dekade berikutnya dengan peningkatan tahunan sebesar 27,5 miliar shekel ($7 miliar).

Dua serdadu Israel (IDF) tampak membetulkan rantai tank tempur yang bermasalah. Perang banyak front yang berlarut secara nyata menguras ekonomi Israel sebagai dampak dari beban perang. (khaberni/tangkap layar)

Komite mengusulkan untuk memperkuat sistem pertahanan udara berlapis-lapis milik Israel , termasuk Iron Dome dan sistem laser yang baru dioperasikan, di samping memperkuat perbatasan Lembah Jordan dengan penghalang yang dijaga ketat.

Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan tersebut telah menghancurkan daerah kantong itu dan risiko kelaparan meluas.

Namun, di balik aksi genosida tersebut, Israel belum bisa mencapai target perang yang mereka ditetapkan di awal invasi, termasuk memberangus gerakan Hamas dan membebaskan para sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Keluarga sandera Israel yang ditawan oleh militan Palestina menyalakan Hanukkiah, sebuah kandil menorah bercabang sembilan yang digunakan pada hari raya Yahudi Hanukkah (AHMAD GHARABLI / AFP)

Sandera Israel di Gaza Dikawal Brigade Bunuh Diri

Terkait kondisi sandera Israel di Gaza, seorang pejabat senior Hamas mengklaim tanggung jawab pengamanan warga Israel yang disandera di Jalur Gaza diserahkan kepada brigade khusus yang disebut “brigade bunuh diri”.

Brigade itu berisi para pejuang terlatih yang memang ditugaskan memastikan keamanan dan perlindungan bagi para sandera di tengah perundingan gencatan senjata Hamas-Israel.

Saat diwawancarai Al Araby Al Jadeed, pejabat yang enggan disebutkan namanya itu tidak mengungkapkan rincian tentang struktur dan metode brigade itu.

Dia lalu menyinggung keputusan Hamas baru-baru ini perihal upaya untuk mendorong kemajuan perundingan gencatan senjata.

Keputusan itu, misalnya kesepakatan untuk menambah sandera yang akan dibebaskan, adalah respons atas situasi buruk kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza.

“Kami tidak jauh dari perjanjian (gencatan senjata) jika [Perdana Menteri Israel] Benjamin Netanyahu menunjukkan respons positif atas isu gencatan senjatan senjata permanen dan penarikan mundur [pasukan Israel],” katanya.

Dia mengatakan Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya ingin secepatnya mewujudkan perjanjian gencatan senjata.

“Kami bernegosiasi dengan fokus yang jelas untuk memperluas kepentingan rakyat kami,” kata dia.

Petempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas, membidik sasaran. (Khaberni)

Menurutnya, pemerintah Israel menekan Hamas agar bisa mendapatkan rincian identitas dan lokasi para sandera. Hal itu adalah bagian dari strategi intelijen Israel.

Namun, Hamas dan sekutunya tetap teguh melawan setiap upaya untuk memanipulasi proses perundingan demi mendapatkan data intelijen.

“Situasinya sudah jelas. Netayahu memainkan permainan berbahaya dengan nyawa para sandera, dan setiap keterlambatan dalam proses ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

Kata dia, jika militer atau dinas intelijen Israel berhasil mendapatkan lokasi para sandera, Israel tidak akan mendapatkan para sandera itu hidup-hidup, kecuali kesepakat berhasil dicapai.

“Bahkan, jika mereka bisa mengetahui lokasi sandera, peluang untuk memulangkan mereka hidup-hidup sangat kecil. Satu-satunya skenario yang bisa memungkinkan kembalinya mereka secara aman ialah dengan perjanjian yang dinegosiasikan.”

Perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS). Selama beberapa hari terakhir digelar pembicaraan di Kota Doha, Qatar.

Perundingan itu berfokus pada tahap pertama gencatan yang melibatkan pembebasan sandera.

Poin yang paling penting ialah perihal “akhir perang”. Israel menyodorkan usul “penghentian operasi militer secara permanen” dan “penerapan ketenangan secara penuh”.

Hamas menolak usul itu karena tidak jelas dan hanya menunjukkan penghentian pertempuran untuk sementara saja.

Biden: Ada kemajuan nyata

Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis menyebut ada “kemajuan nyata” dalam pembicaraan gencatan senjata Israel-Hamas.

“Kita membuat sedikit kemajuan nyata, saya bertemu dengan para negosiator dari ini,” kata Biden di Gedung Putih, dikutip dari Al Arabiya.

“Saya masih berharap kita bisa mewujudkan pertukaran tahanan.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim gencatan senjata dan pembebasan sandera “sudah sangat dekat”.

Blinken berharap hal itu bisa terwujud sebelum Biden lengser dan pemerintahan dipegang oleh Donald Trump.

Menurut dia, andaipun gencatan senjata itu belum bisa terwujud pada masa pemerintahan Biden, rezim selanjutnya akan mewujudkannya.

Presiden AS Joe Biden (Instagram Joe Biden)

Sandera mengeluh

Seorang warga Israel yang disandera Hamas di Gaza mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan Netanyahu.

Keluh kesahnya itu disampaikan lewat video yang diunggah sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, hari Sabtu, (4/1/2025).

Dalam pernyataannya selaama 3,5 menit, sandera berama Liri Albag itu mengklaim kabinet Netanyahu ingin membunuh para sandera.

“Kalian ingin membunuh kami?” tanya Elbag dikutip dari IRNA.

Albag berusia 19 tahun. Sebelumnya, dia menjadi tentara perempuan yang bertugas memantau perbatasan Israel-Gaza.

Dia mengkritik pemerintah Israel. Menurutnya, pembebasan sandera di Gaza bukanlah prioritas kabinet maupun militer Israel.

Albag juga khawatir dunia mulai melupakan para sandera. Kata dia, keberlangsungan hidup sandera tergantung pada penarikan pasukan Israel dan upaya IDF untuk menjangkau sandera.

“Jika orang-orang terkasih kalian disandera, akankah perang masih berlanjut?” tanya Albag.

Perempuan itu meragukan komitmen Israel untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

Kemudian, dia menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Israel.

“Lihatlah mata ayah saya dan beri tahu dia dan ibu saya bahwa mereka tak akan pernah memeluk anak perempuan mereka lagi,” katanya.

“Anda tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Saya sadar bahwa kami hanya pion dalam permainan Anda.”

Di samping itu, dia berpesan kepada orang-orang yang berada di dalam kabinet Netanyahu.

“Kalian tidak akan menyelamatkan kami melalui operasi militer, kalian tahu tak akan bisa.”

“Ini pencarian yang menjengkelkan, dan kami dibombardir setiap hari. Bagaimana bisa seseorang tinggal di suatu tempat yang kalian bombardir, tanpa tempat berlindung?”

12/01/2025 22:09