Tag: Joe Biden

Trump-Biden Berebut Klaim, Mengaku Jadi Tokoh yang Berjasa Atas Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Donald Trump saling berebut klaim, mengaku sebagai tokoh yang berjasa soal gencatan senjata di Gaza.

Klaim ini diperebutkan keduanya usai gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi diumumkan setelah memakan waktu berbulan-bulan lamanya.

Biden mencatat kesepakatan yang disahkan sebagian besar mencerminkan kerangka proposal yang diajukan timnya pada bulan Mei lalu.

Ketika ditanya seorang reporter tentang siapa yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gencatan senjata dan bertanya, Biden dengan tersebum menjawab pertanyaan tersebut “Apakah itu lelucon?”

“Rencana ini dikembangkan dan dinegosiasikan oleh tim saya. Sebagian besar akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang akan datang. Itulah sebabnya saya meminta tim saya untuk terus memberi tahu pemerintahan yang akan datang,” kata Biden mengutip dari APNews.

Tak mau kalah dari Joe Biden, Presiden terpilih AS ke-47, Donald Trump dalam unggahan di media sosialnya mengklaim bahwa negosiasi kesepakatan senjata di Gaza merupakan terobosan terbarunya.

Trump mengaku bahwa pihaknya telah mengutus utusannya Steve Witkoff untuk bergabung dalam negosiasi di Timur Tengah.

Witkoff berada disana selama 96 jam terakhir pembicaraan menjelang kesepakatan.

“Perjanjian gencatan senjata ini hanya dapat terjadi sebagai hasil dari Kemenangan Bersejarah kita di bulan November, karena perjanjian ini memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahan saya akan mengupayakan perdamaian dan merundingkan kesepakatan untuk menjamin keselamatan semua warga Amerika, dan sekutu Amerika,” katanya.

Aksi saling klaim antara Biden dan Trump disinyalir untuk membuat kesepakatan gencatan senjata Gaza sebagai warisan kepresidenan mereka.

Selama beberapa bulan ke belakang, pemerintah Biden telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani perdamaian melalui perundingan yang nyaris berhasil sebelum akhirnya gagal.

Sementara, Trump mendapat sorotan baru-baru ini setelah memberikan peringatan “ada harga yang harus dibayar” jika gencatan senjata tidak tercapai sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025.

Kapan Gencatan Senjata Israel Berlaku?

Hamas dan Israel akhirnya menyepakati gencatan senjata yang diharapkan akan dimulai pada 19 Januari mendatang.

Waktu gencatan senjata ini digelar beda sehari dengan pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari.

Menurut informasi yang beredar gencatan senjata ini akan terbagi dalam tiga fase, di mana fase pertama berlangsung selama 42 hari.

Fase pertama mencakup pembebasan sandera perempuan, anak-anak, dan lansia, serta penghentian serangan hingga masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan.

Fase kedua, bertujuan mengakhiri perang, termasuk pembebasan sandera pria oleh Hamas sebagai ganti atas dibebaskannya sejumlah tahanan Palestina dipenjara Israel.

Fase ketiga, pemulangan jenazah maupun sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

Warga Gaza Sambut Gencatan Senjata

Merespon sahnya kesepakatan gencatan senjata, ribuan warga Gaza menyambut baik kabar ini.

Sejumlah orang terlihat keluar ke jalan, bersorak gembira, dan berpelukan, menanti dimulainya gencatan senjata.

Sementara segerombolan warga Gaza lainnya terlihat berkumpul dan bernyanyi bersama.

Beberapa orang tampak menabuh drum dan mengibarkan bendera Palestina.

“Saya tidak percaya bahwa mimpi buruk lebih dari setahun ini akhirnya akan segera berakhir. Kami kehilangan begitu banyak nyawa, kami telah kehilangan segalanya,” kata warga Gaza City yang mengungsi di Kamp Nuseirat, Randa Sameeh, seperti dikutip AFP.
Pemandangan serupa juga terlihat di Israel. Sejumlah keluarga para sandera tampak riang dan lega mendengar kabar gencatan senjata.

Mereka mengatakan gencatan senjata ini merupakan “langkah maju” yang bisa membawa para sandera kembali ke rumah.

(Tribunnews.com / Namira)

16/01/2025 18:41
AS: Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump? – Halaman all

Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

Kuasa lewat perintah eksekutif

Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

Deportasi massal

Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

Pada pemilu terakhir, menghentikan migrasi ilegal dengan mengamankan perbatasan negara menjadi salah satu isu utama yang membuat Trump terpilih kembali. Dia diyakini akan kembali menerapkan kebijakan yang mengharuskan pencari suaka untuk menunggu di Meksiko sementara klaimnya diproses.

Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

Gagasannya itu menyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

Kenaikan tarif pada barang impor

Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

“Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

“Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

16/01/2025 17:34
Warga Rayakan Gencatan Senjata di Gaza, Tapi Tantangan Besar Menanti

Jakarta –

Warga Palestina di Gaza merayakan kabar tercapainya kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas dengan sorak-sorai dan pelukan.

Randa Sameeh, seorang pengungsi Gaza, menyatakan kegembiraannya. “Kami kehilangan begitu banyak, ini seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir,” ujarnya.

Kabar kesepakatan itu diharapkan akan mengakhiri perang selama lebih dari 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina dan 1.200 warga Israel. Meski Israel memperingatkan masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, gencatan senjata dijadwalkan dimulai pada hari Minggu (19/01) pukul 12:15 waktu setempat.

Kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir, dengan negosiasi panjang dan alot yang berlangsung di Doha. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu mencakup gencatan senjata dan pembebasan 33 sandera. Ia juga menyerukan ketenangan menjelang pemberlakuan gencatan senjata tersebut.

Presiden Israel, Isaac Herzog, mendukung kesepakatan ini sebagai langkah moral dan kemanusiaan yang penting untuk membawa kembali para sandera. Sementara itu, Hamas menyebut kesepakatan ini sebagai hasil dari “keteguhan rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza.”

Peran AS dan ucapan terima kasih Netanyahu

Presiden Joe Biden mengumumkan, “gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera telah dicapai,” yang merupakan hasil dari “diplomasi gigih dan menyakitkan” Amerika Serikat. Biden juga menekankan, upaya diplomatik AS sejak Mei tahun lalu, telah memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kesepakatan ini.

“Diplomasi saya tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan hal ini,” kata Biden seraya menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai “salah satu negosiasi tersulit” dalam kariernya.

Netanyahu memuji Trump atas komitmennya bahwa “AS akan bekerja sama dengan Israel agar Gaza tidak pernah menjadi tempat perlindungan terorisme lagi.” Netanyahu juga menyampaikan terima kasih kepada Biden atas bantuannya dalam memajukan kesepakatan pembebasan sandera.

Pakar soroti tantangan besar dalam proses gencatan senjata

“Bagian paling menantang dari kesepakatan gencatan senjata Gaza adalah pelaksanaan tahap kedua,” kata analis kontra-terorisme Hans-Jakob Schindler. Tantangan ini mencakup pembebasan sisa sandera, penarikan tentara Israel dari sebagian besar Gaza, dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. “Jika tidak ada pihak yang mengambil alih, kemungkinan besar Hamas akan kembali berkuasa. Selain itu, pembangunan kembali Gaza dan menciptakan gencatan senjata berkelanjutan menjadi tantangan besar,” ujar Schindler.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel yang berasal dari kubu sayap kanan, Bezalel Smotrich, menentang kesepakatan ini, dan menyebutnya “berbahaya” bagi keamanan Israel. Ia menilai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata dapat merugikan negara. Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan pemungutan suara diperkirakan berlangsung pada Kamis (16/01).

Militer Israel telah menamai misinya untuk memulangkan sandera sebagai “Wings of Freedom,” namun Netanyahu belum memberikan pengumuman resmi hingga detail akhir disepakati.

Bagaimana respons global?

Pemimpin Mesir Abdel Fattah el-Sissi menegaskan pentingnya percepatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyebut gencatan senjata sebagai hasil dari “upaya berat selama lebih dari setahun oleh Mesir, Qatar, dan AS.” Ia juga menyatakan, koordinasi pembukaan kembali perbatasan Rafah untuk penyaluran bantuan sedang berlangsung.

ICRC menyatakan siap membantu pelaksanaan kesepakatan. Presiden ICRC, Mirjana Spoljaric, mengatakan: “Kami siap memfasilitasi operasi pembebasan sebagaimana disepakati para pihak yang berunding, agar sandera dan tahanan bisa kembali ke rumah.” Ia juga menegaskan perlunya komitmen politik untuk “mengutamakan kemanusiaan dan menghormati aturan perang.”

Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan: “Gencatan senjata ini harus menghilangkan hambatan besar keamanan dan politik untuk memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak.” UNICEF menambahkan bahwa kesepakatan ini “sangat terlambat,” mengingat dampak perang yang telah menewaskan lebih dari 14.500 anak di Gaza.

Para pemimpin Eropa menyambut baik kesepakatan ini. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “harapan bagi seluruh kawasan.” Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta kesepakatan dilaksanakan “secara konsekuen,” sementara PM Inggris Keir Starmer menyatakan: “Setelah bulan-bulan pertumpahan darah yang menghancurkan, ini adalah berita yang sudah lama dinantikan oleh rakyat Israel dan Palestina.”

rs/gtp/as (AFP, Reuters, AP, dpa)

(ita/ita)

16/01/2025 17:31
4 Poin Rancangan Perjanjian Damai Israel dan Hamas, Gencatan Senjata Akhirnya Terjadi di Palestina

TRIBUNJATIM.COM – Gencatan senjata di Palestina menemukan titik terang.

Israel akhirnya bersedia memberhentikan aksi genosidanya di Gaza setelah bertahun-tahun berperang dengan Hamas.

Rencananya, gencatan senjata akan berlaku pada Minggu (19/1/2025).

Empat poin direncanakan akan dilimpahkan pada perjanjian perdamaian antara Israel dan Hamas.

Sebelumnya, gencatan senjata sendiri adalah penghentian perang di mana masing-masing pihak sepakat dengan pihak lain untuk menangguhkan tindakan agresif yang sering kali disebabkan oleh mediasi oleh pihak ketiga.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Mediator perundingan gencatan senjata dari Qatar telah mengirimkan rancangan proposal kesepakatan kepada Israel dan Hamas.

Seminggu sebelum Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengambil alih jabatan dari Presiden Joe Biden, para pejabat menyebutkan bahwa terobosan telah dicapai dalam pembicaraan di Doha, dan kesepakatan bisa segera tercapai.

Namun, masih banyak rincian tentang penerapan gencatan senjata yang perlu disepakati.

Para pejabat dari semua pihak mengatakan bahwa kesepakatan belum sepenuhnya final.

Mengutip Asharq Al Awsat, berikut adalah poin-poin utama dari rancangan tersebut menurut seorang pejabat Israel dan seorang pejabat Palestina.

Hamas sendiri belum memberikan rincian, menurut Reuters.

1. Pemulangan Sandera

Pada tahap pertama, 33 sandera akan dibebaskan.

Mereka terdiri dari anak-anak, perempuan, termasuk tentara wanita, pria berusia di atas 50 tahun, serta mereka yang terluka atau sakit.

Israel yakin sebagian besar sandera masih hidup, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Hamas.

Tahap pertama ini akan berlangsung selama beberapa minggu, meskipun pejabat Israel menyatakan durasi pastinya belum ditentukan.

Pejabat Palestina menyebutkan tahap pertama akan berlangsung selama 60 hari.

Jika berjalan sesuai rencana, pada hari ke-16 sejak kesepakatan mulai berlaku, negosiasi tahap kedua akan dimulai.

Tahap kedua ini bertujuan untuk memulangkan sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria dan warga sipil pria, serta pengembalian jenazah sandera yang telah meninggal.

Sebagai imbalan atas sandera, Israel akan membebaskan sejumlah besar tahanan Palestina dari penjara, termasuk beberapa yang menjalani hukuman panjang karena serangan mematikan.

Jumlah pastinya akan tergantung pada jumlah sandera yang masih hidup.

Pejabat Israel memperkirakan jumlah tahanan yang akan dibebaskan adalah “ratusan”, sementara pejabat Palestina menyebut jumlahnya lebih dari 1.000.

Tempat tujuan para tahanan Palestina yang dibebaskan belum disepakati, namun siapa pun yang dihukum karena pembunuhan atau serangan mematikan tidak akan dibebaskan ke Tepi Barat.

Mereka yang terlibat dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 juga tidak akan dibebaskan.

2. Penarikan Pasukan

Israel tidak akan menarik pasukannya sepenuhnya hingga semua sandera dibebaskan, tetapi penarikan akan dilakukan secara bertahap.

Pasukan Israel akan tetap berada di perimeter perbatasan untuk melindungi kota dan desa-desa di perbatasan Israel.

Pengaturan keamanan akan dibuat di koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Mesir, di sepanjang tepi selatan Gaza.

Israel akan menarik diri dari beberapa bagian wilayah setelah beberapa hari pertama kesepakatan.

Penduduk Gaza Utara yang tidak bersenjata akan diizinkan kembali ke rumah mereka, dengan mekanisme untuk memastikan tidak ada senjata yang dipindahkan ke sana.

Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. (khaberni/tangkap layar)
Pasukan Israel juga akan mundur dari koridor Netzarim di Gaza tengah.

Penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza akan berfungsi secara bertahap, memungkinkan orang sakit dan kasus-kasus kemanusiaan untuk keluar dari Gaza guna menerima perawatan medis.

3. Pengiriman Bantuan Kemanusiaan

Akan ada peningkatan bantuan kemanusiaan secara signifikan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya badan-badan internasional, termasuk PBB, menyebut penduduknya menghadapi krisis kemanusiaan yang parah.

Israel telah mengizinkan bantuan masuk ke wilayah tersebut, namun masih ada perselisihan terkait jumlah bantuan yang diizinkan masuk serta seberapa banyak yang benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Selain itu, masalah penjarahan oleh geng-geng kriminal juga semakin memburuk.

4. Pemerintahan Masa Depan Gaza

Siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang berakhir masih menjadi pertanyaan besar dalam negosiasi.

Tampaknya isu ini tidak termasuk dalam proposal saat ini karena kompleksitasnya, dan mungkin akan menghambat tercapainya kesepakatan yang sedang diupayakan.

Israel menegaskan bahwa perang tidak akan berakhir dengan Hamas tetap berkuasa.

Israel juga menolak gagasan pemerintahan Gaza oleh Otoritas Palestina, badan yang didukung Barat yang dibentuk berdasarkan perjanjian perdamaian sementara Oslo tiga dekade lalu.

Otoritas Palestina saat ini menjalankan kedaulatan terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

Sejak awal kampanye militer di Gaza, Israel menyatakan akan mempertahankan kendali keamanan atas wilayah tersebut setelah pertempuran berakhir.

Masyarakat internasional menyatakan bahwa Gaza harus dipimpin oleh warga Palestina.

Namun, upaya untuk menemukan alternatif bagi faksi-faksi utama di antara masyarakat sipil atau pemimpin klan sebagian besar belum membuahkan hasil.

Meski demikian, ada pembicaraan tentang pemerintahan sementara yang akan memimpin Gaza sampai Otoritas Palestina yang telah direformasi bisa mengambil alih.

—–

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

16/01/2025 17:22
Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah “mempromosikan” kesepakatan itu.

Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

“Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa,” kata Blinken, dikutip dari CNN.

“Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri.”

“Namun, mereka tidak melakukannya,” lanjutnya.

Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan “semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit”.

Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

“Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel,” jelas Blinken.

Blinken mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan mencakup warga Palestina dari Gaza dan anggota PA.

“Mereka akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pemerintahan PA yang telah direformasi sepenuhnya segera setelah memungkinkan,” katanya.

Tanpa menyebut nama negara tertentu, Blinken mengatakan bahwa “beberapa mitra AS telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pasukan dan polisi untuk misi tersebut”.

“Tetapi jika dan hanya jika disepakati bahwa Gaza dan Tepi Barat disatukan kembali di bawah PA yang direformasi sebagai bagian dari jalan menuju negara Palestina yang merdeka,” ujar Blinken.

Blinken mengatakan bahwa jalur tersebut harus “terikat waktu” dan “berdasarkan kondisi,” dan mengatakan bahwa “prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat”.

“Terbatas waktu, karena tidak seorang pun akan percaya atau menerima proses yang tidak ada habisnya,” katanya.

“Berdasarkan kondisi karena meskipun warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab.”

“Tidak seorang pun boleh mengharapkan Israel untuk menerima negara Palestina yang dipimpin oleh Hamas atau ekstremis lainnya,” ungkap Blinken.

Diplomat tertinggi AS itu mengangkat prospek kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang sulit dipahami sebagai “peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari yakni integrasi Israel yang lebih besar di kawasan tersebut”.

Blinken menyetujui ekstremisme pejabat sayap kanan Israel seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

“Israel harus meninggalkan mitos bahwa mereka dapat melakukan aneksasi de facto tanpa biaya dan konsekuensi bagi demokrasi Israel, kedudukannya, dan keamanannya.”

“Kami sungguh berharap para pihak akan siap untuk membuat pilihan sulit di masa mendatang, namun, kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa hingga saat ini, mereka gagal membuat keputusan sulit atau bertindak dengan cara yang membuat kesepakatan dan perdamaian jangka panjang semakin sulit dicapai,” lanjutnya.

Pemerintah Israel, kata Blinken, secara sistematis telah merusak kapasitas dan legitimasi satu-satunya alternatif yang layak bagi Hamas, yakni Otoritas Palestina.

Blinken mengungkapkan bahwa Israel terus menahan pendapatan pajak PA yang dikumpulkannya atas nama Palestina, dana yang merupakan milik Palestina dan yang dibutuhkan PA untuk membayar orang-orang yang menyediakan layanan penting.

“Israel memperluas permukiman resmi dan menasionalisasi tanah dengan kecepatan lebih cepat daripada sebelumnya dalam satu dekade terakhir, sambil menutup mata terhadap pertumbuhan permukiman ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

“Serangan kekerasan oleh pemukim ekstremis terhadap warga sipil Palestina telah mencapai rekor tertinggi,” ungkap Blinken.

Tangisan Warga Gaza

Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, warga di Jalur Gaza bersorak sambil menangis kegirangan.

“Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan,” kata salah seorang warga Gaza, Ghada, dikutip dari Middle East Monitor.

“Kami terlahir kembali, dengan setiap jam penundaan, Israel melakukan pembantaian baru, saya harap semuanya segera berakhir,” lanjut Ghada.

Para pemuda menabuh rebana, meniup terompet, dan menari di jalan di Khan Yunis di bagian selatan daerah kantong tersebut beberapa menit setelah mendengar berita tentang perjanjian yang dicapai di Ibu Kota Qatar, Doha.

Kesepakatan tersebut, yang belum diumumkan secara resmi, menguraikan fase gencatan senjata awal selama enam minggu dan mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.

Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sandera yang ditahan Hamas dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan Israel, kata seorang pejabat yang diberi pengarahan mengenai negosiasi tersebut kepada Reuters.

(Tribunnews.com/Whiesa)

16/01/2025 15:09
Kabinet Israel Akan Setujui Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta –

Kabinet Israel dijadwalkan akan bertemu pada Kamis (16/1) untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan pembebasan sandera di Gaza. Ini dilakukan sehari setelah mediator mengumumkan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan akan mengarah pada akhir permanen perang Gaza.

Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), gencatan senjata akan mulai berlaku pada hari Minggu (19/1) dan melibatkan pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. Setelah itu persyaratan kesepakatan perdamaian yang lebih luas akan diselesaikan, kata pemerintah Qatar selaku mediator gencatan senjata.

Ini akan mengakhiri negosiasi yang sia-sia selama berbulan-bulan untuk mengakhiri perang paling mematikan dalam sejarah Gaza tersebut. Gencatan senjata ini diharapkan akan menghentikan permusuhan Hamas dan Israel, hanya beberapa hari sebelum pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dengan Presiden AS Joe Biden dan Trump pada hari Rabu (15/1). Kantor Netanyahu mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Netanyahu berterima kasih atas bantuan mereka untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata itu.

Presiden Israel Isaac Herzog, yang memegang peran seremonial, mengatakan kesepakatan itu adalah “langkah yang tepat” untuk membawa kembali para sandera yang ditawan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Para demonstran di Tel Aviv, Israel yang menyerukan pembebasan para sandera bersukacita saat berita tentang kesepakatan itu menyebar. Ribuan orang di seluruh Gaza juga merayakan kesepakatan tersebut.

Kelompok Hamas mengatakan gencatan senjata tersebut adalah “hasil dari keteguhan legendaris rakyat Palestina yang hebat dan perlawanan gagah berani kami di Jalur Gaza”.

(ita/ita)

16/01/2025 15:00
Siapa Pemilik Aplikasi REDnote? Ini Profil dan Asal-Usulnya

Baru-baru ini, Aplikasi REDnote tengah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya bagi warga di Amerika Serikat. Banyak warga AS yang mencari tahu dan mulai beralih menggunakan media sosial RedNote yang berasal dari Cina ini.

Hal ini menyusul rencana kebijakan pelarangan aplikasi TikTok oleh pemerintah Amerika Serikat karena alasan keamanan. Lalu, sebenarnya apa itu aplikasi REDnote? Berikut ulasan lengkap seputar siapa pemilik REDnote dan seperti apa aplikasinya.

Apa itu aplikasi REDnote?

Ilustrasi tampilan explore Red Note. (Dok. Xiaohongshu.com)

REDnote adalah aplikasi media sosial asal Cina yang diperuntukkan bagi pasar global. Di Cina, REDnote lebih dikenal dengan nama Xiaohongsu, yang artinya little red book atau buku merah kecil. Dilansir New York Times, Kamis (16/1), REDnote menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di Apple Store AS pada hari Selasa (14/1).

Aplikasi REDnote menggabungkan e-commerce yang dibangun berdasarkan unggahan video pendek dari para penggunanya. Penggunanya bisa berbagi video pendek hingga unggahan berbasis teks.

Hal itu lantas membuat REDnote dianggap mirip dengan TikTok. Mulai dari fitur dan layanan utamanya, tampilan aplikasi, hingga asal-usul yang sama-sama berasal dari Cina.

Aplikasi REDnote mengeklaim telah memiliki lebih dari 300 juta pengguna yang sebagian besarnya berada di Cina. Per 16 Januari 2025, REDnote telah diunduh lebih dari 10 juta kali di Google Play Store.

Siapa pemilik aplikasi REDnote?

Miranda Qu, salah satu pendiri aplikasi REDnote (forbes.com)

Menukil Reuters, aplikasi REDnote didirikan oleh Miranda Qu dan Charlwin Mao pada 2013 di Shanghai, Cina. Qu menjabat sebagai presiden, sedangkan Mao menjadi CEO REDnote.

Awalnya mereka menyebut REDnote sebagai “Hong Kong Shopping Guide” dan menargetkan wisatawan Cina yang mencari rekomendasi barang-barang tertentu.

REDnote juga dipandang sebagai salah satu kandidat initial public offering (IPO) yang potensial. Pengendali saham REDnote saat ini dikuasai oleh beberapa perusahaan raksasa seperti Alibaba, Tencent, hingga perusahaan pemodal asal Singapura, yaitu GSR Ventures, DST Global, dan GGV Capital.

Kekayaan pemilik aplikasi REDnote

Untuk diketahui, CEO REDnote Charlwin Mao ditaksir memiliki kekayaan pribadi sekitar 18 miliar yuan atau setara Rp40,2 miliar. Sementara Presiden REDnote, Miranda Qu diperkirakan mempunyai kekayaan 12 miliar yuan atau setara Rp26,8 miliar.

Sebagian besar pengguna REDnote memang diketahui berasal dari Cina, sehingga konten-kontennya pun menggunakan bahasa Mandarin. Dengan masuknya REDnote ke pasar global, tentu akan membuat perusahaan harus menyesuaikan diri.

Dilansir Reuters, pihak REDnote sedang berusaha untuk memoderasi konten berbahasa Inggris dan membangun alat terjemahan Inggris-Mandarin.

REDnote juga memilih untuk mempertahankan satu versi aplikasinya. Berbeda dengan Tencent yang telah menjalankan aplikasi WeChat versi luar negeri dan domestik, atau ByteDance yang mengembangkan aplikasi Douyin sebagai aplikasi TikTok untuk pengguna di Cina.

Kenapa aplikasi REDnote viral?

ilustrasi tiktok (unsplash/solen feyissa)

Aplikasi REDnote belakangan ini ramai digunakan oleh warga Amerika Serikat karena makin dekatnya kebijakan pelarangan aplikasi TikTok oleh pemerintah.

Melansir New York Times, Kamis (16/1), TikTok telah mengajukan kasusnya ke Mahkamah Agung (MA) AS pada Jumat (10/1). Hal ini dilakukan untuk menantang UU federal yang berupaya melarang aplikasi video pendek tersebut di AS.

Awal mula kebijakan pelarangan TikTok di AS

UU di AS yang melarang TikTok adalah “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” atau Perlindungan Warga dan Aplikasi yang Dikendalikan Pesaing Asing.

UU tersebut berawal dari kekhawatiran AS bahwa pemerintah Cina dapat memanipulasi konten dan memperoleh akses ke data sensitif pengguna lewat aplikasi TikTok. Hal itu mendorong Kongres meloloskan UU yang bakal melarang platform tersebut, kecuali jika dijual kepada pembeli yang disetujui oleh pemerintah.

Presiden ke-46 AS, Joe Biden telah menandatangani UU federal larangan TikTok tersebut pada April 2024. Hal ini memberikan ByteDance tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menjual operasionalnya atau menghadapi pelarangan penggunaan aplikasi medsosnya.

Pada 6 Desember 2024 lalu, ByteDance mengalami kekalahan dalam upaya hukum pertamanya untuk membatalkan UU tersebut. Saat itu, panel yang terdiri dari tiga hakim federal dengan suara bulat menolak argumen TikTok bahwa UU melanggar amandemen pertama.

Mungkin diselamatkan oleh Donald Trump

Ada kemungkinan Presiden terpilih AS, Donald Trump akan mencoba menyelamatkan TikTok yang kini 170 juta pengguna di AS. Namun, UU federal pelarangan TikTok dijadwalkan mulai berlaku sehari sebelum pelantikannya. Sedangkan Trump baru dilantik pada 20 Januari 2025 mendatang.

Dengan makin dekatnya pelarangan TikTok, banyak pengguna di AS beralih ke platform alternatif, termasuk REDnote. Bahkan, pengguna media sosial di AS menyebut diri mereka sebagai “pengungsi TikTok” untuk berbondong-bondong mendaftarkan akun di REDnote.

16/01/2025 14:10
Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum tentu Amerika Serikat alias AS marah dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS.

Airlangga mengklaim pemerintah AS sudah paham dengan keputusan Indonesia bergabung ke blok ekonomi besutan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut.

“Amerika marah, tidak marah, itu relatif,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Joe Biden pada medio November 2024, pihak Gedung Putih sudah menyatakan akan menunggu Indonesia bergabung ke blok ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

AS sendiri merupakan salah satu ‘pendiri’ OECD. Saat dibentuk 1961, OECD merupakan lanjutan dari Organisation for European Economics Co-operation (OEEC) yang awalnya dibentuk untuk mengelola program Marshall Plan usulan AS.

“Jadi kita kan dalam proses aksesi OECD. Kemudian dengan Amerika per hari ini kita sudah mendatangani tiga dari empat pilar Indo-Pacific Economic Framework,” jelas Airlangga.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS bukan untuk memusuhi AS. Indonesia, sambungnya, juga ingin bergabung dengan blok ekonomi yang berdampingan dengan AS.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak imun dengan ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi belakangan. Dengan demikian, Indonesia ingin berteman dengan siapa saja terutama dalam hal aktivitas ekonomi.

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar berhati-hati kepada ancaman presiden terpilih AS Donald Trump usai resmi menjadi anggota tetap blok ekonomi BRICS.

Trump sendiri sempat mengancam akan menerapkan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Jika benar maka ekonomi Indonesia akan gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek dan menengah.

“Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

Apalagi, sambungnya, terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat.

16/01/2025 12:57
Apa Kebijakan Pertama Presiden Donald Trump?

Jakarta –

Bagi Donald Trump, 100 hari pertama masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat menawarkan peluang untuk menggariskan haluan domestik dan internasional. Dia diyakini terutama ingin memuaskan pemilih konservatif di dalam negeri, sembari memproyeksikan kekuatan AS di luar negeri.

Kuasa lewat perintah eksekutif

Instrumen yang menawarkan aksi cepat adalah perintah eksekutif yang berlaku tanpa perlu persetujuan Kongres. Di Amerika Serikat, perintah eksekutif atau peraturan presiden lazim dikeluarkan dalam isu keamanan nasional, kebijakan luar negeri atau sekedar regulasi.

Setumpuk dokumen perpres diyakini sudah akan siap untuk ditandatangani sesaat setelah pelantikan Trump pada 20 Januari,

Dalam wawancara TV di “Meet the Press” pada 8 Desember lalu, Trump membenarkan bahwa dirinya akan menandatangani “banyak” perintah eksekutif pada hari pertama. Perpres tersebut menyangkut bidang ekonomi, energi, dan keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko.

Perintah eksekutif bukan konstitusi, melainkan berupa instruksi kepada jajaran pemerintah, kata Dan Mallinson, seorang profesor kebijakan publik dan administrasi di Penn State Harrisburg di Pennsylvania.

Namun begitu, kekuasaan Trump tetap “bersifat luas, termasuk janjinya untuk menutup perbatasan,” katanya kepada DW, “namun perintah lainnya hanya mengawali proses pembuatan peraturan federal yang lambat, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.”

Deportasi massal

Sejak awal, Trump telah terpaku pada perbatasan Meksiko dan arus migran dari selatan. Pada masa jabatan pertamanya, dia bersikeras membangun tembok perbatasan menuju Meksiko, dan memenjara migran di dalam kamp-kamp penampungan sarat pelanggaran HAM.

Bagi mereka yang sudah berada di Amerika Serikat secara ilegal, Trump merencanakan deportasi massal terbesar dalam sejarah, dengan fokus utama pada kaum kriminal, sebelum beralih ke imigran gelap lainnya.

Meskipun ada perintah eksekutif untuk mempercepat deportasi, pelaksanaannya memerlukan waktu dan kerja sama dari lembaga lokal dan negara bagian. Belum lagi potensi gelombang gugatan hukum di setiap jenjang.

Selain memerangi migrasi ilegal, Trump kemungkinan akan memperlambat migrasi legal, termasuk misalnya dengan mempersulit dan mempermahal biaya untuk mendapatkan izin kerja, izin tinggal tetap, dan visa. Hal ini dapat berdampak pada pekerja terampil dan calon mahasiswa asing.

Trump juga menegaskan di acara “Meet the Press” bahwa mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran adalah prioritas Hari ke-1, jika memungkinkan, melalui tindakan eksekutif. “Kami akan mengakhirinya karena ini konyol,” katanya.

Gagasannya itu mensyaratkan perubahan mendasar pada konstitusi. Karena prinsip, bahwa siapa pun yang lahir di tanah AS adalah warga negara Amerika, tertanam dalam Amandemen ke14 UUD.

Kenaikan tarif pada barang impor

Perdagangan adalah area lain yang mendapat banyak perhatian dari Trump. Baru-baru ini, dia menyarankan kenaikan tarif menyeluruh sebesar 10% untuk semua jenis barang impor. Adapun Meksiko, Kanada, dan China, mitra dagang terbesar AS, akan dikenakan bea masuk yang lebih tinggi.

“Belum jelas sejauh apa kenaikannya atau apakah hanya gertakan untuk mendorong negara lain menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan,” kata Mallinson. Namun, berdasarkan rekam jejaknya, dia meyakini Trump akan memberlakukan setidaknya beberapa tarif baru.

Meski presiden berwenang menaikkan tarif pada kategori impor tertentu, upaya untuk menaikkan pajak secara umum akan lebih rumit. Kebijakan itu berpotensi menimbulkan kekacauan politik, dan menjaring gelombang gugatan di pengadilan.

Selain itu, tarif dapat menambah masalah di dalam negeri. “Kemarahan atas inflasi membantu Trump memenangkan kursi kepresidenan, tetapi dia dapat kehilangan dukungan publik dengan cepat jika kebijakan ekonominya menaikkan harga atau menghambat perekonomian,” kata Mallinson.

Tinggalkan Perjanjian Iklim Paris, untuk kedua kali

Dekarbonisasi dan transformasi hijau belakangan menjadi medan ideologi di AS, terutama selama masa kampanye pilpres.

Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris, yang dibuat demi mengurangi emisi karbon guna melawan perubahan iklim. Joe Biden membatalkan keputusan itu dan bergabung kembali pada hari pertamanya menjabat.

Di masa jabatan keduanya, Trump berjanji untuk menambah penambangan minyak mentah, termasuk dengan cara fracking atau teknik stimulasi hidrolik yang berongkos lingkungan tinggi. Tidak heran, jika pemerintahannya akan menarik diri dari Perjanjian Iklim demi membuka jalan bagi penambangan baru.

Trump tidak menganggap serius produksi energi terbarukan atau kendaraan listrik. Sikap skeptis ini dapat menyebabkan dikeluarkannya perintah eksekutif lain yang mencabut perlindungan lingkungan dan memperlambat laju proyek energi terbarukan.

Trump harus bertindak cepat dalam menetapkan perubahan, selama masih menguasai mayoritas di kedua kamar legislatif. Pasalnya, pemilihan sela dalam dua tahun dapat mengakhiri mayoritas Partai Republik di Senat atau Kongres.

“Presiden menjabat dengan mandat dan modal politik yang cepat berkurang,” pungkas Mallinson. “Dia tidak dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2028, jadi apa pun yang ingin dicapainya harus terjadi dalam satu periode.”

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

16/01/2025 12:38
Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi Serukan Setop Agresi Israel!

Jakarta –

Pemerintah Arab Saudi memuji tercapainya kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Saudi pun menyerukan diakhirinya “agresi Israel” di Gaza setelah 15 bulan konflik.

“Kerajaan menekankan perlunya mematuhi kesepakatan dan menghentikan agresi Israel di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025) .

Pemerintah Saudi juga menyerukan “penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Jalur (Gaza) dan semua wilayah Palestina dan Arab lainnya, serta pengembalian para pengungsi ke wilayah mereka.”

Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada bulan November lalu, yang menuduh Israel melakukan “genosida” di Gaza.

Sebelumnya pada hari Rabu (15/1) waktu setempat, Qatar selaku mediator, mengumumkan gencatan senjata yang dimulai pada hari Minggu (19/1) mendatang bersamaan dengan pertukaran sandera dan tahanan. Pada tahap awal gencatan senjata, seperti disepakati Israel dan Hamas, baru 33 orang sandera yang akan dibebaskan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Biden menyebutkan gencatan senjata itu berlaku secara penuh dan menyeluruh, mulai penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas.

16/01/2025 10:58