Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • TikTok Diberi Waktu untuk Jual Sahamnya Jelang Pelarangan di AS

    TikTok Diberi Waktu untuk Jual Sahamnya Jelang Pelarangan di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat memutuskan memberikan waktu hingga Minggu bagi TikTok untuk dijual kepada perusahaan Amerika atau akan dilarang beroperasi.

    Melansir dari Reuters, keputusan ini datang setelah Kongres AS mengesahkan hukum tersebut dengan dukungan bipartisan pada tahun lalu dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

    Para hakim memutuskan bahwa putusan ini tidak melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS yang melindungi kebebasan berbicara.

    Putusan ini menjadi pukulan bagi TikTok serta bagi mantan Presiden Donald Trump, yang telah berupaya mempertahankan aplikasi tersebut selama masa jabatannya. 

    Trump, yang baru saja menjabat kembali pada hari Senin, sempat meluncurkan upaya pertama untuk melarang TikTok, meski gagal. Dia kini berusaha menemukan solusi yang memungkinkan aplikasi tersebut bertahan di AS.

    Dengan batas waktu yang semakin dekat, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah Presiden Biden atau Pemerintahan Trump yang akan datang akan memberikan perpanjangan waktu bagi TikTok untuk menemukan pembeli potensial. 

    Namun beberapa anggota parlemen, seperti Senator Chuck Schumer, menyerukan agar upaya ini terus dilanjutkan, demi memastikan aplikasi tersebut dapat dijual kepada pihak Amerika dan terhindar dari pengaruh China.

    “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan TikTok tetap berjalan, agar jutaan kreator dapat terus berkarya,” kata Schumer. 

    Sementara itu, Perwakilan Republik John Moolenaar menyatakan bahwa ByteDance harus segera datang ke meja perundingan untuk menyelamatkan aplikasi tersebut dan menghindari masalah lebih lanjut terkait pengaruh dari pemerintah China

    Di sisi lain, para anggota parlemen dari kedua kubu memberikan apresiasi terhadap putusan ini. 

    Perwakilan Demokrat Frank Pallone menyatakan bahwa keputusan ini mengirimkan pesan tegas mengenai perlindungan terhadap warga Amerika dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh aplikasi yang dikendalikan oleh pihak asing.

    “Keputusan bulat Mahkamah Agung mengirimkan pesan yang jelas. Melindungi Warga Amerika dari Undang-Undang Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing adalah hukum negara ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Senator Republik Tom Cotton menekankan bahwa keputusan ini merupakan langkah penting untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di Tiongkok.

  • Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    Gencatan Senjata Israel-Hamas Mulai Besok, Houthi Setop Operasi Militer jika Agresi di Gaza Berhenti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gencatan senjata di Jalur Gaza direncanakan dimulai pada Minggu (19/1/2025).

    Menjelang gencatan senjata di Gaza, kelompok Houthi yang berbasis di Yaman, menyampaikan rencana operasi militernya terhadap Israel.

    Mohammed al-Bukhaiti, anggota biro politik Houthi, mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas “mengakhiri perang tetapi tidak mengakhiri konflik”.

    Sejak November 2023, Houthi telah memprotes perang Israel di Gaza dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke Tel Aviv.

    Houthi juga menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden.

    “Peran Yaman dalam mendukung Gaza efektif dan menentukan karena ia telah mencekik musuh dan sekutunya serta merugikan mereka banyak hal, jadi kami perkirakan permusuhan terhadapnya akan terus berlanjut dengan cara yang berbeda,” kata Mohammed al-Bukhaiti, Jumat (17/1/2025), dilansir Al Jazeera.

    “Kami menegaskan bahwa operasi militer kami akan berhenti ketika agresi berhenti, dan bahwa kebebasan navigasi adalah hak umum bagi semua negara dan bukan hak selektif bagi siapa pun,” tambahnya.

    Sementara itu, Kabinet Israel telah menyetujui kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza yang akan membebaskan puluhan sandera yang ditawan di sana dan menghentikan perang selama 15 bulan dengan Hamas.

    Hal itu membuat kedua pihak selangkah lebih dekat untuk mengakhiri pertempuran.

    Gencatan Senjata Harus Dimulai Sesuai Rencana

    Gencatan senjata di Jalur Gaza harus dimulai pada Minggu (19/1/2025) sesuai rencana, meskipun para negosiator perlu menyelesaikan ‘masalah’ di menit-menit terakhir.

    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

    “Tidak mengherankan bahwa dalam proses dan negosiasi yang sangat menantang dan menegangkan ini, Anda mungkin mendapatkan jalan keluar yang longgar,” kata Antony Blinken dalam konferensi pers di Washington, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Arab News.

    “Kami sedang menyelesaikan jalan keluar yang longgar itu saat kita berbicara,” sambungnya.

    Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan para pihak membuat kemajuan yang baik dalam menyelesaikan hambatan-hambatan di menit-menit terakhir.

    “Saya pikir kita akan baik-baik saja,” kata pejabat itu kepada Reuters.

    Sebelumnya pejabat itu mengatakan, satu-satunya perselisihan yang tersisa adalah mengenai identitas beberapa tahanan yang ingin dibebaskan Hamas.

    Utusan Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump berada di Doha dengan mediator Mesir dan Qatar yang bekerja untuk menyelesaikannya, kata pejabat itu.

    Tahap Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

    Tahap Pertama

    Tahap pertama dimulai pada Minggu (19/1/2025), menurut mediator Qatar.

    Diberitakan AP News, berikut ini hal-hal terkait kesepakatan gencatan senjata:

    Penghentian pertempuran selama enam minggu akan dimulai, membuka negosiasi untuk mengakhiri perang.
    Sebanyak 33 dari hampir 100 sandera akan dibebaskan selama periode tersebut, meskipun tidak jelas apakah lebih dari separuhnya masih hidup.
    Amerika Serikat mengatakan fase ini juga mencakup penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk padat di Gaza. Itu akan memungkinkan banyak warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah-rumah mereka yang tersisa. Banyak lingkungan telah hancur menjadi puing-puing.
    Bantuan kemanusiaan akan melonjak, dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari.
    Rincian akhir yang masih dikerjakan termasuk daftar ratusan tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

    Tahap Kedua

    Tahap kedua lebih sulit, berikut rinciannya:

    Negosiasi untuk fase ini akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata.
    Tahap ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria.
    Pasukan Israel akan mundur dari Jalur Gaza.
    Namun, Israel mengatakan tidak akan menyetujui penarikan penuh sampai kemampuan militer dan politik Hamas dihilangkan.
    Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya.

    Tahap Ketiga

    Tahap ketiga menyerukan pemulangan jenazah para sandera yang masih berada di Gaza dan dimulainya pembangunan kembali besar-besaran di Gaza, yang masih harus dibangun kembali selama puluhan tahun.

    Belum jelas pula siapa yang akan menanggung biayanya.

    Ilustrasi – Tank Pasukan Israel di wilayah Gaza Utara dalam operasi militer darat di wilayah kantung Palestina tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Diketahui, kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

    Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Hal ini membuka jalan bagi lonjakan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tempat mayoritas penduduk telah mengungsi, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kedinginan.

    Deretan truk bantuan berbaris di kota perbatasan Mesir, El-Arish, menunggu untuk menyeberang ke Gaza, setelah perbatasan dibuka kembali.

    Perdamaian juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk mengakhiri gangguan terhadap perdagangan global dari gerakan Houthi Yaman yang berpihak pada Iran yang telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

    Pemimpin gerakan tersebut, Abdul Malik Al-Houthi, mengatakan kelompoknya akan memantau gencatan senjata dan melanjutkan serangan jika dilanggar.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Gencatan Senjata Gaza Berkat Trump-Utusannya

    Gencatan Senjata Gaza Berkat Trump-Utusannya

    Gaza City –

    Kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza telah disepakati oleh Israel dan Hamas, yang akan dimulai pada Minggu (19/1) besok. Seorang pejabat senior Hamas menyebut kesepakatan itu tidak akan terwujud tanpa campur tangan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan utusannya, Steve Witkoff.

    Pujian untuk Trump itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (18/1/2025), disampaikan oleh Kepala Hubungan Politik dan Hubungan Internasional Hamas, Basem Naim, dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News pada Jumat (17/1) waktu setempat.

    “Saya tidak dapat membayangkan bahwa hal ini dapat terjadi tanpa tekanan dari pemerintahan yang akan datang yang dipimpin oleh Presiden Trump, karena utusannya untuk kawasan ini, Bapak Witkoff, telah berada di sini selama beberapa hari terakhir,” ucap Naim.

    “Dia (Witkoff) memperhatikan semua detail dan hambatan, dan memberikan tekanan, terutama terhadap pemerintah Israel,” ujarnya.

    Naim juga mengatakan bahwa penundaan selama berbulan-bulan dalam mencapai kesepakatan dengan Israel disebabkan oleh keengganan dan “dukungan tak tergoyahkan” kepada Israel oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang disebutnya “terlibat”.

    “Saya meyakini sebagian besar penundaan selama beberapa bulan terakhir ini disebabkan oleh keengganan, mungkin keterlibatan, pemerintahan Biden, dan dukungan tak tergoyahkan yang tidak terbatas kepada pemerintah Israel, untuk perang melawan Palestina, untuk investasi berkelanjutan dalam perang ini secara militer, secara diplomatik, dan secara politik,” sebut Naim dalam tudingannya.

    Kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel diumumkan oleh para mediator, yang terdiri atas Qatar, Mesir dan AS, pada Rabu (15/1) waktu setempat.

  • Besok TikTok Resmi Diblokir, Ini Dia Aplikasi Penggantinya

    Besok TikTok Resmi Diblokir, Ini Dia Aplikasi Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menjelang larangan penggunaan TikTok di Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan berlaku pada 19 Januari 2025, para kreator konten berbondong-bondong mulai beralih ke platform lain, seperti RedNote dan Lemon8. Kedua aplikasi tersebut adalah media sosial yang mirip dengan TikTok, dan juga berasal dari China. Secara khusus, RedNote merupakan versi Amerika dari aplikasi populer di China bernama ‘Xiaohongshu’.

    Pada Senin (13/1) waktu setempat, RedNote menduduki posisi pertama sebagai aplikasi terpopuler di Apple App Store. Dalam deskripsinya di Google Play Store, RedNote disebut “platform gaya hidup bagi kaum muda untuk berbagi pengalaman, menjelajahi dunia yang nyata, indah, dan beragam, serta menemukan gaya hidup yang mereka inginkan”.

    Berbasis di Shanghai, RedNote didirikan pada 2013 silam. Kemunculannya menjadi tantangan bagi Alibaba dan Douyin alias aplikasi TikTok versi China yang sama-sama berperan sebagai media sosial dan e-commerce, dilaporkan CNBC International.

    RedNote memiliki 300 juta pengguna aktif per Juli 2024, menurut laporan South China Morning Post (SCMP). SCMP menyebutnya sebagai platform “aplikasi bergaya Instagram tempat konsumen muda berbagi kiat gaya hidup” yang “berusaha menjadi kekuatan baru di pasar e-commerce yang padat di negara ini.”

    Sementara itu, Lemon8 merupakan ‘saudara’ TikTok yang sama-sama dimiliki ByteDance yang berbasis di China. Aplikasi ini tersedia secara internasional dan mencakup aplikasi pengeditan video CapCut, serta aplikasi pengeditan foto dan seni Hypic.

    Selain Lemon8 dan TikTok, ByteDance juga mengoperasikan Douyin yang mengikuti aturan sensor ketat di China.

    Lemon8 diluncurkan di AS pada tahun 2023, beberapa tahun setelah pertama kali muncul di pasar Asia. Meskipun aplikasi ini menarik perhatian sejumlah media dan pengguna pada masa-masa awalnya, aplikasi ini belum berkembang sebanyak TikTok, yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di AS.

    Namun, makin banyak orang yang mengunduh aplikasi ini dalam sebulan terakhir, menjadikannya salah satu aplikasi gratis dengan peringkat teratas di toko aplikasi Apple App Store.

    Seperti TikTok, feed utama Lemon8 menampilkan bagian “mengikuti” yang memungkinkan pengguna melihat konten dari pembuat yang mereka ikuti dan bagian “For You” yang merekomendasikan postingan lain. Platform baru ini juga mengurutkan postingan ke dalam kategori berbeda, seperti hubungan, kesehatan, dan perawatan kulit.

    ByteDance belum mengungkapkan jumlah pengguna Lemon8 secara global atau AS, yang diyakini sangat kecil dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya yang sedang tren. Data dari firma riset SameWeb menunjukkan Lemon8 memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif harian di AS.

    Menurut perusahaan intelijen pasar Sensor Tower, aplikasi tersebut memiliki 12,5 juta pengguna aktif bulanan global pada 24 Desember 2024.

    Foto: TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    Update Nasib Blokir TikTok di AS

    Mahkamah Agung pada hari Jumat menguatkan undang-undang yang melarang TikTok di Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional jika perusahaan induknya di China, ByteDance, tidak menjualnya.

    Keputusan pengadilan dengan skor 9-0 membuat platform media sosial – dan 170 juta penggunanya di Amerika berada dalam ketidakpastian. Nasibnya kini berada di tangan Donald Trump, yang telah berjanji untuk menyelamatkan TikTok setelah kembali menjadi presiden pada hari Senin.

    Undang-undang tersebut disahkan oleh mayoritas bipartisan di Kongres tahun lalu dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden. Meskipun semakin banyak anggota parlemen yang memilih undang-undang tersebut kini berupaya agar TikTok tetap beroperasi di Amerika Serikat.

    TikTok, ByteDance, dan beberapa pengguna aplikasi tersebut menentang undang-undang tersebut, namun Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS terhadap pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah seperti yang mereka argumenkan.

    “Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Trump atas komitmennya untuk bekerja sama dengan kami untuk menemukan solusi yang membuat TikTok tetap tersedia di Amerika Serikat,” ungkap CEO TikTok Shou Zi Chew dikutip Reuters, Sabtu (18/1/2025).

    Trump sebelumnya sudah menegaskan akan mengambil sikap apakah tetap mempertahankan TikTok di AS atau tidak. Dia meminta publik AS untuk bersabar dan menanti keputusannya.

    “Keputusan saya mengenai TikTok akan diambil dalam waktu dekat, tapi saya harus punya waktu untuk meninjau situasinya. Pantau terus!” kata Trump dalam sebuah postingan di media sosial.

    (wur)

  • Joe Biden Teken RUU yang Berpotensi Blokir TikTok di AS

    Joe Biden Teken RUU yang Berpotensi Blokir TikTok di AS

    Joe Biden Teken RUU yang Berpotensi Blokir TikTok di AS

  • AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

    AS Batasi Ekspor Chip ke Sejumlah Negara, Indonesia Termasuk?  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Joe Biden mengumumkan aturan baru terkait pembatasan chip komputer canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI) buatan pabrik AS.

    Dengan aturan tersebut distribusi global Chip AI asal AS tak bisa lagi diekspor ke sejumlah negara di dunia. Para pejabat mengatakan aturan baru tersebut dimaksudkan untuk memastikan “AI dunia berjalan sesuai rencana Amerika”.

    Adapun pemblokiran ini dilakukan di tengah melonjaknya permintaan untuk chip AI Nvidia ke dalam jajaran perusahaan paling bernilai di dunia.

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing. Kendati demikian, Departemen Perdagangan AS beralasan AI mumpuni memiliki potensi memperburuk risiko keamanan nasional yang signifikan, jika ada di tangan yang salah.

    “Aturan ini menjauhkannya dari tangan “aktor jahat” yang dapat menggunakannya untuk mengancam Amerika Serikat, termasuk dengan memungkinkan pengembangan senjata pemusnah massal, mendukung operasi siber ofensif yang kuat, dan membantu pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengawasan massal,” kata Departemen Perdagangan AS.

    Peraturan baru soal kontrol ekpor chip AI ke pasar global akan mulai berlaku 120 hari sejak diterbitkan. Dengan ini, aturan akan berlaku efektif sekitar bulan April 2025.

    Pasca kebijakan diberlakukan, hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS. Sementara pasokan chip sejumlah negara akan dibatasi sesuai dengan kelompoknya.

    Laporan TrendForce yang dikutip BBC International merinci, kontrol ekspor chip AI ini turut dibagi menjadi tiga tingkatan (tier) berdasarkan negara yang memenuhi syarat.

    Khusus negara Tier 1 yang merupakan sekutu utama AS seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Taiwan, dan Australia dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS.

    Perusahaan-perusahaan dari negara-negara ini diizinkan untuk memasang beberapa prosesor mereka di negara-negara Tier 2, tapi dibatasi untuk tidak melebihi 7 persen dari kapasitas mereka di negara Tier 2 mana pun.

    Bagi negara Tier 2 termasuk di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Latin, memiliki batasan akses ke chip pengolah grafis (GPU) khusus pemrosesan kecerdasan buatan (AI) hingga 50.000 GPU untuk periode 2025-2027.

    Jika dilihat dari petanya, Indonesia dan Malaysia sejauh ini masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Sementara Tier 3 yang terdiri dari negara-negara seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sepenuhnya dilarang mengakses teknologi AI AS.

    Ambisi AS Jadi Pemimpin AI Pasar Global

    Kebijakan ini diklaim dapat membantu AS membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional negara paman Sam itu.

    Sejak Oktober 2022, pemerintah AS telah memberlakukan rangkaian kontrol ekspor, yang memblokir akses semikonduktor canggih ke China untuk mencegah penggunaannya bagi aplikasi militer.

    AS percaya mereka masih unggul 6 hingga 18 bulan dalam pengembangan AI dibanding negara rival seperti China. Dengan adanya pembatasan ekspor chip AI ini, AS yakin bisa mempertahankan keunggulan tersebut serta mencegah teknologi jatuh ke tangan negara yang berisiko mengancam kepentingan AS.

    Kebijakan Trump Tuai Kritikan

    Banyak dari perusahaan menyebut langkah ini hanya akan membantu pesaing., pembatasan ini dikhawatirkan bisa menjadi hambatan bagi sejumlah negara yang berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat data global.

    Karena aturan ini berpotensi menghentikan investasi dan pembangunan pusat data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar global.

    Salah satu perusahaan yang disebut akan terdampak aturan pembatasan ekspor chip AI ini adalah Nvidia. Menurut perusahaan, jika aturan ini diterapkan, bukan berarti mengurangi ancaman, melainkan hanya melemahkan daya saing global Amerika.

    “Dengan mencoba mengatur hasil pasar dan menekan persaingan sebagai ‘urat nadi’ inovasi aturan baru pemerintahan Biden mengancam akan menyia-nyiakan keunggulan teknologi yang diperoleh Amerika dengan susah payah,” kata perusahaan itu.

    Uni Eropa juga menyatakan keberatan, mereka menilai pembatasan ini tidak adil mengingat negara-negara Uni Eropa adalah mitra dagang dekat AS.

    Sementara itu China menentang keras kebijakan baru Biden. Kementerian Perdagangan China mengancam mengambil tindakan balasan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Aturan itu telah secara serius menyabotase regulasi pasar, tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengacaukan rantai industri maupun pasokan global, serta merusak kepentingan China, AS, dan komunitas bisnis di negara-negara di seluruh dunia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

     

     

  • Biden Ajak Waspada Oligarki Sebelum Trump Dilantik – Halaman all

    Biden Ajak Waspada Oligarki Sebelum Trump Dilantik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam pidato perpisahannya pada Rabu, 15 Januari 2025, Presiden Joe Biden memberikan peringatan serius mengenai kemunculan oligarki di Amerika Serikat yang ditandai oleh kekayaan ekstrem dan pengaruh yang kuat.

    Pidato ini disampaikan menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari 2025.

    “Hari ini sebuah oligarki sedang terbentuk di Amerika yang terdiri dari kekayaan ekstrem, kekuasaan, dan pengaruh yang benar-benar mengancam seluruh demokrasi kita, hak dasar kita, dan kebebasan serta kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk maju.”

    Dia mencatat bahwa konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang kaya dapat menyebabkan penyalahgunaan yang berbahaya jika tidak diawasi dengan ketat.

    Peringatan ini menggugah perhatian ketika Biden mengingatkan akan potensi munculnya kompleks industri-teknologi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hak-hak rakyat Amerika dan masa depan demokrasi.

    Dia mengungkapkan kekhawatirannya yang mencerminkan ungkapan Presiden Dwight Eisenhower tentang kompleks industri-militer saat meninggalkan jabatannya pada tahun 1961.

    Siapa yang Dikenai Sindiran Biden?

    Pidato Biden secara tidak langsung menyentuh sejumlah individu terkaya di dunia yang telah menunjukkan dukungan terhadap Trump.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah Elon Musk, yang dilaporkan menghabiskan lebih dari 100 juta dollar untuk membantu kampanye Trump.

    Selain Musk, Mark Zuckerberg dari Meta dan Jeff Bezos dari Amazon juga dianggap sebagai target sindiran Biden setelah keduanya terlihat mendukung Trump dan menyumbang dana besar untuk komite pelantikan dari Partai Republik.

    Sebelum menyampaikan pidatonya, Biden juga berbicara kepada wartawan mengenai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

    Saat ditanya tentang siapa yang bertanggung jawab atas gencatan senjata tersebut, Biden menunjukkan keterkejutannya dengan menjawab, “Apakah itu lelucon?”

    Dia menekankan bahwa negosiasi tersebut adalah hasil kerja timnya, dan sebagian besar akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

    Sementara Biden fokus pada peringatan mengenai oligarki, Trump juga mengambil langkah untuk mengeklaim keberhasilan dalam negosiasi gencatan senjata di Gaza.

     

    Dalam unggahan media sosialnya, Trump menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah hasil dari “Kemenangan Bersejarah kita di bulan November.”

    Dia menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintahannya untuk menciptakan perdamaian dan memastikan keselamatan warga Amerika serta sekutunya.

    Aksi saling klaim antara Biden dan Trump terkait gencatan senjata Gaza menunjukkan pertarungan untuk menciptakan warisan kepresidenan.

    Sementara Biden berusaha untuk menekankan peringatan tentang oligarki dan konsekuensi bagi demokrasi, Trump berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil dalam masalah diplomasi internasional.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • TikTok Disebut Mulai Pasrah Layanannya Ditutup di AS – Page 3

    TikTok Disebut Mulai Pasrah Layanannya Ditutup di AS – Page 3

    Menurut laporan, kecuali ada penangguhan di menit-menit terakhir, pengguna TikTok nantinya akan mendapatkan pesan yang akan mengarahkan mereka ke pernyataan tentang larangan dan pilihan untuk mengunduh data pribadi mereka.

    TikTok belum memberikan permintaan komentar dari media Al Jazeera.

    Larangan TikTok

    Namun, Presiden AS Joe Biden yang akan menyelesaikan tugasnya sebelumnya sudah menandatangani Undang-Undang Perlindungan Warga Amerika dari aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing pada April lalu.

    Aturan tersebut memberi waktu pada perusahaan induk TikTok, ByteDance waktu 270 hari untuk menjual platform tersebut ke entitas bisnis di Amerika Serikat. Jika penjualan bisnis TikTok di AS tidak dilakukan, aplikasi TikTok akan dilarang beroperasi di negeri Paman Sam.

  • AS Terapkan Pembatasan Ketat Ekspor Chip AI ke Puluhan Negara – Page 3

    AS Terapkan Pembatasan Ketat Ekspor Chip AI ke Puluhan Negara – Page 3

    Di samping itu, pemerintah Presiden Joe Biden menyebut pihaknya akan menyerahkan keputusan soal nasib TikTok di Amerika Serikat ke tangan pemerintah selanjutnya di bawah Presiden Terpilih Donald Trump.

    Meski begitu, pemerintah Joe Biden memiliki posisi yang jelas, yakni keinginan agar TikTok berada di bawah kendali perusahaan atau entitas Amerika Serikat jika ingin tetap beroperasi di negara tersebut.

    “Posisi kami sangat jelas, TikTok harus beroperasi di bawah kepemilikan pihak Amerika,” demikian pernyataan pihak Gedung Putih kepada ABC News, sebagaimana dikutip dari The Verge, Jumat (17/1/2025).

    Lebih lanjut, disebutkan pula, karena waktu pemberlakuan untuk aturan pelarangan TikTok di AS (19 Januari 2025) pada akhir pekan libur dan sehari sebelum pelantikan, pemerintah Biden menyerahkan penerapan kebijakan pelarangan kepada pemerintahan selanjutnya.

    Namun, berbagai hal bisa terjadi. Meskipun Trump sudah memberikan angin segar mau menyelamatkan TIkTok, masih belum banyak yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan TikTok.

    Kecuali jika Donald Trump secara resmi memperpanjang jangka waktu penjualan TikTok oleh ByteDance ke perusahaan Amerika Serikat.

     

  • Presiden Joe Biden Serahkan Nasib TikTok di AS ke Donald Trump – Page 3

    Presiden Joe Biden Serahkan Nasib TikTok di AS ke Donald Trump – Page 3

    Sementara itu, TikTok terancam dilarang di AS dalam beberapa hari ke depan, yakni pada 19 Januari 2025.

    Agar bisa tetap beroperasi di Amerika Serikat, layanan TikTok di negara itu harus dimiliki oleh entitas bisnis di AS.

    Kabar terbaru, Tiongkok berencana menjual cabang TikTok di AS kepada Elon Musk agar TikTok bisa tetap beroperasi di negara itu. Klaim ini pun menarik perhatian, namun TikTok angkat bicara tentang situasi ini.

    Mengutip Gizchina, Rabu (15/1/2025), TikTok membantah klaim tersebut.

    Kepada BBC, seorang juru bicara TikTok menyebut, “Ini adalah skenario yang sepenuhnya dibuat-buat, kami tidak bisa mengomentari situasi seperti itu.”

    Sebelumnya, otoritas Tiongkok mungkin menjual bisnis TikTok di AS, jika Mahkamah Agung AS tetap melarang bisnis TikTok di negara tersebut. Elon Musk disebut-sebut bisa menjadi pembeli potensial TikTok.