Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS

    Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 19:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang resmi menjabat sebagai Presiden Ke-47 Amerika Serikat (AS) setelah mengambil sumpah jabatan di Capitol Rotunda, Washington DC, Senin siang waktu setempat.

    Ucapan selamat itu disampaikan Presiden Prabowo melalui akun resmi instagram @presidenrepublikindonesia yang diunggah pada Selasa.

    “Selamat terhangat saya ucapkan kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47,” demikian petikan ucapan tertulis yang disampaikan Presiden Prabowo melalui unggahan Instagram yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Dalam ucapan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat.

    Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara, tulis Prabowo dalam unggahan itu.

    Trump mengambil sumpah jabatan dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pelantikan oleh Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029.

    Menurut pantauan ANTARA secara daring, sebelumnya Trump dan Joe Biden tiba di Capitol Rotunda pada pukul 10:48 pagi waktu Washington DC untuk acara pelantikan presiden AS.

    Trump dan Biden bersama-sama menumpangi satu mobil bersama konvoi mobil lainnya dari Gedung Putih ke Capitol Rotunda.

    Dari kumpulan para tamu undangan, terlihat Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill dan Hillary Clinton, Mike Pence, George W and Laura Bush, serta Barack Obama hadir di Capitol Rotunda.

    Sumber : Antara

  • Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO, Bakal Berdampak pada Situasi Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Presiden Donald Trump yang memutuskan Amerika Serikat keluar dari keanggotaaan WHO justru menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Diketahui, Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

  • Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.

    “Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).

    Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.

    Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.

    “Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.

    Dampak AS Keluar dari WHO

    Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?

    Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):

    1. Donor

    AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.

    2. Pandemi

    Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

    Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.

    3. Staf AS di Jenewa

    Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

    Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

    4. Pengawasan Wabah Dunia

    AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

    Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.

    Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

    5. Kampanye Melawan AIDS

    AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).

    Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.

    6. Aborsi

    Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.

    Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

    7. Vaksin

    Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.

    Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden

    Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.

    8. Penelitian

    Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.

    National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.

    Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.

    (wia)

  • Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Bagaimana Nasib Hilirisasi Nikel RI?

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah Presiden AS Donald Trump yang mengakhiri mandat kendaraan listrik tidak akan berdampak terhadap perkembangan hilirisasi nikel Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengakhiri mandat adaptasi kendaraan berbasis energi hijau yang diinisiasi Mantan Presiden Joe Biden, usai dilantik Senin (21/1/2025).

    Menurutnya, mandat kendaraan listrik tidak mendukung industri otomotif AS yang memproduksi kendaraan-kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Di satu sisi, Indonesia sedang menggenjot hilirisasi nikel untuk produksi bahan baku baterai EV.

    Fabby pun berpendapat hilirisasi nikel di Tanah Air untuk bahan baku baterai kendaraan listrik tak akan terganggu. Pasalnya, pasarnya akan tetap ada.

    Apalagi, Trump hanya mencabut mandat adaptasi kendaraan listrik, bukan meminta menarik peredarannya. Artinya, masyarakat AS tetap berhak untuk membeli kendaraan berbasis setrum tersebut.

    “Jadi saya kira pasarnya akan tetap ada, walaupun tidak tumbuh secepat atau sebesar seperti yang dibayangkan sebelumnya,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (21/1/2025).

    Dia juga menambahkan bahwa saat ini harga kendaraan listrik cukup kompetitif dibanding konvensional. Oleh karena itu, masyarakat bakal tetap memilih kendaraan listrik.

    Di satu sisi, Fabby mengatakan pangsa pasar utama nikel RI untuk bahan baku baterai kendaraan listrik bukan AS. Dia menyebut saat ini pangsa pasar nikel RI adalag China dan Korea Selatan.

    Hal ini juga ditunjukan oleh pembangunan industri baterai dalam negeri yang diprakarsai China dan Korea. Karenanya, Fabby menilai pertumbuhan pasar kendaraan listrik dalam negeri pun masih cukup tinggi.

    “Jadi kalau kita lihat sebenarnya, Indonesia bisa saja mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa memproduksi 300.000-500.000 kendaraan listrik per tahun, untuk memenuhi pasar dalam negeri dan untuk ekspor,” tutur Fabby.

    Fabby pun mengingatkan Indonesia tidak perlu khawatir terhadap dampak kebijakan Trump pada hilirisasi nikel. Pasarnya, nikel RI masih bisa dijual ke negara lain, seperti China, Korea Selatan, hingga Eropa.

    “Justru menurut saya, Amerika yang rugi, kalau nggak beli nikelnya dari Indonesia. Karena mereka sangat bergantung pada teknologi baterai itu,” kata Fabby.

    Sebelumnya, Trump menyatakan akan menghentikan kewajiban adaptasi kendaraan listrik dan mengakhiri perjanjian hijau, menandakan sikap AS untuk keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). 

    “Dengan tindakan saya hari ini, kita akan mengakhiri kesepakatan baru yang ramah lingkungan dan kita akan mencabut mandat kendaraan listrik, menyelamatkan industri kita sendiri dan menepati janji suci saya kepada para pekerja industri otomotif Amerika yang hebat,” ujar Trump dalam pidatonya, Senin (21/1/2025).

    Trump berpendapat pencabutan mandat tersebut akan berpengaruh positif bagi industri, tenaga kerja, dan perekonomian AS. 

    Pada Maret 2024, pemerintahan Joe Biden mengesahkan Mandat Kendaraan Listrik (EV Mandate), yang pertama kali diusulkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency (EPA). Aturan itu mendorong penggunaan dan adaptasi kendaraan listrik oleh masyarakat. 

    Terdapat insentif pajak konsumen hingga US$7.500 untuk pembelian kendaraan listrik. Targetnya, pada 2032 nanti setidaknya 35% produksi otomotif akan beralih ke kendaraan listrik. Pencabutan mandat kendaraan listrik akan memengaruhi industri maupun konsumen. 

    “Dengan kata lain, anda akan dapat membeli mobil pilihan anda [atau tidak harus kendaraan listrik],” ujar Trump. 

  • Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

    Tewaskan 6 Warga, Serangan Israel di Jenin Ternyata Dirancang untuk Ubah Situasi Keamanan Tepi Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan serangan Israel yang sedang berlangsung di Jenin dirancang untuk “mengubah situasi keamanan” di Tepi Barat yang diduduki.

    Serangan militer Israel di Jenin telah menewaskan enam warga Palestina.

    Bezalel Smotrich mengungkapkan, rencana tersebut untuk melindungi pemukim dan permukiman Israel, yang ia gambarkan sebagai “penyangga keamanan” bagi Israel.

    “(Serangan Israel) Akan menjadi operasi yang intensif dan berkelanjutan,” kata Smotrich, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Al Jazeera.

    Operasi militer besar Israel di Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa melukai puluhan orang.

    Hal ini disampaikan pejabat kesehatan Palestina, saat gencatan senjata yang rapuh di Gaza memasuki hari ketiga.

    Dilansir AP News, operasi tersebut dipusatkan di kota Jenin, yang telah menyaksikan serangan Israel dan baku tembak berulang kali dengan militan dalam beberapa tahun terakhir.

    Militer Israel mengumumkan “operasi militer yang signifikan dan luas” di Tepi Barat.

    Operasi tersebut terjadi beberapa hari setelah gencatan senjata dengan Hamas di Gaza, yang seharusnya berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera yang ditawan militan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.

    Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas dalam serangan Israel di Tepi Barat sejak perang Israel-Hamas.

    Pada Minggu (19/1/2025), Israel dan Hamas mulai melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang mencakup pertukaran sandera dan tahanan.

    Rencana tersebut awalnya diuraikan oleh Presiden AS saat itu, Joe Biden, pada bulan Mei dan didorong setelah diplomasi bersama yang tidak biasa oleh utusan Biden dan Donald Trump.

    Trump, sambil mendorong kesepakatan itu, juga telah menjelaskan bahwa ia akan dengan teguh mendukung Israel.

    Dalam salah satu tindakan pertamanya, ia mencabut sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden atas serangan terhadap warga Palestina.

    Adapun kesepakatan gencatan senjata muncul pada Rabu (15/1/2025) setelah mediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS untuk menghentikan perang di Gaza.

    Kesepakatan tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama enam minggu dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap.

    Puluhan sandera yang ditawan oleh Hamas akan dibebaskan sebagai ganti ratusan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Jalur Gaza telah menyaksikan masuknya bantuan kemanusiaan yang signifikan seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas, namun jumlah tersebut masih “belum memenuhi lautan kebutuhan” di sana, menurut tim Al Jazeera di lapangan.

    Pertahanan Sipil Gaza mengatakan krunya menemukan 66 mayat lagi dari bawah reruntuhan di Gaza kemarin.

    Pemukim Israel telah melakukan serangan dan tindakan agresi di seluruh Tepi Barat yang diduduki, sementara puluhan warga Palestina telah ditangkap dalam serangan militer.

    Ilustrasi – Ribuan warga Gaza mulai kembali ke rumah masing-masing setelah gencatan senjata dimulai. (X/Twitter)

    Penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh tiga warga Palestina, termasuk seorang anak kecil, di Rafah di Gaza selatan, meskipun ada gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan 915 truk bantuan memasuki Jalur Gaza pada hari kedua kesepakatan gencatan senjata.

    Pertahanan Sipil Palestina mengatakan 137 mayat telah ditemukan di Rafah sejak dimulainya gencatan senjata.

    Tentara Israel menangkap puluhan warga Palestina di dekat Qalqilya di Tepi Barat yang diduduki, beberapa jam setelah membebaskan 90 warga Palestina dalam kesepakatan pertukaran.

    Pemukim Israel membakar rumah-rumah Palestina setelah melancarkan serangan kekerasan terhadap desa Funduq dan Jinsafut, di Tepi Barat yang diduduki.

    Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 21 warga Palestina terluka selama serangan Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk akibat gas air mata dan “pemukulan hebat”.

    Perang Israel di Gaza telah menewaskan sebanyak 47.035 warga Palestina dan melukai 111.091 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

    Donald Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat – Halaman all

    Trump Mencabut Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pemukim Pembuat Kerusuhan di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Donald Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan pada pemukim Tepi Barat.

    Beberapa jam sebelumnya, para pemukim melakukan kerusuhan di desa-desa Palestina dan membakar properti.

    Keputusan tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Pemimpin pemukim menyerukan kedaulatan Israel atas Tepi Barat sebagai ‘zaman keemasan bagi permukiman’

    Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan sebelumnya Biden terhadap kelompok pemukim Tepi Barat sayap kanan dan individu yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina, kata situs web baru Gedung Putih.

    Situs web tersebut mengatakan Trump mencabut Perintah Eksekutif 14115 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2024, yang mengizinkan penerapan sanksi tertentu “pada Orang yang Merusak Perdamaian, Keamanan, dan Stabilitas di Tepi Barat.”

    Keputusan Trump tersebut merupakan pembalikan dari tindakan kebijakan utama oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas pemukim Israel, membekukan aset mereka di AS dan secara umum melarang warga Amerika bertransaksi dengan mereka.

    Sanksi AS terhadap pemukim dijatuhkan setelah pemerintahan Biden berulang kali mendesak pemerintah Israel untuk mengambil tindakan.

    Guna meminta pertanggungjawaban para ekstremis atas tindakan yang diyakini Washington akan menghancurkan harapan bagi solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

    Pendekatan Trump terhadap permukiman sangat berbeda. 

    Selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2019, Trump telah meninggalkan posisi AS yang telah lama dipegang bahwa permukiman tersebut ilegal sebelum dipulihkan oleh Biden.

    Yossi Dagan, kepala Dewan Regional Samaria Tepi Barat menyambut baik keputusan tersebut, dan menambahkan bahwa ini adalah zaman keemasan bagi permukiman dan waktu untuk mengumumkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

    “Keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan sanksi yang keterlaluan terhadap pendahulunya saat ia memasuki Gedung Putih tidak hanya bermoral dan penting, tetapi juga merupakan pesan bahwa Amerika Serikat sekali lagi menjadi sahabat Israel,” katanya dalam sebuah pernyataan. 

    “Hal ini menunjukkan lebih dari apa pun, kesempatan bersejarah yang dimiliki pemerintah Israel dan perdana menterinya di Yudea dan Samaria dan di negara Israel, untuk melakukan hal-hal bersejarah yang hebat, terlepas dari apakah pemerintahan Trump setuju atau tidak. Bola tidak pernah berada di tangan Yerusalem seperti sekarang. Saya meminta perdana menteri dan pemerintah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.”

    SUMBER: YNET NEWS

  • Ekspresi Barron Trump Berdiri Dekat Elon Musk saat Pelantikan Donald Trump Disorot Warganet – Page 3

    Ekspresi Barron Trump Berdiri Dekat Elon Musk saat Pelantikan Donald Trump Disorot Warganet – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Putra bungsu Donald Trump, Barron Trump, turut hadir dalam pelantikan sang ayah menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat, Senin, 20 Januari 2025 malam waktu AS.

    Dalam pelantikan menjadi Presiden AS, Donald Trump memperkenalkan Barron ke para pendukung dan hadirin yang menghadiri acara tersebut.

    Mendengar namanya disebut, Barron pun berdiri dan melambaikan tangan. Ia juga tampak tersenyum dan mengacungkan jempolnya.

    Kerumunan pun memberikan applause meriah kepada putra Trump dan Melania ini.

    Namun, ada momen menarik lainnya di pelantikan Donald Trump yang tersorot kamera dan jadi perhatian warganet di dunia maya.

    Momen tersebut adalah cuplikan ketika Barron Trump berdiri di samping Elon Musk, bos X dan SpaceX sekaligus pendukung Donald Trump dalam kampanye presiden AS lalu.

    the way he spends more time with barron trump than with his own kids … pic.twitter.com/E5K3o7k0Ni

    — Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) January 20, 2025

    Dalam cuplikan video tersebut, Elon Musk dan Barron Trump tersorot kamera. Elon Musk tampak bertepuk tangan heboh dengan muka kegirangannya.

    Di sampingnya, Barron Trump juga bertepuk tangan, namun dengan ekspresi yang terlihat kurang antusias.

    Video berdurasi singkat ini pun ramai dikomentari oleh warganet. Dalam unggahan akun Twitter @SaeedDiCaprio video tersebut sudah disaksikan lebih dari 9 juta kali.

    Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden akan hadir dalam pelantikan Donald Trump pada Januari mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Gedung Putih pada Senin (25/11/2024).

  • Resmi Jadi Presiden AS, Prabowo Beri Ucapan Selamat ke Donald Trump

    Resmi Jadi Presiden AS, Prabowo Beri Ucapan Selamat ke Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberi ucapan selamat kepada Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47 pada Senin waktu setempat (20/1/2025). 

    Adapun ucapan selamat tersebut disampaikan Prabowo dalam akun resmi kepresidenan di Instagram, yakni @presidenrepublikindonesia pada Selasa hari ini (21/2). 

    “Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47,” tulis Prabowo dalam ucapannya. 

    Lanjutnya, Prabowo menegaskan bahwa sang Tanah Air tetap berkomitmen untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS). 

    Selain itu, dituliskan bahwa Indonesia juga akan memperkuat kerjasama strategis, yang dikatakan telah lama terjalin demi keuntungan bersama kedua negara. 

    Diberitakan sebelumnya, Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) usai melakukan sumpah jabatan pada Senin (20/1/2025). Trump menjadi Presiden ke-47 AS pada usia 78 tahun. 

    Pelantikan Donald Trump berlangsung di dalam ruangan di Gedung Capitol, Washington DC, AS. Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah kepala negara sahabat AS. 

    “Saya Donald J. Trump bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dengan setia dan akan melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk menjaga, melindungi, dan membela konstitusi Amerika Serikat. Jadi, bantulah saya, Tuhan,” ucap Trump saat membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden AS, Senin (20/1/2025). 

    Pelantikan Donald Trump dilakukan bersamaan dengan wakilnya yakni JD Vance sebagai Wapres AS. Dengan demikian, maka kepemimpinan AS beralih dari Joe Biden ke Donald Trump.

  • Baru Dilantik, Donald Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik

    Baru Dilantik, Donald Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik

    Jakarta –

    Donald Trump baru saja dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS). Usai dilantik, Trump langsung berjanji akan membatalkan mandat kendaraan listrik yang dicanangkan Joe Biden.

    Mandat kendaraan listrik yang dimaksud Trump adalah peraturan federal yang mengharuskan standar emisi kendaraan semakin ketat selama beberapa tahun mendatang. Trump mencabut perintah eksekutif tahun 2021 yang ditandatangani oleh Joe Biden. Ketika itu, Biden berupaya membuat 50 persen kendaraan baru yang dijual pada tahun 2030 menjadi kendaraan listrik, termasuk mobil listrik penuh dan mobil plug-in hybrid.

    Trump mengklaim perintah eksekutif tersebut akan menyelamatkan industri otomotif AS dan para pekerjanya. “Anda (konsumen) akan dapat membeli mobil pilihan Anda,” kata Trump seperti dikutip The Detroit News.

    Pembatalan peraturan seperti itu dapat berarti produsen mobil akan mengurangi fokus pada produksi kendaraan listrik di masa mendatang. Trump juga menargetkan peraturan Badan Perlindungan Lingkungan yang menetapkan standar emisi gas rumah kaca untuk armada kendaraan model tahun 2027 hingga 2032. Peraturan tersebut tidak mengharuskan pelanggan untuk membeli kendaraan listrik, tetapi merupakan standar kinerja yang memungkinkan produsen mobil menentukan bauran penjualan mereka agar tetap dalam batasan tertentu.

    Badan tersebut memproyeksikan pada tahun 2032 produsen dapat memilih untuk memproduksi kendaraan listrik sepenuhnya untuk sekitar 30% hingga 56% dari penjualan kendaraan ringan baru mereka.

    Trump dalam pidatonya di Gedung Capitol AS juga berjanji bahwa dalam masa jabatan keduanya, industri otomotif Amerika akan berkembang lagi dan memproduksi kendaraan dalam jumlah yang bersejarah. “Terima kasih kepada para pekerja otomotif di negara kita atas suara kepercayaan Anda yang menginspirasi. Kami telah melakukan hal yang luar biasa dengan suara mereka,” ucap Trump.

    Ia menggandakan janji-janji kampanye untuk merombak sistem perdagangan negara, termasuk rencana untuk menaikkan tarif. Ia akan menaikkan tarif barang-barang yang berasal dari China, Meksiko, dan Kanada.

    “Daripada mengenakan pajak kepada warga negara kita untuk memperkaya negara lain, kita akan mengenakan tarif dan pajak kepada negara asing untuk memperkaya warga negara kita. Untuk tujuan ini, kita mendirikan Layanan Pendapatan Eksternal untuk mengumpulkan semua tarif, bea, dan pendapatan. Ini akan menjadi sejumlah besar uang yang mengalir ke kas negara kita, yang berasal dari sumber-sumber asing,” ujarnya.

    (rgr/rgr)

  • Donald Trump Tunda Larangan TikTok sampai 75 Hari ke Depan, Ini Alasannya – Page 3

    Donald Trump Tunda Larangan TikTok sampai 75 Hari ke Depan, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif, yang salah satu isinya adalah penangguhan sementara undang-undang yang melarang TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Dengan perintah eksekutif tersebut, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan “Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing” selama 75 hari, yang secara efektif memperpanjang jangka waktu untuk mencapai kesepakatan.

    “Waktu yang tidak tepat dari undang-undang tersebut, yang mulai berlaku selama jam-jam terakhir masa jabatan Presiden Joe Biden, mengganggu kemampuan saya untuk menilai implikasi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari larangan Undang-Undang tersebut sebelum berlaku,” ujar Donald Trump memberikan alasan menunda larangan TikTok, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Ia akan meninjau ‘informasi sensitif’ yang terkait dengan masalah keamanan nasional dan mengevaluasi tindakan mitigasi yang telah diambil TikTok hingga saat ini.

    Induk perusahaan TikTok, ByteDance, sebelumnya telah melakukan upaya bertahun-tahun (dikenal sebagai Project Texas) untuk memindahkan data pengguna AS ke server yang di-hosting oleh Oracle.

    Pengaturan tersebut dibuat setelah bernegosiasi dengan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), tetapi pembicaraan itu terhenti tahun lalu.

    TikTok (dan aplikasi ByteDance lainnya) offline pada Sabtu malam (18/1/2025), sebelum undang-undang tersebut mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025). Namun, penghentian TikTok hanya berlangsung beberapa jam.

    Layanan dipulihkan secara bertahap setelah Donald Trump berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan undang-undang tersebut setelah ia dilantik pada Senin (20/1/2025).

    Ia menegaskan “Tidak akan ada tanggung jawab bagi perusahaan mana pun yang membantu mencegah TikTok ditutup sebelum perintah saya.” Donald Trump juga mengusulkan usaha patungan yang akan membuat kepentingan AS mengambil 50 persen saham di TikTok.