Tag: Joe Biden

  • OpenAI, SoftBank, dan Oracle Bentuk Perusahaan AI Baru ‘Stargate’ Senilai Rp 8.117 Triliun – Page 3

    OpenAI, SoftBank, dan Oracle Bentuk Perusahaan AI Baru ‘Stargate’ Senilai Rp 8.117 Triliun – Page 3

    SoftBank akan memiliki tanggung jawab keuangan untuk Stargate dan OpenAI akan memiliki tanggung jawab operasional. Mitra keempat, MGX, juga memberikan kontribusi pendanaan.

    “Masayoshi Son dari SoftBank akan menjadi ketua Stargate,” ucap OpenAI.

    Presiden baru dan presiden terpilih sering mengadakan pengumuman bersama dengan perusahaan tentang investasi besar-besaran AS untuk mempromosikan kebangkitan industri Amerika. Tetapi rekam jejak mereka sangat beragam.

    Pada 2017, Donald trump mengumumkan proyek bersama Foxconn untuk membangun sebuah pabrik elektronik senilai USD 10 miliar di Wisconsin yang diperkirakan akan menciptakan 13.000 lapangan kerja.

    Tetapi Foxconn akhirnya membatalkan sebagian besar rencananya untuk fasilitas tersebut dan produk-produk berteknologi tinggi yang akan dibangunnya.

    Perusahaan itu pada tahun 2021 mengatakan akan menginvestasikan hanya USD 672 juta dalam kesepakatan revisi yang akan menciptakan kurang dari 1.500 lapangan kerja.

    Foxconn mengatakan telah menginvestasikan USD 1 miliar ke negara bagian, dan masih memiliki lokasi manufaktur utama untuk server data dengan lebih dari 1.000 karyawan.

    Tetapi fasilitas yang diumumkan oleh Trump telah menjadi pusat data Microsoft yang bertujuan untuk melatih karyawan dan produsen tentang cara terbaik menggunakan AI.

    Trump baru-baru ini membatalkan perintah eksekutif yang disahkan oleh mantan Presiden Joe Biden pada 2023 yang bertujuan untuk memantau dan mengatur risiko AI.

  • Donald Trump Umumkan Investasi AI di Amerika Serikat, Segini Nilainya – Page 3

    Donald Trump Umumkan Investasi AI di Amerika Serikat, Segini Nilainya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump mengumumkan investasi sektor swasta senilai USD 500 miliar atau sekitar Rp 8,1 kuadriliun untuk mendanai infrastruktur Kecerdasan Buatan (artificial intelligence/AI) di negara itu.

    Mengutip Channel News Asia, Rabu (22/1/2025) Donald Trump mengatakan, ChatGPT OpenAI, SoftBank, dan Oracle berencana mendirikan usaha patungan bernama Stargate, yang akan membangun pusat data dan menciptakan lebih dari 100.000 pekerjaan di AS.

    Perusahaan-perusahaan ini, bersama dengan pendukung ekuitas Stargate lainnya, telah berkomitmen untuk menggelontorkan USD 100 miliar, dengan sisa investasi diharapkan akan terjadi selama empat tahun ke depan.

    CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan Ketua Oracle Larry Ellison bergabung dengan Trump di Gedung Putih untuk peluncuran tersebut. Ellison menyebut, pusat data pertama dari proyek ini sudah dalam tahap pembangunan di Texas. Secara total, 20 pusat data akan dibangun, masing-masing seluas setengah juta kaki persegi. 

    Proyek tersebut dapat mendukung AI yang menganalisis catatan kesehatan elektronik dan membantu dokter merawat pasien mereka, kata Ellison. “Kami tidak akan memutuskan untuk melakukan ini (tanpa Anda),” kata Son kepada Trump.

    Tidak diketahuu jelas apakah pengumuman tersebut merupakan pembaruan dari usaha yang dilaporkan sebelumnya.

    Pada Maret 2024, The Information, sebuah situs web berita teknologi, melaporkan OpenAI dan Microsoft sedang mengerjakan rencana untuk proyek pusat data senilai USD 100 miliar yang akan mencakup superkomputer kecerdasan buatan yang juga disebut “Stargate” yang akan diluncurkan pada 2028.

    Trump Cabut Perintah Eksekutif AI yang Dicanangkan Joe Biden 

    Investasi terbaru diumumkan usai Trump mencabut perintah eksekutif 2023 yang ditandatangani oleh Joe Biden yang berupaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh Kecerdasan Buatan terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

    Perintah Biden mengharuskan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional AS, ekonomi, kesehatan publik, atau keselamatan untuk membagikan hasil uji keamanan dengan pemerintah AS, sesuai dengan Undang-Undang Produksi Pertahanan, sebelum dirilis ke publik.

     

  • Donald Trump Rilis Kebijakan Cuma Akui 2 Kelamin, Apa Ada yang Lain?

    Donald Trump Rilis Kebijakan Cuma Akui 2 Kelamin, Apa Ada yang Lain?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tak butuh waktu lama untuk Donald Trump mengeluarkan aturan baru setelah dilantik jadi presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2025 waktu setempat. Dia baru saja mengesahkan kebijakan hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

    Peraturan terbaru hanya mengklasifikasi biologis yang tidak dapat diubah sebagai laki-laki dan perempuan untuk dokumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti paspor dan visa.

    Selain itu, Trump juga mengamanatkan pemerintah menggunakan istilah jenis kelamin bukan gender. Dia mengatakan pemerintah akan mengakhiri kebijakan yang disebutnya sebagai rekayasa ras dan gender.

    “Minggu ini saya akan mengakhiri kebijakan pemerintah untuk merekayasa ras dan gender secara sosial pada tiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” jelasnya dalam pidato pelantikannya, dikutip dari Reuters, Rabu (22/1/2025).

    Presiden AS Donald Trump memegang dokumen pada hari ia mengeluarkan perintah eksekutif dan pengampunan bagi terdakwa 6 Januari di Ruang Oval di Gedung Putih pada Hari Pelantikan di Washington, AS, 20 Januari 2025. (REUTERS/Carlos Barria)

    Menurutnya, AS akan dibentuk untuk tidak membedakan-bedakan, termasuk warna kulit dan prestasi seseorang. “Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ucap Trump.

    Hanya beberapa jam setelah dilantik, dia juga mencabut 78 perintah eksekutif dari presiden sebelumnya Joe Biden. Termasuk lusinan peraturan soal kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi pada kaum gay dan transgender.

    Langkah penghapusan kebijakan itu juga telah ditanggapi oleh kelompok hak sipil dan hak asasi manusia. Mereka memastikan akan melindungi kaum minoritas dan menentang agenda presiden baru AS itu.

    Menurut para pendukung HAM, pembatalan aturan itu jadi pukulan untuk kebijakan yang adil dan merusak kemajuan yang dicapai. Termasuk mengatasi hal-hal yang merampas kesempatan untuk kelompok terpinggirkan.

    Beberapa perusahaan sebenarnya telah menjauh dari langkah kesetaraan dan keberagamaan. Sejauh ini hanya perusahaan seperti Costco dan Apple yang masih berkomitmen akan hal tersebut.

    Jenis kelamin

    Menurut National Geographic, kajian ilmiah memang menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memang tidak terpisah dengan jelas seperti yang dipercaya sebelumnya.

    Ilmu biologi yang dipelajari di sekolah menyatakan jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom seksual, yaitu kombinasi XX untuk perempuan dan kombinasi XY untuk laki-laki. Namun ternyata ditemukan orang dengan kromosom XY memiliki anatomi pria seperti penis dan hormon testoteron dengan fisiologi dan psikologi khas pria.

    Fenomena ini terjadi karena setiap embrio mulai berkembang dengan sepasang organ primitif, kelenjar gonad primitif, yang kemudian berkembang menjadi gonad pria atau perempuan pada pekan ke-6 hingga ke-8. Perbedaan jenis kelamin biasanya dipicu oleh gen di kromosom Y, yaitu gen SRY, yang membuat kelenjar gonad proto bertransformasi menjadi testis.

    Testis kemudian memproduksi testoteron dan hormon laki-laki lainnya (yang dikelompokkan sebagai androgen) yang memicu perkembangan prostat, scrotum, dan penis. Tanpa gen SRY, kelenjar gonad proto memproduksi menjadi ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang kemudian berkembang menjadi anatomi perempuan (vagina, klitoris, janin).

    Namun, adakalanya gen SRY hilang atau tak berfungsi dengan baik sehingga embrio XY tidak bisa mengembangkan anatomi pria dengan “penuh”. Hasilnya, seorang dengan embrio XY lahir sebagai perempuan. Gen SRY juga bisa muncul di kromosom X. Hasilnya, embrio XX malah mengembangkan anatomi pria sehingga lahir sebagai laki-laki. 

    Variasi genetika lainnya juga bisa terjadi di luar “anomali” gen SRY seperti complete androgen insensitivity syndrome (CAIS). CAIS berarti sel embrio XY responsnya sangat minimum terhadap hormon pria. Meskipun gonad-proto berkembang menjadi testis dan hormon androgen dihasilkan, alat kelamin pria tidak berkembang. Bayi yang lahir jadi tampak seperti perempuan, dengan vagina dan klitoris, meskipun memiliki kromosom XY.

    (dem/dem)

  • Donald Trump Umumkan Proyek Rp 8.159 Triliun, Ternyata Buat Bangun Ini

    Donald Trump Umumkan Proyek Rp 8.159 Triliun, Ternyata Buat Bangun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan investasi US$ 500 miliar (Rp 8.159 triliun) untuk pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) agar bisa bersaing dengan negara lain, terutama China.

    Investasi tersebut, antara lain, didukung oleh pencipta ChatGPT yaitu OpenAI, SoftBank, dan Oracle. Ketiga perusahaan membentuk perusahaan patungan yang diberi nama Stargate dengan tujuan membangun kompleks data center dan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja.

    Stargate berkomitmen mengucurkan modal US$ 100 miliar dalam waktu dekat. Sisanya akan dikucurkan secara bertahap dalam 4 tahun ke depan.

    CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan pendiri Oracle Larry Ellison berada di sisi Trump saat pengumuman rencana investasi besar-besaran tersebut.

    Proyek pertama Stargate telah dimulai di Texas. Ellison menyatakan secara total ada 20 data center yang akan dibangun dengan luas masing-masing 4,6 hektare. Tiap data center, antara lain, bisa memanfaatkan AI untuk analisis rekam kesehatan dan membantu dokter dalam perawatan pasien.

    “Kami tak akan memutuskan untuk melakukan ini, jika Anda tidak menang,” kata Son kepada Trump, seperti dikutip oleh Reuters.

    Pujian juga muncul dari mulut Altman. “AGI bisa dibangun di sini, kami tak akan bisa melakukannya tanpa Anda Pak Presiden,” kata Altman.

    Proyek Stargate sebetulnya sudah diberitakan sebelumnya oleh The Information. Pada Maret 2024, The Information mengabarkan bahwa OpenAI dan Microsoft menjajaki rencana proyek data center US$ 100 miliar termasuk superkomputer AI bernama Stargate yang akan diluncurkan pada 2028.

    Trump sebelumnya juga telah membatalkan kebijakan Joe Biden soal AI yang bertujuan untuk mengatasi risiko AI untuk konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

    AI membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga harus didukung oleh data center khusus yang berisi ribuan chip AI yang saling terhubung.

    “Mereka harus memproduksi listrik dalam jumlah yang besar dan kami membuatnya bisa terjadi karena mereka bisa memproduksi listrik dengan pembangkit milik sendiri, jika mereka mau,” kata Trump.

    (dem/dem)

  • Trump Minta Softbank Investasi US0 Miliar, Masayoshi Beri US0 Miliar

    Trump Minta Softbank Investasi US$200 Miliar, Masayoshi Beri US$500 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meraih investasi dari sektor swasta sebesar US$500 miliar atau sekitar Rp8.165,5 triliun (kurs jisdor Rp16.331 per dolar AS). Lebih tinggi dari harapan Trump kepada CEO SoftBank Masayoshi Son, yang awalnya hanya sebesar US$200 miliar. 

    Diketahui, Masayoshi Son dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi besar dan kemampuannya dalam melihat peluang pada masa depan. SoftBank, perusahaan yang ia dirikan, telah menjadi salah satu konglomerat teknologi terbesar di dunia.

    Son memulai bisnis pertamanya saat masih kuliah di Amerika Serikat dengan menjual perangkat lunak komputer. Kemudian pada 1981, Son mendirikan SoftBank yang awalnya fokus pada distribusi perangkat lunak.

    SoftBank kemudian beralih fokus ke bisnis internet dan melakukan investasi besar-besaran di berbagai perusahaan teknologi, termasuk Alibaba.
    Pada 2017, Son meluncurkan SoftBank Vision Fund, salah satu dana investasi terbesar di dunia, yang berfokus pada teknologi inovatif seperti AI, robotika, dan internet of things.

    Ada tiga perusahaan swasta penyumbang investasi jumbo tersebut, yakni SoftBank, Oracle, dan pendiri ChatGPT, OpenAI. Ketiganya akan membentuk perusahaan patungan bernama Stargate yang berpusat di Texas.

    Trump mengatakan, rencananya Stargate akan membangun pusat data dan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. 

    Menurutnya, AI membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, mendorong permintaan akan pusat data khusus yang memungkinkan perusahaan teknologi untuk menghubungkan ribuan chip dalam kluster.

    “Mereka harus memproduksi banyak listrik, dan kami akan memungkinkan mereka untuk melakukan produksi tersebut dengan sangat mudah di pabrik mereka sendiri jika mereka mau,” ujar Trump mengutip The Business Times pada Rabu (22/1/2025).

    CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan Ketua Oracle Larry Ellison bergabung dengan Trump di Gedung Putih untuk peluncuran tersebut.

    Pendiri SoftBank Masayoshi SonPerbesar

    Sederet perusahaan tersebut, bersama dengan pendukung ekuitas Stargate lainnya telah berkomitmen investasi sebesar US$100 miliar pada tahap awal, dan akan direalisasikan secara bertahap selama 4 tahun ke depan hingga US$500 miliar.

    “Tuan Presiden, bulan lalu saya datang untuk merayakan kemenangan Anda dan menjanjikan US$100 miliar, tetapi Anda meminta US$200 miliar. Saat ini, saya kembali dengan US$500 miliar. Ini adalah awal dari zaman keemasan AS. Kami tidak akan memutuskan ini kecuali Anda menang,” kata Masayoshi Son.

    Pengumuman pada hari kedua Trump menjabat menyusul pencabutan perintah eksekutif Mantan Presiden Joe Biden tentang AI, yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan AI terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

    Kendati demikian, menurut laporan North American Electric Reliability Corporation pada Desember 2024, ketika konsumsi daya AS meningkat dari pusat data AI dan elektrifikasi gedung dan transportasi, sekitar setengah dari negara tersebut menghadapi peningkatan risiko kekurangan pasokan listrik dalam dekade berikutnya.

    Perlu diketahui, sebagai kandidat pada 2016 lalu, Trump pernah berjanji untuk meloloskan RUU infrastruktur AI senilai US$1 triliun melalui Kongres, tetapi tidak melakukannya. 

    Trump juga kerap membicarakan topik tersebut selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden dari 2017 hingga 2021, tetapi tidak pernah mewujudkan investasi besar tersebut. Kini, dia baru akan merealisasikan investasi jumbo di sektor AI saat periode kedua menjabat sebagai presiden AS.

  • Pemerintah China Buka Opsi Penjualan TikTok, Kenapa? – Page 3

    Pemerintah China Buka Opsi Penjualan TikTok, Kenapa? – Page 3

    Dengan perintah eksekutif tersebut, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan “Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing” selama 75 hari, yang secara efektif memperpanjang jangka waktu untuk mencapai kesepakatan.

    “Waktu yang tidak tepat dari undang-undang tersebut, yang mulai berlaku selama jam-jam terakhir masa jabatan Presiden Joe Biden, mengganggu kemampuan saya untuk menilai implikasi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari larangan Undang-Undang tersebut sebelum berlaku,” ujar Donald Trump memberikan alasan menunda larangan TikTok, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Ia akan meninjau ‘informasi sensitif’ yang terkait dengan masalah keamanan nasional dan mengevaluasi tindakan mitigasi yang telah diambil TikTok hingga saat ini.

    Induk perusahaan TikTok, ByteDance, sebelumnya telah melakukan upaya bertahun-tahun (dikenal sebagai Project Texas) untuk memindahkan data pengguna AS ke server yang di-hosting oleh Oracle.

    Pengaturan tersebut dibuat setelah bernegosiasi dengan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), tetapi pembicaraan itu terhenti tahun lalu.

    TikTok (dan aplikasi ByteDance lainnya) offline pada Sabtu malam (18/1/2025), sebelum undang-undang tersebut mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025). Namun, penghentian TikTok hanya berlangsung beberapa jam.

    Layanan dipulihkan secara bertahap setelah Donald Trump berjanji untuk menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan undang-undang tersebut setelah ia dilantik pada Senin (20/1/2025).

    Ia menegaskan “Tidak akan ada tanggung jawab bagi perusahaan mana pun yang membantu mencegah TikTok ditutup sebelum perintah saya.” Donald Trump juga mengusulkan usaha patungan yang akan membuat kepentingan AS mengambil 50 persen saham di TikTok. 

  • Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Presiden Donald Trump Sebut Apple Siap Investasi Besar-Besaran di AS – Page 3

    Presiden Donald Trump Sebut Apple Siap Investasi Besar-Besaran di AS – Page 3

    Di sisi lain, Presiden Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif, yang salah satu isinya adalah penangguhan sementara undang-undang yang melarang TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Dengan perintah eksekutif tersebut, Departemen Kehakiman tidak akan memberlakukan “Undang-Undang Melindungi Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing” selama 75 hari, yang secara efektif memperpanjang jangka waktu untuk mencapai kesepakatan.

    “Waktu yang tidak tepat dari undang-undang tersebut, yang mulai berlaku selama jam-jam terakhir masa jabatan Presiden Joe Biden, mengganggu kemampuan saya untuk menilai implikasi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari larangan Undang-Undang tersebut sebelum berlaku,” ujar Donald Trump memberikan alasan menunda larangan TikTok, dikutip Selasa (21/1/2025).

    Ia akan meninjau ‘informasi sensitif’ yang terkait dengan masalah keamanan nasional dan mengevaluasi tindakan mitigasi yang telah diambil TikTok hingga saat ini.

    Induk perusahaan TikTok, ByteDance, sebelumnya telah melakukan upaya bertahun-tahun (dikenal sebagai Project Texas) untuk memindahkan data pengguna AS ke server yang di-hosting oleh Oracle.

    Pengaturan tersebut dibuat setelah bernegosiasi dengan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), tetapi pembicaraan itu terhenti tahun lalu.

     

  • Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Pernyataan mengejutkan keluar dari Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025).

    Donald Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Kritik Trump Pada WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari WHO. (Tangkap layar ABC News)

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Bukan Kali Pertama, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss. WHO menyerukan tindakan segera dan terpadu untuk menindaklanjuti temuan kasus kematian anak-anak di sejumlah negara usai mengonsumsi obat batuk sirup. (Global Times/VCG)

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Situasi Kesehatan Dunia Jika AS Keluar dari WHO

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Prof Tjandra Yoga Aditama (HO/TRIBUNNEWS)

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Respon WHO, Masih Berharap AS  Tak Keluar dari Keanggotaan

     (Times of Israel)

    Organisasi kesehatan dunia atau WHO buka suara terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO.

    Melalui keterangan tertulis, WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut.

    WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika dalam merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Amerika Serikat merupakan anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif. 

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan. 

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    Pengamat: Potensi Amerika Serikat jadi ‘Preman Dunia’ di Bawah Kendali Donald Trump 2.0

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri membeberkan soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia global usai Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat.

    Menurut Yose, pemerintahan administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jilid dua dimungkinkan akan lebih kontroversial dibandingkan periode pertama Trump memimpin.

    “Dan kemarin-kemarin juga dengan statement-statement yang diberikan itu kelihatan sekali bahwa presiden Trump dan administrasi nya itu akan menjadi kontroversial dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” kata Yose saat media briefing dengan tema Pelantikan Trump Dinamika Baru persaingan AS-China dan Tantangan bagi Indonesia, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, pada hari ini atau belum tepat 24 jam Donald Trump dilantik, presiden yang berasal dari Republican Party tersebut sudah meneken beberapa kesepakatan.

    Satu di antaranya keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement dan keluar sebagai anggota World Health Organization (WHO).

    “Sudah ada beberapa eksekutif order yang sudah ditandatangani yang kemudian memperlihatkan bahwa berbagai tindak kontroversial itu akan dijalankan oleh presiden Trump sendiri,” kata dia.

    “Jadi kelihatan nya ada keinginan dari administrasi baru ini untuk work the talk, apa yang mereka sudah kabarkan sudah beritakan sebelumnya,” sambung Yose.

    Atas hal itu, Yose menilai kondisi tersebut harus diantisipasi ke depan dan jangan sampai setiap bangsa khususnya Indonesia, merasa terkejut dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang baru ini.

    “Dan untuk itu kita di Indonesia juga perlu untuk mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” beber dia.

    Tak cukup di situ, Yose juga melihat kalau kebijakan Trump yang dinilai bakal menuai kontroversial itu akan turut didukung oleh banyak pihak.

    “Catatan saya adalah bahwa ini kelihatan nya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi baru ini mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai pihak di Amerika Serikat sendiri,” kata dia.

    “Baik itu dari, sisi pemerintahannya karena memang kita bisa lihat sendiri Republikan itu sendiri mendapatkan porsi dukungan yang cukup kuat di kongres serta juga di berbagai tempat-tempat yang lainnya,” sambung Yose.

    Bahkan lebih jauh, beberapa pegiat bisnis yang berbasis di Amerika Serikat juga sudah mulai mengarah untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Trump.

    Padahal menurut Yose, pada masa kepemimpinan Trump yang pertama, banyak pebisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden berusia 78 tahun itu.

    “Dan itu mungkin catatan yang pertama, jadi ada kecenderungan dukungan yang cukup kuat juga dari dunia usaha terutama yang datangnya dari Amerika Serikat sendiri tentunya ini diberikan dengan berbagai konsesi-konsesi yang ada,” ucap Yose.

    Lebih lanjut, dia juga berpandangan kalau ke depan di sektor ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akan lebih mementingkan negaranya itu sendiri.

    Terkait dengan itu tentunya menurut Yose, posisi geopolitik Amerika Serikat akan menjadi lebih penting.

    Bahkan bukan tidak mungkin, Amerika Serikat ke depan akan banyak menarik diri dari beragam kesepakatan-kesepakatan internasional.

    “Itu dalam rangka agar Amerika Serikat sendiri bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral dan menekan mitra-mitra atau negara-negara yang lainnya,” ujar dia.

    Dalam momen ini, Yose berkelakar kalau bukan tidak mungkin, Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya lebih menekan kepada mitra negara.

    Lebih jauh, dirinya menyebut, jika sebelumnya Amerika Serikat kerap disebut Polisi Dunia, maka bukan tidak mungkin ke depan Amerika Serikat akan bersikap sebagai Preman Dunia.

    “Mungkin bisa dibilang secara bercanda ya, kalau dulu kita selalu komplain karena Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi dunia, mengatur-atur dunia dan mencoba memberikan menetapkan rambu-rambu dunia, tapi ke depannya mungkin kita harus mengantisipasi ketika Amerika Serikat menjadi preman dunia,” kata dia.

    Preman di sini artinya menurut Yose, Amerika Serikat akan membuat kebijakan yang sifatnya unilateral dengan menekan berbagai negara mitra untuk mengikuti keinginan mereka.

    “Preman ini artinya memang maunya hanya menekan kepada berbagai negara-negara lain mitra-mitra lainnya untuk mengikuti keinginan atau interest mereka bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu yang tadinya atau berbagai agreement-agreement yang tadinya dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, ataupun juga bersama dengan negara-negara lainnya,” tukas dia.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan inisiatif investasi infrastuktur kecerdasan buatan (AI) strategis bersama SoftBank Group Corp., OpenAI LLC, dan Oracle Corp.

    Proyek ini bertujuan mempercepat pengembangan teknologi AI sekaligus memperkuat posisi AS sebagai pemimpin global di bidang ini. Ketiga perusahaan tersebut akan mendanai infrastruktur kecerdasan buatan (AI) senilai miliaran dolar.

    “Kami memulai dengan investasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Proyek kolaborasi ini dipimpin oleh tokoh industri seperti Masayoshi Son dari SoftBank, Sam Altman dari OpenAI, dan Larry Ellison dari Oracle. Mereka mengumumkan rencana awal untuk mengalokasikan US$100 miliar secara langsung dengan target peningkatan menjadi US$500 miliar.

    Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan kampus teknologi. Perusahaan teknologi besar lain, termasuk Microsoft dan Nvidia, juga diharapkan berpartisipasi.

    Trump menegaskan akan menggunakan langkah-langkah darurat dan perintah eksekutif untuk mempercepat proyek infrastruktur, termasuk mempermudah akses energi.

    Para eksekutif juga menyoroti potensi AI dalam bidang kesehatan dan sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    “AI memiliki potensi luar biasa bagi setiap warga Amerika,” ujar Larry Ellison.

    Namun, rincian komitmen baru dari pengumuman ini masih belum sepenuhnya jelas. Sebelumnya, Son telah mengumumkan rencana investasi US$100 miliar selama masa jabatan presiden, sementara beberapa proyek yang disebutkan, seperti pusat data, sudah dalam tahap pembangunan.

    Inisiatif yang disebut “Stargate” ini memicu reaksi pasar positif, dengan indeks S&P 500 naik hampir 1% pada perdagangan Selasa. Saham Oracle melonjak 7%, sementara ETF yang melacak perusahaan dengan eksposur AI mencapai level tertinggi tiga tahun.

    Langkah ini menunjukkan pendekatan ambisius Trump untuk memastikan dominasi AS dalam teknologi AI.

    Setelah menjabat, ia langsung membatalkan pembatasan terkait AI yang diberlakukan oleh Joe Biden dan menandatangani sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan energi guna memenuhi kebutuhan pusat data.

    Namun, skeptisisme tetap ada terkait apakah inisiatif ini benar-benar memberikan lonjakan besar dari rencana sebelumnya. Beberapa pihak mempertanyakan sumber pendanaan SoftBank, yang memiliki cadangan kas sebesar 3,8 triliun yen (US$25 miliar) pada akhir September.

    Sam Altman telah menghabiskan berbulan-bulan membentuk koalisi global untuk mendukung pengembangan kapasitas chip, energi, dan pusat data.

    SoftBank sebelumnya berinvestasi dalam penggalangan dana OpenAI, dengan CFO Sarah Friar menyebut SoftBank sebagai mitra strategis yang memiliki akses ke modal besar.

    Sementara itu, perusahaan penyedia infrastruktur cloud seperti Microsoft, Amazon, dan Oracle berlomba membangun pusat data baru, dengan Oracle telah mengalokasikan belanja modal lebih dari US$14 miliar tahun ini, sebagian besar untuk proyek tersebut.