Tag: Joe Biden

  • Putin Beri Kewarganegaraan Rusia ke Wanita AS Ngaku Dilecehkan Biden

    Putin Beri Kewarganegaraan Rusia ke Wanita AS Ngaku Dilecehkan Biden

    Moskow

    Tara Reade, seorang wanita Amerika Serikat (AS) yang menuduh mantan Presiden Joe Biden melakukan kekerasan seksual pada dirinya tahun 1990-an silam, mendapatkan status kewarganegaraan Rusia. Pemberian kewarganegaraan itu diatur dalam dekrit yang diteken langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dokumen yang dipublikasikan dalam situs web informasi hukum resmi Rusia, seperti dilansir AFP, Selasa (23/9/2025), menyatakan bahwa Reade, yang memiliki nama lengkap “McCabe Alexandra Tara, lahir pada 26 Februari 1964” kini telah menjadi warga negara Rusia.

    Menurut laporan media lokal AS, Reade mengganti namanya menjadi Alexandra McCabe pada tahun 1998 untuk melindungi dirinya dari mantan suaminya, yang dia tuduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

    Pada awal tahun 2020, Reade mengklaim bahwa Biden, yang saat itu mencalonkan diri dalam pilpres, telah melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di koridor gedung Kongres AS tahun 1993 silam, ketika Biden masih menjadi Senator AS dan Reade bekerja untuknya.

    Tuduhan itu dibantah mentah-mentah oleh Biden, namun sempat menjadi salah satu hambatan dalam kampanye pilpres melawan Donald Trump, yang pada saat itu menjabat periode pertama sebagai Presiden AS.

    Trump sendiri juga menghadapi rentetan tuduhan penyerangan seksual, pelecehan seksual, bahkan tuduhan pemerkosaan dari sejumlah wanita. Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS untuk periode keduanya sejak Januari 2025 lalu.

    Namun tuduhan yang dilontarkan Reade terhadap Biden diwarnai Inkonsistensi, termasuk tidak adanya catatan aduan yang diklaimnya telah disampaikan kepada Kongres AS usai dugaan kekerasan seksual itu.

    Kemudian pada Mei 2023, Reade mengumumkan dalam wawancara dengan media Rusia, Sputnik, bahwa dirinya bermaksud mengajukan permohonan paspor Rusia.

    Pada saat itu dia berbicara dari Moskow, dan mengakui dirinya memutuskan tetap tinggal di Rusia karena khawatir akan keselamatannya di negara asalnya.

    Pada Juli 2024, Reade sempat mengumumkan via media sosial X bahwa dirinya pulang ke AS untuk mengadukan Biden atas tuduhan penyerangan seksual, beberapa hari sebelum Biden yang sedang sakit itu mengundurkan diri dari pencapresannya.

    Lihat juga Video ‘Putin Ungkit Perjanjian Minsk, Salahkan Ukraina Atas Perang’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Pidato di Sidang Umum PBB, Prabowo Bakal Lanjutkan Diplomasi Sumitro

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

    Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Hamdan Hamedan. Dia menilai pidato Presiden Prabowo akan sangat strategis karena mendapat giliran berbicara di urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB,” ujar Hamdan.

    Kehadiran Prabowo di forum ini juga menandai berakhirnya absen panjang Indonesia di panggung utama Sidang Umum PBB. Setelah lebih dari satu dekade, Presiden RI akhirnya kembali menyampaikan pidato langsung di hadapan para pemimpin dunia. 

    “Ini merupakan momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme,” tandas Hamdan.

  • Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Trump Sebut Xi Jinping Restui Rencana Divestasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump  menyebut Presiden China Xi Jinping telah memberi lampu hijau atas penjualan TikTok AS ke investor Amerika, meski negosiasi teknis belum tuntas.

    “Saya baru saja melakukan panggilan dengan Presiden Xi, dan seperti yang Anda tahu, dia menyetujui kesepakatan TikTok, dan prosesnya sedang berjalan. Kami menantikan penyelesaian kesepakatan itu,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (10/9/2025), beberapa jam setelah berbicara dengan Xi.

    Dalam hal ini, baik AS maupun China sama-sama menegaskan masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan perbedaan atas proposal divestasi mayoritas saham ByteDance Ltd. di TikTok AS. 

    Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya tak secara eksplisit menyebut telah memberi restu final, namun menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap kepentingan bisnis China.

    “Posisi China jelas, pemerintah menghormati keinginan perusahaan terkait dan mendukung negosiasi komersial yang produktif sesuai aturan pasar. Kami berharap hasilnya sesuai dengan hukum China dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. AS perlu menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, dan non-diskriminatif bagi investor China,” demikian pernyataan Kemlu China.

    Pernyataan itu muncul setelah AS dan China mengumumkan kerangka kesepakatan yang membuka jalan bagi ByteDance menjual operasi TikTok di AS kepada konsorsium investor Amerika. Tujuannya menjaga aplikasi tetap beroperasi di AS dan menghindari larangan atas alasan keamanan nasional berdasarkan undang-undang yang diteken Presiden Joe Biden pada 2024.

    Trump sempat melontarkan ide bahwa AS bisa menerima “fee plus” dari kesepakatan tersebut, namun belum ada kejelasan soal struktur pembayaran maupun kemungkinan pemerintah mendapat kursi di dewan direksi entitas baru TikTok AS.

    Sebelumnya beredar kabar bahwa konsorsium pembeli TikTok AS mencakup Oracle Corp., Andreessen Horowitz, serta Silver Lake Management LLC. Kendati begitu, masih belum jelas siapa yang akan mengendalikan algoritme rekomendasi TikTok mengingat isu sensitif bagi Beijing yang menolak transfer teknologi penting tersebut.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan, Oracle akan tetap menyediakan layanan komputasi awan untuk TikTok, melanjutkan kerja sama miliaran dolar dalam proyek yang dikenal dengan nama Project Texas.

    ByteDance dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih kepada Trump dan Xi, serta menegaskan akan melanjutkan langkah sesuai hukum China agar TikTok AS tetap melayani pengguna di Negeri Paman Sam itu.

    TikTok AS diperkirakan bernilai US$35 miliar–US$40 miliar, meski valuasi sektor teknologi kian melambung berkat perkembangan kecerdasan buatan (AI). Trump juga kembali memperpanjang tenggat divestasi ByteDance hingga 16 Desember 2025, atau yang keempat kalinya sejak menjabat, meski keabsahan perpanjangan ini dipertanyakan karena UU 2024 hanya mengizinkan satu kali perpanjangan.

    Namun, kesepakatan ini menuai kritik dari anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik, yang menilai proposal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan mandat UU keamanan nasional. 

    Sejumlah legislator menekankan perlunya larangan total hubungan operasional antara ByteDance dengan TikTok AS, termasuk terkait algoritme dan data pengguna.

    Senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal menegaskan, Kongres harus meneliti kesepakatan tersebut agar ByteDance yang berbasis di Beijing tidak bisa mengendalikan atau memengaruhi algoritme rekomendasi maupun data pengguna TikTok.

    Ketidakpastian makin bertambah seiring tensi geopolitik dan persaingan AI. Pekan ini, pemerintah China bahkan memerintahkan ByteDance dan perusahaan teknologi lain berhenti membeli chip Nvidia Corp. dengan alasan dugaan pelanggaran hukum anti-monopoli

  • Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Trump Telepon Xi Jinping, Bahas Masalah TikTok hingga Perdagangan

    Washington

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Kedua pimpinan negara itu disebut membahas masalah TikTok hingga perihal perdagangan.

    Dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), siaran media pemerintah China, CCTV, dan kantor berita Xinhua, mengatakan bahwa panggilan telepon telah dimulai.

    Panggilan telepon ini adalah yang kedua bagi mereka sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari lalu.

    Sebelumnya, Trump memberikan rencana pembicaraan dengan Xi. Dia mengatakan kepada Fox News bahwa mereka akan membahas TikTok dan juga perdagangan.

    “Dan kami sangat dekat dengan kesepakatan untuk semua itu. Dan hubungan saya dengan China sangat baik,” katanya.

    Pada 5 Juni lalu, Presiden AS itu mengatakan Xi telah mengundangnya untuk mengunjungi China. Trump juga mengeluarkan undangan serupa agar pemimpin China tersebut datang ke Amerika Serikat.

    Sejauh ini, belum ada rencana perjalanan, tetapi beberapa analis memperkirakan Xi akan mengulangi tawarannya pada hari Jumat, memanfaatkan antusiasme Trump untuk resepsi mewah di ibu kota negara asing.

    Pada Kamis kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk “menyelesaikan sesuatu terkait TikTok.”

    Berdasarkan kesepakatan tersebut, bisnis TikTok di AS akan “dimiliki oleh semua investor Amerika, serta orang-orang dan perusahaan yang sangat kaya,” kata Trump.

    Trump mengaku yakin TikTok telah meningkatkan daya tarik bagi pemilih muda dan membantunya memenangkan pemilu 2024.

    Trump pada hari Selasa kembali menolak penerapan larangan terhadap TikTok, yang telah diputuskan di bawah pendahulunya, Presiden Joe Biden.

    The Wall Street Journal mengangkat kemungkinan pembentukan konsorsium untuk mengendalikan TikTok yang akan mencakup raksasa teknologi Oracle dan dua dana investasi California, Silver Lake dan Andreessen Horowitz.

    Perundingan telepon tersebut terjadi ketika dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut berupaya menemukan kompromi terkait tarif.

    Kedua belah pihak secara dramatis menaikkan tarif satu sama lain selama perselisihan yang berlangsung selama berbulan-bulan awal tahun ini, yang mengganggu rantai pasokan global.

    Washington dan Beijing kemudian mencapai kesepakatan untuk mengurangi pungutan, yang berakhir pada bulan November, di mana Amerika Serikat mengenakan bea masuk sebesar 30 persen atas impor barang-barang China dan China mengenakan tarif sebesar 10 persen terhadap produk-produk AS.

    Panggilan telepon tersebut juga terjadi setelah Xi menyelenggarakan pertemuan puncak besar bulan ini dengan para pemimpin Rusia dan India dan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk mengamati parade militer di Beijing. Trump menanggapi kehadiran Kim dan Putin di parade militer China itu.

    “Sampaikan salam hangat saya kepada (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan Kim Jong Un saat kalian berkonspirasi melawan Amerika Serikat,” tulis Trump kepada Xi di platform Truth Social miliknya.

    Lihat juga Video: Trump Perpanjang Penundaan Pemblokiran TikTok Hingga 16 Desember

    (lir/azh)

  • Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

    Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

    Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

    Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

    Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

    “Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Trump Mau Kuasai Lagi Pangkalan Udara di Afghanistan gegara Nuklir China

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang berupaya merebut kembali pangkalan udara Bagram di Afghanistan. Pangkalan udara itu diserahkan Amerika Serikat ke pemerintah Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada tahun 2021.

    “Ngomong-ngomong, kami sedang berusaha mendapatkannya kembali, itu mungkin berita yang cukup mengejutkan. Kami berusaha mendapatkannya kembali karena mereka membutuhkan sesuatu dari kami,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilansir AFP, Jumat (19/9/2025).

    “Kami ingin pangkalan itu kembali,” sambung Trump.

    Dia belum menjelaskan detail apa upaya yang sedang dilakukan dan bagaimana cara AS mengambil lagi pangkalan itu. Dia hanya menyebut pangkalan itu dekat dengan fasilitas nuklir China.

    “Salah satu alasan kami menginginkan pangkalan itu adalah, seperti yang Anda ketahui, jaraknya satu jam dari tempat China memproduksi senjata nuklirnya,” ucapnya.

    Para pejabat AS tidak segera mengklarifikasi apa yang dimaksud Trump ketika ia mengatakan Washington sedang berusaha mendapatkan kembali pangkalan itu.

    Bagram, pangkalan udara terbesar Afghanistan, merupakan titik tumpu operasi yang dipimpin AS di negara itu selama dua dekade setelah operasi menggulingkan Taliban menyusul serangan 11 September di Washington dan New York.

    Namun, pasukan AS dan NATO menarik diri dari pangkalan tersebut pada Juli 2021 ketika Taliban yang bangkit kembali mengambil alih sebagian besar wilayah Afghanistan sebelum akhirnya menguasai seluruh negeri.

    Trump telah berulang kali mengkritik hilangnya pangkalan tersebut sejak kembali berkuasa, mengaitkannya dengan serangannya terhadap penanganan pendahulunya, Joe Biden, atas penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

    Trump juga mengeluhkan meningkatnya pengaruh negara adidaya saingannya, China, di Afghanistan.

    (rfs/haf)

  • Perjalanan TikTok, dari Sempat Diblokir di Indonesia hingga Batal Tutup di AS

    Perjalanan TikTok, dari Sempat Diblokir di Indonesia hingga Batal Tutup di AS

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok melewati perjalanan panjang sejak diluncurkan, mulai dari sempat diblokir di Indonesia pada 2018 hingga terancam ditutup di Amerika Serikat (AS)

    Kini aplikasi tersebut batal dilarang di AS setelah pemerintah setempat mencapai kesepakatan dengan investor lokal yang akan mengambil alih kepemilikan.

    Melansir laman Reuters pada Rabu (17/9/2025) TikTok dikembangkan oleh ByteDance, perusahaan asal China yang didirikan Zhang Yiming pada 2012. Versi awalnya bernama Douyin, yang diluncurkan di pasar domestik pada 2016, sebelum hadir secara global setahun kemudian. 

    Pada 2018, ByteDance mengakuisisi aplikasi asal AS, Flipgram, serta aplikasi lip-sync populer Musical.ly. Integrasi dengan Musical.ly mendorong TikTok meluas ke pasar internasional, termasuk Indonesia. 

    Namun pada tahun yang sama, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat memblokir TikTok karena dianggap memuat konten pornografi, penistaan agama, serta konten negatif lainnya. 

    Larangan itu hanya bertahan sepekan, setelah TikTok berkomitmen menghapus konten bermasalah dan membuka kantor perwakilan di Jakarta.

    Popularitas TikTok kemudian terus meningkat. Pada 2019, unduhan globalnya sudah menembus 1 miliar kali dan setahun kemudian melonjak menjadi 2 miliar. Namun, seiring pertumbuhan tersebut, aplikasi ini mulai mendapat pengawasan ketat di sejumlah negara.

    India misalnya, melarang TikTok pada 2020 dengan alasan keamanan nasional setelah bentrokan di perbatasan dengan China.  Kemudian Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump juga menaruh perhatian besar, dengan kekhawatiran data pengguna bisa diakses oleh pemerintah Beijing. 

    Pada Agustus 2020, Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan ByteDance, sembari mendesak agar operasi TikTok di AS dialihkan ke pemilik lokal.

    Sejumlah perusahaan besar, termasuk Microsoft dan Oracle, sempat masuk dalam pembicaraan untuk membeli bisnis TikTok di AS. Meski negosiasi berlarut-larut, ByteDance berhasil mempertahankan operasional aplikasi tersebut, sambil menghadapi berbagai tuntutan hukum dan investigasi terkait perlindungan data anak-anak.

    Pada periode berikutnya, tekanan terhadap TikTok kian kuat. Pemerintahan Joe Biden pada 2024 menandatangani undang-undang yang mewajibkan ByteDance menjual aset TikTok di AS paling lambat Januari 2025, atau aplikasi itu akan dilarang dari toko aplikasi maupun layanan internet di Negeri Paman Sam. 

    TikTok sempat hilang dari App Store dan Google Play di AS pada Januari 2025, namun sehari kemudian kembali aktif setelah Trump yang terpilih kembali sebagai Presiden menyatakan akan memberi jalan keluar bagi aplikasi tersebut.

    Sejak itu, tenggat penjualan berulang kali diperpanjang hingga akhirnya pada pertengahan September 2025, pemerintah AS dan China mencapai kesepakatan awal dalam perundingan di Madrid. 

    Kedua negara sepakat untuk mengalihkan kepemilikan TikTok di AS ke investor lokal, yang akan diumumkan resmi setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping berbicara langsung. 

    Trump kemudian menegaskan TikTok tidak akan ditutup di Amerika Serikat, dan tenggat penjualan diperpanjang hingga 16 Desember 2025. Memiliki sekitar 170 juta pengguna di AS, TikTok sejauh ini berhasil terhindar dari ancaman penutupan.

  • Trump Perpanjang Tunda Blokir TikTok di AS hingga Pertengahan Desember

    Trump Perpanjang Tunda Blokir TikTok di AS hingga Pertengahan Desember

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperpanjang penundaan pemberlakuan larangan terhadap TikTok hingga 16 Desember. Hal itu menandai penundaan keempat dari undang-undang yang dirancang untuk memaksa penjualan aplikasi tersebut dari pemiliknya di China.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/9/2025), pengumuman tersebut, yang dibuat melalui perintah eksekutif, terjadi meskipun Trump mengatakan kepada wartawan sebelumnya bahwa Amerika Serikat dan China telah mencapai kesepakatan mengenai struktur kepemilikan baru untuk bisnis AS dari aplikasi berbagi video yang sangat populer tersebut.

    Perpanjangan ini menyusul penundaan sebelumnya yang dikeluarkan pada bulan Januari, April, dan Juni saat pemerintah menavigasi implikasi hukum dan keamanan nasional yang rumit seputar operasi TikTok di Amerika Serikat.

    Penundaan terbaru ditetapkan berakhir pada hari Rabu, yang akan memungkinkan undang-undang AS yang ditandatangani pada tahun 2024 oleh Presiden saat itu Joe Biden untuk memaksa penutupan TikTok di Amerika Serikat karena kepemilikannya di Tiongkok.

    Undang-undang tersebut dirancang untuk mengatasi masalah keamanan nasional atas perusahaan induk TikTok di Tiongkok, ByteDance, dan potensi hubungannya dengan pemerintah Tiongkok.

    Namun Trump, yang kampanye pemilihannya tahun 2024 sangat bergantung pada media sosial dan mengatakan ia menyukai TikTok, menunda larangan tersebut.

    (whn/whn)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

    Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Banding AS menolak upaya Presiden Donald Trump memecat Gubernur Federal Reserve Lisa Cook, langkah langka yang menguji independensi bank sentral.

    Melansir Reuters pada Selasa (16/9/2025), langkah ini menjadi pertama kalinya seorang presiden berupaya memecat pejabat bank sentral sejak The Fed berdiri pada 1913, sekaligus memicu pertarungan hukum yang berpotensi menggoyahkan independensi bank sentral.

    Keputusan Pengadilan Banding Distrik Columbia itu membuat pemerintahan Trump hanya memiliki waktu beberapa jam untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung jika ingin mencegah Cook menghadiri rapat kebijakan The Fed pada Selasa dan Rabu, di mana suku bunga diperkirakan akan dipangkas guna menopang pasar tenaga kerja yang melambat.

    Pengadilan menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk menunda putusan hakim yang sebelumnya melarang Trump memberhentikan Cook. Adapun, Cook merupakan pejabat yang ditunjuk Presiden Demokrat Joe Biden.

    Putusan itu diambil dengan suara 2-1, didukung hakim Bradley Garcia dan J. Michelle Childs, keduanya merupakan penunjukan Biden. Hakim Gregory Katsas, yang ditunjuk Trump, menyatakan penolakan atau dissenting opinion.

    Garcia menilai Cook berpeluang besar menang dalam klaimnya bahwa ia tidak mendapatkan proses hukum yang semestinya sesuai Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Adapun, hingga saat ini, Gedung Putih maupun kuasa hukum Cook belum memberikan komentar. The Fed juga memilih bungkam, namun menegaskan akan mematuhi putusan pengadilan apa pun.

    Sebelumnya, Hakim Distrik AS Jia Cobb pada 9 September menyatakan klaim Trump bahwa Cook melakukan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR) sebelum menjabat—yang dibantah Cook—tidak cukup kuat sebagai alasan pemecatan berdasarkan undang-undang pembentukan The Fed.

    Di sisi lain, Senat AS pada Senin malam menyetujui pencalonan Stephen Miran—ketua Council of Economic Advisers sekaligus pilihan Trump—sebagai anggota baru Dewan Gubernur The Fed dengan suara tipis 48-47. Miran diperkirakan akan ikut serta dalam rapat kebijakan pekan ini bersama Cook.

    Implikasi pada Independensi The Fed

    Undang-undang 1913 menyebutkan bahwa gubernur The Fed hanya dapat diberhentikan presiden “for cause” atau dengan alasan tertentu, meski istilah tersebut tidak didefinisikan jelas.

    Hingga kini, belum ada presiden yang pernah memecat anggota dewan The Fed dan aturan itu belum pernah diuji di pengadilan.

    Cook, perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai gubernur The Fed, menggugat Trump dan The Fed pada akhir Agustus. Dia menilai tuduhan tersebut hanyalah alasan untuk menyingkirkannya karena pandangan kebijakannya yang berbeda dengan Trump.

    Pemerintahan Trump berargumen bahwa presiden memiliki keleluasaan luas untuk menentukan alasan pemecatan gubernur The Fed, dan pengadilan tidak berwenang mengintervensi. Namun, kasus ini dinilai krusial karena bisa memengaruhi kemampuan The Fed menetapkan suku bunga tanpa tekanan politik.

    Trump selama tahun ini gencar menuntut pemangkasan suku bunga yang lebih agresif, bahkan mengecam Ketua The Fed Jerome Powell. Meski demikian, The Fed tetap fokus menekan inflasi.