Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Trump Bawa AS ‘Cerai’ dengan PBB, dari WHO hingga Sinyal Keluar UNESCO

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil langkah yang keras terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini dibuktikannya dari rencananya untuk menarik Washington dari sejumlah lembaga yang berada di bawah organisasi multilateral itu.

    Mulai dari WHO hingga UNHRC dan UNESCO, Trump menyebut niatnya untuk keluar dari seluruh organisasi itu didasari sikap lembaga yang seringkali kurang adil terhadap semua negara dunia. Ia juga menitikberatkan kontribusi AS yang besar dalam semua organisasi itu.

    Berikut sejumlah organisasi PBB yang diniatkan Trump untuk keluar dikutip dari berbagai sumber:

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

    Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (20/1/2025). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi presiden.

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ujar Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Keluarnya AS dari WHO pun memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Pasalnya, AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, aggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada tahun 2022.

    Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan UNRWA

    Truump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (3/2/2025).

    Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya ‘terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel’.

    “Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan,” ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

    Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

    Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

    Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) – US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

    Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

    Trump juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.

    “Badan ini memiliki potensi besar dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama,” kata Trump kepada wartawan. “Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya.”

    “Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB.”

    Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. Diketahui, UNESCO memasukan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu.

    Pada masa administrasi Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023.

    (luc/luc)

  • Ikuti Jejak Trump, Argentina Putuskan Akan Keluar dari WHO – Halaman all

    Ikuti Jejak Trump, Argentina Putuskan Akan Keluar dari WHO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Argentina mengumumkan keputusan besar untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Rabu (5/2/2025).

    Keputusan ini mengikuti langkah serupa dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada bulan lalu, yang juga menarik diri dari WHO.

    Presiden Argentina, Javier Milei, yang memimpin pemerintahan sayap kanan saat ini, memiliki hubungan dekat dengan Presiden AS, Donald Trump.

    Keduanya sama-sama mengkritik WHO, terutama terkait penanganannya terhadap pandemi COVID-19. 

    Pada kesempatan ini, Milei secara khusus menyalahkan WHO atas rekomendasinya terkait menjaga jarak fisik selama pandemi.

    Milei menulis di media sosial bahwa keputusan ini diambil karena WHO dianggap sebagai “organisasi jahat”.

    “Itulah sebabnya kami memutuskan untuk meninggalkan organisasi jahat yang menjadi lengan pelaksana dari eksperimen pengendalian sosial terbesar dalam sejarah,” tulis Milei, dikutip dari Al Jazeera.

    Pernyataan tersebut kemudian ditegaskan oleh juru bicara kepresidenan, Manuel Adorni, dalam sebuah konferensi pers.

    “Presiden (Javier) Milei menginstruksikan (menteri luar negeri) Gerardo Werthein untuk menarik keikutsertaan Argentina dalam Organisasi Kesehatan Dunia,” kata Adorni, dikutip dari CNN.

    Adorni menambahkan bahwa Argentina tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan dalam pengawasan negara, terutama urusan dalam kesehatan.

    “Kami, warga Argentina, tidak akan membiarkan organisasi internasional campur tangan terhadap kedaulatan kami, apalagi kesehatan kami,” imbuhnya.

    Menurut Adorni, keputusan Argentina didorong oleh “perbedaan yang mendalam mengenai manajemen kesehatan, terutama selama pandemi.”

    Ia mengkritik WHO atas kebijakan pembatasan wilayah yang dianggap sebagai yang terlama dalam sejarah manusia, serta melemahkan independensi dalam menghadapi pengaruh politik beberapa negara besar.

    Sebagai bagian dari pernyataan resmi, kantor kepresidenan Argentina menuduh WHO telah menyebabkan kerugian ekonomi selama pandemi dengan “mempromosikan karantina tanpa akhir.”

    Negara ini juga mengajukan pertanyaan mengenai peran organisasi internasional yang didanai oleh banyak negara tetapi dianggap gagal dalam memenuhi tujuan awalnya, yaitu melayani kesehatan global tanpa terlibat dalam politik internasional.

    “Komunitas internasional harus segera memikirkan kembali mengapa organisasi supranasional ada, yang didanai oleh semua orang, yang tidak memenuhi tujuan penciptaannya, terlibat dalam politik internasional, dan berupaya memaksakan diri di atas negara-negara anggota,” bunyi pernyataan tersebut.

    Meski WHO memiliki peran di Argentina, Adorni menegaskan bahwa negara-negara tersebut tidak menerima dana dari WHO untuk manajemen kesehatan. 

    Oleh karena itu, pengunduran diri ini tidak akan mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di negara tersebut.

    “Keputusan ini memberikan harapan yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan demi kepentingan Argentina dan ketersediaan sumber daya yang lebih besar,” ujar Adorni.

    Namun hingga saat ini, WHO belum memberi tanggapan apapun terkait keputusan Argentina.

    Sebelumnya, presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang memulai proses penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan lalu.

    Ini menandai kedua kalinya Trump memutuskan untuk menarik AS dari WHO, setelah langkah serupa yang ia lakukan pada masa pandemi Covid-19. 

    Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh Presiden Joe Biden selama masa kepemimpinannya.

    Dalam perintah eksekutifnya, Trump menyebut bahwa penarikan ini didorong oleh kegagalan WHO dalam menangani pandemi Covid-19.

    “AS menarik diri disebabkan oleh kesalahan penanganan organisasi tersebut terhadap pandemi Covid-19 yang muncul dari Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalannya dalam mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan, dan ketidakmampuannya dalam menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO,” katanya.

    Trump juga menyoroti apa yang ia sebut sebagai “pembayaran tidak adil dan memberatkan” yang dilakukan AS kepada WHO.

    Dengan adanya keputusan ini akan membahayakan kesehatan masyarakat global dan juga merugikan kepentingan AS dan Argentina.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait WHO dan Argentina

  • Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    Donald Trump Teken Perintah Eksekutif Baru, Transpuan Dilarang Ikut Kompetisi Olahraga Wanita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

    Perintah eksekutif yang berjudul “No Men in Women’s Sports Executive Order” ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

    “Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan,” kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

    “Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir,” tegas Trump.

    Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai “laki-laki yang mengaku sebagai perempuan” dan “mencuri” kemenangan dari perempuan.

    Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

    Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

    Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

    Langkah pertama:

    Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait “Judul IX,” yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

    Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

    Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

    Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

    Langkah kedua:

    Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

    Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

    “Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan,” jelas salah satu pejabat.

    3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

    Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

    1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

    Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

    Perintah ini juga menegaskan bahwa “jenis kelamin” bukan sinonim dari “identitas gender,” yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

    2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

    Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

    Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

    Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

    Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

    3. Pembatasan Transgender di Militer

    Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

    Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Larang Transgender Ikut Kompetisi Olahraga Wanita

    Trump Larang Transgender Ikut Kompetisi Olahraga Wanita

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengambil kebijakan eksekutif terkini mengenai transgender. Trump melarang wanita transgender berkompetisi dalam cabang olahraga wanita.

    Kebijakan yang ditandatangani Trump itu berjudul ‘Jauhkan Pria dari Olahraga Wanita’. Kebijakan itu ditandatangani disaksikan puluhan wanita dan beberapa gadis muda berseragam atletik.

    “Dengan kebijakan pemerintah ini, perang terhadap olahraga perempuan telah berakhir,” ucap Trump dilansir CNN, Kamis (6/2/2025).

    Perintah tersebut memiliki dua cabang dan bersandar pada kepatuhan Title IX yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam program atau kegiatan pendidikan yang menerima dana dari pemerintah federal, serta keterlibatan pemerintah dengan sektor swasta.

    Seorang pejabat sebelum Trump menandatangani kebijakan itu mengatakan tindakan yang diambil itu bersebrangan dengan Title IX yang disahkan di pemerintahan Joe Biden, yang menetapkan aturan bahwa sekolah melanggar Title IX ketika melarang siswa transgender berpartisipasi dalam tim olahraga.

    “Jika Anda ingin menyelenggarakan olahraga bagi perempuan, jika Anda ingin memberikan peluang bagi perempuan, maka olahraga tersebut harus sama-sama aman, sama-sama adilnya, dan sama-sama mendapat peluang yang setara, dan itu berarti Anda akan melestarikan olahraga perempuan untuk perempuan,” kata pejabat itu di Gedung Putih.

    Sekretaris Media Gedung Putih, Karoline Leavitt mengatakan Trump berharap komite olimpiade tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan. Meski Trump tidak memiliki kewenangan hukum atas komite olimpiade, dia berharap kebijakannya ini diterapkan.

    “Mengharapkan Komite Olimpiade dan NCAA tidak lagi mengizinkan laki-laki berkompetisi dalam olahraga perempuan,” kata Leavitt.

    Dengan adanya kebijakan ini, Pejabat di Gedung Putih mengatakan Trump akan memanggil jaksa agung untuk mengesahkan aturan ini menjadi Undang-Undang sebagai bentuk melindungi olahraga wanita. Trump juga direncanakan bertemu dengan Gubernur Texas Greg Abbott yang pada tahun 2023 menandatangani Undang-Undang negara bagian yang melarang atlet trans dalam olahraga perguruan tinggi di negara bagiannya.

    Tindakan eksekutif tersebut juga menyerukan peninjauan kembali kebijakan visa.

    “Jika Anda datang ke negara ini dan Anda mengklaim bahwa Anda adalah seorang perempuan, namun Anda adalah laki-laki di sini untuk bersaing dengan perempuan, kami akan meninjaunya karena penipuan,” kata pejabat tersebut.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS Jebol! Ini Sosok Mata-mata China Menyamar Jadi Karyawan Google

    AS Jebol! Ini Sosok Mata-mata China Menyamar Jadi Karyawan Google

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mata-mata China yang menyamar sebagai karyawan Google untuk mencuri informasi penting pengembangan teknologi Amerika Serikat (AS) terancam hukuman berat berupa denda jutaan dolar AS dan kurungan penjara selama ratusan tahun.

    Jaksa AS pada Selasa (4/2) waktu setempat mengumumkan penambahan 14 dakwaan terhadap Linwei Ding alias Leon Ding. Ia bergabung dengan Google pada Mei 2019 dan diduga memulai pencurian informasi 3 tahun setelahnya.

    Ding yang berusia 38 tahun tersebut merupakan warga negara China. Ia dituduh mencuri rahasia dagang teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menguntungkan dua perusahaan China.

    Saat bekerja di Google, diam-diam Ding juga bekerja di dua perusahaan China tersebut. Akhirnya ketahuan, pengadilan federal di San Francisco mulanya mengganjarnya dengan 7 dakwaan terkait espionase ekonomi dan 7 dakwaan terkait pencurian rahasia dagang.

    Setiap dakwaan terkait espionase ekonomi mengancam Ding dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda US$5 juta (Rp81,4 miliar).

    Sementara itu, setiap dakwaan terkait pencurian rahasia dagang dikenai ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda US$250.000 (Rp4 miliar), dikutip dari Reuters, Rabu (5/2/2025).

    Ding pertama kali didakwa pada Maret 2024 lalu atas 4 tuduhan pencurian rahasia dagang. Ia akhirnya dibebaskan dengan jaminan.

    Kasus Ding dikoordinasikan melalui antarlembaga Disruptive Technology Strike Force yang dibentuk pada 2023 lalu di bawah pemerintahan Joe Biden.

    Inisiatif itu dirancang untuk membasmi pencurian teknologi canggih AS oleh negara-negara musuh seperti China dan Rusia, yang dikatakan dapat membahayakan keamanan nasional.

    Jaksa mengatakan Ding mencuri informasi terkait infrastruktur hardware dan platform software yang memungkinkan data center superkomputasi Google melatih model AI.

    Beberapa blueprint chip yang diduga dicuri berisi strategi Google untuk memenangkan persaingan melawan Amazon dan Microsoft, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan dengan chip buatan Nvidia.

    Ding dituduh meng-upload lebih dari 1.000 dokumen rahasia pada Mei 2023. Dokumen-dokumen itu beredar dalam bentuk PowerPoint pada presentasi startup China ke karyawan mereka.

    (fab/fab)

  • Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting – Halaman all

    Zelensky Minta Barat Kirimi Ukraina Senjata Nuklir, Rusia: Dia Sudah Sinting – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan Barat untuk memberi Ukraina senjata nuklir agar bisa menghentikan invasi Rusia.

    Jika Ukraina tidak diberi nuklir, sebagai gantinya, kata Zelensky, Ukraina harus cepat dijadikan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

    Pada hari Selasa, (4/2/2025), seorang jurnalis Inggris bernama Piers Morgan menerbitkan hasil wawancara dengan Zelensky.

    Dalam wawancara itu Zelensky ditanya alasan Ukraina bersikeras meminta jadi anggota NATO dan menolak alternatif lain.

    Dia berujar jika Ukraina dicegah bergabung dengan NATO, Ukraina punya hak untuk bertanya alasan Barat terus membela Ukraina selama invasi Rusia.

    “Kembalikan senjata nuklir kepada kami, beri kami sistem rudal. Kawan, bantu kami membiayai satu juta tentara, kerahkan pasukan kalian ke area di negara kami, di tempat-tempat kami ingin menstabilkan situasi,” kata Zelensky dikutip dari Russia Today.

    Belakangan ini Zelensky mengaku kecewa karena Ukraina menyerahkan senjata nuklir buatan Uni Soviet yang ditempatkan di Ukraina. Sebagai ganti penyerahan itu, Ukraina mendapat jaminan keamanan.

    Setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ukraina mewarisi sekitar 1.700 hulu ledak nuklir. Senjata itu tetap di bawah kontrol operasional Moskow.

    Rusia mengklaim Ukraina tak pernah punya senjata nuklir karena aset Soviet itu secara hukum dimiliki oleh Rusia.

    PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 4 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut serta dalam peringatan 80 tahun pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau pada bulan Januari. (President.gov.ua)

    Adapun dalam wawancara dengan penyiar podcast bernama Lex Fridman bulan lalu, Zelensky menyebut “senjata nuklir adalah jaminan keamanan yang dimiliki Ukraina”.

    Dia menyebut Ukraina menggunakan senjata itu untuk keperluan perlindungan sebelum menyerahkannya kepada Rusia.

    Pada bulan Oktober 2024 dia juga mengatakan Ukraina bisa melindungi diri dengan cara menjadi negara nuklir atau menjadi anggota NATO. Zelensky mengaku memilih opsi yang kedua.

    Setelah pernyataan itu, New York Times melaporkan ada pejabat AS yang mengklaim Presiden Joe Biden bisa kembali mengizinkan Ukraina memiliki senjata nuklir. Akan tetapi, Penasihat Keamanan AS Jake Sullivan menyebut ide itu tidak dipertimbangkan AS.

    Sementara itu, sebulan kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia akan mengerahkan semua senjata penghancur yang tersedia jika Ukraina benar-benar mendapat senjata nuklir.

    “Secara logika, apa yang akan kalian pikirkan jika sebuah negara yang kini terlibat dalam operasi militer menjadi negara nuklir, apa yang harus kami lakukan?” tanya Putin.

    “Dalam kasus ini, saya ingin menekankan, penggunaan semua senjata penghancur yang dimiliki Rusia. Kami tidak akan mengizinkannya.

    Zelensky disebut sudah sinting

    Permintaan Zelensky agar Barat memberi Ukraina senjata nuklir itu memicu kecaman keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

    Dalam unggahan di media media, Zakharova menganggap Zelensky sebagai seorang yang “sinting”.

    “Pernyataan terbaru Zelensky bahwa dia ingin memiliki senjata nuklir telah menunjukkan dia adalah seorang yang sinting, yang menganggap planet ini adalah objek untuk khayalan sakitnya,” kata Zakharova.

    “Pernyataan itu juga membuktikan bahwa PLTN bagi dia bukanlah sumber energi yang damai, tetapi senjata kotor yang diperlukan oleh rezim Kiev demi pemerasan.”

    Beberapa hari sebelum invasi Rusia dimulai, Zelensky pernah menyebut Ukraina bisa membuat senjata nuklir.

    Pejabat Rusia khawatir karena Ukraina bisa saja mengembangkan bom nuklir di tengah hasil buruk yang didapatkannya di medan tempur.

    (*)

  • Tolak Gaza Dikuasai AS, Utusan Palestina: Tanah Air Kami Tetaplah Tanah Air Kami – Halaman all

    Tolak Gaza Dikuasai AS, Utusan Palestina: Tanah Air Kami Tetaplah Tanah Air Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih Jalur Gaza.

    Rencana itu disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump hari Selasa, (4/2/2025), di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di AS.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kita akan melakukan pekerjaan dengannya pula. Kita akan memilikinya,” kata Trump dikutip dari The Times of Israel.

    Mansour menyebut jutaan warga Gaza tak akan rela tanah airnya dikuasai oleh AS.

    “Tanah air kami tetaplah tanah air kami,” ujar Mansour.

    “Dan saya pikir para pemimpin dan masyarakat harus menghormati keinginan rakyat Palestina.”

    Seperti Mansour, Hamas menolak mentah-mentah gagasan Trump itu.

    “Kami menolak pernyataan Trump yang menyebutkan bahwa rakyat Gaza tak punya pilihan kecuali pergi, dan kami menganggap pernyataan Trump itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di Gaza,” kata Hamas dalam pernyataannya.

    Sebelumnya, Trump menyatakan rakyat Palestina tak punya alternatif selain meninggalkan “puing-puing besar” atau Gaza setelah Israel melancarkan serangan selama lebih dari 15 bulan.

    DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025), memperlihatkan Presiden AS Donald Trump sedang menunjukkan perintah eksekutif di Ruang Oval, Gedung Putih, yang telah ia tandatangani pada Selasa (4/2/2025). (Tangkapan layar YouTube White House)

    Menurut Trump, rakyat Palestina harus dipindahkan dari “lubang neraka” di Gaza ke negara-negara yang “berhati kemanusiaan”.

    Dia juga pernah meminta Mesir, Yordania, dan negara Arab lainnya agar bersedia menampung lebih banyak warga Gaza. Namun, permintaan itu juga ditolak.

    Sementara itu, Utusan AS untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan Palestina tak perlu terikat dengan negeri mereka saat ini demi mendapatkan hidup yang lebih baik.

    “Hidup yang lebih baik itu tentang kesempatan yang lebih baik, kondisi keuangan yang lebih baik, aspirasi yang lebih baik untuk kalian dan keluarga kalian,” kata Witkoff.

    “Hal itu tidak bisa terjadi karena kalian mendirikan tenda di Gaza dan kalian dikelilingi oleh 30.000 amunisi yang bisa meledak kapan pun.”

    Witkoff mengklaim Gaza saat ini tak bisa ditinggali dan bahkan tak bisa ditinggal hingga 10 atau 15 tahun mendatang.

    Adapun Trump sudah mengaku akan berupaya membersihkan semua bom di Gaza.

    “Kita akan bertanggung jawab menyingkirkan semua bom berbahaya yang tidak meledak dan senjata lain di tempat itu, menyingkirkan bangunan-bangunan hancur, meratakannya, menciptakan perkembangan ekonomi yang akan menyediakan jumlah pekerjaan dan perumahan yang tak terbatas bagi masyarakat di sana,” kata Trump.

    “Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kalian tak bisa kembali. Jika kalian kembali, akan berakhir seperti yang sudah terjadi selama 100 tahun.”

    Trump menyebut “masyarakat dunia” akan menjadi penduduk yang tinggal di Gaza setelah daerah itu selesai dibangun kembali oleh AS. Menurut Trump, warga Palestina juga bisa menjadi salah satunya.

    Dia mengatakan Gaza punya potensi untuk menjadi kawasan Riviera versi Timur Tengah. “Gaza bisa menjadi sesuatu yang sangat hebat.

    Pada bulan Oktober 2024 Trump juga menyebut Gaza nantinya bisa “lebih baik daripada Monako”.

    Ketika ditanya apakah pasukan AS akan dikirim ke Gaza, dia mengatakan hal itu mungkin saja terjadi.

    “Sepanjang menyangkut Gaza, kita akan melakukannya jika diperlukan. Jika itu dibutuhkan, kita akan melakukannya.”

    Sebelumnya, AS di bawah Presiden Joe Biden pernah mengirimkan pasukan ke pantai Gaza. Pasukan itu bertugas membangun pelabuhan darurat untuk keperluan penyaluran bantuan.

    (*)

  • Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir

    Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir Intelijen AS: Iran Jajaki Cara Lebih Cepat Kembangkan Senjata Nuklir

    Washington DC –

    Informasi intelijen terbaru Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran telah membuat para pejabat Amerika Serikat meyakini bahwa tim rahasia, yang terdiri atas para ilmuwan Teheran, sedang menjajaki pendekatan yang lebih cepat dalam mengembangkan senjata nuklir.

    Informasi intelijen yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden itu, seperti dilaporkan New York Times (NYT) dan dilansir Al Arabiya, Rabu (5/2/2025), telah diteruskan kepada tim keamanan nasional Presiden Donald Trump selama masa transisi.

    Menurut sumber para pejabat dan mantan pejabat AS, informasi intelijen itu memperingatkan bahwa para ilmuwan senjata Iran sedang mencari semacam jalan pintas yang memungkinkan mereka mengubah persediaan bahan bakar nuklir mereka, yang terus bertambah, menjadi bom yang bisa digunakan dalam waktu hanya beberapa bulan, bukan satu tahun atau lebih.

    Namun, menurut informasi intelijen tersebut, hal itu hanya akan terwujud jika Teheran memutuskan untuk mengubah pendekatannya saat ini. Iran telah berulang kali menegaskan program nuklirnya bukan untuk tujuan militer.

    AS sejauh ini masih meyakini Iran belum mengambil keputusan untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun para pejabat Washington melihat indikasi bahwa Teheran sedang menjajaki cara untuk mencegah potensi serangan AS atau Israel, terutama setelah rentetan kemunduran sejak perang Gaza dimulai.

    Informasi intelijen soal program nuklir Iran itu diperkirakan turut dibahas dalam pembicaraan antara Trump dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang bertemu di Gedung Putih, Washington DC, pada Selasa (4/2) waktu setempat.

    Jika Iran memilih untuk membuat bom nuklir, negara itu dilaporkan dapat memperkaya uranium hingga level senjata — dengan kemurnian 90 persen — hanya dalam beberapa hari. Namun, pengayaan uranium saja tidak cukup.

    Para pejabat AS memperkirakan masih diperlukan waktu sekitar 12 bulan hingga 18 bulan untuk mengembangkan hulu ledak canggih yang mampu dipasang ke dalam sebuah rudal balistik.

    Iran yang menyadari bahwa jangka waktu pengembangan yang panjang telah menjadikan proses itu rentan, diperkirakan sedang mempertimbangkan strategi yang berbeda.

    Para pejabat AS, menurut laporan NYT, meyakini Iran sudah memiliki pengetahuan untuk membuat perangkat nuklir yang lebih sederhana dan model lama — yang bisa dirakit jauh lebih cepat dibandingkan desain yang lebih canggih yang pernah dieksplorasi Teheran.

    Senjata mentah semacam itu, sebut NYT dalam laporannya, tidak cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam sebuah rudal, dan kemungkinan besar kurang dapat diandalkan dibandingkan hulu ledak modern.

    Namun demikian, dikatakan oleh para pejabat AS dalam laporan NYT, senjata mentah semacam itu merupakan jenis perangkat yang bisa diproduksi dengan cepat oleh Teheran, diuji coba dan diumumkan kepada dunia bahwa Iran telah menjadi negara dengan kekuatan nuklir.

    Meskipun perangkat semacam itu akan sulit digunakan untuk melawan Israel, keberadaannya dapat berfungsi sebagai alat pencegah, sehingga membuat calon penyerang Iran berpikir dua kali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB! Trump Umumkan AS Keluar dari Dewan HAM PBB!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

    Dilansir Associated Press, Rabu (5/2/2025), pengumuman Trump ini disampaikan pada hari Selasa (4/2) waktu setempat, hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. Pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

    Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO. Trump juga memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat “perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.”

    “Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih. “Saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. … Mereka harus bertindak lebih baik,” cetusnya.

    Ia mengatakan PBB perlu “bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan,” seraya menambahkan bahwa ada beberapa negara, yang tidak disebutkan namanya, yang merupakan “negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan hampir lebih disukai.”

    Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA. Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki “bias kronis terhadap Israel” dan menekankan pada apa yang disebutnya sebagai pelanggar HAM di antara para anggotanya.

    Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

    Presiden Joe Biden kemudian memperbarui dukungan AS terhadap Dewan HAM PBB, dan AS memenangkan kursi di badan beranggotakan 47 negara tersebut pada Oktober 2021. Namun, pemerintahan Biden mengumumkan pada akhir September lalu, bahwa Amerika Serikat tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua berturut-turut.

    Sebelum pengumuman Trump ini, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kembali pentingnya Dewan HAM PBB dan pekerjaan UNRWA dalam memberikan “layanan penting bagi Palestina.”

    Juru bicara Dewan HAM PBB, Pascal Sim mengatakan, perintah Trump pada hari Selasa ini tidak banyak memberikan dampak konkret karena Amerika Serikat sudah bukan anggota dewan tersebut. Namun, seperti semua negara anggota PBB lainnya, AS secara otomatis memiliki status pengamat informal dan akan tetap memiliki kursi di ruang bundar dewan yang mewah di kompleks PBB di Jenewa.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949 untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina yang mengungsi atau terusir dari rumah mereka sebelum dan selama perang Arab-Israel tahun 1948, yang terjadi setelah berdirinya Israel, serta bagi keturunan mereka.

    UNRWA memberikan bantuan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan lainnya kepada sekitar 2,5 juta warga Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, serta 3 juta orang lainnya di Suriah, Yordania dan Lebanon.

    Saksikan Live d’Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Korea Selatan Khawatir Tersingkirkan di Era Trump-Kim Jong Un

    Jakarta –

    Ada kekhawatiran yang berkembang di Korea Selatan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung untuk mengabaikan Seoul dan mendekat ke pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, seperti yang ia lakukan selama pemerintahan pertamanya.

    Contohnya pada Juni 2018, setelah bertukar 27 “surat cinta”, Trump dan Kim secara tak terduga mengumumkan penangguhan penuh latihan militer gabungan AS-Korea Selatan selama pertemuan puncak di Singapura.

    “Ia menulis surat-surat yang indah untuk saya, dan itu surat-surat yang hebat,” kata Trump pada September 2018. “Kami saling jatuh cinta.”

    Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 23 Januari bahwa ia bersedia menghubungi Kim, dengan mengatakan, mereka berdua “akrab,” sambil menyebut diktator Korea Utara itu sebagai “orang pintar.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Setelah wawancara Trump di Fox News, Lee Jae-Myung, kepala partai oposisi Partai Demokrat, mengatakan, pembicaraan bilateral AS-Korea Utara tanpa masukan dari Seoul dapat membahayakan Korea Selatan.

    “Jika dialog AS-Korea Utara dilanjutkan, ada kemungkinan besar Republik Korea akan dikesampingkan dan ini merupakan masalah yang signifikan,” kata Lee dalam konferensi pers di Seoul.

    “Kita tidak dapat membuat asumsi tergesa-gesa tentang bagaimana pemerintahan baru AS akan menangani masalah nuklir Korea Utara,” tambahnya.

    Korea Utara protes disebut negara ‘nakal’

    Hubungan AS-Korea Utara tetap tegang setelah Trump mengakhiri jabatan pertamanya, dengan Pyongyang memperluas pengembangan misilnya, termasuk klaim uji coba hipersonik. Selain itu, Korea Utara juga mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyediakan senjata dan tenaga kerja untuk membantu mengobarkan perang Moskow di Ukraina.

    Setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut Korea Utara sebagai negara “nakal” dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menanggapi dengan mengatakan bahwa “pernyataan kasar dan tidak masuk akal itu menunjukkan secara langsung pandangan yang salah dari pemerintahan baru AS” terhadap Korea Utara. Menlu Korea juga menambahkan bahwa pernyataan ini tidak akan membantu memajukan kepentingan AS.

    Pada bulan Desember, Kim mengatakan Pyongyang akan menerapkan kebijakan anti-AS “terberat” sebelum Trump menjabat.

    Korea Selatan mengatakan selalu menyambut baik upaya diplomatik. Namun negara itu juga bersikeras untuk diikutsertakan dalam perundingan yang menyangkut kepentingannya.

    “Saya tidak berpikir ada yang menentang dialog konstruktif atau upaya diplomatik ke Korea Utara dan negara-negara lain,” kata Lim Eun-jung, profesor madya studi internasional di Universitas Nasional Kongju di Korea Selatan.

    “Pada dasarnya, ketakutannya adalah Trump akan melakukan sesuatu, membuat janji kepada Kim tanpa memberi tahu sekutunya di kawasan itu,” katanya kepada DW.

    Dia menambahkan, mantan Presiden AS Joe Biden bekerja sangat keras untuk meningkatkan pencegahan dan membangun kemitraan keamanan tiga arah di kawasan itu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    “Kami khawatir Trump bersikap transaksional dan semua kerja keras itu akan sia-sia,” kata Lim.

    Lim menyebutkan, para analis khawatir dapat membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang mencakup penghapusan rudal jarak jauh Korea Utara, tapi tetap mempertahankan senjata jarak pendek yang dapat mengancam Korea Selatan.

    Masalah di Korea Selatan semakin parah karena kekosongan politik yang terjadi di Seoul sejak Presiden Yoon ditangkap setelah mengumumkan darurat militer yang berlaku sementara pada Desember 2024.

    Kebijakan luar negeri transaksional Trump

    Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Universitas Troy, Seoul, mengatakan Trump belum menyatakan tindakan yang jelas terhadap Korea Selatan. Namun, ia menambahkan, jelas Trump frustrasi selama masa jabatan pertamanya, karena tidak punya waktu untuk memaksa Seoul membayar lebih untuk pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

    “Namun, memaksa sekutu untuk membayar lebih, tampaknya lebih penting daripada memastikan keamanan regional,” kata Pinkston kepada DW.

    “Kemitraan dan aliansinya bersifat transaksional dan jika dia bersedia menentang Kanada dan Meksiko dalam perdagangan, bagaimana dia bisa dipercaya untuk membantu Korea Selatan jika mereka membutuhkannya di masa mendatang?” tanya Pinkston.

    “Sikapnya adalah, sekutu Amerika sedang menipu dan dia harus menghentikannya.”

    Pinkston menambahkan, saat Trump memulai masa jabatan keduanya, Korea Selatan berusaha untuk menjauh dari sorotan.

    “Mereka tampaknya berharap Trump terlalu fokus pada perang dagang dengan Kanada, Meksiko, dan Cina,” katanya. “Korea Selatan berharap diabaikan selama mungkin, meskipun mereka tahu giliran mereka akan tiba.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris dengan tambahan materi dari AP

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu