Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • 2 Tahun Perang Gaza, AS Kucurkan Bantuan Militer Rp 359 T ke Israel

    2 Tahun Perang Gaza, AS Kucurkan Bantuan Militer Rp 359 T ke Israel

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden dan Presiden Donald Trump telah mengucurkan setidaknya US$ 21,7 miliar, atau setara Rp 359,3 triliun, dalam bentuk bantuan militer kepada Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memulai perang tanpa henti di Jalur Gaza.

    Angka tersebut, seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/10/2025), diungkapkan dalam studi akademis terbaru dari proyek Costs of War di Watson School of International and Public Affairs pada Universitas Brown yang dirilis pada Selasa (7/10), bertepatan dengan peringatan dua tahun dimulainya perang Gaza.

    Laporan utama menyebutkan bahwa AS memberikan bantuan militer US$ 17,9 miliar (Rp 296,4 triliun) kepada Israel pada tahun pertama perang — ketika Biden masih menjabat — dan bantuan sebesar US$ 3,8 miliar (Rp 62,9 triliun) pada tahun kedua.

    Menurut laporan itu, sebagian bantuan militer itu telah dikirimkan, sedangkan sisanya akan dipasok dalam beberapa tahun mendatang.

    Sebuah studi lainnya yang juga dirilis proyek tersebut menyatakan bahwa AS telah menghabiskan sekitar US$ 10 miliar lebih banyak untuk bantuan keamanan dan operasi di Timur Tengah yang lebih luas dalam dua tahun terakhir.

    Laporan tersebut disusun bekerja sama dengan Quincy Institute for Responsible Statecraft yang berbasis di Washington. Institut ini telah dituduh oleh beberapa kelompok pro-Israel sebagai penganut isolanionis dan anti-Israel. Tuduhan tersebut telah dibantah oleh organisasi itu.

    Meskipun sebagian besar mengandalkan materi sumber terbuka untuk temuannya, laporan tersebut menawarkan beberapa perhitungan paling komprehensif tentang bantuan militer AS kepada sekutu dekatnya, Israel, dan perkiraan biaya keterlibatan militer langsung Amerika di kawasan Timur Tengah.

    Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar langsung mengenai jumlah bantuan militer yang diberikan kepada Israel sejak Oktober 2023. Gedung Putih meminta pertanyaan tersebut diberikan kepada Pentagon, yang hanya mengawasi sebagian dari bantuan tersebut.

    Laporan tersebut, yang sangat kritis terhadap Israel, menyatakan bahwa tanpa bantuan AS, Israel tidak akan mampu mempertahankan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza. Laporan itu mencatat bahwa pendanaan puluhan miliar dolar Amerika di masa depan untuk Israel diproyeksikan berdasarkan berbagai perjanjian bilateral.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Raksasa Toko Online Didenda Rp 41 Triliun Karena Curangi Pelanggan

    Raksasa Toko Online Didenda Rp 41 Triliun Karena Curangi Pelanggan

    Jakarta –

    Denda itu mengakhiri perselisihan dua tahun atas tuduhan raksasa toko online itu menipu konsumen agar mendaftar ke layanan berlangganan program Prime dan mempersulit pembatalan.

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Amazon akan membayar denda perdata USD 1 miliar dan pengembalian dana USD 1,5 miliar ke sekitar 35 juta pelanggan yang dirugikan praktik pendaftaran Prime yang menipu. FTC mengatakan ini adalah denda perdata terbesar dalam kasus yang melibatkan pelanggaran aturan FTC.

    Penyelesaian terjadi beberapa hari setelah persidangan antara FTC dan Amazon. Gugatan tersebut diajukan tahun 2023 di bawah pemerintahan Joe Biden. “Hari ini, FTC Trump-Vance mencetak sejarah dan mengamankan kemenangan monumental yang memecahkan rekor bagi jutaan warga Amerika yang lelah dengan langganan yang menipu dan rasanya mustahil untuk dibatalkan,” kata Ketua FTC Andrew Ferguson.

    “Bukti menunjukkan bahwa Amazon menggunakan jebakan langganan canggih yang dirancang untuk memanipulasi konsumen agar mendaftar di Prime, dan kemudian mempersulit konsumen mengakhiri langganan mereka,” tambahnya.

    Amazon sendiri membanyah berbuat salah. “Amazon dan para eksekutif selalu mematuhi hukum dan penyelesaian ini memungkinkan kami terus maju dan fokus pada inovasi bagi pelanggan. Kami bekerja sangat keras membuat jelas dan mudah bagi pelanggan untuk mendaftar atau membatalkan keanggotaan Prime mereka” kata juru bicara Amazon Mark Blafkin.

    FTC juga mengatakan perusahaan perlu menyertakan”pengungkapan yang jelas dan mencolok tentang ketentuan Prime selama proses pendaftaran dan memiliki cara mudah membatalkan program tersebut.

    Prime, yang biayanya USD 14,99 per bulan atau USD 139 per tahun, menghasilkan miliaran dolar. Layanan ini awalnya dimulai sebagai tambahan untuk pengiriman cepat. Sejak itu, Prime telah membengkak menjadi layanan yang menawarkan hiburan streaming, pengiriman bahan makanan, fasilitas pengiriman bahan bakar dan makanan, dan lainnya.

    Amazon tak mengungkap berapa banyak pelanggan AS yang dimilikinya, tapi analisis pihak ketiga dari Consumer Intelligence Research Partners memperkirakan mereka punya 197 juta pelanggan per Maret 2025. Pembayaran $2,5 miliar hanya 5,6% dari pendapatan langganan Prime tahun lalu, yang meraup USD 44 miliar.

    “Denda USD 2,5 miliar hanyalah setetes air di lautan bagi Amazon dan, tidak diragukan lagi, merupakan kelegaan besar bagi para eksekutif yang sengaja merugikan pelanggan mereka,” kata Mantan ketua FTC, Lina Khan yang dikutip detikINET dari CNN.

    (fyk/rns)

  • Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan entitas baru yang menguasai operasional TikTok di AS memiliki valuasi US$14 miliar atau setara Rp233 triliun.

    Pada Kamis (25/9) pekan lalu, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani peringah eksekutif yang memuat rencana untuk menjual operasi TikTok AS milik ByteDance asal China kepada konsorsium investor yang mencakup Oracle, Silver Lake, dkk.

    Kendati demikian, kesepakatan itu tak serta-merta menghilangkan peran ByteDance terhadap TikTok AS. Dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025), ByteDance akan mempertahankan kepemilikan operasi bisnis TikTok AS.

    ByteDance lantas akan menyerahkan kendali atas data, konten, dan algoritma aplikasi TikTok AS kepada perusahaan patungan yang baru dibentuk, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Peran ByteDance yang lebih besar dari perkiraan awal dalam entitas TikTok AS menunjukkan keterlibatan berkelanjutan dan signifikan dari perusahaan berbasis China tersebut.

    Sejatinya, detail terkait struktur kepemilikan TikTok AS usai kesepakatan ByteDance dan pemerintahan Trump masih didiskusikan. Hal ini kemungkinan akan memunculkan pernyataan dari Kongres terkait kesepakatan tersebut: apakah sesuai dengan aturan yang diteken pemerintahan Joe Biden pada 2024 atau tidak.

    Pada Jumat (26/9), setelah laporan Reuters, Ketua Komite Khusus DPR untuk China, John Moolenaar dari Republik, mengatakan ia akan melakukan pengawasan penuh atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut seharusnya menghalangi hubungan operasional antara entitas baru tersebut dan ByteDance.

    “Undang-undang tersebut juga menetapkan batasan tegas yang melarang kerja sama antara ByteDance dan calon penerus TikTok mana pun dalam algoritma rekomendasi yang sangat penting,” kata Moolenaar.

    Beberapa sumber mengatakan struktur kepemilikan TikTok AS yang masih dalam tahap negosiasi masih dapat berubah sewaktu-waktu.

    Gedung Putih, ByteDance, dan TikTok di AS tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Ada beberapa informasi dari sumber dalam yang menyebut TikTok AS akan dibagi menjadi dua perusahaan.

    Usaha patungan yang diumumkan oleh Trump akan berfungsi sebagai operasi backend bagi perusahaan AS tersebut, menangani data pengguna dan algoritma AS. ByteDance diperkirakan akan menjadi pemegang saham minoritas tunggal terbesar dalam usaha patungan tersebut, menurut sumber dalam.

    Selanjutnya, sebuah divisi terpisah yang akan tetap sepenuhnya dimiliki oleh ByteDance akan mengendalikan operasi bisnis yang menghasilkan pendapatan seperti e-commerce dan periklanan, menurut sumber tersebut.

    Laporan di media China yang diterbitkan pada Jumat (29/9), juga menggambarkan struktur dua bagian. ByteDance akan terus memiliki bagian dari TikTok AS yang akan bertanggung jawab atas e-commerce, operasi branding, dan interkoneksi dengan operasi internasional.

    Sementara usaha patungan baru yang terpisah akan menangani data pengguna dan algoritma. Laporan oleh outlet media China LatePost dan Caixin telah dihapus pada Jumat (29/9).

    Menyelamatkan TikTok di AS penting bagi Trump. Ia sering berbicara tentang TikTok dan peran aplikasi itu dalam membantunya menjangkau pemilih muda dalam Pilpres 2024.

    Trump kerap memuji TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di AS. Trump juga memiliki akun TikTok pribadi dengan 15 juta pengikut. Bahkan, Gedung Putih turut meluncurkan akun TikTok resmi bulan lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • Potret Wajah Joe Biden di Gedung Putih AS Diganti Tanda Tangan

    Potret Wajah Joe Biden di Gedung Putih AS Diganti Tanda Tangan

    Trump diduga sengaja memasang gambar tersebut untuk menyindir kemampuan kognitif Joe Biden saat masih pimpin Amerika. Autopen adalah alat yang digunakan untuk menyalin tanda tangan seseorang dengan presisi, biasanya untuk dokumen bervolume tinggi atau dokumen seremonial. Alat ini telah digunakan oleh presiden dari kedua partai besar untuk menandatangani surat dan proklamasi. REUTERS/Kevin Lamarque

  • Diduga Tipu Jutaan Pelanggan Prime, Amazon Kena Denda Rp 41 T

    Diduga Tipu Jutaan Pelanggan Prime, Amazon Kena Denda Rp 41 T

    Jakarta –

    Raksasa e-commerce asal Amerika Serikat, Amazon.com Inc, setuju membayar denda penyelesaian perkara senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 41.84 triliun (asumsi kurs Rp 16.738/dollar AS). Denda tersebut untuk menyelesaikan gugatan Federal Trade Commission (FTC) atas dugaan menipu jutaan pelanggan agar berlangganan Prime.

    Melansir CNN, Sabtu (27/9/2025), dalam gugatan dugaan penipuan itu FTC menuduh Amazon menipu konsumen agar mendaftar pada layanan berlangganan Prime namun kemudian mempersulit pembatalan atau penghentian penggunaan layanan.

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Amazon akan membayar denda perdata sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,73 triliun kepada negara. Kemudian sisa dendanya, US$ 1,5 miliar atau Rp 25,1 triliun untuk memberikan pengembalian dana kepada sekitar 35 juta pelanggan yang dirugikan oleh praktik pendaftaran Prime tersebut.

    Badan tersebut menyatakan bahwa ini adalah denda perdata terbesar dalam kasus pelanggaran aturan FTC. Ini juga merupakan ganti rugi restitusi tertinggi kedua yang diperoleh FTC.

    Penyelesaian ini terjadi hanya beberapa hari setelah persidangan antara FTC dengan Amazon. Gugatan tersebut pertama kali diajukan pada 2023 kemarin di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden atas kebijakan pembatalan perusahaan.

    “Hari ini, FTC Trump-Vance mencetak sejarah dan mengamankan kemenangan monumental yang memecahkan rekor bagi jutaan rakyat Amerika yang lelah dengan langganan yang menipu dan rasanya mustahil untuk dibatalkan,” kata Ketua FTC Andrew Ferguson dalam keterangannya.

    Berdasarkan bukti dalam persidangan menunjukkan bagaimana Amazon menggunakan jebakan langganan canggih yang dirancang untuk memanipulasi konsumen agar mendaftar di Prime, dan kemudian mempersulit konsumen untuk mengakhiri langganan mereka.

    “Amazon dan para eksekutif kami selalu mematuhi hukum dan penyelesaian ini memungkinkan kami untuk terus maju dan berfokus pada inovasi bagi pelanggan,” ujar juru bicara Amazon, Mark Blafkin, dalam sebuah pernyataan.

    “Kami bekerja sangat keras untuk memastikan pelanggan dapat mendaftar atau membatalkan keanggotaan Prime mereka dengan mudah dan jelas, serta menawarkan nilai tambah yang substansial bagi jutaan anggota setia Prime kami di seluruh dunia,” sambungnya.

    Meski begitu Amazon dan para eksekutif perusahaan tidak mengakui kesalahan apa pun seperti yang dituduhkan. Alih-alih, perusahaan mengatakan telah membuat perubahan yang diuraikan oleh FCC.

    Sebagai informasi, Prime merupakan layanan berlangganan dengan tarif US$ 14,99 per bulan atau US$ 139 per tahun, merupakan salah satu layanan terbaik Amazon dan menghasilkan miliaran dolar.

    Layanan ini awalnya merupakan layanan tambahan untuk pengiriman cepat. Sejak itu, Prime telah berkembang menjadi layanan multi-cabang yang menawarkan hiburan streaming, pengiriman bahan bakar, fasilitas pengiriman bahan bakar dan makanan, serta penawaran khusus pelanggan.

    Amazon tidak mengungkapkan berapa banyak pelanggannya di AS, tetapi analisis pihak ketiga dari Consumer Intelligence Research Partners memperkirakan bahwa mereka memiliki 197 juta pelanggan pada Maret 2025.

    (igo/eds)

  • Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Microsoft memecat salah satu petingginya, Lisa Monaco. Perempuan yang kini menjabat sebagai Presiden Urusan Global Microsoft itu diketahui pernah menjabat di pemerintahan yang dikuasai dari Partai Demokrat.

    Langkah ini tampak sebagai upaya terbaru Trump untuk membalas dendam kepada pihak yang ia anggap sebagai musuh politik. Pernyataan itu disampaikan Trump sehari setelah mantan Direktur FBI James Comey didakwa.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025), Monaco sebelumnya membantu mengkoordinasikan respons Departemen Kehakiman terhadap serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol yang dilakukan para pendukung Trump.

    Ia juga pernah menjabat sebagai penasihat keamanan di pemerintahan Barack Obama, lalu menjadi wakil jaksa agung di bawah Presiden Joe Biden. Monaco mulai bekerja untuk Microsoft pada Juli lalu untuk memimpin hubungan perusahaan dengan pemerintah di seluruh dunia.

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, terutama mengingat kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan pemerintah AS.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” ujar Trump.

    Izin keamanan Monaco telah dicabut sejak Februari. Pada Jumat, Trump juga mengatakan pemerintah AS telah melarangnya masuk ke seluruh properti federal karena banyak tindakan keliru Monaco.

    Microsoft menolak berkomentar atas pernyataan Trump, sementara Monaco juga belum memberi tanggapan. Sehari sebelumnya, Comey yang memimpin FBI ketika penyelidikan terkait dugaan hubungan kampanye Trump 2016 dengan Rusia dimulai, didakwa atas tuduhan pernyataan palsu dan menghalangi proses kongres.

    Trump pada Jumat juga mengatakan ia memperkirakan akan ada dakwaan lain terhadap orang-orang yang ia anggap musuh, meski tidak menyebutkan nama.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan firma hukum yang membela isu yang ia benci, menekan universitas lewat dana federal, dan memecat jaksa yang terlibat dalam penyelidikan terhadap dirinya.

    Trump juga mendorong agar dakwaan dijatuhkan terhadap mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Jaksa Agung New York Letitia James, serta Senator Demokrat Adam Schiff.

    (ily/hns)

  • Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyerukan pemecatan Presiden urusan global Microsoft, Lisa Monaco, pada hari Jumat (26/9).

    Monaco sebelumnya menjabat sebagai wakil jaksa agung di pemerintahan Joe Biden dan penasihat keamanan dalam negeri di pemerintahan Obama. Menurut profil LinkedIn-nya, ia memulai jabatannya sebagai kepala urusan global di Microsoft pada bulan Juli.

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi Keamanan Nasional AS karena kontrak pemerintah Microsoft dan mengatakan izin keamanan pemerintahnya baru-baru ini dicabut.

    “Dia merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional AS, terutama mengingat kontrak-kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan Pemerintah Amerika Serikat,” tulis Trump dalam postingan tersebut.

    “Karena banyaknya tindakan Monaco yang salah, Pemerintah AS baru-baru ini mencabut semua Izin Keamanannya, mencabut semua aksesnya ke Intelijen Keamanan Nasional, dan melarangnya dari semua Properti Federal,” tambahnya.

    Terkait hal ini, Microsoft masih tidak bersedia untuk berkomentar.

    Beberapa bagian dari pemerintahan AS menggunakan infrastruktur cloud dan perangkat lunak produktivitas Microsoft. Awal bulan ini, Microsoft setuju untuk menawarkan penghematan sebesar US$ 3,1 miliar dalam satu tahun untuk layanan cloud yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga.

    Sebelumnya pada hari Jumat, pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, menerbitkan postingan berlabel X tentang Monaco yang bergabung dengan Microsoft. Penunjukan tersebut terjadi pada bulan Juli, menurut profil LinkedIn Monaco.

    Unggahan tersebut memuat tautan ke artikel bulan Juli di situs web fakultas hukum Universitas Chicago.

    Pada hari Kamis lalu (25/9/2025), Microsoft mengatakan akan menghentikan langganan penyimpanan berbasis cloud dan kecerdasan buatan untuk sebuah unit militer Israel, setelah menyelidiki klaim bahwa divisi tersebut telah membangun sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.

    Sementara itu, NBC News melaporkan, Trump dijadwalkan bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. CEO Microsoft Satya Nadella menghadiri jamuan makan malam bersama para eksekutif teknologi lainnya di Gedung Putih awal bulan ini.

    (lih/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Trump Percepat Penjualan TikTok ke Investor AS

    Washington DC –

    Presiden AS Donald Trump pada Kamis (25/09) telah menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa rencana penjualan operasi TikTok di AS telah memenuhi persyaratan hukum.

    Apa saja kesepakatannya?

    Kesepakatan yang sebelumnya telah diusulkan memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS. Menurut Wakil Presiden AS JD Vance, kesepakatan ini bernilai hingga sekitar 14 miliar dolar AS (sekitar Rp233,8 triliun).

    “Perusahaan yang menaungi TikTok akan bernilai sekitar 14 miliar dolar AS… yang paling penting adalah kesepakatan ini nantinya akan melindungi keamanan data masyarakat Amerika,” kata Vance dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X.

    “Kesepakatan ini memastikan TikTok tetap dapat diakses (di AS), dan terkait pertanyaan soal algoritma, kesepakatan ini justru menjamin bahwa investor Amerika benar-benar akan mengendalikan algoritma di aplikasi tersebut,” tambah Vance.

    Mantan Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang mewajibkan perusahaan pemilik TikTok asal China, Bytedance, untuk menjual aset TikTok kepada perusahaan Amerika pada tahun lalu. Jika aset TikTok tidak dijual, aplikasi media sosial populer tersebut akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat karena alasan keamanan nasional.

    Berdasarkan kerangka kesepakatan kepemilikan, operasi TikTok di AS akan “sebagian besar dimiliki dan dikendalikan” oleh perusahaan yang berbasis di AS.

    Trump mengatakan bahwa investor Amerika seperti CEO Oracle Larry Ellison dan pengusaha besar media Rupert Murdoch akan memiliki saham aplikasi tersebut.

    China sejauh ini belum mengonfirmasi rencana divestasi

    Trump mengklaim bahwa pemimpin China Xi Jinping telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan rencana divestasi. Namun hingga kini, baik pemerintah China maupun TikTok belum mengonfirmasi klaim Trump tersebut.

    Trump bertekad untuk menjaga agar TikTok tetap dapat diakses di AS selama masa jabatan keduanya. Trump mengatakan bahwa ia adalah penggemar aplikasi video tersebut karena membantu dirinya meraih suara anak muda dalam pemilu 2024.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (nvc/nvc)