Tag: Joe Biden

Trump Mau Desak Rusia Akhiri Perang, Zelensky Setuju Beri AS Imbalan Mineral Langka di Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan ia berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai kemungkinan mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Sebagai pendonor militer terbesar Ukraina, Donald Trump memberikan tawaran kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, agar AS menjadi penengah untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak 24 Februari 2022.

“Saya telah melakukan percakapan telepon dengan Putin,” kata Donald Trump kepada wartawan di Air Force One, Minggu (9/2/2025).

Donald Trump mengungkapkan Putin tidak ingin melihat lebih banyak orang-orang mati dalam perang.

“Ia (Putin) ingin melihat orang-orang berhenti sekarat. Semua orang yang meninggal. Orang-orang muda, muda, dan cantik. Mereka seperti anak-anak Anda, dua juta jumlahnya – dan tanpa alasan,” katanya.

Ia kemudian kembali mengatakan, Rusia tidak akan pernah menginvasi Ukraina pada tahun 2022 jika dirinya menjadi Presiden AS saat itu.

Menurutnya, hubungan baiknya dengan Putin dapat mencegah perang itu terjadi, tidak seperti hubungan pendahulunya, Joe Biden, dengan Putin.

“Saya harap ini cepat. Setiap hari orang-orang meninggal. Perang ini sangat buruk di Ukraina. Saya ingin mengakhiri semua ini,” kata Donald Trump.

Beralih ke penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz, yang bersamanya di Air Force One, Donald Trump berkata, “Mari kita adakan pertemuan-pertemuan ini .”

“Mereka ingin bertemu. Setiap hari orang-orang meninggal. Tentara muda yang tampan terbunuh. Pemuda, seperti anak-anakku. Di kedua belah pihak. Di seluruh medan perang,” kata Donald Trump.

Meski mengungkapkan banyak hal, Donald Trump menolak untuk mengungkapkan durasi percakapan mereka.

“Lebih baik saya tidak mengatakannya,” kata Donald Trump kepada wartawan.

AS Minta Imbalan Mineral Langka di Ukraina

Keinginan Donald Trump untuk menengahi pembicaraan antara Rusia dan Ukraina tidak datang secara gratis, melainkan AS sedang berupaya mendapatkan akses terhadap mineral langka di Ukraina sebagai imbalannya.

Pada Jumat (7/2/2025) lalu, Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk menegosiasikan kesepakatan senilai $500 juta dengan Ukraina untuk akses ke mineral tanah dan gas langka dengan imbalan jaminan keamanan sebagai bagian dari setiap penyelesaian perdamaian potensial dengan Rusia.

“Kami ingin membuat kesepakatan dengan Ukraina, di mana mereka akan menyediakan apa yang kami berikan kepada mereka, yakni mineral tanah langka dan hal-hal lainnya,” kata Donald Trump.

Mineral-mineral ini dibutuhkan untuk membuat telepon pintar, baterai, magnet, laser, dan teknologi modern lainnya.

Meskipun disebut tanah langka, sebenarnya tidak terlalu langka, tetapi sulit diekstraksi dan dimurnikan, termasuk litium, grafit, uranium, dan titanium.

Sementara itu, Zelensky mengatakan Donald Trump harus bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum berbicara dengan Putin.

“Kunjungan Utusan Khusus AS untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, diperkirakan akan dilakukan pada bulan Februari,” kata Andriy Yermak, kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, pada Jumat lalu.

Sementara itu minggu ini, Wakil Presiden AS JD Vance diperkirakan akan bertemu dengan Zelensky di Konferensi Keamanan Munich, Jerman.

PRESIDEN UKRAINA – Foto ini diambil pada Minggu (9/2/2025) dari website resmi Presiden Ukraina pada Sabtu (8/2/2025) malam, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato dan mengatakan Rusia bersiap untuk memperpanjang perang dengan memperluas industri senjata. Zelensky setuju untuk memberi AS akses terhadap mineral langka di Ukraina. (Kantor Presiden Ukraina)

Zelensky Setuju dengan Tawaran Donald Trump

Zelensky menyetujui tawaran AS untuk memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina dengan imbalan akses AS terhadap mineral langka di Ukraina.

Ia menekankan Ukraina tidak hanya menyerahkan sumber dayanya namun juga kemitraan dan investasi, bahkan kepada mitra strategis, merujuk pada AS.

“Kami memiliki mineral. Itu tidak berarti kami memberikannya kepada siapa pun, bahkan kepada mitra strategis. Ini tentang kemitraan—investasikan uang Anda, berinvestasilah dalam pembangunan,” kata Zelensky kepada Reuters.

“Kita perlu mengembangkan sektor ini bersama-sama dan menghasilkan pendapatan. Yang terpenting, ini menjamin keamanan dunia Barat dan benua Eropa, mencegah sumber daya ini jatuh ke tangan pencuri—Rusia dan sekutunya,” kata Zelensky seperti diberitakan Rubryka, Minggu.

Zelensky menekankan Ukraina memiliki cadangan titanium dan uranium terbesar di dunia, menekankan nilai ekonominya yang sangat besar.

“Sumber daya ini bernilai miliaran, bahkan triliunan. Itulah sebabnya kami bekerja sama dengan AS, dengan mengatakan, ‘Buka bisnis di sini. Mari kita gali dan olah sumber daya ini bersama-sama. Mari kita hasilkan uang bersama.’ Kami menyambut investasi dari mereka yang membantu membela negara kita karena niat Putin jelas,” kata Zelensky.

Presiden Ukraina menekankan menjaga sumber daya alam Ukraina adalah masalah keamanan nasional.

Ia mengatakan 20 persen wilayah Ukraina yang diduduki Rusia memiliki sumber daya mineral yang lebih rendah dan Rusia berhasil mengeruk cadangan batu bara.

Zelensky mengatakan Ukraina memiliki cadangan titanium terbesar di Eropa, selain memiliki emas, batu bara, dan bijih mangan.

“Amerika Serikat membutuhkan bahan-bahan ini untuk kemajuan dalam penerbangan, industri luar angkasa, dan kedokteran,” tambah Zelensky.

Zelensky juga mengonfirmasi ia telah menyerahkan peta lokasi sumber daya tersebut di Ukraina kepada tim Donald Trump.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

10/02/2025 09:46
Heboh Pembatasan di AS, TikTok Malah Kasih Ini ke Pengguna Android

Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok mengizinkan pengguna Android di Amerika Serikat untuk mengunduh dan terhubung ke aplikasi video pendek melalui paket di situs webnya.

Ini menjadi sebuah sebagai upaya untuk menghindari pembatasan pada platform populer di negara tersebut.

Sementara Apple dan Google sampai saat ini belum mengembalikan TikTok ke toko aplikasi mereka sejak undang-undang AS berlaku pada 19 Januari yang mengharuskan pemiliknya dari China, ByteDance, untuk menjualnya dengan alasan keamanan nasional atau menghadapi larangan.

Presiden Donald Trump, yang mulai menjabat sehari setelah undang-undang tersebut diberlakukan, menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk menunda selama 75 hari pemberlakuan undang-undang tersebut.

Trump telah mengatakan dia sedang dalam pembicaraan dengan beberapa orang mengenai pembelian TikTok dan kemungkinan akan mengambil keputusan mengenai masa depan aplikasi bulan ini. TikTok memiliki sekitar 170 juta pengguna di Amerika Serikat.

Presiden menandatangani perintah eksekutif pada Senin yang memerintahkan pembentukan dana kekayaan negara dalam satu tahun ke depan, dan mengatakan bahwa dana tersebut berpotensi bisa digunakan untuk membeli TikTok.

Para pejabat AS telah memperingatkan, di bawah ByteDance, ada risiko data orang Amerika disalahgunakan, demikian dikutip dari Reuters, Sabtu (8/2/2025)

Para pendukung kebebasan berbicara menentang pelarangan TikTok di bawah undang-undang tersebut, yang disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Perusahaan mengatakan bahwa para pejabat AS salah mengartikan hubungannya dengan Cina, dengan alasan mesin rekomendasi konten dan data penggunanya disimpan di Amerika Serikat di server cloud yang dioperasikan oleh Oracle, sementara keputusan moderasi konten yang memengaruhi pengguna Amerika juga dibuat di Amerika Serikat.

(dce)

08/02/2025 21:45
Balas Dendam, Trump Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan, ia mencabut akses mantan Presiden Joe Biden ke pengarahan intelijen atau informasi rahasia negara. Ini adalah tindakan balas dendam terbaru Trump terhadap para pesaingnya.

Trump menyebut tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas pendahulunya yang juga mencabut aksesnya ke materi rahasia negara sesaat setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di AS 2017-2021.

“Ia membuat preseden ini pada tahun 2021, ketika ia menginstruksikan Komunitas Intelijen (IC) untuk menghentikan Presiden Amerika Serikat ke-45 (ME!) mengakses detail tentang Keamanan Nasional, sebuah layanan yang diberikan kepada mantan Presiden,” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (8/2/2025).

Trump juga menyatakan, Biden tidak dapat dipercaya dengan informasi sensitif. Berdasarkan laporan penasihat khusus Robert Hur tentang penanganan informasi rahasia oleh Biden, ingatan presiden dari Demokrat itu dilaporkan “kabur” dan memiliki “keterbatasan yang signifikan”.

Hur, yang menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap Biden, mengatakan bahwa presiden saat itu kesulitan mengingat tanggal-tanggal penting seperti kematian putranya Beau dan masa jabatannya sebagai wakil presiden.

Biden tidak segera berkomentar, meskipun beberapa mantan pejabat pemerintahannya mengecam tindakan Trump tersebut.

“Ini tidak akan menurunkan harga telur,” kata Andrew Bates, mantan wakil sekretaris pers senior Gedung Putih, dalam unggahan di X, merujuk pada fokus Trump pada inflasi selama kampanye pemilihannya.

Sebagai informasi, presiden AS tidak memerlukan izin keamanan dan memiliki akses ke informasi rahasia berdasarkan jabatan mereka.

Sementara mantan presiden biasanya menerima pengarahan intelijen seperti yang diminta, meskipun akses diberikan atas kebijakan presiden yang sedang menjabat dan tidak ada proses izin keamanan formal yang terlibat.

Tak lama setelah menjabat, Biden mengatakan, Trump seharusnya tidak memiliki akses ke pengarahan intelijen karena upayanya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden 2020, yang berpuncak pada kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol.

Trump didakwa dengan empat tuduhan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemungutan suara, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi terhadap hak-hak warga negara, sebelum jaksa membatalkan kasus tersebut bersama dengan beberapa tuntutan lain yang dihadapinya setelah terpilih kembali.

Pemerintahan Trump telah mencabut akses ke pengarahan intelijen dari puluhan kritikus dan pesaing sejak menjabat pada 20 Januari.

Mereka termasuk Mark Milley, pensiunan jenderal angkatan darat, dan lebih dari 50 mantan pejabat intelijen yang menandatangani surat yang secara keliru menyatakan bahwa email dari laptop Hunter Biden adalah bagian dari kampanye disinformasi Rusia.

Trump juga telah membatalkan rincian keamanan mantan koleganya yang tidak lagi disukainya, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton.

(dce)

08/02/2025 21:30
Balas Dendam Trump ke Biden

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat peraturan baru yang berkaitan dengan mantan Presiden AS Joe Biden. Seakan-akan balas dendam, Trump mencabut otoritas keamanan Biden.

“Joe Biden tidak perlu terus menerima akses ke informasi rahasia,” kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya.

“Oleh karena itu, kami segera mencabut Izin Keamanan Joe Biden, dan menghentikan Arahan Intelijen hariannya,” imbuhnya dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/2/2025).

Dia bahkan membuat pernyataan bahwa Biden dipecat. Tulisannya bahkan ditulis huruf kapital.

Merujuk pada slogan acara reality show TV “The Apprentice,” Trump menambahkan dengan huruf kapital: “JOE, KAMU DIPECAT.”

Untuk diketahui, selama ini para presiden AS diberi hak untuk menerima arahan intelijen bahkan setelah mereka tak lagi menjabat.

Dalam unggahannya pada hari Jumat (7/2) waktu setempat, Trump mengklaim bahwa Biden “tidak dapat dipercaya” untuk terus menerima arahan intelijen. Sebabnya, laporan penasihat khusus mengenai dokumen rahasia yang ditemukan di rumah Biden menemukan bahwa mantan presiden berumur 82 tahun itu menderita “ingatan yang buruk.”

Balas Dendam

Foto Joe Biden: (REUTERS/Mike Segar Purchase Licensing Rights)

Trump mengungkap alasan di balik pencabutan peraturan itu. Alasannya bukan lain karena ingin membalas perlakuan Biden terhadapnya saat memenagkan Pilpres pada 2020 lalu.

Kala itu, Biden mencabut izin keamanannya setelah memenangkan pemilihan umum.

Biden saat itu menyebut “perilaku tidak menentu” Trump baik sebelum maupun setelah serangan 6 Januari 2021 di US Capitol oleh para pengunjuk rasa, yang mencoba membatalkan kekalahan Trump dalam pemilihan umum.

Trump Pernah Lakukan Hal Serupa

Foto Trump dan Biden: (Reuters/Kevin Lamarque)

Kilas balik ke belakang, ternyata Trump pernah melakukan hal serupa kepada Biden. Bedanya, saat itu Biden masih menjabat sebagai presiden terpilih AS.

Laporan CNN, pada 12 November 2020, menyebut Biden belum mendapatkan pengarahan intelijen harian dari pemerintahan Trump. Padahal, sudah terpilih menjadi presiden AS.

Senator Oklahoma, James Lankford, saat itu sampai turun tangan mengintervensi Trump.

Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (ODNI) saat itu menyatakan bahwa kurangnya akses untuk Biden dipicu oleh hasil pilpres yang belum dipastikan oleh Administrasi Layanan Umum (GSA) — indikasi yang jelas bahwa tim transisi Biden tidak mendapatkan pengarahan yang sama seperti yang biasanya didapatkan oleh seorang presiden terpilih.

Halaman 2 dari 3

(zap/ygs)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/02/2025 20:39
Balas Dendam, Giliran Trump Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dia mencabut otorisasi keamanan Joe Biden, mengakhiri hak mantan presiden AS itu untuk menerima arahan intelijen yang terus dikirimkan padanya usai tak lagi menjabat.

“Joe Biden tidak perlu terus menerima akses ke informasi rahasia,” kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya.

“Oleh karena itu, kami segera mencabut Izin Keamanan Joe Biden, dan menghentikan Arahan Intelijen hariannya,” imbuhnya dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/2/2025).

Merujuk pada slogan acara reality show TV “The Apprentice,” Trump menambahkan dengan huruf kapital: “JOE, KAMU DIPECAT.”

Selama ini, para presiden AS diberi hak untuk menerima arahan intelijen bahkan setelah mereka tak lagi menjabat.

Trump mengatakan bahwa ia mengambil langkah tersebut karena Biden juga telah mencabut izin keamanannya setelah memenangkan pemilihan umum 2020.

Biden saat itu menyebut “perilaku tidak menentu” Trump baik sebelum maupun setelah serangan 6 Januari 2021 di US Capitol oleh para pengunjuk rasa, yang mencoba membatalkan kekalahan Trump dalam pemilihan umum.

Dalam unggahannya pada hari Jumat (7/2) waktu setempat, Trump mengklaim bahwa Biden “tidak dapat dipercaya” untuk terus menerima arahan intelijen. Sebabnya, laporan penasihat khusus mengenai dokumen rahasia yang ditemukan di rumah Biden menemukan bahwa mantan presiden berumur 82 tahun itu menderita “ingatan yang buruk.”

Lihat juga video: Trump Serang Biden: Presiden Paling Korup dalam Sejarah AS!

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

08/02/2025 13:02
Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

Isi Surat Perintah

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

“Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

“UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

“Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

“Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

Tanggapan ICC

Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

“Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

Perintah Balas Dendam

AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

“Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

“Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

“Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 06:28
Wall Street Rontok Imbas Rencana Tarif Baru Donald Trump

New York, Beritasatu.com – Pasar saham Wall Street, Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan pada perdagangan Jumat (7/2/2025) waktu setempat. Akibatnya, tiga indeks utama saham AS ditutup melemah cukup dalam.

Tekanan terhadap pasar saham datang dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan bahwa berencana untuk mengumumkan tarif timbal balik pada banyak negara minggu depan.

Trump tidak mengidentifikasi negara mana yang akan terkena dampak dari kebijakannya tersebut. Namun, dia mengisyaratkan bahwa itu akan membantu memecahkan masalah anggaran AS.

Selain itu, tekanan juga berasal dari data tenaga kerja yang dan sentimen konsumen yang lemah.

“Kinerja positif dari laporan keuangan perusahaan langsung terabaikan dengan laporan penggajian tenaga kerja langsung dan pembahasan tentang tarif (kebijakan tarif Trump) mulai kembali muncul,” kata Mark Hackett, kepala strategi pasar di Nationwide.

Data tenaga kerja AS dilaporkan melambat lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari setelah kenaikan yang kuat dalam dua bulan sebelumnya, meskipun tingkat pengangguran 4% kemungkinan akan memberi Fed alasan untuk menunda pemotongan suku bunga setidaknya hingga Juni.

Data tenaga kerja terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden menunjukkan 598.000 lebih sedikit pekerjaan yang diciptakan dalam 12 bulan hingga Maret lalu daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Dow Jones Industrial Average turun 444,23 poin atau 0,99% menjadi 44.303,40, S&P 500 turun 57,58 poin atau 0,95% menjadi 6.025,99. Sementara Nasdaq Composite turun 268,59 poin atau 1,36% menjadi 19.523,40.

Secara mingguan, ketiga indeks saham Wall Street tersebut mengalami penurunan. Di mana Dow Jones yang tiga minggu berturut-turut sebelumnya menguat berakhir 0,54% lebih rendah. Sementara S&P turun 0,24% sementara Nasdaq turun 0,53% pada pekan ini.

08/02/2025 05:24
Jurnalis Israel: Dari Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi – Halaman all

Jurnalis Israel: Dari Panama, Greenland hingga Gaza, Ocehan Trump yang Sakit Mental Tak Usah Diseriusi

TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis dan penulis Israel menggambarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai orang yang sakit mental.

Karena itu, ide dan seruan Trump tentang pengusiran warga Palestina dari Gaza, dia anggap sebagai omong kosong.

Jurnalis sekaligus penulis Israel itu adalah Uri Masaf.

Dia menerbitkan analisisnya di surat kabar berbahasa Ibrani, Haaretz tentang ketidakmungkinan melaksanakan deportasi jutaan warga Palestina di Gaza yang hancur seperti yang direncanakan Donald Trump.

“Kita tidak punya waktu untuk omong kosong Trump yang sakit mental, dan tidak akan ada deportasi dari Gaza,” katanya, dikutip dari Khaberni, Jumat (7/2/2025).

Dalam analisisnya, Uri menjelaskan kalau, “Tidak ada rencana, tidak ada pekerjaan persiapan, tidak ada gunanya, dan tidak seorang pun (negara mana pun) akan menerima dua juta warga Palestina di tanahnya.”

“Dunia tidak berada di zaman Perang Dunia II, dan Trump mengoceh tanpa makna. Ini gayanya, mengingat bahwa ia pernah mengusulkan pembangunan hotel di Korea Utara alih-alih rudal nuklir,” kata Uri mengenang sejumlah pernyataan berbau bualan Trump.

Belakangan, kata Uri, Trump juga menampilkan wacana-wacana ‘gila dan tak masuk akal’ seperti pengambilalihan Terusan Panama, tanah Greenland, dan aneksasi Kanada.

“Sejak terpilih, ia (Trump) telah berbicara tentang invasi Panama, mengambil alih Greenland, dan mencaplok Kanada. Kita cukup dewasa untuk mengingat bagaimana ia pernah berkata dalam sebuah pertemuan dengan Netanyahu tentang mencaplok Tepi Barat ke Israel,” penulis tersebut menambahkan.

Ia menjelaskan, menganggap serius pernyataan Trump yang asal-asalan itu merupakan penghinaan (bagi akal sehat).

“Karena ia menderita sakit mental, dan kini orang-orang hidup di era kemerosotan yang cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa Perdana Menteri pemerintah pendudukan Israel, Netanyahu, juga menderita sakit mental dan tidak punya hati nurani, tetapi ia tidak bodoh. Ia pun terpaku karena tidak nyaman ketika Trump mulai mengoceh tentang evakuasi Gaza, sementara Netanyahu menumpuk pujian yang memalukan kepadanya,” kata Uri.

Hanya karena sejalan, Uri juga menyoroti bagaimana media-media Israel seperti bahu-membahu menggaungkan rencana tidak masuk akal untuk mendeportasi jutaan warga Gaza ke luar dari tanahnya ke lokasi yang bahkan belum pasti tanpa perencanaan.

“Sangat menyedihkan melihat sebagian besar media Israel bekerja sama dengan lelucon ini, dan terlibat dalam diskusi di tingkat pelajaran ilmu sosial kelas tujuh, tentang deportasi – mendukung atau menentang. Bahkan sebelum dimensi moral, ini pada dasarnya mencerminkan kedangkalan dan kemalasan intelektual. Sangat mudah untuk memanipulasi mereka. Dan di sini Trump dan Netanyahu sudah menjadi ahli: pemboman media terus-menerus dengan pembicaraan kosong tentang hal-hal yang tidak akan pernah terjadi – besok, Trump bahkan tidak akan ingat apa yang sedang dibicarakannya,” katanya.

KONFERENSI PERS TRUMP – Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit yang Memperlihatkan Presiden AS Donald Trump Melakukan Konferensi Pers terkait Tabrakan Pesawat Antara Jet American Airlines dengan Helikopter Black Hawk pada Kamis (30/1/2025). Insiden tabrakan pesawat ini dijadikan bahan politik Trump untuk menyalahkan pendahulunya, Joe Biden. (Tangkapan Layar YouTube FOX 2 Detroit)

Poin-poin Pernyataan Kontroversial Donald Trump Soal Gaza

Seperti diberitakan, Donald Trump menyodorkan wacana Amerika Serikat (AS) terlibat langsung dalam konflik di Jalur Gaza yang selama 15 bulan terakhir dibombardir Israel tersebut.

Trump blak-blakan menyatakan, keterlibatan langsung AS itu lewat cara pengambilalihan kendali Gaza, sebuah rencana yang dianggap ‘gila’ dan banjir kecaman oleh banyak negara-negara di dunia.

Ide Trump agar AS, sekutu abadi Israel, mengambil alih Gaza muncul setelah sebelumnya ia mengusulkan penggusuran permanen warga Palestina di Jalur Gaza.

Para pemimpin Palestina dan dunia Arab secara terbuka menolak komentar Trump sebelumnya yang mengusulkan kalau warga Palestina harus dipindahkan ke Mesir dan Yordania.

Para pembela hak asasi manusia juga mengecam komentar Trump tersebut sebagai wacana pembersihan etnis.

Trump tidak memberikan banyak perincian tentang usulannya, tetapi ia memaparkan ‘fitur’ dasar rencana tersebut, yang telah memicu dan diperkirakan akan memicu reaksi negatif lebih lanjut.

Berikut ini beberapa pernyataan Trump dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya selama konferensi pers Rabu (5/2/2025) pagi waktu AS, di Gedung Putih, Washington DC, AS, bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu:

NETANYAHU DAN TRUMP – Foto ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari akun resmi The White House di media sosial X, menampilkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan mereka di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025). Donald Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut. (Akun The White House di X (@WhiteHouse))

Apa yang Dikatakan Trump? AS Siap Jadi ‘Pahlawan’

Trump menyatakan, AS siap menjadi ‘pahlawan’ dengan membangun ulang Gaza agar ‘aman’ untuk ditempati.

Harus digarisbawahi, hancur leburnya Gaza di berbagai sektor, sebagian besar terjadi karena agresi militer Israel dengan dalil memberantas Gerakan Pembebasan Palestina, Hamas.

Israel memburu Hamas karena Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, titik awal agresi dan bombardemen buta selama 15 bulan terakhir.

Adapun Hamas, menyatakan, serangan berdarah ke Israel itu adalah akumulasi dari perlawanan atas penindasan Israel di wilayah Palestina.

“Amerika Serikat akan mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan kami akan melaksanakan tugas kami di sana juga,” kata Trump di awal konferensi pers.

“Kami akan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi, meratakan lokasi, membersihkan dan meratakan bangunan yang hancur, dan menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan tanpa batas bagi penduduk di wilayah tersebut.”

KEADAAN GAZA – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

2. Siapa yang Akan Menerima Warga Gaza?

Trump mengatakan Washington akan meminta negara tetangga lainnya, seusai muncul respons penolakan dari Mesir dan Yordania, untuk menerima warga Palestina yang mengungsi dari Gaza, meskipun ia tidak mengatakan apakah Palestina bersedia menerima rencana seperti itu.

Meskipun Trump telah berulang kali meminta Mesir dan Yordania untuk melakukannya sejak 25 Januari, negara-negara tersebut dan negara Arab lainnya telah menolak usulannya.

“Sebaliknya, kita harus pergi ke negara-negara lain yang tertarik, dan ada banyak yang ingin melakukan ini, dan membangun berbagai wilayah yang pada akhirnya akan menampung 1,8 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza, dan mengakhiri kematian dan kehancuran di sana, dan negara-negara tetangga yang memiliki kekayaan besar dapat membiayainya,” imbuh Trump.

Sebagai gambaran betapa ‘gila’ proposal Trump ini, populasi Gaza sebelum agresi Israel adalah 2,3 juta orang.

Pemindahan jutaan orang ini jelas akan menimbulkan masalah baru, terlebih Israel terus-terusan menembaki warga sipil Palestina yang mereka anggap sebagai ‘tersangka’ Hamas saat berpindah untuk mengungsi.

3. Akankah Amerika Mengirimkan Pasukan Saat Mengeksekusi Rencana Trump?

“Kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika diperlukan, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil sebidang tanah itu. Kami akan mengembangkannya, kami akan menciptakan ribuan dan ribuan lapangan kerja, dan itu akan menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump ketika ditanya apakah Washington akan mengirim pasukan AS ke Gaza berdasarkan usulannya.

DONALD TRUMP – Tangkapan layar YouTube White House yang diambil pada Rabu (5/2/2025) menunjukkan Presiden AS menggelar konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (5/2/2025) (White House)

4. Apakah Trump Mendukung Solusi Dua Negara?

Solusi dua negara (two-state solution) merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya “dua negara untuk dua warga.”

Solusi dua negara ini menyodorkan model, Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.

Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah mendukung solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki bersama Israel.

Ketika ditanya apakah Washington di bawah kepemimpinannya tidak lagi mendukung hal itu, Trump berkata, tanpa menjawab pertanyaan secara langsung, “Itu tidak berarti apa pun tentang dua negara atau satu negara atau negara lainnya. Itu (wacana pemindahan warga Gaza untuk kemudian membangun wilayah itu) berarti kami ingin memberi orang kesempatan untuk hidup… karena Gaza adalah lubang neraka bagi orang-orang yang tinggal di sana.”

5. Siapa yang akan Tinggal di Gaza jika Trump Merencanakan Hal Ini?

“Saya membayangkan orang-orang di dunia tinggal di sana, orang-orang di dunia,” kata Trump ketika ditanya siapa yang ia bayangkan tinggal di Gaza.

“Orang Palestina juga, orang Palestina akan tinggal di sana, banyak orang akan tinggal di sana,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pada tanggal 19 Januari, gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada tahap pertamanya, yang berlangsung selama 6 minggu.

Kesepakatan, yang dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika, menetapkan dimulainya negosiasi tidak langsung mengenai tahap kedua paling lambat pada hari ke-16, dengan kesepakatan yang akan diselesaikan sebelum akhir minggu kelima tahap pertama.

(oln/khbrn/*)

07/02/2025 22:22
Rencana Trump untuk Gaza, Cerminan Kebijakan Pro-Netanyahu

Jakarta –

Dua minggu setelah dilantik kembali sebagai presiden, Donald Trump menerima tamu internasional pertamanya, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Keduanya bekerja sama erat selama masa jabatan pertama Trump, termasuk ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat pada 2017.

Sejak itu, banyak hal berubah di Timur Tengah. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Jerman, dan beberapa negara lainnya, melancarkan serangan teror ke Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 orang.

Sebagai tanggapan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya dianggap kredibel oleh PBB, serangan ini telah menewaskan setidaknya 47.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah warga sipil. Pada pertengahan Januari 2024, sekitar 90% populasi Gaza telah mengungsi, dan tahap pertama dari gencatan senjata mulai berlaku.

Di tengah ketidakjelasan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga, Trump memanfaatkan kunjungan Netanyahu ke Washington untuk mempresentasikan visinya bagi masa depan Gaza yang kontroversial.

Apa yang ingin dilakukan Trump?

Kesepakatan gencatan senjata saat ini tidak mencakup rencana jangka panjang untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat lebih dari 15 bulan serangan Israel. Di sinilah rencana Trump muncul. Dia ingin AS terlibat dalam rekonstruksi dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir Palestina tersebut.

Trump mengaitkan rencananya dengan ambisi menguasai Gaza secara politik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS harus memiliki “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza, yang ia bayangkan bisa menjadi “Riviera di Timur Tengah.”

Di media sosialnya, Truth Social, Trump kembali menyatakan niatnya untuk mengambil alih Gaza dari Israel setelah perang berakhir.

“Palestina … akan direlokasi ke komunitas baru yang lebih aman dan indah, dengan rumah-rumah modern di kawasan sekitar. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia, aman, dan bebas,” tulis Trump.

Ia juga menegaskan bahwa pasukan AS tidak perlu dikerahkan, lalu menutup pernyataannya dengan, “Stabilitas kawasan akan terwujud!!!”

Pilihan kata Trump mengingatkan pada pernyataan Jared Kushner, menantunya sekaligus mantan penasihat Timur Tengah, dalam wawancara dengan Harvard University pada Februari 2024.

“Properti di tepi pantai Gaza bisa sangat bernilai jika orang-orang lebih fokus membangun mata pencaharian,” kata Kushner. “Situasinya memang tidak menguntungkan, tetapi jika saya jadi Israel, saya akan mencoba memindahkan penduduk keluar dan membersihkan area tersebut.”

Bagaimana nasib warga Palestina di Gaza?

“Saya rasa orang-orang seharusnya tidak kembali ke Gaza,” kata Trump saat duduk di samping Netanyahu di Kantor Oval. “Gaza tidak bisa dihuni saat ini. Kita perlu lokasi lain … area yang indah untuk merelokasi mereka secara permanen, dengan rumah-rumah yang layak agar mereka bisa bahagia, tidak ditembak, tidak dibunuh, dan tidak ditikam sampai mati.”

Saat ditanya lebih lanjut oleh wartawan, Trump tampak mengoreksi pernyataannya, dengan mengatakan bahwa “Riviera” barunya akan dihuni oleh “orang-orang dari seluruh dunia … termasuk warga Palestina, banyak orang akan tinggal di sana.”

Pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza akan melanggar hukum kemanusiaan internasional, yang melarang deportasi atau pemindahan penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan darurat keamanan.

Trump tampaknya berasumsi bahwa sekitar 1,8 juta warga Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza. “Satu-satunya alasan mereka ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak punya alternatif,” katanya.

Ia mengusulkan agar Mesir atau Yordania menampung warga Gaza yang tersisa, tetapi kedua negara ini telah secara tegas menolak ide tersebut.

Apa efek dari kebijakan Trump di Gaza?

Selama masa kepresidenan pertamanya, Trump membuat keputusan yang berdampak luas di Timur Tengah. Pada 2019, ia mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, membatalkan kebijakan AS selama setengah abad. Pada 2017, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Di sisi lain, Trump berupaya memperkuat hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara tetangga. Sebelumnya, Israel hanya menandatangani perjanjian damai dengan Mesir (1979) dan Yordania (1994). Namun, pada 2020, di bawah kepemimpinan Trump, Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. Maroko menyusul kemudian.

Salah satu elemen penting dari kebijakan Trump adalah upaya melibatkan Arab Saudi. Meski tidak berbatasan langsung dengan Israel, wilayah barat laut Saudi hanya terpisah beberapa kilometer dari ujung selatan Israel.

Pada 2023, di bawah kepemimpinan Joe Biden, kesepakatan antara Saudi dan Israel hampir tercapai. Namun, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan respons militer Israel yang besar-besaran, prospek normalisasi hubungan ini menjadi tidak pasti.

Trump juga pernah menggagas “NATO Arab,” aliansi pertahanan yang melibatkan AS, Israel, Mesir, Yordania, dan enam negara Teluk Sunni sebagai benteng melawan Iran. Meski memiliki kepentingan serupa, Raja Salman dari Arab Saudi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian dua negara.

Kebijakan Trump dan Solusi Dua Negara

Solusi dua negara adalah konsep yang banyak didukung oleh kekuatan dunia, termasuk Jerman dan sebagian besar negara Uni Eropa. Saat Irlandia, Spanyol, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara pada 2024, mereka juga menegaskan komitmen pada solusi ini.

Lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara sejak 1988, tetapi AS, Jerman, dan negara G7 lainnya belum melakukannya. PBB juga belum mengakuinya sebagai negara penuh, meskipun memberikan status pengamat non-anggota.

Solusi ini bertujuan menciptakan dua negara merdeka, yakni Israel dan Palestina, dengan perbatasan yang diakui dan dihormati. Namun, sejak berdirinya Israel pada 1948, prinsip-prinsip ini terus dilanggar.

Perjanjian Oslo 1993 membuka jalan bagi otonomi Palestina dengan menyerahkan sebagian kendali atas Tepi Barat yang diduduki.

Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump awalnya menjauh dari solusi dua negara, tetapi pada 2020 ia meluncurkan rencana yang dikritik sebagai terlalu berpihak pada Israel. Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat, yang semakin mengikis kemungkinan solusi dua negara.

Sejak serangan 7 Oktober, pemerintahan sayap kanan Netanyahu semakin menolak solusi ini. Pada Juli 2024, Parlemen Israel bahkan mengesahkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina, dengan alasan bahwa itu akan dianggap sebagai hadiah bagi Hamas.

Artikel ini diterjemahkan dari DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 17:30
Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel Trump Jatuhkan Sanksi ke ICC karena Selidiki AS-Israel

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena melakukan penyelidikan menargetkan AS dan sekutu dekatnya, Israel. Trump menyebut penyelidikan semacam itu “tidak berdasar”.

Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), menyebut ICC yang berkantor di Den Hague telah “menyalahgunakan kekuasaannya” dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, yang berkunjung ke Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Perintah eksekutif Trump yang diumumkan Gedung Putih itu juga menyebut ICC terlibat dalam “tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat kami, Israel”. Hal ini tampaknya merujuk pada penyelidikan ICC atas dugaan kejahatan perang oleh personel militer AS di Afghanistan dan pasukan Israel di Jalur Gaza.

Dalam penjatuhan sanksi, Trump memerintahkan pembekuan aset-aset dan larangan perjalanan terhadap para pejabat ICC, para pegawainya dan anggota keluarga mereka, ke AS. Sanksi itu juga berlaku untuk siapa pun yang dianggap membantu penyelidikan ICC terhadap AS dan Israel.

Langkah Trump menjatuhkan sanksi untuk ICC itu menjadi bentuk dukungan setelah Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, yang diwarnai pengumuman mengejutkan soal rencana AS mengambil alih Jalur Gaza setelah merelokasi warganya ke negara-negara lainnya di Timur Tengah.

Baik AS maupun Israel bukanlah anggota ICC.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump memberlakukan sanksi finansial dan larangan visa terhadap jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, dan para pejabat senior ICC serta staf lainnya pada tahun 2020 lalu. Sanksi itu diberlakukan setelah Bensouda menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap tentara AS di Afghanistan.

Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

Mantan Presiden AS Joe Biden mencabut sanksi tersebut segera setelah dia menjabat pada tahun 2021 lalu.

Mahkamah Pidana Internasional Kutuk Sanksi AS

ICC, dalam tanggapannya pada Jumat (7/2), mengutuk sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap institusi mereka. ICC bersumpah akan terus memberikan “keadilan dan harapan” di seluruh dunia.

“ICC mengutuk dikeluarkannya perintah eksekutif oleh AS yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap para pejabatnya dan merugikan kinerja peradilan yang independen dan tidak memihak,” tegas ICC dalam pernyataannya.

“Pengadilan berdiri teguh dengan para personelnya dan bersumpah untuk terus memberikan keadilan dan harapan bagi jutaan korban tidak bersalah dari kekejaman di seluruh dunia,” imbuh pernyataan tersebut.

Saksikan juga Blak-blakan, Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Angan-angan

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

07/02/2025 17:15