TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengisyaratkan bahwa Ukraina “mungkin suatu hari nanti menjadi milik Rusia.”
Komentar ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada Senin (10/2/2025).
Di kesempatan tersebut, Trump berbicara tentang upayanya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama hampir tiga tahun, setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran.
Ia menanggapi pertanyaan terkait masa depan Ukraina dalam perang ini.
“Mereka mungkin membuat kesepakatan, mereka mungkin tidak membuat kesepakatan,” ujar Trump, dikutip dari Al Jazeera.
“Mereka mungkin menjadi Rusia suatu hari nanti, atau mereka mungkin bukan Rusia suatu hari nanti,” lanjutnya.
Pernyataan ini kembali menimbulkan keraguan tentang komitmen Gedung Putih terhadap kemerdekaan Ukraina.
Selain itu, Trump menegaskan kembali kalau ia ingin AS mendapatkan kompensasi dari Ukraina atas bantuan militer dan keuangan yang telah diberikan.
Menurut Trump, kompensasi tersebut bisa berupa akses kepada mineral tanah jarang yang dimiliki Ukraina, CNN melaporkan.
“Ukraina memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal tanah jarang, minyak, gas, dan sumber daya lainnya,” kata Trump.
“Saya ingin uang kita aman,” tambahnya.
Trump bahkan menyebutkan angka yang cukup besar, yaitu senilai $500 miliar untuk tanah jarang yang dimiliki Ukraina.
“Jika kita memberikan bantuan, kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Kita tidak bisa terus memberikan uang ini tanpa mendapatkan apa-apa,” jelas Trump.
Pernyataan ini menunjukkan pendekatannya yang lebih transaksional dalam kebijakan luar negeri dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.
Meskipun Trump mendesak agar AS mendapatkan kompensasi, Ukraina tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan AS dalam kesepakatan tersebut.
Biden dan pejabat AS lainnya menekankan dukungan mereka terhadap Ukraina didasarkan pada prinsip hak rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Mereka juga menegaskan bahwa prinsip negara tidak dapat mengubah batas wilayah negara lain dengan kekerasan harus dijaga.
Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak mengatakan bahwa Ukraina “berminat untuk bekerja sama” dengan AS dalam kesepakatan yang melibatkan bantuan serta jaminan keamanan.
Zelensky juga menyampaikan kalau Ukraina berharap adanya jaminan keamanan yang lebih ketat sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia.
Kesepakatan semacam ini, menurut Zelensky, akan mencegah Rusia untuk menyerang kembali setelah gencatan senjata diterapkan.
Kendati demikian, Kyiv khawatir bahwa gencatan senjata yang tidak melibatkan komitmen militer yang kuat, seperti keanggotaan NATO atau pengerahan pasukan penjaga perdamaian, hanya akan memberi waktu bagi Rusia untuk mempersiapkan serangan baru.
Kekhawatiran ini semakin besar mengingat intensitas pertempuran yang masih berlangsung di Ukraina timur dan serangan udara yang terus dilakukan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina.
Komentar Trump mengenai kemungkinan Ukraina menjadi bagian dari Rusia ini kemungkinan akan disambut baik oleh Kremlin.
Trump sendiri mengisyaratkan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan gencatan senjata.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa sebagian besar warga Ukraina ingin bergabung dengan Rusia.
Peskov menegaskan bahwa fakta bahwa Ukraina telah menjadi bagian dari Rusia sudah tidak dapat disangkal lagi.
Pada 2023, Rusia mengadakan referendum di empat wilayah yang mereka duduki—Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson—sebagai upaya untuk melegitimasi aneksasi wilayah-wilayah tersebut.
Meskipun hasil referendum tersebut dianggap ilegal oleh dunia internasional, Peskov tetap mengklaim bahwa sebagian besar warga di wilayah tersebut mendukung keinginan untuk bergabung dengan Rusia.
Moskow belum mengonfirmasi adanya pembicaraan tersebut.
Kondisi di Lapangan
Sebaliknya, pihak Rusia menegaskan bahwa gencatan senjata hanya mungkin dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang menguntungkan mereka.
Di lapangan, kekerasan terus berlanjut, terutama di wilayah timur Ukraina, dengan pasukan Rusia terus bergerak maju.
Setiap malam, serangan udara dilakukan oleh Rusia, seringkali menargetkan infrastruktur energi kritis Ukraina.
Pada Selasa (11/2/2025), serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia menghantam fasilitas produksi gas alam di wilayah Poltava, Ukraina tengah.
Sementara itu, Rusia melaporkan kebakaran besar di fasilitas industri di wilayah Saratov setelah serangan tersebut.
Ukraina mengklaim bahwa mereka telah menyerang sebuah kilang minyak di wilayah Rusia yang dikuasai.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
