Tag: Joe Biden

  • Ada Insentif Mobil Hybrid, Menperin Harap Masyarakat Minat Beli – Page 3

    Ada Insentif Mobil Hybrid, Menperin Harap Masyarakat Minat Beli – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Bersamaan dengan itu, Donald Trump langsung mencabut apa yang disebutnya sebagai mandat kendaraan listrik, yang disahkan di era presiden sebelumnya, Joe Biden.

    Deputi Bidang Koordinasi Infrastuktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin menegaskan bahwa kebijakan Donald Trump untuk mencabut mandat mobil listrik tersebut tidak berdampak ke Indonesia.

    “Jadi, kalau kita jawaban singkatnya sih kayaknya enggak ya, kalau untuk urusan ini,” ujar Rachmat kepada awak media di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    AS bukan tujuan ekspor produsen mobil di Tanah Air. Dengan ini, produsen mobil listrik diyakini tidak terpengaruh kebijakan Trump tersebut.

    “Kita enggak impor mobil, kita enggak ekspor mobil di Amerika juga. Sangat sedikit. Jadi buat kita harusnya kebijakan tersebut enggak terlalu berpengaruh,” beber dia.

    Sebaliknya, kebijakan tersebut justru akan mempengaruhi produsen mobil listrik di AS. Mengingat, tidak ada lagi dukungan fiskal untuk membantu produsen.

    “Nah mungkin yang nanti terdampak adalah ya sebenarnya kalau kita lihat di Amerika pabrik mobilnya sendiri itu,” tegasnya.

    Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan tersedianya fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah Indonesia untuk mendorong penjualan mobil listrik.

    Menurutnya, ketersediaan SPKLU masih menjadi pertimbangan masyarakat sebelum membeli mobil listrik.

    “Apalagi kan untuk perjalanan jauh seperti kemarin Nataru, atau nanti lebaran, itu kan,” tandas.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

     

  • China Bantah Keterlibatan Institut Virologi Wuhan Jadi Dalang Pandemi COVID-19

    China Bantah Keterlibatan Institut Virologi Wuhan Jadi Dalang Pandemi COVID-19

    Jakarta

    Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun kembali membantah tuduhan Institut Virologi Wuhan yang disebut menjadi asal-usul pandemi COVID-19.

    Jiakun juga memastikan lembaga tersebut tak pernah melakukan penelitian tentang perolehan fungsi apa pun pada virus Corona, termasuk merancang, membuat, atau membocorkan COVID-19.

    “Sangat tidak mungkin pandemi disebabkan oleh kebocoran laboratorium, ini adalah kesimpulan resmi yang dicapai oleh para ahli misi gabungan WHO-China berdasarkan sains setelah kunjungan lapangan mereka ke laboratorium di Wuhan dan komunikasi mendalam dengan para peneliti, “kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (12/2).

    “Kesimpulan tersebut telah diakui secara luas oleh komunitas internasional, termasuk komunitas sains,” lanjutnya.

    baca juga

    Sebelumnya CIA atau atau Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat mengatakan mereka telah mengubah penilaian sebelumnya soal asal-usul COVID-19. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar virus COVID-19 bocor dari laboratorium di Wuhan, China, sebelum menjadi pandemi global.

    Meski begitu, lembaga tersebut menambahkan bahwa pihaknya memiliki “keyakinan rendah terhadap penilaian ini” dan akan terus mengevaluasi setiap laporan intelijen baru atau informasi relevan.

    Selama bertahun-tahun, CIA mengatakan tidak jelas apakah pandemi COVID muncul dari paparan manusia terhadap hewan yang terinfeksi atau dari sebuah kejadian di laboratorium penelitian di China.

    Badan intelijen AS dan departemen pemerintah lainnya berbeda pendapat mengenai asal muasal virus tersebut. FBI dan Departemen Energi mengatakan bahwa kemungkinan besar virus tersebut merupakan hasil kebocoran laboratorium, sementara badan lainnya menilai bahwa paparan alami manusia terhadap hewan yang terinfeksi merupakan skenario yang paling mungkin. CIA sebelumnya bersikap netral.

    Penilaian CIA tidak didasarkan pada intelijen baru, tetapi pada analis yang meninjau informasi yang ada. Peninjauan tersebut diperintahkan pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Joe Biden dan diselesaikan sebelum pelantikan Presiden Donald Trump.

    baca juga

    (suc/kna)

  • Rusia Tolak Usulan Zelensky Tukar Wilayah Ukraina dengan Wilayah Kursk yang Dikuasai Kyiv – Halaman all

    Rusia Tolak Usulan Zelensky Tukar Wilayah Ukraina dengan Wilayah Kursk yang Dikuasai Kyiv – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menolak usulan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menukar wilayah Ukraina yang didudukinya dengan wilayah Kursk yang dikuasai pasukan Kyiv.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pada Rabu (12/2/2025) menyatakan kepada wartawan menerima usulan Zelensky adalah “mustahil”.

    “Rusia tidak pernah dan tidak akan pernah membahas topik pertukaran wilayahnya,” tegas Peskov, dikutip dari Al Jazeera.

    Ia menambahkan pasukan Ukraina yang menguasai wilayah di dalam Rusia akan “dihancurkan” atau diusir.

    Pada Agustus lalu, Ukraina melancarkan serangan kilat ke wilayah Kursk dan berhasil merebut sebagian wilayah tersebut.

    Pasukan Rusia hingga kini masih berjuang untuk mengusir pasukan Ukraina dari wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Rusia saat ini menguasai hampir 20 persen wilayah Ukraina atau lebih dari 112.000 kilometer persegi, Yahoo News UK melaporkan.

    Sementara Ukraina menguasai sekitar 450 kilometer persegi wilayah Kursk, menurut peta medan perang yang tersedia.

    Pengumuman dari Kremlin muncul setelah otoritas Ukraina mengungkapkan bahwa satu orang tewas dan sedikitnya empat lainnya terluka, termasuk seorang anak, akibat serangan yang merusak blok apartemen, gedung perkantoran, dan infrastruktur sipil di Kyiv.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah melaksanakan “serangan rudal kelompok” terhadap lokasi industri militer Ukraina yang memproduksi pesawat tak berawak dan semua target telah berhasil dihancurkan.

    Sebelumnya, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, merespons pernyataan Zelensky tentang kemungkinan pertukaran wilayah dengan Rusia untuk mengakhiri perang.

    “Di wilayah Kursk, neo-Nazi yang beroperasi di sana menunggu tanah tanpa pertukaran apa pun, luasnya sekitar satu meter kali dua meter dan kedalamannya satu setengah hingga dua meter,” katanya.

    “Zelensky membuat pernyataan seperti itu untuk menyembunyikan skala sebenarnya bencana bagi Angkatan Bersenjata Ukraina,” imbuhnya.

    Wakil Duma Negara Rusia dari Krimea, Leonid Ivlev, juga menanggapi pernyataan Zelensky dengan mengatakan bahwa tidak ada tawar-menawar yang akan terjadi.

    “Kepala rezim Kyiv harus menebus kekurangan pendidikannya dan membaca ulang novel karya penulis Soviet Ilya Ilf dan Yevgeny Petrov, ‘Dua Belas Kursi’,” ujarnya.

    Ia mengutip sebuah kalimat dalam novel tersebut, “Tawar-menawar tidak pantas di sini.”

    Vitaly Ganchev, Kepala pemerintahan Rusia di Kharkiv, Ukraina, menambahkan komentarnya.

    “Zelensky hanya akan menerima sebidang tanah dengan panjang dua meter dan kedalaman satu setengah meter, dan lokasi dalam pengertian ini kurang penting,” katanya.

    Ia juga menyatakan, “Semua keinginan yang disuarakan Zelensky tidak penting. Ini adalah mimpi…”

    Pada Agustus 2024, pasukan Ukraina berhasil menginvasi wilayah Kursk, Rusia, yang berbatasan langsung dengan Ukraina.

    Sementara itu, Rusia telah mengumumkan aneksasi lima wilayah Ukraina, termasuk Krimea pada tahun 2014 dan Donetsk, Kherson, Luhansk, serta Zaporizhia pada September 2022, meskipun belum sepenuhnya mengendalikan wilayah-wilayah tersebut.

    Pernyataan Zelensky

    Setelah serangan tersebut, Zelensky menulis di media sosial bahwa Putin “tidak mempersiapkan perdamaian – ia terus membunuh warga Ukraina dan menghancurkan kota-kota.”

    “Hanya langkah-langkah dan tekanan yang kuat terhadap Rusia yang dapat menghentikan teror ini,” tegas Zelensky.

    “Saat ini, kami membutuhkan persatuan dan dukungan dari semua mitra kami dalam perjuangan untuk mengakhiri perang ini secara adil.”

    Zelensky mengungkapkan niatnya untuk mengusulkan pertukaran wilayah kepada Rusia sebagai langkah awal untuk memulai perundingan perdamaian guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Presiden Ukraina berencana menukar sebagian wilayah Kursk di Rusia yang dikuasai pasukan Ukraina dengan wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lain,” kata Zelensky kepada The Guardian pada Selasa (11/2/2025).

    Namun, Zelensky menyatakan bahwa ia belum menentukan bagian mana dari wilayah Ukraina yang akan diminta sebagai imbalan.

    “Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti. Tapi semua wilayah kami penting, tidak ada prioritas,” tambahnya.

    Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina siap untuk bernegosiasi dengan Rusia, tetapi dengan posisi yang kuat.

    Ia menegaskan bahwa Ukraina akan menawarkan kontrak restorasi dan insentif investasi kepada perusahaan Amerika Serikat sebagai bagian dari tawaran untuk mempengaruhi Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya menunjukkan minat terhadap mineral langka di Ukraina.

    Selain itu, Zelensky mengkritik usulan jaminan keamanan hanya dari negara-negara Eropa, tanpa partisipasi AS.

    Menurutnya, jaminan keamanan yang hanya datang dari Eropa tidaklah cukup.

    “Ada suara-suara yang mengatakan bahwa Eropa dapat menawarkan jaminan keamanan tanpa Amerika, dan saya selalu mengatakan tidak,” tegas Zelensky.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika Serikat bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” lanjutnya.

    Zelensky dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance pada Jumat (14/2/2025) di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.

    Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Keith Kellogg, yang ditugaskan untuk menyusun proposal menghentikan pertempuran, juga akan mengunjungi Ukraina minggu depan.

    Trump, yang kembali menjabat dengan janji untuk mengakhiri perang di Ukraina, mungkin akan memanfaatkan miliaran dolar bantuan AS yang dikirimkan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden untuk memaksa Kyiv membuat konsesi teritorial.

    Penolakan Medvedev terhadap Usulan Ukraina

    Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, menanggapi usulan Ukraina untuk menukar wilayah dengan Rusia dengan mengatakan bahwa ide tersebut adalah “omong kosong”.

    Medvedev, yang pernah menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, menekankan bahwa Rusia telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai perdamaian melalui kekuatan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Rencana Trump dan Bayang-bayang Kegagalan Normalisasi Saudi-Israel

    Jakarta

    Usulan tentang masa depan warga Palestina dari Gaza tampaknya mulai bermunculan sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Washington pada pekan lalu.

    Pada hari Senin (10/02), Trump mengklarifikasi bahwa penduduk Palestina tidak akan diizinkan untuk kembali ke Jalur Gaza jika rencananya untuk mendapatkan dan membangun kembali Jalur Gaza yang hancur akibat perang menjadi kenyataan.

    “Mereka akan memiliki tempat tinggal yang jauh lebih baik… di komunitas yang sedikit jauh dari tempat mereka kini berada, di mana semua bahaya ini muncul,” kata Trump kepada stasiun televisi AS, Fox News.

    Trump melihat negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania sebagai negara penampung utama bagi sekitar dua juta warga Palestina dari Gaza.

    Namun, para pakar hukum mengatakan bahwa mengusir warga Palestina dari Gaza melanggar hukum internasional. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan tentang “pembersihan etnis”.

    Gagasan kontroversial lainnya dikemukakan oleh PM Netanyahu. Belum lama ini, ia mengatakan kepada lembaga penyiaran Israel, Channel 14, bahwa “Saudi dapat mendirikan sebuah negara Palestina di Arab Saudi, mereka memiliki banyak lahan di sana.”

    Menanggapi hal ini, tidak hanya Mesir dan Yordania, tapi juga Arab Saudi menegaskan kembali bahwa menerima warga Palestina dari Gaza tidak akan terjadi.

    Penolakan Arab Saudi

    “Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas tanah mereka, dan mereka bukanlah penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan pun pendudukan Israel yang brutal menginginkannya,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang diunggah di X.

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menggarisbawahi bahwa “hak-hak rakyat Palestina akan tetap kokoh dan tidak akan ada yang bisa merampas hak-hak tersebut dari mereka, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

    Komentar-komentar yang disuarakan dengan tajam tersebut menandai perubahan haluan 180 derajat dari persahabatan diplomatik antara AS dan pemimpin de facto Arab Saudi Mohammed bin Salman, atau MBS, selama masa jabatan pertama Trump dari tahun 2017 hingga 2021.

    “Pada tahun 2017, banyak harapan ditumpukan pada Trump, terutama oleh MBS, yang masih mengonsolidasikan kekuasaannya,” kata Sebastian Sons, peneliti senior di lembaga pemikir Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) yang bermarkas di Bonn, Jerman, kepada DW.

    Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara semakin erat.

    Meski Trump berhasil menengahi hubungan diplomatik, yang dijuluki Perjanjian Abraham, antara Israel dan Sudan, Bahrain, Maroko, dan Uni Emirat Arab, ia tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Arab Saudi sebelum ia digantikan oleh Joe Biden.

    Negosiasi AS antara Israel dan Arab Saudi terus berlanjut hingga serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Sementara itu, setelah 15 bulan berlalu dan Trump kembali menjabat, banyak hal yang telah berubah.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Arab Saudi tak lagi pragmatis?

    “MBS tidak hanya tegas, tetapi juga sangat percaya diri. Ini dapat dilihat dari reaksinya terhadap pernyataan Trump dan Netanyahu mengenai warga Palestina dari Gaza,” kata Sebastian Sons.

    Dalam pandangan Sons, bagaimanapun juga, normalisasi dengan Israel tetap menjadi prioritas utama bagi Washington dan Yerusalem.

    “Lebih tinggi daripada untuk Arab Saudi saat ini,” kata Sons kepada DW.

    “Bagi Arab Saudi, normalisasi hubungan dengan Israel saat ini, dan penekanannya saat ini, adalah hal yang mustahil,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa “hal itu berarti kehilangan kredibilitas serta MBS tidak melihat Netanyahu dan Trump sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk mewujudkan solusi dua negara.”

    Para pengamat lain juga setuju.

    “Rencana Trump terkait Gaza akan membuat normalisasi Saudi-Israel semakin sulit,” kata Anna Jacobs, peneliti Teluk dan peneliti non-residen di lembaga think tank yang berbasis di Washington, Arab Gulf States Institute, kepada DW.

    “Saudi telah memperjelas posisi mereka bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari tanah mereka tidak dapat diterima,” katanya.

    Aziz Alghashian, peneliti senior di yayasan penelitian yang berbasis di Dubai, Observer Research Foundation, (ORF Middle East), juga mengamati bahwa Arab Saudi telah mengubah fokus politiknya dari pragmatisme menjadi ‘pertikaian’.

    “Saudi bersedia untuk berhadapan langsung dan berbeda pendapat dengan AS, bukannya bersikap pragmatis seperti di masa lalu,” katanya kepada DW.

    Menurutnya, kepercayaan diri ini didukung oleh dukungan publik berskala besar di Arab Saudi dan di seluruh negara Arab.

    “Sikap baru MBS sangat populer di jalanan Arab Saudi,” kata Alghashian.

    Namun, Sebastian Sons dari CARPO tidak mengesampingkan bahwa MBS dan Donald Trump pada akhirnya akan duduk bersama dan mencoba menemukan titik temu, karena keduanya juga perlu fokus pada kepentingan negara mereka.

    “Proyek perombakan ekonomi Arab Saudi, Visi 2030, perlu dijamin,” kata Sons, seraya menambahkan bahwa investasi AS adalah kunci dari proyek tersebut.

    Dan bagi AS, Arab Saudi tetap menjadi mitra utama di Timur Tengah.

    Sons memperkirakan Arab Saudi akan mengupayakan deeskalasi dalam waktu dekat yang dapat melengkapi kalkulasi politik Donald Trump.

    “Saya dapat membayangkan bahwa Trump juga berniat untuk mengajukan tuntutan maksimum untuk memperoleh setidaknya beberapa konsesi dari Arab Saudi,” kata Sons kepada DW.

    Namun, masih harus dilihat apakah hal ini juga mengarah pada pembahasan nasib warga Palestina di Gaza.

    Masa depan mereka masih dalam ketidakpastian setelah Hamas membatalkan gencatan senjata akhir pekan lalu. Saat ini, skenario terburuk bagi penduduk Gaza adalah kembalinya perang.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jadwal Masih Digodok, Israel Diklaim Akan Lancarkan Serangan Besar ke Iran Beberapa Bulan Lagi – Halaman all

    Jadwal Masih Digodok, Israel Diklaim Akan Lancarkan Serangan Besar ke Iran Beberapa Bulan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) menyebutkan Israel akan melancarkan serangan besar ke fasilitas nuklir Iran tahun ini atau beberapa bulan lagi.

    Menurut laporan itu, menjelang lengsernya Presiden AS Joe Biden, Israel mulai mempertimbangkan menyerang Iran karena Iran mulai melemah. Keputusan rencana penyerangan itu dibuat Israel sekitar September 2024.

    Israel disebut mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump agar mendukung serangan tersebut.

    Menurut Israel, Trump akan lebih bersedia membantu Israel jika dibandingkan dengan pendahulunya itu.

    Negara Zionis itu juga khawatir terlambat menghentikan kemajuan program nuklir Iran.

    Narasumber yang didapatkan The Wall Street Journal dari militer AS, misi itu akan rumit.

    Oleh karena itu, Israel barangkali akan membutuhkan bantuan AS dan senjata canggih untuk menyerang fasilitas nuklir Iran yang punya pertahanan kuat.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum bersedia buka suara tentang rencana serangan. Militer Israel juga memilih bungkam.

    Meski demikian, para pejabat Israel sudah menyampaikan pesan bahwa mungkin akan ada serangan yang lebih besar terhadap Iran.

    Para pejabat Trump disebut sudah mempertimbangkan kemungkinan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Bahkan, mereka juga mempertimbangkan pasukan AS untuk ikut andil dalam serangan itu.

    Terlepas dari pertimbangan itu, Trump sudah mengaku lebih menyukai solusi diplomatik perihal program nuklir Iran.

    Menurut laporan intelijen, jadwal dan metode serangan Israel terhadap Iran akan bergantung pada sejumlah faktor.

    Faktor itu di antaranya perundingan antara AS-Israel dan nasib gencatan senjata di Gaza dan Lebanon.

    Pakar Israel mengatakan serangan Iran akan menargetkan beberapa area fasilitas nuklir Iran. Beberapa bagian fasilitas itu diamankan di dalam tanah.

    Serangan harus menyeluruh agar Iran tidak bisa membangun kembali fasilitas nuklirnya dengan cepat.

    Sementara itu, eks penasihat keamanan Netanyahu yang bernama Yaakov Amidror mengklaim Israel akan tertarik kepada perjanjian baru yang akan membuat Iran menghentikan program nuklirnya.

    “Jika perjanjian bagus tidak bisa dicapai, Israel akan terpaksa mengambil tindakan terhadap proyek nuklir Iran,” kata Amidror.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran lagi.

    Meski demikian, Aragchi mengatakan Iran sudah siap menghadapi berbagai skenario jika Israel nekat menyerang. Dia berujar serangan Israel bisa memicu “kobaran api yang lebih besar”.

    “Saya berharap Israel menahan diri agar tidak mengambil tindakan sembrono seperti itu karena tindakan itu bisa memicu perang berskala besar,” kata Araghci sekitar sebulan lalu dikutip dari The Times of Israel.

    Dia mengatakan Iran akan lebih suka menempuh jalur diplomasi. Iran juga akan berkonsultasi dengan para sekutunya, termasuk Tiongkok.

    Tahun lalu Israel sudah dua kali melancarkan serangan langsung terhadap Iran.

    Pada bulan April 2024 Israel menyerang sistem pertahanan di dekat fasilitas nuklir Iran. Lalu, pada bulan Oktober jet tempur Israel menyerang fasilitas militer dan sistem pertahanan yang melindungi kota-kota penting di Iran.

    Iran membantah berusaha membuat senjata nuklir. Namun, Israel berulang kali menuding Iran berusaha membuatnya. Senjata nuklir Iran akan menjadi ancaman besar bagi Israel.

    Saat ini hanya ada sedikit kemungkinan tercapainya perjanjian nuklir lantaran minggu lalu Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei menolak adanya perundingan.

    Sementara itu, Trump memberlakukan tekanan maksimal kepada Iran pada bulan-bulan pertamanya menjabat. Dia memilih perjanjian ketimbang serangan terhadap Iran.

    Trump turut berkata bahwa laporan apa pun mengenai rencana serangan AS dan Israel terhadap Iran adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan.

    (*)

  • Zelensky yang Tiba-tiba Melunak ke Rusia

    Zelensky yang Tiba-tiba Melunak ke Rusia

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menawarkan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Namun, sikap lunak Zelensky itu dianggap Moskow sebagai omong kosong belaka.

    Dirangkum detikcom, Rabu (12/2/2025), Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

    Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” kata Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

    Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

    Moskow soal Tawaran Zelensky: Omong Kosong!

    Dmitry Medvedev. Foto: Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS

    Rusia lantas menanggapi tawaran yang disampaikan Zelensky soal pertukaran wilayah dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik kedua negara. Moskow menyebut tawaran Zelensky itu sebagai “omong kosong”.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, seperti dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Rabu (12/2/2025), menolak tawaran Zelensky untuk secara langsung menukarkan wilayah Rusia yang kini dikuasai pasukan Kyiv dengan imbalan wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow.

    Medvedev yang menjabat sebagai Presiden Rusia periode tahun 2008-2012 ini, menyebut bahwa satu-satunya cara bagi Ukraina untuk pulih adalah “merasa seperti orang Rusia lagi”.

    “Meskipun tindakan seperti itu (invasi Rusia ke Ukraina) tidak mampu sepenuhnya mengubah pikiran para badut haram, yang gemetar ketakutan … berbicara omong kosong di depan kamera tentang pertukaran wilayah,” tulis Medvedev dalam komentarnya via Telegram.

    “Bagi orang-orang seperti itu, satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan merasa seperti orang Rusia lagi. Sesuai dengan nasihat Presiden Amerika Serikat,” sebutnya.

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya menyebut Ukraina “mungkin akan menjadi bagian Rusia suatu hari nanti”. Komentar itu dikatakan oleh Trump menjelang pertemuan antara Wakil Presiden AS JD Vance dengan Zelensky di Munich, Jerman, pada akhir pekan ini.

    Lebih lanjut, Medvedev mengatakan Rusia telah menunjukkan bahwa mereka dapat mencapai “perdamaian melalui kekuatan” militer, termasuk melalui serangan drone dan rudal yang menghantam Kyiv pada Rabu (12/2) waktu setempat.

    Trump Sempat Puji Rusia Usai Bebaskan Warga AS

    Bendera Amerika Serikat. Foto: AP/Alex Brandon

    Untuk diketahui, Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump sempat memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

    Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

    “Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

    Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

    Halaman 2 dari 3

    (taa/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Didesak Donald Trump, NASA Siap Pulangkan Dua Astronot yang Terjebak di Luar Angkasa Lebih Cepat

    Didesak Donald Trump, NASA Siap Pulangkan Dua Astronot yang Terjebak di Luar Angkasa Lebih Cepat

    JAKARTA – NASA mengubah jadwal peluncuran misi Crew-10 untuk memulangkan anggota Crew-9. Semakin cepat peluncuran dilakukan, semakin cepat juga peralihan misi dan tugas dilakukan oleh para kru. 

    Lembaga antariksa AS itu mengatakan bahwa misi Crew-10 ditargetkan lepas landas pada 12 Maret. Sambil mempersiapkan pesawat antariksa yang akan digunakan, NASA masih menunggu penyelesaian sertifikasi peluncuran untuk misi tersebut. 

    Dalam peluncuran kali ini, NASA masih memanfaatkan wahana antariksa milik SpaceX. Alih-alih menggunakan kapsul pesawat yang baru, Crew-10 akan diantar menggunakan kapsul Dragon seperti biasanya. Pergantian ini dilakukan karena produksi kapsul terbaru sedang ditunda. 

    “Penerbangan sekarang akan menggunakan Dragon yang sebelumnya diterbangkan, yang disebut Endurance, dan tim gabungan bekerja untuk menyelesaikan penilaian perangkat keras wahana antariksa yang sebelumnya diterbangkan untuk memastikannya memenuhi persyaratan keselamatan,” kata NASA dalam keterangan resminya. 

    Kemajuan tanggal peluncuran Crew-10 didorong oleh desakan Presiden AS Donald Trump kepada Elon Musk, pemilik SpaceX, untuk membawa pulang kru Starliner lebih cepat. Tahun lalu, NASA dan Boeing meluncurkan Starliner ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). 

    Pesawat berawak tersebut mengangkut dua astronot NASA, yakni Butch Wilmore dan Suni Williams. Keduanya direncanakan kembali dalam waktu dua minggu, tetapi kerusakan pada Starliner membuat dua astronot tersebut menetap lebih lama di ISS. 

    Keduanya bergabung dengan misi Crew-9 agar bisa kembali ke Bumi, tetapi kedua astronot itu menjadi terjebak di ISS selama hampir setahun. Awalnya, peluncuran Crew-10 dijadwalkan pada 25 Maret, tetapi kini jendela peluncurannya telah dimajukan hampir dua pekan. 

    Setelah Trump mendorong Musk untuk memulangkan Wilmore dan Williams lebih cepat, NASA menegaskan bahwa mereka telah melakukan hal serupa, yaitu memulangkan kedua astronot secepatnya. 

    Pernyataan dari Trump ini membuat Wilmore dan Williams menjadi sorotan politik, menurut laporan Reuters. Pasalnya, Trump menyalahkan Joe Biden, presiden terdahulu, atas situasi yang dialami kedua astronot NASA tersebut. Padahal, Biden tidak terlibat di dalam program Starliner. 

  • Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?    
        Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak? Zelensky Tawarkan Pertukaran Tanah dengan Rusia, Melunak?

    Kyiv

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dirinya siap untuk melakukan pertukaran tanah dalam perundingan dengan Rusia. Tawaran ini disampaikan Zelensky menjelang pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance di Munich, Jerman.

    Tawaran itu menandai pergeseran posisi Zelensky, yang di masa lalu menolak untuk menyerahkan wilayah apa pun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Dalam wawancara terbaru dengan media terkemuka Inggris, The Guardian, pada Selasa (11/2), Zelensky mengatakan Kyiv siap untuk melakukan pembicaraan serius menjelang pertemuan dengan Vance pada Jumat (14/2) mendatang di sela-sela menghadiri Konferensi Keamanan Munich.

    Sosok Vance dikenal sebagai pengkritik vokal untuk dukungan militer AS terhadap Ukraina.

    “Kami akan menukar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” ucap Zelensky dalam wawancara tersebut, seperti dilansir AFP, Rabu (12/2/2025).

    Dia menambahkan bahwa dirinya siap untuk menukarkan tanah di Kursk, Rusia — yang direbut pasukan Ukraina dalam serangan mendadak tahun lalu.

    Zelensky juga mengakui bahwa Ukraina tidak akan dapat menikmati jaminan keamanan hanya dengan mitranya di Eropa.

    “Jaminan keamanan tanpa Amerika bukanlah jaminan keamanan yang sesungguhnya,” sebutnya.

    Presiden Donald Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina pada masa jabatan keduanya, yang kemungkinan dilakukan dengan memanfaatkan bantuan militer AS senilai miliaran dolar Amerika yang diberikan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, untuk memaksa Kyiv memberikan konsesi teritorial.

    Warga AS Dibebaskan, Trump Puji Rusia

    Tawaran Zelensky itu disampaikan setelah Rusia membebaskan seorang warga AS bernama Marc Fogel yang ditahan di negara tersebut sejak tahun 2021 atas tuduhan narkoba. Trump memuji langkah Moskow itu sebagai isyarat niat baik untuk mengakhiri perang.

    Pembebasan itu dilakukan setelah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, berkunjung ke Rusia, yang menjadi kunjungan pertama pejabat pemerintahan Trump ke negara tersebut.

    “Kita diperlakukan dengan sangat baik oleh Rusia. Sebenarnya saya berharap itu adalah awal dari sebuah hubungan di mana kita bisa mengakhiri perang tersebut,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan membahas pembebasan Fogel oleh Rusia.

    Gedung Putih menggambarkan pembebasan Fogel sebagai bagian dari “pertukaran”, dan Trump pada Selasa (11/2) malam menyebut tahanan kedua akan dibebaskan pada Rabu (12/2) waktu setempat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AS-Uni Eropa Memanas, Wapres AS Bakal Bicara dengan Presiden Komisi Eropa

    AS-Uni Eropa Memanas, Wapres AS Bakal Bicara dengan Presiden Komisi Eropa

    JAKARTA – Wakil Presiden AS JD Vance akan membahas masalah ekonomi dan kemitraan keamanan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, katanya menjelang pertemuan bilateral dengannya pada pertemuan puncak AI di Paris.

    “Pemerintahan Trump sudah sangat jelas menyatakan bahwa kami sangat peduli terhadap Eropa. Kami melihat banyak hubungan ekonomi yang perlu dibangun dengan Eropa,” katanya dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.

    “Kami juga ingin memastikan bahwa kami benar-benar terlibat dalam kemitraan keamanan yang baik bagi Eropa dan Amerika Serikat,” sambung Vance.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya berjanji akan melakukan “tindakan balasan yang tegas dan proporsional” sebagai respons terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif pada semua impor baja dan aluminium. Tarif terbaru kebijakan Trump meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang.

    Trump menandatangani keputusan menaikkan tarif seluruh impor baja dan aluminium menjadi 25 persen tanpa pengecualian. Pejabat Gedung Putih mengatakan tindakan tersebut akan mulai berlaku pada 4 Maret.

    Von der Leyen mengatakan pihaknya sangat menyesali keputusan AS. Dia menyebut tarif adalah pajak yang buruk bagi bisnis dan lebih buruk bagi konsumen.

    Ekspor baja UE ke AS rata-rata mencapai 3 miliar euro (3,10 miliar dollar AS) per tahun selama dekade terakhir.

    “Tarif yang tidak adil terhadap UE tidak akan dibiarkan begitu saja – hal ini akan memicu tindakan balasan yang tegas dan proporsional. UE akan bertindak untuk melindungi kepentingannya,” katanya dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.

    Von der Leyen tidak memberikan rincian tanggapannya. Salah satu opsinya adalah mengaktifkan kembali tarif yang diberlakukan UE pada tahun 2018, yang ditangguhkan berdasarkan gencatan senjata yang disepakati antara von der Leyen dan mantan Presiden AS Joe Biden.

    Tarif UE terhadap produk-produk AS seperti bourbon, sepeda motor, dan jus jeruk saat ini ditangguhkan hingga akhir Maret.

  • Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

    Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ingin membeli Jalur Gaza, lalu, membangun properti di wilayah tersebut. “Dan anggaplah itu (wilayah Gaza) sebagai lokasi pengembangan properti yang besar,” ujarnya.

    Ia pun membuka pintu untuk negara-negara lain turut bekerja sama membangun wilayah yang saat ini porak poranda menjadi tempat yang indah. Siapa pun, jelasnya, boleh mendatanginya. Daerah ini akan bernama Riviera di Timur Tengah.

    Sementara itu, warga Palestina yang tinggal di sana akan dipindahkan. Ia menjanjikan tempat yang aman dan indah untuk warga Palestina. Ia pun menyebut Jalur Gaza tak layak huni sehingga ingin penduduk setempat meninggalkannya.

    Menariknya, meskipun berjanji akan membangun tempat baru yang indah, nyaman, dan aman, untuk warga Palestina, Trump Ingin agar negara lain termasuk Arab Saudi menampung mereka.

    Sebabnya, menurutnya, negara-negara ini memiliki uang banyak untuk membuat orang lain merasa nyaman. “Uang mereka banyak sekali,” ujarnya.

    Namun, ia menolak menjawab apakah pemerintah Amerika Serikat akan menerima mereka. Presiden yang menggantikan Joe Biden ini hanya berujar menyebut jarak dari Gaza ke Amerika Serikat sangat jauh.

    Rencana Trump ini dikecam sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab. Pemerintah Indonesia pun termasuk juga yang mengecamnya. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengungkapkan rencana itu masuk akal.

    Hamas pun termasuk yang mengecamnya. Organisasi garis keras perjuangan Palestina ini menyebut AS terlibat dalam kejahatan yang dilakukan negara zionis tersebut.

    Ia pun ingin komunitas internasional bersatu menggagalkan keinginan tersebut. Selain itu, menyayangkan juga pernyataan kontroversial tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin dunia.

    Beberapa hari sebelumnya, Trump yakin bahwa warga Palestina tak ingin lagi tinggal di Gaza. Ia pun yakin mereka pulang ke kampung halaman karena tak ada pilihan. Trump pun yakin negara-negara lain akan menerima mereka.

    Namun, pernyataan ini dikecam banyak negara. Yordania dan Mesir menegaskan menolak mentah-mentah rencana ambisius tersebut.

    Agresi militer Israel ke Jalur Gaza, dimulai sejak Oktober 2023. Agresi menyebabkan wilayah ini porak poranda dan tak layak huni. Selain itu, menurut otoritas kesehatan setempat, menewaskan 48.000 penduduk setempat. Beberapa diantaranya anak-anak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News