Tag: Joe Biden

  • Ribuan Pegawai Pajak AS Terancam PHK Imbas Efisiensi Anggaran Trump

    Ribuan Pegawai Pajak AS Terancam PHK Imbas Efisiensi Anggaran Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Internal Revenue Service/IRS Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang bersiap-siap untuk memecat ribuan pekerja dalam beberapa hari mendatang. 

    Melansir dari Reuters, Sabtu (15/2/2025), dua orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menekan sumber daya di badan pemungut pajak dalam negeri.

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai IRS, yang pertama kali dilaporkan oleh New York Times, terjadi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Presiden Donald Trump dan Elon Musk untuk merombak pemerintah federal, yang menurut mereka terlalu gemuk dan tidak efisien, serta sarat dengan pemborosan dan penipuan.

    Adapun, pihak IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar. Padahal, saat ini tengah masuk musim pengajuan pajak dan menjadi momen yang kritis.

    Para pejabat dari Kantor Manajemen Personalia, yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan semua lembaga pada Kamis (13/2/2025), untuk memberhentikan karyawan yang masih dalam masa percobaan, pekerja yang baru dalam posisi mereka dan yang tidak mendapat perlindungan kerja penuh.

    Tidak jelas berapa ribu karyawan IRS yang akan di-PHK. Padahal, selama masa pemerintahan di bawah Joe Biden, jumlah pekerja IRS bertambah hingga mencapai sekitar 100.000 orang, termasuk sekitar 16.000 pekerja dalam masa percobaan. Biden telah berusaha untuk meningkatkan operasi lembaga ini, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan-perusahaan dan para pembayar pajak yang kaya.

    Pemangkasan ini akan menyasar semua pegawai dalam masa percobaan yang tidak mengundurkan diri di bawah program pembelian yang sekarang sudah ditutup atau yang belum diidentifikasi sebagai pegawai yang diperlukan untuk melewati musim pajak, yang sedang berjalan menjelang tenggat waktu pelaporan pajak pada tanggal 15 April, kata salah satu orang yang mengetahui hal ini kepada Reuters.

    Sementara itu, IRS tetap sibuk selama berbulan-bulan setelah tenggat waktu, memproses pengembalian dan memberikan pengembalian dana kepada para pembayar pajak.

    Orang kedua yang mengetahui tentang PHK ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemangkasan itu akan dilakukan tanpa memperhatikan bagaimana hal itu dapat menghambat operasi badan tersebut.

    “Mereka mencoba mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan tanpa analisis terhadap dampaknya terhadap operasional,” kata orang tersebut.

    Untuk diketahui, dalam pemerintahan kedua Donald Trump di AS, dirinya menunjuk miliarder Elon Musk sebagai kepala Depratemen Efisiensi Pemerintahan AS. Departemen baru tersebut berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efisien. 

  • Duet Donald Trump & Elon Musk Makan Korban, Pegawai Kantor Pajak Terancam PHK

    Duet Donald Trump & Elon Musk Makan Korban, Pegawai Kantor Pajak Terancam PHK

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan bakal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Internal Revenue Service (IRS) atau kantor pajak AS. Tim Elon Musk disebut sedang menyasar lembaga tersebut.

    Lantas apa pemicu PHK di IRS? Sebagai informasi, Elon Musk memimpin Department of Government Efficiency (DOGE), atau Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS). DOGE dibentuk Donald Trump untuk mewujudkan pemerintahan yang ramping serta efisien.

    Dilansir dari the Washington Post, Sabtu (25/2/2025), pejabat Departemen Keuangan AS telah membahas PHK terhadap 9.000 karyawan yang masih berstatus probation atau masa percobaan. Langkah PHK kemungkinan terjadi pada Jumat mendatang.

    PHK yang dilakukan oleh IRS dilakukan sebagai bagian dari upaya Donald Trump dan Elon Musk merombak pemerintahan federal. Keduanya menilai perombakan diperlukan demi menekan pembekakan anggaran yang tidak efisien, serta menuding adanya pemborosan dan fraud yang merugikan.

    Sementara itu, Reuters menyebut rencana PHK bakal memangkas banyak sumber daya manusia di IRS. Kebijakan itu juga dilakukan di tengah periode pelaporan pajak di Negeri Paman Sam.

    Pejabat dari Kantor Manajemen Personalia yang mengawasi perekrutan federal, memerintahkan untuk memberhentikan karyawan yang berstatus masa percobaan, atau mereka yang baru bekerja dan tidak belum menikmati perlindungan kerja penuh.

    Sebagai informasi pegawai Kantor Pajak AS bertambah di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden hingga menyentuh angka 100.000 orang. Sekitar 16 ribu di antaranya masih berada di masa percobaan.

    Biden berupaya meningkatkan operasi badan tersebut, termasuk kemampuannya untuk mengaudit perusahaan dan pembayar pajak kalangan kaya. PHK menyasar karyawan masa percobaan yang tidak mengundurkan diri dan belum teridentifikasi sebagai karyawan penting untuk bertugas di tengah periode pelaporan pajak.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, IRS tidak belu memberikan komentar. Sumber yang mengetahui rencana PHK mengaku khawatir langkah itu dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi terhambatnya operasional IRS.

    “Mereka berusaha mengurangi jumlah karyawan tanpa menganalisis dampaknya terhadap operasional,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

    (ily/hns)

  • TikTok Akhirnya Kembali ke App Store di AS Usai Sempat Diblokir – Page 3

    TikTok Akhirnya Kembali ke App Store di AS Usai Sempat Diblokir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta TikTok dikabarkan akan kembali tersedia di App Store Amerika Serikat (AS) mulai Kamis, 25 Februari 2025, waktu setempat.

    Kabar ini datang dari jurnalis Bloomberg, Mark Gurman, yang melaporkan bahwa mantan Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, sudah memberikan izin kepada Apple untuk memulihkan aplikasi tersebut.

    Bagaimana Status TikTok di iPhone?

    Mengutip 9to5mac, Sabtu (15/2/2025), saat ini pengguna iPhone yang sudah menginstal TikTok di AS masih bisa mengaksesnya melalui aplikasi atau pun web. 

    Tapi, aplikasi ini tidak bisa diperbarui lewat App Store, tidak bisa diunduh ulang juga jika terhapus, dan tidak bisa ditransfer ke iPhone baru.

    Kenapa TikTok Sempat Dihapus?

    TikTok sebelumnya dihapus dari App Store dan Google Play di AS setelah ByteDance, perusahaan induknya gagal memenuhi persyaratan pemerintah AS untuk mendivestasikan kepemilikannya.

    Undang-undang soal ini sudah disahkan Kongres dan ditandatangani Presiden Joe Biden, tapi eksekusinya sempat ditunda.

    Saat ini, pemerintah Donald Trump akan menentukan langkah selanjutnya. Menariknya, walau Trump sebelumnya bersikeras ingin melarang TikTok saat masih menjabat dulu, sekarang justru memberi sinyal mendukung aplikasi ini tetap tersedia.

    Bahkan, ia memberikan tambahan waktu 75 hari bagi ByteDance untuk mencari solusi dengan perusahaan AS atau pemerintah setempat.

    Pengguna TikTok di Indonesia Perlu Khawatir?

    Saat ini, larangan ini cuma berlaku di AS dan tidak berdampak pada pengguna di Indonesia. Jadi penggunna Indonesia tidak perlu khawatir.

  • Sempat Dilarang, Kini TikTok Bisa Diunduh Kembali di AS – Halaman all

    Sempat Dilarang, Kini TikTok Bisa Diunduh Kembali di AS – Halaman all

    Aplikasi TikTok kini kembali bisa diunduh di Apple App Store dan Google Play Store di AS. Larangan ditunda setelah Presiden Donald…

    Tayang: Sabtu, 15 Februari 2025 09:10 WIB

    Deutsche Welle

    Sempat Dilarang, Kini TikTok Bisa Diunduh Kembali di AS 

    Aplikasi TikTok kini bisa diunduh dari Apple App Store dan Google Play Store di Amerika Serikat pada Kamis (13/02).

    Media sosial itu “kembali” lagi 10 minggu setelah Presiden Donald Trump menunda pelarangan aplikasi tersebut, hingga setidaknya tanggal 5 April.

    Pemerintahan Trump dikabarkan telah memastikan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi yang terkait dengan TikTok tidak akan didenda jika tetap mendistribusikan atau mengelola aplikasi dari Cina itu.

    Sampai berita ini diturunkan, belum ada komentar terbaru dari TikTok tentang hal ini.

    Trump optimis tentang TikTok

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengharuskan perusahaan induk TikTok di Cina, ByteDance, untuk menjual aplikasi tersebut kepada pembeli yang disetujui untuk operasinya di AS. Bila gagal mendapatkan pembeli yang dimaksud hingga maksimal 19 Januari lalu, TikTok akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat.

    Namun, tak lama setelah Trump dilantik pada bulan Januari, ia menandatangani perintah eksekutif untuk menunda larangan tersebut selama 75 hari hingga bulan April 2025.

    Penundaan ini juga berarti bahwa perusahaan yang mencantumkan TikTok di toko aplikasinya, seperti Apple dan Google, tidak akan disanksi.

    Menanggapi pertanyaan wartawan pada Kamis (13/02), Trump mengatakan larangan tersebut berpotensi ditunda lagi di masa mendatang.

    “Saya punya waktu 90 hari sejak sekitar dua minggu lalu, dan saya yakin (larangan) itu bisa diperpanjang, tetapi mari kita lihat, saya rasa kita tidak perlu melakukannya,” katanya.

    Tidak jelas apa yang dimaksud Trump ketika dia mengatakan “90 hari,” karena perintah eksekutifnya hanya menunda larangan tersebut selama 75 hari.

    TikTok adalah aplikasi kedua yang paling banyak diunduh warganet AS tahun lalu. Tercatat ada lebih dari 52 juta unduhan menurut firma intelijen Sensor Tower.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Arsitek ‘Rencana Para Jenderal’ IDF: Ada 3 Kesalahan yang Bikin Israel Gagal Total di Gaza – Halaman all

    Arsitek ‘Rencana Para Jenderal’ IDF: Ada 3 Kesalahan yang Bikin Israel Gagal Total di Gaza – Halaman all

    Arsitek ‘Rencana Para Jenderal’ IDF: Ada 3 Kesalahan yang Bikin Israel Gagal Total di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Jenderal (Purn), Giora Eiland, dilansir media Israel, Maariv, mengatakan kalau militer Israel (IDF) telah gagal total dalam perang Gaza.

    Sebagai informasi, Eiland, adalah arsitek dari wacana operasi ‘Rencana Para Jenderal’ (The Generals Plan) yang bermaksud untuk mengusir warga Gaza Utara dan mengosongkan wilayah itu sepenuhnya untuk dijadikan buffer zone, zona penyangga keamanan dari teritorial pendudukan Israel.

    Eiland dalam laporan tersebut menambahkan kalau kekalahan Israel dalam perang Gaza dapat diukur dengan mengetahui “pihak mana yang mencapai tujuannya dan pihak mana yang memaksakan kehendaknya pada pihak lain.”

    Dalam konteks ini, pensiunan jenderal IDF itu mencontohkan betapa Hamas mampu membuat pasukan IDF mundur dari Poros Netzarim.

    “Berdasarkan kesepakatan Gaza, Israel membuka perbatasan Rafah dan menarik diri dari poros Netzarim, sementara ribuan warga Palestina kembali ke utara,” tambahnya.

    ARSITEK PENGUSIRAN – Inisiator Rencana Para Jenderal, Mayor Jenderal Giora Eiland saat masih aktif di Militer Pendudukan Israel (IDF). Rencana ini dimaksudkan untuk mengosongan wilayah Gaza Utara dari penduduknya. (TNA/Tangkap Layar)

    Seputar The Generals Plan

    Nama ‘Rencana Para Jenderal’ tersebut pertama kali disebutkan di media Israel pada awal September 2024. 

    Rencana tersebut merupakan rencana militer dua tahap, menurut apa yang diumumkan oleh Forum Perwira Cadangan dan Prajurit IDF.

    Tahap pertama rencana tersebut menyerukan pemindahan penduduk yang tersisa di Jalur Gaza utara, yang akan dinyatakan sebagai zona militer selama tahap kedua.

    “Dan eksperimen tersebut kemudian digeneralisasikan ke seluruh Jalur Gaza,” tulis ulasan Khaberni dikutip Jumat (14/2/2025).

    Rencana tersebut juga menyerukan untuk mengubah wilayah utara poros Netzarim menjadi zona militer tertutup dan memaksa sekitar 300.000 warga Palestina di Jalur Gaza utara mengungsi (pengusiran paksa) dalam waktu seminggu.

    Rencana tersebut bertujuan untuk menghilangkan sepenuhnya keberadaan Hamas di Jalur Gaza utara dengan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya, mengubahnya menjadi zona militer tertutup, dan mencegah masuknya bantuan.

    KORIDOR NETZARIM – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 10 Februari 2025 memperlihatkan pemandangan koridor Netzarim di Jalur Gaza. Pasukan Israel mulai mundur dari Netzarim. (The Times of Israel/Emmanuel Fabian)

    3 Kesalahan Israel

    Sebelum perjanjian gencatan senjata Hamas-Israel terjadi dalam kerangka pertukaran sandera-tahanan, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pernah menerbitkan sebuah artikel oleh Eiland di mana ia mengkritik strategi militer Israel dalam perang di Gaza.

    Dalam kritiknya, Eiland menunjukkan kalau tekanan militer saja tidak cukup untuk mencapai target perang Israel di Jalur Gaza.

    Dia juga menjabarkan sejumlah kesalahan yang dilakukan Israel dalam konteks perangnya di Gaza selama agresi 15 bulan yang berujung kegagalan.

    Dalam artikelnya yang berjudul “Kesimpulan Perang Gaza: Tekanan Militer Tidaklah Cukup,” pensiunan jenderal Israel itu menegaskan kalau salah satu kesalahan terbesar Israel adalah mengadopsi narasi Amerika Serikat (AS) yang menyamakan Gerakan Perlawanan Palestina Hamas dengan ISIS.

    Menurut Eiland, Hamas bukan sekadar “organisasi perlawanan yang memaksakan kekuasaannya kepada rakyat Gaza,” tetapi lebih merupakan “Negara Gaza” yang mendeklarasikan perang terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

    Dalam konteks sebagai ‘negara’, Eiland menggarisbawahi kalau perang antarnegara biasanya melibatkan penerapan blokade ekonomi terhadap musuh.

    Menurut pandangan ini, Israel tidak berkewajiban menyediakan semua kebutuhan pokok Gaza dalam perang ini, tetapi dapat saja memperketat pengepungan lebih jauh dan lebih ketat, klaimnya.

    Kesalahan kedua yang ditunjukkan Eiland adalah kegagalan Israel untuk mengeksploitasi kelemahan “musuh”.

    Sebagaimana yang dikatakannya, “Perang bertujuan untuk memaksa pihak lain untuk bertindak melawan keinginannya,” dan menurut pendapatnya ada 3 cara utama untuk mencapai tujuan ini:

    Menerapkan sanksi ekonomi terhadap Hamas

    Cara ini, berarti melakukan blokade ketat dan menyeluruh terhadap kebutuhan apapun warga Gaza.

    Situasi ini, kata dia, akan menciptakan kemarahan dan kepahitan di kalangan penduduk, sehingga membuat mereka berbalik menentang Hamas.

    Ini adalah inti dari Rencana Para Jenderal yang diusulkan dan dilaksanakan di Gaza utara. 

    Mendukung Pemerintahan Alternatif di dalam Gaza

    Israel, kata dia, belum melaksanakan cara ini selama perang Gaza.

    Cara ini bertujuan untuk membuat kekuasaan tandingan bagi Hamas yang memiliki kendali kuat baik secara militer maupun secara sosial dan pemerintahan di Gaza.

    Ancaman kehilangan wilayah bagi warga Gaza (pengungsian paksa dengan kata lain), sebuah strategi yang belum dicoba Israel, klaimnya.

    Perlu dicatat, The General Plans yang diusung Eiland merupakan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dalam perang genosida Israel di Gaza.

    Menurut sang jenderal, Israel telah memilih strategi tradisional yang hanya berfokus pada tekanan militer.

    “Ini merupakan kesalahan besar karena tidak memperhitungkan kalau Hamas telah mempersiapkan diri selama 15 tahun untuk menghadapi tekanan jenis ini,” katanya dalam analisis tersebut.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Israel Tanpa Visi Soal Gaza

    Kesalahan ketiga Israel yang disebutkan Eiland adalah kegagalan Israel untuk mengembangkan rencana politik yang jelas untuk masa depan Gaza setelah perang.

    Ia menunjukkan bahwa selama kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Israel setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ditanya tentang rencana Israel untuk fase perang berikutnya, dan jawaban Netanyahu tidak berisi konten atau rencana spesifik apa pun.

    Alih-alih menjabarkan apa yang disebut sebagai ‘The Day After’ tersebut, Netanyahu malah berkata, “Ketika kita sampai pada hari berikutnya, kita (baru) akan berbicara tentang hari berikutnya.”

    Eiland memandang pernyataan Netanyahu sebagai ‘penghinaan dan pengabaian’ kebutuhan akan visi politik untuk mengelola fase pascaperang.

    Dalam kata-katanya, akan lebih baik jika pemerintah Israel menjelaskan posisinya kalau Israel tidak memiliki kepentingan teritorial atau politik di Gaza, tetapi lebih pada kepentingan keamanan dalam demiliterisasi total wilayah tersebut. 

    “Israel seharusnya siap membahas rencana apa pun dengan negara Arab atau Barat yang akan memberikan alternatif politik yang dapat memastikan perlucutan senjata permanen,” kata dia.

    Eiland mengakhiri artikelnya dengan menekankan bahwa Israel perlu mengevaluasi kembali strategi militer dan politiknya dalam perang di masa depan.

    Tekanan militer saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama dalam konflik.

    Sebaliknya, tekanan militer memerlukan pemikiran mendalam tentang cara-cara ekonomi dan politik yang dapat menyebabkan runtuhnya rezim yang bermusuhan dan mencapai tujuan keamanan dan politik dalam jangka panjang.

    Menurut sang jenderal, kegagalan dalam mengadopsi strategi ini dapat menyebabkan hasil yang tidak pasti dan memperpanjang perang di Jalur Gaza tanpa mencapai kemenangan menyeluruh.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

  • 4 Ribu WNI di AS Terancam Dideportasi Buntut Kebijakan Trump

    4 Ribu WNI di AS Terancam Dideportasi Buntut Kebijakan Trump

    Jakarta

    Sebanyak 4.276 Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) masuk daftar pemerintahan Presiden Donald Trump untuk segera dideportasi. Di antara mereka adalah WNI yang mengalami masalah dokumen imigrasi, status legal yang kadaluarsa, juga terkena kasus kriminal.

    Lebih dari 4.000 WNI tersebut menerima final order removal atau perintah akhir pemindahan.

    Mereka dilaporkan tidak memiliki izin legal untuk tinggal sehingga harus angkat kaki dari negara tersebut.

    Final order removal ini umumnya diberikan kepada mereka yang memiliki catatan kriminal, pelanggaran imigrasi, serta status legal yang kadaluarsa.

    Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, di antara 4.276 orang ini, ada yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah, dan berstatus belum dihukum.

    Judha menambahkan 4.276 orang ini merupakan bagian dari dari keseluruhan 1,4 juta orang yang masuk daftar final order removal.

    Getty ImagesSejumlah warga El Salvador yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) membawa barang-barang pribadi mereka saat tiba di kantor Imigrasi di San Salvadir, El Salvador, 12 Februari 2025.

    Judha menyebutkan contoh kasus WNI berinisial BK di New York yang ditangkap akhir Januari 2025 lalu.

    Ini terjadi saat BK melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE).

    BK diketahui masuk daftar deportasi sejak 2009 silam.

    Selain itu, Judha mengungkap ada WNI lain, berinisial TRN yang ditahan di Atlanta, Georgia pada 29 Januari.

    “Saat ini hanya dua WNI yang kami dapat informasi ditahan. Kami akan terus monitor,” kata Judha kepada media, Kamis (13/02), di Jakarta

    Apa yang harus dilakukan ribuan WNI yang terancam dideportasi dari AS?

    Judha mengatakan WNI di AS yang masuk daftar ini bisa melapor ke perwakilan diplomatik Indonesia di negeri tersebut.

    Ia mengimbau agar para WNI mengetahui hak mereka sesuai hukum AS.

    Judha mengatakan perwakilan diplomatik Indonesia di AS bakal memberikan pendampingan hukum.

    Sebelum pengumuman daftar deportasi dari Kemenlu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra juga sempat menyinggung perihal rencana Presiden AS Donald Trump yang akan melakukan deportasi besar-besaran para imigran.

    Ia mengatakan pemerintah Indonesia mengantisipasi kebijakan presiden baru AS tersebut.

    “Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” kata Yusril, seperti dikutip dari detikcom.

    Baca juga:

    Apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia?

    Akhir Januari lalu, pemerintah Indonesia juga berencana membentuk tim khusus untuk mengantisipasi isu deportasi WNI dari AS, pasca Trump terpilih.

    Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kementeriannya bakal bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan yang bisa diberikan para WNI yang terimbas deportasi.

    Ia sempat menyebut bahwa pada masa kampanye menjelang pemilihan presiden AS, pihaknya mendengar ada sejumlah WNI yang mengaku resah di negara itu.

    Salah satu penyebabnya karena mereka mengalami masalah dokumen imigrasi, katanya.

    “Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga,” kata Pigai, seperti dikutip dari Antara.

    Apakah pemerintah Indonesia perlu mengakomodasi pemulangan ribuan WNI?

    Dengan kondisi ini, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengimbau pemerintah Indonesia perlu memastikan akomodasi para WNI sekiranya kebijakan deportasi sudah final dan siap dieksekusi pemerintahan Trump.

    “Siapa tahu mereka tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, ya kita bisa pick up mereka dalam satu pesawat untuk kembali ke Indonesia,” kata Hikmahanto kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (14/02).

    Hikmahanto mengatakan kebijakan ini tak terhindarkan karena umumnya mereka yang masuk daftar tersebut “visanya expired ataukah mungkin mereka sudah tidak sesuai dengan izin tinggalnya.”

    Apa perbedaan kebijakan imigran pemerintahan Trump dan Biden?

    Hikmahanto mengatakan isu imigran yang mengalami masalah terkait dokumen keimigrasian ini sudah lama terdengar, namun menurutnya belum ditindak secara masif.

    Pergantian rezim di AS ikut mengubah kebijakan terkait imigran, katanya.

    Getty ImagesMereka yang masuk daftar deportasi ini adalah yang masa tinggalnya sudah kadaluarsa, mengalami masalah dokumen keimigrasian, dan punya catatan kriminal.

    Dia menilai pemerintahan Trump lebih keras dalam mengambil kebijakan bagi para imigran, dibanding Joe Biden.

    Dugaan Hikmawanto, AS di bawah Biden lebih kendur dalam menindak para imigran.

    Alasannya, menurutnya, kehadiran tenaga kerja para imigran ini memang dibutuhkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi di AS.

    “Banyak yang tahu tapi dianggap oleh pemerintah Amerika tidak terjadi, sehingga ya mereka enggak mengalami deportasi,” kata Hikmahanto.

    Berita ini akan diperbarui.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Jaksa AS Resign Massal, Pilih Mundur dari Kursi Jabatan ketimbang Turuti Perintah Trump – Halaman all

    Jaksa AS Resign Massal, Pilih Mundur dari Kursi Jabatan ketimbang Turuti Perintah Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah jaksa federal Senior Amerika Serikat (AS) yang bertugas di New York dan Washington D.C. kompak mengundurkan diri atau resign massal lantaran menolak mematuhi perintah Presiden Donald Trump.

    Aksi resign massal ini dilakukan para jaksa federal senior sebagai bentuk protes kepada Trump setelah mereka didesak untuk membatalkan kasus dugaan korupsi Wali Kota New York Eric Adams.

    Gelombang pengunduran diri ini pertama kali dilakukan oleh Danielle Sassoon, pejabat jaksa AS di Distrik New York Selatan.

    Ia mengundurkan diri setelah bulan lalu ditunjuk Trump untuk menjalankan tugas sebagai jaksa sementara.

    Namun, Sasson akhirnya memutuskan untuk mundur setelah pimpinan Kementerian Kehakiman memerintahkannya membatalkan kasus korupsi pidana terhadap Adams.

    Dalam suratnya, Sassoon menyatakan pengacara Adams “berulang kali menyiratkan adanya quid pro quo” menawarkan bantuan kepada Trump dalam isu imigrasi jika kasus ini dihentikan.

    “Saya tetap bingung dengan proses yang terburu-buru dan dangkal dalam mengambil keputusan ini, yang tampaknya dilakukan bekerja sama dengan tim hukum Adams dan tanpa masukan langsung dari saya mengenai alasan akhir pencabutan kasus,” tulis Sassoon, dikutip dari NPR.

    “Pak Bove mengingatkan saya untuk mempertimbangkan kewajiban saya dalam membela kepentingan Amerika Serikat dan mengajukan argumen dengan itikad baik demi kepentingan pemerintahan,” imbuhnya.

    Jaksa AS Diperintah Setop Kasus Korupsi Wali Kota New York

    Langkah serupa juga dilakukan John Keller, penjabat kepala Bagian Integritas Publik Kementerian Kehakiman.

    Dia diikuti Kevin Driscoll, pejabat karier paling senior di Departemen Kehakiman yang memimpin Divisi Kriminal.

    Keduanya kompak mundur dari kursi jabatan setelah Departemen Kehakiman memerintahkan jaksa federal AS untuk menghentikan kasus korupsi yang menyeret Walikota New York, Eric Adams.

    “Anda diarahkan, sebagaimana diberi wewenang oleh Jaksa Agung, untuk membatalkan dakwaan yang tertunda dalam kasus Amerika Serikat v. Adams,” demikian bunyi memo Departemen Kehakiman AS, yang diperoleh oleh New York Times dan CNN, seperti dilansir AFP.

    Sebagai informasi Adams adalah Wali Kota New York yang didakwa atasa tuduhan kasus penipuan dan penyuapan.

    Namun, dalam pembelaan dirinya, Adams menegaskan, meski tanpa bukti, bahwa dirinya dihukum karena kritiknya terhadap kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden.

    Sebagai bentuk solidaritas lantaran selama kampanye pilpres Adam selalu mendukung Trump, presiden AS ini meminta Departemen Kehakiman AS menggugurkan kasus 

    Akan tetapi, tindakan Trump dikecam oleh para jaksa federal. Alasan ini yang membuat Sassoon, Driscoll dan Keller melakukan resign massal guna menunjukkan adanya keretakan yang semakin besar dalam Kementerian Kehakiman terkait penanganan kasus tersebut. 

    Hal itu memperburuk citra pengadilan AS era kepemimpinan Donald Trump, setelah sebelumnya sejumlah jaksa AS yang ditunjuk Biden dari seluruh negeri dipecat Trump dari jabatan mereka minggu ini.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Warga Ukraina Marah Merasa Dikhianati Donald Trump, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Warga Ukraina Marah Merasa Dikhianati Donald Trump, Ini Penyebabnya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, UKRAINA – Langkah Amerika Serikat (AS) menginisiasi perundingan perdamaian dengan Rusia dikecam sekutu-sekutu Ukraina di Eropa.

    Bahkan warga Ukraina melampiaskan kemarahannya kepada Presiden AS Donald Trump karena merasa dikhianati.

    Pemerintahan Donald Trump dinilai memulai pembicaraan untuk mengakhiri invasi Rusia tanpa melibatkan negara yang diserang yakni Ukraina.

    Padahal AS selama ini adalah sekutu dekat Ukraina.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membantah anggapan bahwa negaranya telah berkhianat kepada Ukraina. 

    Hegseth menyebut langkah perundingan ini sebatas menunjukkan AS menginginkan perdamaian.

    “Tidak ada pengkhianatan di sini, hanya ada pengakuan bahwa seluruh dunia dan Amerika Serikat berkepentingan dan menginginkan perdamaian. Sebuah perdamaian yang dirundingkan,” kata Hegseth dikutip Associated Press, Kamis (13/2/2025).

    Donald Trump berencana menggelar pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai Ukraina.

    Pada Rabu (12/2/2025), kedua pemimpin tersebut dilaporkan melangsungkan pembicaraan telepon selama hampir 90 menit.

    Sebelumnya, usulan AS untuk mengakhiri perang Ukraina menuai kontroversi karena meminta Kiev menyerahkan wilayah ke Rusia.

    Donald Trump juga menegaskan Ukraina tidak bisa bergabung dengan NATO.

    Warga Ukraina Marah

    ‘Saya merasa marah dan dikhianati’ begitu rakyat Ukraina yang melampiaskan kemarahannya kepada Donald Trump atas sikap AS itu.

    Hal pertama yang dipikirkan Olena Litovchenko, ketika dia membaca berita panggilan telepon Donald Trump kepada Vladimir Putin adalah bahwa akhirnya mungkin sudah waktunya baginya untuk meninggalkan Ukraina.

    “Rasanya Ukraina sedang ditipu,” kata Litovchenko, seorang pelatih pribadi yang lahir di Kyiv dan telah tinggal di kota itu selama perang.

    Dia percaya bahwa prospek kekalahan Ukraina semakin dekat dengan pendekatan Trump itu.

    Untuk pertama kalinya ia berpikir bahwa ia mungkin harus pergi, demi putrinya.

    “Tetapi kemudian, pergi dan ke mana? Eropa pasti akan menjadi tujuan berikutnya. Pergi ke Australia? Saya tidak tahu. Saya merasa marah dan dikhianati.”

    Dikutip dari The Guardian, kemarahan dan pengkhianatan merupakan emosi yang umum menimpa mereka yang ditanyai di jalan-jalan pusat kota Kyiv pada hari Kamis. 

    Dalam tiga bulan sejak kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum, banyak orang di Ukraina berharap bahwa keadaan tidak akan seburuk yang diperkirakan di bawah presiden baru.

    Mungkin Trump akan menjalin hubungan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, dengan mengakui politisi lain yang memiliki latar belakang di dunia hiburan dan bisnis pertunjukan. 

    Mungkin dia akan secara tak terduga memberi Ukraina kebebasan penuh untuk menyerang Rusia, berbeda dengan pemerintahan Joe Biden, yang selalu mendesak kehati-hatian dan takut mengambil risiko eskalasi. 

    Mungkin perilaku kacau Trump entah bagaimana akan menghasilkan peristiwa angsa hitam yang akan mengayunkan konflik ke arah yang menguntungkan Ukraina.

    Namun harapan-harapan ini tampaknya terungkap sebagai ilusi.

    Berita tentang panggilan telepon panjang Trump dengan Putin tersiar hingga ke Kyiv, diikuti oleh laporan-laporan tentang konferensi pers berikutnya.

    Dimana Trump menepis gagasan bahwa Ukraina akan menjadi mitra yang setara dalam pembicaraan potensial dan bahkan tampak mengisyaratkan bahwa Rusia mungkin memiliki hak untuk mempertahankan sebagian wilayah Ukraina yang disita karena “mereka merampas banyak tanah dan mereka berjuang untuk tanah itu”.

    Tanpa merujuk pada nilai-nilai bersama atau kebutuhan untuk melawan Rusia, Trump malah berbicara tentang peringkat jajak pendapat Zelenskyy yang buruk dan mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan kembali uang yang telah dikirim AS sebagai bantuan ke Ukraina.

    Pernyataan Trump merupakan “hujan dingin” bagi para pendukung Ukraina, tulis Oleh Pavlyuk, dalam kolom untuk situs berita populer Evropeiska Pravda.

    Ia menambahkan bahwa Trump telah menghancurkan dua pilar utama kebijakan luar negeri AS di Ukraina hingga saat ini: memastikan koordinasi terlebih dahulu dengan Kyiv sebelum melakukan kontak dengan Kremlin, dan bersikeras bahwa Ukraina harus memutuskan sendiri kapan akan mengajukan permohonan perdamaian.

    “Saya merasa kecewa dan marah. Tidak ada kepastian bahwa perang ini akan berakhir bagi kami, karena Trump tidak menganggap kami sebagai pihak yang setara dalam negosiasi ini,” kata Oleksii, seorang pekerja berusia 34 tahun di sebuah perusahaan IT.

    Serhii, seorang prajurit berusia 39 tahun yang sedang cuti dari garis depan, mengatakan bahwa dia kurang percaya pada Trump untuk melakukan kesepakatan yang menguntungkan Ukraina.

    “Kita lihat bagaimana dia selama masa jabatan presiden pertamanya … keset Putin,” katanya.

    Seperti banyak orang lainnya, ia memiliki perasaan campur aduk tentang keseluruhan konsep perundingan perdamaian, takut hal itu hanya akan menyebabkan perang lebih lanjut setelah Rusia punya waktu untuk berkumpul kembali, tetapi menyadari bahwa pasukan Ukraina tidak dapat berperang tanpa batas waktu.

     

  • Di Balik Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Penyelamat – Halaman all

    Di Balik Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Penyelamat – Halaman all

    Makna Obrolan Trump-Putin, Kala Eropa Tersedak Kenyataan Kalau AS Kini Bukan Lagi Guardian Angel

    TRIBUNNEWS.COM – Panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Rabu (12/2/2025) dinilai punya makna mendalam terkait realias baru hubungan AS dengan para sekutu mereka di Eropa, khususnya terkait aliansi keamanan.

    Sebagai catatan, obrolan Trump-Putin berisi rencana mereka untuk mengakhiri perang di Ukraina dan sepakat untuk bertukar kunjungan.

    Reporter senior CNN, Stephen Collinson, menganalisis, panggilan telepon antar-presiden tersebut sebagi satu di antara dua kejutan geopolitik yang akan mengubah hubungan transatlantik, merujuk pada aliansi pertahanan negara-negara Eropa, NATO.

    Satu kejutan lainnya adalah, juga pada Rabu, kepergian Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth ke Brussels dan meminta sekutu Eropa untuk “mengambil alih kepemilikan keamanan konvensional di benua itu.”

    Collinson menggarisbawahi, dua kejutan ini menggambarkan kalau AS, di bawah kendali Trump, kini punya kebijakan luar negeri dan keamanan yang cenderung tidak lagi ramah bagi para sekutunya, khususnya mereka yang tidak menghasilkan keuntungan materialistis bagi negara Paman Sam.

    “Titik balik ini menyoroti jargon ‘America First’ Trump dan kecenderungannya untuk melihat setiap isu atau aliansi sebagai proposisi nilai dolar dan sen,” kata ulasan tersebut, dikutip Kamis.

    Artinya, meminjam istilah ‘matre’ untuk menunjukkan hal yang mengutamakan sisi matrialistis, AS kini akan lebih menimbang untung-rugi dalam jalinannya terhadap negara-negara sekutunya. 

    Selain berubah ‘matre’ demi AS, sikap Trump ini juga dinilai sebagai gambaran betapa sang presiden AS tak lagi mematuhi saran-saran yang berlandaskan pada pakem lama kebijakan luar negeri Barat.

    Kebijakan luar negeri yang lazimnya dijalankan AS lazimnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan, dan kemakmuran ekonomi baik untuk AS maupun bagi negara-negara sekutunya. 

    Collinson menyebut pakem ini dengan istilah ‘mitologi’ yang sudah tidak dipakai lagi oleh Trump karena dianggap andil dalam kegagalan pada masa jabatan pertamanya di kursi presiden AS, empat tahun lalu.

    Dengan kata lain, Trump kini berfokus pada keuntungan materi dan strategis AS semata, dan untuk itu, kepentingan para sekutu tidak lagi menjadi hal utama. 

    Ilustrasi tank M1 Abram buatan AS yang disumbangkan ke Ukraina (Kementerian Pertahanan Ukraina)

    Bukan Lagi Guardian Angel

    Collinson juga menyoroti sikap AS terhadap aliansi pertahanan Eropa, NATO.
     
    “Meskipun Hegseth tetap berkomitmen membantu NATO, sesuatu yang mendasar telah berubah,” kata sang jurnalis.

    Ulasannya menyinggung soal peran besar Amerika memenangkan dua perang dunia yang dimulai di Eropa dan kemudian menjamin kebebasan benua itu dalam menghadapi ancaman Soviet.

    Namun, kata Collinson, makan siang tidak lagi gratis, dan AS meminta jatah lebih dalam porsi bagiannya.

    “Trump mengatakan di jalur kampanye bahwa ia mungkin tidak akan membela anggota aliansi yang belum cukup berinvestasi dalam pertahanan. Dengan demikian, ia menghidupkan kembali poin abadi yang dikemukakan dengan sangat fasih oleh Winston Churchill pada tahun 1940 tentang kapan “Dunia Baru, dengan segala kekuatan dan kekuasaannya” akan melangkah “untuk menyelamatkan dan membebaskan yang lama”,” kata ulasan Collinson menggambarkan paradigma baru AS terhadap hubungannya dengan negara-negara Eropa.

    Sebenarnya, tanda-tanda pemerintahan Trump ‘akan lebih matre’ dan lebih menuntut ke sekutu-sekutu AS di Eropa, sudah terlihat lebih mana.

    Namun, aksi dan pernyataan terang-terangan dari kubu Trump seperti membuat Eropa tersedak kenyataan kalau AS bukan lagi ‘Guardian Angel’ yang murah hati memberi perlindungan secara murah atau bahkan gratis.

    Terlebih, AS merasa dikerjai karena banyak negara-negara di Eropa banyak yang lebih mementingkan anggaran keperluan sosial ketimbang pertahanan.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan kepada Parlemen Eropa bulan lalu bahwa orang-orang Eropa harus menyediakan lebih banyak uang untuk militer mereka.

    “Jika Anda tidak melakukannya, ambil kursus bahasa Rusia atau pergilah ke Selandia Baru,” katanya.

    Wujud kegerahan AS atas sikap negara-negara Eropa soal anggaran pertahanan ditegaskan Hegseth.

    Ia memformalkan permintaan Trump agar anggota aliansi membelanjakan 5 persen dari PDB untuk pertahanan dan mengatakan AS akan memprioritaskan konfliknya yang semakin meningkat dengan Tiongkok dan keamanan perbatasannya daripada Eropa. 

    “Amerika Serikat tidak akan lagi menoleransi hubungan yang tidak seimbang yang mendorong ketergantungan,” kata kepala Pentagon yang baru tersebut.

    Collinson menyebut, pendekatan baru yang keras AS ini tidak seperti fantasi Trump untuk menggusur warga Palestina di Gaza untuk membangun “Riviera Timur Tengah.” 

    “Ini adalah respons rasional terhadap realitas politik yang berubah.  Generasi Terhebat yang berjuang dalam Perang Dunia II dan menghasilkan presiden yang memahami bahaya kekosongan kekuasaan di Eropa telah tiada. Setiap orang Amerika yang memiliki ingatan dewasa tentang Perang Dingin melawan Uni Soviet setidaknya berusia pertengahan 50-an,” kata dia dalam ulasannya untuk menjelaskan kalau perimbangan kekuatan dunia sudah berubah. 

    Realitasnya adalah, pesaing terkuat Amerika Serikat, China, ada di Asia, bukan Eropa. 

    “Jadi, wajar bagi Trump untuk bertanya mengapa benua itu masih belum mengambil alih pertahanan dirinya sendiri 80 tahun setelah kekalahan Nazi,” kata ulasan tersebut mencermati cara pandang Trump yang memandang NATO terlalu bergantung ke AS.

    “Presiden Amerika dan pemimpin Eropa (dalam beberapa dekade belakanan) berturut-turut telah gagal memikirkan kembali NATO untuk abad ke-21. Jika melihat ke belakang, aliansi transatlantik itu membuat dirinya sangat rentan terhadap presiden Amerika yang paling transaksional dan nasionalis (Trump) sejak abad ke-19,” sambung ulasan tersebut.

    Tulisan itu dimaksudkan untuk menohok NATO yang cenderung mengandalkan AS untuk maju bertempur, sedangkan mereka ‘asyik’ memikirkan negara masing-masing.

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengusulkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini di “The Megyn Kelly Show” di Sirius XM bahwa AS seharusnya tidak menjadi “ujung tombak” keamanan Eropa, tetapi justru sebagai “back stopper”, beking di belakang.

    Rubio menegur negara-negara besar Eropa. “Ketika Anda bertanya kepada mereka, mengapa Anda tidak bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk keamanan nasional, argumen mereka adalah karena itu akan mengharuskan kita melakukan pemotongan pada program kesejahteraan, tunjangan pengangguran, agar bisa pensiun pada usia 59 tahun dan semua hal lainnya,” kata Rubio. 

    “Itu pilihan yang mereka buat. Tapi kita mensubsidi itu?”

    Perlakuan Trump terhadap sekutu seperti Kanada dan Meksiko, serta seruannya agar Denmark menyerahkan Greenland, menunjukkan rasa jijiknya terhadap kebijakan luar negeri multilateral AS di masa lalu. 

    Ia selalu memuji Putin dan Presiden China Xi Jinping atas kecerdasan dan kekuatan mereka. Jelas ia menganggap mereka satu-satunya lawan bicara yang layak bagi pemimpin tangguh dari negara adidaya lainnya, Amerika Serikat.

    “Agenda Trump bukan tentang keamanan Eropa: ia berpendapat bahwa AS tidak perlu membayar keamanan Eropa,” kata Nicholas Dungan, pendiri dan CEO CogitoPraxis, konsultan strategis di Den Haag.

    “Ini bukan era baru hubungan transatlantik, melainkan era baru hubungan negara-negara besar global yang menggantikan struktur kelembagaan tatanan internasional liberal yang disengaja.”

    PRESIDEN ZELENSKY – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 5 Februari 2025 menunjukkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina nyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. (President.gov.ua)

    Kabar Buruk Bagi Ukraina

    Ujian pertama realitas baru AS-Eropa ini akan datang melalui Ukraina.

    Trump mengatakan kalau negosiasi untuk mengakhiri perang Ukraina akan dimulai “segera” setelah panggilan teleponnya dengan Putin.

    Perlu dicatat, Putin adalah sosok yang telah dikucilkan oleh Barat sejak invasi militer Rusia ke Ukraina, sebuah negara demokrasi berdaulat, tiga tahun lalu.

    Obrolan Trump-Putin ini tidak menyertakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebuah tanda yang mengkhawatirkan bagi pemerintah di Kyiv. 

    Selama ini, Zelensky berada di pusat (prioritas) semua hal yang dilakukan pemerintahan Joe Biden dalam perang tersebut. 

    “Trump memang menelepon Zelensky pada hari Rabu, tetapi presiden Amerika tersebut sudah memicu kekhawatiran bahwa dia akan menyusun resolusi yang menguntungkan Rusia,” kata ulasan tersebut. 

    Ketika ditanya oleh seorang reporter apakah Ukraina akan menjadi mitra yang setara dalam perundingan damai, Trump menjawab: “Itu pertanyaan yang menarik,” dan tampak berpikir dengan hati-hati, sebelum menjawab, “Saya katakan itu bukan perang yang baik untuk dilakukan,”.

    Ucapan Trump ini tampaknya menunjukkan kalau dia mempercayai pernyataan Putin kalau konflik tersebut adalah ‘kesalahan sebuah negara yang secara brutal diserbu oleh negara tetangga yang otoriter.’

    Pernyataan Hegseth juga terus terang menyudutkan posisi Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia.

    “Ia memaparkan titik awal AS untuk negosiasi tersebut: Ukraina tidak dapat kembali ke perbatasannya sebelum tahun 2014 sebelum invasi Krimea, Ukraina tidak dapat bergabung dengan NATO, dan pasukan AS tidak akan berperan dalam pasukan keamanan apa pun untuk menjamin perdamaian pada akhirnya,” kata laporan tersebut. 

    Pasukan penjaga perdamaian apa pun harus terdiri dari pasukan Eropa dan non-Eropa dan tidak akan tercakup dalam klausul pertahanan bersama NATO — yang berarti AS tidak bisa campur tangan menyelamatkan aliansi ini jika terjadi bentrokan dengan pasukan Moskow.

    Sebagai catatan, mantan Presiden Joe Biden juga enggan membahas kemungkinan Ukraina mendapatkan keanggotaan NATO, karena khawatir akan terjadi bentrokan dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir yang dapat berubah menjadi Perang Dunia III. 

    “Dan desakan Trump bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa tidak akan mengenakan seragam NATO akan dilihat sebagai langkah yang sama bijaksananya oleh banyak pengamat untuk menghindari menyeret AS ke dalam konflik dengan Rusia,” papar ulasan tersebut

    Namun, Rabu juga merupakan hari terbaik bagi Putin sejak invasi, karena hari itu menyapu bersih banyak ‘mimpi’ yang diperjuangkan Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. 

    Hegseth berpendapat bahwa ia hanya mengutarakan kenyataan yang ada di lapangan.

    “Dan ia ada benarnya. Tidak seorang pun di AS atau Eropa berpikir waktu dapat diputar kembali ke tahun 2014. Dan Ukraina tidak dapat merebut kembali wilayahnya di medan perang meskipun mendapat bantuan miliaran dolar dari Barat,” papar ulasan tersebut.

    “Namun, dengan menyingkirkan isu-isu tersebut dari meja perundingan, Trump, yang seharusnya menjadi pembuat kesepakatan tertinggi, telah merampas kesempatan Ukraina untuk mendapatkan konsesi dari teman lamanya, Putin,” kata ulasan tersebut. 

    “Seperti yang terjadi saat ini, Trump tampaknya tidak keberatan Rusia mempertahankan hasil rampasan invasi yang tidak beralasan itu,” lanjut tulisan tersebut.

    Sikap AS terhadap negosiasi yang cenderung menguntungkan Rusia ini dinilai bukan hal yang mengejutkan.

    “Sebab, seperti Rusia, Amerika sekarang memiliki presiden yang percaya bahwa negara-negara besar berhak melakukan ekspansionisme di wilayah pengaruh regional mereka. Namun, memberi Rusia penyelesaian yang menguntungkan akan menjadi preseden yang buruk,” kata ulasan tersebut.

    Kemesraan yang Mengerikan

    Panggilan telepon AS-Rusia dan pertemuan puncak mendatang dengan Putin di Arab Saudi, yang menurut Trump akan segera terjadi, bisa jadi kode kalu Trump tidak hanya mengeluarkan Zelensky dari kesepakatan – tetapi Eropa juga.

    Dalam sebuah pernyataan, Prancis, Jerman, Polandia, Italia, Spanyol, Uni Eropa, Komisi Eropa, ditambah Inggris dan Ukraina, memperingatkan kalau “Ukraina dan Eropa harus menjadi bagian dari setiap negosiasi.”

    Dan mereka memperingatkan Trump, yang tampaknya menginginkan kesepakatan damai dengan cara apa pun, bahwa “perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina merupakan syarat yang diperlukan untuk keamanan transatlantik yang kuat.”

    Mantan Perdana Menteri Swedia Carl Bildt merasa khawatir dengan panggilan telepon yang mesra antara Trump dan Putin. 

    “Yang mengganggu tentu saja adalah kita memiliki dua orang besar, dua ego besar… yang percaya bahwa mereka dapat mengatur semua masalah sendiri,” katanya kepada Richard Quest di CNN International.

    Bildt membangkitkan analogi sejarah yang paling memberatkan yang mungkin terjadi — peredaan Adolf Hitler oleh Inggris yang memungkinkan Nazi untuk mencaplok Sudetenland.

    “Bagi telinga orang Eropa, ini terdengar seperti Munich. Kedengarannya seperti dua pemimpin besar yang menginginkan perdamaian di zaman kita, (atas) negara yang jauh yang tidak mereka ketahui. Mereka sedang mempersiapkan untuk membuat kesepakatan di atas kepala negara tertentu. Banyak orang Eropa tahu bagaimana film itu berakhir.”

    Strategi Trump Masih belum Jelas

    Hancurnya banyak keinginan dan harapan Zelensky berarti bahwa persetujuan Kyiv terhadap kesepakatan Putin-Trump tidak dapat dianggap remeh. 

    Dan setelah kemenangannya yang stabil di medan perang, tidak ada kepastian bahwa pemimpin Rusia itu sangat menginginkan penyelesaian yang cepat seperti Trump, yang telah lama mendambakan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Namun, kerangka penyelesaian yang memungkinkan telah menjadi topik pembicaraan pribadi di Washington dan ibu kota Eropa selama berbulan-bulan, bahkan selama pemerintahan Biden.

    Seperti yang dijelaskan Hegseth, harapan Ukraina untuk mendapatkan kembali semua tanahnya yang hilang tidaklah realistis.

    Yang mungkin muncul adalah solusi yang sejalan dengan pemisahan Jerman setelah Perang Dunia II, dengan wilayah yang diduduki Rusia dibekukan di bawah kendalinya sementara wilayah Ukraina lainnya — di sisi lain perbatasan yang keras — tetap menjadi negara demokrasi.

    Mungkin wilayah barat akan diizinkan untuk bergabung dengan Uni Eropa, seperti Jerman Barat lama. Namun kali ini, pasukan AS tidak akan membuatnya aman untuk kebebasan.

    “Posisi AS terhadap Ukraina sebagaimana diutarakan hari ini seharusnya tidak mengejutkan siapa pun di Eropa: itu hanyalah apa yang telah dikatakan oleh orang dalam Eropa kepada saya secara rahasia, di saluran rahasia, di balik layar selama dua tahun: Ukraina Barat dan Ukraina Timur, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi dalam kasus ini – Uni Eropa Ya, NATO Tidak,” kata Dungan.

    “Solusi semacam itu akan memunculkan ironi sejarah yang kejam. Putin, yang menyaksikan dengan putus asa dari jabatannya sebagai perwira KGB di Dresden saat Uni Soviet bubar, mungkin akan segera menciptakan Jerman Timur baru di Eropa abad ke-21 dengan bantuan Amerika,” tulis kesimpulan Collinson dalam ulasannya.
     
     

  • Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Tiga minggu setelah kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menargetkan hak-hak transgender. Sikap keras pemerintahannya terhadap isu gender, ditambah kebijakan yang memperburuk ketegangan dengan Cina, menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seksual keturunan Asia di AS.

    Alexandria Holder, seorang kepala penerbangan dan sersan mayor di Angkatan Udara AS, termasuk yang lantang menolak kebijakan tersebut. “Saya telah mengabdi selama 20 tahun untuk negara ini. Saya telah ditugaskan dan membawa senjata,” ujarnya kepada DW.

    “Jika mereka memutuskan saya tidak bisa lagi bertugas, mereka tidak bisa menghapus 20 tahun pengabdian saya.” Holder, yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Amerika Korea dan wanita transgender biseksual, kini menghadapi ketidakpastian masa depan karier militernya.

    Dia termasuk di antara sekitar 15.000 personel militer transgender di AS yang berisiko terdampak kebijakan terbaru Donald Trump, antara lain, berupa pemutusan hubungan kerja.

    Dalam bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang membatasi akses terhadap perawatan afirmasi gender serta membatasi hak-hak atlet transgender.

    Momok rasisme di era Trump

    Albert, pria transgender 26 tahun di Pennsylvania, lebih khawatir tentang rasnya daripada identitas gendernya di bawah pemerintahan Trump.

    “Orang melihat saya sebagai orang Asia, bukan trans,” katanya kepada DW. “Di mana pun saya berada, saya pertama-tama dianggap sebagai orang Asia. Itu tidak bisa saya ubah atau sembunyikan.”

    Lahir di Wuhan, Cina, Albert diadopsi oleh keluarga kulit putih Amerika saat berusia satu tahun. Dia khawatir, retorika sengit Washington terhadap Cina bisa memicu sentimen anti-Asia, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    “Kebencian itu tidak rasional,” ujarnya. “Beberapa orang bisa saja melampiaskan ketakutan mereka pada warga Amerika keturunan Asia.”

    ‘Identitas seksual seharusnya tidak menjadi masalah’

    Mengikuti jejak ayahnya, Alexandria Holder bergabung dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2004. “Ketika saya pertama kali mendaftar, ada larangan terbuka untuk dinas militer bagi transgender,” kata Holder.

    “Jadi, tidak ada orang transgender yang dapat bertugas kecuali mereka bertugas sesuai jenis kelamin.” Holder mendaftarkan diri di era “Jangan Tanya, Jangan Katakan,” sebuah kebijakan pada tahun 1993 yang membatasi penyelidikan terhadap orientasi seksual, tetapi melarang kaum LGBTQ+ berdinas di lembaga negara.

    Perubahan terbesar terjadi selama pemerintahan Obama. Setelah doktrin “Jangan Tanya, Jangan Katakan” dihapuskan pada tahun 2011, Ash Carter, menteri pertahanan saat itu, mengizinkan warga transgender untuk bertugas secara terbuka pada tahun 2016.

    Holder memulai transisi gendernya dengan seorang dokter Angkatan Udara setelah pengumuman Carter. Kebijakan tersebut berubah lagi segera setelah Trump memenangkan pemilihan umum tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump mengumumkan di Twitter bahwa dirinya “tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di Militer.”

    “Militer kita harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa dan tidak dapat dibebani dengan biaya medis yang sangat besar dan gangguan yang akan ditimbulkan oleh transgender di militer,” kata Trump. Dia kemudian menerbitkan larangan transgender pada tahun 2019. Namun, larangan tersebut tidak berlaku surut, jadi Holder leluasa untuk terus bertugas sebagai seorang transpuan.

    Presiden Joe Biden sempat membatalkan larangan Trump pada tahun 2021. Namun sekarang, larangan tersebut dipulihkan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada akhir Januari. Holder merasa kecewa. “Anda mengangkat tangan kanan Anda, Anda bersumpah untuk membela Konstitusi Amerika Serikat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membela negara ini,” katanya, “apakah penting jika Anda gay atau transgender?”

    “Selama Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan menempatkan diri di luar sana, identitas Anda seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” tambahnya.

    Retorika antitransgender di bawah Trump

    Retorika antitransgender Trump muncul selama kampanye presiden 2024. Menurut lembaga penyiaran publik Amerika NPR, tim Trump menginvestasikan sedikitnya USD17 juta pada iklan televisi antitransgender, yang ditayangkan lebih dari 30.000 kali di tujuh negara bagian.

    “Kami dibanjiri iklan politik,” kata Albert. “Saya merasa pemilihan ini berbeda dalam hal jumlah iklan yang kami dapatkan.”

    Ketujuh negara bagian yang belum jelas arah politiknya tempat iklan itu diputar dimenangkan oleh Trump. Selain itu, jajak pendapat Associated Press mengungkapkan bahwa 55% pemilih secara nasional percaya bahwa dukungan untuk hak transgender oleh pemerintah telah “melampaui batas.”

    Bagi Albert, perintah Trump bukan kesan pertama bahwa masyarakat tidak menerima identitasnya. Tumbuh dalam keluarga kulit putih di lingkungan konservatif di pinggiran kota Philadelphia, dia terus-menerus merasa dikucilkan karena beretnis Tionghoa.

    “Tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit putih, saya selamanya adalah orang asing,” katanya.

    Ada kekhawatiran diskriminasi terhadap orang Asia Amerika dapat menyertai iklim politik yang bermusuhan secara keseluruhan terhadap Cina dan retorika anti-imigrasi Trump.

    Politisasi isu transgender

    Yuan Wang, direktur eksekutif Lavender Phoenix, sebuah kelompok advokasi untuk LGBTQ+ Asia dan Kepulauan Pasifik di AS, mengatakan, banyak orang transgender dan non-biner adalah pengungsi dan anak-anak pengungsi.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sangat jelas bagi kami bahwa kaum konservatif melihat isu transgender sebagai isu yang memecah belah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menciptakan kontroversi,” katanya kepada DW.

    “Kami tidak berharap Trump menjabat dan kemudian tiba-tiba mengatakan hal-hal yang baik,” kata Wang. “Kami tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang digunakannya untuk terpilih.”

    Menurut American Civil Liberties Union, ACLU, ada 339 RUU anti-LGBTQ+ yang sedang dalam proses legislatif di seluruh negeri.

    “Saya pikir menjadi trans tidak harus selalu dijadikan tontonan politik,” kata Albert. “Kebanyakan orang trans hanya ingin menjalani hidup mereka dan dibiarkan sendiri.” Holder, yang dapat dikeluarkan dari militer berdasarkan perintah eksekutif Trump, mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang menentang hak-haknya.

    “Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya dalam berseragam dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bukan musuh, bahwa kami dapat bekerja sebaik orang lain yang berseragam, bahwa kami dapat mengabdi dengan terhormat dan melaksanakan tugas kami untuk negara,” kata Holder.

    “Kami bukanlah semacam infeksi yang merusak militer,” katanya. “Kami hanya ingin mengabdi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris