Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Bela Putin, Donald Trump: Rusia Tak Mau Hancurkan Ukraina meski Bisa Melakukannya 100 Persen – Halaman all

    Bela Putin, Donald Trump: Rusia Tak Mau Hancurkan Ukraina meski Bisa Melakukannya 100 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan Rusia tidak ingin menghancurkan kota-kota di Ukraina meski mereka bisa melakukannya 100 persen.

    Menurutnya, dengan kekuatan yang dimiliki Rusia, mereka bisa dengan cepat menghancurkan kota-kota termasuk Kyiv.

    “Jika mereka (Rusia) ingin melakukannya 100 persen, maka itu mungkin akan terjadi dengan sangat cepat,” kata Donald Trump kepada wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (18/2/2025), mengomentari kehancuran yang dialami Ukraina.

    Pada saat yang sama, kepala Gedung Putih mencatat Rusia dapat mengubah Ukraina menjadi tempat kehancuran berskala besar, tetapi juga tidak ingin melakukan ini.

    Sikap AS terhadap perang Rusia-Ukraina mulai berubah setelah Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

    Donald Trump sebelumnya mengusulkan untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina dalam upaya mengakhiri perang yang berlangsung sejak 2022, seperti diberitakan RIA Novosti.

    Perwakilan tinggi Rusia dan AS bertemu di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2/2025) untuk menindaklanjuti usulan Donald Trump.

    Pihak Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dan ajudan Kremlin, Yuriy Ushakov, bertemu dengan delegasi AS di Arab Saudi.

    Sementara, AS diwakili oleh Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz; dan Utusan Khusus untuk Urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Delegasi AS dan Rusia, selama pertemuan di Riyadh, sepakat untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu hubungan bilateral dan terus berupaya mempersiapkan pembicaraan mengenai perang Rusia melawan Ukraina.

    Mereka juga sepakat untuk menunjuk tim tingkat tinggi untuk pembicaraan terkait Ukraina.

    Koresponden Gedung Putih Fox News, Jacqui Heinrich, melaporkan AS dan Rusia sedang membahas rencana perdamaian tiga fase untuk Ukraina, yang mencakup gencatan senjata, pemilihan umum di Ukraina, dan akhirnya penandatanganan perjanjian akhir.

    Donald Trump: Zelensky Pilih Perang 3 Tahun daripada Negosiasi di Awal

    Donald Trump mengomentari kekesalan Volodymyr Zelensky karena Ukraina tidak diundang dalam dialog antara perwakilan tinggi Rusia-AS di Riyadh, Arab Saudi, mengenai upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Ia menyatakan kekecewaannya karena Ukraina gagal memanfaatkan peluang untuk negosiasi dengan Rusia selama tiga tahun terakhir.

    “Saya sangat kecewa. Saya dengar mereka (otoritas Ukraina) tidak senang karena tidak diundang (dalam perundingan). Namun, mereka punya waktu tiga tahun untuk duduk di meja perundingan. Ini bisa diselesaikan saat itu,” kata Donald Trump, saat berpidato di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Amerika Serikat pada Selasa (18/2/2025).

    Ia menekankan penyelesaian perang bisa saja dicapai tanpa menimbulkan kerugian teritorial bagi Ukraina beberapa tahun lalu, jika proses tersebut dipimpin oleh “negosiator yang biasa-biasa saja.”

    “Sebuah kesepakatan bisa saja dibuat untuk menyelamatkan hampir seluruh wilayah Ukraina, tanpa kehancuran, tanpa jatuhnya korban jiwa, dan tanpa hancurnya kota-kota,” kata Donald Trump, seperti diberitakan Pravda.

    Sebelumnya, Donald Trump berulang kali menegaskan kembali perang Rusia-Ukraina tidak akan terjadi di bawah kepemimpinannya dan menyebut pendahulunya Joe Biden “tidak kompeten.”

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Trump Perintahkan Pecat Semua Jaksa Federal Era Biden!

    Trump Perintahkan Pecat Semua Jaksa Federal Era Biden!

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pemecatan massal terhadap semua jaksa federal AS yang dicalonkan oleh pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden. Trump menyebut Departemen Kehakiman AS telah dipolitisasi selama pemerintahan sebelumnya.

    “Selama empat tahun terakhir, Departemen Kehakiman telah dipolitisasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya,” sebut Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025).

    “Oleh karena itu, saya telah menginstruksikan pemberhentian SEMUA jaksa AS ‘Era Biden’ yang tersisa,” tegas Trump.

    “Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. Era Keemasan Amerika harus memiliki sistem peradilan yang adil — YANG DIMULAI HARI INI,” cetusnya.

    Merupakan standar praktik yang wajar bagi Presiden AS yang baru untuk menggantikan jaksa federal, yang juga disebut sebagai jaksa AS, yang dicalonkan oleh pendahulunya.

    Terdapat sebanyak 93 jaksa federal AS, masing-masing satu untuk 94 distrik pengadilan federal di negara tersebut. Ada dua distrik yang berbagi satu jaksa federal.

    Para jaksa federal AS merupakan penegak hukum federal tertinggi di setiap distrik di AS. Setelah kemenangan Trump dalam pilpres, sejumlah jaksa federal AS yang dicalonkan oleh Biden telah mengundurkan diri untuk mengantisipasi penggantian.

    Departemen Kehakiman AS, yang dituduh Trump telah mengadilinya secara tidak adil, telah menjadi target perombakan besar-besaran sejak dia menjabat untuk periode keduanya sebagai Presiden AS pada pertengahan Januari lalu. Sejumlah pejabat tinggi AS telah dipecat, diturunkan jabatan atau dipindahkan.

    Di antara mereka yang dipecat adalah para anggota kantor penasihat khusus AS, Jack Smith, yang mengajukan dua kasus pidana terhadap Trump, yang sekarang sudah digugurkan.

    Salah satu jaksa federal di Distrik Selatan New York, yang ditunjuk Trump, mengundurkan diri pekan lalu setelah diminta oleh Departemen Kehakiman AS untuk menggugurkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York Eric Adams.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menekankan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Dia menegaskan aturan tersebut masih berlaku.

    “Hingga saat ini PMK 136/2024 masih berlaku sebagaimana telah ditetapkan,” ujar Dwi kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Sebelumnya, di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit pada Selasa (18/2/2025), Airlangga memberi kode Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15% akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.

  • Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Kenapa Trump Pilih Arab Saudi Jadi Tempat Perundingan AS-Rusia?

    Jakarta –

    Ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi, banyak orang bertanya-tanya mengapa ia memilih negara tersebut sebagai tempat perundingan.

    Trump tidak menyebutkan tanggal pertemuan, tetapi hanya bilang tatap muka dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Trump bahkan menyarankan agar Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, juga berpartisipasi.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah berbincang melalui telepon dengan Putin dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Arab Saudi memuji panggilan telepon antara Trump dan Putin serta kemungkinan soal pertemuan antara keduanya di kerajaan tersebut.

    “Kerajaan menegaskan upaya berkelanjutannya untuk mencapai perdamaian abadi antara Rusia dan Ukraina,” kata pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia

    Delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi. (Reuters)

    Sebelum Trump dan Putin bertemu, kedua pemimpin mengutus delegasi ke Riyadh, Arab Saudi.

    Pertemuan demi mengakhiri konflik “secepat mungkin” terjadi beberapa hari menjelang peringatan tiga tahun dimulainya invasi Rusia ke Ukraina.

    Amerika Serikat diwakili tiga orang, sedangkan Rusia diwakili dua orang.

    Dari pihak AS terdapat Menteri Luar Negeri, Marco Rubio; Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz; dan Utusan Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Reuters

    Rusia mengutus dua diplomat veteran dan sangat memahami AS, yakni penasihat kebijakan luar negeri Yuri Ushakov serta Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang telah menjabat sejak 2004.

    Keduanya telah membantu Putin di bidang kebijakan luar negeri, khususnya selama tiga tahun perang di Ukraina.

    Reuters

    Adapun Arab Saudi selaku tuan rumah diwakili dua sosok. Mereka akan memulai pertemuan tapi tidak akan menetap di ruangan selagi perundingan berlangsung.

    Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan telah memainkan peran aktif sebagai diplomat utama Saudi tahun ini. Dia telah mengunjungi Lebanon dan Eropa serta menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang bertujuan mencabut sanksi terhadap Suriah.

    Penasihat keamanan nasional Saudi, Musaed al-Aiban, juga telah memainkan peran penting dalam mempromosikan hubungan Saudi dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa.

    Meskipun Putra Mahkota Mohammed bin Salman memimpin kebijakan luar negeri, kedua pria ini selalu berada di sisinya.

    Reuters

    Pertemuan yang dimulai pada Selasa (18/02) diharapkan dapat menemukan solusi yang “berkelanjutan, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama”.

    Pertemuan antara Rubio dan Lavrov adalah yang pertama sejak Vladimir Putin meluncurkan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” terhadap Ukraina pada 22 Februari 2022.

    Dalam pertemuan di Riyadh, perwakilan Ukraina atau negara Eropa mana pun tidak diundang. Menurut Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ini merupakan “kejutan”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negaranya tidak akan menerima pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara NATO di Ukraina menyusul pembicaraan tingkat tinggi dengan AS di Arab Saudi.

    “Setiap kehadiran pasukan bersenjata di bawah bendera lain tidak mengubah apa pun. Tentu saja itu sama sekali tidak dapat diterima,” katanya.

    “Hari ini adalah langkah pertama dari perjalanan yang panjang dan sulit, tetapi penting”, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut.

    Tempat netral

    Negara-negara lain, seperti China dan Uni Emirat Arab, sejatinya sudah menawarkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa ia dapat mengadakan perundingan mengenai cara mengakhiri perang di Ukraina dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Arab Saudi. (Reuters)

    “Arab Saudi adalah pilihan yang logis untuk pertemuan Trump-Putin karena menyediakan tempat yang netral,” kata Paul Salem, wakil presiden lembaga kajian Middle East Institute di Washington.

    Salem mengatakan bahwa negara Eropa tidak akan bisa menjadi tuan rumah pertemuan Putin-Trump karena sikap Eropa yang kuat dalam perang Ukraina.

    “Secara tradisional, lokasi netral seperti Jenewa akan dipilih untuk pertemuan puncak semacam itu. Namun, hubungan Rusia yang memburuk dengan Swiss dan negara-negara Eropa lainnya kemungkinan telah menyebabkan pilihan alternatif ini,” kata Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Baca juga:

    Ia juga menilai bahwa Arab Saudi berhasil membangun kepercayaan dan kepentingan bersama dengan Putin dan bahwa negara itu bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Pada 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dengan tuduhan kejahatan perang terkait dengan perang Ukraina.

    Analis mencatat bahwa Putin dapat melakukan perjalanan ke Arab Saudi tanpa risiko ditangkap.

    Peran sebagai penengah

    Arab Saudi berpengalaman menjadi penengah dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, Saudi memperoleh kepercayaan dari kedua negara.

    EPA-EFE/REX/ShutterstockPutra Mahkota Arab Saudi memainkan peranan penting dalam pembebasan guru Amerika bernama Marc Fogel, menurut sejumlah pejabat AS.

    Dalam pertukaran tahanan baru-baru ini yang difasilitasi oleh Riyadh, Rusia membebaskan guru Amerika bernama Marc Fogel setelah lebih dari tiga tahun ditahan.

    Putra Mahkota Saudi memainkan peran penting dalam mengamankan pembebasannya, menurut utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Arab Saudi juga telah menyambut baik Zelensky dan Putin pada beberapa kesempatan dan telah mendorong perjanjian perdamaian yang langgeng antara kedua negara.

    Arab Saudi bahkan menyelenggarakan pertemuan internasional di Jeddah yang dihadiri sejumlah perwakilan dari beberapa negara.

    Selama kunjungan Putin ke Riyadh pada Desember 2023, MBS menyebutnya sebagai “tamu istimewa dan sangat terhormat di Arab Saudi, baik di tingkat pemerintah maupun publik.”

    Pakar urusan Teluk, Abdullah Baaboud, meyakini bahwa Arab Saudi bercita-cita untuk terlibat dalam upaya mediasi, seperti yang dilakukan Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Arab Saudi, menurutnya, ingin meningkatkan pengaruhnya sebagai pemain regional utama.

    Reuters Saudi Arabia bukan penanda tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sehingga, menurut sejumlah pengamat, Putin bisa ke sana tanpa risiko ditangkap. EPA-EFE/REX/ShutterstockPresiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkunjung ke Jeddah pada 2023 untuk menghadiri pertemuan Liga Arab ke -32.

    Baaboud berpendapat bahwa menjadi tuan rumah pertemuan Trump-Putin dapat bermanfaat bagi Arab Saudi.

    Menurutnya, hal ini membuat Riyadh bisa lebih banyak terlibat dalam kepentingan strategis AS, seperti penandatanganan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara empat negara Arab dan Israel.

    Paul Salem yakin bahwa Trump sangat ingin memperkuat hubungan AS-Saudi karena alasan ekonomi, keuangan, investasi, dan strategis. Dia menilai Trump berminat mengamankan potensi kesepakatan AS-Saudi-Israel di masa mendatang.

    Dr Nidal Choucair, seorang profesor komunikasi strategis, mengatakan bahwa Arab Saudi sangat penting bagi Trump dalam merancang kebijakan Timur Tengah, terutama terkait Israel-Palestina.

    Ia juga menyoroti tekanan AS baru-baru ini terhadap Arab Saudi, terutama setelah usulan Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk merelokasi warga Gaza ke Saudi ditolak Riyadh.

    Faktor minyak bumi

    Amerika Serikat adalah produsen minyak terbesar di dunia. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Arab Saudi dan Rusia.

    Karena perang Rusia-Ukraina memengaruhi pasar energi global, para ahli menilai bahwa Arab Saudi berperan dalam menjaga stabilitas harga minyak.

    Arab Saudi adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia. (Getty Images)

    Pada Desember 2024, delapan anggota aliansi OPEC+ yang beranggotakan 22 negara pengekspor minyak, termasuk Arab Saudi dan Rusia, memutuskan untuk menunda peningkatan produksi minyak karena jumlah permintaan lebih rendah dari perkiraan. Belum lagi adanya persaingan produksi dari negara-negara non-sekutu.

    Arab Saudi dan Rusia memiliki kepentingan yang sama sebagai produsen minyak utama, kata Abdullah Baaboud. Ia berharap pertemuan puncak Trump-Putin tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri perang di Ukraina, tetapi juga menyentuh harga minyak global dan kerja sama ekonomi.

    “Trump mungkin berupaya mengamankan harga minyak mentah yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan energi Amerika, terutama setelah sebelumnya menyerukan harga yang lebih rendah,” katanya.

    Ia menilai bahwa Trump memprioritaskan produksi bahan bakar fosil daripada energi bersih, sejalan dengan peran Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar kedua di dunia.

    Kepentingan strategis

    Lawatan kenegaraan pertama Trump sebagai presiden pada 2017 adalah ke Arab Saudi, yang meningkatkan status diplomatik global kerajaan tersebut.

    EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUTTrump mengatakan Arab Saudi setuju untuk membeli produk AS senilai US$450 miliar pada tahun 2017. Setelah itu, Trump melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden ke Arab Saudi.

    Trump telah mengisyaratkan bahwa perjalanan luar negeri pertamanya dalam masa jabatan keduanya bisa jadi ke Arab Saudi. Dia bahkan telah menetapkan harga untuk perjalanan itu.

    “Jika Arab Saudi ingin membeli produk kami senilai US$450 miliar atau US$500 Saya rasa saya mungkin akan melakukannya,” katanya kepada wartawan di Ruang Oval bulan lalu.

    Beberapa hari kemudian, Putra Mahkota Arab Saudi mengatakan kerajaan itu ingin berinvestasi US$600 miliar di AS selama empat tahun ke depan.

    “Tetapi saya akan meminta Putra Mahkota, yang merupakan orang yang fantastis, untuk membulatkannya menjadi sekitar US$1 triliun,” kata Trump kepada Forum Ekonomi Dunia di Davos tak lama setelah itu.

    “Saya rasa mereka akan melakukannya karena kami telah bersikap sangat baik kepada mereka,” katanya.

    Dr Nidal Choucair yakin bahwa Trump melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dan ekonomi utama.

    Ia juga menunjukkan bahwa Trump berupaya untuk mengamankan peran ekonomi AS yang dominan di Teluk, khususnya setelah mantan presiden Joe Biden mengalihkan fokus ke Asia.

    Trump juga berupaya memperkuat pengaruh AS di Arab Saudi dan kawasan yang lebih luas sebagai bagian dari persaingan strategis Washington dengan China, menurut Dr. Khattar Abou Diab, seorang profesor hubungan internasional.

    Walau Arab Saudi telah dikritik karena catatan hak asasi manusianya, baik Abou Diab maupun Choucair berpendapat bahwa reformasi terkini di kerajaan tersebut, seperti penghapusan polisi agama atau mengizinkan perempuan mengemudi, telah memperbaiki citra globalnya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh potensi tekanan politik pemerintahan Trump.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 29 Ribu Migran Ilegal di Perbatasan AS-Meksiko Ditangkap

    29 Ribu Migran Ilegal di Perbatasan AS-Meksiko Ditangkap

    JAKARTA – Patroli Perbatasan AS menangkap 29.000 migran yang secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko pada Januari.

    Angka ini menunjukkan penurunan jumlah penyeberangan selama setahun terakhir dapat terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Dilansir Reuters, Selasa, 18 Februari, jumlah penangkapan pada Januari merupakan tingkat terendah sejak Mei 2020 dan turun dari 47.000 pada Desember, menurut angka Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

    Trump mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif setelah menjabat pada 20 Januari untuk menindak imigrasi ilegal, meningkatkan pasukan militer untuk membantu keamanan perbatasan dan memblokir migran untuk meminta suaka.

    Pada saat yang sama, ia mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan deportasi migran yang sudah berada di AS.

    Mantan Presiden Joe Biden sebelumnya bergulat dengan rekor jumlah migran yang tertangkap melintasi perbatasan, tren yang mencapai puncaknya pada 250.000 penangkapan pada Desember 2023.

    Biden pada Juni 2024 membatasi kemampuan para migran yang menyeberang secara ilegal untuk meminta suaka dan bekerja sama dengan Meksiko dan negara-negara lain untuk membatasi imigrasi ilegal, sehingga menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah penangkapan.

    Pada saat yang sama, Biden membuka program masuk baru yang sah yang menurut pemerintahannya tidak mendorong penyeberangan ilegal.

    Pete Flores, penjabat komisaris CBP, mengatakan lebih sedikit penyeberangan berarti “lebih banyak petugas dan agen sekarang dapat melakukan tugas penegakan hukum yang membuat perbatasan kita lebih aman dan negara kita lebih aman.”

    Penurunan penangkapan migran pada Januari terjadi bahkan ketika Trump mengakhiri beberapa program masuk resmi Biden.

    Program tersebut termasuk program yang memungkinkan para migran di Meksiko menggunakan aplikasi yang dikenal sebagai CBP One untuk menjadwalkan janji temu guna meminta izin masuk secara resmi.

    Penghentian program berbasis aplikasi yang dilakukan Trump secara tiba-tiba membuat para migran yang sudah memiliki janji temu terdampar di Meksiko dan tidak yakin dengan langkah selanjutnya.

  • Hamas Akan Serahkan 4 Jenazah Sandera Kamis dan Bebaskan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu – Halaman all

    Hamas Akan Serahkan 4 Jenazah Sandera Kamis dan Bebaskan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu – Halaman all

    Hamas Serahkan 4 Jasad Sandera Kamis dan 6 Sandera Hidup Israel Pada Sabtu

    TRIBUNNEWS.COM – Sumber-sumber informasi dari Israel dan Palestina, Selasa (18/2/2025) mengatakan upaya sedang dilakukan untuk terjadinya lebih banyak pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza minggu ini daripada yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

    “Perdana Menteri Israel Benjamin “Netanyahu tengah melakukan upaya luar biasa” untuk membebaskan enam tawanan hidup dan empat jenazah lainnya minggu ini, sumber resmi Israel mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP).

    Narasumber Palestina yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan para mediator tengah melakukan “upaya” untuk memastikan “jenazah sejumlah tawanan Israel (akan diserahkan) sebelum hari Jumat”.

    Upaya juga dilakukan agar Hamas menambah jumlah sandera hidup Israel  yang akan dibebaskan pada Sabtu (22/2/2025).

    Adapun Hamas mengonfirmasi kalau akan membebaskan tawanan Israel yang masih hidup – enam orang –  dalam putaran berikutnya pembebasan sandera pada tahap (fase) pertama gencatan senjata Gaza pada hari Sabtu.

    “Hamas juga akan menyerahkan jenazah empat sandera Israel pada hari Kamis (20/2/20205) mendatang – menurut pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya.

    Di antara keempat jenazah yang akan diserahkan, Hamas akan menyertakan keluarga Bibas.

    Al-Hayya mengatakan Hamas telah menunjukkan “komitmen serius terhadap perjanjian (gencatan senjata)” dan bahwa pemerintah Netanyahu hanya menunjukkan penundaan dan penghindaran.

    Seperti diketahui, sebelumnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus berlanjut pada Sabtu (15/2/2025) dengan dibebaskannya tiga sandera Israel, Dekel Chen, Sasha Trupanov, dan Yair Horn.

    Ini menandai kelompok keenam yang dibebaskan dalam tahap pertama gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

    PEMBEBASAN SANDERA ISRAEL – Tangkapan layar Telegram Quds News Network pada Sabtu (15/2/2025) menunjukkan pejuang Hamas membebaskan tiga sandera Israel. Setelah Hamas membebaskan tiga sandera, kini gantian Israel membebaskan 369 tahanan Palestina. (Telegram Quds News Network)

    Gencatan Senjata Hampir Gagal

    Pada awal minggu ini, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Obeida, sempat mengumumkan rencana penundaan pembebasan tiga sandera Israel yang dijadwalkan pada Sabtu.

    Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan yang ada.

    Menurut mereka, Israel telah menunda pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara, melancarkan serangan di seluruh wilayah, serta menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 92 warga Palestina tewas dan lebih dari 800 terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai.

    Namun, penundaan itu dibatalkan setelah Israel mengancam akan melakukan serangan baru di Gaza.

    Para mediator berjanji untuk menghilangkan hambatan demi memastikan Israel mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk.

    Apa yang Tersisa dalam Fase Pertama Gencatan Senjata?

    Fase pertama gencatan senjata yang berlangsung selama enam minggu, kini menyisakan dua minggu lagi.

    Dalam fase ini, terdapat rencana penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan pemulangan warga Palestina yang mengungsi.

    Hamas berkomitmen untuk membebaskan total 33 sandera Israel, yang terdiri dari wanita, anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

    Hingga saat ini, 24 sandera telah dibebaskan, yang mencakup 19 warga Israel dan 5 warga Thailand.

    Selain itu, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza direncanakan meningkat menjadi 600 truk per hari, melebihi jumlah minimum 500 truk yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

    Apa yang Terjadi di Fase Kedua Gencatan Senjata?

    Sementara itu, negosiasi untuk fase kedua gencatan senjata mengalami sejumlah hambatan.

    Tim Israel kembali dari perundingan di Doha setelah hanya dua hari berada di sana.

    Fase kedua ini diharapkan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa, termasuk tentara pria Israel, serta potensi gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel.

    Mantan Presiden AS Joe Biden mencatat bahwa fase ini akan mencakup pembebasan semua sandera yang masih hidup, diiringi dengan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

    Namun, Hamas menegaskan bahwa mereka tidak akan membebaskan sandera yang tersisa tanpa adanya jaminan gencatan senjata yang langgeng dan penarikan penuh Israel.

    Bagaimana dengan Tahap Ketiga?

    Tahap ketiga yang diperkirakan akan menjadi tahap akhir gencatan senjata akan melibatkan rekonstruksi Gaza dan pengembalian jenazah para sandera yang belum kembali.

    Kesepakatan ini mencakup penyediaan 600 truk berisi bantuan kemanusiaan setiap hari selama periode gencatan senjata, termasuk 50 truk bahan bakar dan 300 truk untuk wilayah utara Gaza.

    Meskipun demikian, terdapat perselisihan mengenai jumlah bantuan yang diperbolehkan masuk dan distribusi yang efektif kepada warga yang membutuhkan.

    Selain itu, penjarahan oleh geng-geng kriminal di Gaza semakin menjadi masalah yang harus dihadapi.

    Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya di Gaza?

    Masa depan Gaza masih sangat tidak jelas, terutama mengenai siapa yang akan mengelola wilayah tersebut jika gencatan senjata berhasil dicapai.

    Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakhiri perang dan membiarkan Hamas tetap berkuasa.

    Mereka juga menolak opsi pemerintahan Gaza oleh Otoritas Palestina, badan yang didukung oleh Barat.

    Masyarakat internasional berpendapat bahwa Gaza harus dikelola oleh rakyat Palestina, namun hingga saat ini belum ada upaya yang efektif untuk menemukan alternatif dari faksifaksi utama dalam masyarakat sipil atau kepemimpinan lokal.

    Dalam langkah yang cukup kontroversial, mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk membangun kembali Gaza dan mengubahnya menjadi resor pantai internasional.

    Namun, rencana ini mendapatkan penolakan dari negara-negara tetangga yang khawatir bahwa hal ini akan memicu ketidakstabilan regional.

     

    (oln/rntv/*)

  • Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Rusia di Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin siap berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski meragukan legitimasi Zelensky.

    Sebelumnya, Putin berulang kali mengatakan Zelensky tidak berhak melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina karena masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir pada Mei tahun 2024.

    “Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, meskipun meragukan legitimasi Zelensky,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, Dmitry Peskov menekankan Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” tambahnya.

    Dmitry Peskov menggarisbawahi Putin berupaya menjamin keamanan Rusia melalui cara diplomatik dan menuduh Ukraina tidak melakukan upaya yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai. Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun. Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Dmitry Peskov.

    Pada hari ini, pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.

    Zelensky sebelumnya menanggapi pertemuan itu dengan mengatakan pembicaraan apa pun terkait rencana mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Ukraina dianggap tidak sah.

    “Ukraina tidak akan berpartisipasi (dalam perundingan). Ukraina tidak tahu apa pun tentang perundingan itu. Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers di Uni Emirat Arab, Senin (17/2/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Donald Trump telah berupaya menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina, sembari menyalahkan pemerintahan sebelumnya di bawah presiden Joe Biden yang menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina, janji yang menurut Trump tidak realistis.

    Donald Trump pada minggu lalu mengatakan Rusia tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, namun AS mengisyaratkan Ukraina dapat bergabung, yang mengancam keamanan Rusia hingga Putin meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    “Saya tidak melihat cara apa pun agar negara dalam posisi seperti Rusia, hanya dalam posisi ini, mengizinkan mereka (Ukraina) bergabung dengan NATO. Saya tidak melihat hal itu terjadi,” kata Donald Trump pada Kamis (13/2/2025).

    Pada 6 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap untuk berunding dengan Putin jika sudah ada kesepahaman mengenai berakhirnya perang dan mengatakan Putin takut berbicara dengannya.

    Pada 9 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap bertemu dan berunding dengan Putin jika Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari AS dan Eropa setelah Rusia-Ukraina menyetujui perjanjian gencatan senjata, seperti diberitakan Pravda.

    Rusia-AS Berunding di Arab Saudi Tanpa Ukraina

    Pada hari ini, Selasa (18/2/2025), perwakilan Rusia dan AS berunding di Riyadh, Arab Saudi, mengenai rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, perwakilan Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut.

    RIA Novosti menerbitkan video pertemuan tersebut ketika dimulai, dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff duduk di seberang Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan ajudan senior Putin Yury Ushakov.

    Sebelum pembicaraan, kamera juga menangkap CEO Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, sebagai bagian dari delegasi Rusia. 

    Dmitriev memuji pemerintahan AS saat ini sebagai cepat, efisien, dan sangat sukses, dalam sebuah wawancara dengan CNN.

    Sebelumnya, Kremlin mengatakan pertemuan itu untuk membahas hubungan AS-Rusia dan menindaklanjuti upaya Donald Trump untuk menengahi perundingan Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • RI Bakal Punya Tambahan Listrik dari Gelombang Laut 3 GW

    RI Bakal Punya Tambahan Listrik dari Gelombang Laut 3 GW

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Indonesia akan segera memanfaatkan potensi energi gelombang laut sebagai bagian dari strategi transisi energi.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menyebutkan akan ada tambahan 1-3 gigawatt (GW) dari pemanfaatan energi gelombang laut. Eniya mengatakan, pemanfaatan ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sedang dibahas.

    “Kita sudah mengagendakan pemakaian pengambilan listrik dari laut diperkirakan nanti di RUPTL juga sudah disebutkan 1 sampai 3 gigawatt, itu sampai dengan 2060,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Eniya menyampaikan, saat ini Kementerian ESDM bersama universitas di Amerika melakukan kajian terkait pemanfaatan tersebut. Kajian tersebut diperkirakan membutuhkan waktu yang lama.

    “Jadi saat ini study-study dulu. Mau arus laut dipermukaan, atau di tengah atau dasar itu kan beda-beda. Untuk analisisnya saja kita musti data sampai 1 sampai 2 tahun. Jadi, arusnya benar, berkekuatan berapa saat kita deploy ini juga susah ya,” katanya.

    Eniya menambahkan, kemungkinan besar pemanfaatan energi dari gelombang laut dilakukan paling akhir. Hal ini lantaran perlu biaya besar dan waktu yang lama.

    “Sehingga kita perkiraan itu paling akhir ya. Bahkan lebih cepat nuklir,” katanya.

    Tonton juga Video Joe Biden: RI Pemain Penting dalam Transisi Energi Ramah Lingkungan

    (ara/ara)

  • Dunia Hari Ini: Pesawat Delta Air Terbalik, Tak Ada Korban Jiwa

    Dunia Hari Ini: Pesawat Delta Air Terbalik, Tak Ada Korban Jiwa

    Memasuki hari yang kedua pekan ini, kami sajikan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi Selasa, 18 Februari 2025 akan kami awali dari Kanada.

    Delta Air terbalik di Bandara Toronto Pearson

    Penerbangan Delta Air Lines 4819 sedang dalam perjalanan dari Minneapolis, Amerika Serikat, kemudian tergelincir saat mendarat hingga membuat badan pesawat terbalik.

    Video yang diunggah di Instagram oleh Pete Koukov memperlihatkan penumpang yang digiring keluar dari pesawat dan menuju landasan pacu saat petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air ke badan pesawat.

    Dalam sebuah pernyataan, Delta mengatakan 18 orang terluka dan tiga orang dalam keadaan kritis.

    “Seluruh keluarga Delta di seluruh dunia berduka cita atas mereka yang terdampak oleh insiden hari ini di Bandara Internasional Toronto-Pearson,” kata CEO Delta, Ed Bastian.

    Amerika Serikat lanjutkan pengiriman bom berat ke Israel

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyambut baik pengiriman tersebut dengan menyebutnya sebagai “aset penting bagi Angkatan Udara dan IDF (Pasukan Pertahanan Israel)”, serta berterima kasih kepada Amerika Serikat atas “dukungannya yang tak tergoyahkan.”

    Bom MK-84 yang mampu menghancurkan beton dan logam tebal tersebut tiba di Israel saat negosiasi memasuki tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Pengiriman bom seberat 907 kilogram ke Israel sempat dihentikan di era Presiden Joe Biden, tapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut larangan tersebut, segera setelah pelantikannya.

    Para ahli menyebut pengiriman bom ini adalah “pesan” yang ingin disampaikan Amerika Serikat ke wilayah itu.

    Jacob Kiplimo pecahkan rekor dunia setengah maraton di Barcelona

    Pelari asal Uganda tersebut memecahkan rekor dunia dengan selisih 48 detik dari rekor sebelumnya.

    Ia dengan berlari selama 56 menit 42 detik di Barcelona, Spanyol.

    Jacob, yang berusia 24 tahun, merebut kembali rekor yang dipegangnya dari tahun 2021 hingga November 2024 dengan apa yang ia gambarkan sebagai perlombaan yang “sempurna”.

    “Hari ini semuanya sempurna, lintasan, cuaca, dan tentu saja saya sendiri,” tulisnya di Instagram.

    Ia memanfaatkan kondisi yang “sempurna”, yakni 13 derajat Celsius tanpa angin, untuk menjadi atlet pertama yang memecahkan rekor 57 menit untuk jarak 21,0975 km.

    World Athletics mengatakan perbedaan 48 detik dari rekor sebelumnya menjadi yang terbesar dalam sejarah rekor ‘half marathon’ untuk putra.

    Paus Fransiskus berjuang melawan infeksi pernapasan

    Pemimpin tertinggi umat Katolik, berusia 88 tahun, sudah sakit selama lebih dari seminggu dan dirawat di Rumah Sakit Gemelli di Roma, Italia.

    Dalam pernyataan singkat kemarin, seorang juru bicara Vatikan mengatakan rencana perawatan Paus diubah.

    “Hasil tes yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir dan hari ini menunjukkan adanya infeksi polimikroba pada saluran pernapasan, yang telah menyebabkan modifikasi lebih lanjut dari terapi tersebut,” ujar juru bicara.

    Infeksi polimikroba disebabkan oleh dua atau lebih mikroorganisme, dan dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur.

    Sebelumnya, juru bicara Vatikan Matteo Brunit mengatakan Paus Fransiskus dalam kondisi “penuh semangat.”

  • Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Gegara Trump, Airlangga Kode RI Bisa Batal Terapkan Pajak Minimum Global!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi kode bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%, akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    Pernyataan itu Airlangga sampai di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Selasa (18/2/2025).

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui penolakan Donald Trump atas penerapan dua pilar pajak global—termasuk pajak minimum global—akan berdampak ke negara-negara lain termasuk Indonesia.

    Sri Mulyani menjelaskan Indonesia akan menghormati segala keputusan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump termasuk soal keputusan kebijakan penolakan atas penerapan dua pilar pajak global.

    “Karena Amerika adalah negara terbesar di dunia, pasti bisa berdampak ke seluruh dunia,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Kendati demikian, bendahara negara itu tidak menjelaskan apakah keputusan Trump itu akan berdampak ke kemampuan pemerintah Indonesia memungut pajak dari perusahaan multinasional asal AS—meskipun Indonesia sudah menerapkan pajak minimum global 15% sesuai PMK No. 136/2024.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.