Tag: Joe Biden

  • Donald Trump Ngaco Tikus Transgenik Dibilang Transgender, Ini Bedanya

    Donald Trump Ngaco Tikus Transgenik Dibilang Transgender, Ini Bedanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu bagian dari pidato Presiden Donald Trump di hadapan Kongres Amerika Serikat menjadi bahan tertawaan. Pasalnya, Trump mengira riset menggunakan tikus transgenik sebagai penelitian untuk membuat tikus menjadi transgender.

    Dalam pidato di hadapan perwakilan rakyat AS, Trump memamerkan keberhasilan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin Elon Musk mengungkap belanja modal “ngaco” di pemerintahan Presiden Joe Biden. Satu yang menjadi sorotan Trump adalah belanja senilai US$ 8 juta untuk “menciptakan tikus transgender.”

    CNN International kemudian melakukan cek fakta atas pernyataan Trump berdasarkan siaran pers Gedung Putih yang membeberkan sederet penelitian dengan total anggaran US$ 8,3 juta tentang perawatan terkait gender.

    Fokus utama Trump sepertinya adalah sebuah laporan penelitian tentang “mekanisme peradangan untuk jenis kelamin tertentu yang dikendalikan oleh hormon.” Penelitian tersebut menerima dana federal senilai US$ 3 juta. Penelitian lain dalam daftar Gedung Putih adalah penelitian bernilai US$ 1,2 juta yang menggunakan tikus transgenik, bukan tikus transgender.

    DOGE yang dipimpin oleh Musk sepertinya tak sengaja memasukkan penelitian menggunakan tikus transgenik karena menggunakan kata “trans.” Tikus transgenik adalah tikus yang genomnya direkayasa untuk mempelajari fungsi gen tertentu atau untuk uji rekayasa genetik. 

    Tikus pertama yang direkayasa secara genetik diciptakan oleh Beatrice Mintz dan Rudolf Jaenisch pada 1974. Mereka menyisipkan DNA virus ke dalam embrio tikus.

    Baru-baru ini, Colossal Biscience menciptakan tikus transgenik berbulu mamut sebagai tahap pertama dalam ambisi “melahirkan” kembali gajah berbulu tersebut ke Bumi.

    Di sisi lain, transgender adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang mengidentifikasi dirinya dengan gender yang berbeda dari jenis kelamin mereka saat lahir. Pemerintahan Trump, termasuk DOGE, memang sangat anti terhadap kebijakan terkait transgender yang digolongkan sebagai aksi mendorong nilai keragaman, kesetaraan, dan inklusi di bawah pemerintahan Biden.

    (dem/dem)

  • Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    Trump Makin Beringas, Ancam Bakal Deportasi 240 Ribu Warga Ukraina yang Cari Perlindungan ke AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mendeportasi atau mencabut status hukum sementara untuk sekitar 240.000 orang Ukraina yang melarikan diri ke AS.

    Rencana Trump diungkap seorang pejabat senior Trump dan tiga sumber yang akrab dengan masalah tersebut pada Kamis (6/3/2025).

    Deportasi massal akan mulai dilakukan Trump paling cepat pada April 2025, sebagai bagian dari kebijakan luas pemerintahan Trump untuk mengakhiri program pembebasan bersyarat kemanusiaan yang diberikan Presiden  sebelumnya Joe Biden terhadap warga Ukraina.

    “Ini bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mencabut status hukum lebih dari 1,8 juta migran yang diizinkan memasuki AS di bawah program pembebasan bersyarat kemanusiaan sementara yang diluncurkan di bawah pemerintahan Biden,” kata salah satu sumber, dikutip dari New York Post.

    Sebelum kebijakan deportasi diberlakukan, pada era presiden Joe Biden, Gedung Putih sempat membuka program pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina yang ingin tinggal sementara di AS selama perang dengan Rusia berlangsung.

    Program ini mulai dibuka sejak 2022 silam, memungkinkan lebih dari 1,8 juta warga Ukraina untuk memasuki AS dengan status perlindungan sementara.

    Joe Biden merancang program pembebasan bersyarat ini untuk memberikan jalur hukum sementara guna mencegah imigrasi ilegal dan memberikan bantuan kemanusiaan. 

    Alasan Trump Depak Warga Ukraina

    Akan tetapi buntut perseteruan panas yang terjadi antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada pekan lalu, Trump kini semakin keras dengan Ukraina.

    Meski begitu, Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Tricia McLaughlin dengan tegas menolak pernyataan yang menyebut Trump melakukan deportasi karena ada kaitannya dengan adu mulut yang terjadi dengan Zelensky.

    Lantaran pencabutan perlindungan bagi warga Ukraina sedang berlangsung sebelum Trump secara terbuka berselisih dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minggu lalu.

    Hal tersebut dilakukan sesuai perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari, meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk menghentikan semua program yang terkait perlindungan era Biden.

    Termasuk mencabut pembebasan bersyarat bagi warga Ukraina.

    Tak hanya itu deportasi juga akan diberlakukan bagi 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang tiba di AS pada Mei 2023 dan menetap di DeWitt, Iowa.

    Menurut email internal Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), migran yang kehilangan status pembebasan bersyaratnya dapat menghadapi deportasi cepat tanpa batasan waktu tertentu.

    Adapun imigran yang dimaksud ialah mereka Mereka yang memasuki AS melalui jalur resmi tetapi tanpa status penerimaan resmi.

    Kebijakan Trump Picu Kekhawatiran

    Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan imigran yang sebelumnya dilindungi oleh kebijakan Biden.

    Bahkan banyak dari mereka kini menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum mereka di AS.

    Seperti Liana Avetisian, salah satu warga Ukraina yang kabur ke AS bersama suaminya, dan putrinya yang berusia 14 tahun.

    Avetisian kini tengah dibayangi ketidakpastian. Avetisian yang bekerja di bidang real estate di Ukraina dan suaminya bekerja konstruksi melarikan diri dari Kyiv pada Mei 2023.

    Ia memutuskan untuk memulai kehidupan baru di AS dan membeli rumah di kota kecil DeWitt, Iowa.

    Namun saat ini mereka terancam harus angkat kaki dari AS padahal telah menghabiskan sekitar 4.000 dolar AS untuk biaya pendaftaran guna memperbarui pembebasan bersyarat dan mencoba mengajukan program lain yang dikenal sebagai Status Perlindungan Sementara.

    “Kami tidak tahu harus berbuat apa, saya merasa pusing karena khawatir dengan situasi ini,” kata Avetisian.

    Kekhawatiran serupa juga diungkap Rafi, mantan perwira intelijen Afghanistan yang memasuki AS secara legal pada Januari 2024 melalui aplikasi CBP One.

    Ia memperoleh status pembebasan bersyarat selama dua tahun. Namun, pada 13 Februari, saat menghadiri pertemuan rutin di kantor ICE, statusnya dicabut dan ia langsung ditahan.

    Rafi telah mengajukan permohonan suaka dan dijadwalkan menghadiri sidang pada April.

    Pengacaranya meminta ICE untuk membebaskannya, menekankan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki kasus suaka aktif terkait pekerjaannya dengan militer AS di Afghanistan. 

    Namun, ICE menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa kebijakan prioritas imigrasi saat ini berakhir pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Trump.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    NATO Mulai ‘Pecah’ dari Dalam, Negara Saling Curiga-Intelijen Ditutupi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kecurigaan mulai muncul di antara sekutu aliansi militer Barat, NATO. Sejumlah pihak menyebutkan adanya ancaman penutupan pembagian informasi intelijen di antara para anggota kelompok itu.

    Mengutip Politico, Kamis (6/3/2025), ketidakpercayaan antara anggota aliansi itu sebenarnya telah terjadi antara negara tradisional Barat dan pendatang baru dari Timur bekas komunis. Hal itu makin memburuk setelah serangan Rusia terhadap Ukraina, ketika Hungaria dan Slovakia yang pro-Rusia, dianggap tidak dapat diandalkan.

    Namun kini fokus ketegangan telah bergeser ke dalam dinamika Amerika Serikat (AS) dan Rusia di bawah Presiden Donald Trump, yang mengguncang inti aliansi. Hal ini kemudian mendorong negara-negara untuk bertanya-tanya tentang risiko pembagian informasi intelijen dengan Washington.

    Kebingungan seputar keandalan AS memburuk minggu ini. Muncul laporan bahwa AS untuk sementara waktu menghentikan pembagian informasi intelijen dengan Ukraina demi menekan Kyiv agar datang ke meja perundingan dengan Rusia.

    “Ada banyak bisik-bisik di NATO tentang masa depan pembagian intelijen dalam aliansi,” kata Julie Smith, duta besar AS untuk NATO di bawah Joe Biden hingga November, seraya menambahkan bahwa ia telah “mendengar kekhawatiran dari beberapa sekutu” tentang apakah Washington akan terus membagi intelijen dengan aliansi tersebut.

    Menurut Daniel Stanton, mantan pejabat di Dinas Intelijen Luar Negeri Kanada, pada saat mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak intelijen, akan ada lebih sedikit yang membahasnya.

    “Ada lebih sedikit konsensus tentang siapa musuh bersama” dan “orang-orang akan lebih enggan untuk berbagi,” kata Stanton.

    Pilihan Trump untuk direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, juga menimbulkan kekhawatiran. Hal ini disebabkan Gabbard yang mengambil pendekatan lebih dekat terhadap Rusia dan sekutunya seperti mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad.

    “Gabbard telah menggemakan pokok bahasan Rusia mengenai perang di Ukraina dan Suriah, dan ia bertemu dengan mantan Presiden Suriah Bashar Assad, yang telah diisolasi oleh masyarakat internasional karena penggunaan senjata kimia terhadap warganya sendiri,” ujar Gustav Gressel, seorang analis di National Defense Academy Vienna dan mantan rekan European Council on Foreign Relations.

    Sang Pengendali Intelijen

    Pembagian informasi intelijen di antara 32 anggota NATO tidak pernah sedekat sekutu Five Eyes, yang terdiri dari AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini terutama disebabkan kekhawatiran akan kebocoran dan kecurigaan bahwa beberapa badan intelijen nasional dapat ditembus oleh Rusia.

    “Sekutu tidak benar-benar membagi harta karun mereka dalam hal format seperti itu … Kami tahu mereka didambakan oleh badan-badan yang bermusuhan,” ungkap Stanton, mantan pejabat intelijen Kanada.

    Bulan lalu, Financial Times melaporkan bahwa pejabat tinggi Gedung Putih Peter Navarro tengah berupaya untuk menyingkirkan Kanada dari jaringan berbagi intelijen Five Eyes. Hal ini disebabkan sikap Ottawa yang seringkali sama dengan sikap Eropa Barat dan bukan sejalan dengan Trump.

    Pembagian informasi intelijen bisa sangat kuat, seperti yang terjadi ketika pemerintahan Biden mengumumkan tentang persiapan Rusia untuk menyerang Ukraina. Hal ini kemudian memainkan peran penting dalam memberi tahu sekutu dan menggalang tanggapan.

    Namun tiga tahun kemudian, dan dengan pergeseran politik yang menentukan di bawah Trump, peran intelijen AS di masa depan dipertanyakan.

    “Pertanyaannya sekarang adalah apakah pembagian informasi intelijen akan tetap menjadi fitur utama kerja transatlantik di NATO, mengingat pertanyaan yang diajukan sekutu tentang apakah AS bersikap netral dalam penanganan perang di Ukraina dan negosiasi di masa mendatang,” tambah Julie Smith, yang merupakan mantan Duta Besar NATO.

    (luc/luc)

  • Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Deretan Kebijakan Baru Trump Jadi Kado Istimewa untuk Putin

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Adu mulut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu telah memberikan keuntungan bagi Presiden Rusia Vladimir Putin.

    AS, yang baru dipimpin oleh Trump selama beberapa bulan terakhir, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai terlihat mendukung Moskow.

    Putin dan sekutunya di media pemerintah bersukacita setelah pertengkaran publik antara Trump dan Zelensky, sementara juru bicara Kremlin bersorak bahwa kebijakan luar negeri Gedung Putih sekarang “sebagian besar sejalan dengan visi kami.”

    Pertikaian Trump di Ruang Oval dengan Zelensky mungkin merupakan titik terendah dalam serangkaian langkah yang telah diambil pemerintahan yang, menurut setidaknya beberapa analis geopolitik dan pakar Rusia, merupakan gambaran yang jelas tentang kapitulasi Amerika kepada Moskow.

    Berikut beberapa kebijakan Trump yang telah memberikan keuntungan tersendiri bagi Rusia, seperti dikutip Newsweek, Kamis (6/3/2025).

    Rusia Bersorak atas Pemotongan Dana USAID

    Perubahan hubungan tersebut dimulai segera setelah Trump menjabat, ketika Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mulai membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) secara sistematis.

    Trump dan Musk telah berulang kali menyebut USAID sebagai contoh pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan uang pajak Amerika. Sedikit lebih dari 1% dari total belanja federal pada tahun 2023 digunakan untuk bantuan luar negeri.

    Di antara inisiatif USAID adalah program yang dirancang untuk membantu Ukraina pulih dari serangan berulang Rusia yang ditargetkan terhadap jaringan listriknya.

    Moskow telah menggunakan Ukraina sebagai semacam tempat pengujian senjata siber selama lebih dari satu dekade, sebelum perang, dan dukungan AS sangat penting dalam menjaga jaringan energi Kyiv tetap beroperasi, yang berpotensi menyelamatkan jutaan warga sipil dari kematian akibat kedinginan di musim dingin yang keras.

    Departemen Luar Negeri AS diam-diam menutup inisiatif tersebut minggu lalu, menurut NBC News.

    Rusia menyambut baik pemotongan anggaran tersebut, dengan menyebut USAID, yang utamanya menyediakan makanan, obat-obatan, dan layanan lain untuk populasi miskin – dan dengan demikian bertindak sebagai proyeksi kekuatan lunak Amerika di seluruh dunia – sebagai “mesin untuk mencampuri urusan internasional … mekanisme untuk mengubah rezim, tatanan politik, struktur negara.”

    DOJ Membatalkan Gugus Tugas

    Trump juga menargetkan FBI dan CIA, dua badan intelijen dan kontraintelijen utama, untuk pemotongan besar-besaran. Di Departemen Kehakiman (DOJ), salah satu hal pertama yang dilakukan Jaksa Agung Pam Bondi setelah dikukuhkan adalah membubarkan Gugus Tugas Pengaruh Asing FBI, sebuah inisiatif era Joe Biden yang bertujuan untuk melawan pengaruh asing dalam pemilihan umum Amerika.

    Bondi juga mempersempit cakupan penegakan Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing oleh DOJ, yang digunakan jaksa untuk mengejar pelobi asing yang tidak terdaftar, termasuk mantan ketua kampanye Trump, Paul Manafort. Trump mengampuni Manafort sesaat sebelum meninggalkan jabatannya untuk masa jabatan pertamanya.

    Dalam anugerah lain bagi Putin dan pasukan pro-Rusia, Bondi memutuskan untuk menutup KleptoCapture, unit pemerintah khusus yang diarahkan untuk menegakkan sanksi terhadap Rusia dan menyita aset oligarki Rusia.

    “Tak satupun dari tindakan ini dapat dianggap buruk bagi Rusia,” kata seorang pejabat Departemen Kehakiman, yang berbicara dengan syarat anonim.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS bergabung dengan Rusia, Korea Utara, dan Belarus dalam pemungutan suara menentang resolusi yang mengutuk invasi Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.

    Pemungutan suara, yang dilakukan pada ulang tahun ketiga invasi tersebut, merupakan pertama kalinya sejak 1945 Washington berpihak pada Moskow dalam masalah keamanan Eropa di PBB.

    Hegseth Mencoret NATO dari Daftar Perundingan

    Sementara itu, selama kunjungan ke markas NATO bulan lalu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara efektif menyingkirkan sisa pengaruh militer Ukraina terhadap Rusia dari meja perundingan. Ia mengatakan Ukraina bergabung dengan NATO bukanlah “hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan.”

    Dalam pukulan lain bagi Kyiv, Hegseth mengatakan AS tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan, menambahkan bahwa pasukan penjaga perdamaian Eropa yang dikirim ke Ukraina harus dikerahkan sebagai bagian dari “misi non-NATO,” yang berarti Pasal 5, perjanjian pertahanan kolektif aliansi, tidak akan melindungi mereka.

    Kunjungan Hsgseth ke Eropa mengawali beberapa minggu yang penuh gejolak yang membawa perubahan terbesar dalam kebijakan Amerika sejak tatanan internasional berbasis aturan pasca-Perang Dunia II dibuat.

    Pada hari-hari berikutnya, Trump menelepon Putin untuk menegosiasikan gencatan senjata di Ukraina, yang secara efektif mengakhiri kebijakan AS untuk mengisolasi Rusia di panggung dunia.

    Di mata Ukraina, Trump secara efektif menyingkirkan Zelensky dari pembicaraan tentang masa depan negaranya, yang semakin memperburuk keadaan.

    (luc/luc)

  • Kata Pakar soal Potensi Donald Trump Cabut Sanksi terhadap Rusia: Kemenangan Besar bagi Putin – Halaman all

    Kata Pakar soal Potensi Donald Trump Cabut Sanksi terhadap Rusia: Kemenangan Besar bagi Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dilaporkan siap mencabut sanksi terhadap Rusia, yang dijatuhkan setelah dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina.

    Langkah ini menandai titik balik kebijakan AS terhadap Rusia selama perang melawan Ukraina.

    Gedung Putih tengah mempersiapkan rencana untuk memberikan keringanan sanksi terhadap beberapa entitas dan warga negara Rusia.

    Rencana ini merupakan bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti yang dilaporkan Reuters pada Senin (3/3/2025).

    Eropa dan negara-negara G7 juga memberlakukan sanksi untuk menekan ekonomi Rusia. 

    Namun, para analis berpendapat bahwa negara-negara Eropa mungkin tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah AS. 

    “Peluang peningkatan pendapatan yang besar bagi Rusia masih terkait dengan bisnis yang berhubungan dengan Eropa,” kata Tom Keatinge, Direktur Pusat Keuangan dan Keamanan di Royal United Services Institute (RUSI).

    “Eropa mungkin akan bertahan. Namun, mereka akan segera terisolasi.”

    Efektivitas sanksi mungkin masih diperdebatkan.

    Tetapi, jelas bahwa sanksi tersebut mengganggu Putin.

    Ia telah berulang kali menyerukan penghentiannya.

    Sanksi, khususnya terhadap industri minyak dan gas, telah menjadi masalah bagi Rusia. 

    Hal ini memaksa Rusia untuk menggunakan “armada bayangan” untuk menjual bahan bakar dengan harga diskon. Rusia juga menanggung biaya ekspor yang lebih tinggi.

    Sejauh ini, Eropa belum menyatakan sikapnya terkait pencabutan sanksi oleh AS.

    Komisioner sanksi Kyiv, Vladyslav Vlasiuk, meminta sekutu Eropa untuk tetap berkomitmen pada sanksi selama diperlukan.

    “Kemenangan Besar” Putin

    Jika AS secara sepihak mencabut sanksi, ini akan menjadi “kemenangan besar” bagi Putin, ini juga menjadi pertanda bahwa aliansi Barat sedang retak di tengah meningkatnya ketegangan, kata Keatinge kepada Kyiv Independent.

    Tujuan sanksi terhadap Rusia adalah agar sekutu Ukraina bekerja sama. Mereka menghalangi ekonomi perang Rusia dan menghukum Moskow atas invasinya.

    Pemerintahan Trump sebelumnya mengusulkan keringanan sanksi untuk membawa Moskow ke meja perundingan.

    Hal ini terjadi tak lama setelah mantan presiden Joe Biden bekerja sama dengan London untuk menetapkan sanksi terluas hingga saat itu pada bulan Januari, sebelum pelantikan Trump.

    Risiko Perpecahan

    Perpecahan yang semakin besar antara AS dan Eropa meningkatkan risiko Trump untuk bertindak sendiri, tanpa koordinasi dengan Eropa.

    Ia tidak lagi melihat perlunya berkoordinasi dengan sekutu Eropa. Ia juga tampaknya tidak tertarik untuk mempertahankan sanksi, kata Elisabeth Braw, peneliti senior di Transatlantic Security Initiative di Atlantic Council.

    Pelonggaran sanksi sepihak oleh AS akan menyebabkan kekacauan dalam ekonomi global, katanya.

    Perusahaan harus mematuhi aturan yang berbeda antara AS dan negara-negara G7 serta Uni Eropa.

    Hal ini menyebabkan tumpukan dokumen dan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis.

    “Kita belum pernah berada dalam situasi di mana sekutu Barat mengambil langkah yang berlawanan dalam mencabut sanksi,” katanya.

    “Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika negara-negara G7 dan Uni Eropa memiliki aturan yang bertentangan terkait Rusia.”

    AS dan Rusia tidak pernah menjadi mitra dagang yang signifikan.

    Total perdagangan sebelum perang hanya mencapai $6,4 miliar dalam bentuk impor Rusia dan $29,7 miliar dalam bentuk ekspor Amerika pada tahun 2021.

    Dalam konteks ekonomi murni, pencabutan sanksi AS tidak akan menghasilkan aliran uang besar ke mesin perang Rusia. Tetapi, pesan politiknya akan menjadi “bencana besar,” kata Jason McCue, mitra senior McCue Jury & Partners LLP.

    Perpecahan di antara sekutu Ukraina tidak hanya menguntungkan Rusia, tetapi juga membuat sanksi semakin sulit dipertahankan.

    Uni Eropa dan G7 telah memberikan sanksi yang signifikan, dan paket-paket selanjutnya tidak dapat mengimbangi jika AS mencabut sanksi, kata Braw.

    Negara-negara Eropa akan menghadapi dilema moral. Mereka harus memilih antara melonggarkan sanksi untuk meningkatkan ekonomi Eropa atau tetap menghukum Putin.

    Belgia dan Inggris akan kesulitan mencabut pembatasan. Mereka menetapkan bahwa Rusia harus memenuhi persyaratan seperti memberi kompensasi kepada Ukraina dan menghormati integritas teritorial Ukraina.

    Namun, tekanan dapat meningkat dari para pebisnis dan pemimpin pro-Rusia seperti Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang telah lama menentang sanksi.

    “Perusahaan-perusahaan Eropa akan mencoba mencari celah untuk mendapatkan lisensi agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan Amerika,” kata Keatinge.

    Dampak Lebih Besar

    Jika Uni Eropa mencabut sanksi, ini akan menjadi dorongan yang jauh lebih besar bagi ekonomi Rusia.

    Rusia dan Uni Eropa merupakan mitra dagang utama sebelum perang, dengan perdagangan mencapai 257,5 miliar euro pada tahun 2021.

    Lebih dari 60 persen impor bahan bakar Rusia ke Uni Eropa berasal dari Rusia, yang merupakan sumber pendapatan terbesar Rusia.

    Pertanyaannya, apakah Putin akan mengizinkan perusahaan Eropa untuk kembali berbisnis di Rusia?

    Jika AS secara sepihak melonggarkan sanksi, Putin akan memiliki pengaruh untuk menuntut lebih banyak dari Eropa. Ini sebagai imbalan atas akses ke pasarnya, kata Keatinge.

    “Ini akan menjadi kemenangan besar bagi Putin karena ia akan meminggirkan Eropa dan berbisnis dengan Amerika,” katanya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Trump Ungkap Anggota ISIS Pelaku Bom Kabul Telah Ditangkap

    Trump Ungkap Anggota ISIS Pelaku Bom Kabul Telah Ditangkap

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa seorang anggota ISIS yang diduga bertanggung jawab atas bom bunuh diri tahun 2021 di luar bandara Kabul, Afghanistan, telah ditangkap.

    Ledakan bom itu terjadi saat penarikan mundur militer AS dari Afghanistan. Pelaku meledakkan bahan peledak di tengah kerumunan orang saat mereka mencoba melarikan diri dari Afghanistan pada tanggal 26 Agustus 2021.

    Ledakan tersebut menewaskan sekitar 170 warga Afghanistan dan 13 tentara AS yang mengamankan perimeter.

    Pada bulan April 2023, Gedung Putih mengumumkan bahwa seorang anggota ISIS yang terlibat dalam merencanakan serangan tersebut telah tewas dalam sebuah operasi oleh pemerintah Taliban di Afghanistan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (5/3/2025), pada hari Selasa (4/3) waktu setempat, dalam pidato pertamanya di Kongres sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, Trump mengumumkan bahwa Pakistan telah membantu penangkapan “teroris utama yang bertanggung jawab atas kekejaman itu.”

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Dan dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini untuk menghadapi pedang keadilan Amerika yang cepat,” katanya, menyindir pendahulunya, mantan presiden Joe Biden yang disebutnya “lalai dalam penarikan pasukan dari Afghanistan yang membawa bencana dan tidak kompeten.”

    Trump pun berterima kasih kepada Pakistan “atas bantuannya dalam menangkap monster ini”, tetapi tidak memberikan rincian tentang tersangka atau operasi penangkapan.

    Sebuah laporan oleh platform berita AS, Axios mengidentifikasi tersangka sebagai Mohammad Sharifullah, yang juga dikenal sebagai Jafar, seorang pemimpin cabang ISIS di Afghanistan dan Pakistan.

    Mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Axios mengatakan Sharifullah sedang dalam proses diekstradisi dari Pakistan ke Amerika Serikat dan diperkirakan akan tiba pada hari Rabu (5/3) waktu setempat.

    Lihat juga video: Bom Meledak di Dekat Bandara Militer Kabul

  • Tuai Kontroversi, Elon Musk Dukung AS Keluar NATO dan PBB – Page 3

    Tuai Kontroversi, Elon Musk Dukung AS Keluar NATO dan PBB – Page 3

    Sementara itu, dukungan Elon Musk terhadap penarikan AS dari PBB juga menimbulkan kekhawatiran yang serupa. PBB berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

    Keluarnya AS dari PBB akan melemahkan organisasi ini dan dapat berdampak negatif pada upaya-upaya global untuk mengatasi berbagai masalah internasional.

    Mengutip DW, Presiden Donald Trump pada Selasa kemarin menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR). Perintah ini juga mendorong peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB. 

    Bukan hanya itu, Trump juga memerintahkan penarikan AS dari badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA). Ia mengatakan, AS juga bermaksud meninjau keterlibatan mereka di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). 

    Sekadar informasi, Trump pernah menarik AS keluar dari UNHCR pada 2018, yakni masa jabatan pertamanya. Lalu, Presiden AS berikutnya, Joe Biden, mengembalikan keanggotaan AS di organisasi ini pada 2021. 

     

  • Ukraina Serasa Dicekik AS, Minta Tolong karena Kurang Pasukan, tapi Washington Ogah Bantu – Halaman all

    Ukraina Serasa Dicekik AS, Minta Tolong karena Kurang Pasukan, tapi Washington Ogah Bantu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menghadapi pertempuran dengan Rusia yang tiada hentinya, Ukraina kini menghadapi masalah kekuarangan pasukan.

    Ukraina pun akhirnya meminta bantuan kepada Amerika Serikat (AS), tetapi langsung ditolak mentah-mentah.

    Penolakan itu terjadi setelah pertemuan menegangkan antara Presiden AS, Donald Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Ruang Oval pada Jumat (28/2/2025) lalu.

    Wakil Presiden (Wapres) AS, JD Vance, membeberkan alasan Washington menolak permintaan bantuan Ukraina.

    Tanpa menyinggung ketegangan pada Jumat lalu, Vance menyebut AS saat ini tengah kekurangan dana.

    “Pertumpahan darah, pembunuhan, kehancuran ekonomi, semua orang menjadi semakin menderita,” kata JD Vance, dikutip dari TASS.

    Perlu diketahui, AS secara resmi menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina pada Senin (3/3/2025).

    Penghentian sementara ini akan tetap berlaku sampai pejabat Ukraina menunjukkan komitmen itikad baik terhadap perundingan perdamaian, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada The Post.

    “Presiden telah menegaskan bahwa ia berfokus pada perdamaian,” kata pejabat tersebut.

    “Kami ingin mitra kami juga berkomitmen pada tujuan itu,” lanjutnya.

    “Kami sedang berhenti sejenak dan meninjau kembali bantuan kami untuk memastikan bahwa bantuan tersebut memberikan kontribusi terhadap solusi,” tambahnya lagi.

    Pejabat itu mencatat, jeda sementara tersebut merupakan respons langsung terhadap perilaku Zelensky selama seminggu terakhir.

    Trump telah memerintahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk melaksanakan arahan tersebut, yang akan menghentikan pengiriman semua peralatan militer AS yang belum berada di Ukraina, termasuk senjata di Eropa yang menuju ke negara yang dilanda perang itu.

    “Ini bukan penghentian bantuan secara permanen, ini jeda,” kata seorang pejabat pemerintahan Trump kepada Fox News.

    “Perintah akan segera dikeluarkan,” tegasnya.

    Trump dijadwalkan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz, dan Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, pada Senin, untuk membahas kemungkinan pembekuan, yang akan memaksa sekutu Eropa untuk mengambil alih sebagai entitas utama yang membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. 

    “Ini akan menjadi bagian dari peralihan yang lebih besar dari konflik-konflik di Eropa dan peralihan menuju pembentukan aliansi di Amerika Latin dan di Belahan Barat,” kata seorang sumber yang dekat dengan Gedung Putih. 

    AS telah memberikan Ukraina bantuan militer lebih banyak  daripada negara lain mana pun di dunia sejak invasi Rusia Februari 2022.   

    Pelacak Dukungan Ukraina dari Kiel Institute for the World Economy yang berpusat di Jerman mematok dukungan finansial AS sebesar $119 miliar, termasuk sekitar $64 miliar dalam bentuk bantuan militer. 

    Sementara itu, Uni Eropa telah memberikan Ukraina $53 miliar dalam dukungan militer.

    Komitmen besar AS terhadap Ukraina yang sudah ada sebelum pemerintahan Trump, termasuk paket “otoritas penarikan pasukan presiden” senilai $500 juta yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden pada minggu-minggu terakhirnya di Gedung Putih. 

    Paket tersebut mencakup rudal untuk pertahanan udara; amunisi udara-ke-darat; dan peralatan untuk mendukung penggunaan F-16 oleh Ukraina di antara persenjataan dan amunisi lainnya. 

    Gedung Putih Tuntut Permintaan Maaf Zelensky

    Salah seorang pejabat AS yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan, Gedung Putih menuntut Zelensky untuk meminta maaf secara terbuka atas sikapnya selama pertemuan dengan Trump dan JD Vance pada Jumat lalu.

    “Saya telah diberitahu oleh seorang pejabat senior di sini bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan kesepakatan mineral ini sampai Zelensky tampil di depan kamera dan membuat permintaan maaf publik yang eksplisit atas cara ia berperilaku di Ruang Oval,” kata koresponden Fox News, Peter Doocy.

    Sementara itu, pemimpin Ukraina sendiri mengatakan kepada BBC pada Minggu, ia bersedia untuk melanjutkan “dialog konstruktif” dengan Washington dan menandatangani perjanjian tersebut.

    Beberapa jam setelah episode konfrontatif pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, juga menyarankan Zelensky untuk meminta maaf “karena telah membuang-buang waktu kita”.

    Pemimpin Ukraina, pada gilirannya, mengatakan kepada Fox News, ia merasa tidak berutang permintaan maaf kepada Trump dan Vance.

    Berbicara kepada media yang sama pada hari Senin, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz menggambarkan Zelensky sebagai “masalah” karena penolakannya untuk “membicarakan perdamaian.”

    “Waktu tidak berpihak padanya. Waktu tidak berpihak pada kelanjutan konflik ini selamanya,” kata pejabat itu.

    Pada Minggu, Waltz menyampaikan pernyataan serupa dalam wawancaranya dengan CNN.

    “Jika menjadi jelas bahwa motivasi pribadi atau politik Presiden Zelensky berbeda dengan upaya mengakhiri pertempuran di negaranya, maka saya rasa kita menghadapi masalah yang nyata,” ungkap Waltz.

    “Kita memerlukan pemimpin yang mampu berurusan dengan kita, akhirnya berurusan dengan Rusia, dan mengakhiri perang ini,” jelasnya.

    (*)

  • Alasan Trump Suka dengan Putin Tapi Tidak dengan Zelensky

    Alasan Trump Suka dengan Putin Tapi Tidak dengan Zelensky

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan ketidaksukaan ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini setidaknya terlihat dari pertengkaran verbal keduanya di Ruang Oval, Gedung Putih, pekan lalu.

    Awalnya, pertemuan berjalan cukup baik selama 23 menit pertama. Terlihat pertemuan yang sopan meskipun kaku antara seorang presiden Amerika dan seorang pemimpin asing.

    Situasi kemudian memanas 39 menit. Bahkan ada kesan Trump lebih menyukai Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Ya, mengutip tulisan khusus New York Times, Trump memang tampaknya benar-benar kesal selama diskusi dengan Zelensky karena kata-kata kasar mantan komedian itu ke Putin. Trump, yang tidak mengatakan apa-apa selain hal-hal baik tentang penguasa Kremlin itu, tampak tersinggung atas namanya dan memarahi Zelensky karena bersikap bermusuhan terhadap orang yang telah menginvasi negaranya.

    “Dia membenci kita,” kata Zelensky kepada Trump, mencoba menjelaskan bahwa Putin adalah agresor, bukan korban.

    “Ini bukan tentang saya. Dia membenci orang Ukraina. Dia pikir kita bukan sebuah negara.”

    Zelensky pun menjelaskan pernyataan Trump pekan lalu yang menyebut Ukraina memulai perang salah besar. Ia menegaskan “Putin memulai perang ini”.

    Trump kemudian tidak setuju. Ia mulai menegur Zelensky karena bersikap jahat.

    “Sangat menyenangkan berbicara buruk tentang orang lain,” kata Trump, nadanya mencemooh.

    “Tetapi saya ingin masalah ini segera diselesaikan,” katanya.

    “Ini bukan cinta,” tegasnya menjelaskan bahwa ia menganggap Zelensky sebagai pihak yang bersalah.

    “Itulah sebabnya Anda berada dalam situasi ini.”

    Lalu mengapa Trump sepertinya lebih suka Putin dibanding Zelensky?

    Mengutip Carnegie Politika, publikasi digital yang menampilkan analisis soal Rusia dan Ukraina, Putin pintar mengambil hati Trump. Ini terjadi saat pembebasan Marc Fogel seorang warga negara AS yang ditahan di Rusia atas tuduhan narkoba terjadi pekan lalu.

    Trump berbicara dengan Putin secara langsung. Putin pun memanfaatkan keinginan Trump itu, memperlakukan pria 78 tahun itu sesuai keinginannya “dianggap cepat dan tegas”.

    Komunikasi untuk memberikan Trump kesan keberhasilan dan kesuksesan yang dilakukan Putin. Putin hanya perlu membebaskan Fogel.

    Kasus yang sama juga terjadi di Ukraina. Putin siap memberi Trump kemenangan dengan perdamaian dengan Ukraina.

    “Ia memulai perang dan akan menghentikannya jika kondisi tertentu terpenuhi dan kata-kata yang tepat diucapkan,” ujar analisis lembaga itu, dikutip Selasa (4/3/2025).

    “Selama seperempat abad berkuasa, Putin telah mengusulkan agar Rusia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk mengalahkan musuh bersama, mulai dari teroris Islam dan perompak Somalia hingga COVID-19 dan bahkan pemanasan global,” tambahnya.

    “Ia percaya bahwa kemenangan seperti itu akan membawa kedua negara lebih dekat, melampaui hambatan politik dan ideologis, perbedaan antara kekuatan yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah, dan bahkan penindasan domestik Rusia, seperti yang berhasil dilakukan Stalin dan Roosevelt pada tahun 1940-an.”

    Hal ini berbeda dengan Zelensky. Dimuat Politico, Zelenskyy melakukan kesalahan fatal dengan terlibat dalam debat di depan kamera dengan Trump dan wakilnya JD Vance di Gedung Putih. Itu memalukan buat Trump dan menimbulkan kemarahannya.

    Kebencian Pribadi Trump ke Zelensky sejak 2019

    Indian Express juga mencoba membedah ini. Laman itu mengatakan tampaknya Trump memendam ketidaksukaan pribadi terhadap Zelensky.

    “Trump membenci Ukraina. Dia dan orang-orang di sekitarnya percaya bahwa Ukraina adalah penyebab semua masalah Trump..,” kata seorang pengusaha Ukraina-Amerika yang pernah bekerja dengan pengacara Trump, Rudy Giuliani, Lev Parnas.

    “Dia membenci Zelensky dengan penuh semangat, dan Zelensky mengetahuinya,” tambahnya.

    Trump dan Zelensky memang punya sejarah yang sudah terjalin setidaknya lima tahun lalu, sekitar 2019. Saat itu, Zelensky tidak melakukan sesuatu yang Trump inginkan.

    Ini terkait kasus pemakzulan Trump di masa dirinya menjabat di periode pertama. Kala itu muncul isu bahwa pemilu AS 2016 yang dimenangkan Trump terkait campur tangan Rusia.

    “Penyelidikan oleh otoritas Amerika mengklaim bahwa Rusia telah meretas email Partai Demokrat dan merilisnya. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa pimpinan Partai Demokrat lebih memilih Hillary Clinton sebagai kandidat Presiden daripada Bernie Sanders, yang merusak reputasi Clinton,” tulis laman itu, yang juga bersumber dari Politico.

    “Namun, Trump mengatakan peretasan itu dilakukan oleh Ukraina untuk mencemarkan nama baik Rusia. Begitu ia menjadi Presiden, dalam panggilan telepon yang menentukan pada tahun 2019, ia bahkan meminta Zelensky untuk menyelidiki masalah tersebut dan mengembalikan server yang ia yakini berada di Ukraina. Zelensky menyetujui hal ini akan memperkuat teori campur tangan Ukraina.”

    Namun, ini bukan satu-satunya bantuan yang Trump minta. Ia juga meminta Zelensky untuk menyelidiki putra Joe Biden, Hunter Biden, terkait perusahaan migas di sana.

    Ia bahkan membuat kunjungan ke Gedung Putih untuk Zelensky. Di mana Trump berjanji akan memberikan bantuan militer senilai hampir US$400 juta untuk Ukraina dengan syarat bantuan ini diberikan.

    Namun permintaan itu justru menjadi masalah. Ini dibawa ke Kongres AS dan Trump dimakzulkan atas tindakannya meminta penyelidikan Hunter.

    (sef/sef)

  • AS Kirimi Israel Senjata ‘Pemungkas’ Lawan Iran, Netanyahu Happy

    AS Kirimi Israel Senjata ‘Pemungkas’ Lawan Iran, Netanyahu Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengiriman amunisi yang sempat tertahan oleh pemerintahan sebelumnya.

    Netanyahu menegaskan bahwa bantuan ini akan memungkinkan Israel untuk “menyelesaikan tugas melawan poros teror Iran” yang mencakup kelompok-kelompok militan yang didukung oleh Teheran.

    “Donald Trump adalah sahabat terbesar yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video berbahasa Inggris yang dirilis pada Minggu (2/3/2025), sebagaimana dikutip AFP.

    “Dia telah membuktikannya dengan mengirimkan semua amunisi yang sebelumnya tertahan. Dengan cara ini, dia memberi Israel alat yang kami butuhkan untuk menyelesaikan tugas melawan poros teror Iran.”

    Adapun Netanyahu telah lama menyuarakan oposisi kerasnya terhadap Iran, terutama terkait program nuklir Teheran dan dukungan negara itu terhadap kelompok-kelompok militan di kawasan, termasuk Hamas yang berkonflik dengan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

    Pernyataan Netanyahu ini mempertegas sikapnya yang sebelumnya telah ia ungkapkan dalam konferensi pers bulan lalu bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa dengan dukungan dari Amerika Serikat, Israel akan “menyelesaikan tugas” dalam menghadapi ancaman Iran.

    “Sejak perang di Gaza dimulai, Israel telah memberikan pukulan besar terhadap poros teror Iran,” kata Netanyahu, merujuk pada aliansi kelompok militan yang didukung Teheran, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu, Trump kembali menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran, seperti yang ia lakukan pada masa jabatan pertamanya. Langkah ini bertujuan untuk menekan ekonomi Iran dan membatasi kemampuan negara itu dalam mendukung kelompok-kelompok militan di Timur Tengah.

    Trump juga menunjukkan dukungan kuatnya kepada Israel dengan mengundang Netanyahu sebagai kepala negara pertama yang berkunjung ke Gedung Putih setelah ia kembali menjabat sebagai presiden.

    Sebelumnya, Rubio mengumumkan bahwa ia telah menandatangani deklarasi untuk mempercepat bantuan militer senilai sekitar US$4 miliar kepada Israel. Rubio menambahkan bahwa embargo senjata parsial yang sebelumnya diberlakukan oleh mantan Presiden Joe Biden telah dicabut, memungkinkan Israel mendapatkan persenjataan yang lebih cepat dan lebih banyak.

    Langkah ini disambut positif oleh Netanyahu yang menilai bahwa dukungan penuh AS terhadap Israel akan semakin memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman Iran dan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Teheran.

     

    (luc/luc)