Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Trump Balas Dendam, Hapus Akses untuk Kamala Harris & Hillary Clinton

    Trump Balas Dendam, Hapus Akses untuk Kamala Harris & Hillary Clinton

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mencabut izin keamanan untuk mantan Wakil Presiden Kamala Harris, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dan beberapa orang lainnya pada Jumat. Ini merupakan langkah terbaru Trump untuk melawan lawan-lawannya dari Partai Demokrat, setelah sebelumnya juga mencabut izin keamanan untuk mantan Presiden Joe Biden.

    “Saya telah memutuskan bahwa tidak lagi menjadi kepentingan nasional bagi orang-orang tersebut untuk mengakses informasi rahasia,” kata Trump dalam memorandum yang juga menyertakan mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (23/11/2025).

    Meskipun pencabutan akses tersebut mungkin tidak berdampak langsung, hal itu merupakan tanda lain dari keretakan politik yang berkembang di Washington saat Trump berusaha membalas dendam kepada musuh-musuhnya.

    Memorandum tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah Trump tiba di properti miliknya, golf Bedminster, di New Jersey, untuk akhir pekan.

    Trump juga menargetkan mantan anggota DPR dari Partai Republik Liz Cheney, seorang kritikus yang vokal menentangnya, mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Biden Jake Sullivan, dan Fiona Hill, seorang pakar Rusia yang bertugas di Dewan Keamanan Nasionalnya selama masa jabatan pertamanya.

    Mark Zaid, seorang pengacara keamanan nasional di Washington yang mewakili para whistleblower, dan Adam Kinzinger, seorang mantan anggota DPR dari Partai Republik yang merupakan kritikus Trump, termasuk di antara beberapa orang lain yang izin keamanannya dicabut.

    Dia telah mencabut izin keamanan untuk Biden, yang menolak akses mantan presiden tersebut ke intelijen AS.

    Mantan presiden AS secara tradisional menerima pengarahan intelijen sehingga mereka dapat memberi nasihat kepada presiden petahana tentang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

    Pada 2021, Biden mencabut izin keamanan untuk Trump, yang saat itu adalah mantan presiden.

    (hsy/hsy)

  • Setengah Juta Lebih Imigran Harus Cabut dari AS Gara-gara Trump

    Setengah Juta Lebih Imigran Harus Cabut dari AS Gara-gara Trump

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kini, Trump akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran.

    Dilansir AFP, Sabtu (22/3/2025), Pemerintah AS memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan AS. Kebijakan itu merupakan kebijakan yang dulu dikampanyekan oleh Trump.

    Peristiwa itu merupakan deportasi terbesar dalam sejarah AS. Tujuan dari kebijakan itu adalah deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

    Perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

    Imigran Hilang Perlindungan Hukum

    Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

    Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut “harus meninggalkan Amerika Serikat” paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

    Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

    Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

    Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

    Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

    Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

    Rencana Aman dan Manusiawi

    Foto: BBC World

    Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

    Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

    Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

    Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

    Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Krimea Bakal Diberi ke Rusia, Trump Diam-Diam Incar Harta Karun Langka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) saat ini dilaporkan mempertimbangkan untuk mengakui bahwa Krimea adalah bagian dari Rusia. Hal ini terjadi saat Presiden AS Donald Trump terus mendorong diskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah hubungan kedua negara yang sedang buruk akibat serangan Moskow ke Ukraina.

    Situs berita AS, Semafor, mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa sejatinya Trump belum membuat keputusan apa pun. Walau begitu, diskusi tentang status Krimea sejalan dengan “banyak pilihan yang diajukan saat Trump mendorong diakhirinya perang.”

    Walau begitu, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengatakan kepada Semafor bahwa Gedung Putih “tidak membuat komitmen semacam itu, dan kami tidak akan menegosiasikan kesepakatan (perdamaian) melalui media.”

    “Tujuannya tetap sama: menghentikan pembunuhan dan menemukan penyelesaian damai untuk konflik ini,” kata Hughes.

    Krimea, yang sebagian besar dihuni oleh etnis Rusia, memilih untuk meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia pada tahun 2014, menyusul revolusi yang menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich. PBB terus memandang wilayah tersebut sebagai wilayah Ukraina.

    Trump Intai Harta Karun Krimea

    Jurnalis pemenang Penghargaan Pulitzer Seymour Hersh melaporkan, mengutip seorang pejabat Gedung Putih, bahwa Trump sedang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan AS-Rusia melalui kerja sama ekonomi.

    Presiden Trump berusaha untuk mencabut sanksi yang diberlakukan sejak tahun 2014 dan 2022 dan “membentuk kemitraan dengan Putin yang bertujuan untuk mengubah Krimea menjadi resor internasional utama,” kata seorang sumber pada Hersh.

    Sumber resmi yang dikutip dalam laporan Hersh menambahkan bahwa “mereka mungkin melakukan hal yang sama di Donbass.”

    Jurnalis tersebut mencatat bahwa pendekatan Trump sangat berbeda dari pendekatan pemerintahan Joe Biden, dengan sumber anonimnya menggambarkan presiden saat ini sebagai ‘pemenang ekonomi’. Ketertarikan Trump pada aset energi dan sumber daya alam Rusia dilaporkan meliputi minyak, gas, dan logam tanah jarang yang belum ditambang.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah mengubah beberapa posisi kebijakan luar negerinya terkait Moskow. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Putin pada bulan Februari, delegasi AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi, dengan kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan menjajaki usaha patungan setelah konflik Ukraina terselesaikan.

    Trump dan Putin kembali melakukan panggilan telepon pada hari Selasa untuk membahas gencatan senjata yang diusulkan AS. Menurut pernyataan dari kedua belah pihak, pembicaraan tersebut produktif, dengan Rusia menyetujui penghentian serangan selama satu bulan terhadap infrastruktur energi Ukraina sementara pembicaraan terus berlanjut.

    (pgr/pgr)

  • Trump Cabut Status Hukum 532 Ribu Imigran, Harus Angkat Kaki dari AS

    Trump Cabut Status Hukum 532 Ribu Imigran, Harus Angkat Kaki dari AS

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat akan mencabut status hukum sekitar 532 ribu imigran, memberi mereka waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu.

    Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk melaksanakan kampanye deportasi terbesar dalam sejarah AS dan mengendalikan imigrasi, terutama dari negara-negara Amerika Latin.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), perintah pencabutan status hukum tersebut berdampak pada sekitar 532.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang datang ke Amerika Serikat di bawah skema yang diluncurkan pada bulan Oktober 2022 oleh pendahulu Trump, Joe Biden, dan diperluas pada bulan Januari tahun berikutnya.

    Mereka akan kehilangan perlindungan hukum mereka 30 hari setelah perintah Departemen Keamanan Dalam Negeri dipublikasikan dalam Federal Register, yang dijadwalkan pada hari Selasa.

    Artinya, para imigran yang disponsori oleh program tersebut “harus meninggalkan Amerika Serikat” paling lambat 24 April mendatang, kecuali mereka telah mendapatkan status imigrasi lain yang memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara tersebut.

    Welcome.US, yang mendukung orang-orang yang mencari perlindungan di Amerika Serikat, mendesak mereka yang terdampak oleh langkah tersebut untuk “segera” mencari nasihat dari pengacara imigrasi.

    Program Proses untuk Warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela (CHNV), yang diumumkan pada Januari 2023, mengizinkan imigran asal empat negara tersebut masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun hingga 30.000 migran per bulan dari keempat negara tersebut, yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk.

    Biden memuji rencana tersebut sebagai cara yang “aman dan manusiawi” untuk meredakan tekanan di perbatasan AS-Meksiko yang padat.

    Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri menekankan pada hari Jumat (21/3) waktu setempat, bahwa skema tersebut bersifat “sementara.”

    Trump minggu lalu menerapkan undang-undang masa perang yang langka untuk menerbangkan lebih dari 200 orang yang diduga anggota kelompok geng Venezuela ke El Salvador, yang telah menawarkan untuk memenjarakan para migran dan bahkan warga negara AS dengan potongan harga.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Cabut Status Hukum 532 Ribu Imigran, Harus Angkat Kaki dari AS

    Trump Resmi Cabut Akses Biden ke Informasi Rahasia Negara

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mencabut izin akses informasi rahasia negara milik mantan presiden Joe Biden dan beberapa mantan pejabat senior Gedung Putih dan keamanan nasional.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), daftar nama yang dicabut izinnya untuk melihat rahasia negara tersebut termasuk Biden, anggota keluarganya, dan mantan wakil presiden sekaligus pesaing Trump dalam pemilihan presiden lalu, Kamala Harris.

    Mantan menteri luar negeri Hillary Clinton juga ada dalam daftar tersebut, bersama dengan menteri luar negeri era pemerintahan Biden, Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jacob Sullivan.

    Dalam memorandum kepada para kepala lembaga dan didistribusikan oleh kantor komunikasi Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa para pejabat yang disebutkan namanya, seharusnya tidak lagi diizinkan mengakses materi rahasia. “Dengan ini saya memerintahkan setiap kepala departemen dan lembaga eksekutif … untuk mencabut izin keamanan aktif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut,” kata Trump.

    Diketahui bahwa para mantan presiden dan pejabat tinggi yang pernah menjabat di bidang keamanan nasional umumnya tetap diberikan akses terhadap informasi intelijen rahasia, agar bisa memberikan masukan kepada presiden yang menjabat.

    Namun, Trump memutus tradisi ini, terutama terhadap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai lawan politiknya. Langkah Trump ini juga mengulang tindakan Biden pada 2021, ketika dia mencabut akses informasi rahasia milik Trump setelah meninggalkan Gedung Putih.

    Trump sendiri pernah diselidiki karena melanggar aturan keamanan selama periode antara masa jabatan pertama dan kedua, dengan menyimpan dokumen rahasia Gedung Putih di resor Mar-a-Lago miliknya.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?

    Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.

    Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan’”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.

    “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).

    Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.

    Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.

    Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.

    “Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”

    Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.

    Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.

    Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?

    Bendera AS dan bendera Departemen Pendidikan AS (Getty Images)

    Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.

    Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.

    Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.

    Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.

    Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.

    Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.

    Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.

    Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.

    “Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.

    “Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”

    Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?

    Pendidik Vermont berunjuk rasa atas pembubaran Departemen Pendidikan oleh Trump di depan gedung Departemen Pendidikan di Washington DC pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.

    Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.

    Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.

    Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.

    Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.

    Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.

    Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?

    Seorang karyawan Departemen Pendidikan Amerika Serikat terlihat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang miliknya di Washington, DC, pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Tidak bisa kalau seorang diri.

    Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.

    Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS60 dari 100 senator.

    Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.

    Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.

    Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.

    Baca juga:

    Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikanyang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU laingagal disahkan.

    Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.

    Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.

    Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.

    McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.

    Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.

    Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.

    Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Warga Los Angeles Timur terlihat kecewa atas imbas pemangkasan pegawai federal dan potensi pemotongan Jaminan Sosial oleh pemerintahan Trump. Foto ini diambil saat rapat umum warga bersama Anggota DPR Gil Cisneros pada 18 Maret 2025 (Getty Images)

    Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

    Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.

    Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.

    Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.

    Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

    Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).

    Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?

    Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.

    Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.

    “Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.

    “Itu bukan urusan mereka.”

    Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.

    Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

    Baca juga:

    Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.

    Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.

    Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.

    Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.

    Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka

    Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.

    Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?

    Getty ImagesSeorang pejalan kaki mendorong kereta bayi melewati gedung Departemen Pendidikan AS, Washington DC, pada 20 Maret 2025

    Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.

    Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.

    Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.

    Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.

    Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.

    Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.

    Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam AS, Ternyata Gara-gara Ini

    Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam AS, Ternyata Gara-gara Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Brunei Darussalam merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang selama ini dikenal adem-ayem. Namun, dalam laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS pada Juni 2024, Brunei Darussalam ternyata masuk daftar hitam negara yang kini dikuasai Donald Trump.

    Brunei Darussalam masuk dalam kategori “tingkat 3” dalam laporan tahunan tentang perdagangan manusia. Negara-negara dalam kategori tersebut berisiko menghadapi sanksi dari AS, termasuk pembatasan bantuan ekonomi atau dukungan lainnya.

    Mengutip laporan AFP, alasan AS memasukkan Brunei Darussalam ke kategori daftar hitam “tingkat 3” dikarenakan kurangnya upaya Negeri Petro Dollar dalam menangani isu perdagangan manusia.

    Bahkan, Brunei disebut tidak menghukum pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut.

    “Brunei mempublikasikan upaya untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, dan mencambuk beberapa dari mereka yang tertangkap,” kata laporan itu, merujuk perlakuan monarki Brunei Darussalam ke korban perdagangan manusia.

    Secara umum, Brunei Darussalam memiliki hubungan baik dengan AS. Meskipun negara mayoritas Muslim ini kerap mendapat kritik karena tetap menerapkan hukuman mati, terutama ke kelompok homoseksual.

    Negara Senasib Brunei Darussalam

    Nasib serupa juga dialami oleh Sudan. Negara Afrika itu disorot karena tak becus menangani perekrutan tentara anak-anak.

    Laporan itu juga menyoroti peran teknologi dalam mempermudah para pelaku perdagangan manusia untuk melintasi perbatasan. Mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang masih bertugas pada Juni 2024, menyebutkan peningkatan penipuan dunia maya memikat orang-orang yang dipaksa bekerja.

    “(Padahal) beberapa dari teknologi yang sama dapat digunakan untuk mengungkap dan menghentikan perdagangan manusia dan dapat membantu kita meminta pertanggungjawaban para pelaku,” kata dia kala itu.

    Di sisi lain,, Vietnam dikeluarkan dari daftar “tingkat 3” karena dianggap telah melakukan peningkatan penyelidikan dan penuntutan serta memberi bantuan yang lebih besar kepada para korban. Vietnam sendiri pernah dimasukkan AS ke dalam daftar yang sama selama dua tahun ke belakang.

    Hal sama juga terjadi ke Afrika Selatan dan Mesir. Sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar. Sebelumnya, China, Rusia dan Venezuela juga masuk daftar hitam AS.

    China dan Rusia memang menjadi dua negara yang terkenal berseteru dengan AS. Sejak masa pemerintahan Joe Biden hingga Trump saat ini, AS dan China terlibat perang dagang yang sengit.

    Sementara itu, pemerintahan Biden sepenuhnya mendukung Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Pada pemerintahan Trump, hubungan Ukraina dan AS agak merenggang karena ketegangan antara dua kepala negara. Namun, secara umum Rusia masih tetap terhitung sebagai musuh bebuyutan AS.

    (fab/fab)

  • Panas, Pentolan Partai Demokrat Ejek Elon Musk ‘Nepo Baby’

    Panas, Pentolan Partai Demokrat Ejek Elon Musk ‘Nepo Baby’

    Jakarta –

    Gubernur Minnesota dan mantan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Tim Walz, menyebut orang terkaya di dunia dan kepala DOGE Elon Musk sebagai ‘nepo baby’. Memang Partai Demokrat dan Musk terlibat perselisihan sengit.

    “Tidak ada unsur konservatif soal seorang nepo baby dari Afrika Selatan memecat orang-orang di Departemen Urusan Veteran,” demikian kritik Waltz, merujuk tindakan Musk banyak melakukan PHK terhadap pegawai federal.

    Walz hanyalah salah satu dari beberapa politisi Demokrat yang menyinggung latar belakang imigran Musk, sama seperti Donald Trump yang juga kerap menyerang imigran.

    “Negara mana yang dia setia? Afsel, Kanada, atau Amerika Serikat?” kata politisi Marcy Kaptur dari Ohio di konferensi pers bulan lalu. Adapun Nydia Velazquez dari New York mengatakan Musk harus kembali ke Afrika Selatan. Dalam protes lain, Don Beyer dari Virginia menambahkan, “Kami akan mengirim Elon kembali ke Afrika Selatan.”

    Lahir di Afrika Selatan tahun 1971, Musk pindah ke Kanada tahun 1989 dan ke AS selama masa kuliahnya. Dikutip detikINET dari Independent, dia menjadi warga negara AS pada tahun 2002.

    Nepo baby sendiri adalah istilah untuk seseorang yang mewarisi kekayaan atau status dari orang tuanya. Ayah Musk bekerja sebagai insinyur dan developer di Pretoria. Ia disebut banyak membantu Musk.

    Demokrat tampaknya membalas Trump yang sering menggunakan gagasan bahwa lawan-lawannya adalah orang asing untuk menghina mereka. Ia memulai perjalanan politiknya dengan mempertanyakan tempat lahir Presiden Barack Obama.

    Di masa jabatan pertamanya, Trump memberi tahu sekelompok anggota kongres wanita kulit berwarna, sebagian besar lahir di AS, untuk kembali ke negara asal. Trump mempertanyakan pula etnis Wakil Presiden Kamala Harris di kampanye presiden tahun lalu. Ia juga sering salah mengucapkan namanya.

    Di masa Pilpres 2024, The Washington Post melaporkan bahwa Musk bekerja di AS dengan visa pelajar pada 1990-an. Setelah itu Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai “pekerja ilegal.”

    Musk kemudian membantah bekerja secara ilegal di AS. Belakangan, ia menuduh tanpa bukti bahwa Partai Demokrat memanfaatkan kedatangan para imigran untuk menambah suara.

    Seorang kepala strategi Gedung Putih di masa jabatan pertama Trump, Stephen Bannon, juga membidik Musk bulan lalu. Ia menyebutnya imigran ilegal parasit yang tidak memiliki rasa hormat terhadap sejarah, nilai-nilai, atau tradisi negara AS.

    (fyk/fyk)

  • Di Balik Kedekatan Trump-Putin, AS Incar Sumber Daya yang Melimpah di Rusia – Halaman all

    Di Balik Kedekatan Trump-Putin, AS Incar Sumber Daya yang Melimpah di Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan hubungan yang membaik antara AS dan Rusia akan membawa keuntungan besar bagi kedua negara.

    Trump mengindikasikan luasnya wilayah Rusia dan sumber daya mineral yang besar adalah salah satu alasan penting untuk memulihkan hubungan AS dan Rusia.

    “Hubungan yang membaik antara AS dan Rusia akan membawa keuntungan besar,” kata Trump kepada Breitbart News, Kamis (20/3/2025).

    Ia mengatakan Rusia memiliki teritori yang lebih besar dari China dan memiliki sumber daya yang berharga.

    “Mereka memiliki wilayah daratan terluas sejauh ini, lebih besar dari China. Mereka memiliki 11 zona waktu. Anda dapat terbang melintasi 11 zona waktu dari satu sisi ke sisi lainnya. Mereka memiliki tanah yang sangat berharga,” kata Trump.

    Presiden AS kemudian menyebutkan perjanjian mineral dengan Ukraina yang ia usulkan sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan oleh AS kepada Ukraina selama perang melawan Rusia.

    “Setidaknya kita dapat mengatakan bahwa kita mendapatkan kembali uang kita dan kita dapat melakukan sesuatu,” kata Trump, seperti diberitakan Pravda Ukraina.

    Sebelumnya Bloomberg melaporkan pada 14 Maret 2025, mengutip sumber informasi, bahwa pejabat Rusia dan Eropa mengklaim AS sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan raksasa energi Rusia Gazprom.

    Sebelumnya pada Februari lalu, Putin mengatakan Rusia siap berkolaborasi dengan AS dalam mengembangkan deposit mineral tanah jarangnya sendiri, dan Trump mengindikasikan ia terbuka terhadap gagasan tersebut.
     
    Rusia diperkirakan memiliki lebih dari 20 persen dari total cadangan REE dunia menurut Badan Federal untuk Sumber Daya Mineral Rusia.

    Meskipun melimpah, pangsa Rusia saat ini dalam produksi REE global kurang dari 1 persen, yang menunjukkan potensi signifikan untuk pengembangan di masa depan.

    Hubungan AS dan Rusia

    Hubungan AS dan Rusia sebelumnya memburuk selama pemerintahan Joe Biden dan semakin menurun ketika Joe Biden memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina untuk mendukungnya dalam perang melawan Rusia sejak tahun 2022.

    Pada pertengahan Februari lalu, Trump berbicara dengan Putin melalui panggilan telepon dan menyatakan tekadnya untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang.

    Perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Rusia di Riyadh pada 18 Februari 2025 untuk membahas usulan Trump tersebut.

    Pihak Ukraina protes karena AS bertemu dengan Rusia terlebih dahulu tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.

    Setelah pertemuan dengan Rusia, perwakilan AS kemudian menggelar pertemuan dengan perwakilan Ukraina pada bulan Maret.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Bukan Resesi! Krisis Baru Hantui Amerika karena Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menjadi sorotan sejak menduduki posisi orang nomor satu di Negeri Paman Sam Januari lalu. Ia telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan sejumlah kebijakan yang jauh berbeda dari pendahulunya, Joe Biden.

    Salah satu kebijakan keras yang dirancang Trump adalah deportasi sebagian besar anggota geng Venezuela yang diduga ke penjara kontroversial di El Salvador. Hal ini ia lakukan meski Hakim Distrik AS James Boasberg memintanya untuk tidak melakukan hal tersebut.

    Hal ini pun memunculkan asumsi bahwa AS sedang berada dalam krisis konstitusional. Pasalnya, manuver presiden Partai Republik itu dirasa melanggar sistem pemerintahan AS, yang dibangun atas gagasan bahwa tiga cabang pemerintahan yang setara dan seimbang satu sama lain.

    “Orang-orang pada umumnya menggunakan istilah ‘krisis konstitusional’ untuk menggambarkan periode ketika lembaga-lembaga pemerintah jelas-jelas berkonflik,” tulis profesor hukum Sanford Levinson dari Universitas Texas dan Jack Balkin dari Yale pada tahun 2009, dikutip CNN International, Rabu (19/3/2025).

    Namun, Levinson berpendapat bahwa telah terjadi penggunaan istilah tersebut secara sembarangan. Pasalnya, sejumlah lembaga tinggi pemerintahan selalu berada dalam konflik.

    “Keberadaan konflik, bahkan konflik yang mendalam, tidak dapat menjadi definisi krisis. Lembaga-lembaga pemerintah selalu berkonflik. Jika satu cabang berhenti memberikan pengawasan sepenuhnya, sistem akan menjadi kacau,” tambah Levinson.

    Hal serupa juga ditimpali Profesor Hukum University of California Berkeley, John Yoo. Menurutnya, terlalu berlebihan apabila saat ini AS digolongkan sebagai masuk dalam krisis konstitusi.

    “AS saat ini tidak sedang dalam krisis konstitusional. Presiden pasti akan berkonflik dengan pengadilan dan Kongres,” kata Yoo.

    Trump Tak Tunduk Hukum?

    Pemerintah Trump saat ini tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menentang pengadilan. Namun tampaknya mereka sedang mempertimbangkan ide tersebut.

    “Seorang hakim pengadilan distrik tidak dapat memerintahkan pengusiran teroris asing ke tanah asing sebagaimana ia tidak dapat mengarahkan pergerakan Air Force One,” kata penasehat Gedung Putih, Stephen Miller.

    Direktur senior Program Kebebasan dan Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice, Elizabeth Goitein, menganggap bahwa seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan koridor hukum. Misalnya, banding.

    “Solusi presiden adalah mengajukan banding, mungkin mengajukan banding darurat ke pengadilan banding, tetapi tidak menentang perintah tersebut,” katanya, juga di CNN Max. “Itulah arti dari checks and balances. Artinya, presiden tidak dapat duduk sebagai hakim atas tindakannya sendiri.”

    Trump ‘Dikultuskan’?

    Levinson dari Universitas Texas menambahkan bahwa saat ini AS terjebak dalam kultur bagaimana memanfaatkan setiap kemungkinan hukum atau teknis hukum untuk kepentingan dan kemenangan partai politik.

    Walau begitu, ia mencatat perubahan besar telah terjadi di Kongres pada awal Trump 2.0, di mana Kongres, yang juga dikuasai Partai Republik, telah runtuh legitimasinya sebagai lembaga tinggi negara.

    “Kaum Republik yang mungkin enam tahun lalu menentang Trump dalam beberapa isu, katanya, telah berubah menjadi apa yang saya pikir benar-benar kultus kepribadian,” tambahnya.

    (sef/sef)