Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Hari ke-1.138 Perang Rusia-Ukraina: Zelensky Bertemu Kepala Staf Militer Inggris-Prancis – Halaman all

    Hari ke-1.138 Perang Rusia-Ukraina: Zelensky Bertemu Kepala Staf Militer Inggris-Prancis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada tengah malam, sejumlah ledakan terdengar di Sumy, dan peringatan serangan udara diumumkan di Kyiv serta beberapa wilayah lainnya pada pukul 04:59 waktu setempat.

    Koresponden Suspilne melaporkan serangkaian ledakan dahsyat di Kyiv pada pukul 05:14.

    Serangan rudal Rusia di Kryvyi Rih telah mengakibatkan 18 orang tewas, termasuk sembilan anak-anak.

    Gubernur daerah Kryvyi Rih, Serhii Lysak, mengonfirmasi peningkatan jumlah korban jiwa tersebut pada Sabtu, 5 Februari 2025.

    Kekecewaan Zelensky terhadap Dubes AS

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kekecewaannya terhadap tanggapan Duta Besar AS di Kyiv, Bridget Brink, terkait serangan tersebut.

    Dalam cuitan di platform X, Zelensky menyoroti bahwa meskipun AS adalah negara kuat, responsnya terhadap serangan rudal yang menewaskan anak-anak sangat lemah.

    “Mereka takut menyebut kata Rusia saat berbicara tentang rudal yang menewaskan anak-anak,” tulis Zelensky.

    Cuitan Duta Besar AS

    Duta Besar AS, Bridget Brink, mengungkapkan keprihatinannya melalui cuitan tanpa menyebut Rusia secara langsung.

    “Mengerikan bahwa malam ini sebuah rudal balistik menghantam dekat taman bermain dan restoran di Kryvyi Rih. Lebih dari 50 orang terluka dan 16 tewas, termasuk 6 anak-anak. Inilah sebabnya perang harus diakhiri,” tulisnya.

    Klaim Rusia dan Pertemuan Militer

    Kementerian Pertahanan Rusia mengeklaim telah melakukan serangan rudal presisi terhadap lokasi pertemuan militer Barat di Ukraina.

    Sementara itu, Zelensky bertemu dengan pemimpin angkatan bersenjata Inggris dan Prancis di Kyiv untuk membahas potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian multinasional ke Ukraina.

    Diskusi dengan Pemimpin Militer

    Zelensky memuji kemajuan dalam diskusi tersebut dengan kepala staf pertahanan Inggris, Tony Radakin, dan mitranya dari Prancis, Thierry Burkhard.

    “Kami telah membahas perincian pertama tentang bagaimana kontingen keamanan mitra dapat dikerahkan,” kata Zelensky.

    Pernyataan Presiden Prancis

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengungkapkan isi diskusi antara para pemimpin militer Prancis, Inggris, dan Ukraina.

    “Kami melanjutkan diskusi tentang dukungan jangka panjang bagi rakyat Ukraina,” ungkap Macron, menekankan pentingnya perlindungan bagi tentara Ukraina.

    Permintaan Maaf Pemerintahan AS

    Pemerintahan Trump meminta maaf setelah secara tidak sengaja memberi tahu beberapa pengungsi Ukraina bahwa mereka perlu meninggalkan AS.

    Sekitar 240.000 warga Ukraina telah ditempatkan di AS melalui program Uniting for Ukraine (U4U) yang diluncurkan selama masa jabatan Joe Biden.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.138, Zelensky: Dubes AS Takut Kecam Rusia soal Serangan di Kryvyi Rih – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.138, Zelensky: Dubes AS Takut Kecam Rusia soal Serangan di Kryvyi Rih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.138 pada Minggu (6/4/2025).

    Pada tengah malam, sejumlah ledakan terdengar di Sumy.

    Sementara itu, peringatan serangan udara diumumkan di Kyiv dan sejumlah wilayah pada pukul 04.59 waktu setempat.

    Pada pukul 05.14 waktu setempat, koresponden Suspilne melaporkan serangkaian ledakan dahsyat di Kyiv.

    Zelensky Kecewa dengan Dubes AS: Negara Kuat, tapi Respons Lemah ke Rusia

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menyatakan kekecewaannya atas tanggapan kedutaan besar AS di Kyiv terhadap serangan rudal Rusia yang menewaskan 18 orang, termasuk sembilan anak-anak, di kota Kryvyi Rih. 

    “Reaksi kedutaan AS mengejutkan dan tidak menyenangkan. Betapa kuatnya negara ini, kuatnya rakyatnya, namun lemahnya respons,” tulis Zelensky di platfrom X, pada hari Sabtu (5/4/2025).

    “Mereka takut menyebut kata ‘Rusia’ saat berbicara tentang rudal yang menewaskan anak-anak,” lanjutnya.

    Cuitan Dubes AS yang Buat Zelensky Kecewa

    Sebelumnya, Duta Besar AS, Bridget Brink, menulis responsnya atas serangan rudal balistik di Kryvyi Rih tanpa menyebut serangan tersebut dari Rusia.

    “Mengerikan bahwa malam ini sebuah rudal balistik menghantam dekat taman bermain dan restoran di Kryvyi Rih. Lebih dari 50 orang terluka dan 16 tewas, termasuk 6 anak-anak. Inilah sebabnya perang harus diakhiri,” tulisnya di platform X.

    Di bawah Presiden Donald Trump, AS telah bergerak untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia, sebuah pergeseran dari pendekatan pendahulunya, Joe Biden. 

    Sementara itu, Zelensky telah melakukan upaya untuk memperlancar hubungan dengan Trump sejak pertengkaran di Ruang Oval.

    Zelensky juga memuji upaya AS untuk bekerja menuju penyelesaian perang tiga tahun dengan Rusia.

    Rusia Klaim Serangan Rudal Menghantam Pertemuan Militer Barat di Ukraina

    Setelah Ukraina melaporkan serangan di Kryvyi Rih, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim mereka telah melakukan serangan rudal presisi dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi di sebuah restoran tempat pertemuan telah berlangsung dengan komandan unit dan instruktur Barat pada Jumat (4/4/2025).

    Sementara itu, jumlah korban tewas akibat serangan di Kryvyi Rih telah meningkat menjadi 18 orang, termasuk sembilan anak-anak, kata gubernur daerah Kryvyi Rih, Serhii Lysak, pada Sabtu (5/4/2025). 

    Zelensky Bertemu Pemimpin Militer Inggris dan Prancis

    Zelensky bertemu dengan para pemimpin angkatan bersenjata Inggris dan Prancis di Kyiv pada Sabtu, untuk membahas potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian multinasional ke Ukraina, sementara AS enggan memberikan jaminan keamanan.

    Zelensky memuji kemajuan nyata dalam diskusi tersebut bersama kepala staf pertahanan Inggris, Tony Radakin, dan mitranya dari Prancis, Thierry Burkhard.

    “Kami telah membahas perincian pertama tentang bagaimana kontingen keamanan mitra dapat dikerahkan,” kata Zelensky tanpa memberikan rincian, seperti diberitakan The Guardian.

    Presiden Prancis Ungkap Isi Diskusi dengan Ukraina

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengungkap isi diskusi antara para pemimpin militer Prancis, Inggris dan Ukraina pada hari Sabtu.

    Sebelumnya Macron dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mempelopori upaya Eropa untuk mengirim apa yang mereka sebut “pasukan jaminan” ke Ukraina setelah perang berakhir.

    “Kami melanjutkan diskusi tentang dukungan jangka panjang bagi rakyat Ukraina,” kata Macron pada hari Sabtu. 

    “Pertama, untuk tentara mereka, yang merupakan – dan akan tetap menjadi – garis pertahanan pertama mereka; dan kedua, tentang kemungkinan pasukan penenang, yang dikerahkan di belakang garis kontak untuk mencegah agresi Rusia yang baru,” lanjutnya.

    Sementara itu, Zelensky berterima kasih kepada Inggris dan Prancis atas kepemimpinan mereka.

    AS ‘Tak Sengaja’ Usir Pengungsi Ukraina

    Pemerintahan Trump telah meminta maaf setelah mengatakan mereka secara tidak sengaja memberi tahu beberapa pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia bahwa mereka perlu meninggalkan AS karena status hukum mereka sedang dicabut.

    Sekitar 240.000 warga Ukraina telah ditempatkan di AS sebagai bagian dari program Uniting for Ukraine – atau U4U – yang diluncurkan selama masa jabatan presidensi Joe Biden. 

    Namun, beberapa warga Ukraina yang telah ditempatkan menerima email minggu ini yang memberi tahu mereka, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan mengakhiri perlindungan hukum mereka, menurut CBS News.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Raksasa Ritel AS Walmart Bantah Isu Ikut Akuisisi TikTok

    Raksasa Ritel AS Walmart Bantah Isu Ikut Akuisisi TikTok

    Bisnis.com, JAKARTA — Walmart, perusahaan ritel multinasional asal Amerika Serikat, membantah sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor guna membeli aplikasi video pendek TikTok.

    Melansir dari Reuters, Sabtu (5/4/2025), pemberitaan awal Walmart ingin membeli TikTok beredar dalam sebuah postingan di X (Twitter) milik reporter ABC News Selina Wang 

    Dalam akunnya, Selina mengatakan bahwa Walmart secara aktif mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam akuisisi TikTok bersama kelompok investor, berdasarkan informasi dari sumber yang dekat dengan proses tersebut. 

    Ketertarikan Walmart terhadap TikTok dikatakan dipicu oleh keterlibatan Amazon dalam pembelian aplikasi tersebut, yang kemudian diungkapkan melalui cerita dan postingan di situs web ABC.

    Namun, juru bicara Walmart dengan tegas membantah laporan tersebut dan menyebutnya tidak benar, menambahkan bahwa artikel yang dimaksud telah dihapus dari situs ABC News. 

    Saat ini, tautan yang mengarah ke artikel tersebut kini hanya menampilkan pesan “halaman tidak tersedia”. ABC News belum memberikan komentar lebih lanjut mengenai penghapusan artikel tersebut.

    Walmart sebelumnya telah dikaitkan dengan TikTok saat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Microsoft untuk membeli aplikasi tersebut pada 2020. 

    Hingga kini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan potensi akuisisi TikTok oleh Walmart atau pihak lainnya.

    Trump Perpanjang Nafas TikTok 75 Hari Lagi

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memperpanjang waktu pelarangan aplikasi TikTok selama 75 hari lagi.

    Dilansir dari Techcrunch, Sabtu (5/4/2025), Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberi lebih banyak waktu guna menyelesaikan proses kesepakatan yang sedang berlangsung.

    “Itulah sebabnya saya menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga TikTok tetap beroperasi selama 75 hari tambahan,” kata Trump.

    Keputusan ini menandai kali kedua Trump memperpanjang batas waktu pelarangan TikTok. Sebelumnya, batas waktu yang diberikan kepada perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk menjual operasi aplikasi tersebut di AS adalah 19 Januari.

    Hal ini didasarkan pada undang-undang yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden tahun lalu. Namun, Trump sempat menandatangani perintah eksekutif pada awal masa jabatannya, memberi perusahaan tersebut 75 hari tambahan untuk mencapai kesepakatan. 

    Sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, TikTok sempat dihapus dari toko aplikasi Apple dan Google, tetapi akhirnya dipulihkan.

  • Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Trump Terang-terangan Gebuk China, Begini Nasib Penjualan TikTok ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kesepakatan untuk memisahkan atau spin off aset TikTok di AS ditunda, setelah China mengindikasikan tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut menyusul pengumuman tarif dagang Presiden Donald Trump minggu ini. Hal itu diungkapkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

    Pada hari Jumat, Trump telah memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari bagi ByteDance untuk menjual aset aplikasi video pendek populer tersebut di AS kepada pembeli non-China, atau menghadapi penutupan yang seharusnya mulai berlaku pada bulan Januari berdasarkan undang-undang tahun 2024. Kesepakatan tersebut, yang sebagian besar strukturnya diselesaikan pada hari Rabu menurut salah satu sumber, akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berpusat di AS dan mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh investor AS. ByteDance akan memegang posisi kurang dari 20%.

    Sumber Reuters mengungkapkan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh investor yang ada, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS. Namun ByteDance mengatakan pada hari Sabtu pagi bahwa masih ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tersebut.

    “[Kami] masih dalam pembicaraan dengan pemerintah AS, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai, dan kedua belah pihak masih memiliki perbedaan pendapat mengenai banyak isu utama,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di akun resminya di platform media sosial China, WeChat, dikutip dari Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    “Sesuai dengan hukum China, setiap kesepakatan tunduk pada prosedur peninjauan yang relevan,” katanya.

    Ketika ditanya tentang status kesepakatan TikTok, Kedutaan Besar China di Washington menanggapi dalam sebuah pernyataan bahwa China telah menyatakan posisinya terhadap TikTok dalam beberapa kesempatan.

    “China selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar,” katanya.

    Sebelum Reuters, Associated Press telah lebih dulu melaporkan ketidaksetujuan China terhadap kesepakatan TikTok dengan AS.

    “Kesepakatan itu membutuhkan lebih banyak proses kerja lagi untuk memastikan semua persetujuan yang diperlukan telah ditandatangani,” kata Trump di media sosial, menjelaskan mengapa ia memperpanjang batas waktu yang ditetapkannya pada bulan Januari yang seharusnya berakhir pada hari Sabtu lalu.

    Foto: Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
    Ilustrasi TikTok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

    “Kami berharap untuk terus bekerja dengan itikad baik dengan China, yang saya pahami tidak terlalu senang dengan tarif timbal balik kami,” imbuhnya.

    Adapun China sekarang menghadapi tarif 54% atas barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat setelah Trump mengumumkan bahwa ia akan menaikkannya sebesar 34% minggu ini, yang mendorong China untuk membalas pada hari Jumat. Trump mengatakan ia akan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.

    Trump mengatakan pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda terkait kesepakatan TikTok yang prospektif. Ia belum mengidentifikasi mereka siapa saja. Kendala utama dalam kesepakatan apa pun untuk bisnis TikTok di AS adalah persetujuan pemerintah China. China belum membuat komitmen publik untuk mengizinkan penjualan dan komentar Trump menunjukkan adanya penentangan baru dari China.

    “Kami berharap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk mencapai kesepakatan,” tulis Trump pada hari Jumat.

    “Kami tidak ingin TikTok ‘menjadi gelap,’” imbuh Trump.

    DPR AS telah meloloskan langkah tersebut tahun lalu dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, karena para anggota parlemen berdalih risiko pemerintah China mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika dan melakukan operasi pengaruh rahasia. Presiden AS asal partai Demokrat saat itu Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang.

    Beberapa anggota parlemen mengatakan Trump harus menegakkan hukum, yang mengharuskan TikTok berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS. Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari dan memilih untuk tidak menegakkannya.

    Departemen Kehakiman AS pada bulan Januari memberi tahu Apple dan Google bahwa mereka tidak melawan hukum terkait larangan TikTok, yang menyebabkan keduanya menangguhkan TikTok dari pengunduhan baru.

    Perintah Trump yang baru akan menetapkan batas waktu hingga pertengahan Juni untuk mencapai kesepakatan. Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih tentang masa depan TikTok berpusat pada rencana bagi investor non-Tiongkok terbesar di perusahaan induk ByteDance untuk meningkatkan saham mereka dan mengakuisisi operasi aplikasi tersebut di AS.

    Rencana tersebut memerlukan pemisahan entitas AS untuk TikTok dan mengurangi kepemilikan China dalam bisnis baru tersebut hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh hukum AS, menyelamatkan aplikasi tersebut dari larangan AS.

    Reuters telah melaporkan bahwa Susquehanna International Group milik Jeff Yass dan General Atlantic milik Bill Ford, yang keduanya terwakili di dewan direksi ByteDance, memimpin diskusi dengan Gedung Putih. Raksasa peritel Walmart membantah laporan ABC News yang menyebutkan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekelompok investor dalam kesepakatan untuk TikTok.

    (wur)

  • Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    Rupiah Melemah dan Harga Emas Melonjak, Puan Maharani: Lebaran Dulu, Kita Silaturahmi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah benar-benar mereda sejak masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, dan kembali memanas dalam era pemerintahan Joe Biden.

    Kini, di bawah pemerintahan baru AS tahun 2025, kebijakan res-shoring dan deglobalisasi makin diperkuat, dengan tarif ekspor baru terhadap semikonduktor, mineral kritis, dan bahkan hasil pertanian.

    Imbas dari perang dagang ini tidak hanya melibatkan AS dan Tiongkok, namun juga pemicu lemahnya nilai tukar rupiah yang bukan sekadar fluktuasi teknikal.

    Namun, ini merupakan dampak struktural dari ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor, utang luar negeri, dan ekspor komoditas mentah.

    Sebelumnya, saat penutupan perdagangan Jumat, 28 Maret 2025, mata uang Indonesia semakin tak berharga di hadapan mata uang negeri Uncle Sam. Rupiah melemah 14 poin atau 0,08 persen, menjadi roboh di titik Rp16.676 per dolar AS, ketimbang sehari sebelumnya sebesar Rp16.562 per dolar AS.

    Kemudian dikabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mengalami pelemahan. Pada pembukaan perdagangan pada Kamis, 3 April 2025. Rupiah melemah 0,35 persen ke Rp16.772 dari perdagangan sebelumnya Rp16.713 per dolar AS.

    Saat yang sama, Bank Indonesia mengumumkan telah menghabiskan lebih dari USD 4,2 miliar cadangan devisa hanya dalam dua bulan pertama 2025 untuk melakukan intervensi pasar. Namun, cadangan devisa Indonesia saat ini menurun dari USD 144 miliar (Desember 2024) menjadi USD 135 miliar.

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

  • Trump Digugat ke Pengadilan di AS Buntut Tarif Tinggi Terhadap China

    Trump Digugat ke Pengadilan di AS Buntut Tarif Tinggi Terhadap China

    Florida –

    Sebuah kelompok hukum konservatif, New Civil Liberties Alliance, mengajukan apa yang disebutnya sebagai gugatan pertama untuk memblokir kebijakan tarif Donald Trump atas impor dari China. Mereka mengatakan Trump telah melampaui kewenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

    Dilansir Reuters, Jumat (4/4/2025), gugatan tersebut diajukan di pengadilan federal di Florida. Penggugat menuduh Trump tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengenakan tarif menyeluruh sebagaimana yang diumumkannya pada Rabu (2/4) dan bea yang disahkan pada 1 Februari berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

    “Dengan menerapkan kewenangan darurat untuk mengenakan tarif menyeluruh atas impor dari China yang tidak diizinkan oleh undang-undang, Presiden Trump telah menyalahgunakan kewenangan tersebut, merampas hak Kongres untuk mengendalikan tarif, dan mengacaukan pemisahan kekuasaan Konstitusi,” kata penasihat litigasi senior NCLA Andrew Morris dalam sebuah pernyataan.

    Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi email yang meminta komentar. NCLA mengajukan gugatan atas nama Simplified, pengecer produk manajemen rumah yang berbasis di Florida.

    Trump sendiri telah mengumumkan China akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 34%, di atas tarif sebesar 20% yang telah diberlakukannya awal tahun ini. Sehingga, total pungutan baru untuk barang-barang dari China menjadi 54%.

    Gugatan tersebut meminta hakim untuk memblokir penerapan tarif dan membatalkan perubahan Trump pada jadwal tarif AS. Gugatan tersebut menyatakan bahwa presiden hanya dapat mengenakan tarif dengan izin Kongres dan berdasarkan undang-undang perdagangan yang rumit yang menjelaskan bagaimana dan kapan tarif dapat disahkan.

    “Undang-undang semacam itu memerlukan investigasi awal, temuan fakta terperinci, dan kesesuaian yang erat antara kewenangan undang-undang dan cakupan tarif,” demikian isi gugatan tersebut.

    Gugatan itu menyatakan pembenaran tersebut merupakan dalih untuk mengenakan tarif yang bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS sekaligus meningkatkan pendapatan pajak. Kasus tersebut diserahkan kepada Hakim Distrik AS Kent Wetherell yang ditunjuk Trump dan telah menghentikan bagian penting dari kebijakan imigrasi mantan Presiden Joe Biden pada tahun 2023.

    Lihat juga Video Trump Bakal Kurangi Tarif ke China Demi ByteDance Jual TikTok

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    Siapkan Dana Besar, Amerika Serikat Ingin Menguasai Greenland

    PIKIRAN RAKYAT – Media Washington Post memberitakan Pemerintah Amerika Serikat sedang mengkalkulasi dana untuk membeli Greenland. Hal ini semakin menegaskan bahwa Amerika ingin menguasai Greenland.

    Negara adidaya ini pun dikabarkan juga sedang mengkalkulasi pemasukan dari wilayah otonomi milik Denmark tersebut. Dana sebesar $600 juta atau Rp10 triliun dipertimbangkan untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah yang dihuni 58.000 orang tersebut.

    Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat berambisi mencaplok sejumlah wilayah dan menurut Trump, pencaplokan Greenland menjadi yang termudah.

    Media itu menuliskan bahwa Trump akan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa biaya pembeliannya akan tergantikan. Sumber daya mineral dan pajak kegiatan komersial menjadi sumber pendapatan untuk menggantikannya.

    Sementara itu, menurut survei Yahoo News/YouGov, persentase yang mendukung ambisi Trump tersebut kurang dari 20%. Angka ini pun termasuk warga yang menyetujui ambisi Trump untuk mencaplok Kanada.

    Meski akan menjadikan sumber daya mineral sebagai pendapatan, potensinya masih belum diketahui secara pasti. Selain itu, karena iklimnnya begitu dingin, proses pertambangan bisa sulit diprediksi.

    Meski dikabarkan menyiapkan dana besar, media itu pun menuliskan bahwa menguasainya bukan prioritas utama. Donald Trump pun diketahui akan menempuh berbagai cara agar Greenland bersedia bergabung.

    Respon Perdana Menteri Greenland

    Sementara itu, akhir Maret lalu, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen merespon ambisi Amerika ingin menguasai Greenland. Nielsen menegaskan bahwa AS takkan mampu menguasainya.

    “Saya tegaskan: Amerika Serikat tak akan berhasil,” katanya di akun media sosialnya. Minggu 30 Maret 2025. Ia pun menegaskan bahwa masa depan wilayah ini ditentukan oleh diri sendiri. “Kamilah yang menentukan masa depan kami sendiri,” katanya.

    Ambisi Trump ini ditolak oleh mayoritas partai politik dan warga setempat. Nielsen meminta warganya agar bersikap tenang menyikapi pernyataan presiden yang menggantikan Joe Biden ini.

    Ambisi Amerika ingin menguasai Greenland memang menjadi sorotan dunia. Nah, apakah Trump berhasil mewujudkannya? Kita tunggu perkembangannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    Tolak Tangkap Netanyahu, Hungaria Pilih Keluar dari ICC, Gelar Karpet Merah untuk PM Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hungaria menolak untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat dia berkunjung ke Hungaria hari Kamis ini, (3/4/2025).

    Padahal, Hungaria adalah salah satu anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu karena kasus kejahatan perang di Jalur Gaza.

    ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sehingga harus mengandalkan negara-negara anggotanya untuk menangkap tersangka kasus kejahatan dan menyeretnya ke markas ICC di Den Hague, Belanda.

    Dikutip dari CNN, sebagai negara yang menandatangani Statuta Roma tahun 2002, Hungaria berkewajiban memborgol Netanyahu.

    Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban justru menyambut Netanyahu dengan karpet merah. Netanyahu juga mendapat upacara penyambutan di Lion’s Courtyart, Kota Budapest.

    Sebelumnya Orban memang mengatakan negaranya tak akan menangkap Netanyahu. PM Israel itu dijadwalkan berada di Budapest selama empat hari untuk keperluan kunjungan.

    Hungaria menjadi salah satu sekutu terbesar Israel di Eropa. Banyak pula warga Hungaria yang mendukung Israel.

    NETANYAHU BERPIDATO – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Minggu (23/3/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Instagram @b.netanyahu)

    Sekretaris Negara untuk Urusan Komunikasi dan Hubungan Internasional Hungaria Zoltan Kovacs menyebut negaranya mulai memproses pengunduran diri dari ICC hari ini.

    “Sejalan dengan konstitusi Hungaria dan kewajiban hukum internasional,” ujar Kovacs.

    Kunjungan Netanyahu ke Hungaria itu adalah kunjungannya ke luar negeri sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia.

    Februari kemarin Netanyahu bertolak ke Wasington, AS, untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. AS dan Israel sama-sama bukan anggota ICC.

    Trump dan pendahulunya, Joe Biden, pernah mengecam surat penangkapan terhadap Netanyahu. Bahkan, Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang bekerja di ICC.

    Di sisi lain, ICC mengkritik keputusan Hungaria yang tidak menangkap Netanyahu. Juru bicara ICC, Fadil Al Abdallah, menyebut negara anggota ICC berkewajiban menegakkan keputusan ICC.

    “Sengketa apa pun mengenai fungsi yudisial ICC seharusnya diselesaikan melalui keputusan ICC,” ujarnya dikutip dari Al Jazeera.

    HRW minta Hungaria tangkap Netanyahu

    Human Rights Watch (HRW) meminta Hungaria untuk tidak mengizinkan Netanyahu berkunjung ke Budapest. Di samping itu, HRW juga meminta untuk menangkap Netanyahu jika masuk ke Hungaria.

    “Netanyahu menjadi target surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC tanggal 21 November 2024 ketika hakim ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dia dan Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Israel saat itu, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza setidaknya sejak 8 Oktober 2023,” kata HRW di laman resminya pada hari Selasa lalu.

    “Kejahatan ini termasuk membuat warga sipil kelaparan, sengaja mengarahkan serangan kepawa warga sipil, pembunuhan, dan penganiayaan. HRW telah mendokumentasikan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaa, dan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza.”

    Liz Evenson, Direktur Keadilan Internasional di HRW, menyebut tindakan Orban mengundang Netanyahu untuk datang ke Hungaria merupakan penghinaan terhadap korban kejahatan besar.

    “Hungaria seharusnya mematuhi kewajiban hukumnya sebagai bagian dari ICC dan menangkap Netanyahu jika dia menginjakkan kaki di negara itu,” kata Evenson.

    Seperti Orban, para pejabat pemerintahan di negara-negara Uni Eropa lain seperti Prancis, Polandia, Italia, Romania, dan Jerman juga sudah mengatakan tidak akan menangkap Netanyahu.

    Adapun pada bulan Januari lalu sejumlah aktivis HAM berunjuk rasa untuk memprotes Polandia yang diduga akan bersedia menerima kunjungan Netanyahu ke negara itu.

    (*)

  • Terlalu Dekat dengan China, Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump

    Terlalu Dekat dengan China, Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali mengguncang ekonomi Asia Tenggara. Kali ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan tarif sebesar 32 persen.

    Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Rabu malam, di mana Trump menyebut kebijakan ini sebagai “Hari Pembebasan” bagi ekonomi Amerika.

    “Hari ini, Presiden Donald J. Trump menyatakan bahwa perdagangan luar negeri dan praktik ekonomi telah menciptakan keadaan darurat nasional, dan perintahnya memberlakukan tarif responsif untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat dan melindungi pekerja Amerika,” tutur pernyataan Gedung Putih.

    Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk membalikkan apa yang ia klaim sebagai “kerusakan ekonomi” yang ditinggalkan oleh Joe Biden.

    “Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucap Gedung Putih.

    Mengapa Indonesia Dikenai Tarif 32 Persen?

    Menurut daftar tarif yang dirilis oleh Gedung Putih, Indonesia termasuk dalam kelompok negara Asia Tenggara yang paling terdampak kebijakan ini. Dengan tarif sebesar 32 persen, Indonesia berada di bawah Thailand (36 persen) namun lebih tinggi dibandingkan Brunei dan Malaysia (masing-masing 24 persen).

    Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa hukuman dagang ini tak lepas dari kedekatan Indonesia dengan China dalam berbagai aspek ekonomi. Indonesia, yang merupakan anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), semakin erat bekerja sama dengan China dalam beberapa tahun terakhir.

    Investasi besar-besaran China di sektor infrastruktur Indonesia, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta peningkatan signifikan perdagangan bilateral, menjadi salah satu faktor yang membuat Washington waspada.

    “AS melihat Indonesia semakin condong ke China dalam kebijakan ekonomi dan investasi. Tarif ini tampaknya bukan sekadar tentang defisit perdagangan, tetapi juga sebagai upaya Trump untuk memberikan sinyal kuat bahwa kedekatan dengan China memiliki konsekuensi,” kata seorang analis perdagangan internasional di Washington.

    Dampak bagi Ekonomi Indonesia

    Kenaikan tarif impor ini berpotensi memukul industri manufaktur dan ekspor Indonesia ke AS, terutama sektor tekstil, elektronik, dan produk olahan makanan. Dengan tarif yang lebih tinggi, produk Indonesia bisa kehilangan daya saingnya di pasar AS, yang selama ini merupakan salah satu tujuan ekspor utama.

    “Tarif ini bisa berdampak pada penurunan ekspor hingga miliaran dolar dalam setahun. Sektor manufaktur kita bisa terancam, dan pekerja bisa kehilangan pekerjaan jika perusahaan tidak bisa menutupi biaya tambahan akibat tarif ini,” kata seorang ekonom dari Bank Indonesia.

    Industri elektronik dan tekstil, yang sangat bergantung pada pasar ekspor ke AS, akan menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Sebelumnya, Vietnam yang juga memiliki hubungan erat dengan China dihantam tarif lebih tinggi, yakni 46 persen.

    “Kita harus berhati-hati agar tidak mengalami nasib yang sama,” ucapnya.

    Manipulasi Data Tarif: Benarkah?

    Dalam pernyataannya, Donald Trump mengklaim bahwa tarif yang diberlakukan mencerminkan “hambatan perdagangan dan manipulasi mata uang” yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak.

    Indonesia disebut-sebut memiliki tarif efektif sebesar 63 persen terhadap produk AS, sebuah angka yang dianggap banyak pihak sebagai “buatan Gedung Putih”.

    “Angka-angka ini tidak masuk akal. Mereka tidak mencerminkan tarif aktual, melainkan dihitung berdasarkan surplus perdagangan yang ada antara Indonesia dan AS,” ujar Mike Bird dari The Economist dalam sebuah unggahan di media sosial.

    Bahkan, Gedung Putih kemudian tampaknya mengonfirmasi bahwa metode perhitungan mereka memang didasarkan pada surplus perdagangan, bukan tarif aktual.

    “Amerika Serikat tidak akan lagi menempatkan dirinya terakhir dalam masalah perdagangan internasional dengan imbalan janji-janji kosong. Tarif timbal balik adalah bagian besar mengapa orang Amerika memilih Presiden Trump,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

    Langkah Indonesia Selanjutnya

    Dengan situasi yang semakin tidak pasti, pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada dilema besar: apakah harus tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan China atau mencoba meredam ketegangan dengan AS?

    “Pemerintah harus segera mencari jalan keluar, baik dengan melakukan diplomasi dagang atau memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain di luar AS dan China,” ucap seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan Indonesia.

    Banyak yang memperkirakan bahwa tarif ini hanyalah bagian dari strategi negosiasi Trump, yang sering kali menggunakan kebijakan proteksionisme sebagai alat tekanan. Jika Indonesia dapat menunjukkan niat baik dalam bernegosiasi, ada kemungkinan tarif ini bisa diturunkan atau dihapus dalam perundingan mendatang.

    Namun, yang jelas, kebijakan perdagangan Trump ini menandai perubahan besar dalam hubungan ekonomi AS dengan Asia Tenggara. Dengan semakin mengabaikan prinsip perdagangan bebas dan menarik diri dari perjanjian perdagangan multilateral seperti CPTPP dan RCEP, AS tampaknya lebih memilih jalur konfrontatif dalam menghadapi negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan ekonominya.

    “AS cukup banyak selesai secara strategis di Asia Tenggara,” ucap Evan Feigenbaum dari Carnegie Endowment for International Peace di media sosial.

    “Wilayah ini dipenuhi dengan pragmatis, yang dapat dan memang menavigasi semua jenis hal gila dari kekuatan luar. Tapi itu sangat tergantung pada para pemain yang berprinsip atau strategis – dan Washington sekarang bukan keduanya,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Diplomat.

    Sementara itu, dalam beberapa minggu mendatang, kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia, Vietnam, dan Kamboja bisa menjadi indikasi bagaimana negara-negara ASEAN akan merespons tekanan ekonomi yang datang dari Washington.

    Jika negara-negara ini semakin erat bersekutu dengan Beijing, maka keputusan Donald Trump bisa semakin mempercepat pergeseran geopolitik di kawasan ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News