Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    AS Setuju Jual Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan, China Geram!

    Jakarta –

    Pemerintah China bereaksi keras atas persetujuan pemerintah Amerika Serikat soal kesepakatan penjualan peralatan militer ke Taiwan. Beijing menegaskan bahwa pihaknya “menentang keras” hal itu.

    “Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan secara serius melanggar prinsip ‘Satu China’,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers reguler pada hari Jumat (14/11) ketika ditanya tentang kesepakatan tersebut.

    “China sangat tidak puas dan menentang keras hal ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (14/11/2025).

    Sebelumnya, Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengatakan pemerintah AS menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Pentagon menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” kata Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11) waktu setempat, dilansir Reuters, Jumat (14/11/2025).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Trump Setujui Penjualan Alat Militer Rp 5,5 T ke Taiwan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui kemungkinan penjualan suku cadang jet tempur dan komponen perbaikannya senilai US$ 330 juta (Rp 5,5 triliun) ke Taiwan. Hal ini menandai transaksi potensial pertama sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu.

    Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, seperti dilansir Reuters, Jumat (14/11/2205), menyebut suku cadang dan komponen perbaikan itu diperlukan untuk menjaga kesiapan operasional jet tempur dan pesawat militer buatan AS yang digunakan Taiwan.

    “Penjualan yang diusulkan ini akan meningkatkan kemampuan penerima untuk menghadapi ancaman saat ini dan di masa mendatang, dengan menjaga kesiapan operasional armada F-16, C-130 (dan pesawat-pesawat lainnya),” sebut Pentagon dalam pernyataannya pada Kamis (13/11).

    China mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk menguasai pulau tersebut.

    Pemerintah Taipei sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka sendiri.

    Pengumuman soal kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan itu muncul setelah Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir bulan lalu, dalam upaya mengamankan kesepakatan perdagangan.

    Sebelum pertemuan puncak itu digelar, terdapat kekhawatiran di Taipei bahwa mungkin ada semacam “penjualan” kepentingan Taiwan oleh Trump kepada Xi.

    Washington memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Beijing, tetapi juga mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei dan merupakan pemasok senjata terpenting bagi Taiwan.

    Pada September lalu, Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) untuk Taiwan. Keputusan Trump pada saat itu menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan. Namun Trump, menurut laporan The Washington Post pada saat itu, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan The Washington Post dalam laporannya bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Namun, Trump sebelumnya mengatakan bahwa Xi telah memberitahunya jika Beijing tidak akan menginvasi Taiwan selama dia menjabat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Intelijen AS Ungkap Tentara Israel Gunakan Tameng Manusia di Gaza

    Washington DC –

    Informasi intelijen yang dikumpulkan Amerika Serikat (AS) tahun lalu dari para pejabat Israel mengungkapkan adanya pembahasan soal tentara-tentara Tel Aviv yang menggunakan tameng manusia dalam perang Gaza.

    Menurut informasi intelijen yang diungkapkan dua mantan pejabat AS tersebut, seperti dilansir Reuters, Kamis (13/11/2025), para pejabat Israel sempat membahas bagaimana tentara-tentara negara Yahudi itu mengirimkan warga Palestina ke terowongan-terowongan Gaza yang diyakini dipenuhi dengan peledak.

    Informasi tersebut, menurut kedua sumber mantan pejabat AS itu, dibagikan oleh Tel Aviv kepada Gedung Putih, dan dianalisis oleh komunitas intelijen pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

    Hukum internasional melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng selama aktivitas militer.

    Para pejabat era pemerintahan Biden telah sejak lama menyuarakan kekhawatiran mengenai laporan media yang mengindikasikan tentara Israel menggunakan warga sipil Palestina untuk melindungi diri mereka sendiri selama di Jalur Gaza.

    Pengumpulan bukti-bukti oleh Washington sendiri mengenai hal tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Menurut dua sumber pejabat AS itu, informasi intelijen yang dikumpulkan pada bulan-bulan terakhir tahun 2024 memicu pertanyaan di dalam Gedung Putih dan di kalangan komunitas intelijen tentang seberapa luas taktik tersebut digunakan dan apakah tentara Israel bertindak berdasarkan arahan yang diberikan para pemimpin militer mereka.

    Reuters tidak dapat memastikan apakah pemerintahan Biden membahas intelijen itu dengan pemerintah Israel.

    Sejauh ini, belum ada tanggapan langsung dari mantan pejabat Gedung Putih era Biden atas laporan tersebut.

    Sementara militer Israel, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya “melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia atau memaksa mereka dengan cara apa pun untuk berpartisipasi dalam operasi militer”.

    Divisi Investigasi Kriminal Kepolisian Militer, menurut pernyataan militer Israel itu, sedang menyelidiki “kecurigaan yang melibatkan warga Palestina dalam misi militer”.

    Laporan-laporan media sebelumnya juga mengindikasikan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, khususnya menempatkan para petempurnya di bangunan-bangunan sipil seperti rumah sakit. Hamas telah membantah tuduhan tersebut.

    Keterlibatan AS dalam Kejahatan Perang Israel?

    Intelijen soal penggunaan tameng manusia oleh tentara Israel di Jalur Gaza merupakan salah satu dari beberapa informasi yang beredar pada masa-masa akhir pemerintahan Biden. Informasi itu muncul ketika komunitas intelijen semakin gencar menganalisis aliran informasi baru yang mengungkap pertimbangan internal Israel dalam operasi militernya di Jalur Gaza.

    Reuters melaporkan pekan lalu bahwa sekitar waktu tersebut, pemerintahan Biden juga mengumpulkan informasi intelijen soal para pengacara Israel memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel di Jalur Gaza.

    Para mantan pejabat AS yang dikutip Reuters mengatakan bahwa intelijen baru dari Israel sempat memicu kekhawatiran serius di kalangan pejabat tinggi yang meyakini informasi itu mendukung tuduhan soal Israel melakukan kejahatan perang.

    Jika Israel dinyatakan bersalah atas kejahatan perang, maka AS dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyediaan senjata kepada militer Tel Aviv.

    Namun pada saat itu, para pengacara dari berbagai firma hukum AS memutuskan pada minggu-minggu akhir pemerintahan Biden bahwa bukti yang ada tidak menunjukkan Israel telah melakukan kejahatan perang dan AS dapat terus mendukung Israel dengan senjata juga intelijen.

    Beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa serentetan intelijen luas yang diterima hanya menggambarkan insiden-insiden individual di Jalur Gaza dan tidak mencerminkan praktik atau kebijakan Israel secara menyeluruh.

    Lihat juga Video ‘Surati Presiden Israel, Trump Minta Kasus Korupsi Netanyahu Diampuni’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Ramalan Manusia Rp 2.800 T: China Bakal Kalahkan AS

    Ramalan Manusia Rp 2.800 T: China Bakal Kalahkan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Nvidia, Jensen Huang, meramal bahwa China berpotensi melampaui Amerika Serikat (AS) dalam kompetisi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “China akan menang dalam persaingan AI,” ujar Huang dalam wawancaranya dengan Financial Times, seperti dikutip Reuters, Sabtu (8/11/2025).

    Huang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan AI global. Chip buatan Nvidia saat ini diketahui sebagai chip paling tangguh untuk mengembangkan AI.

    Nvidia juga menjadi salah satu pusat pergesekan antara China dan AS. Pemerintah AS sejak era Joe Biden hingga Donald Trump saat ini, beberapa kali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor chip AI tercanggih buatan Nvidia ke AS.

    Baru-baru ini, Trump sempat memblokir akses chip Nvidia yang tak terlalu canggih ke China, namun kemudian memutuskan membukanya kembali. Masalah baru muncul ketika China menggencarkan larangan bagi perusahaan domestik untuk menggunakan chip Nvidia dan beralih ke chip lokal.

    Bahkan, pemerintah China memberikan insentif biaya listrik hingga 50% bagi perusahaan yang menggunakan chip lokal pada data center mereka. Hal ini membuat bisnis Nvidia di China kian terancam. Padahal, China merupakan salah satu klien terbesar Nvidia.

    Dalam beberapa kesempatan, Huang menegaskan bahwa pelarangan akses chip AS ke China akan membuat negara kekuasaan Xi Jinping makin gencar mengembangkan chip lokal. Jika sudah begitu, China akan memenangkan perlombaan AI melawan AS.

    “Seperti yang sudah saya bilang dari lama, China hanya beberapa nanodetik di belakang AS dalam hal AI,” kata Huang dalam pernyataan di akun X personalnya pada Rabu (5/11).

    “Sangat penting bagi AS untuk memenangkan perlombaan [AI] dengan memenangkan para pengembang di seluruh dunia,” ia menambahkan.

    Huang merupakan sosok yang ketiban durian runtuh garta-gara perkembangan AI yang membuat pendapatan Nvidia pecah rekor berkali-kali. Sahamnya juga terus melonjak dan pernah menyalip Apple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia.

    Forbes mencatat harta kekayaan Jensen Huang saat ini mencapai US$169,4 miliar atau setara Rp2.800 triliun. Ia menempati peringkat ke-8 sebagai orang terkaya di dunia.

    Saham Nvidia agaknya tertekan lantaran kebijakan pelarangan ekspor chip canggih dari AS ke China. Di lain sisi, pemerintah China juga melarang penggunaan chip asing dan mendorong chip lokal.

    Huang menegaskan pada Oktober lalu bahwa AS bisa memenangkan perlombaan AI jika seluruh dunia, termasuk China yang memiliki basis developer raksasa, menggunakan sistem buatan Nvidia. Namun, kenyataannya China sudah menutup pasarnya bagi Nvidia.

    “Kami ingin AS memenangkan perlombaan AI. Tak ada keraguan soal itu. Kami ingin seluruh dunia membangun AI dengan teknologi AS. Namun, kita juga butuh memenangkan para developer China. Kebijakan yang membuat AS kehilangan setengah dari developer AI dunia tak akan menguntungkan di jangka panjang. Hal ini akan menghancurkan kami,” kata Huang.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Bisakah Kekuatan Asing Hentikan Konflik di Sudan?

    Jakarta –

    Tanpa dukungan eksternal, tidak ada satu pun pihak di Sudan mampu memperpanjang perang saudara yang tengah berlangsung.

    Konflik ini telah menjadikan negara tersebut sebagai lokasi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Belakangan, terjadi pembunuhan massal serta kekejaman terhadap warga sipil Sudan di ibu kota regional Darfur, El-Fasher.

    Perang pertama kali meletus pada April 2023 ketika milisi lokal, yaitu pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dan militer Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF), berselisih mengenai integrasi RSF ke dalam militer reguler.

    Akibat berlanjutnya pertempuran di Darfur, angka korban hanya bisa diperkirakan, tapi organisasi bantuan dan PBB memperkirakannya di atas 140.000 orang. Sekitar setengah dari 51 juta penduduk Sudan bergantung pada bantuan kemanusiaan. Kelaparan dan penyakit menyebar luas dan sebagian besar infrastruktur serta lahan pertanian negara itu telah rusak.

    Para pengamat mengatakan pemerintah Sudan yang diakui secara internasional di bawah jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, yang juga memimpin SAF, mendapat dukungan dari Mesir, Turki, Rusia, dan Iran. Sementara, Mesir dan Arab Saudi membantah memberikan dukungan senjata kepada kelompok apa pun di Sudan. RSF dituding mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), tapi kemudian dibantah oleh UEA.

    “Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSF memiliki sejumlah pemasok senjata dan bahan bakar selama perang, tetapi penyedia utama tetap UEA,” kata Hager Ali, peneliti di lembaga kajian German Institute for Global and Area Studies (GIGA), kepada DW.

    Agenda kontroversial UEA di Sudan

    UEA berkali-kali membantah mendukung RSF. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye media oleh SAF dan menuntut permintaan maaf.

    Namun, PBB dan organisasi hak asasi manusia sering menemukan bukti pasokan militer dari UEA. Analis independen secara rutin menyimpulkan bahwa senjata dan amunisi yang digunakan RSF berasal dari UEA.

    “Materi tersebut mencakup drone buatan Cina yang canggih berikut senjata ringan, mesin berat, kendaraan, artileri, mortir dan amunisi,” ujar sumber dari US Defense Intelligence Agency dan biro intelijen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kepada The Wall Street Journal.

    Pada Januari, ketika pemerintahan AS dipimpin Presiden Joe Biden, Paman Sam menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak. Waktu itu, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap tujuh perusahaan dari UEA dan menuduh mereka menyediakan senjata, pendanaan dan dukungan lain kepada RSF.

    Lebih jauh, laporan PBB Januari 2024 menyatakan bahwa milisi yang berpihak kepada Jenderal Libya Khalifa Haftar menggunakan jaringan penyelundupan yang sudah ada untuk memasok RSF dengan bahan bakar, kendaraan, dan amunisi.

    “Kami tahu bahwa UEA telah menyelundupkan senjata langsung melintasi perbatasan Libya ke Sudan, tetapi juga via Chad dan Uganda,” kata Ali.

    “Sebagai imbalannya, UEA, sebagai importir emas Sudan terbesar secara tradisional, memiliki kepentingan besar untuk menjaga aksesnya ke emas Sudan.”

    Bagi RSF, sumber daya emas Sudan yang kaya, yang sebagian besar berada di wilayah kekuasaannya, telah menjadi mata uang utama untuk membeli senjata dan menghindari sanksi.

    “Aman untuk diasumsikan bahwa senjata yang sekarang digunakan di Sudan bukan hanya dari sedikit penyedia tetapi senjata yang telah diselundupkan ke seluruh Sahel,” lanjut Ali, sambil menambahkan bahwa pengiriman senjata di medan perang sering dilakukan oleh Africa Corps, divisi Afrika dari kelompok mercenary (militer bayaran) Rusia Wagner yang telah berganti nama.

    Kepentingan lain di Sudan

    Mesir telah menjadi pendukung utama SAF dan mengakui pemerintahan Burhan sebagai pemerintahan resmi Sudan. Menurut tinjauan dari Institute of War, lembaga kajian independen, Mesir juga telah melatih pilot SAF dan menyediakan drone, kemudian hal ini dibantah Kairo.

    Mesir bertujuan menjaga konflik tetap di sisi Sudan dan berharap bisa mengembalikan jutaan pengungsi Sudan.

    Pendukung lain SAF adalah Iran, yang juga telah menyediakan drone. Teheran berharap mengamankan pangkalan angkatan laut di Laut Merah yang akan membantunya terus mendukung milisi Houthi di Yaman. Sudan diketahui telah menjadi pusat logistik bagi Houthi. Turki juga telah menyediakan drone dan misil untuk SAF. Kepentingan Ankara di sini adalah mengamankan aksesnya ke Laut Merah.

    Meski keterlibatan Rusia melalui Africa Corps atas nama RSF ada, Rusia memainkan peran yang relatif kecil di Sudan, menurut Achim Vogt, Direktur Friedrich Ebert Stiftung untuk wilayah Uganda dan Sudan.

    Bisakah ‘inisiatif Quad’ membantu?

    Menurut Vogt, keempat negara yang membentuk apa yang disebut “inisiatif Quad”, yakni AS, Mesir, Arab Saudi dan UEA, akan jadi negara yang bisa memberi pengaruh nyata di Sudan meskipun mereka punya aliansi berbeda dengan kedua pihak. Sasaran inisiatif ini adalah membuat peta jalan untuk mengakhiri perang atau setidaknya gencatan senjata kemanusiaan.

    Vogt mengatakan jika keempat negara ini bersatu, mungkin dengan dukungan negara Eropa, mereka bisa membawa kembali hukum humaniter internasional, mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memperbaiki situasi kemanusiaan bagi warga sipil.

    Namun, pada 26 Oktober 2025, pembicaraan Quad di Washington yang ditujukan untuk membawa pihak yang bertikai bersama-sama menyepakati gencatan senjata tiga bulan, berakhir tanpa hasil. Pada hari yang sama, RSF merebut kontrol atas ElFasher dan meningkatkan pembunuhan massal serta kekejaman lainnya.

    “Mereka punya kepentingan ekonomi terkait ekspor emas dan pelabuhan Port Sudan, tetapi mereka sudah cukup jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik ikut campur dalam apa yang mereka sebut konflik internal,” katanya.

    Bagi Laetitia Bader, Direktur Horn of Africa di Human Rights Watch, skala dan beratnya pelanggaran terbaru di dan sekitar El-Fasher sekarang memerlukan adanya “konsekuensi bagi pimpinan RSF dan para pendukungnya, khususnya Uni Emirat Arab, yang terus menyediakan dukungan… meskipun ada bukti jelas atas kejahatan,” ujarnya kepada DW.

    “Kami ingin melihat Dewan Keamanan PBB segera bergerak dengan sanksi terhadap pimpinan RSF,” kata Bader.

    “Kami menyerukan agar komunitas internasional memastikan ada akuntabilitas politik dan pidana.”

    Pada hari Jumat (31/10), menghadapi kemarahan internasional atas pembantaian dan kejahatan lainnya, RSF menangkap beberapa anggotanya sendiri. Namun, pengamat mengatakan kekejaman terus berlangsung.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Muhammad Hanafi dan Melisa Lolindu


    (ita/ita)

  • Manusia Rp 2.800 Triliun: China Bakal Menang Melawan Amerika!

    Manusia Rp 2.800 Triliun: China Bakal Menang Melawan Amerika!

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Nvidia Jensen Huang telah memperingatkan bahwa China akan mengalahkan Amerika Serikat (AS) dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    “China akan memang dalam perlombaan AI,” kata Huang kepada Financial Times, dikutip dari Reuters, Kamis (6/11/2025).

    Huang merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan AI global. Chip buatan Nvidia saat ini diketahui sebagai chip paling tangguh untuk mengembangkan AI.

    Nvidia juga menjadi salah satu pusat pergesekan antara China dan AS. Pemerintah AS sejak era Joe Biden hingga Donald Trump saat ini, beberapa kali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor chip AI tercanggih buatan Nvidia ke AS.

    Baru-baru ini, Trump sempat memblokir akses chip Nvidia yang tak terlalu canggih ke China, namun kemudian memutuskan membukanya kembali. Masalah baru muncul ketika China menggencarkan larangan bagi perusahaan domestik untuk menggunakan chip Nvidia dan beralih ke chip lokal.

    Bahkan, pemerintah China memberikan insentif biaya listrik hingga 50% bagi perusahaan yang menggunakan chip lokal pada data center mereka. Hal ini membuat bisnis Nvidia di China kian terancam. Padahal, China merupakan salah satu klien terbesar Nvidia.

    Dalam beberapa kesempatan, Huang menegaskan bahwa pelarangan akses chip AS ke China akan membuat negara kekuasaan Xi Jinping makin gencar mengembangkan chip lokal. Jika sudah begitu, China akan memenangkan perlombaan AI melawan AS.

    “Seperti yang sudah saya bilang dari lama, China hanya beberapa nanodetik di belakang AS dalam hal AI,” kata Huang dalam pernyataan di akun X personalnya pada Rabu (5/11).

    “Sangat penting bagi AS untuk memenangkan perlombaan [AI] dengan memenangkan para pengembang di seluruh dunia,” ia menambahkan.

    Huang merupakan sosok yang ketiban durian runtuh garta-gara perkembangan AI yang membuat pendapatan Nvidia pecah rekor berkali-kali. Sahamnya juga terus melonjak dan pernah menyalip Apple sebagai perusahaan paling bernilai di dunia.

    Forbes mencatat harta kekayaan Jensen Huang saat ini tengah anjlok 1,73% menjadi US$169,4 miliar atau setara Rp2.800 triliun. Ia menempati peringkat ke-8 sebagai orang terkaya di dunia.

    Saham Nvidia agaknya tertekan lantaran kebijakan pelarangan ekspor chip canggih dari AS ke China. Di lain sisi, pemerintah China juga melarang penggunaan chip asing dan mendorong chip lokal.

    Huang menegaskan pada Oktober lalu bahwa AS bisa memenangkan perlombaan AI jika seluruh dunia, termasuk China yang memiliki basis developer raksasa, menggunakan sistem buatan Nvidia. Namun, kenyataannya China sudah menutup pasarnya bagi Nvidia.

    “Kami ingin AS memenangkan perlombaan AI. Tak ada keraguan soal itu. Kami ingin seluruh dunia membangun AI dengan teknologi AS. Namun, kita juga butuh memenangkan para developer China. Kebijakan yang membuat AS kehilangan setengah dari developer AI dunia tak akan menguntungkan di jangka panjang. Hal ini akan menghancurkan kami,” Huang menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Biden Ucapkan Selamat ke Wali Kota Terpilih New York Zohran Mamdani

    Biden Ucapkan Selamat ke Wali Kota Terpilih New York Zohran Mamdani

    Jakarta –

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat kepada Zohran Mamdani yang terpilih menjadi Wali Kota New York. Biden mengucapkan langsung ke Mamdani melalui sambungan telepon.

    “Di Virginia, New Jersey, New York City, California, dan komunitas-komunitas di seluruh negeri, para pemilih memilih harapan, keadilan, dan masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama,” tulis Biden sebagaimana dilansir CNN, Kamis (6/11/2025).

    “Demokrasi kita berhasil ketika kita mewujudkannya, dan tadi malam, rakyat Amerika sekali lagi membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan tugasnya,” imbuhnya.

    Democratic candidate for New York City mayor, Zohran Mamdani, looks on as he holds a campaign rally on the eve of election day, in the Queens borough of New York City, U.S., November 3, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

    Diketahui, Zohran Mamdani unggul dalam setiap quick count atau hitung cepat pemilihan wali kota New York. Zohran menjadi Wali Kota Muslim pertama di New York.

    Dalam pidatonya, Mamdani mendeklarasikan “era baru” perubahan politik. “Mulai sekarang, semoga satu-satunya penyesalan kita adalah hari ini datangnya begitu lama,” ujarnya.

    Dia mendedikasikan kemenangannya untuk kelas pekerja, dan menegaskan tekadnya untuk menjadikan Kota New York sebagai tempat yang menyambut dan merayakan keberagaman.

    “Masa depan ada di tangan kita,” tegasnya.

    Mamdani bertekad menjadikan Kota New York sebagai tempat yang menyambut dan merayakan keberagaman.

    “Di sini kita yakin untuk membela orang-orang yang kita sayangi, baik Anda seorang imigran, anggota komunitas trans, salah satu dari banyak wanita kulit hitam yang dipecat Donald Trump dari pekerjaan federal, seorang single mom yang masih menunggu harga bahan makanan turun, atau siapa pun yang terdesak, perjuangan Anda adalah perjuangan kita juga,” ucap Mamdani.

    Tonton juga Video Pidato Kemenangan Zohran Mamdani: Kita Telah Menggulingkan Dinasti!

    (zap/isa)

  • Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Pembantaian Massal Gelagat Munculnya Genosida Baru di Sudan?

    Jakarta –

    Laporan bahwa “korban sakit dan terluka dieksekusi secara kejam,” ditulis Koordinasi Komite Perlawanan Sudan (Sudanese Coordination of Resistance Committees), sebuah organisasi nonpemerintah, dua hari setelah Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces (RSF) menguasai El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, Sudan.

    Menurut organisasi tersebut, para milisi RSF telah membunuh hampir semua orang atau membiarkan mereka mati di Rumah Sakit Al Saudi di kota itu.

    Citra satelit yang dianalisis Humanitarian Research Lab, Yale School of Public Health, mengonfirmasi bahwa sejak akhir pekan lalu muncul “kumpulan objek yang konsisten dengan ukuran tubuh manusia dan perubahan warna tanah kemerahan” di luar rumah sakit-rumah sakit di El-Fasher.

    Beberapa sumber menyebut hingga 2.000 warga sipil telah tewas dalam tiga hari terakhir. Laporan dari lapangan masih sulit diperoleh karena RSF mematikan komunikasi satelit bagi penduduk.

    Seorang perempuan yang berhasil melarikan diri dari El-Fasher kepada DW pada hari Rabu (29/10) mengatakan, “RSF mengambil semua yang kami miliki, mereka bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang, tanpa ponsel.”

    “Mereka melakukan uji coba militer terhadap orang-orang, dan jika mengetahui seseorang memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan urusan militer, mereka langsung dieksekusi,” tambahnya.

    Konflik Sudan: Apa yang perlu diketahui

    Pembunuhan massal terbaru ini merupakan eskalasi terbaru dari konflik Sudan yang meletus pada April 2023. Saat itu, Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces/SAF) di bawah komando Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan RSF, pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti, berselisih terkait integrasi milisi ke dalam angkatan nasional.

    Setelah merebut El-Fasher, kendali wilayah RSF kini mencakup Darfur dan sebagian selatan, sementara SAF menguasai ibu kota Khartoum serta wilayah utara dan tengah negara itu.

    Apa kata RSF?

    Organisasi kemanusiaan internasional menuntut RSF membuka koridor kemanusiaan bagi sekitar 177.000 orang yang tak bisa meninggalkan kota.

    “Dengan SAF mundur, terutama warga sipil yang mendukung SAF kini mencoba melarikan diri, RSF memiliki kepentingan untuk menghina SAF dengan melampiaskan kekerasan pada warga sipil,” ujar Hager Ali, peneliti di GIGA Institute for Global and Area Studies, Jerman, kepada DW. “RSF juga berusaha menakut-nakuti warga sipil agar patuh di wilayah yang mereka kuasai.”

    Pada Maret lalu, RSF dan kelompok bersenjata lain membentuk Sudan Founding Alliance (TASIS), dengan mandat membentuk “Pemerintahan Perdamaian dan Persatuan” untuk Darfur dan sebagian selatan. TASIS menegaskan di X (Twitter):

    “Kami menegaskan posisi kami mengecam segala pelanggaran dan bekerja terus-menerus untuk menghentikannya. Namun perlu diluruskan: banyak video pelanggaran di media sosial adalah rekayasa dari media gerakan Islam, tentara bayaran dari pasukan gabungan, dan lainnya.”

    Namun menurut Leena Badri, peneliti kebijakan Sudan, pernyataan itu tak lebih dari upaya TASIS “mendapat legitimasi politik untuk mendirikan struktur pemerintahan paralel mereka.”

    RSF: Akar kekerasan dan genosida

    Kedua belah pihak dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia(HAM) sepanjang konflik. Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada kedua jenderal. RSF dituduh melakukan genosida dan pelanggaran HAM berat, sementara SAF dituduh menyerang warga sipil dan menghambat transisi demokratis.

    “RSF tidak lebih brutal daripada kekuatan lain di dunia. Namun perbedaannya adalah kebijakan mereka bersifat sistematis dan genosidial,” ujar Shayna Lewis, spesialis Sudan dan penasihat senior PAEMA, sebuah LSM di AS yang fokus pencegahan kekejaman.

    “Pembunuhan tanpa batas pasien dan staf medis di rumah sakit adalah modus operandi RSF,” tambahnya. RSF berkembang dari milisi Janjaweed yang terkenal dengan kekerasan ekstrem di Darfur antara 2003–2005, membunuh sekitar 300.000 warga sipil yang dianggap bukan Arab, melainkan Afrika.

    Posisi dunia Arab dan peran emas

    Para pengamat menekankan bahwa sekutu internasional dari pihak yang bertikai menentukan apakah perang Sudan berakhir atau berlanjut. RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Chad. SAF mendapat dukungan Mesir dan Qatar, sementara Arab Saudi menyatakan netral.

    Darfur menjadi prioritas RSF, tidak hanya karena ini wilayah asal mereka, tetapi juga karena sumber daya penting seperti emas. Emas dibutuhkan untuk menghindari sanksi dan membeli senjata. Kedekatan Darfur dengan perbatasan Libya dan Chad memungkinkan RSF mengendalikan populasi sipil untuk mempermudah pengadaan senjata dan amunisi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat juga Video: Serangan Bom-Penembakan di Sudan Tewaskan 127 Orang

    (ita/ita)

  • Gagal Negosiasi, Trump Sanksi 2 Produsen Minyak Rusia

    Gagal Negosiasi, Trump Sanksi 2 Produsen Minyak Rusia

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan memberi sanksi besar kepada dua produsen minyak terbesar Rusia.

    Dikutip dari CNN, kekecewaan Trump terhadap Rusia meningkat dalam beberapa bulan terakhir, karena pertemuan puncak AS-Rusia di Alaska gagal menghentikan eskalasi kekerasan di Ukraina. Ia bahkan mengubah posisi serangan Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia.

    Trump juga meningkatkan penyebaran intelijen untuk membantu Ukraina menargetkan fasilitas militer dan energi milik Rusia. Namun, setelah beberapa kali ancaman Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia gagal.

    Namun, pengumuman sanksi Trump terhadap raksasa minyak Rusia dan anak perusahaannya pada Rabu lalu mengejutkan para ahli. Akan tetapi, para ahli masih mengukur dampak sanksi tersebut terhadap Rusia.

    “Hal itu sebenarnya mengejutkan karena selalu ada perbedaan antara retorika dan tindakan Trump,” kata peneliti senior di International Institute for Strategic Studies (IISS) London, Maria Shagina, dikutip dari CNN, Minggu (26/10/2025).

    “Tampaknya hari ini Rusia telah bertindak berlebihan, dan kesabaran Trump mulai menipis,” tulisnya.

    Menurut laporan CNN, sanksi ini menjadi yang pertama kali dilayangkan Trump kepada Rusia di luar pengenaan tarif sekunder terhadap India atas pembelian minyak. Namun, sanksi tersebut merupakan hal umum karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar, seperti Rosneft dan Lukoil, beserta puluhan anak perusahaannya akan dibekukan di AS. Kemudian entitas-entitas AS akan dilarang berbisnis dengan perusahaan tersebut.

    Akan tetapi, sebagian besar pakar sepakat menilai penargetan Rosneft dan Lukoil merupakan perubahan yang signifikan. Menurut RBC Capital Markets, kedua perusahaan ini menguasai sekitar setengah dari total ekspor minyak Rusia.

    Sebelumnya, Joe Biden juga telah menindak perusahaan minyak terbesar ketiga dan keempat Rusia, yakni Gazpromneft dan Surgutneftegaz. Namun, para ahli mengatakan menilai sanksi tersebut tidak memengaruhi perusahaan tersebut karena dikhawatirkan memicu gangguan pasokan global.

    (kil/kil)

  • Media China Ungkap Rencana Besar Xi Jinping Melawan Trump

    Media China Ungkap Rencana Besar Xi Jinping Melawan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

    Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

    Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

    Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

    Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk ‘melawan’ ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

    Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

    Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

    Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan ‘kekuatan produktif berkualitas baru’ yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

    Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

    Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

    Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

    Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

    Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

    Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

    Tekanan Bertubi-tubi ke China

    China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

    Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

    Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

    Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

    “Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini,” kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

    Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

    Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

    Guncangan Ekonomi China

    Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

    Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

    Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

    Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

    Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

    Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]