Tag: Joe Biden

Kremlin Sebut Pertemuan Trump-Putin Memang Perlu, tapi Harus Dipersiapkan dengan Baik – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kremlin menjelaskan tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Arab Saudi.

Kremlin mengatakan, pertemuan itu perlu tetapi Putin tidak merencanakan perjalanan ke Timur Tengah pada pertengahan Mei 2025.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang ditanya oleh wartawan tentang komentar Trump bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk bertemu dengan Putin selama perjalanan ke Arab Saudi bulan ini, mengatakan bahwa kepala Kremlin tidak memiliki jadwal perjalanan ke sana.

Meski begitu, menurutnya pertemuan seperti itu jelas menjadi pembicaraan semua orang.

“Dan dalam banyak hal kami pikir itu tentu perlu,” kata Peskov, Senin (5/5/2025), dilansir Al Arabiya.

“Itu harus dipersiapkan dengan baik dan itu membutuhkan upaya di berbagai tingkat ahli, termasuk kontak berkelanjutan antara Moskow dan Washington,” paparnya.

“Tetapi sejauh ini tidak ada hal spesifik tentang ini,” tegas Peskov.

Perjalanan Trump ke Timur Tengah

Trump akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) akhir bulan ini untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin Teluk, Axios melaporkan.

Putin belum pernah bertemu dengan Presiden AS yang sedang menjabat itu, sejak ia mengadakan pertemuan puncak di Jenewa pada Juni 2021 dengan pendahulu Trump, Joe Biden.

Putin dan Trump telah berbicara melalui telepon beberapa kali tahun ini saat pemimpin AS tersebut berupaya menengahi berakhirnya perang.

Sebelumnya, Trump, yang berjanji untuk segera merundingkan akhir perang di Ukraina tak lama setelah ia kembali menjabat.

Trump mengatakan pada akhir pekan bahwa ia dan para penasihatnya telah melakukan “diskusi yang sangat baik” tentang Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir.

Gencatan Senjata

Dikutip dari AP News, Rusia dan Ukraina tetap berselisih pendapat mengenai proposal gencatan senjata yang saling bersaing.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan gencatan senjata mungkin dilakukan “bahkan mulai hari ini” jika Moskow serius ingin mengakhiri perang.

Berbicara pada Minggu (4/5/2025) pada konferensi pers bersama Presiden Ceko Petr Pavel, Zelensky mencatat bahwa Rusia telah mengabaikan proposal AS untuk gencatan senjata penuh selama 54 hari dan berterima kasih kepada Republik Ceko karena mendukung seruan Ukraina untuk gencatan senjata selama 30 hari.

“Putin sangat ingin memamerkan tank-tanknya di parade (Hari Kemenangan)” kata Zelensky.

“Tetapi ia harus berpikir untuk mengakhiri perangnya,” lanjutnya.

Zelensky kembali menyatakan skeptisisme mendalamnya atas usulan Rusia untuk melakukan gencatan senjata selama 72 jam di Ukraina guna menandai Hari Kemenangan dalam Perang Dunia II, dengan mengatakan bahwa Moskow terus melancarkan ratusan serangan meskipun secara terbuka mengisyaratkan minatnya pada gencatan senjata sebagian.

“Bahkan selama Paskah, meskipun ada janji — termasuk kepada Amerika Serikat — Rusia melakukan lebih dari seratus serangan,” kata Zelensky, merujuk pada serangan Rusia selama gencatan senjata Paskah selama 30 jam yang dideklarasikan secara sepihak oleh Putin.

Zelensky telah berulang kali menyerukan jeda permusuhan yang lebih substansial selama 30 hari, seperti yang awalnya diusulkan AS.

Kremlin mengatakan gencatan senjata Hari Kemenangan didasarkan pada alasan kemanusiaan dan akan berlangsung dari awal 8 Mei dan berlangsung hingga akhir 10 Mei untuk menandai kekalahan Moskow atas Nazi Jerman pada tahun 1945 — hari libur sekuler terbesar Rusia.

Zelensky berterima kasih kepada Pavel atas dukungan militer negaranya dan mengatakan Ukraina berharap untuk menerima 1,8 juta peluru artileri pada tahun 2025 sebagai bagian dari inisiatif yang dipimpin Ceko untuk memasok bantuan militer ke Kyiv.

Inisiatif tersebut, yang diluncurkan pada tahun 2024 dan didukung oleh sekutu NATO, memasok Ukraina dengan 1,5 juta peluru artileri tahun lalu.

Zelensky juga mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan Pavel mengenai “langkah selanjutnya dalam pengembangan koalisi penerbangan kami”, yaitu pembentukan sekolah pelatihan F-16.

Ia mengatakan bahwa pangkalan semacam itu tidak dapat dibuka di Ukraina karena serangan Rusia.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

05/05/2025 21:31
AS Dicurigai Menutupi Jumlah Korban Militernya dalam Operasi Rough Rider Melawan Houthi Yaman – Halaman all

AS Dicurigai Tutupi Jumlah Korban Militernya dalam Operasi Rough Rider Lawan Houthi Yaman

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dilaporkan menghadapi pengawasan yang semakin ketat dari lembaga-lembaga di negara tersebut.

Hal itu karena pemeritahan AS saat ini dinilai menyembunyikan informasi tentang korban militer AS akibat operasi militer yang sedang berlangsung di Yaman.

Menurut laporan The Intercept yang diterbitkan pada Sabtu, 3 Mei 2023, Komando Pusat AS (CENTCOM), Kantor Menteri Pertahanan, dan Gedung Putih menolak untuk mengungkapkan berapa banyak anggota angkatan bersenjata AS yang tewas atau terluka sejak peluncuran Operasi Rough Rider pada Maret 2025.

Operasi tersebut melibatkan lebih dari 1.000 serangan udara AS terhadap Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang terafiliasi kelompok Ansarallah (Houthi).

Serangan yang menurut AS menyasar fasilitas Houthi ini dikabarkan telah menewaskan ratusan warga Yaman, termasuk banyak warga sipil.

Atas ketidaktransparanan jumlah korban militer AS, anggota dewan, Ro Khanna dari California mengkritik Gedung Putih dan menyerukan pengungkapan penuh.

“Pemerintah harus transparan tentang jumlah korban AS dari serangan terhadap Houthi,” katanya, mengacu pada operasi militer AS ke Houthi.

Rekannya, Pramila Jayapal, perwakilan dari Washington, menyuarakan sentimen yang sama, memperingatkan kalau pasukan AS seharusnya tidak pernah berada dalam bahaya melalui tindakan militer yang tidak konstitusional tanpa persetujuan Kongres.

Gambar representasional yang dihasilkan AI mengilustrasikan jet tempur F-18 Super Hornet AS ditembaki teman sendiri Kapal Perang USS Gettysburg dalam sebuah insiden friendly fire di Laut Merah, Sabtu (21/12/2024). (tangkap layar/twitter)

Jet Tempur F-18 Jatuh

Satu insiden baru-baru ini menggarisbawahi risikonya: sebuah jet tempur F/A-18 Super Hornet jatuh dari kapal induk USS Harry S Truman awal minggu ini setelah kapal tersebut dilaporkan berbelok tajam untuk menghindari rudal Yaman.

Seorang pelaut terluka, dan jet senilai 60 juta dolar AS itu jatuh.

Ketika The Intercept meminta Pentagon untuk memberikan angka korban, para pejabat mengalihkan dan mengarahkan penyelidikan ke CENTCOM.

CENTCOM kemudian merujuk permintaan tersebut ke Gedung Putih, yang tetap bungkam.

Di bawah pemerintahan Joe Biden sebelumnya, data korban dan serangan terperinci dari seluruh Asia Barat dirilis secara berkala, catat The Intercept .

Sikap kontras pemerintah AS ini telah membuat khawatir kelompok-kelompok advokasi negara tersebut.

Erik Sperling dari Just Foreign Policy menyatakan, “Menyembunyikan informasi dasar dari publik membuat media semakin sulit untuk menyoroti bagaimana para pejabat ini melanggar salah satu janji kampanye Trump yang paling populer.”

Laporan Intercept menyusul perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada tanggal 2 Mei agar kapal induk USS Harry S. Truman tetap berada di Asia Barat selama seminggu lagi, menandai kedua kalinya penempatannya diperpanjang di tengah operasi militer yang sedang berlangsung terhadap Yaman.

Sementara itu, mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Waltz, diberhentikan minggu ini sebagian karena melibatkan seorang jurnalis dalam diskusi sensitif tentang serangan Yaman.

Waltz juga mendorong tindakan militer yang lebih besar terhadap Iran dan dilaporkan berkoordinasi erat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu — tindakan yang bertentangan dengan pendekatan Trump yang lebih hati-hati, menurut sumber-sumber pemerintahan.

(oln/tc/*)

04/05/2025 23:42
Gambarkan Diri Bak Sosok Paus, Donald Trump Dicerca Umat Katolik

GELORA.CO – Presiden AS Donald Trump menuai kritik dari sejumlah umat Katolik setelah mengunggah gambar dirinya sebagai Paus yang dibuat dengan kecerdasan buatan.

Gambar tersebut, yang dibagikan oleh akun media sosial resmi Gedung Putih (White House), muncul saat umat Katolik berduka atas kematian Paus Fransiskus, yang meninggal pada 21 April.

Konferensi Katolik Negara Bagian New York menuduh Trump mengolok-olok agama tersebut. Unggahan tersebut muncul beberapa hari setelah ia bercanda kepada wartawan, “Saya ingin menjadi Paus.”

Trump bukanlah presiden pertama yang dituduh mengolok-olok agama Katolik. Mantan Presiden AS Joe Biden menimbulkan kemarahan setahun yang lalu ketika ia membuat tanda salib pada rapat umum pro-aborsi di Tampa, Florida.

Juru bicara Vatikan Matteo Bruni menolak menjawab pertanyaan tentang unggahan Trump selama jumpa pers dengan wartawan pada hari Sabtu. Vatikan tengah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan konklaf untuk memilih pengganti Fransiskus yang akan dimulai pada Rabu.

Gambar yang diunggah Trump pada Jumat malam memperlihatkan dirinya mengenakan jubah putih dan miter runcing, yang secara tradisional dikenakan oleh seorang uskup. Ia mengenakan salib besar di lehernya, dan jarinya diangkat, dengan ekspresi wajah yang serius.

Konferensi Katolik Negara Bagian New York, yang mewakili para uskup di New York, mengkritik gambar tersebut melalui X. “Tidak ada yang pintar atau lucu tentang gambar ini, Tuan Presiden,” tulis kelompok tersebut.

“Kami baru saja menguburkan Paus Fransiskus terkasih kami dan para kardinal akan memasuki konklaf khidmat untuk memilih pengganti baru Santo Petrus. Jangan mengejek kami.”

Mantan Perdana Menteri Italia yang condong ke kiri, Matteo Renzi, juga mengecam unggahan Trump.

“Ini adalah gambar yang menyinggung orang beriman, menghina lembaga, dan menunjukkan bahwa pemimpin dunia sayap kanan senang bercanda,” tulis Renzi dalam bahasa Italia pada X.

Namun, Gedung Putih menolak segala anggapan bahwa presiden dari Partai Republik itu mengolok-olok kepausan.

“Presiden Trump terbang ke Italia untuk memberi penghormatan kepada Paus Fransiskus dan menghadiri pemakamannya, dan dia telah menjadi pejuang setia bagi umat Katolik dan kebebasan beragama,” kata sekretaris pers Karoline Leavitt.

04/05/2025 07:23
Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

“Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri,” ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai “serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika.”

“Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri “senjata politik IRS di era Joe Biden.”

Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

“Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins.

Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

“Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran,” tegasnya.

Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

(luc/luc)

03/05/2025 06:27
China Makin Ganas, Amerika Ketar-ketir di Ambang Kekalahan

Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa chip AI, Nvidia, menghadapi tekanan luar biasa dari pemerintahan Donald Trump. Beberapa saat lalu, pemerintah AS mengumumkan kebijakan pengetatan baru untuk ekspor chip AI ke China.

Bukan cuma chip-chip canggih, tetapi juga chip H20 Nvidia yang tidak terlalu canggih dan selama ini dirancang khusus untuk pasar China. Sepanjang 2025, saham Nvidia sudah anjlok 19,30% lantaran kekhawatiran bisnisnya berdarah-darah akibat pemblokiran ke China.

Tak cuma itu, perang dagang melalui tarif resiprokal AS ke China sebesar 145% juga dinilai berdampak pada bisnis Nvidia.

Hal ini memunculkan peluang besar bagi Huawei untuk mengembangkan chip pengganti Nvidia di China. CEO Nvidia Jensen Huang dilaporkan khawatir dengan pergerakan Huawei.

Sumber staf komite senior di Kongres AS mengatakan Huang telah mendiskusikan kekhawatirannya terkait perkembangan kapabilitas AI dari Huawei.

Masalah tersebut mengemuka dalam rapat tertutup antara para eksekutif Nvidia dengan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS pada Kamis (1/5) waktu setempat. Di antara topik yang dibahas adalah chip AI Huawei dan bagaimana pembatasan chip Nvidia di China dapat membuat chip Huawei lebih kompetitif.

“Jika model R1 DeepSeek dilatih dengan [chip Huawei] atau model AI masa depan sistem terbuka dari China dilatih dengan chip Huawei, hal ini akan menimbulkan risiko permintaan pasar global yang meningkat terhadap chip Huawei,” kata sumber tersebut, dikutip dari Reuters, Jumat (2/5/2025).

Dalam keterangannya, juru bicara Nvidia John Rizzo mengatakan pertemuan Huang dengan Komite Luar Negeri AS mendiskusikan pentingnya strategi AI sebagai infrastruktur nasional. Selain itu dibahas pula soal kebutuhan investasi manufaktur di AS.

“[Huang] menegaskan dukungan penuh Nvidia untuk upaya pemerintah dalam mempromosikan teknologi AS,” kata Rizzo, dikutip dari Reuters, Jumat (2/5/2025),

Sebagai informasi, chip-chip buatan Nvidia yang menjadi penopang pengembangan chatbot, image generator, dan sistem AI lainnya menjadi target pembatasan kontrol ekspor AS sejak masa jabatan pertama Trump.

Pada era pemerintahan Joe Biden, pemerintah AS juga mengetatkan ekspor chip untuk China, tetapi fokus pada chip-chip canggih. Sebagai respons, Nvidia merancang chip khusus untuk pasar China agar tetap mematuhi aturan AS.

Namun, bulan lalu Nvidia mendapat hantaman keras dari pemerintahan Trump yang meminta perusahaan berhenti menjual chip H20 ke China. Padahal, pemesanan chip tersebut laris-manis dari China karena maraknya model AI berbiaya rendah seperti DeepSeek.

Huawei merespons pemblokiran ini dengan menyiapkan pengapalan massal untuk chip yang dirancang untuk berkompetisi dengan chip buatan Nvidia, menurut laporan Reuters bulan lalu.

Jika Nvidia benar-benar kehilangan posisi di China, bukan tak mungkin kinerja perusahaan akan mengalami tekanan berat. Pasalnya, China merupakan salah satu pasar utama Nvidia.

Di saat bersamaan, jika perusahaan China makin termotivasi untuk mengembangkan chip dan teknologi canggih secara mandiri, bukan tak mungkin dominasi AS akan tergerus dan dikalahkan sepenuhnya oleh China.

(fab/fab)

02/05/2025 21:40
Zelensky Puji Kesepakatan Mineral dengan AS: Benar-benar Setara – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memuji kesepakatan mineral yang baru saja ditandatangani antara Kyiv dan Washington.

Zelensky menyebutnya sebagai perjanjian yang setara dan membuka peluang investasi besar bagi Ukraina.

“Sekarang ini adalah perjanjian yang benar-benar setara yang menciptakan peluang bagi investasi yang cukup signifikan di Ukraina”, kata Zelensky, dikutip dari Al-Arabiya.

Kesepakatan ini ditandatangani pada Rabu (30/4/2025) di Washington, DC, setelah berminggu-minggu negosiasi intens yang sempat memanas hingga menit-menit terakhir.

Perjanjian tersebut memungkinkan Amerika Serikat dan Ukraina untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya mineral penting yang dimiliki Ukraina.

Awalnya, Presiden AS Donald Trump menggambarkan kesepakatan ini sebagai semacam ‘pengembalian uang’ atas bantuan masa perang dari pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden.

Namun, Kyiv menegaskan bahwa perjanjian yang direvisi ini tidak ada hubungannya dengan utang masa lalu.

“Sekarang ini adalah perjanjian yang benar-benar setara yang menciptakan peluang bagi investasi yang cukup signifikan di Ukraina,” ujar Zelenskyy dalam pidato hariannya pada Kamis (1/5/2025).

“Tidak ada utang dalam kesepakatan ini, dan akan dibuat sebuah dana-dana pemulihan yang akan diinvestasikan di Ukraina dan menghasilkan uang di sini,” imbuhnya.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrydenko.

Bessent menyebut kemitraan ekonomi ini sebagai langkah ‘bersejarah’ yang sekaligus mengirimkan pesan kuat kepada Rusia tentang komitmen AS terhadap perdamaian di kawasan.

Perjanjian Kesepakatan Mineral AS-Ukraina

Di bawah kesepakatan ini, Dana Investasi Ulang Amerika Serikat-Ukraina akan dibentuk dan dikelola bersama secara setara.

Ukraina tetap memegang kendali penuh atas sumber daya alamnya dan akan menentukan mineral apa yang akan dieksplorasi dan di mana lokasinya, dikutip dari Al Jazeera.

AS akan berkontribusi melalui dana langsung atau bantuan militer baru, sementara Ukraina akan menyumbang 50 persen dari pendapatan eksploitasi sumber daya melalui lisensi baru di sektor mineral penting, minyak, dan gas.

Svyrydenko menegaskan di media sosial bahwa perusahaan milik negara seperti Ukrnafta dan Energoatom tidak akan mengalami perubahan kepemilikan, dan pendapatan dari dana akan diperoleh murni dari proyek-proyek baru, bukan yang sudah berjalan.

Sebagai tambahan, baik AS maupun Ukraina sepakat bahwa kontribusi dan pendapatan dari dana ini tidak akan dikenakan pajak di kedua negara untuk memaksimalkan efisiensi investasi.

Potensi Sumber Daya Ukraina

Menurut Kementerian Ekonomi Ukraina, negara ini memiliki cadangan dari 22 dari 34 mineral kritis yang diklasifikasikan Uni Eropa.

Termasuk titanium, zirkonium, grafit, litium, serta unsur tanah jarang (REE) seperti lantanum, serium, dan neodimium yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi, pertahanan, kedirgantaraan, dan energi terbarukan.

Ukraina juga menyumbang sekitar 7 persen dari produksi titanium global dan memiliki cadangan litium yang sebagian besar belum dimanfaatkan, yang diperkirakan mencapai 500.000 ton, menjadikannya salah satu yang terbesar di Eropa.

Kesepakatan ini bukan datang tanpa tantangan.

Pertemuan antara Trump dan Zelenskyy di Gedung Putih pada Februari lalu bahkan sempat disebut-sebut sebagai “kacau”.

Ukraina kemudian menyewa firma hukum AS, Hogan Lovells, untuk membantu penyusunan kesepakatan.

Namun akhirnya, kedua pihak berhasil mencapai kesepahaman yang disebut menguntungkan Ukraina dan AS.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Volodymyr Zelensky dan Amerika Serikat

02/05/2025 09:30
Di Gedung DPR AS, Menteri Israel Ben-Gvir Diteriaki ‘Babi Rasis’ dan ‘Penjahat Perang’ – Halaman all

Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dihujani beragam kecaman dan cemoohan ketika berkunjung ke Gedung Capitol di Amerika Serikat (AS).

Tayang: Rabu, 30 April 2025 18:40 WIB

AMIR COHEN / POOL / AFP

ITAMAR BEN-GVIR (ARSIP) – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menghadiri rapat kabinet di kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada 20 Agustus 2023

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, dihujani beragam kecaman dan cemoohan ketika berkunjung ke Gedung Capitol di Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa, (29/4/2025).

Di gedung tempat rapat para anggota DPR AS itu, Ben-Gvir menemui sejumlah legislator AS.

Malang bagi Ben-Gvir, dia diganggu oleh para pengunjuk rasa yang meneriakkan berbagai hujatan kepadanya. Menteri sayap kanan itu diteriaki “penjahat perang” hingga “babi rasis”.

Sky News melaporkan Ben-Gvir tidak bungkam saja. Dia membalas pengunjuk rasa dengan berteriak, “Kalian membunuh bayi!”

“Kamu seharusnya di Den Haag,” kata para pengunjuk rasa. Den Haag yang dimaksud ialah markas Mahkamah Internasional.

“Kamu memalukan!” kata mereka.

“Merdeka Palestina!”

Kunjungan Ben-Gvir ke AS mendapat banyak penolakan. Dia mengklaim para legislator Partai Republik mendukung keinginannya untuk mengebom gudang makanan dan bantuan di Jalur Gaza.

Sehari kemudian, Kementerian Luar Negeri AS membantah pernyataan Ben-Gvir. Kementerian itu menyebut ucapan Ben-Gvir “bertentangan sepenuhnya” kebijakan AS.

Pemerintah AS sebelumnya, yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, telah memboikot Ben-Gvir lantaran dia melontarkan retorika antiperdamaian dan kekerasan terhadap warga Palestina.

Dikutip dari Anadolu Agency, Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menjadi dua di antara dua sosok paling esktrem dalam kabinet Netanyahu. Keduanya ingin mengusir rakyat Palestina.

Mereka secara terang-terangan mendukung kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Kekerasan di Tepi Barat meningkat drastis setelah perang di Gaza meletus.

Adapun saat ini sudah ada lebih dari 52.300 warga Palestina di Gaza yang tewas karena serangan Israel. Mayoritas korban adalah anak-anak.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

30/04/2025 18:40
Raja Ecommerce Berulah, Trump Langsung Turun Gunung

Jakarta, CNBC Indonesia – Raja e-commerce Amerika Serikat (AS), Amazon, mengatakan pada Selasa (29/4) waktu setempat bahwa perusahaan mempertimbangkan untuk menampilkan biaya impor untuk barang-barang yang dijual di platformnya.

Tampilan biaya impor itu terkhusus untuk barang-barang diskon. Rencana itu kemudian tak disetujui dan tak jadi dilakukan.

Kendati demikian, rencana itu telanjur membuat heboh Gedung Putih. Rencana Amazon dinilai sebagai aksi politis.

“Kenapa Amazon tidak melakukan hal serupa ketika pemerintahan Joe Biden menaikkan inflasi ke level tertinggi dalam 40 tahun?” kata Sekretaris Pres Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC International, Rabu (30/4/2025).

Amazon kemudian mengklarifikasi pernyataan yang sebelumnya dibeberkan juru bicara perusahaan, Tim Doyle. Dalam pernyataannya, Doyle mengatakan tim yang menjalankan platform barang murah ‘Amazon Haul’ mempertimbangkan untuk menampilkan biaya impor, tetapi rencana itu tidak akan dilakukan.

CNBC International melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump secara pribadi menelpon pendiri Amazon, Jeff Bezos, pada Selasa (29/4) pagi waktu setempat.

Trump mengekspresikan langsung rasa tidak sukanya terhadap rencana Amazon tersebut. Setelah berbincang langsung, Trump mengatakan bahwa Bezos sudah menyelesaikan masalahnya dengan cepat.

“Ia [Bezos] adalah pria yang baik,” ujar Trump.

Bezos dilaporkan berupaya menjalin hubungan baik dengan Trump di masa pemerintahan kedua sang Presiden. Beberapa saat lalu, Bezos hadir dalam makan malam mewah bersama Trump di klub Mar-a-Lago, Florida. Ia juga hadir bersama beberapa bos raksasa teknologi saat pelantikan Trump pada Januari lalu.

Bezos bahkan mendonasikan sejumlah uang untuk pelantikan Trump, serta menghabiskan US$40 juta untuk membeli lisensi dokumenter tentang first lady Melania Trump.

Kendati demikian, kebijakan tarif Trump tetap berdampak ke Amazon dan peritel lainnya. Awal bulan ini, Amazon mulai menghubungi jaringan penjual pihak ketiga untuk mengukur bagaimana tarif tersebut memengaruhi logistik, sumber produk, dan operasi mereka.

Beberapa penjual telah menaikkan harga dan mengurangi pengeluaran iklan karena mereka menghadapi biaya impor yang lebih tinggi. Awal bulan ini, CEO Amazon Andy Jassy mengatakan kepada CNBC bahwa penjual kemungkinan besar “perlu membebankan biaya” tarif tersebut kepada konsumen.

Selain Amazon, raksasa e-commerce China juga terkena dampak tarif resiprokal Trump. Temu dan Shein pekan lalu mengimplementasikan kenaikan harga barang di platformnya. Temu mengatakan biaya impor berkisar dari 130-150% untuk beberapa produk.

(fab/fab)

30/04/2025 14:10
Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai 100 hari pertamanya kembali menjabat dengan rapat umum di Macomb County, Michigan, pada Selasa (29/4/2025) waktu setempat.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan, Trump telah menandatangani lebih banyak perintah eksekutif daripada presiden lainnya, membuat pasar bergejolak karena tarif, dan sebagian besar berpegang pada kebijakan America First, kecuali jika menyangkut Israel.

Berikut adalah beberapa keputusan besar yang dikeluarkan Trump pada 100 Hari pertamanya dikutip dari Al-Jazeera:

Ratusan Perintah Eksekutif

Trump telah menandatangani sedikitnya 142 perintah eksekutif sejauh ini, yang menurut American Presidency Project, lebih banyak daripada presiden AS lainnya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga federal yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.

Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani 26 perintah, yang meliputi pengampunan lebih dari 1.500 orang yang dihukum pada tanggal 6 Januari 2021, tuduhan kerusuhan Capitol; menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia; dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

Mayoritas perintah eksekutif Trump berfokus pada imigrasi dan keamanan perbatasan serta energi dan perdagangan.

Tarif dan Ekonomi

Pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian tarif untuk mengurangi defisit perdagangan AS, memperbaiki kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negara tersebut, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS.

Dimulai pada 1 Februari, Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, termasuk pungutan sebesar 10% pada energi Kanada, dan mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang China.

Pada minggu-minggu berikutnya, Trump menargetkan baja dan aluminium serta impor mobil dengan tarif sebesar 25%. Pada bulan April, Trump telah mengenakan tarif dasar sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia.

China menerima tarif tertinggi sebesar 145%. Namun, beberapa pengecualian telah diterapkan pada barang-barang yang terkait dengan teknologi, seperti telepon pintar.

Kanada dan Meksiko menghadapi tarif sebesar 25% atas barang-barang yang tidak mematuhi perjanjian dagang trilateral USMCA yang mereka miliki dengan AS, yang memengaruhi perdagangan senilai $63,8 miliar, menurut Bloomberg News. Uni Eropa menghadapi tarif yang saat ini ditangguhkan sebesar 20%

Reaksi Wall Street

Sejak menjabat, Trump telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar, sebagian besar karena pengumuman tarifnya yang berubah-ubah, yang telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas.

Sejak pemilihan November, meskipun terjadi lonjakan awal, semua indeks utama telah jatuh. Tercatat, indeks S&P 500 turun sekitar 3,3%, Nasdaq turun sekitar 4,5%, sementara itu indeks Dow Jones telah melemah 5,3%.

Kemudian, sejak hari pelantikan Trump pasar saham telah jatuh lebih jauh, dengan indeks S&P 500 anjlok sekitar 7,9%, Nasdaq turun sekitar 12,1%, serta Dow Jones melemah 8,9%.

Sikap terhadap Ukraina, Gaza, dan Yaman

Sejak menjabat, Trump mengatakan bahwa ia mempertahankan kebijakan America First. Mengenai Ukraina, Trump mengkritik skala pengeluaran AS di bawah mantan Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus menanggung beban yang lebih besar.

Pada 3 Maret, Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari sekutu Eropa. Pemerintahan Trump telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Rusia untuk mencoba mengakhiri pertempuran.

Di Timur Tengah, Trump telah mengajukan usulan untuk mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali, sebuah ide yang dikecam luas karena menyiratkan pembersihan etnis terhadap 2,3 juta warga Palestina. Pada saat yang sama, pemerintahannya terus mengirim bom AS ke Israel, termasuk bom seberat 900 kg (2.000 pon), yang memperkuat dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel.

Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.392 orang di Gaza dan 105 orang di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, sekitar 3.000 orang telah meninggal karena luka yang diderita dalam serangan Israel atau mati di bawah reruntuhan.

Di tempat lain di Timur Tengah, AS telah meningkatkan aksi militernya secara signifikan di Yaman dengan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Operasi Rough Rider dimulai pada 15 Maret, yang tujuannya adalah untuk membendung serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

Dari 15 Maret hingga 18 April, setidaknya 207 serangan AS tercatat di Yaman, yang mengakibatkan sedikitnya 209 kematian, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).

Pemangkasan dan PHK DOGE

Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder teknologi Elon Musk dibentuk oleh Trump melalui perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari, di mana ia memberi DOGE mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

Menurut angka-angka yang dipublikasikan di situs web DOGE, organisasi tersebut memperkirakan telah memangkas US$160 miliar dari anggaran federal, yang mewakili sekitar 8% dari US$2 triliun yang awalnya dijanjikan Musk untuk dihemat.

DOGE mengatakan pemangkasan terbesar telah dilakukan pada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (US$47,4 miliar), Badan Pembangunan Internasional (US$45,2 miliar) dan Departemen Luar Negeri (US$2,6 miliar). Namun, angka-angka ini telah dikritik karena tidak memiliki cukup bukti untuk mendukungnya.

Pengampunan untuk Perusuh

Sejak kembali menjabat, Trump telah mengampuni lebih dari 1.500 orang, termasuk para pendukungnya yang dihukum terkait dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Pengampunan penting lainnya termasuk Ross Ulbricht, pendiri pasar web gelap Silk Road, yang menjalani hukuman atas perdagangan narkoba dan pencucian uang.

30/04/2025 11:21
100 Hari Trump, Amerika dalam Badai Politik

Jakarta –

Pelantikan pada 20 Januari 2025 menandai dimulainya masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden. Sejak ia menjabat, begitu banyak perubahan terjadi dalam politik Amerika Serikat (AS), hingga sulit dipercaya bahwa dengan berbagai perubahan kebijakan arah yang terjadi, pemerintahan ini baru berjalan 100 hari. Baik dalam pergeseran kebijakan luar negeri AS yang fundamental, maupun penerapan tarif terhadap impor dunia, hampir tidak ada satu hari pun di mana Gedung Putih tidak menjadi sumber berita penting.

“Tak peduli dari sisi politik mana Anda berada, saya rasa kebanyakan orang sepakat bahwa ini masa yang sangat sibuk,” kata Patrick Malone, profesor di Departemen Administrasi Publik dan Kebijakan di American University, Washington, DC. “Dia (Trump) benar-benar datang dengan penuh gebrakan.”

Para ahli mengatakan ada strategi di balik semua aksi tersebut.

Majalah Time menyebutnya sebagai “serangan kilat berupa perebutan kekuasaan, pergeseran strategis, dan serangan langsung” yang membuat lawan di dalam dan luar negeri terkejut.

Warga Amerika yang tidak setuju dengan arah baru Trump bahkan bingung harus memulai dari mana untuk memprotes. Apakah harus menentang sikap Trump terhadap perubahan iklim dan rencananya untuk meningkatkan pengeboran minyak? Ataukah memprotes pelanggaran terhadap pemisahan kekuasaan, seperti saat pemerintahannya mendeportasi imigran melanggar perintah pengadilan federal?

Atau mungkin perlu memprotes pembatasan terhadap pers bebas, saat beberapa media yang tidak disukai Trump dilarang menghadiri konferensi pers Gedung Putih? Atau pelarangan kebebasan berekspresi ketika universitas dan peneliti diputus dari dana federal?

Masa jabatan kedua Trump membelah bangsa lebih dalam dari sebelumnya. Namun, di tengah semua itu, banyak yang bertanya: Berapa banyak janji kampanye Trump yang sebenarnya sudah dipenuhi?

Mengakhiri perang di Ukraina

“Mereka sekarat, baik warga Rusia dan Ukraina. Saya ingin agar mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya, saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam,” katanya.

Namun, perang masih berlanjut, dan Trump harus mengakui bahwa ia tidak berhasil mengakhiri konflik. Pemerintahannya kini berupaya mencari solusi sendiri, tanpa dukungan tradisional dari sekutu AS, dengan kompromi yang lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina.

Bahkan dalam percakapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump tampak memberikan konsesi besar terhadap posisi Rusia, meskipun Rusia adalah pihak yang menginvasi Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat kecaman keras dari Trump dan Wakil Presiden JD Vance saat mengunjungi Gedung Putih karena dianggap “tidak tahu berterima kasih.” Akibat ketegangan itu, bantuan militer ke Ukraina sempat ditangguhkan, meskipun kini telah dilanjutkan.

Baru-baru ini, Trump mengkritik Ukraina karena bersikeras mempertahankan Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menyarankan agar Ukraina menyerahkan semenanjung itu demi mempercepat perdamaian. Hal ini membuat warga Ukraina, yang terdampak langsung oleh perang, terkejut dengan perubahan sikap AS yang drastis.

Bukan hanya Ukraina yang khawatir. Negara-negara Barat juga waswas terhadap loyalitas Trump. Ia mempertanyakan keterlibatan AS di NATO dan bahkan mengatakan mungkin tidak akan membela negara anggota NATO yang dianggapnya kurang membayar biaya pertahanan mereka jika diserang Rusia. Walaupun Trump kemudian menarik ucapannya, jelas bagi negara-negara Eropa bahwa mereka tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan AS.

Trump: ‘Usir penjahat haus darah’

Kebijakan imigrasi adalah salah satu isu favorit kampanye Trump. Pada Oktober 2024 di New York, ia berjanji akan meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah AS.

Trump berkata ia akan “memasukkan para penjahat haus darah ini ke penjara, lalu mengusir mereka secepat mungkin dari negara kita.”

Namun, hingga kini, program deportasinya belum berjalan secepat yang dijanjikan. Pada Februari, bulan penuh pertama Trump menjabat, sekitar 11.000 migran dideportasi. Sebagai perbandingan, pada Februari 2021 (masa awal pemerintahan Joe Biden), sekitar 12.000 orang dideportasi. Namun, menurut NBC News, jumlah orang yang menyeberang perbatasan selatan AS dengan Meksiko kini menurun di bawah pemerintahan Trump.

Trump jelas telah memperketat imigrasi, kata Malone. “Sebagian orang menganggap itu keberhasilan, sebagian lagi menganggap itu bertentangan dengan nilai-nilai Amerika.”

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Ekonomi: ‘Amerika kembali’

Trump berkampanye dengan janji bahwa ekonomi AS akan melonjak di bawah kepemimpinannya. Salah satu slogannya adalah “buat Amerika terjangkau lagi”, ia berjanji harga-harga akan turun sejak hari pertama masa jabatannya, mirip dengan janji mengakhiri perang di Ukraina dalam 24 jam.

Hal ini terjadi untuk beberapa produk, salah satunya bensin. Harga penerbangan dan hotel juga menurun, begitu juga inflasi secara keseluruhan. Namun, menurut AP, harga barang-barang selain bensin dan makanan masih naik 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan terendah dalam hampir empat tahun.

“Politik Presiden Trump berhasil menjaga inflasi tetap rendah,” kata Stephen Miran, ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, dalam wawancara dengan CNBC. “Antara itu dan perdagangan; Amerika kembali.”

Namun, bagi banyak warga Amerika, belanja kebutuhan sehari-hari tetap mahal. Belanja mingguan untuk dua orang masih bisa menghabiskan lebih dari $150 (sekitar Rp 2.400.000), bahkan di daerah yang tidak mahal.

Tarif Trump: Janji dipenuhi, tapi picu kekhawatiran

Setelah terpilih, Trump mengumumkan akan mengakhiri kebijakan “perbatasan yang terlalu terbuka” dan defisit perdagangan AS. Pada April, pemerintahannya memberlakukan serangkaian tarif protektif hampir untuk semua barang impor ke AS. Jadi: janji dipenuhi.

Namun, hal ini membuat beberapa produk menjadi lebih mahal untuk konsumen AS dan merusak hubungan dagang yang sudah ada.

Menurut survei Pew Research Center, warga Amerika kini memandang situasi ekonomi negaranya lebih pesimis dibandingkan Februari lalu, sebelum tarif diumumkan.

Saat itu, 40% responden memperkirakan ekonomi AS akan membaik setahun kemudian, sedangkan 37% berpikir akan memburuk. Pada April, hanya 36% yang masih optimis, dan 45% yakin ekonomi AS akan memburuk.

‘Kami tidak memiliki stabilitas dalam pemerintahan’

Sebagian ketidakpastian ini mungkin disebabkan oleh pemerintahan Trump yang memperkenalkan, lalu mencabut kebijakan (seperti tarif) dengan cepat. Pergantian kebijakan seperti ini, kata Malone, merusak prinsip dasar pemerintahan yang baik: stabilitas.

“100 hari pertama ini seperti pusaran, tapi bukan berarti semuanya kemajuan,” ujar sang ilmuwan politik kepada DW.

Pemerintahan Trump memperkenalkan banyak hal, lalu menariknya kembali. Ini terlihat dalam urusan tarif maupun pemutusan hubungan kerja di banyak lembaga pemerintah. Awalnya ribuan pegawai diberhentikan, tetapi sebagian seperti di bidang penerbangan dan keselamatan nuklir, akhirnya dipekerjakan lagi.

“Itu cara yang sangat sulit untuk menjalankan pemerintahan,” kata Malone. “Semua pemerintahan menginginkan konsistensi, prediktabilitas, dan bergerak perlahan… Anda butuh stabilitas dalam pemerintahan, dan ini bukan stabilitas.”

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Prita Kusumaputri

‘Lihat juga Video Joe Biden: Kurang dari 100 Hari, Pemerintahan Trump Buat Banyak Kerusakan’

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

29/04/2025 15:56