Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Catatan Sejarah di AS Usai Ketua DPR Dilengserkan

    Catatan Sejarah di AS Usai Ketua DPR Dilengserkan

    Washington DC –

    Kevin McCarthy dilengserkan anggotanya dari jabatan Ketua House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS). Ini merupakan pertama kalinya terjadi dalam sejarah AS.

    Dilansir Reuters, Rabu (4/10/2023), McCarthy dilengserkan dari jabatannya dalam voting bersejarah pada Selasa (3/10) waktu setempat. Lengsernya McCarthy terjadi saat pertikaian internal di dalam Partai Republik membuat Kongres AS semakin kacau.

    McCarthy dilengserkan dari jabatannya setelah beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk mencopotnya. Partai Republik diketahui mendominasi kursi DPR AS saat ini.

    Hasil voting menunjukkan 216 suara anggota DPR AS menyetujui McCarthy dicopot dari jabatannya, sementara 210 suara menolak. Terdapat delapan anggota DPR dari Partai Republik dan 208 anggota dari Partai Demokrat yang setuju mencopot McCarthy.

    Hasil voting itu merupakan sejarah karena baru pertama kali para anggota DPR mencopot pemimpinnya sendiri. McCarthy pun lengser dari jabatannya usai Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara atau stopgap bill demi mencegah penutupan pemerintah federal AS.

    Dalam pernyataan kepada wartawan, McCarthy menyatakan dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPR.

    “Saya memperjuangkan apa yang saya yakini. Saya yakin saya bisa terus berjuang, tapi mungkin dengan cara yang berbeda,” ujarnya.

    Apa yang sebenarnya dilakukan McCarthy?

    McCarthy berulang kali membuat marah Partai Demokrat dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu pemicunya ialah langkah kubu Partai Republik meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden.

    Pada Sabtu (30/9) lalu, McCarthy memberi sedikit waktu kepada anggota DPR Amerika Serikat untuk membaca RUU pendanaan sementara demi mencegah penutupan pemerintah yang perlu divoting. Demokrat sebenarnya bisa saja menyelamatkan McCarthy dari jabatannya, namun mereka menegaskan tidak akan membantu Partai Republik dalam menyelesaikan masalah internal partai.

    Pemberontakan dalam internal Partai Republik juga muncul dengan dipimpin oleh Matt Gaetz yang merupakan anggota DPR perwakilan Florida.

    “Kevin McCarthy adalah makhluk rawa. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan mengumpulkan uang berbunga khusus dan mendistribusikan kembali uang itu sebagai imbalan atas bantuan. Kita sedang mengatasi demam ini sekarang,” ucap Gaetz.

    Ini merupakan momen drama tingkat tinggi terbaru dalam setahun terakhir. DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, membawa Washington ke ambang gagal bayar utang USD 31,4 triliun dan penutupan sebagian pemerintah federal.

    Partai Republik kini menguasai DPR AS dengan mayoritas tipis, yakni 221 suara melawan 212 suara Partai Demokrat. Hal ini membuat Republik tidak boleh kehilangan lima suara anggotanya agar tak kalah dari Demokrat saat voting.

    Lengsernya McCarthy menjadikan aktivitas legislatif DPR AS terhenti. Tenggat waktu untuk penutupan pemerintah juga segera tiba pada 17 November, jika Kongres tidak menyepakati RUU untuk memperpanjang pendanaan. Gedung Putih pun berharap DPR bergerak cepat memilih ketua DPR pengganti.

    Lihat juga Video ‘Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan ‘Masuk Neraka”:

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Anjing Peliharaan Biden Kembali Gigit Pasukan Pengamanan Presiden AS

    Anjing Peliharaan Biden Kembali Gigit Pasukan Pengamanan Presiden AS

    Jakarta –

    Commander, seekor anjing German Shepherd berusia dua tahun milik keluarga Presiden Amerika Serikat Joe Biden, telah menggigit pasukan pengamanan presiden atau secret service. Serangan itu terjadi pada Senin malam dan petugas tersebut dirawat di tempat kejadian.

    Dilansir BBC, Kamis (28/9/2023) insiden ini diungkap oleh secret service dalam sebuah pernyataan pada Selasa. Ini adalah kali ke-11 anjing tersebut menggigit penjaga Gedung Putih atau rumah keluarga Biden.

    Commander adalah anak bungsu dari dua Anjing Gembala Jerman di keluarga Biden. Insiden gigitan ini terjadi di rumah presiden dan ibu negara di Delaware.

    “Kemarin sekitar jam 8 malam, seorang petugas polisi Divisi Berseragam Secret Service melakukan kontak dengan hewan peliharaan First Family dan digigit,” kata juru bicara Dinas Rahasia Anthony Guglielmi.

    Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa petugas yang terluka tersebut berbicara dengan Direktur Secret Service Kimberly Cheatle pada hari Selasa dan baik-baik saja.

    Pada bulan Juli lalu, para pejabat Gedung Putih mengatakan mereka sedang mencoba teknik tali pengikat dan pelatihan baru terhadap Commander, menyusul banyaknya serangan terhadap personel.

    Catatan Secret Service yang diperoleh kelompok konservatif melalui permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi pada bulan Juli mengungkapkan rincian 10 insiden gigitan lainnya yang melibatkan Commander.

    “(Commander) datang menyerang saya,” tulis agen itu di email.

    “Saya yakin ini hanya masalah waktu sebelum seorang agen/petugas diserang atau digigit,” ungkap petugas itu menambahkan.

    Sekitar seminggu kemudian petugas lain menulis bahwa dia digigit dua kali. Petugas lain yang menyaksikan serangan tersebut mengatakan mereka terpaksa menggunakan ‘kereta baja untuk melindungi’ diri mereka dari anjing penyerang.

    Pada 11 Desember 2022, seorang agen diserang di depan Biden dan digigit di lengan dan ibu jari.

    “(Biden) hadir dan berkumpul dalam interaksi yang sangat cepat dengan Commander dan tampak prihatin dengan (petugas yang terluka tersebut),” tulis seorang agen pengawas.

    Tak satu pun dari cedera yang dijelaskan dalam 194 halaman email itu dianggap serius.

    Sementara Sekretaris Pers Gedung Putih sebelumnya menyalahkan serangan tersebut karena tekanan yang dihadapi anjing itu di Gedung Putih.

    “Seperti yang Anda semua tahu, kompleks Gedung Putih bisa jadi unik dan sangat menegangkan. Saya yakin Anda semua bisa memahaminya,” katanya pada bulan Juli.

    “Ini unik dan membuat stres bagi kita semua. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya menjadi hewan peliharaan keluarga atau hewan peliharaan keluarga, secara lebih luas,” imbuhnya.

    (lir/lir)

  • Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Lawan Pengaruh China, AS Akui Kemerdekaan Kep. Cook dan Niue

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Senin (25/09) bahwa negaranya secara resmi mengakui dua negara kecil di Kepulauan Pasifik.

    Menurut Biden, Washington telah mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang “berdaulat dan merdeka” dan akan menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.

    Langkah ini akan membantu mempertahankan “kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa perjanjian untuk mengakui kedua negara juga akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, mengatasi perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    AS dan Niue telah menjalin hubungan diplomatik pada Senin (25/09), ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Perdana Menteri Niue Dalton Tagelagi, demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

    Mengapa AS tertarik pada Niue dan Kepulauan Cook?

    Kepulauan Cook dan Niue memiliki populasi gabungan kurang dari 20.000 jiwa, tetapi membentuk zona ekonomi yang luas di Pasifik Selatan.

    Keduanya adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam “asosiasi bebas” dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka terikat dengan Wellington pada tingkat yang berbeda-beda.

    Setelah beberapa dekade diperlakukan sebagai wilayah yang relatif terpencil, Pasifik Selatan menjadi arena persaingan yang penting antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin agresif.

    Janji Biden kepada para pemimpin Pasifik

    Pengumuman pengakuan Kepulauan Cook dan Niue ini disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, yang dipandang sebagai bagian dari serangan AS untuk memblokir masuknya pengaruh Beijing lebih lanjut ke wilayah strategis yang sudah lama dimiliki Washington.

    Forum ini menyatukan negara-negara bagian dan teritori yang tersebar di seluruh Pasifik, mulai dari Australia hingga negara-negara mikro dan kepulauan yang berpenduduk jarang. Namun, pengaruh Cina akan berbeda dengan tidak adanya Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Kepulauan Solomon, yang kini memiliki hubungan dekat dengan Beijing.

    “Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua negara di meja ini untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Biden pada upacara penyambutan.

    Dia menambahkan bahwa pengakuan terhadap kedua negara kepulauan tersebut akan “memungkinkan kita untuk memperluas cakupan kemitraan abadi ini seiring dengan upaya kita untuk mengatasi tantangan-tantangan yang paling penting bagi kehidupan masyarakat kita.”

    Biden juga berjanji untuk bekerja sama dengan Kongres dalam menyediakan dana sebesar $200 juta lebih banyak bagi wilayah tersebut untuk proyek-proyek yang bertujuan memitigasi dampak perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi, melawan penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

    ha/rs (AP, AFP, Reuters)

    Lihat juga Video ‘Ukraina Bakal Produksi Senjata Bareng AS’:

    (ita/ita)

  • Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Biden Resmi Akui 2 Negara Pasifik untuk Tangkal Pengaruh China

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan negaranya secara resmi mengakui negara-negara Pasifik, Kepulauan Cook dan Niue, pada Senin (25/9) waktu setempat. Pengakuan ini diberikan saat AS berupaya menangkal pengaruh China di kawasan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (26/9/2023), pengumuman itu disampaikan pada awal pertemuan puncak dengan Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, di mana AS menjadi tuan rumahnya. Para pejabat AS menyebut Biden telah mengumumkan sikap Amerika yang lebih tegas di kawasan tersebut.

    Biden dalam pernyataannya menyebut Washington mengakui Kepulauan Cook dan Niue sebagai negara yang ‘berdaulat dan merdeka’, dan menyatakan akan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara tersebut.

    Langkah ini, sebut Biden, akan membantu dalam mempertahankan ‘kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka’.

    Dalam pernyataannya, Biden juga menyatakan bahwa kesepakatan untuk mengakui kedua negara itu akan membantu mengekang penangkapan ikan ilegal, menangani perubahan iklim di wilayah yang rentan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Kepulauan Cook dan Niue diketahui berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa, namun merupakan zona ekonomi yang luas di kawasan Pasifik Selatan.

    Kedua negara itu memiliki pemerintahan sendiri dan berada dalam ‘asosiasi bebas’ dengan Selandia Baru, yang berarti bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara itu berada dalam berbagai tingkatan terkait dengan Wellington.

  • Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Setahun Serangan Nord Stream, Minim Fakta-Banjir Spekulasi

    Jakarta –

    Jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari ketika stasiun seismografi di Denmark, Swedia dan Jerman mencatat getaran berfrekuensi rendah di dasar Laut Baltik, pada 26 September 2022 silam. Pada saat yang sama, pengelola pipa gas Nord Stream mendeteksi anjloknya tekanan udara di dalam pipa gas sepanjang 1200 kilometer yang membentang antara Jerman dan Rusia itu.

    Saat matahari meninggi, kantung-kantung gas metana terlihat membuih di permukaan laut di dekat Pulau Bornholm. Kebocoran gas di kedalaman 80 meter itu kelak diketahui bukan berasal dari satu pipa, melainkan akibat ledakan di tiga pipa sekaligus. Momen ini menandai betapa perang di Ukraina juga berdampak pada ketahanan energi di barat Eropa.

    Sontak Rusia dicurigai sebagai dalang ledakan. Namun sebuah investigasi oleh media-media Jerman pada Maret 2023 lalu mengungkap jejak pelaku yang mengarah ke Ukraina. Dituliskan, setidaknya lima laki-laki dan seorang perempuan menyewa kapal pesiar bernama Andromeda dan bertolak dari Warnemnde, Jerman, tiga pekan sebelum ledakan.

    Jejak bahan peledak ditemukan kepolisian Jerman di atas kapal Andromeda. Menurut penyelidikan, jenis yang ditemukan serupa dengan yang digunakan untuk meledakkan pipa Nord Stream.

    Tindakan pasukan elit Ukraina?

    Pada Juni lalu, giliran harian AS, Washington Post, yang menurunkan laporan hasil investigasinya dengan tuduhan terarah kepada dinas rahasia Eropa dan AS. Menurut laporan tersebut, dinas intelijen Barat sudah menyiapkan rencana serangan sejak Juni 2022, dengan pasukan elit Ukraina sebagai pelaksana tugas.

    Informasi rahasia yang diterima Washington Post cukup terperinci. Selain jumlah dan kemampuan masing-masing personil, rencana itu juga mencantumkan garis komando di bawah petinggi militer Ukraina, Jendral Valerii Zaluzhnyi. Namun begitu, Presiden Volodomyr Zelenskyy dikabarkan tidak diberi tahu mengenai rencana serangan terhadap pipa gas Nord Stream.

    Sejak lama, AS tidak lagi merahasiakan sikap antipati terhadap proyek bersama antara Jerman dan Rusia itu. Ketika berkunjung ke Berlin, Februari 2022 silam, Presiden AS, Joe Biden, sempat mengancam “akan mengakhiri proyek Nord Stream 2, jika Rusia menginvasi Ukraina.”

    Pengabaian kejahatan perang

    Dari sudut pandang hukum internasional, serangan terhadap pipa Nord Stream dalam konteks peperangan di Ukraina bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, kata pakar hubungan internasional di Bonn, Jerman, Stefan Talmon. “Karena pipa Nord Stream merupakan sebuah infrastruktur sipil.”

    “Menurut Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional, pengrusakan terhadap obyek sipil tidak hanya pelanggaran terhadap hukum internasional, tetapi juga kejahatan perang,” imbuhnya. Terutama, jika Rusia atau Ukraina bisa membuktikan keterlibatan pihak musuh.

    “Jika pelakunya adalah negara ketiga, maka insidennya tidak lagi dilihat dari sudut pandang hukum perang, melainkan sebuah serangan teror.”

    Ketidakjelasan itu menyulitkan adanya proses pengadilan. Kanselir Jerman Olaf Scholz sendiri mendukung persidangan di Jerman untuk mengadili terduga pelaku serangan. Pun Menteri Dalam Negeri, Nancy Faser, sudah berniat menggugat para tersangka. Tapi menurut Wiedmann-Schmidt, jurnalis yang menyelidiki insiden Nord Stream, desakan itu hanya pencitraan belaka.

    “Mereka memang tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan besar semudah itu. Tapi mereka juga tidak bisa mengendurkan dukungan bagi Ukraina dalam perang melawan Rusia. Jadi, pemerintah di Berlin cenderung menghindari pertanyaan seputar konsekuensi hukum sebisa mungkin.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Disambut Trudeau, Zelensky Tiba di Kanada untuk Galang Dukungan

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Kanada dalam kunjungan untuk menggalang dukungan bagi negaranya saat melawan invasi Rusia. Dia tiba di Kanada pada Kamis (21/9) malam waktu setempat usai kunjungan ke Amerika Serikat.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/9/2023), Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau menyambut Zelensky saat dia turun dari pesawatnya di Ottawa, seperti yang terlihat di TV Kanada, dalam perjalanan dari Washington. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kanada sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022.

    Sebelumnya di Washington, Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres AS.

    Kanada adalah rumah bagi komunitas besar Ukraina, dan pemerintahan Trudeau telah menjanjikan dukungan tegas dan abadi bagi Ukraina saat negara itu memerangi pasukan Rusia.

    Pada hari Jumat (22/9), Zelensky akan mengadakan pembicaraan formal dengan Trudeau dan memberikan pidato di depan parlemen Kanada.

    Dia dan Trudeau juga akan melakukan perjalanan ke Toronto untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis dan anggota komunitas warga Kanada asal Ukraina.

    Sebelumnya, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

  • Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Tiba di Gedung Putih AS, Zelensky Bertemu Presiden Joe Biden

    Washington –

    Presiden Ukraina Volodmyr Zelensky tiba di Gedung Putih, Washington, Amerika Serita (AS). Zelensky bertemu dan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Dilansir dari AFP, Zelensky tiba di gedung putih pada Kamis (21/9/2023), waktu setempat. Dia mengenakan kemeja gaya militer berwarna hijau zaitun yang menjadi ciri khasnya. Zelensky disambut oleh Biden dan seorang pengawal kehormatan di luar Gedung Putih.

    “Kami sangat menghargai bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk memerangi teror Rusia, sungguh teror,” kata Zelensky kepada Biden di Oval Office.

    Zelensky duduk bersama Biden di bawah potret mantan presiden George Washington dan Abraham Lincoln dan membaca sambutan yang telah disiapkan dari kartu, Zelensky juga berterima kasih kepada Kongres atas “dukungan yang sangat besar.”

    Biden memuji “keberanian luar biasa” rakyat Ukraina saat mereka melawan invasi Rusia, dan menambahkan bahwa “rakyat Amerika bertekad untuk memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dunia mendukung Anda.”

    “Kami mendukung perdamaian yang adil dan abadi, yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina,” katanya.

    Kunjungan Zelensky yang kedua pada masa perang ke Washington menghadapi situasi politik yang jauh lebih rumit dibandingkan ketika ia disambut sebagai pahlawan pada bulan Desember 2022.

    Dan di Kongres, para pemimpin Partai Republik dan Demokrat terjebak dalam pertarungan belanja yang sengit yang dapat memicu penutupan pemerintahan AS, dan paket bantuan senilai $24 miliar untuk Ukraina juga terancam.

    (aik/aik)

  • Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Mahmoud Abbas Bicara di Sidang PBB, Singgung Hak-hak Rakyat Pelestina

    Jakarta –

    Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas berbicara di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), New York. Menurut Abbas, kedamaian di Timur Tengah tak akan terjadi tanpa rakyat Palestina mendapatkan hak-haknya.

    Dilansir dari AFP, Abbas icara di Majelis Umum PBB pada Kemis (22/9/2023), seiring dengan semakin dekatnya hubungan Arab Saudi dengan Israel.

    “Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru,” kata Abbas di Majelis Umum PBB.

    Konferensi PBB “mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan solusi dua negara dan mencegah situasi memburuk lebih serius serta mengancam keamanan dan stabilitas kawasan kita dan seluruh dunia,” kata Abbas.

    Pidatonya disampaikan sehari setelah Netanyahu membahas normalisasi Saudi dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden dan ketika penguasa de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, mengatakan bahwa prosesnya semakin “dekat.”

    Israel dan Amerika Serikat percaya bahwa hubungan Israel dengan Arab Saudi – penjaga dua situs paling suci umat Islam – akan menjadi penentu perubahan di Timur Tengah.

    (aik/aik)

  • Komitmen Biden dan Netanyahu Menuju Normalisasi Israel-Saudi

    Komitmen Biden dan Netanyahu Menuju Normalisasi Israel-Saudi

    New York –

    Bertemu untuk pertama kalinya sejak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada Desember lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan keinginan untuk meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Namun, Biden juga menegaskan bahwa ia bertekad untuk mendiskusikan perbedaan-perbedaan antar kedua negara.

    Hal ini termasuk penolakan Biden terhadap rencana perombakan peradilan yang kontroversial dari pemerintah sayap kanan Netanyahu serta keprihatinannya terhadap garis keras Israel terhadap Palestina.

    “Saya harap kita dapat menyelesaikan beberapa hal hari ini,” kata Biden pada awal pembicaraan sambil duduk berdampingan dengan Netanyahu di sebuah ballroom hotel di New York.

    Sebuah pernyataan dikeluarkan Gedung Putih setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa Biden “menegaskan kembali keprihatinannya tentang perubahan mendasar pada sistem demokrasi Israel, jika tidak ada konsensus yang luas.”

    Biden juga menyerukan “langkah-langkah segera untuk memperbaiki situasi keamanan dan ekonomi, mempertahankan kelangsungan solusi dua negara, dan mempromosikan perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina,” demikian pernyataan tersebut.

    Alih-alih melakukan pertemuan di Gedung Putih, tempat yang bergengsi serta lebih disukai Netanyahu, kedua pemimpin tersebut akhirnya mengatur pembicaraan mereka ketika keduanya menghadiri sidang tahunan Majelis Umum PBB. Biden mengundang Netanyahu untuk mengunjungi Washington sebelum akhir tahun.

    Biden bicara soal Iran dan Palestina

    Namun, isu terbesar dalam agenda tersebut adalah dorongan yang dipimpin oleh AS untuk menjalin hubungan diplomatik antara musuh lama Israel dan Arab Saudi, menjadi inti dari negosiasi kompleks yang lebih luas serta melibatkan jaminan keamanan AS dan bantuan nuklir sipil yang diminta oleh Riyadh serta konsesi Israel kepada Palestina.

    “Saya pikir di bawah kepemimpinan Anda, Bapak Presiden, kita dapat menjalin perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi,” kata Netanyahu.

    Dia mengatakan “perdamaian seperti itu akan sangat membantu untuk memajukan akhir konflik Arab-Israel, mencapai rekonsiliasi antara dunia Islam dan negara Yahudi, serta memajukan perdamaian sejati antara Israel dan Palestina.”

    Netanyahu mengatakan bahwa mereka dapat bekerja sama untuk membuat sejarah.

    “Bersama-sama,” Biden mengulangi, mengisyaratkan komitmennya terhadap upaya normalisasi, yang menurutnya tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu.

    Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut bahwa sudah dipahami ada beberapa konsesi kepada Palestina yang harus menjadi bagian dari kesepakatan apa pun, tetapi tidak mengatakan apa saja konsesi tersebut.

    “Masih ada jalan yang harus dilalui sebelum kita sampai di sana,” kata pejabat itu.

    Biden dan Netanyahu menghabiskan beberapa waktu untuk bertemu empat mata tanpa didampingi oleh penasihat, tambah pejabat tersebut.

    Pembicaraan dengan Netanyahu dipandang sebagai kesempatan bagi Biden untuk memberikan pengarahan kepadanya dan mencoba melihat seberapa jauh Israel akan bersedia melakukan apa yang telah disebut sebagai penawaran besar yang potensial dapat membentuk kembali geopolitik di Timur Tengah.

    Pemerintah Netanyahu telah menunjukkan sedikit kesediaan untuk memberikan konsesi besar kepada Palestina, yang dapat menyulitkan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk menyetujui normalisasi.

    David Makovsky, seorang pengamat Timur Tengah yang telah lama berkecimpung di Washington Institute for Near East Policy, mencatat dalam sebuah posting di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa pertemuan tersebut terjadi “265 hari setelah Netanyahu menjabat, jeda waktu terpanjang sejak tahun 1964.”

    “Potensi kesepakatan Saudi yang sangat besar membuat Biden dan Netanyahu tidak memiliki banyak pilihan selain bertemu meskipun ada perbedaan,” katanya.

    bh/ha (Reuters)

    (nvc/nvc)

  • AS-Iran Tukar Tahanan, Biden Dipuji Pentingkan Warga daripada Politik

    AS-Iran Tukar Tahanan, Biden Dipuji Pentingkan Warga daripada Politik

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat dan Iran melakukan pertukaran tahanan, masing-masing lima tahanan, pada Senin (18/9) waktu setempat. Ini merupakan salah satu kesepakatan pertama yang tercapai antara kedua musuh bebuyutan tersebut setelah bertahun-tahun, seiring Teheran memperoleh akses ke dana sebesar US$6 miliar (Rp 92 triliun) yang dibekukan.

    Lima tahanan asal AS yang dibebaskan oleh Iran, termasuk satu orang yang telah ditahan selama delapan tahun, telah terbang keluar dari Teheran, ibu kota Iran dengan menaiki pesawat Qatar.

    Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden melakukan pembicaraan “telepon emosional” dengan keluarga para tahanan yang dibebaskan, salah satu di antaranya memuji presiden karena mengambil “keputusan yang sangat sulit” untuk membebaskan mereka.

    “Terima kasih, Presiden Biden, karena pada akhirnya menempatkan kehidupan warga Amerika di atas politik,” kata Siamak Namazi, seorang pengusaha yang ditahan sejak tahun 2015, dalam sebuah pernyataan, dikutip kantor berita AFP, Selasa (19/9/2023).

    Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan pemerintahan Biden “tidak memiliki prioritas lebih tinggi” selain membebaskan warga AS.

    “Sangat baik untuk mengatakan bahwa sesama warga negara kita telah bebas,” kata Blinken kepada wartawan di New York, tempat dia dan Biden ikut serta dalam pertemuan PBB.

    Sementara itu, dua tahanan Iran kembali ke Teheran setelah transit di Doha, Qatar, kata media resmi Iran. Tiga orang lainnya yang dibebaskan oleh AS memilih untuk tetap berada di Qatar atau di negara ketiga.