Tag: Joe Biden

  • Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Washington DC

    House of Representatives atau DPR Amerika Serikat (AS) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Presiden AS Joe Biden. DPR AS saat ini didominasi oleh Partai Republik, sementara Biden berasal dari Demokrat.

    Penyelidikan pemakzulan itu didorong oleh kecurigaan terhadap urusan bisnis luar negeri putra Biden, Hunter, yang kontroversial. Partai Demokrat telah mengecam tuduhan itu sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (14/12/2023), Demokrat menyebut Republik belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh Biden sehingga membuatnya pantas untuk dimakzulkan. Penyelidikan pemakzulan itu sendiri resmi disahkan melalui pemungutan suara yang digelar oleh DPR AS pada Rabu (13/12) waktu setempat.

    Hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan dan 212 anggota lainnya menolak penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Dengan hasil pemungutan suara yang meresmikan penyelidikan pemakzulan, maka DPR AS akan fokus menyelidiki apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan putranya.

    Hunter (53) telah menolak untuk memberikan testimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tuduhan tersebut. Gedung Putih juga menolak penyelidikan pemakzulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak didukung fakta dan bermotif politik.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Upaya untuk memakzulkan Biden ini dinilai hampir pasti akan gagal. Namun, penyelidikan pemakzulan bisa memberikan masalah bagi Gedung Putih ketilka Biden berupaya untuk mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024.

    Biden sendiri sedang mempersiapkan kemungkinan untuk bertarung ulang melawan Donald Trump yang berasal dari Republik dalam Pemilu tahun depan. Trump menjadi Presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali oleh DPR, meski akhirnya diselamatkan oleh Senat. Trump juga tengah menghadapi empat persidangan kasus pidana.

    Meski DPR memutuskan untuk memakzulkan Biden, masih ada Senat AS yang harus memutuskan apakah akan menghukumnya atas tuduhan tersebut melalui pemungutan suara yang hasilnya harus menunjukkan dua pertiga Senator menyetujui pemakzulan itu. Hal itu dinilai hampir mustahil terjadi mengingat Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang menduduki 51 kursi, melawan Partai Republik yang hanya memegang 49 kursi Senat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pemungutan suara oleh DPR AS ini digelar tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencopot seorang presiden atau pejabat lainnya dari jabatannya. Namun, pengesahan yang diberikan melalui pemungutan suara itu akan bisa memberikan wewenang hukum lebih besar kepada Republik untuk memaksa pemerintahan Biden bekerja sama dan membantu melawan tuduhan dari Demokrat yang menuduh penyelidikan itu tidak memiliki legitimasi.

    Para anggota DPR AS dari Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakan-tindakan ketika dia menjabat Wakil Presiden AS pada era pemerintahan Presiden Barack Obama tahun 2009 hingga tahun 2017. Para anggota DPR AS dari Republik juga fokus pada usaha bisnis putra Biden di Ukraina dan China selama periode tersebut.

    Mereka mengklaim mendapatkan bukti yang menunjukkan putra Biden membuat klien-kliennya percaya dia bisa memberikan akses ke kantor Wakil Presiden AS. Namun, pihak Republik belum menunjukkan bukti Biden mengambil tindakan resmi untuk membantu bisnis putranya atau mendapatkan keuntungan finansial dari hal itu.

    Biden, dalam pernyataannya, telah mengecam para anggota DPR AS dari Partai Republik yang disebutnya tidak bertindak berdasarkan permintaannya soal prioritas dalam negeri atau memberikan dana darurat untuk Ukraina maupun Israel.

    “Para anggota Partai Republik di DPR tidak bergabung dengan saya. Bukannya melakukan apa pun untuk membantu menjadikan kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” tegasnya.

    Upaya pemakzulan Biden sebenarnya telah dimulai sejak September lalu. Saat itu, Biden mengaku tetap santai dengan langkah Partai Republik.

    “Saya bangun setiap hari… tidak fokus pada pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya harus menangani masalah-masalah yang mempengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya kepada hadirin di sebuah acara penggalangan dana kampanye, dilansir AFP, Kamis (14/9/2023).

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan negaranya akan meneruskan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”

    Sebab, menurutnya, gencatan senjata pada tahap konflik sekarang merupakan “hadiah” untuk Hamas dan sama saja mengizinkan mereka kembali menyusun kekuatan.

    Tekanan internasional yang dihadapi Israel semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya korban warga sipil Palestina akibat gempuran militer Israel di Gaza dan kian memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebut jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 18.600 orang.

    Pada Selasa (12/12) lalu, Sidang Umum PBB dengan tegas mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kemudian, dalam komentar terkuatnya sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan di dunia akibat “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

    Ketika Israel menggencarkan serangan ke Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat juga semakin sering dan bertambah parah.

    Jenin, sebuah kota di bagian utara Tepi Barat – menjadi medan pertempuran setiap pekan.

    Korban sipil juga berjatuhan di Tepi Barat

    Koresponden BBC News di Jenin, Lucy Williamson, mewawancarai sejumlah remaja Palestina yang lari dari pasukan Israel di Tepi Barat, Selasa (12/12) lalu.

    Dia melaporkan remaja-remaja ini punya sikap yang skeptis terhadap orang-orang yang jauh lebih tua.

    Remaja-remaja ini mengolok-olok presiden Palestina yang memohon perlindungan kepada dunia dari pendudukan Israel.

    ReutersPasukan Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza.

    Di belakang mereka, buldoser-buldoser bersenjata dan jip-jip militer Israel bergerak di sekitar pintu masuk kamp pengungsi Jenin. Ledakan-ledakan dan tembakan senjata dari penjuru kota bergema di sepanjang jalan-jalan nan sepi.

    Dinding-dinding kota ini dipenuhi foto-foto remaja-remaja pria yang dibunuh oleh pasukan Israel – beberapa dari mereka adalah anggota berbagai kelompok bersenjata seperti Hamas, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Inggris dan negara-negara lainnya. Poster-poster dan wajah-wajah itu terus diperbarui, tahun demi tahun.

    Pada Selasa (12/12) saja, sebanyak enam laki-laki terbunuh dalam sebuah operasi militer Israel – empat dari mereka menjadi korban serangan pesawat nirawak, menurut pernyataan saksi-saksi mata.

    Israel mengatakan operasi-operasi mereka di Tepi Barat menyasar anggota-anggota kelompok bersenjata, yang mereka klaim terlibat dalam pembunuhan warga Israel.

    Namun, direktur rumah sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan seorang anak berusia 13 tahun yang menderita sakit kronis juga meregang nyawa setelah dihadang masuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

    “Serangan terus-menerus terhadap Jenin, dan pembunuhan orang-orang muda – ini akan membuat orang-orang semakin marah, sebab setiap hari kita kehilangan satu dari teman kita,” ujarnya.

    “Ini tidak akan mendatangkan perdamaian kepada Israel – ini hanya akan semakin menimbulkan perlawanan.”

    Baca juga:

    Pada 7 Oktober, pasukan bersenjata Hamas dari Gaza menyerang Israel, membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza.

    Di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut – lebih dari setengah dari jumlah total tahun ini. Hampir semuanya dibunuh oleh pasukan Israel, menurut PBB.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, dukungan terhadap perlawanan bersenjata telah meningkat di sejumlah wilayah Tepi Barat – seperti Nablus dan Jenin.

    “Saya melihatnya dari suara-suara orang-orang, dari musik yang mereka putar di mobil-mobil mereka, dari Facebook, dan unggahan-unggahan media sosial, dari debat-debat saya dengan murid-murid saya,” tutur Raed Debiy, ahli politik dan ketua bidang anak muda dari partai berkuasa Fatah di Tepi Barat, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA).

    Dukungan terhadap Hamas menguat di Tepi Barat

    Debiy mengatakan serangan Hamas merupakan “titik balik” bagi bangsa Palestina.

    “Orang-orang ini, terutama generasi muda, kini mendukung Hamas, lebih dari sebelum-sebelumnya,” ucap Debiy.

    “Dalam 30 tahun sebelumnya, tidak ada model, tidak ada idola bagi generasi muda; sekarang mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cerita yang berbeda kini tengah dibuat.”

    Bahkan keponakan Debiy yang baru berusia 11 tahun menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    Bocah itu justru mengidolakan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaida – “sebab dia melindungi kita.”

    “Generasi muda Palestina memiliki prioritas-prioritas dan harapan-harapan tentang membangun rumah atau meraih gelar sarjana,” ujar ahli politik Tepi Barat, Amjad Bushkar.

    “Tetapi setelah 7 Oktober, saya rasa prioritas-prioritas ini telah berubah sepenuhnya. Ada suara-suara dukungan yang meningkat untuk kemerdekaan sepenuhnya untuk tanah air melalui perlawanan – apakah itu dengan jalan damai atau dengan senjata.”

    Bushkar menambahkan dia sudah menghabiskan sembilan tahun di penjara Israel, dan pernah menjadi anggota sayap kelompok pelajar Hamas. Dia menambahkan tujuh anggota keluarganya telah ditangkap setelah serangan 7 Oktober.

    Anggota-anggota Hamas di Tepi Barat secara rutin disasar pasukan keamanan Palestina – bukan hanya pasukan Israel – sejak Hamas mengambil kendali Gaza pada 2007, setahun setelah memenangi pemilu legislatif.

    Baca juga:

    Tetapi sekarang, menurut Bushkar, sesuatu sudah berubah.

    “Baik Fatah maupun Hamas menyadari bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan saya rasa kita akan melihat integrasi yang sesungguhnya di antara kedua gerakan.”

    “Otoritas Palestina menyadari bahwa menyasar Hamas tidak akan memusnahkannya sebab ini adalah gerakan ideologis yang berakar di dalam orang-orang Palestina; dan Hamas sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat mendirikan negara [Palestina] merdeka tanpa bantuan Fatah.”

    Beberapa tokoh senior di pemerintahan Palestina – walaupun bukan Presiden Abbas – sekarang secara terbuka berbicara tentang manfaat-manfaat persatuan politik.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan dalam wawancaranya dengan media Bloomberg bahwa Otoritas Palestina mengharapkan Hamas bergabung ke dalam pemerintahan persatuan pimpinan Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

    Qossay Ahmed, seorang ahli Hamas dari Universitas Terbuka Al-Quds di Ramallah, mengatakan krisis di Gaza dapat menguatkan sayap politik Hamas, tapi dengan mengorbankan sayap militernya.

    “Dalam gerakan revolusi apa pun, harus ada panen politik dari hasil aksi [militer],” ujarnya.

    “Ada banyak tren di dalam Hamas. Dan ada bentrokan-bentrokan internal. Saya rasa akan ada ruang untuk tren politis di dalam Hamas, terutama setelah perang ini, ketika seluruh dunia tidak akan toleran terhadap mereka.”

    Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas serta menolak peran Hamas ataupun Fatah dalam pemerintahan Gaza nanti.

    “Saya tidak akan mengizinkan masuknya mereka yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, dan membiayai terorisme ke dalam Gaza,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (12/12) silam.

    “Gaza tidak akan menjadi Hamas-stan ataupun Fatah-stan.”

    Beberapa orang Palestina secara tertutup mengatakan harga yang harus dibayar oleh Gaza atas serangan Hamas ke Israel terlalu mahal.

    Namun kalangan lainnya mengatakan taktik brutal kelompok tersebut ampuh dalam memaksa Israel untuk melepas tahanan-tahanan Palestina. Mereka membandingkan dengan pencapaian Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo untuk bekerja sama dengan Israel untuk membentuk Negara Palestina di masa depan.

    Jajak pendapat yang dilangsungkan antara 22 November dan 2 Desember oleh Pusat Kajian Palestina untuk Kebijakan dan Riset Survei (PSR), menemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Pendukung Hamas di Tepi Barat masih minoritas, tetapi 70% responden menyatakan perlawanan bersenjata adalah upaya terbaik untuk menghentikan pendudukan Israel.

    Sebaliknya, dukungan terhadap Presiden Abbas turun tajam menyusul serangan Hamas, menurut survei. Bahkan, lebih dari 90% warga Palestina di Tepi Barat meneriakkan supaya dirinya mundur.

    Sejak serangan Hamas, menurut Amjad Bushkar, “dunia dan komunitas internasional telah menempatkan Palestina ke dalam prioritas mereka.”

    Dipandang luas sebagai korup dan tidak efektif, Otoritas Palestina juga tidak mampu membayar pegawai sipil ataupun polisi sejak serangan Hamas, sebab perang di Gaza membuat mandek pemasukan pajak yang ditransfer Israel setiap bulan.

    Ketika bendera-bendera dan slogan-slogan Hamas bertambah di Jenin menyusul dilepaskannya tahanan Palestina dalam bus-bus untuk ditukar dengan sejumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza, Presiden Mahmoud Abbas dan pasukan keamanan Tepi Barat tidak tampak.

    Israel bertekad untuk mencegah Hamas menguasai Gaza, tetapi di Tepi Barat pengaruh Hamas malah sudah menyebar.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biden: Israel dan Netanyahu Mulai Kehilangan Dukungan Dunia

    Biden: Israel dan Netanyahu Mulai Kehilangan Dukungan Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Israel mulai kehilangan dukungan dari seluruh dunia, lantaran agresi pasukan Zionis ke Palestina masih berlangsung.

    Biden juga menyebut Perdana Menteri Netanyahu harus mengubah pemerintahannya.

    “Bibi [panggilan akrab untuk Netanyahu] harus mengambil keputusan sulit,” ujar Biden pada Selasa (12/12), dikutip AFP.

    Biden juga mengkritik pemerintahan Netanyahu yang tak menginginkan solusi dua negara antara Israel dengan Palestina.

    “Ini adalah pemerintahan paling konservatif dalam sejarah Israel,” lanjut Biden, dikutip Anadolu Agency.

    Dia lalu berkata, “[Netanyahu] harus memperkuat dan mengubah pemerintahan untuk menemukan solusi konflik Israel-Palestina.”

    Pernyataan Biden muncul usai Netanyahu mengakui ada ketidaksepakatan dia dengan pemimpin AS soal Jalur Gaza setelah agresi berakhir.

    “Ya, ada perbedaan pendapat mengenai ‘hari setelah Hamas’, dan saya berharap kita juga akan mencapai kesepakatan di sini,” ujar dia.

    Sebelumnya Netanyahu juga disebut menggelar rapat tertutup bersama parlemen Israel membahas Gaza pasca-Hamas pada beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan Gaza akan di bawah kontrol militer Israel dan perihal administratif bakal diurus “otoritas sipil.”

    Dalam transkrip pernyataan Netanyahu yang bocor di beberapa media, dia berupaya mencegah Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza kala agresi Israel berhenti.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina pada 7 Oktober. Serangan mereka brutal sejak gencatan senjata berakhir tanpa perpanjangan pada 30 November.

    Hingga kini, lebih dari 18.200 orang tewas akibat gempuran Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • VIDEO: Tetua Yahudi Desak Biden Dukung Gencatan Senjata Abadi di Gaza

    VIDEO: Tetua Yahudi Desak Biden Dukung Gencatan Senjata Abadi di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Para tetua Yahudi melakukan protes di depan Gedung Putih, mendesak Presiden Joe Biden untuk mendukung gencatan senjata permanen di Gaza pada Senin (11/12).

    Protes tersebut sebagai respons terhadap veto AS pada resolusi Keamanan PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan.

    Para tetua Yahudi itu mengikat diri mereka ke gerbang gedung beberapa jam sebelum pesta tahunan Hanukkah Gedung Putih.

    Mereka juga menyebutkan nama-nama orang Yahudi yang meninggal dunia dari 18 ribu korban tewas di Gaza.

  • Perang Terbuka di Gaza sampai Israel Tersulut Aksi Militer Houthi

    Perang Terbuka di Gaza sampai Israel Tersulut Aksi Militer Houthi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Perang terbuka antara kelompok Hamas dengan tentara Israel dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Gaza, selama akhir pekan kemarin.

    Sementara itu Israel juga disebut tersulut akibat milisi Houthi Yaman yang disebut menganggu pelayaran di Laut Merah.

    Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (11/12).

    Milisi dari faksi Hamas, Brigade Al-Qassam, dilaporkan terlibat konfrontasi langsung dengan militer Israel (Israel Defense Force/IDF) di sejumlah titik di Jalur Gaza, Palestina, pada akhir pekan ini.

    Brigade Al-Qassam menyatakan para pejuangnya terlibat ‘dalam pertempuran sengit dari jarak nol dengan pasukan pendudukan di sebelah barat kamp Jabalia di Gaza utara, Sabtu (9/12).

    Jabalia memang diketahui telah menjadi area pertempuran sengit selama beberapa hari, ditambah gempuran-gempuran serangan udara Israel.

    Invasi di sebagian besar wilayah Jalur Gaza terus dilakukan Israel. Baru-baru ini, militer Israel juga telah memberi instruksi untuk melakukan pendudukan di sebagian besar wilayah Khan Younis.

    Khan Younis merupakan kota terbesar kedua di Jalur Gaza. Militer Israel meminta warga yang tinggal di wilayah ini mengungsi ke daerah al-Muwasi, sebuah wilayah dengan minim fasilitas di dekat pantai.

    Permintaan itu dilakukan karena saat ini perang antara militer Israel dengan kelompok Hamas terjadi di wilayah itu.

    Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi menyatakan negaranya siap melawan kelompok pemberontak di Yaman, Houthi yang mengganggu pelayaran di Laut Merah jika komunitas internasional gagal melakukannya.

    Hanegbi mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan Presiden AS Joe Biden, serta para pemimpin Eropa terkait tindakan Houthi yang menargetkan kapal dagang yang diduga memiliki hubungan dengan Israel.

    “Israel memberi dunia waktu untuk berorganisasi guna mencegah hal ini, namun jika tidak ada kesepakatan global, karena ini adalah masalah global, kami akan bertindak untuk menghilangkan pengepungan laut ini,” kata Hanegbi seperti dikutip CNN, Minggu (10/12).

    (dan/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Israel Tersulut Aksi Militer Houthi di Laut Merah

    Israel Tersulut Aksi Militer Houthi di Laut Merah

    Jakarta, CNN Indonesia

    Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi menyatakan negaranya siap melawan kelompok pemberontak di Yaman, Houthi yang mengganggu pelayaran di Laut Merah jika komunitas internasional gagal melakukannya.

    Hanegbi mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan Presiden AS Joe Biden, serta para pemimpin Eropa terkait tindakan Houthi yang menargetkan kapal dagang yang diduga memiliki hubungan dengan Israel.

    “Israel memberi dunia waktu untuk berorganisasi guna mencegah hal ini, namun jika tidak ada kesepakatan global, karena ini adalah masalah global, kami akan bertindak untuk menghilangkan pengepungan laut ini,” kata Hanegbi seperti dikutip CNN, Minggu (10/12).

    Adapun aktivitas maritim Houthi meningkat sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.

    Pejabat militer AS menyebut kapal perang AS menembak jatuh beberapa kendaraan udara tak berawak yang datang dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi di Laut Merah Selatan pada pekan lalu.

    Para pejabat militer AS menyampaikan mereka sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan bagi kapal-kapal komersial.

    Perlindungan itu akan dilakukan di sekitar rute pelayaran penting Laut Merah di tengah serangkaian serangan rudal oleh Houthi baru-baru ini.

    AS telah membahas cara-cara untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut dengan anggota Pasukan Maritim Gabungan, satuan tugas angkatan laut multinasional yang bertugas melindungi pelayaran komersial di Laut Merah.

    Para pejabat AS telah mengatakan secara terbuka bahwa diskusi berpusat pada kemungkinan mengawal kapal-kapal yang beroperasi di Laut Merah dan melalui selat Bab-el-Mandeb ke Teluk Aden – jalur sempit yang memisahkan Yaman dan Tanduk Afrika.

    Kelompok Houthi sebelumnya dilaporkan terus melancarkan serangan ke wilayah di Israel sebagai respons atas gempuran ke Jalur Gaza Palestina yang kembali membabi buta sejak gencatan senjata berakhir.

    Houthi dilaporkan meluncurkan beberapa rudal balistik ke pos militer Israel di Kota Eilat pada Rabu (6/12).

    “Kami akan terus melancarkan operasi militer melawan musuh, Israel, serta mencegah kapal-kapal Israel berlalu-lalang di Laut Arab dan Laut Merah demi mendukung rakyat Palestina yang tertindas,” bunyi pernyataan Houthi beberapa waktu lalu.

    (yoa/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Putra Biden Didakwa Ngemplang Pajak Rp 21,7 Miliar!

    Putra Biden Didakwa Ngemplang Pajak Rp 21,7 Miliar!

    California

    Dakwaan baru dijeratkan terhadap Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, oleh Departemen Kehakiman AS. Kali ini, Hunter didakwa gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta (Rp 21,7 miliar) selama empat tahun, padahal dia menghabiskan jutaan dolar untuk gaya hidup mewahnya.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (8/12/2023), dakwaan terbaru untuk Hunter ini diajukan oleh Departemen Kehakiman AS pada Kamis (7/12) waktu setempat. Putra Biden ini sebelumnya didakwa berbohong soal penggunaan narkoba saat membeli senjata api — dakwaan pidana pertama untuk anak Presiden AS yang menjabat.

    Dalam rentetan dakwaan terbaru yang diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat California, pekan ini, Hunter yang berusia 53 tahun ini telah didakwa atas tiga pelanggaran pidana berat dan enam pelanggaran pajak ringan. Dia terancam hukuman 17 tahun penjara jika terbukti bersalah.

    Departemen Kehakiman AS menyatakan penyelidikan terhadap Hunter masih berlangsung.

    “Terdakwa (Hunter-red) terlibat dalam skema empat tahun untuk tidak membayar pajak federal yang dihitung sendiri setidaknya sebesar US$ 1,4 juta yang harus dia bayarkan untuk tahun pajak 2016 hingga tahun 2019,” demikian bunyi penggalan dokumen dakwaan terhadap Hunter.

    Disebutkan juga dalam dokumen dakwaan tersebut bahwa Hunter malah menghabiskan sejumlah besar uang “untuk obat-obatan, penghibur dan pacar, hotel mewah dan properti sewaan, mobil-mobil eksotis, pakaian, dan barang-barang pribadi lainnya”. Uang sebesar US$ 70.000 (Rp 1 miliar) digunakannya untuk rehabilitasi narkoba.

    Pengacara Hunter, Abbe Lowell, dalam pernyataannya menegaskan kliennya telah melunasi pajaknya. Lowell justru menuduh jaksa khusus AS, David Weiss, yang memimpin penyelidikan terhadap Hunter, telah mengingkari perjanjian sebelumnya.

    Lihat juga Video: Lima Senator Meminta Biden untuk Berlakukan Larangan ke China

    Weiss ditunjuk menjadi jaksa Delaware oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan ditetapkan sebagai jaksa khusus oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada Agustus lalu.

    “Jika nama belakang Hunter bukan Biden, dakwaan di Delaware, dan sekarang di California, tidak akan pernah diajukan,” sebutnya.

    Gedung Putih menolak untuk berkomentar atas dakwaan tersebut.

    Belum diketahui secara jelas kapan Hunter akan hadir dalam persidangan kasusnya ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dimulainya Penyelidikan Pemakzulan Biden

    Biden Telepon Netanyahu, Ingatkan Pentingnya Lindungi Warga Sipil Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa melindungi warga sipil di Gaza adalah hal yang “penting”. Biden juga mengatakan lebih banyak bantuan harus diizinkan masuk, kata Gedung Putih.

    Biden, yang berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada Kamis (7/12) waktu setempat untuk pertama kalinya sejak 26 November, menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas, termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah perang tertentu,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/12/2023).

    Amerika Serikat sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel, menewaskan 1.200 orang, sementara 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menyebut terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 17.177 pada hari Kamis (7/12).

    Ketika pertempuran sengit di perkotaan terjadi di kota-kota terbesar di Gaza dan sekitarnya pada hari Kamis (7/12) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Israel perlu berbuat lebih banyak.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada hari Kamis.

    Gedung Putih menyatakan, Biden juga menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.”

    Biden juga meminta Hamas untuk mengizinkan Palang Merah mengakses para sandera yang masih ditahan oleh kelompok milisi Palestina tersebut.

    Secara terpisah, Biden juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II, seiring upaya terus dilakukan untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu, kata Gedung Putih.

    Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan “perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” imbuh Gedung Putih.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden AS Joe Biden kembali menekankan pentingnya melindungi warga sipil kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu ia sampaikan lagi di tengah agresi militer yang masih berlangsung di Gaza kini sejak 7 Oktober.

    Biden menegaskan “melindungi warga sipil di Gaza adalah hal penting.” Tak hanya itu, ia juga meminta lebih banyak lagi bantuan yang diizinkan masuk.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil,” kata Gedung Putih seperti diberitakan AFP pada Jumat (8/12).

    Itu disampaikan dalam panggilan telepon pertama Biden dan Netanyahu setelah 26 November. Dalam kesempatan tersebut, Biden juga disebut menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah permusuhan tertentu,” ungkap Gedung Putih.

    AS sejak awal sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menilai sudah terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan sudah 17.177 orang tewas per Kamis (7/12) sejak serangan balasan 7 Oktober.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengingatkan Israel untuk berbuat lebih banyak untuk memastikan keselamatan warga sipil Palestina, terutama saat sedang melakukan serangan darat ke wilayah selatan.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada Kamis (7/12).

    “Masih ada kesenjangan antara niat [Israel] untuk melindungi warga sipil dan hasil nyata yang kami lihat di lapangan.”

    Amerika Serikat juga telah berupaya untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza.

    Biden menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.

    Gedung Putih turut mengungkapkan Joe Biden secara terpisah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II sebagai upaya untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu.

    “Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” ungkap Gedung Putih.

    (tim/chri)

  • Biden Gigit Jari, RUU Bantuan AS buat Ukraina-Israel Terjegal di Senat

    Biden Gigit Jari, RUU Bantuan AS buat Ukraina-Israel Terjegal di Senat

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Joe Biden sepertinya terpaksa gigit jari setelah Senat Amerika Serikat gagal meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan bantuan untuk konflik termasuk Ukraina dan Israel.

    Senat menggelar pemungutan suara untuk RUU ini pada Rabu (6/12).

    Hasilnya, sebanyak 49 senat mendukung dan 51 yang lain menolak RUU tersebut. Menurut aturan di AS, untuk meloloskan RUU perlu dukungan 100 senat.

    Penolakan ini mayoritas muncul dari anggota senat Partai Republik.

    RUU tersebut akan memberikan sekitar US$50 miliar atau Rp776 triliun untuk Ukraina. Dana ini mencakup bantuan di bidang keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi.

    RUU itu juga mengatur bantuan untuk Israel sebagai upaya memerangi Hamas di Gaza sebesar US$14 miliar atau sekitar Rp217 triliun.

    Partai Republik punya pandangan sendiri terkait bantuan AS. Mereka mengklaim lebih penting memperjuangkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan kontrol terhadap perbatasan selatan.

    Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, mengatakan pemungutan suara kali itu untuk menunjukkan bahwa Republik tak main-main dengan komitmen mereka.

    “Pemungutan suara hari ini diperlukan bagi pemimpin Partai Demokrat untuk mengakui bahwa anggota Senat dari Partai Republik bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan,” kata McConell, dikutip Reuters.

    Dia kemudian berujar,”Kalau begitu mari kita pilih. Dan akhirnya kita mulai memenuhi prioritas keamanan nasional Amerika, termasuk di sini, di dalam negeri.”

    Jika RUU ini lolos di Senat, draf tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.

    Anggota Kongres Partai Republik dan Demokrat berdebat selama berbulan-bulan tentang permintaan Presiden AS Joe Biden terkait pendanaan bagi Ukraina dan Israel.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]