Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Kalau Kita Kalah Kali Ini, Mungkin Tak Ada Pemilu Lagi di AS

    Kalau Kita Kalah Kali Ini, Mungkin Tak Ada Pemilu Lagi di AS

    Ohio –

    Bakal calon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan jika dia tidak memenangkan pemilihan presiden bulan November ini berarti demokrasi AS bisa berakhir. Dia menyebut jika dirinya kalah, maka mungkin tak ada lagi Pemilu di AS.

    Dilansir Reuters, Minggu (17/3/2024), kandidat presiden dari Partai Republik ini menyampaikan hal itu saat berbicara kepada para pendukungnya di Ohio. Dia melontarkan klaim tersebut setelah mengulangi pernyataannya yang tidak berdasar bahwa kekalahannya dalam pemilu tahun 2020 dari Presiden Partai Demokrat Joe Biden adalah akibat dari kecurangan pemilu.

    Dalam pidatonya di luar ruangan yang diiringi angin kencang dan diselingi kata-kata kotor, Trump meramalkan jika dia tidak memenangkan pemilu pada 5 November 2024, demokrasi Amerika akan berakhir.

    “Jika kita tidak memenangkan pemilu kali ini, saya rasa tidak akan ada pemilu lagi di negara ini,” kata Trump.

    Trump, yang berada di bawah dakwaan pidana di Georgia karena mencoba membatalkan hasil Pemilu 2020, memenangkan cukup banyak delegasi untuk secara matematis meraih nominasi Partai Republik. Pertarungan ulang Pemilu AS dengan Biden kemungkinan akan berlangsung sangat dekat.

    Jajak pendapat Reuters/Ipsos pekan lalu menunjukkan kedua kandidat memiliki statistik yang sama dengan pemilih terdaftar. Trump membuka pidatonya di Dayton dengan penghormatan kepada para pendukungnya yang saat ini dipenjara karena melakukan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

    Trump memberi hormat dan menyebut mereka ‘patriot’ dan ‘sandera’. Presiden AS ke-45 ini semakin sering menggunakan retorika distopia atau khayalan tentang hal sangat buruk dalam pidato kampanyenya mengenai keadaan negaranya.

    Ketika ditanya apa yang dimaksud Trump, tim kampanyenya merujuk pada sebuah postingan di platform media sosial X yang ditulis oleh seorang jurnalis New York Times, yang mengatakan bahwa komentar ‘pertumpahan darah’ Trump muncul di tengah diskusi mengenai industri otomotif dan perekonomian AS.

    Saat dimintai tanggapan atas komentar ‘pertumpahan darah’ Trump, juru bicara kampanye Biden, James Singer, mengutuk ‘ekstremisme’ Trump, ‘kehausannya akan balas dendam’, dan ‘ancaman kekerasan politik’.

    juga mengajak warga kulit hitam dan Hispanik untuk mendukungnya. Trump telah mempersempit kesenjangan dengan Biden dalam jajak pendapat dengan pemilih non-kulit putih, yang merupakan bagian inti dari koalisi kemenangan Biden ketika dia mengalahkan Trump pada tahun 2020.

    Trump mengutip tema utama kampanyenya, yaitu terlalu banyak imigran ilegal yang melintasi perbatasan AS-Meksiko sejak Biden menjabat.

    “Tidak ada yang lebih dirugikan oleh invasi migran Joe Biden selain komunitas besar Afrika-Amerika dan Hispanik,” kata Trump yang tak mengutip bukti apa pun bahwa imigran gelap telah mengambil pekerjaan warga kulit hitam dan Hispanik di Amerika.

    (haf/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Terungkap! Trump Pernah Perintahkan CIA Diam-diam ‘Serang’ China

    Washington DC –

    Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, semasa menjabat, pernah memberikan izin kepada Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk meluncurkan operasi “menyerang” pemerintah China melalui kampanye rahasia di media sosial. Operasi itu bertujuan mengubah opini publik China terhadap pemerintahan mereka.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/3/2024), informasi tersebut diungkapkan oleh sejumlah mantan pejabat AS yang mengetahui langsung operasi CIA yang bersifat sangat rahasia tersebut. Disebutkan bahwa operasi itu dimulai tahun 2019 lalu, atau saat dua tahun masa jabatan Trump.

    Informasi soal operasi rahasia ini belum pernah dilaporkan ke publik sebelumnya.

    Tiga mantan pejabat AS, yang tidak disebut namanya itu, menuturkan kepada Reuters bahwa CIA membentuk tim kecil beranggotakan para agen yang menggunakan identitas palsu di internet untuk menyebarkan narasi negatif soal pemerintahan Presiden China Xi Jinping.

    Tim CIA itu, menurut para pejabat AS tersebut, juga membocorkan informasi intelijen yang merendahkan Beijing kepada outlet berita luar negeri.

    Selama satu dekade terakhir, China secara cepat memperluas jejak globalnya, menjalin pakta militer, kesepakatan perdagangan, dan kemitraan bisnis dengan negara-negara berkembang.

    Dalam tugasnya, seperti dilaporkan sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, tim CIA itu mempromosikan tuduhan-tuduhan yang menyebut para anggota Partai Komunis yang berkuasa di China telah menyembunyikan uang haram di luar negeri.

    Saksikan juga ‘Saat Trump Sebut Biden Ancaman Demokrasi: Dia Tidak Kompeten!’:

    Meskipun para pejabat AS itu menolak untuk memberikan rincian spesifik soal operasi itu, namun mereka mengklaim bahwa narasi menghina yang disebarkan itu didasarkan pada fakta kendati dirilis secara diam-diam oleh para agen intelijen dengan kedok palsu.

    Upaya semacam itu, menurut dua sumber pejabat AS yang dikutip Reuters, dimaksudkan untuk menimbulkan paranoia di kalangan pemimpin tinggi China sehingga memaksa pemerintah Beijing mengerahkan sumber daya untuk memburu penyusupan ke dalam internet yang dikontrol ketat di negara tersebut.

    Juru bicara CIA, Chelsea Robinson, menolak untuk berkomentar soal keberadaan operasi rahasia pada era Trump tersebut. Belum ada komentar dari Trump soal laporan ini.

    Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam tanggapannya, menyebut bahwa laporan soal aktivitas CIA itu menunjukkan pemerintah AS menggunakan “ruang opini publik dan platform media sebagai senjata untuk menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi opini publik internasional”.

    Terlepas dari itu, perintah Trump terhadap CIA tahun 2019 itu diberikan setelah bertahun-tahun peringatan dari komunitas intelijen AS, dan laporan-laporan media, soal bagaimana China menggunakan suap dan ancaman untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang dalam perselisihan geopolitik.

    Sumber-sumber yang dikutip Reuters juga menyebut bahwa operasi rahasia CIA pada era Trump itu merupakan operasi yang ambisius, dengan CIA dimungkinkan mengambil tindakan tidak hanya di China tapi juga di negara-negara di seluruh dunia di mana Washington dan Beijing berebut pengaruh.

    Empat mantan pejabat AS menuturkan kepada Reuters bahwa operasi rahasia CIA itu menargetkan opini publik di Asia Tenggara, Afrika, dan Pasifik Selatan.

    Kementerian Luar Negeri China, dalam responsnya, menegaskan bahwa Beijing mematuhi “prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Amerika Serikat”.

    Sementara itu, Reuters tidak bisa menentukan dampak dari operasi rahasia CIA tersebut juga apakah pemerintahan Presiden Joe Biden tetap mempertahankan program tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan AS pada pemerintahan Biden, Kate Waters, menolak berkomentar.

    Namun demikian, dua sejarawan intelijen AS mengungkapkan kepada Reuters bahwa ketika Gedung Putih memberikan izin untuk operasi rahasia CIA, melalui perintah yang disebut sebagai presidential finding, hal itu seringkali tetap berlaku lintas pemerintahan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kenapa AS Bertekad Melarang TikTok?

    Kenapa AS Bertekad Melarang TikTok?

    Jakarta –

    Untuk kedua kalinya dalam empat tahun, aplikasi populer TikTok harus bertaruh nasib di Amerika Serikat. Setelah bekas Presiden Donald Trump gagal memaksakan penjualan TikTok AS jelang pemilu pada 2020 silam, pada Rabu (13/3) Kongres meloloskan legislasi yang mewajibkan perusahaan Cina, ByteDance, melepas saham mayoritasnya dalam 6 bulan atau terancam diblokir secara nasional.

    Meski demikian, UU tersebut masih harus melalui kamar kedua parlemen, yakni Senat. Presiden Joe Biden sendiri berjanji akan meratifikasi pengesahan RUU jika diloloskan oleh Kongres.

    Sejak diluncurkan tahun 2016, TikTok kini memiliki lebih satu miliar pengguna di dunia, termasuk 170 juta di Amerika Serikat. Menurut survey, pengguna di AS rata-rata menghabiskan waktu di TikTok antara 60 sampai 80 menit per hari. Dibandingkan Instagram, rata-rata durasi penggunaan berkisar antara 30-40 menit setiap hari.

    Dinas intelijen AS berulangkali memperingatkan betapa TikTok telah menjadi instrumen politik pemerintah Cina yang bisa digunakan untuk menggerus demokrasi.

    Hal ini kembali ditegaskan oleh kantor Direktorat Intelijen Nasional pekan ini, ketika melaporkan derasnya propaganda Beijing yang membidik kandidat Partai Demokrat dan Republik jelang pemilu sela 2022 silam. Dikhawatirkan, cara serupa akan kembali digunakan pada pemilu kepresidenan, November mendatang.

    Apakah larangan TikTok didukung luas?

    RUU larangan TikTok mendapat dukungan lintas partai dan lolos melalui Kongres dengan suara dari kedua partai politik. Legislasi itu menjadi momen “langka” yang menyatukan dua rival politik terbesar AS, kata Gene Munster dari lembaga pengelola aset, Deepwater, dalam sebuah unggahan di YouTube. “Pada dasarnya, legislasi ini melanjutkan politik tegas terhadap Cina.”

    Namun sejumlah anggota Senat menilai besar risiko politik, jika negara melarang aplikasi media sosial yang populer jelang pemilihan umum.

    TikTok sebelumnya sudah menegaskan, pihaknya tidak berniat memindahkan data pengguna AS ke luar negeri, apalagi ke Cina.

    Kenapa larangan TikTok dianggap bermasalah?

    Lembaga advokasi Uni Kebebasan Sipil Amerika, ACLU, memperingatkan betapa larangan “akan melanggar hak sipil dalam Amandemen Pertama bagi ratusan juta warga yang menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka setiap hari.”

    “Kami sangat kecewa bahwa para pemimpin kita sekali lagi berusaha menukar Amandemen Pertama demi elektabilitas murahan di tahun politik,” kata Jenna Leventoff, penasehat senior ACLU.

    Demi mempengaruhi legislasi, pengguna TikTok di AS mendapat pesan dari ByteDance yang mendorong mereka menghubungi anggota senat dari wilayah masing-masing untuk mengajukan keberatan.

    Sejumlah analis teknologi juga menyebut RUU tersebut sebagai “kuda troya,” karena ikut memberi wewenang kepada parlemen untuk menutup situs internet atau aplikasi milik perusahaan asing. Adapun keberatan lain menyangkut kekhawatiran bahwa larangan TikTok akan mengisolasi pemilih muda dari pesta demokrasi.

    Bagaimana Cina merespons legislasi Kongres AS?

    Pada Kamis (14/3), pemerintah Cina mengritik langkah Kongres AS meloloskan RUU larangan TikTok, karena dinilai mengikuti “logika seorang bandit,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. “Jika seseorang suka pada barang milik orang lain dan berusaha merampasnya untuk diri sendiri, itu namanya logika bandit.”

    Sehari sebelumnya, Beijing juga menyatakan larangan TikTok “ujung-ujungnya akan menggigit balik Amerika Serikat.” “Meski belum pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional, AS tidak berhenti merundung TikTok,” kata Wenbin.

    Kemenlu di Beijing tidak mengindikasikan adanya tindakan balasan Cina terhadap larangan TikTok. Dalam perang dagang dengan AS, Beijing lazim merespons pembatasan impor terhadap produk Cina oleh AS dengan langkah serupa.

    ByteDance telah bertekad menggunakan semua opsi hukum sebelum harus pasrah menjual saham mayoritasnya di AS. Kepada para pengguna, Direktur TikTok Shou Chew, menegaskan betapa larangan akan merugikan jutaan pelaku usaha kecil yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berjualan. Dia meminta mereka menggandakan tekanan politik. “Pastikan suara kalian ikut didengar,” kata dia dalam sebuah video usai pencoblosan di Kongres.

    rzn/as

    Lihat juga Video: Respons CEO TikTok Seusai DPR AS Loloskan RUU soal TikTok

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Nasib TikTok di AS Kini Berada di Tangan Senat

    Nasib TikTok di AS Kini Berada di Tangan Senat

    Dunia Hari Ini kembali menghadirkan rangkuman dari berita-berita utama di berbagai belahan dunia yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Kamis, 14 Maret 2024 kita awali dengan laporan dari Amerika Serikat.

    TikTok terancam dilarang di Amerika

    House of Representative di Amerika Serikat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang akan melarang TikTok.

    Tapi ini masih harus melewati lagi senat dan ditandatangani presiden, sebelum jadi undang-undang.

    Dalam rancangan undang-undang tersebut waktu enam bulan kepada pemilik aplikasi asal China, ByteDance, untuk melepaskan TikTok kepada Amerika.

    Presiden Joe Biden menginginkan Senat mengambil tindakan cepat dan Gedung Putih siap memberikan bantuan teknis terkait potensi perubahan UU tersebut.

    Tekanan tambahan untuk Israel

    Israel semakin mendapat tekananinternasional untuk segera mengatasi masalah kelaparan yang semakin parah di Gaza.

    Lembaga bantuan memperingatkan 2,3 juta penduduk di wilayah Gaza menghadapi risiko kelaparan disengaja yang semakin besar karena pasokan makanan yang tidak ditambah.

    Israel membantah ketika dituduh telah membatasi jumlah bantuan yang diperbolehkan masuk ke Gaza, meski sejumlah lembaga bantuan internasional sudah menunjukkan sejumlah tuduhan.

    “Kami berusaha membanjiri wilayah tersebut dengan bantuan kemanusiaan,” kata juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari kepada wartawan asing.

    Pekerja tambang Australia meninggal tertimpa batu

    Seorang pria berusia 37 tahun tewas dan seorang lainnya terluka parah akibat tertimpa bebatuan runtuh di tambang emas bawah tanah, negara bagian Victoria, Australia.

    Sebanyak 28 pekerja lainnya di lokasi tersebut berhasil diselamatkan.

    Insiden tersebut terjadi di Tambang Emas Ballarat di Mount Clear, sekitar 3 kilometer di bawah tanah dari pintu masuk tambang.

    Paramedis berhasil menyelamatkan seorang penambang yang dirawat karena cedera tubuh bagian bawah dan diterbangkan ke rumah sakit dalam kondisi serius.

    Australia batalkan visa warga Palestina

    Visa sementara milik beberapa warga Palestina yang akhirnya bisa meninggalkan Gaza tiba-tiba dibatalkan, sehingga mereka terdampar di negara lain.

    Pemerintah Australia sudah memberikan 2.273 visa sementara (sub-kelas 600) bagi warga Palestina yang memiliki hubungan dengan Australia antara tanggal 7 Oktober dan 6 Februari tahun ini.

    Departemen tersebut juga memberikan 2.415 visa pengunjung kepada warganegara Israel selama periode tersebut.

    Jenis visa sub-kelas 600 tidak mengizinkan pemegangnya bekerja dan mengakses pendidikan atau layanan kesehatan di Australia.

    Penculik ratusan siswa Nigeria minta uang tebusan

    Pria bersenjata yang menculik 286 siswa dan staf sebuah sekolah di Nigeria utara pekan lalu telah menuntut uang tebusan dengan total 1 miliar naira, atau lebih dari Rp6 miliar.

    Siswa dan anggota staf sekolah diculik pada tanggal 7 Maret di kota Kuriga, di Negara Bagian Kaduna di barat laut Nigeria.

    “Mereka memberikan ultimatum untuk membayar dalam waktu 20 hari, efektif sejak tanggal penculikan,”kata Jubril Aminu, juru bicara para sandera.

    Mereka mengatakan akan membunuh semua siswa dan staf jika permintaan tebusan tidak dipenuhi.

    Pasukan keamanan mengambil “langkah-langkah yang diperlukan” untuk menjamin pembebasan para sandera tersebut.

  • Sekjen PBB Terkejut dan Marah Konflik di Gaza Tak Berhenti Meski Ramadan

    Sekjen PBB Terkejut dan Marah Konflik di Gaza Tak Berhenti Meski Ramadan

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku terkejut dengan konflik di Gaza, Palestina tetap berlanjut meski bulan suci Ramadan telah dimulai. Gutteres menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas di wilayah Gaza.

    Dilansir kantor berita AFP, pada Senin (12/3/2024), Guitteres bicara setelah kegagalan upaya untuk merundingkan gencatan senjata, Guterres menyerukan “membungkam senjata” di Gaza dan memperingatkan bahwa “kelaparan dan kekurangan gizi” sedang terjadi.

    “Ini sangat memilukan dan sama sekali tidak dapat diterima,” kata Guterres kepada wartawan.

    “Saya terkejut dan marah karena konflik terus berlanjut di Gaza selama bulan suci ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa “semua hambatan” dalam pengiriman bantuan harus dihilangkan.

    PBB mengatakan kurangnya bantuan kemanusiaan i kelaparan merupakan risiko yang semakin besar di Gaza, di mana 2,4 juta orang berada di bawah pengepungan total oleh militer Israel, saat mereka memerangi militan Hamas.

    Perang tersebut, yang dimulai oleh serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Balasan dari Israel telah mengakibatkan kematian 31.112 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Presiden AS Joe Biden menyerukan gencatan senjata sementara menjelang Ramadan tetapi seruannya tidak terjawab ketika umat Islam di Gaza menandai dimulainya liburan satu bulan pada hari Senin.

    “Kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus bertindak untuk menghindari lebih banyak kematian yang bisa dicegah,” kata Guterres.

    “Kita telah menyaksikan pembunuhan dan penghancuran warga sipil dari bulan ke bulan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal,” katanya.

    Namun bantuan “datang dalam jumlah kecil – bahkan jika memang ada. Hukum humaniter internasional sudah compang-camping.”

    Tonton juga Video: 5 Warga Gaza Tewas Tertimpa Paket Bantuan, AS Bantah Terlibat

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Biden Ucapkan Selamat Ramadan, Akui Penderitaan Muslim di Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan bagi umat Muslim di wilayah AS dan di seluruh dunia. Biden, dalam pesannya, juga mengakui “penderitaan luar biasa” yang dirasakan umat Muslim, terutama di Jalur Gaza yang menyambut bulan suci Ramadan saat perang berkecamuk.

    Biden juga menjanjikan bahwa AS akan terus mengerahkan upaya untuk mengurangi dampak perang dan mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir Al Arabiya dan The Hill, Senin (11/3/2024).

    “Malam ini — saat bulan sabit baru menandai awal bulan suci Ramadan — Jill dan saya menyampaikan harapan dan doa terbaik kami bagi umat Muslim di seluruh negara kami dan di seluruh dunia,” tulis Biden dalam pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih pada Minggu (10/3) waktu setempat.

    “Bulan suci ini adalah waktu untuk refleksi dan pembaruan. Tahun ini, hal itu terjadi pada momen yang luar biasa menyakitkan. Perang di Gaza telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina,” sebutnya.

    Biden mengakui puluhan ribu warga Palestina tewas di Jalur Gaza selama perang berkecamuk, dengan dua juta orang lainnya terpaksa mengungsi dan membutuhkan makanan juga tempat tinggal yang layak.

    “Lebih dari 30.000 warga Palestina terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk ribuan anak-anak. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga dari warga Muslim Amerika, yang saat ini sangat berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai,” ucapnya.

    “Nyaris dua juta warga Palestina terpaksa mengungsi akibat perang; banyak di antara mereka yang sangat membutuhkan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal,” imbuh Biden.

    Saksikan juga ‘Biden soal Wacana Gencatan Senjata di Gaza Saat Ramadan: Tampaknya Sulit’:

    Lebih lanjut, Biden yang menuai kritikan tajam dari komunitas Muslim di AS terkait responsnya terhadap perang di Gaza, menyoroti upaya pemerintahannya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, termasuk membangun dermaga sementara dan melakukan airdrop untuk menyalurkan bantuan.

    Biden juga menegaskan kembali komitmennya mewujudkan solusi dua negara, dan membantu tercapainya gencatan senjata berkelanjutan di Jalur Gaza.

    “Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan setidaknya selama enam pekan sebagai bagian dari kesepakatan pembebasan sandera,” tegasnya.

    “Dan kita akan terus membangun masa depan yang stabil, aman, dan damai dalam jangka panjang. Hal itu mencakup solusi dua negara untuk memastikan warga Palestina dan warga Israel berbagi kebebasan, martabat, keamanan, dan kemakmuran yang setara. Itulah satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi,” ujarnya.

    Biden Kutuk Keras Islamofobia yang Meningkat di AS

    Dalam pernyataannya, Biden juga mengakui adanya kebangkitan “kebencian dan kekerasan” terhadap warga Muslim di berbagai wilayah AS. Dia menyebutnya sebagai hal yang “mengerikan”.

    “Islamofobia sama sekali tidak memiliki tempat di Amerika Serikat, negara yang didirikan atas dasar kebebasan beribadah dan dibangun atas kontribusi para imigran, termasuk imigran Muslim,” tegasnya.

    Komunitas Muslim di wilayah AS terkena dampak dari perang Gaza, di mana para pembela HAM mencatat peningkatan Islamofobia dan bias anti-Arab di negara tersebut sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu.

    “Kepada umat Muslim di seluruh negara kami, ketahuilah bahwa Anda adalah anggota keluarga Amerika yang sangat kami hargai. Kepada mereka yang berduka selama masa perang ini, saya mendengar Anda, saya melihat Anda, dan saya berdoa agar Anda menemukan penghiburan dalam iman, keluarga, dan komunitas Anda,” ujar Biden.

    “Dan kepada semuanya yang menyambut awal Ramadan malam ini, semoga bulan ini aman, dipenuhi kesehatan, dan penuh berkah. Ramadan Kareem,” ucap Biden mengakhiri pesannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Minyak Naik Tipis Imbas ‘Gangguan’ Houthi Yaman Terus Berlanjut

    Harga Minyak Naik Tipis Imbas ‘Gangguan’ Houthi Yaman Terus Berlanjut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Harga minyak dunia naik di pembukaan perdagangan Asia pada Selasa (27/2), memperpanjang merangkaknya harga dalam tiga hari berturut-turut.

    Pemicunya adalah kekhawatiran pasar karena gangguan pengiriman yang terjadi terus-menerus dilakukan Houthi Yaman di Laut Merah bakal berdampak pada pasokan minyak.

    Mengutip Reuters, minyak mentah berjangka Brent naik 16 sen atau 0,2 persen ke US$82,69 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 15 sen atau 0,2 persen menjadi US$77,73 per barel.

    Kedua harga acuan tersebut telah ditutup naik lebih dari 1 persen pada Senin.

    Kelompok Houthi Yaman, yang bersekutu dengan Iran, terus melakukan serangan terhadap pengiriman minyak di Laut Merah.

    Lalu, meskipun agresi Israel ke Palestina tidak secara signifikan membatasi pasokan minyak, tetapi hal ini telah meningkatkan tarif logitik dan waktu pengiriman. Imbasnya, minyak berada di perairan lebih lama.

    Senin kemarin (26/2), Presiden AS Joe Biden berharap gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas di Gaza dapat dimulai pada Senin pekan depan, ketika pihak-pihak yang bertikai tampaknya mencapai kesepakatan selama negosiasi di Qatar, serta untuk menengahi pembebasan sandera.

    Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank Kansas City Jeffrey Schmid memberi sinyal bahwa dia akan bersikap sama seperti sebagian besar rekan bank sentral di AS, tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga.

    Biaya pinjaman yang tinggi biasanya mengurangi pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

    (pta/pta)

  • DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    DK PBB Akan Voting Resolusi Gencatan Senjata Gaza, AS Ancam Veto

    New York –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar voting atau pemungutan suara terhadap draf resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Voting dijadwalkan pada Selasa (20/2) waktu setempat, meskipun ada ancaman veto dari Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (20/2/2024), draf resolusi terbaru yang diajukan oleh Aljazair ke Dewan Keamanan PBB itu “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”.

    Voting ini akan digelar ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menjadi tempat berlindung bagi sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi dari perang. Tel Aviv menyebut serangan ke Rafah sebagai bagian dari misi menghancurkan Hamas.

    Namun, Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan diri, termasuk dari AS yang merupakan sekutu terdekatnya.

    Draf resolusi yang diajukan Aljazair itu “menentang pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza.

    Serupa dengan dua draf resolusi sebelumnya yang ditolak AS dan Israel, rancangan resolusi terbaru ini tidak mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Serangan itu disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, dan membuat lebih dari 250 orang disandera Hamas.

    Rentetan serangan Israel terhadap Jalur Gaza yang bertujuan membalas serangan Hamas, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah merenggut lebih dari 29.000 nyawa, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak.

    AS telah memperingatkan pada akhir pekan bahwa draf resolusi terbaru yang diajukan Aljazair tidak bisa diterima, dan mengancam akan memvetonya.

    “Kami tidak meyakini bahwa produk Dewan (Keamanan PBB) ini akan membantu situasi di lapangan. Jika resolusi ini berhasil dibawa ke pemungutan suara, maka resolusi itu tidak akan dilanjutkan,” ucap Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    Menurut Wood, diadopsinya resolusi gencatan senjata semacam itu akan membahayakan perundingan diplomatik rumit yang sedang berlangsung, yang bisa mewujudkan pembebasan para sandera dari Jalur Gaza.

    AS Edarkan Usulan Alternatif untuk Resolusi Dewan Keamanan PBB

    Washington justru mengedarkan draf alternatif untuk resolusi Dewan Keamanan PBB versinya, yang isinya menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Meskipun draf versi AS itu menggunakan kata “gencatan senjata” — yang sebelumnya dihindari Washington, dengan memveto dua resolusi pada Oktober dan Desember lalu yang menggunakan kata tersebut, usulan ini tidak menyerukan agar permusuhan segera diakhiri.

    Draf resolusi usulan AS itu menggemakan komentar Presiden Joe Biden, yang mengungkapkan dirinya mendorong Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk mendukung “gencatan senjata sementara” di Jalur Gaza dalam percakapan telepon pekan lalu.

    Resolusi usulan AS itu menyatakan dukungan untuk “gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera”.

    Disebutkan juga dalam draf resolusi AS itu soal kekhawatiran terhadap Rafah, dengan menyatakan bahwa “serangan darat besar-besaran tidak boleh dilakukan dalam situasi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    Seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya, seperti dikutip AFP, mengatakan tidak ada batas waktu untuk voting draf resolusi usulan AS tersebut. Dia menyebut Washington tidak terburu-buru.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    China Berpotensi Lancarkan Blokade Laut-Udara terhadap Taiwan

    Jakarta –

    Alkisah, semua anggota Pasukan Pembebasan Rakyat Cina, PLA, dilarang mengambil cuti selama perayaan tahun baru Imlek pada 10 Februari lalu. Pada enam hari pertama usai pergantian tahun, setidaknya 43 jet tempur dan 29 kapal perang Cina bermanuver di Selat Taiwan, kata Kementerian Pertahanan di Taipeh.

    Beijing mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang merdeka sejak 1949. Sejak beberapa tahun terakhir, PLA rutin menggelar “patroli kesiapan tempur” dengan mengirimkan jet tempurnya melintasi “perbatasan” tidak resmi antara kedua negara.

    Agresi militer Cina menjadi semakin intensif sejak 2022, setelah kunjungan Ketua Kongres AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Beijing mengharamkan kunjungan kenegaraan di Taiwan, atau lawatan pejabat tinggi negara asing. Partai Komunis Cina menganggap kunjungan resmi sama dengan pengakuan terhadap kedaulatan Taipeh.

    Sesaat setelah lawatan Pelosi, Cina menggelar latihan militer terbesar di sekitar Taiwan, antara lain dengan ujicoba peluru kendali balistik, manuver jet tempur dan armada kapal perang.

    Analis keamanan di Taiwan dan AS sepakat, patroli dan latihan militer oleh PLA akan meningkat di masa depan. Dikhawatirkan, militer Cina kelak akan mengerahkan kekuatannya untuk mengepung dan mengisolasi Taiwan tanpa melancarkan serangan secara langsung.

    Dikawal kubu seteru

    Januari silam, Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te memenangkan pemilu kepresidenan dan bakal dilantik pada tanggal 20 Mei mendatang. Lai dikenal sebagai seorang nasionalis garis keras yang tidak jengah menyuarakan kemerdekaan, sebuah pantangan bagi Partai Komunis Cina.

    Di seberang selat Taiwan, Presiden Xi Jinping sudah mencanangkan reunifikasi sebagai harga mati. Su Tzu-yun, peneliti di Institut Pertahanan Nasional dan Riset Keamanan, INDSR, meyakini Beijing melihat Taiwan sebagai batu loncatan untuk berekspansi di kawasan. Lokasi Taiwan di “gugus kepulauan pertama,” di mana Laut Cina Selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, menjadikannya strategis.

    Su memperkirakan, tekanan militer dari Cina akan “menjadi semakin normal dan lebih rutin,” dibandingkan tahun 2022. Amanda Hsiao, analis senior Cina di wadah pemikir International Crisis Group, juga menganggap “ancaman yang paling nyata saat ini bukan invasi pendaratan oleh Cina, melainkan provokasi harian,” di laut dan udara.

    Di bawah ancaman blokade militer

    Dalam sebuah laporan yang dirilis bulan Januari silam, Center for Strategic and International Studies, CSIS, memperkirakan dalam lima tahun ke depan ada kemungkinan lebih besar bagi Cina untuk melancarkan blokade laut dan udara terhadap Taiwan, ketimbang invasi darat.

    Laporan itu beranjak dari wawancara dengan lebih dari 80 pakar militer di Taiwan dan Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 silam. Lee Hsi-ming, pensiunan admiral Taiwan dan salah seorang partisipan survey, meyakini blokade sebagai “ancaman yang sangat besar bagi Taiwan,” katanya kepada DW.

    “Saya harus mengakui bahwa kami tidak punya kapabilitas konvensional atau asimetris yang bisa mencegah atau menggagalkan operasi semacam itu,” imbuhnya.

    Sebagian analis miiliter juga mengamini betapa blokade laut dan udara sebagai opsi paling aman bagi Cina. “Jika Beijing mendeklarasikan perang terhadap Taiwan, satu-satunya hal yang dipedulikan oleh Presiden Xi Jinping adalah risiko kegagalan,” tandas Lee. “Cina sadar kemungkinannya kecil bahwa invasi darat berskala besar akan bisa berlangsung lancar.”

    Kepentingan domestik AS

    Sudah begitu, laporan CSIS turut mencatat keraguan analis di kedua negara terhadap kesediaan pemerintah AS untuk menurunkan kekuatan tempurnya dalam skenario blokade Cina.

    Ketidakpastian meningkat terutama menjelang pemilu kepresidenan di AS. Ketika Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat menjanjikan intervensi militer, calon presiden Partai Republik belum mengadopsi komitmen yang sama. Namun begitu, Hsiao dari CSIS meyakini Trump akan mampu menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi Taiwan.

    Namun pandangannya itu disanggah Elbridge Colby, bekas asisten menteri pertahanan AS. “Pemerintahan Partai Republik di masa depan pastinya akan lebih memprioritaskan Cina,” kata Elbridge Colby, merujuk pada hubungan ekonomi dan perdagangan.

    Menurutnya, keterlibatan militer AS akan banyak bergantung kepada keinginan kuat Taiwan untuk mempertahankan diri. “Amerika pada akhirnya hanya akan menolong mereka yang membantu dirinya sendiri,” kata dia.

    rzn/hp

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Lihat juga Video ‘Aksi Teror Kapal Perang China di Perairan Taiwan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    AS Dorong Dewan Keamanan PBB Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata “gencatan senjata” dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah “gencatan senjata” yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

    Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, “menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga”.

    Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

    Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu “akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini”.

    Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto — dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China — untuk bisa diadopsi.

    AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.

    Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan “negosiasi sensitif” mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.

    Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.

    Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.

    Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

    Resolusi usulan Washington ini juga menolak “tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis”.

    Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini