Tag: Joe Biden

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)

  • Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berulah. Terbaru, Netanyahu menyebut tak ada bencana kemanusiaan di Rafah, Jalur Gaza, Palestina.

    Netanyahu awalnya menyebut hampir 500.000 orang mengungsi dari Rafah saat ancaman invasi darat membayangi. Netanyahu lalu menepis kekhawatiran dunia soal potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Rafah.

    “Upaya kami yang bertanggung jawab telah membuahkan hasil. Sejauh ini, di Rafah, hampir setengah juta orang telah dievakuasi dari zona pertempuran,” ucap Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (16/5/2024).

    Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel, telah mendesak Tel Aviv untuk menahan diri dari serangan darat secara besar-besaran di Rafah. Dunia khawatir serangan itu bakal menimbulkan bencana kemanusiaan di Rafah yang menjadi tempat mengungsi 1,4 juta.

    Namun, Netanyahu bersikeras menyatakan tidak ada bencana kemanusiaan di Rafah. Dia tetap mengabaikan desakan internasional untuk segera melakukan gencatan senjata.

    “Bencana kemanusiaan yang dibahas-bahas tidak terjadi, dan tidak akan terjadi,” tegas Netanyahu.

    Israel telah mengabaikan peringatan internasional, termasuk dari AS, dan mengirimkan pasukan militernya bersama tank-tank ke wilayah Rafah bagian timur untuk memburu militan di sana sejak pekan lalu. PBB menyebut 450.000 orang telah mengungsi dari Rafah sejak Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk wilayah timur area tersebut pada 6 Mei lalu.

    Sekitar 100.000 orang lainnya, menurut PBB, telah meninggalkan rumah-rumah mereka di tengah pertempuran baru yang berkecamuk di Jalur Gaza bagian utara. Hal itu berarti sekitar seperempat penduduk Jalur Gaza telah mengungsi lagi hanya dalam waktu seminggu.

    “Pasukan kami bertempur di seluruh Jalur Gaza. Kami melakukan hal ini sambil mengevakuasi penduduk sipil dan memenuhi komitmen kami terhadap kebutuhan kemanusiaan mereka,” ujar Netanyahu.

    Netanyahu juga menyatakan Israel ingin menghancurkan Hamas sepenuhnya usai serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Jalur Gaza. Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang di Israel. Sementara, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 35 ribu orang.

    “Memusnahkan Hamas adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pada ‘hari berikutnya’, tidak akan ada elemen di Gaza yang mengancam kita,” ujarnya.

    Netanyahu Tuduh Mesir Sandera Warga Gaza

    Netanyahu juga menuduh Mesir ‘menyandera’ warga Jalur Gaza dengan tidak mau bekerja sama dengan Tel Aviv untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah. Israel beberapa waktu terakhir menekan Kairo membuka perlintasan perbatasan Rafah, namun negara itu menolak karena mengkhawatirkan hal tersebut dimanfaatkan Tel Aviv untuk mengusir paksa warga Palestina dari Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah Mesir dengan marah menuding Israel menyangkal tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Mesir merupakan negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel dan menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata serta pembebasan sandera yang kini berujung kebuntuan.

    Perlintasan perbatasan Rafah menghubungkan Jalur Gaza bagian selatan dengan wilayah Mesir. Perlintasan Rafah menjadi pintu gerbang utama bagi masuknya barang juga orang ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Perlintasan perbatasan Rafah di sisi Gaza telah ditutup sejak militer Israel pada 7 Mei lalu mengumumkan pasukannya berhasil mengambil alih perlintasan perbatasan itu dari Hamas. Mesir pun menolak untuk berkoordinasi dengan Israel mengenai perlintasan perbatasan Rafah karena mengkhawatirkan pengambilalihan itu menjadi bagian dari upaya Netanyahu melancarkan serangan darat di dalam Rafah.

    “Kami ingin melihatnya terbuka,” ucap Netanyahu dalam wawancara dengan media AS, CNBC.

    “Saya berharap kami bisa mencapai kesepahaman (dengan Mesir),” imbuhnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Netanyahu mengatakan perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka ‘kemarin’ jika semuanya bergantung pada Israel.

    “Maksud saya, itu bukan masalah kami. Kami tidak menunda pembukaan Rafah. Saya berharap Mesir mempertimbangkan apa yang saya katakan sekarang,” ujarnya.

    “Tidak seorang pun boleh menyandera penduduk Palestina dengan cara apa pun dan saya tidak menyandera mereka. Saya pikir tidak ada pihak yang seharusnya melakukan itu,” ujar Netanyahu merujuk pada Mesir.

    Klaim Setengah Korban Tewas di Gaza Adalah Hamas

    Netanyahu juga mengklaim hampir setengah korban tewas dalam perang Gaza merupakan pejuang Hamas. Netanyatu menyebut jumlah korban jiwa keseluruhan lebih rendah ketimbang data dari pihak berwenang Palestina.

    Dilansir AFP, pernyataan itu diucapkan Netanyahu dalam sebuah podcast ‘Call Me Back’. Dia meremehkan jumlah korban sipil yang telah memicu kemarahan global.

    Data Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, setidaknya 35.091 orang telah tewas di wilayah tersebut selama lebih dari tujuh bulan perang antara Israel dan militan Palestina.

    Namun, Netanyahu menyatakan bahwa jumlah korban tewas di Gaza sekitar 30.000. Dia juga menyebut pejuang Hamas menyumbang hampir setengah dari jumlah korban tersebut.

    Pihak berwenang Gaza tidak memberikan gambaran umum mengenai jumlah militan Palestina yang tewas, namun berulang kali mengatakan bahwa sebagian besar korban tewas dalam perang tersebut adalah perempuan dan anak-anak. PBB dan banyak negara telah menyuarakan kekhawatiran atas jumlah kematian warga sipil.

    Netanyahu bersikeras kepada podcaster Dan Senor bahwa Israel ‘mampu menjaga rasio warga sipil dan kombatan yang terbunuh… (menjadi) rasio sekitar satu banding satu’.

    “Empat belas ribu orang tewas, kombatan, dan mungkin sekitar 16.000 warga sipil tewas,” katanya.

    Dia memberikan angka serupa pada bulan Maret saat wawancara dengan Politico, pada saat Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa sedikitnya 31.045 orang. Netanyahu mengklaim saat itu jumlah tersebut termasuk 13.000 militan dan jumlah warga sipil ‘jauh kurang dari’ 20.000.

    Komentar terbarunya ini muncul di saat meningkatnya tekanan dari pemasok militer utama Israel, AS, mengenai jumlah korban jiwa di pihak Palestina dalam perang tersebut. Washington telah menghentikan pengiriman 3.500 bom, dan Presiden AS Joe Biden memperingatkan dia akan berhenti memasok peluru artileri dan senjata lainnya jika Israel melakukan invasi besar-besaran ke Rafah.

    Laporan Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat menyebut ‘menilai secara masuk akal’ bahwa Israel telah menggunakan senjata Amerika dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, namun Amerika Serikat tidak dapat mencapai ‘temuan yang meyakinkan’.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Bilang Apa yang Terjadi di Gaza Bukan Genosida

    AS Bilang Apa yang Terjadi di Gaza Bukan Genosida

    Washington DC

    Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak menganggap pembunuhan warga Palestina oleh militer Israel dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza adalah genosida.

    Namun Sullivan mengakui bahwa Tel Aviv seharusnya bisa melakukan lebih banyak hal untuk melindungi warga sipil tidak bersalah yang terjebak perang di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (14/5/2024).

    “Kami meyakini Israel bisa dan harus berbuat lebih banyak hal untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan warga sipil yang tidak bersalah,” ucap Sullivan dalam pernyataan kepada wartawan setempat.

    “Kami tidak meyakini apa yang terjadi di Gaza adalah genosida. Kami dengan tegas menolak anggapan tersebut,” tegasnya.

    Dalam pernyataan kepada wartawan, Sullivan mengatakan bahwa AS ingin melihat Hamas dikalahkan. Namun dia juga memperingatkan bahwa warga sipil Palestina yang terjebak di tengah-tengah perang bagaikan berada “di neraka”.

    Lebih lanjut, Sullivan menegaskan kembali penolakan yang disampaikan berulang kali oleh pemerintahan Biden terhadap operasi militer besar-besaran Israel terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Dia menyebut operasi militer terhadap Rafah adalah sebuah kesalahan.

    Menurut Sullivan, AS prihatin dengan invasi Israel terhadap Rafah yang disebutnya tidak mempertimbangkan “apa yang akan terjadi selanjutnya”. Dia merujuk pada operasi militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza bagian utara dan kemudian kembalinya militan Hamas.

    Sullivan dalam pernyataannya juga menyampaikan keprihatinan atas laporan para pemukim Israel yang menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang sedang dalam perjalanan ke perlintasan perbatasan Erez di Jalur Gaza bagian utara. Insiden itu menjadi yang kedua dalam waktu kurang dari seminggu.

    “Sangat disayangkan ada orang yang menyerang dan menjarah barang-barang ini. Ini benar-benar perilaku yang tidak bisa diterima,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa sistem kesehatan di wilayah Palestina yang terkepung itu kini berada di ambang kehancuran. Disebutkan bahwa sistem kesehatan di Gaza hanya “beberapa jam lagi” sebelum kolaps, setelah pertempuran menghalangi pengiriman bahan bakar melalui penyeberangan utama.

    “Kita hanya beberapa jam lagi menuju kolapsnya sistem kesehatan di Jalur Gaza karena kurangnya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan generator di rumah sakit, ambulans, dan [kendaraan] untuk mengangkut para staf,” kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir media Al Arabiya, Selasa (14/5/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (13/5) waktu setempat, pasukan Israel bergerak lebih jauh ke dalam wilayah tepi utara Gaza untuk merebut kembali wilayah di mana mereka mengklaim telah mengalahkan Hamas beberapa bulan yang lalu. Sementara di ujung lain dari daerah kantong tersebut, tank-tank dan tentara Israel terus maju ke kota Rafah.

    Militer Israel mengatakan pada hari Minggu lalu, bahwa mereka telah membuka perlintasan perbatasan baru ke Gaza utara sebagai “bagian dari upaya untuk meningkatkan jalur bantuan.”

    Sebelumnya, kelompok Hamas menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut gencatan senjata akan terwujud di Jalur Gaza jika Hamas membebaskan para sandera yang tersisa. Hamas mengecam Biden atas pernyataan itu, dan menyebutnya sebagai “kemunduran” dalam perundingan gencatan senjata.

    “Kami mengutuk sikap Presiden AS ini, kami menganggapnya sebagai kemunduran dari hasil perundingan putaran terbaru, yang mengarah pada persetujuan gerakan ini terhadap proposal yang diajukan para mediator,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (13/5/2024).

    Pernyataan Biden yang dikecam Hamas itu disampaikan pada Sabtu (11/5) waktu setempat, ketika sang Presiden AS menghadiri acara penggalangan dana untuk kampanye pilpres di luar Seattle, Washington, tepatnya di kediaman seorang mantan eksekutif Microsoft.

    iden memberikan tanggapan soal perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, setelah sebelumnya menghindari topik itu dalam tiga acara serupa pada Jumat (10/5) lalu.

    Dalam pernyataannya, Biden mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas mungkin terjadi “besok” jika Hamas membebaskan para sandera yang ditangkap sejak serangan 7 Oktober tahun lalu.

    “Akan ada gencatan senjata besok jika Hamas membebaskan para sandera,” ucap Biden.

    “Israel mengatakan terserah pada Hamas, jika mereka menginginkannya, kita bisa mengakhirinya besok. Dan gencatan senjata akan dimulai besok,” kata Biden saat berbicara di hadapan sekitar 100 orang yang hadir dalam acara tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan Biden setelah sebelumnya mengancam Israel bahwa AS bisa menghentikan pasokan senjata, terutama peluru artileri, jika sekutunya itu tetap mengirimkan pasukan darat dalam jumlah besar dalam invasi ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Biden Akui Bom Pasokan AS ke Israel Tewaskan Warga Palestina

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengakui bahwa warga sipil di Palestina telah terbunuh oleh bom-bom yang dipasok pihaknya ke Israel.

    “Warga sipil tewas di Gaza akibat bom-bom tersebut, serta cara-cara lain yang mereka gunakan untuk mengincar pusat-pusat populasi,” kata Joe Biden dalam sebuah wawancara dengan kantor berita CNN.

    Joe Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat masih berkomitmen terhadap hak Israel membela diri dan masih akan mengirim pasokan roket pencegat Iron Dome.

    Namun, AS bakal memberlakukan batasan aturan jika Israel menyerbu ke Rafah. “Kami tidak akan memasok lagi senjata dan peluru artileri yang digunakan, yang telah digunakan.”

    Pihak AS telah berulang kali mendesak Israel untuk tidak melanjutkan serangan ke kawasan selatan Kota Gaza.

    Sebelumnya pada awal pekan ini, pimpinan Israel telah menyetujui operasi militer di Rafah, tempat 1,2 juta warga Palestina berlindung.

    Pihak militer Israel telah menyerang target-target Hamas di bagian timur kota tersebut, setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada ribuan penduduk Rafah.

    Pihak RS laporkan 36 orang Palestina tewas di Rafah

    Pihak RS mengatakan dari puluhan korban itu, termasuk di antaranya anak-anak yang rumahnya dihantam oleh serangan udara Israel.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas menyebut sedikitnya 19 orang lagi tewas di sekitar Jalur Gaza dalam waktu 24 jam terakhir. Pihak Hamas juga menyebut secara keseluruhan setidaknya 34.844 orang Palestina tewas sejak dimulainya konflik ini.

    Meskipun data yang dikeluarkan Hamas itu dianggap akurat oleh para pengamat internasional, tapi jumlah itu tidak membedakan antara warga sipil dan militan, serta tidak bisa diverifikasi secara independen. Pihak Hamas memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari korban tewas di Gaza adalah anak-anak.

    Israel Defense Forces (IDF) atau Pasukan Pertahanan Israel melaporkan bahwa beberapa pasukan militan Hamas telah terbunuh dalam sejumlah pertempuran di Rafah, di mana sejumlah aksi mata melaporkan serangan Israel yang tengah berlangsung kepada kantor berita dpa.

    Sementara itu, United Nations Population Fund UNFPA pada Rabu (08/05) menyebut bahwa rumah sakit bersalin utama di Rafah telah berhenti menerima pasien.

    Kepada Reuters, UNFPA mengatakan bahwa RS Bersalin Emirat telah menangani sekitar 85 kelahiran per hari, jumlah ini hampir setengah dari total kelahiran di seluruh Gaza, sebelum peningkatan pertempuran antara Hamas dan IDF di luar Rafah.

    Pekerja kemanusiaan di Rafah laporkan adanya serangan udara, tembakan dan ledakan

    Seorang pekerja kemanusiaan di Rafah mengaku telah mendengar ledakan besar, serangan udara dan tembakan setelah Israel melancarkan serangan ke kota tersebut.

    “Kami menyaksikan … setelah militer Israel memulai operasi darat di bagian timur kota, ledakan besar, baku tembak yang terdengar dari sisi timur kota, selain itu juga serangan udara di berbagai daerah di seluruh wilayah Rafah, tempat di mana satu juta orang tinggal,” kata Pekerja Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) di Rafah, Hisham Mhanna, kepada DW.

    “Kami juga menyaksikan gelombang besar pengungsi yang melarikan diri dari sisi timur kota, kawasan yang mendapat peringatan evakuasi, membawa apa pun yang dapat mereka bawa dengan cepat, berpindah menggunakan mobil dan kendaraan lain, bahkan gerobak yang ditarik oleh keledai, dan banyak juga yang berjalan kaki membawa tas ransel yang berat,” papar Mhanna.

    “Anak-anak, perempuan, orang tua berbagai usia kini terpaksa mengungsi tanpa tujuan yang jelas.”

    Mhanna menyebut ICRC terus memberikan bantuan dari sistem pelayanan kesehatan dan menyediakan makanan hangat untuk ribuan orang.

    Namun, hal ini tidak cukup untuk membantu warga sipil Palestina yang terjebak di wilayah yang terkepung, ungkap Mhanna.

    “Kami berusaha memaksimalkan respons kemanusiaan,” ucap Mhanna.

    “Kami berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Namun, ini masih layaknya setetes air di lautan jika permusuhan terus berlanjut, karena selama ada jual beli serangan, ini berarti kebutuhan yang lebih besar yang pasti tidak akan terpenuhi.”

    “Tantangannya sangat besar,” kata Mhanna. “Pertama, tidak ada jaminan keamanan untuk pergerakan kami. Bantuan yang telah meningkat secara signifikan untuk masuk ke Gaza perlu diubah menjadi aliran bantuan tanpa hambatan, benar-benar aman, sehingga kami sebagai pekerja kemanusiaan dapat memasoknya ke ratusan ribu orang yang sangat membutuhkan di seluruh Jalur Gaza.”

    Operasi militer Israel ke Gaza berawal dari serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih 1200 orang. Hamas ketika itu juga menculik lebih dari 200 orang yang dibawa sebagai sandera ke Jalur Gaza. Israel kemudian melancarkan serangan balasan ke Gaza dengan tujuan untuk “menghancurkan Hamas”.

    Kelompok militan Hamas dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh AS, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    mh/hp (AP, Reuters, AFP, dpa)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dubes Israel Respons Ancaman Biden Setop Pasokan Senjata: Mengecewakan!

    Dubes Israel Respons Ancaman Biden Setop Pasokan Senjata: Mengecewakan!

    New York

    Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menghentikan pasokan senjata menuai reaksi keras dari Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gilad Erdan, menyebut ancaman Biden untuk Tel Aviv itu “sangat mengecewakan”.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), Biden dalam peringatan paling keras, mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Washington berulang kali memperingatkan Tel Aviv untuk tidak menginvasi Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina, tanpa adanya rencana kemanusiaan yang jelas.

    “Ini adalah pernyataan yang sulit dan sangat mengecewakan untuk didengar dari seorang presiden yang selalu menjadi tempat kami berterima kasih sejak awal perang,” ucap Erdan dalam pernyataan kepada radio Israel, Kan.

    Pernyataan Erdan menjadi reaksi pertama dari Israel terhadap ancaman Biden.

    Dalam tanggapannya, Erdan juga menyebut pernyataan Biden itu akan ditafsirkan oleh musuh-musuh Israel, seperti Iran, Hamas, dan Hizbullah, sebagai “sesuatu yang memberi mereka harapan untuk bisa sukses”.

    “Jika Israel dilarang memasuki wilayah penting dan sentral seperti Rafah di mana terdapat ribuan teroris, para sandera, dan para pemimpin Hamas, bagaimana tepatnya kami bisa mencapai tujuan kami?” tanya sang Dubes Israel untuk PBB.

    “Ini bukan senjata defensif. Ini tentang serangan bom tertentu. Pada akhirnya Negara Israel harus melakukan apa yang menurutnya perlu dilakukan demi keamanan warganya,” imbuhnya.

    Israel menentang keberatan internasional, termasuk dari AS, dengan mengerahkan tank-tank militer dan melakukan “operasi terarah” di Rafah, yang merupakan kota perbatasan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.

    Tel Aviv meyakini Rafah menjadi markas bagi batalion terakhir Hamas yang tersisa. Namun Rafah juga menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari rentetan serangan Israel.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk menghadapi Rafah, untuk menghadapi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam wawancara dengan CNN pada Rabu (8/5).

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya dalam peringatan paling keras kepada Israel sejak perang Gaza dimulai.

    Biden juga menyesalkan bahwa warga sipil terbunuh akibat dijatuhkannya bom-bom pasokan AS oleh Israel di wilayah Palestina. Pernyataan ini disampaikan setelah Washington menangguhkan pengiriman bom berat untuk Israel sejak pekan lalu, karena mengkhawatirkan digunakan untuk menyerang Rafah.

    “Warga sipil terbunuh di Gaza sebagai akibat bom-bom tersebut dan cara-cara lainnya yang mereka (Israel-red) lakukan untuk menyerang pusat-pusat populasi,” ucapnya. “Itu salah,” sebut Biden dalam wawancara dengan CNN.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Gempur Rafah Usai Biden Ancam Setop Pasokan Senjata

    Israel Gempur Rafah Usai Biden Ancam Setop Pasokan Senjata

    Rafah

    Israel kembali menggempur Rafah di Jalur Gaza bagian selatan pada Kamis (9/5) waktu setempat. Gempuran terbaru itu dilancarkan Tel Aviv setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata jika sekutunya itu nekat menginvasi Rafah.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2024), Israel menentang keberatan internasional dengan mengerahkan tank-tank militer dan melakukan “operasi terarah” di Rafah, yang merupakan kota perbatasan yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.

    Tel Aviv meyakini Rafah menjadi markas terakhir bagi batalion terakhir Hamas yang tersisa. Namun Rafah juga diketahui menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina yang menghindari rentetan serangan Israel.

    Sejumlah jurnalis AFP melaporkan gempuran besar-besaran melanda Rafah pada Kamis (9/5) pagi waktu setempat. Belum diketahui apakah gempuran itu memicu kerusakan atau memakan korban jiwa.

    Militer Israel dalam pernyataan terpisah menyebut pasukannya juga menyerang “posisi Hamas” di Jalur Gaza bagian tengah.

    Gempuran terbaru itu terjadi setelah seorang tentara Israel mengalami luka ringan saat perlintasan perbatasan Kerem Shalom dihantam serangan roket pada Rabu (8/5) tengah malam. Kerem Shalom menghubungkan wilayah Israel dengan Jalur Gaza bagian selatan.

    Sehari sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa pasukannya melancarkan “operasi yang terarah di perlintasan perbatasan Rafah pada sisi Gaza”, yang terletak di bagian timur Rafah.

    Lihat Video ‘Israel Serang Rafah, Sejumlah Anak Terluka Dilarikan ke RS’:

    Gempuran terhadap Rafah itu terjadi setelah Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah.

    Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza tahun lalu.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk mengatasi Rafah, untuk mengatasi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Lihat Video ‘Israel Serang Rafah, Sejumlah Anak Terluka Dilarikan ke RS’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Biden Sesalkan Pasokan Bom AS ke Israel Dipakai Bunuh Warga Sipil Gaza

    Washington DC

    Penyesalan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait pasokan bom dari Washington yang digunakan militer Israel dalam serangan yang menewaskan banyak warga sipil Palestina dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza beberapa bulan terakhir.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), Biden dalam wawancara dengan CNN, pada Rabu (8/5) waktu setempat, menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas kenyataan bahwa warga sipil telah terbunuh akibat dijatuhkannya bom-bom pasokan AS oleh Israel di wilayah Palestina.

    Pengakuan dan penyesalan Biden itu disampaikan setelah AS menangguhkan pengiriman pasokan bom untuk Israel sejak pekan lalu, karena mengkhawatirkan bom-bom pasokannya digunakan untuk menyerang Rafah, yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

    “Warga sipil terbunuh di Gaza sebagai akibat bom-bom tersebut dan cara-cara lainnya yang mereka (Israel-red) lakukan untuk menyerang pusat-pusat populasi,” ucap Biden ketika ditanya soal pasokan bom seberat 2.000 pon dari AS untuk Israel.

    “Itu salah,” sebutnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat besar-besaran di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, membenarkan bahwa Washington, sejak pekan lalu, telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    Sebelumnya, Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah. Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza tahun lalu.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk mengatasi Rafah, untuk mengatasi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Biden Ancam Setop Pasokan Senjata Jika Israel Menginvasi Rafah

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan menghentikan pasokan senjata untuk Israel, jika negara Yahudi itu melancarkan serangan darat secara besar-besaran terhadap Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta pengungsi Palestina.

    Ancaman itu menjadi peringatan paling langsung yang disampaikan Biden kepada Israel sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (9/5/2024), peringatan terbaru ini dilontarkan Biden setelah AS sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman bom berat untuk Israel, sekutunya, di tengah kekhawatiran rencana invasi darat secara besar-besaran oleh Tel Aviv terhadap Rafah, yang terletak dekat perbatasan Mesir.

    “Saya telah memperjelas, jika mereka (militer Israel-red) masuk ke Rafah, saya tidak akan memasok persenjataan yang telah digunakan secara historis untuk menghadapi Rafah, untuk menghadapi kota-kota itu — yang berurusan dengan masalah itu,” ucap Biden dalam pernyataannya pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak akan memasok senjata dan peluru artileri yang telah digunakan,” tegasnya.

    Komentar Biden itu menjadi peringatan publik pertamanya menyangkut ancaman pengiriman senjata kepada Israel, sejak perang berkecamuk tahun lalu. Itu juga menjadi pernyataan publik Biden yang menggunakan bahasa paling keras terhadap Tel Aviv, dalam upaya mencegah invasi darat besar-besaran di Rafah.

    Di sisi lain, peringatan dari Biden itu juga menggarisbawahi keretakan yang semakin besar antara AS dan Israel, sekutu terkuatnya di Timur Tengah.

    Biden yang menyebut dirinya seorang Zionis, telah sejak lama menolak untuk menghentikan pasokan senjata apa pun terhadap Israel, yang nilainya mencapai US$ 3 miliar setiap tahunnya. Dia sebelumnya bahkan mendorong Kongres AS untuk meningkatkan bantuan militer untuk Tel Aviv usai serangan Hamas tahun lalu.

    Namun, menurut para pejabat AS yang enggan disebut namanya, Biden terpaksa mengambil langkah-langkah bertentangan dengan pendiriannya setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan melanjutkan serangan terhadap Rafah dan mengabaikan seruan publik dari Biden.

    Netanyahu telah bersumpah untuk melancarkan serangan darat terhadap Rafah, sebagai bagian dari operasi militer untuk melenyapkan Hamas setelah kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza untuk menyerang secara mengejutkan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Tel Aviv telah menentang keberatan Washington dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi.

    Ketika ditanya soal kehadiran tank Israel di Rafah, Biden menyatakan: “Mereka belum mendatangi pusat-pusat populasi.”

    “Apa yang mereka lakukan adalah tepat di perbatasan dan menyebabkan masalah, saat ini, dengan Mesir, dan saya telah bekerja sangat keras untuk memastikan kita mendapatkan hubungan dan bantuan,” ucap Biden saat berbicara kepada CNN.

    Dalam pernyataannya, Biden berjanji bahwa AS akan “terus memastikan keamanan Israel dalam hal Iron Dome dan kemampuan mereka merespons serangan”.

    Namun, Biden juga menegaskan bahwa dirinya telah “memperjelas kepada Bibi (nama panggilan Netanyahu) dan kabinet perangnya — bahwa mereka tidak akan mendapatkan dukungan kami jika mereka benar-benar mendatangi pusat-pusat populasi” di Rafah.

    Lebih lanjut, Biden mungkin khawatir akan mengesampingkan para pemilih berhaluan tengah di AS jika dia bertindak terlalu jauh. Sementara Netanyahu menyadari dirinya membutuhkan dukungan AS pada saat kemarahan global semakin meningkat terhadap Israel.

    “Kami tidak akan meninggalkan keamanan Israel. Kami menjauhi kemampuan Israel untuk mengobarkan perang di area-area tersebut,” jelas Biden dalam wawancara dengan CNN.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    AS Setop Kirim Bom Khawatir Invasi ke Rafah, Begini Respons Israel

    Tel Aviv

    Militer Israel memberikan respons santai atas keputusan Amerika Serikat (AS), sekutunya, menangguhkan pengiriman bom di tengah kekhawatiran rencana invasi darat besar-besaran oleh Tel Aviv ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Seperti dilansir media lokal, The Times of Israel, Kamis (9/5/2024), juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa sekutu menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi “di balik pintu tertutup”.

    Saat ditanya soal isu tersebut dalam konferensi pers yang digelar surat kabar Yedioth Ahronoth di Tel Aviv pada Rabu (8/5), Hagari menggambarkan koordinasi antara Israel dan AS telah mencapai “ruang lingkup yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut saya, dalam sejarah Israel”.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal penangguhan pengiriman pasokan bom berat oleh AS, Hagari memberikan jawaban diplomatis.

    “Kami bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan kami memperhatikan kepentingan AS di arena,” ucapnya.

    Dia kemudian memuji skala kerja sama antara markas besar Angkatan Bersenjata Israel (IDF) dan Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) selama perang.

    “Ada sesuatu yang lebih penting daripada bantuan keamanan dan itu adalah dukungan operasional,” ujarnya.

    Pemerintah AS, pada Selasa (7/5) waktu setempat, mengonfirmasi laporan media yang menyebut Washington sejak pekan lalu menangguhkan pengiriman pasokan bom berat, yang dikhawatirkan akan digunakan Israel dalam operasi darat di Rafah yang menjadi tempat berlindung pengungsi Palestina.

    Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS, seperti dilansir AFP, mengungkapkan bahwa Washington telah menghentikan pengiriman 1.800 bom seberat 2.000 pon (907 kg) dan 1.700 bom seberat 500 pon (226 kg) setelah Israel dianggap belum “sepenuhnya mengatasi” kekhawatiran AS mengenai rencana operasi darat besar-besaran ke Rafah.

    AS diketahui dengan tegas menentang serangan darat besar-besaran ke Rafah, dan meyakini bahwa Israel tidak mungkin melancarkan serangan itu sembari menjamin keselamatan lebih dari satu juta warga Palestina yang berlindung di sana.

    Langkah AS itu menandai pertama kalinya, sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Presiden Joe Biden bertindak berdasarkan peringatan yang dia berikan kepada Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada April lalu, bahwa kebijakan AS terhadap Gaza akan bergantung pada bagaimana Israel memperlakukan warga sipil.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini