Tag: Joe Biden

  • Israel Tawarkan Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Israel Tawarkan Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Bagaimana tanggapan Hamas?

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok milisi Palestina itu mengatakan bahwa mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza.

    “Hamas menegaskan kesiapannya untuk menangani secara positif dan konstruktif setiap proposal yang didasarkan pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh [pasukan Israel] dari Jalur Gaza, rekonstruksi [Gaza], dan kembalinya para pengungs. ke tempat mereka, bersamaan dengan pemenuhan kesepakatan pertukaran tahanan jika pihak pendudukan dengan jelas mengumumkan komitmen terhadap kesepakatan tersebut,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Sabtu (1/6/2024).

    Sebelumnya, dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Sementara itu, kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah Israel telah memberi wewenang kepada para perunding untuk menyampaikan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Perdana Menteri memberi wewenang kepada tim perunding untuk menyajikan garis-garis besar untuk mencapai (kembalinya sandera), sambil menegaskan bahwa perang tidak akan berakhir sampai semua tujuan tercapai, termasuk kembalinya semua sandera kami dan penghapusan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    “Garis besar yang diusulkan Israel, termasuk transisi bersyarat dari tahap ke tahap, memungkinkan Israel untuk mempertahankan prinsip-prinsip ini,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Biden Desak Hamas Terima Tawaran Israel: Sudah Waktunya Perang Berakhir

    Biden Desak Hamas Terima Tawaran Israel: Sudah Waktunya Perang Berakhir

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza tersebut, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Namun, Biden mengatakan dia juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya untuk tidak “menyia-nyiakan momen ini.” Menurut Biden, serangan-serangan Israel telah melemahkan Hamas secara signifikan.

    “Hamas tidak lagi mampu melakukan 7 Oktober lainnya,” kata Biden.

    Biden mengatakan fase enam minggu pertama akan mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk Gaza, pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang tua, orang yang terluka, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina.”

    Israel dan Hamas kemudian akan bernegosiasi selama enam minggu tersebut untuk mencapai gencatan senjata yang permanen – tetapi gencatan senjata akan terus berlanjut jika perundingan tetap berlangsung, kata Biden.

    “Selama Hamas memenuhi komitmennya, gencatan senjata sementara, dalam proposal Israel, akan menjadi penghentian permusuhan secara permanen,” tambah Biden.

    Fase ketiga akan melibatkan pembangunan ulang Gaza yang didukung internasional selama bertahun-tahun.

    Sebelumnya, Hamas, yang menerima proposal tersebut pada hari Rabu lalu melalui mediator Qatar, bersikeras bahwa gencatan senjata harus bersifat permanen.

    Namun dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka “mempertimbangkan secara positif” isi pidato Biden tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Fakta Trump Divonis Bersalah di Kasus Uang Tutup Mulut

    5 Fakta Trump Divonis Bersalah di Kasus Uang Tutup Mulut

    New York

    Donald Trump (77) divonis bersalah dalam kasus uang tutup mulut oleh dewan juri Pengadilan New York. Trump menjadi mantan presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang bersalah dalam kasus pidana.

    Seperti dilansir kantor berita AFP, BBC Indonesia dan CNN, Jumat (31/5/024), Petugas keamanan pengadilan bertanya kepada juri apakah mereka memutuskan Donald Trump bersalah atas 34 dakwaan.

    Para juri menjawab “Ya.” dalam persidangan hari Kamis (30/5) di Pengadilan New York.

    Berikut fakta-fakta vonis Trump:

    1. Terjerat Kasus Uang Tutup Mulut

    Trump dinyatakan bersalah atas masing-masing dari 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran yang dimaksudkan untuk membungkam bintang porno Stormy Daniels.

    Trump, yang hampir pasti akan mengajukan banding, tidak langsung bereaksi, namun hanya duduk diam, bahunya menunduk.

    Trump dihukum karena memalsukan catatan bisnis untuk mengganti biaya pengacaranya, Michael Cohen, sebesar $130.000 kepada Stormy Daniels pada malam pemilu 2016, ketika klaimnya untuk berhubungan seks dengannya bisa berakibat fatal secara politik.

    Persidangan tersebut menampilkan kesaksian panjang dari bintang porno tersebut, yang bernama asli Stephanie Clifford dan yang menjelaskan kepada pengadilan secara rinci apa yang dia katakan sebagai hubungan seksual pada tahun 2006 dengan Trump yang sudah menikah.

    Jaksa berhasil mengajukan kasus yang menuduh bahwa uang tutup mulut dan penyembunyian pembayaran secara ilegal adalah bagian dari kejahatan yang lebih luas untuk mencegah pemilih mengetahui perilaku Trump.

    Pengacara Trump membantah bahwa “mencoba mempengaruhi pemilu” hanyalah sebuah “demokrasi” dan bahwa mantan presiden tersebut tidak melakukan kesalahan apa pun.

    2. Identitas Juri Dirahasiakan

    Identitas 12 juri yang memutus kasus ini dirahasiakan, sebuah praktik yang jarang terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan mafia atau terdakwa kekerasan lainnya.

    Setelah berminggu-minggu menggoda prospek tersebut, Trump — yang membantah pernah berhubungan seks dengan Daniels di turnamen golf selebriti tahun 2006 — memilih untuk tidak memberikan kesaksian.

    Politisi Partai Republik, yang terkenal sebagai raja real estate sebelum menduduki jabatan tertinggi negara pada pemilu 2016, kini menghadapi hukuman penjara atau, kemungkinan besar, masa percobaan.

    Secara teori, dia bisa menghadapi hukuman hingga empat tahun penjara untuk setiap tuduhan memalsukan catatan bisnis, namun para ahli hukum mengatakan sebagai pelaku pertama kali dia tidak mungkin masuk penjara.

    3. Trump Salahkan Biden

    Donald Trump kemudian memberikan reaksi keras atas keputusan dewan juri pengadilan New York yang menyatakan dia bersalah atas 34 dakwaan pemalsuan dokumen dalam kasus pembayaran uang tutup mulut kepada seorang mantan bintang porno selama pilpres 2016 lalu.

    Trump menuding persidangan kasus uang tutup mulut itu “dimanipulasi” dan menyalahkan pemerintahan Presiden Joe Biden atas putusan tersebut. Dia juga menegaskan dirinya tidak bersalah.

    Trump, dalam tanggapannya, menyebut putusan dewan juri pengadilan New York itu menyebut sebagai “aib” dan menyebut “persidangan telah dimanipulasi”.

    “Kami tidak melakukan kesalahan apa pun. Saya orang yang tidak bersalah,” ucap Trump setelah meninggalkan ruang sidang.

    “Putusan sebenarnya akan diberikan pada 5 November oleh rakyat,” sebut Trump yang akan menjadi calon presiden Partai Republik untuk pemilu AS yang dijadwalkan 5 November mendatang.

    “Mereka mengetahui apa yang terjadi di sini, dan semua orang mengetahui apa yang terjadi di sini,” ujarnya.

    4. Trump Eks Presiden AS Pertama Diputus Bersalah di Kasus Pidana

    Setelah dua hari bermusyawarah, 12 juri yang merupakan warga New York memutuskan Donald Trump bersalah atas semua dakwaan dalam kasus uang tutup mulut itu.

    Ini adalah vonis bersejarah. Trump kini menjadi mantan presiden AS pertama yang diputus bersalah karena tindak pidana, dan kandidat partai besar pertama yang mencalonkan diri sebagai terpidana.

    5. Masih Bisakah Trump Nyapres?

    Usai dewan juri memutus Trump bersalah dan menjadi terpidana, apakah dia tetap bisa mencalonkan diri pada Pilrpes AS 2024 Jawabannya masih bisa.

    Konstitusi AS menetapkan persyaratan kelayakan yang relatif sedikit bagi kandidat presiden, yakni harus berusia minimal 35 tahun, warga negara AS yang “lahir di AS”, dan telah tinggal di AS selama setidaknya 14 tahun. Tidak ada aturan yang melarang kandidat dengan catatan kriminal.

    Namun, vonis bersalah ini masih dapat memengaruhi pemilihan presiden pada November mendatang. Sebuah jajak pendapat dari Bloomberg dan Morning Consult awal tahun ini menemukan bahwa 53% pemilih di sejumlah negara bagian yang menjadi penentu akan menolak memilih kandidat dari Partai Republik tersebut jika ia dinyatakan bersalah.

    Jajak pendapat lain, dari Universitas Quinnipiac, bulan ini, menunjukkan 6% pemilih Trump cenderung tidak akan memilihnya jumlah yang sangat signifikan dalam persaingan yang ketat.

    Lalu apa yang terjadi pada Trump saat ini?

    Trump bebas dengan jaminan selama persidangan berlangsung dan hal ini tidak berubah setelah putusan dibacakan pada hari Kamis (30/5). Ia akan kembali ke pengadilan pada 11 Juli – tanggal yang telah dijadwalkan oleh Hakim Juan Merchan untuk sidang vonis hukuman.

    Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk usia Trump. Hukuman tersebut dapat berupa denda, masa percobaan atau pengawasan, atau mungkin hukuman penjara.

    Trump hampir pasti akan mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut – sebuah proses yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Tim pengacaranya kemudian akan menghadapi Divisi Banding di Manhattan dan mungkin Pengadilan Banding.

    Artinya, walau telah dijatuhi hukuman, sangat tidak mungkin Trump akan keluar dari pengadilan dengan tangan diborgol. Dia juga diperkirakan akan tetap bebas dengan jaminan saat mengajukan banding.

    Lalu apakah Trump bisa masuk penjara? Ada peluang, meskipun sangat tipis, bahwa Trump akan menjalani hukuman di balik jeruji besi.

    Sebanyak 34 dakwaan yang dihadapi Trump semuanya merupakan tindak pidana kelas E di New York, tingkatan terendah di negara bagian tersebut. Setiap dakwaan memiliki hukuman maksimal empat tahun.

    Seperti disebutkan di atas, ada beberapa alasan mengapa Hakim Merchan dapat memilih hukuman yang lebih ringan, termasuk usia Trump, tidak ada catatan pidana sebelumnya, dan fakta bahwa dakwaan tersebut melibatkan kejahatan yang tidak disertai kekerasan.

    Dia dapat mempertimbangkan pelanggaran Trump terhadap perintah pengadilan untuk tidak berbicara selama persidangan.

    Ada kemungkinan juga bahwa hakim akan mempertimbangkan bahwa kasus seperti ini belum pernah terjadi. Sehingga hakim mungkin memilih untuk menghindari menjebloskan mantan presiden sekaligus kandidat presiden ke penjara.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Paris

    Sekitar 10.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Israel di Paris, Prancis, untuk memprotes serangan mematikan Tel Aviv terhadap area pengungsi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menewaskan puluhan orang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (28/5/2024), para demonstran berkumpul di area berjarak ratusan meter dari gedung Kedutaan Besar Israel yang ada di pusat kota Paris pada Senin (27/5) waktu setempat.

    Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan “Kami semua adalah anak-anak Gaza” dan “Bebaskan Gaza”, serta meneriakkan slogan pro-Palestina lainnya.

    Aksi itu digelar sehari setelah serangan udara Israel terhadap target Hamas di Rafah, menghantam area kemanusiaan yang menjadi tempat berlindung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang. Serangan Tel Aviv memicu kebakaran di area yang dipenuhi tenda-tenda pengungsi.

    Laporan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, menyebut sedikitnya 50 orang tewas dan sekitar 249 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Israel menghadapi kecaman internasional atas serangan tersebut.

    “Ini adalah pembantaian terlalu besar,” ucap Francois Rippe dari kelompok Asosiasi Solidaritas Prancis-Palesina yang menggelar aksi protes tersebut.

    Kepolisian Prancis melaporkan aksi protes itu diikuti oleh sekitar 10.000 orang.

    “Mereka memicu kebakaran di kamp untuk para pengungsi, mereka membakar orang-orang dan kami (Prancis-red) bahkan memanggil Duta Besar Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa diterima,” tegas Rippe dalam pernyataannya.

    Salah satu spanduk besar dalam aksi protes itu memperlihatkan gambar Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan slogan berbunyi “Merekalah yang membunuh umat manusia”.

    Prancis dan AS telah menyatakan kecaman mereka terhadap serangan Israel di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Ribuan Orang Demo di Paris Memprotes Serangan Israel di Rafah

    Paris

    Sekitar 10.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Israel di Paris, Prancis, untuk memprotes serangan mematikan Tel Aviv terhadap area pengungsi di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, yang menewaskan puluhan orang.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (28/5/2024), para demonstran berkumpul di area berjarak ratusan meter dari gedung Kedutaan Besar Israel yang ada di pusat kota Paris pada Senin (27/5) waktu setempat.

    Dalam aksinya, para demonstran meneriakkan “Kami semua adalah anak-anak Gaza” dan “Bebaskan Gaza”, serta meneriakkan slogan pro-Palestina lainnya.

    Aksi itu digelar sehari setelah serangan udara Israel terhadap target Hamas di Rafah, menghantam area kemanusiaan yang menjadi tempat berlindung para pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang. Serangan Tel Aviv memicu kebakaran di area yang dipenuhi tenda-tenda pengungsi.

    Laporan Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, menyebut sedikitnya 50 orang tewas dan sekitar 249 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Israel menghadapi kecaman internasional atas serangan tersebut.

    “Ini adalah pembantaian terlalu besar,” ucap Francois Rippe dari kelompok Asosiasi Solidaritas Prancis-Palesina yang menggelar aksi protes tersebut.

    Kepolisian Prancis melaporkan aksi protes itu diikuti oleh sekitar 10.000 orang.

    “Mereka memicu kebakaran di kamp untuk para pengungsi, mereka membakar orang-orang dan kami (Prancis-red) bahkan memanggil Duta Besar Israel untuk meminta pertanggungjawaban. Itu tidak bisa diterima,” tegas Rippe dalam pernyataannya.

    Salah satu spanduk besar dalam aksi protes itu memperlihatkan gambar Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dengan slogan berbunyi “Merekalah yang membunuh umat manusia”.

    Prancis dan AS telah menyatakan kecaman mereka terhadap serangan Israel di Rafah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Israel Tegur Spanyol-Norwegia-Irlandia yang Akan Akui Palestina

    Tel Aviv

    Israel pada Kamis (23/05) memanggil duta besar Spanyol, Norwegia, dan Irlandia. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Yaakov Blitshtein mengatakan para duta besar itu “ditegur” atas “keputusan buruk” mereka untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

    “Akan ada konsekuensi tambahan yang serius terhadap hubungan dengan negara mereka menyusul keputusan yang mereka ambil,” katanya.

    Para duta besar tersebut pertama kali diperlihatkan klip berdurasi tiga menit yang menampilkan penculikan lima prajurit perempuan Pasukan Pertahanan Israel. Rekaman itu diambil oleh Hamas, sebuah kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya, saat menyerang Israel pada 7 Oktober.

    Blitshtein mengatakan pengumuman pengakuan itu membuat situasi “lebih sulit untuk mempromosikan kesepakatan pembebasan sandera.”

    “Keputusan memutarbalikkan yang dilakukan pemerintah Anda merupakan hadiah bagi Hamas,” kata Blitshtein kepada para duta besar pada Kamis, sambil menambahkan bahwa “Hamas mengucapkan selamat kepada Anda.”

    Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sebelumnya mengatakan keputusan pemerintahnya akan membantu memfasilitasi penerapan solusi dua negara antara pemimpin Israel dan Palestina.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menolak gagasan tersebut, menyebut keputusan tersebut sebagai “hadiah atas teror.”

    Israel tak akan goyah terkait putusan ICJ mengenai serangan di Rafah

    Afrika Selatan mengajukan banding ke pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada 10 Mei, dan meminta agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diperintahkan untuk mundur dari Gaza.

    ICJ sebelumnya telah menginstruksikan Israel, yang memasuki Gaza sebagai respons atas serangan yang dilancarkan dari daerah tersebut oleh milisi Hamas pada 7 Oktober 2023, untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida dan memfasilitasi pengiriman bantuan.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Israel menuduh Afrika Selatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Hamas, dan mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan untuk membela diri.

    Pada Kamis (23/05), juru bicara pemerintah Israel Avi Hyman mengatakan, “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza.”

    Meskipun putusan ICJ bersifat mengikat, tetapi tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan putusan tersebut.

    Namun pengadilan dapat meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan atas nama pengadilan.

    Netanyahu akan berpidato di Kongres AS

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres Amerika Serikat, kata Ketua DPR Mike Johnson.

    “Kami akan segera menjamu Perdana Menteri Netanyahu di Capitol untuk sidang gabungan Kongres,” kata Johnson, seraya menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan menandai “dukungan yang sangat kuat kepada pemerintah Israel.”

    Johnson adalah anggota Kongres terkemuka dari Partai Republik dan pengkritik kebijakan Presiden Demokrat Joe Biden mengenai Israel.

    Amerika Serikat sangat mendukung Israel dalam perang melawan Hamas yang dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh militan Hamas, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Namun, di tengah meningkatnya jumlah korban warga sipil, Biden semakin mendorong Netanyahu untuk menghentikan operasi militernya di Gaza. Gedung Putih merasa kecewa, khususnya atas operasi militer Israel di Rafah, sebuah kota di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta orang berlindung.

    Biden juga mengancam akan menghentikan pasokan senjata, sebuah sikap yang ditentang oleh Partai Republik dan banyak anggota Partai Demokrat.

    Namun, pidato Netanyahu di Kongres AS semakin membuat marah kaum progresif Demokrat yang kritis terhadap kampanye militer Israel di Gaza dan dukungan Biden terhadapnya.

    rs/pkp (AFP, AP, Reuters)

    (nvc/nvc)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)

  • Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Netanyahu Kembali Berulah Sebut Tak Ada Bencana Kemanusiaan di Rafah

    Tel Aviv

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali berulah. Terbaru, Netanyahu menyebut tak ada bencana kemanusiaan di Rafah, Jalur Gaza, Palestina.

    Netanyahu awalnya menyebut hampir 500.000 orang mengungsi dari Rafah saat ancaman invasi darat membayangi. Netanyahu lalu menepis kekhawatiran dunia soal potensi terjadinya bencana kemanusiaan di Rafah.

    “Upaya kami yang bertanggung jawab telah membuahkan hasil. Sejauh ini, di Rafah, hampir setengah juta orang telah dievakuasi dari zona pertempuran,” ucap Netanyahu dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (16/5/2024).

    Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu utama Israel, telah mendesak Tel Aviv untuk menahan diri dari serangan darat secara besar-besaran di Rafah. Dunia khawatir serangan itu bakal menimbulkan bencana kemanusiaan di Rafah yang menjadi tempat mengungsi 1,4 juta.

    Namun, Netanyahu bersikeras menyatakan tidak ada bencana kemanusiaan di Rafah. Dia tetap mengabaikan desakan internasional untuk segera melakukan gencatan senjata.

    “Bencana kemanusiaan yang dibahas-bahas tidak terjadi, dan tidak akan terjadi,” tegas Netanyahu.

    Israel telah mengabaikan peringatan internasional, termasuk dari AS, dan mengirimkan pasukan militernya bersama tank-tank ke wilayah Rafah bagian timur untuk memburu militan di sana sejak pekan lalu. PBB menyebut 450.000 orang telah mengungsi dari Rafah sejak Israel mengeluarkan perintah evakuasi untuk wilayah timur area tersebut pada 6 Mei lalu.

    Sekitar 100.000 orang lainnya, menurut PBB, telah meninggalkan rumah-rumah mereka di tengah pertempuran baru yang berkecamuk di Jalur Gaza bagian utara. Hal itu berarti sekitar seperempat penduduk Jalur Gaza telah mengungsi lagi hanya dalam waktu seminggu.

    “Pasukan kami bertempur di seluruh Jalur Gaza. Kami melakukan hal ini sambil mengevakuasi penduduk sipil dan memenuhi komitmen kami terhadap kebutuhan kemanusiaan mereka,” ujar Netanyahu.

    Netanyahu juga menyatakan Israel ingin menghancurkan Hamas sepenuhnya usai serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Jalur Gaza. Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang di Israel. Sementara, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan lebih dari 35 ribu orang.

    “Memusnahkan Hamas adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pada ‘hari berikutnya’, tidak akan ada elemen di Gaza yang mengancam kita,” ujarnya.

    Netanyahu Tuduh Mesir Sandera Warga Gaza

    Netanyahu juga menuduh Mesir ‘menyandera’ warga Jalur Gaza dengan tidak mau bekerja sama dengan Tel Aviv untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah. Israel beberapa waktu terakhir menekan Kairo membuka perlintasan perbatasan Rafah, namun negara itu menolak karena mengkhawatirkan hal tersebut dimanfaatkan Tel Aviv untuk mengusir paksa warga Palestina dari Rafah.

    Dilansir AFP dan Al Arabiya, pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah Mesir dengan marah menuding Israel menyangkal tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Mesir merupakan negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel dan menjadi tuan rumah perundingan gencatan senjata serta pembebasan sandera yang kini berujung kebuntuan.

    Perlintasan perbatasan Rafah menghubungkan Jalur Gaza bagian selatan dengan wilayah Mesir. Perlintasan Rafah menjadi pintu gerbang utama bagi masuknya barang juga orang ke daerah kantong Palestina tersebut.

    Perlintasan perbatasan Rafah di sisi Gaza telah ditutup sejak militer Israel pada 7 Mei lalu mengumumkan pasukannya berhasil mengambil alih perlintasan perbatasan itu dari Hamas. Mesir pun menolak untuk berkoordinasi dengan Israel mengenai perlintasan perbatasan Rafah karena mengkhawatirkan pengambilalihan itu menjadi bagian dari upaya Netanyahu melancarkan serangan darat di dalam Rafah.

    “Kami ingin melihatnya terbuka,” ucap Netanyahu dalam wawancara dengan media AS, CNBC.

    “Saya berharap kami bisa mencapai kesepahaman (dengan Mesir),” imbuhnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Netanyahu mengatakan perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka ‘kemarin’ jika semuanya bergantung pada Israel.

    “Maksud saya, itu bukan masalah kami. Kami tidak menunda pembukaan Rafah. Saya berharap Mesir mempertimbangkan apa yang saya katakan sekarang,” ujarnya.

    “Tidak seorang pun boleh menyandera penduduk Palestina dengan cara apa pun dan saya tidak menyandera mereka. Saya pikir tidak ada pihak yang seharusnya melakukan itu,” ujar Netanyahu merujuk pada Mesir.

    Klaim Setengah Korban Tewas di Gaza Adalah Hamas

    Netanyahu juga mengklaim hampir setengah korban tewas dalam perang Gaza merupakan pejuang Hamas. Netanyatu menyebut jumlah korban jiwa keseluruhan lebih rendah ketimbang data dari pihak berwenang Palestina.

    Dilansir AFP, pernyataan itu diucapkan Netanyahu dalam sebuah podcast ‘Call Me Back’. Dia meremehkan jumlah korban sipil yang telah memicu kemarahan global.

    Data Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, setidaknya 35.091 orang telah tewas di wilayah tersebut selama lebih dari tujuh bulan perang antara Israel dan militan Palestina.

    Namun, Netanyahu menyatakan bahwa jumlah korban tewas di Gaza sekitar 30.000. Dia juga menyebut pejuang Hamas menyumbang hampir setengah dari jumlah korban tersebut.

    Pihak berwenang Gaza tidak memberikan gambaran umum mengenai jumlah militan Palestina yang tewas, namun berulang kali mengatakan bahwa sebagian besar korban tewas dalam perang tersebut adalah perempuan dan anak-anak. PBB dan banyak negara telah menyuarakan kekhawatiran atas jumlah kematian warga sipil.

    Netanyahu bersikeras kepada podcaster Dan Senor bahwa Israel ‘mampu menjaga rasio warga sipil dan kombatan yang terbunuh… (menjadi) rasio sekitar satu banding satu’.

    “Empat belas ribu orang tewas, kombatan, dan mungkin sekitar 16.000 warga sipil tewas,” katanya.

    Dia memberikan angka serupa pada bulan Maret saat wawancara dengan Politico, pada saat Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa sedikitnya 31.045 orang. Netanyahu mengklaim saat itu jumlah tersebut termasuk 13.000 militan dan jumlah warga sipil ‘jauh kurang dari’ 20.000.

    Komentar terbarunya ini muncul di saat meningkatnya tekanan dari pemasok militer utama Israel, AS, mengenai jumlah korban jiwa di pihak Palestina dalam perang tersebut. Washington telah menghentikan pengiriman 3.500 bom, dan Presiden AS Joe Biden memperingatkan dia akan berhenti memasok peluru artileri dan senjata lainnya jika Israel melakukan invasi besar-besaran ke Rafah.

    Laporan Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat menyebut ‘menilai secara masuk akal’ bahwa Israel telah menggunakan senjata Amerika dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia, namun Amerika Serikat tidak dapat mencapai ‘temuan yang meyakinkan’.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Bilang Apa yang Terjadi di Gaza Bukan Genosida

    AS Bilang Apa yang Terjadi di Gaza Bukan Genosida

    Washington DC

    Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), Jake Sullivan, mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak menganggap pembunuhan warga Palestina oleh militer Israel dalam perang yang berkecamuk di Jalur Gaza adalah genosida.

    Namun Sullivan mengakui bahwa Tel Aviv seharusnya bisa melakukan lebih banyak hal untuk melindungi warga sipil tidak bersalah yang terjebak perang di Jalur Gaza. Demikian seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (14/5/2024).

    “Kami meyakini Israel bisa dan harus berbuat lebih banyak hal untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan warga sipil yang tidak bersalah,” ucap Sullivan dalam pernyataan kepada wartawan setempat.

    “Kami tidak meyakini apa yang terjadi di Gaza adalah genosida. Kami dengan tegas menolak anggapan tersebut,” tegasnya.

    Dalam pernyataan kepada wartawan, Sullivan mengatakan bahwa AS ingin melihat Hamas dikalahkan. Namun dia juga memperingatkan bahwa warga sipil Palestina yang terjebak di tengah-tengah perang bagaikan berada “di neraka”.

    Lebih lanjut, Sullivan menegaskan kembali penolakan yang disampaikan berulang kali oleh pemerintahan Biden terhadap operasi militer besar-besaran Israel terhadap Rafah, Jalur Gaza bagian selatan. Dia menyebut operasi militer terhadap Rafah adalah sebuah kesalahan.

    Menurut Sullivan, AS prihatin dengan invasi Israel terhadap Rafah yang disebutnya tidak mempertimbangkan “apa yang akan terjadi selanjutnya”. Dia merujuk pada operasi militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza bagian utara dan kemudian kembalinya militan Hamas.

    Sullivan dalam pernyataannya juga menyampaikan keprihatinan atas laporan para pemukim Israel yang menyerang konvoi bantuan kemanusiaan yang sedang dalam perjalanan ke perlintasan perbatasan Erez di Jalur Gaza bagian utara. Insiden itu menjadi yang kedua dalam waktu kurang dari seminggu.

    “Sangat disayangkan ada orang yang menyerang dan menjarah barang-barang ini. Ini benar-benar perilaku yang tidak bisa diterima,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Gawat, Sistem Kesehatan di Gaza Bisa Kolaps Beberapa Jam Lagi

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan bahwa sistem kesehatan di wilayah Palestina yang terkepung itu kini berada di ambang kehancuran. Disebutkan bahwa sistem kesehatan di Gaza hanya “beberapa jam lagi” sebelum kolaps, setelah pertempuran menghalangi pengiriman bahan bakar melalui penyeberangan utama.

    “Kita hanya beberapa jam lagi menuju kolapsnya sistem kesehatan di Jalur Gaza karena kurangnya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan generator di rumah sakit, ambulans, dan [kendaraan] untuk mengangkut para staf,” kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir media Al Arabiya, Selasa (14/5/2024).

    Sebelumnya pada hari Senin (13/5) waktu setempat, pasukan Israel bergerak lebih jauh ke dalam wilayah tepi utara Gaza untuk merebut kembali wilayah di mana mereka mengklaim telah mengalahkan Hamas beberapa bulan yang lalu. Sementara di ujung lain dari daerah kantong tersebut, tank-tank dan tentara Israel terus maju ke kota Rafah.

    Militer Israel mengatakan pada hari Minggu lalu, bahwa mereka telah membuka perlintasan perbatasan baru ke Gaza utara sebagai “bagian dari upaya untuk meningkatkan jalur bantuan.”

    Sebelumnya, kelompok Hamas menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut gencatan senjata akan terwujud di Jalur Gaza jika Hamas membebaskan para sandera yang tersisa. Hamas mengecam Biden atas pernyataan itu, dan menyebutnya sebagai “kemunduran” dalam perundingan gencatan senjata.

    “Kami mengutuk sikap Presiden AS ini, kami menganggapnya sebagai kemunduran dari hasil perundingan putaran terbaru, yang mengarah pada persetujuan gerakan ini terhadap proposal yang diajukan para mediator,” demikian pernyataan Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (13/5/2024).

    Pernyataan Biden yang dikecam Hamas itu disampaikan pada Sabtu (11/5) waktu setempat, ketika sang Presiden AS menghadiri acara penggalangan dana untuk kampanye pilpres di luar Seattle, Washington, tepatnya di kediaman seorang mantan eksekutif Microsoft.

    iden memberikan tanggapan soal perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, setelah sebelumnya menghindari topik itu dalam tiga acara serupa pada Jumat (10/5) lalu.

    Dalam pernyataannya, Biden mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas mungkin terjadi “besok” jika Hamas membebaskan para sandera yang ditangkap sejak serangan 7 Oktober tahun lalu.

    “Akan ada gencatan senjata besok jika Hamas membebaskan para sandera,” ucap Biden.

    “Israel mengatakan terserah pada Hamas, jika mereka menginginkannya, kita bisa mengakhirinya besok. Dan gencatan senjata akan dimulai besok,” kata Biden saat berbicara di hadapan sekitar 100 orang yang hadir dalam acara tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan Biden setelah sebelumnya mengancam Israel bahwa AS bisa menghentikan pasokan senjata, terutama peluru artileri, jika sekutunya itu tetap mengirimkan pasukan darat dalam jumlah besar dalam invasi ke Rafah, Jalur Gaza bagian selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini