Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan kemungkinan meningkatkan pengerahan senjata nuklir strategis dalam beberapa tahun ke depan, untuk menangkal ancaman Rusia, China dan negara-negara musuh lainnya yang semakin meningkat.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2024), seorang pejabat tinggi pada Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Pranay Vaddi, menyampaikan hal tersebut saat berpidato di hadapan Asosiasi Pengendalian Senjata pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Vaddi menguraikan “pendekatan yang lebih kompetitif” terhadap pengendalian senjata dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pidato Vaddi menjelaskan soal perubahan kebijakan yang bertujuan menekan Moskow dan Beijing agar menarik penolakan terhadap seruan Washington untuk perundingan pembatasan persenjataan.

    “Jika tidak ada perubahan dalam persenjataan musuh, kita mungkin akan mencapai suatu titik dalam beberapa tahun mendatang di mana diperlukan peningkatan jumlah persenjataan yang dikerahkan saat ini. Kita harus sepenuhnya siap untuk melaksanakannya, jika presiden mengambil keputusan tersebut,” cetusnya.

    “Jika hari itu tiba, maka akan ada tekad bahwa diperlukan lebih banyak senjata nuklir untuk menangkal musuh-musuh kita dan melindungi rakyat Amerika, serta sekutu-sekutu dan mitra kita,” ucap Vaddi dalam pidatonya.

    AS saat ini menerapkan batasan 1.550 hulu ledakan nuklir strategis yang ditetapkan dalam perjanjian New START dengan Rusia, meskipun Moskow “menangguhkan” partisipasinya tahun lalu karena dukungan Washington terhadap Ukraina. Langkah Rusia itu dianggap “tidak sah secara hukum” oleh AS.

    Pidato Vaddi disampaikan setahun setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada Asosiasi Pengendalian Senjata bahwa tidak diperlukan peningkatan pengerahan senjata nuklir strategis AS untuk melawan persenjataan Rusia dan China, dan menawarkan pembicaraan “tanpa syarat”.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya bisa mengerahkan rudal konvensional yang bisa menjangkau AS dan sekutu-sekutu Eropanya jika mereka mengizinkan Ukraina menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh pasokan Barat.

    Pernyataan sedikit lunak disampaikan Putin pada Jumat (7/6) waktu setempat, di mana dia mengatakan Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mengamankan kemenangan dalam pertempuran di Ukraina.

    Vaddi, dalam pernyataannya, menegaskan pemerintah AS tetap berkomitmen terhadap rezim pengendalian senjata internasional dan non-proliferasi yang dirancang untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

    Namun dia juga mengatakan bahwa Rusia, China dan Korea Utara (Korut) “semuanya memperluas dan mendiversifikasi persenjataan nuklir mereka dengan laju kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada minat terhadap pengendalian senjata”.

    Ketiga negara tersebut dan Iran, sebut Vaddi, “semakin banyak bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam cara-cara yang bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas, mengancam Amerika Serikat, sekutu dan mitra kita, serta memperburuk ketegangan di kawasan”.

    Lebih lanjut, Vaddi menyebut Rusia, China, Iran dan Korut saling berbagi teknologi rudal dan drone yang canggih. Dia menyinggung penggunaan drone-drone buatan Iran, serta artileri dan rudal Korut, oleh pasukan Rusia dalam serangan di Ukraina, juga adanya dukungan Beijing terhadap industri pertahanan Moskow.

    Vaddi menegaskan jika musuh-musuh AS semakin meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir, maka “kita tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan postur dan kemampuan kita untuk mempertahankan pencegahan dan stabilitas”.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah Washington mengambil “langkah-langkah bijaksana” untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk memodernisasi persenjataan.

    Namun pada saat yang sama, tegas Vaddi, pemerintah AS berkomitmen untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, termasuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi, yang merupakan landasan rezim pengendalian senjata global.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Serangan Houthi Ancam Laut Merah, Pengerahan Kapal Induk AS Diperpanjang

    Serangan Houthi Ancam Laut Merah, Pengerahan Kapal Induk AS Diperpanjang

    Washington DC –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin memerintahkan perpanjangan masa pengerahan kapal induk Dwight D Eisenhower, yang telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah selama lebih dari tujuh bulan terakhir.

    Kapal induk AS itu selama berbulan-bulan menjalankan misi mencegah kelompok Houthi, yang didukung Iran, menyerang kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan sekitarnya.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (7/6/2024), seorang pejabat Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa kapal bertenaga nuklir yang juga disebut sebagai “Ike” itu telah diperpanjang pengerahannya untuk tambahan satu bulan lagi.

    Langkah ini diambil di tengah semakin meningkatnya serangan Houthi di perairan strategis tersebut.

    Kapal induk AS yang membawa Carrier Strike Group Two itu telah dikerahkan ke kawasan Timur Tengah sejak 14 Oktober tahun lalu, atau hanya beberapa hari setelah kelompok Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel.

    Serangan Hamas itu menghidupkan kembali pertempuran di wilayah, yang beberapa hari sebelumnya disebut oleh penasihat keamanan nasional utama untuk Presiden AS Joe Biden mengalami “hari yang lebih tenang dibandingkan dua dekade lalu”.

    Tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan rentetan pengeboman oleh Israel terhadap Jalur Gaza, kelompok Houthi mulai menargetkan kapal-kapal militer dan komersial di Laut Merah. Serangan-serangan itu menargetkan kapal-kapal yang dianggap memiliki hubungan dengan Israel.

    Namun pada praktiknya, Houthi juga menyerang beberapa kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Israel atau sekutunya, AS. Salah satu kapal yang diserang adalah kapal yang berlayar menuju Yaman dengan membawa muatan makanan dan kapal tanker minyak yang dimiliki dan dioperasikan oleh China.

    Selain kapal induk AS itu, kelompok tempur Eisenhower juga mencakup kapal-kapal penghancur AS seperti USS Gravely dan USS Mason, serta kapal penjelajah USS Philippine Sea. Kelompok tempur AS itu juga mencakup sayap udara yang berbasis pada kapal induk Ike dan terdiri atas 6.000 personel.

    Pada Kamis (6/6) waktu setempat, militer AS mengatakan pasukannya telah menghancurkan 80 sistem udara tanpa awak (UAS) milik Houthi yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Militer Washington juga menghancurkan dua kapal permukaan tanpa awak (USV) milik Houthi di Laut Merah.

    Selain itu, kapal-kapal koalisi AS juga menghancurkan sebuah UAS di atas Laut Merah, yang diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi.

    Sementara kelompok Houthi mengklaim telah meluncurkan rudal balistik antikapal (ASBM) dari wilayah Yaman mengarah ke Laut Merah. Tidak ada laporan korban luka maupun kerusakan akibat serangan itu.

    Namun insiden itu menunjukkan bagaimana pertempuran terus berlanjut, meskipun AS telah mengerahkan operasi militer selama berbulan-bulan untuk mencegah Houthi melancarkan serangannya. Kelompok Houthi sebelumnya menegaskan hanya akan menghentikan serangan setelah gencatan senjata tercapai di Jalur Gaza.

    Seorang pejabat pertahanan AS lainnya, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada Al Arabiya bahwa AS telah melancarkan 51 serangan pertahanan diri terhadap target-target Houthi. Sejak November tahun lalu, menurut pejabat AS itu, Houthi telah melancarkan lebih dari 170 serangan di Laut Merah dan sekitarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    AS-China Cari Cara Tangani Risiko di Tengah Ketegangan Taiwan

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Cina Dong Jun bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, di sela-sela KTT keamanan Shangri-La di Singapura. Pentagon menyambut baik rencana pembentukan “kelompok komunikasi krisis” AS-Cina, sementara Beijing menyebut pembicaraan itu “positif, praktis, dan konstruktif.”

    Dialog Shangri-La, yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menjadi barometer bagi intensitas ketegangan AS-Cina dalam beberapa tahun terakhir.

    Pertemuan menhan kedua negara adidaya itu selama satu jam pada Jumat (31/5), merupakan pertemuan militer tingkat tinggi AS-Cina pertama setelah Presiden AS Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk membuka kembali kontak militer-ke-militer pada November 2023.

    Cina telah memutuskan kontak setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, membuat marah Beijing dengan mengunjungi Taiwan pada Agustus 2022.

    “Kami setidaknya memiliki serangkaian komunikasi reguler antara kedua belah pihak untuk mengurangi kemungkinan salah perhitungan,” kata Amanda Hsiao, seorang ahli senior Cina di International Crisis Group (ICG), kepada DW.

    Meskipun membuka jalur komunikasi adalah tanda bahwa AS dan Cina ingin mengelola risiko konfrontasi dengan lebih baik, pidato dari Austin dan Dong di KTT tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki sudut pandang yang berlawanan tentang keamanan regional di Asia.

    Cina menyinggung “kekuatan eksternal”

    Dalam sesi pada Minggu (2/6) yang berjudul “Pendekatan Cina terhadap Keamanan Global”, Menteri Pertahanan Dong menekankan pentingnya hubungan militer-ke-militer yang stabil antara Cina dan AS.

    Pada saat yang sama, Dong menyalahkan “kekuatan eksternal” yang memicu ketegangan di Asia-Pasifik melalui “konfrontasi blok”. Dong tidak secara eksplisit menyebut nama AS, tetapi menyinggung pembangunan aliansi strategis Washington sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas akibat kekuatan eksternal.

    Sehari sebelumnya, pidato Menteri Pertahanan AS Austin di KTT tersebut menyoroti pembangunan aliansi Washington di bawah pemerintahan Biden sebagai ujung tombak keamanan regional.

    “Kami bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami tidak seperti sebelumnya,” kata Austin, merujuk pada latihan militer bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

    Sebelum berangkat ke Singapura, Austin telah menulis di X bahwa AS telah “memberikan hasil bersejarah” di Indo-Pasifik dengan “berinvestasi dalam kemampuan, mengubah postur pasukan AS, dan menghubungkan sekutu dan mitra.”

    Menanggapi pidato Austin, Letnan Jenderal Cina Jing Jianfeng mengatakan, strategi AS dimaksudkan “untuk menciptakan perpecahan, memprovokasi konfrontasi, dan merusak stabilitas.”

    Menurut pakar ICG Hsiao, narasinya adalah bahwa “Cina memiliki niat damai, dan masalahnya bukan pada Cina, melainkan pada AS.”

    Cina memperingatkan ‘kelompok separatis’ Taiwan

    Soal Taiwan, yang menjadi pemantik utama yang berpotensi menimbulkan konflik di Asia, Dong menuduh AS telah mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada “pasukan separatis” di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

    Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayanya, dan meskipun para pejabat Cina berulang kali mengatakan “penyatuan kembali secara damai”, retorika Beijing menyiratkan bahwa mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan.

    AS adalah penyokong keamanan utama Taiwan, dan Beijing menganggap hal ini sebagai campur tangan pihak luar dalam “urusan dalam negerinya.”

    AS dan negara-negara Barat lainnya tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, memberikan dukungan tidak langsung, misalnya, melalui kunjungan politik tingkat tinggi, tanpa secara langsung mengakui pulau itu sebagai negara yang merdeka.

    Ketegangan di Laut Cina Selatan

    Selain masalah Taiwan, perselisihan maritim di Laut Cina Selatan adalah titik sengketa lainnya antara AS dan Cina.

    Meskipun ada keputusan internasional pada tahun 2016 yang menolak klaim teritorial Cina, Beijing bersikeras bahwa sebagian besar Laut Cina Selatan adalah milik Cina, bahkan bagian yang berjarak lebih dari seribu mil dari daratan Cina.

    Bulan lalu, AS dan Filipina mengakhiri latihan militer gabungan berskala besar, saat kapal-kapal Cina terus mengganggu kapal-kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina yang diklaim oleh Cina.

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pembicara utama di KTT Singapura dan membuka dengan pidato yang bersumpah bahwa Filipina akan merespons jika ada tentara Filipina yang terbunuh oleh penggunaan meriam air oleh Cina terhadap kapal-kapal Filipina. Dia juga menegaskan, “Filipina tidak akan mengalah” dalam masalah kedaulatan.

    Menteri Pertahanan AS Austin juga memperingatkan, “pelecehan yang dihadapi Filipina sangat berbahaya.” Dia menekankan, “setiap negara, besar atau kecil, memiliki hak untuk menikmati sumber daya maritimnya sendiri.”

    pkp/as

    (ita/ita)

  • AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat mengumumkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana gencatan senjata Israel-Hamas, yang diuraikan oleh Presiden Joe Biden pekan lalu, dan mendesak kelompok Hamas untuk menerimanya.

    “Banyak pemimpin dan pemerintahan, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    Draf teks tersebut, yang dilihat oleh AFP, “menyambut baik kesepakatan baru yang diumumkan pada 31 Mei lalu, dan menyerukan Hamas untuk menerimanya sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Biden menguraikan apa yang dia sebut sebagai rencana Israel, yang dalam tiga fase akan mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera dan mengarah pada pembangunan ulang wilayah Palestina tersebut tanpa Hamas berkuasa lagi.

    Namun, perpecahan antara AS dan Israel muncul ketika kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza akan terus berlanjut sampai semua “tujuan Israel tercapai,” termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

    Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato Biden soal gencatan senjata dan beberapa rincian pentingnya telah dikoordinasikan dengan tim Netanyahu, termasuk berapa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan.

    Sebelumnya pada hari Senin, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden mengatakan kepada emir Qatar selaku mediator, bahwa dia melihat Hamas sebagai “satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total” di Gaza.

    Hamas pekan lalu mengatakan mereka memandang positif garis besar gencatan senjata yang disampaikan Biden. Namun sejak itu, Hamas tidak lagi memberikan komentar resmi mengenai negosiasi yang terhenti tersebut, sementara mediator Qatar, Mesir dan Amerika Serikat belum mengumumkan adanya pembicaraan baru.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    AS-Arab Saudi di Ambang Perjanjian Bersejarah, Untungkan Palestina

    Washington DC –

    Utusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Arab Saudi mengungkapkan bahwa Washington dan Riyadh kini berada di ambang perjanjian bersejarah, yang jika tercapai, akan menjadi jalan menuju negara Palestina, serta terbentuknya hubungan diplomatik antara Saudi dan Israel.

    “Kita cenderung menggunakan kata bersejarah secara berlebihan, namun menurut saya, secara keseluruhan, paket perjanjian ini benar-benar bersejarah,” ucap Duta Besar AS untuk Saudi, Michael Ratney, dalam wawancara dengan media lokal Saudi, Arab News, dan dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    “Tapi sebagai bagian dari hal tersebut, ada peran dari Palestina. Saudi telah memperjelas bahwa hal itu merupakan persyaratan mereka dan kami juga memiliki harapan-harapan… harus ada jalan ke depan bagi Palestina untuk menjadi negara,” sebut Ratney.

    Lebih lanjut, Ratney menyebut perjanjian bersejarah itu akan meningkatkan kemitraan keamanan dan hubungan ekonomi kedua negara, serta memberikan manfaat bagi Palestina.

    Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sejak lama berusaha menjadi perantara untuk perjanjian penting ini. Pada Oktober tahun lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana konkret bagi normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel.

    Serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu membuat pembicaraan normalisasi sempat terhenti, dan sejak itu telah dilanjutkan kembali. Namun rincian soal perjanjian itu telah sedikit berubah dan Israel kini menjadi hambatan utama.

    Riyadh telah dan selalu menegaskan bahwa negara Palestina tetap menjadi kunci dalam perjanjian tersebut.

    Sama pentingnya dengan negara Palestina adalah perjanjian atau pakta keamanan antara AS dan Saudi, serta kerja sama dalam program nuklir sipil Saudi dan perjanjian-perjanjian ekonomi lainnya.

    Saksikan juga ‘Saat Arab Saudi Dorong Solusi Dua Negara untuk Penyelesaian Konflik di Gaza’:

    Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Al Arabiya baru-baru ini bahwa pemerintahan Biden akan mencabut pembekuan penjualan senjata ofensif ke Saudi dalam beberapa pekan mendatang.

    Di bawah kepemimpinan Biden, AS awalnya menargetkan negara-negara Teluk dengan beberapa tindakan kebijakan luar negeri. Hal ini termasuk mencabut label teror dari kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun ada pertentangan kuat dari sekutu tradisional Teluk dan Arab, dan membekukan apa yang disebut penjualan senjata “ofensif”.

    Ratney, dalam pernyataannya, menyatakan bahwa pembicaraan soal perjanjian yang diratifikasi Senat AS antara Washington dan Riyadh akan menjadikannya perjanjian formal yang tidak bergantung pada pemerintahan AS tertentu.

    “Itu akan menjadi perjanjian yang bertahan lama, bukan antara otoritas atau pemerintahan, tapi antara dua negara. Dan itu membawa kepastian: hal itu membawa kepastian kepada kita; hal ini juga akan membawa kepastian bagi Saudi,” tegasnya.

    Disebutkan juga oleh Ratney bahwa rincian pengaturan soal keamanan dan perbandingannya dengan aliansi AS-Jepang, yang mengizinkan pangkalan militer AS di wilayah Jepang dan komitmen kedua negara untuk saling membela jika terjadi serangan, masih dibahas.

    “Anggap saja ini akan menjadi perjanjian bersejarah yang akan meningkatkan kemitraan keamanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, itu akan meningkatkan hubungan ekonomi, akan membawa Israel dan Arab Saudi ke dalam kawasan yang sama, dan akan membawa manfaat dan membuka jalan menuju status negara bagi Palestina. Jadi itu berarti banyak,” jelas Ratney.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Penjahat Calonkan Diri Sebagai Presiden Amerika

    Penjahat Calonkan Diri Sebagai Presiden Amerika

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, melontarkan sindiran keras kepada Donald Trump yang akan menjadi pesaingnya dalam Pilpres AS. Biden menyebut Trump sebagai penjahat yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden Amerika.

    Dilansir AFP, Selasa (4/6/2024), sindiran itu dilontarkan Biden kepada pendukungnya di Connecticut, Amerika Serikat. Pernyataan dari Biden itu menyusul status Trump yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus uang tutup mulut oleh pengadilan.

    “Saudara-saudara, kampanye ini memasuki wilayah yang belum dipetakan,” kata Biden kepada para donor di Connecticut.

    Dia lalu mengatakan untuk pertama kali dalam sejarah Amerika ada seorang penjahat hendak maju dalam kontestasi pemilihan presiden.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang mantan presiden yang merupakan penjahat kini mencalonkan diri sebagai presiden,” terang Biden.

    Biden juga menyoroti perilaku Trump yang kerap menyerang system peradilan Amerika. Tudingan itu merujuk pada status hukumnya yang dianggap penuh kecurangan.

    “Meskipun hal ini meresahkan, namun yang lebih merusak adalah serangan habis-habisan yang dilakukan Donald Trump terhadap sistem peradilan Amerika,” kata Biden.

    “Dia bilang kalau dia kalah akan terjadi pertumpahan darah di Amerika. Orang macam apa dia?” kata Biden kepada para pendukungnya.

    Trump Divonis Bersalah

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 anggota dewan juri pengadilan New York, setelah melakukan pertimbangan selama dua hari, menyatakan Trump bersalah atas 34 dakwaan pidana yang dijeratkan terhadapnya dalam persidangan pada Kamis (30/5) waktu setempat.

    Secara garis besar, Trump dinyatakan bersalah telah memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut sebesar US$ 130.000 guna membungkam seorang mantan bintang porno bernama Stormy Daniels menjelang pilpres 2016 lalu.

    (ygs/yld)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Israel Tetap Gempur Rafah Usai Joe Biden Bicara Rencana Gencatan Senjata

    Israel Tetap Gempur Rafah Usai Joe Biden Bicara Rencana Gencatan Senjata

    Gaza –

    Pasukan Israel terus menyerang Rafah di Gaza dengan tank dan artileri. Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel menawarkan peta jalan baru menuju gencatan senjata penuh.

    Dilansir AFP, Minggu (2/6/2024), tak lama setelah pengumuman Biden, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan melanjutkan perang sampai tuntas.

    “Kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah: penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujar Netanyahu.

    Sementara itu, Hamas “memandang secara positif” rencana gencatan senjata penuh seperti yang diumumkan Biden.

    Diketahui, dalam pidatonya, Biden mengatakan ada tawaran gencatan senjata yang terdiri dari tiga tahap Israel. Tahap pertama akan dimulai dengan pasukan Israel menarik diri dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza dalam 6 minggu.

    Rencana tersebut juga akan mencakup “pembebasan sejumlah sandera” sebagai imbalan atas “ratusan tahanan Palestina” yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Israel dan Palestina kemudian akan bernegosiasi untuk gencatan senjata penuh. Gencatan senjata akan terus berlanjut selama pembicaraan antara pihak Israel dan Palestina masih berlangsung.

    (isa/isa)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Netanyahu Ngotot Soal Penghancuran Hamas untuk Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa penghancuran kelompok Hamas sebagai bagian dari rencana Israel untuk mengakhiri perang Gaza. Proposal Israel tersebut telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Persyaratan Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah: penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata pemimpin Israel itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    “Berdasarkan proposal tersebut, Israel akan terus bersikeras bahwa persyaratan ini harus dipenuhi sebelum gencatan senjata permanen diberlakukan,” cetus Netanyahu.

    Netanyahu pun menekankan bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum syarat-syarat ini terpenuhi.

    Sebelumnya, Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza tersebut, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok Hamas mengatakan bahwa mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Prabowo Desak Investigasi Komprehensif atas Serangan Israel di Rafah

    Prabowo Desak Investigasi Komprehensif atas Serangan Israel di Rafah

    Jakarta –

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Prabowo juga mendesak agar dilakukan investigasi komprehensif atas serangan Israel di Rafah yang baru-baru ini terjadi.

    Dilansir Reuters, Sabtu (1/6/2024), pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Opening Reception IISS Shangri-La Dialogue Edisi ke-21 yang digelar di Hotel Shangri-La, Singapura. Mulanya, Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

    Prabowo menyebut proposal tiga fase gencatan senjata di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden merupakan langkah benar. Prabowo kemudian menegaskan Indonesia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza, Palestina.

    “Jika diperlukan dan diminta oleh PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak dan semua pihak,” kata Prabowo.

    Menteri Pertahanan ini mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikannya untuk mengumumkan bahwa Indonesia juga siap mengevakuasi, menerima dan merawat hingga 1.000 pasien dengan perawatan medis dari Gaza. Seperti diketahui, Rumah Sakit Indonesia di Gaza ditutup pada November lalu di tengah gempuran serangan Israel.

    Selain itu, Prabowo mengatakan investigasi komprehensif diperlukan terhadap serangan Israel yang baru-baru ini membombardir tempat pengungsian di Rafah, Gaza. Prabowo menyebut masyarakat Palestina memiliki hak tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai.

    “Dan itu berarti bukan hanya hak Israel untuk hidup, tapi juga hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah airnya sendiri, negaranya sendiri, dan hidup dalam damai,” ujarnya.

    (whn/dhn)