Xcloud.id

Tag: Joe Biden

  • Ketua MPR harap Trump mampu redam konflik usai menangi Pilpres AS

    Ketua MPR harap Trump mampu redam konflik usai menangi Pilpres AS

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani berharap Donald Trump mampu meredam konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia setelah menang dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) dan diproyeksikan menjadi Presiden Ke-47 AS.

     

    “Mudah-mudahan semua, berbagai macam gejolak dan konflik yang terjadi bisa diredam dengan baik,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sudah terbangun sejak Indonesia berdiri. Untuk itu, dia berharap hubungan Indonesia dan Amerika akan lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang.

    “Kami berharap tata kelola dunia akan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Presiden Trump,” kata dia.

    Adapun Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump diproyeksikan memenangi Pemilihan Presiden AS 2024 melawan pesaingnya dari Partai Demokrat yang juga petahana wakil presiden, Kamala Harris.

    Berdasarkan pantauan data hitung cepat dari Fox News hingga 6 November sore waktu Jakarta, Trump diprediksi memenangi Pilpres AS dan menjadi Presiden ke-47 AS usai mendapat 277 suara elektoral, melewati ambang batas 270 suara elektoral yang diperlukan untuk menang Pilpres AS.

    Negara bagian yang menentukan kemenangan Trump tersebut adalah Wisconsin, yang memiliki 10 suara elektoral dan menjadi negara ketiga yang berbalik mendukung Trump dalam pilpres kali ini. Negara bagian tersebut memberikan suara mereka ke Joe Biden pada Pilpres 2020.
    Baca juga: Pemimpin Barat mulai ucap selamat atas kemenangan Trump di Pilpres AS
    Baca juga: Trump apresiasi rakyat usai diproyeksikan “terpilih” Presiden Ke-47
    Baca juga: Ketua MPR: Era Prabowo-Gibran jadi lembaran baru bagi bangsa Indonesia
     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Pamit Kunker ke Lima Negara, Mulai Agenda G7, G20 Hingga APEC

    Prabowo Pamit Kunker ke Lima Negara, Mulai Agenda G7, G20 Hingga APEC

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan ke depan. Mulai dari China hingga Inggris.

    Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu agenda yang akan dihadiri olehnya adalah pertemuan dengan Negara-negara anggota G7. Adapun, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 ke-51 belum lama ini telah diadakan di Borgo Egnazia, Fasano, Apulia, Italia pada 13–15 Juni 2024 lalu.

    “Saya sedang mempelajari katanya ada undangan untuk ke KTT G7, kita diundang juga, ini suatu kehormatan Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7 jadi hal-hal tidak bisa saya hindari karena semuanya punya nilai strategis,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Dia memerinci bahwa agenda lain yang akan dihadirinya dimulai untuk ke Beijing, China demi menemui Presiden Cina Xi Jinping. Serta sejumlah petinggi negara bambu lainnya, mulai dari Perdana Menteri China Li Qiang, dan salah satu partai di China, National People’s Congress.

    Lalu, Prabowo akan langsung terbang ke Washington D.C untuk menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih dan kemudian bakal bertolak ke Peru dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 14—15 November 2024.

    Tak hanya itu, Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan Peru sebelum menghadiri forum KTT APEC 2024.

    Tak berhenti, dia juga dijadwalkan mengunjungi Brasil dalam rangka menghadiri KTT Negara Negara yang diikuti Negara-negara Maju dan Berkembang atau Group of Twenty (G20) pada 18-19 November 2024.

    Termasuk, Prabowo juga akan menghadiri pertemuan Executive Business Forum di Hilton Cobacabana, Rio de Janeiro, Brasil.

    Perlabuhan terakhir untuk kunjungan ke luar Negeri perdananya juga akan melawat ke London, Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri Inggris dan Wali Kota London.

    Dalam lawatan di negeri Ratu Elizabeth itu Prabowo juga dikabarkan akan dijamu dengan acara minum teh dengan Raja Charles di Istana Buckingham, London dan bertemu pengusaha British Petroleum.

    “Ini Juga berhubungan dengan keadaan ekonomi kita karena kita harus berunding harus menggali potensi yang ada, dan menyelesaikan masalah yang krusial dan strategis dengan Negara-negara tersebut yang bisa dikatakan blok ekonomi penting dan krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

  • Pilpres AS, Penghitungan Semua Suara Bisa Berminggu-minggu

    Pilpres AS, Penghitungan Semua Suara Bisa Berminggu-minggu

    Jakarta – Di AS, penghitungan suara setelah Hari Pemilu adalah proses yang panjang. DW menjelaskan tahapan-tahapan penting yang perlu dilalui, dan alasan di balik lamanya penghitungan suara sampai hasil resmi keluar.Kapan penghitungan suara dimulai?

    Seperti yang umumnya terjadi dalam pemilu demokratis di seluruh dunia, suara hanya dihitung setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup. Saat rapat umum kampanye terakhirnya, pada Selasa (05/11), calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menyampaikan ekspektasi yang tidak realistis mengenai kecepatan penghitungan suara. “Kami ingin jawabannya malam ini,” katanya, mengabaikan fakta bahwa tidak jarang hasil resmi di beberapa negara bagian baru keluar dalam beberapa hari, bahkan berminggu-minggu setelah hari pemungutan suara.

    Hasil dari penghitungan suara yang memakan waktu lama antara lain disebabkan oleh jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung surat suara melalui pos. Di negara bagian Pennsylvania dan Wisconsin yang merupakan negara bagian swing states, penghitungan ini baru dapat dilakukan setelah TPS ditutup. Sedangkan di sebagian besar negara bagian lain, amplop mungkin dibuka terlebih dahulu dan tanda tangan diperiksa untuk mempercepat proses penghitungan.

    Siapa yang menghitung suara?

    Ratusan ribu petugas pemungutan suara telah dikerahkan di seluruh negeri. Usia minimum untuk menjadi petugas pemungutan suara adalah 18 tahun di sebagian besar negara bagian dan 16 tahun untuk kasus-kasus tertentu. Umumnya, petugas pemungutan suara harus memenuhi syarat untuk memberikan suara. Di beberapa negara bagian, mereka harus memiliki afiliasi partai.

    Biasanya, surat suara yang diberikan di TPS dihitung terlebih dahulu, baru kemudian surat suara melalui pos. Karena Partai Demokrat dan pendukungnya jauh lebih mungkin memberikan suara melalui pos daripada Partai Republik, bisa jadi ada perubahan besar selama proses penghitungan. Beberapa orang berbicara tentang red mirage atau “fatamorgana merah” ketika keunggulan Partai Republik berubah menjadi kekalahan.

    Di sebagian besar negara bagian, pemindai optik digunakan untuk menghitung surat suara karena dianggap lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat daripada proses penghitungan manual. Perangkat khusus lainnya juga dapat digunakan untuk menandai surat suara dan merekam informasi. Ada juga sistem komputer yang dapat merekam suara dan mencetaknya setelah pemungutan suara berakhir.

    Dewan pemilihan lokal menggunakan informasi tentang pemungutan suara untuk menyampaikan hasil tidak resmi. Namun, tergantung pada negara bagian, penghitungan ulang berpotensi ada.

    Karena hasil pemilu tahun ini diprediksi akan ketat, penghitungan ulang bisa jadi sangat signifikan. Di negara bagian Pennsylvania yang sangat penting, undang-undang mengizinkan penghitungan ulang jika selisih antara dua kandidat hanya 0,5%. Beberapa negara bagian juga mengizinkan penghitungan ulang jika para kandidat, pengadilan, atau sejumlah pemilih memintanya.

    Kapan media memberitakan hasil penghitungan suara?

    Para analis menggunakan hasil penghitungan suara sementara dari para reporter untuk mengevaluasi apakah keunggulan di suatu daerah atau negara bagian cukup kuat untuk dinyatakan sebagai pemenang. Meskipun proses ini agak lebih cepat daripada menentukan hasil resmi, proses ini juga bisa memakan waktu. Seperti pada pemilu 2020, AP tidak menyatakan Joe Biden sebagai pemenang hingga empat hari setelah hari pemilihan.

    Apa itu proses canvassing?

    Canvassing adalah langkah penting dalam proses penghitungan karena memastikan bahwa setiap suara yang sah dimasukkan ke dalam hasil akhir. Semua ketidakjelasan, seperti surat suara yang sulit dibaca, didokumentasikan. Formalitas proses pemungutan suara itu sendiri juga dipantau. Undang-undang pemilihan umum di negara-negara bagian mengatur siapa yang bertanggung jawab atas proses tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

    Apa yang dimaksud dengan sertifikasi?

    Setelah hasil pemungutan suara, hasil tersebut kemudian disertifikasi, umumnya di tingkat lokal dan kemudian untuk seluruh negara bagian. Proses sertifikasi menentukan para pemilih presiden yang akan mewakili sebuah negara bagian di Electoral College. Sebagian besar negara bagian menetapkan tenggat waktu antara akhir November atau awal Desember.

    Bagaimana AS menjamin pemilu yang adil dan bebas?

    Salah satu langkah membangun kepercayaan yang paling penting dalam proses pemilihan adalah prinsip multi-eye: Semua langkah penting di lapangan dilakukan bersama-sama oleh petugas pemungutan suara dan anggota dewan pemilihan umum, yang sebelumnya telah menjalani pelatihan. Surat suara melalui pos juga biasanya diambil dari kantor pos oleh beberapa petugas pemungutan suara dan diangkut dengan menggunakan kontainer.

    Dalam pemungutan suara melalui pos, yang menjadi fokus utama kampanye disinformasi pada tahun 2020 di mana pandemi COVID-19 merebak, surat verifikasi yang telah ditandatangani digunakan untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang memenuhi syarat saja yang bisa benar-benar memberikan suara.

    Selama proses penghitungan, surat-surat verifikasi ini dibandingkan dengan data registrasi untuk meminimalisir adanya kemungkinan para pemilih memberikan suaranya secara berulang di kotak suara.

    Di banyak negara bagian, seluruh proses pemilu dilaksanakan secara terbuka untuk bisa dipantau oleh pengamat dari partai politik, akademisi dan masyarakat sipil, serta organisasi internasional. Beberapa negara bagian termasuk Pennsylvania, hanya memperbolehkan proses ini dipantau oleh pengamat dari partai politik, sementara negara bagian lain membatasi beberapa tahapan dalam proses pemilu tersebut untuk dipantau. Di beberapa negara bagian, pemantau pemilu tidak diatur dalam undang-undang.

    Diadaptasi dari artikel bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Partai Republik Ungguli Demokrat dalam Perebutan Dominasi Kongres AS

    Partai Republik Ungguli Demokrat dalam Perebutan Dominasi Kongres AS

    Washington DC –

    Partai Republik diprediksi akan mengungguli Partai Demokrat dalam Kongres Amerika Serikat (AS), setelah partai yang menaungi mantan Presiden Donald Trump itu, tampaknya merebut dominasi Senat, yang selama lima tahun terakhir dikuasai Partai Demokrat yang menaungi Presiden Joe Biden.

    Situasi itu bisa terjadi setelah Partai Republik berhasil membalikkan keadaan di dua negara bagian dan menangkis upaya untuk menggeser anggota mereka yang rawan lengser dalam pemilu 5 November. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (6/11/2024).

    Saat semua mata tertuju pada pertarungan menuju Gedung Putih antara Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris, pemilu parlemen yang menentukan ratusan anggota House of Representatives atau DPR AS dan Senat AS akan menentukan seberapa banyak agenda presiden berikutnya yang akan disahkan.

    Jim Justice dari Partai Republik, yang kini menjabat Gubernur West Virginia, menang mudah atas penantangnya dari Partai Demokrat dalam perebutan kursi Senat untuk menggantikan Senator Joe Manchin yang pensiun. Manchin merupakan senator independen namun memberikan suara bersama Partai Demokrat.

    Selain memenangkan kursi Senator West Virginia, Partai Republik juga merebut kursi Senator Ohio yang sebelumnya dikuasai Senator Sherrod Brown dari Partai Demokrat. Bernie Moreno, seorang penguasa yang didukung Trump, berhasil mengalahkan Brown dalam pemilu Selasa (5/11) kemarin.

    Capitol AS terbagi menjadi DPR, dengan semua 435 kursi diperebutkan, dan Senat yang beranggotakan 100 orang, namun hanya 34 kursi yang diperebutkan dalam pemilu tahun ini.

    Kemenangan dua Senator Republikan di West Virginia dan Ohio telah membalikkan keunggulan Partai Republik atas Partai Demokrat dalam Senat AS, menjadi 51 kursi melawan 49 kursi. Dominasi masih bisa diperbesar, dengan Partai Republik bertekad menang di negara bagian Montana, Wisconsin dan Pennsylvania.

  • Kamala Vs Trump di Pilpres AS, Kapan Kita Tahu Pemenangnya?

    Kamala Vs Trump di Pilpres AS, Kapan Kita Tahu Pemenangnya?

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat akan menentukan siapa presiden mereka yang baru dalam pemilihan umum yang akan ditutup pada Selasa (5/11) waktu setempat.

    Setelah pemungutan suara ditutup, bisa jadi siapa pemenang Pilpres AS 2024 baru akan diketahui dalam kurun waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu.

    Hal ini akan bergantung pada seberapa ketat kontestasi kali ini.

    Apa hasil Pilpres AS sejauh ini?

    Hasil sementara sesuai dengan apa yang diprediksi: Trump mempertahankan kekuasaannya di negara-negara bagian yang secara tradisional dikuasai Partai Republik. Adapun Harris menguasai wilayah-wilayah yang memang selama ini dikuasai Partai Demokrat.

    BBC

    Negara-negara bagian yang dapat menentukan pemilihan presiden 2024 sejauh ini belum merilis hasil pemungutan suara.

    Ada tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran Harris dan Trump:

    ArizonaGeorgiaNevadaPennsylvaniaMichiganNorth CarolinaWisconsin

    Sementara itu, Kamala Harris unggul di Michigan.

    Kapan hasil Pilpres 2024 akan diketahui?

    Persaingan antara politisi Partai Demokrat Kamala Harrisyang saat ini menjabat sebagai wakil presidendan mantan presiden Donald Trump dari Partai Republik telah berlangsung sengit selama beberapa pekan terakhir.

    Berbagai jajak pendapat skala nasional dan di level ‘swing state’ (negara bagian AS yang menjadi ‘medan tempur’ antara Republik vs Demokrat) menunjukkan hasil yang semakin ketat menjelang 5 November.

    Di beberapa wilayah AS, ada kemungkinan margin kemenangan akan sangat tipis sehingga memerlukan penghitungan ulang.

    Di satu sisi, negara-negara bagiantermasuk ketujuh ‘swing state’juga mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2020. Hal ini membuat penghitungan suara pun membutuhkan proses yang lebih panjang.

    Di sisi lain, di beberapa wilayah seperti Michigan, proses penghitungan suara telah dipercepat.

    Getty ImagesMantan Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden AS Kamala Harris berdebat untuk pertama kalinya dalam kampanye pemilihan presiden pada 10 September 2024.

    Berbeda dengan Pilpres AS sebelumnya yang berlangsung saat pandemi, jumlah kertas suara yang dikirim melalui pos juga lebih sedikit.

    Semua fakta ini memunculkan beberapa kemungkinan: antara pemenang Pilpres AS diumumkan pada malam pemilihan, keesokan paginya, atau bahkan beberapa hari hingga minggu kemudian.

    Kapan hasil Pilpres AS 2020 diumumkan?

    Pilpres AS 2020 berlangsung pada Selasa, tanggal 3 November. Akan tetapi, TV-TV AS baru mengumumkan Joe Biden sebagai pemenangnya pada Sabtu, 7 November, menjelang siang hari.

    Kala itu, para pendukung Trump percaya diri bahwa kemenangan ada di tangan mereka.

    Akan tetapi, kedua kandidat berada dalam jangkauan 270 suara ‘electoral college’ yang dibutuhkan untuk menjadi presiden terpilih.

    Baca juga:

    Walaupun mayoritas negara bagian mengumumkan hasil pemilu mereka dalam kurun waktu 24 jam, tidak demikian halnya bagi beberapa negara bagian yang menjadi ‘kunci’termasuk Pennsylvania dan Nevada.

    Pennsylvania, yang punya 19 suara elektoral, mengindikasikan kemenengan di tangan Partai Demokrat.

    Pada Sabtu pagi, munculnya sejumlah suara baru dari negara bagian itu membuat TV-TV setempat yakin bahwa Biden akan menang di sana.

    CNN adalah yang pertama mengumumkan hasil Pilpres AS 2020. Jaringan TV lainnya mengekor dalam 15 menit berikutnya.

    Kapan hasil Pilpres AS biasanya diumumkan?

    Para pemilih AS umumnya terbiasa mengetahui siapa presiden baru pada larut malam sebelum mereka tidur atau setidaknya pada dini hari keesokan harinya.

    Pada tahun 2016, misalnya, ketika Trump pertama kali memenangkan kursi presiden, dia dinyatakan sebagai pemenang tak lama sebelum pukul 03.00 EST (15.00 WIB) sehari setelah pemilihan.

    Pada 2012, ketika Barack Obama menjadi presiden untuk periode kedua, kemenangannya telah diproyeksikan sebelum tengah malam pada hari pemungutan suara.

    Getty ImagesKetika Barack Obama menjadi presiden untuk periode kedua pada 2012, kemenangannya telah diproyeksikan sebelum tengah malam pada hari pemungutan suara.

    Satu pengecualian adalah Pilpres AS 2000 antara George W Bush dan John Kerry.

    Kedua kubu bersaing sengit di Florida. Pemilihan baru dinyatakan usai pada tanggal 12 Desember ketika Mahkamah Agung AS memutuskan untuk mengakhiri proses penghitungan ulang di negara bagian tersebut.

    Bush pun menjadi pemenang yang sah dan itu mengantarkannya ke Gedung Putih.

    Negara-negara bagian ‘kunci’ mana saja yang perlu diperhatikan?

    Di seluruh penjuru AS, pemilihan pertama akan ditutup pukul 1800 EST pada Selasa (05/11) malam, atau Rabu (05/11) pukul 8 WIB. Sementara yang terakhir akan ditutup pukul 0100 EST (0500 GMT) pada Rabu (06/11), sekitar pukul 13.000 WIB.

    Namun, hasil Pilpres 2024 diperkirakan akan ditentukan tujuh negara bagian ‘swing state’Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin.

    1900 EST (07.00 WIB) – Pemungutan suara ditutup di Georgia dan lima negara bagian lainnya, dan sebagian di tiga negara bagian lainnya. Jaringan TV AS diperkirakan akan mulai melakukan proyeksi pertama mereka pada malam hari, di negara bagian yang kurang kompetitif seperti Kentucky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp, TikTok, X, Instagram dan Facebook.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

    BBC

    1930 EST (07.30 WIB) – Pemungutan suara ditutup di empat negara bagian, termasuk North Carolina, di mana Harris berharap dapat mengakhiri serangkaian kekalahan bagi kandidat presiden dari Partai Demokrat sejak 2008.

    2000 EST (08.00 WIB) – Pemungutan suara ditutup di Pennsylvania dan 16 negara bagian lainnya, serta sebagian di Michigan dan empat negara bagian lainnya.

    2100 EST (09.00 WIB) – Pemungutan suara yang tersisa ditutup di Michigan. Pemungutan suara juga akan berakhir di Arizona, Wisconsin, dan 12 negara bagian lainnya.

    2200 EST (10.00 WIB) – Pemungutan suara ditutup di Nevada dan dua negara bagian lainnya, dan sebagian di dua negara bagian lainnya.

    Bagaimana proses penghitungan suara Pilpres AS?

    Biasanya pemungutan suara yang berlangsung pada hari-H akan dihitung terlebih dahulu.

    Setelah itu, suara yang diambil sebelum hari-H dan suara via pos akan dihitung kemudian.

    Surat suara yang menjadi sengketa, surat suara dari luar negeri, dan surat suara dari anggota militer juga dihitung kemudian.

    Pejabat pemilu setempatbisa ditunjuk atau dipilihmemverifikasi, memproses, dan menghitung suara individu dalam proses yang dikenal sebagai canvassing.

    BBC

    Proses verifikasi surat suara antara lain termasuk membandingkan jumlah yang dicoblos dengan jumlah pemilih aktif; mengeluarkan, membuka, dan memeriksa setiap surat suara apakah ada sobekan, noda, atau kerusakan lainnya; serta mendokumentasikan dan menginvestigasi setiap ketidakkonsistenan.

    Penghitungan surat suara melibatkan memasukkan tiap surat suara ke dalam pemindai elektronik yang mentabulasikan hasilnya. Dalam beberapa kasus, diperlukan penghitungan manual atau pemeriksaan ulang.

    Setiap negara bagian dan daerah punya aturan ketat dalam menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam canvassing, urutan pemrosesan suara, dan bagian mana yang terbuka untuk umum, termasuk bagaimana para pengamat partisan dapat memantau dan mengintervensi penghitungan suara.

    Apa yang bisa menunda hasil pemilihan presiden?

    Margin yang ketat akan membuat insan media harus menunggu lebih lama sebelum membuat proyeksi.

    Selain itu, margin yang ketat juga bisa berujung penghitungan ulang dan gugatan hukum.

    Di Pennsylvania, misalnya, penghitungan ulang di seluruh negara bagian secara otomatis diberlakukan jika ada perbedaan setengah poin persentase antara perolehan suara untuk pemenang dan pihak yang kalah.

    Pada tahun 2020, selisihnya hanya sedikit lebih dari 1,1 poin persentase.

    Baca juga:

    Lebih dari seratus gugatan prapemilu diajukan di seluruh negeri, termasuk yang mempertanyakan kelayakan pemilih dan manajemen daftar pemilih oleh Partai Republik.

    Putusan pengadilan yang sedang berlangsung dalam kasus-kasus ini telah membentuk pemilihan ini dari hari ke hari.

    Skenario lainnya yang dapat menunda hasil termasuk kejadian kekerasan terkait pemilu, terutama di lokasi pemungutan suara, dan hambatan dalam penghitungan suara, seperti meledaknya pipa air di tempat pemrosesan surat suara di Georgia pada tahun 2020.

    Apa yang terjadi ketika hasil Pilpres AS digugat?

    Setelah setiap suara yang sah dimasukkan ke dalam hasil akhir, dan setelah proses seperti penghitungan ulang selesai, hasil pemilu memperoleh sertifikasi sahpertama-tama di tingkat yurisdiksi lokal, kemudian di tingkat negara bagian.

    Pejabat eksekutif negara bagian, biasanya gubernur, kemudian mengesahkan daftar pemilih yang akan mewakili negara bagian mereka di electoral college.

    Para elektor ini bertemu di negara bagian masing-masing pada 17 Desember untuk memberikan suara dan mengirimkannya ke Washington.

    Pada 6 Januari, Kongres AS yang baru akan mengadakan pertemuan dalam sesi gabungan untuk menghitung suara elektoral. Wakil presiden yang sedang menjabat akan mengetuai penghitungan ini.

    Getty ImagesSeorang pria mengisi surat suaranya dalam pemungutan suara awal untuk pemilihan umum AS di Michigan, pada 3 November 2024.

    Setelah Pilpres 2020, Trump menolak untuk mengakui kekalahan dan menggalang para pendukungnya untuk berbaris di Gedung Kongres AS saat Kongres bertemu untuk mengesahkan kemenangan Biden.

    Trump mendesak wakil presidennya, Mike Pence, untuk menolak hasil tersebuttetapi Pence menolak.

    Bahkan setelah kerusuhan berhasil diatasi dan anggota Kongres berkumpul kembali, 147 anggota Kongres dari Partai Republik tidak berhasil membatalkan kekalahan Trump.

    Reformasi pemilu sejak itu mempersulit anggota parlemen untuk menolak hasil bersertifikat yang dikirimkan kepada mereka dari masing-masing negara bagian.

    Getty ImagesWarga Philadelphia mengantre di sekitar balai kota untuk memberikan suara mereka pada hari terakhir pemungutan suara awal, 29 Oktober 2024.

    Reformasi juga kian memperjelas bahwa wakil presiden tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak menolak suara pemilu.

    Namun, para pengamat pemilu memprediksi upaya untuk menunda sertifikasi suara 2024 dapat terjadi di tingkat lokal dan negara bagian, dengan beberapa kelompok bersiap-siap untuk menebarkan keraguan atas hasil pemilu.

    Trump, pasangannya JD Vance, dan para pemimpin tertinggi Partai Republik di Capitol Hill telah beberapa kali menghindar ketika ditanya apakah mereka akan menerima hasil pemilu jika Trump kalah.

    Kapan presiden baru AS akan dilantik?

    Presiden AS terpilih akan dilantik pada hari Senin, 20 Januari 2025 di halaman kompleks US Capitol.

    Ini akan menjadi pelantikan presiden ke-60 dalam sejarah AS.

    Dalam acara ini, presiden yang baru akan menyatakan sumpahnya untuk menegakkan Konstitusi sebelum menyampaikan pidato pelantikan.

    (ita/ita)

  • Kamala Vs Trump, Ini 7 Negara Bagian Penentu di Pilpres AS

    Kamala Vs Trump, Ini 7 Negara Bagian Penentu di Pilpres AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, namun jika menyangkut pemilihan presiden, hanya beberapa negara bagian yang dianggap menjadi penentu dan selalu menjadi sorotan utama.

    Negara-negara bagian ini disebut swing states, karena kecenderungan pemilih berubah-ubah, kadang-kadang memenangkan kandidat Partai Demokrat, kadang-kadang kandidat Partai Republik. Sedangkan di negara-negara bagian lainnya, kecenderungannya biasanya tetap, sehingga dianggap sebagai negara bagian aman, baik bagi Demokrat maupun bagi Republik. Apakah Kamala Harris atau Donald Trump yang akan menjadi presiden berikutnya di AS ditentukan di negara bagian penentu tersebut, yang masing-masing punya jumlah suara elektoral berbeda-beda.

    Inilah tujuh swing states atau negara bagian penentu di Pilpres AS 2024:

    1. Arizona

    Arizona berbagi perbatasan yang panjang dengan Meksiko. Sebagai wakil presiden, Kamala Harris diberi tugas untuk mengurangi jumlah orang yang mencoba melintasi perbatasan selatan AS secara ilegal. Donald Trump dan para pendukungnya mengatakan Kamala Harris gagal dalam tugas ini.

    Presiden Joe Biden tahun 2020 memenangkan negara bagian ini melawan Donald Trump. Suara elektoral: 11

    2. Georgia

    Pada tahun 2020, Joe Biden menjadi calon presiden Demokrat pertama yang memenangkan suara elektoral di Georgia sejak Bill Clinton pada tahun 1992. Namun hanya dengan selisih tipis, yaitu 0,2 persen. Persaingan di sini sangat ketat.

    3. Michigan

    Hampir mustahil membayangkan Michigan tanpa industri otomotif. Negara bagian ini adalah rumah bagi Ford, General Motors dan Chrysler, yang sekarang menjadi bagian dari Stellantis. Industri otomotif penting bagi wilayah ini.

    Negara bagian ini juga merupakan rumah bagi Gretchen Whitmer, seorang gubernur Partai Demokrat yang populer dan telah lama menjadi duri bagi Partai Republik. Namun, dalam pemilihan pendahuluan bulan Februari lalu, lebih dari 101.000 pemilih memilih opsi “tidak berkomitmen” untuk menunjukkan rasa frustrasi mereka terhadap Joe Biden selama perang di Gaza. Kini Kamala Harris perlu mendapatkan dukungan dari mereka.

    Kamala Harris juga perlu memenangkan hati sejumlah besar pemilih Arab-Amerika di Michigan. Saat ini kebanyakan mereka menurut jajak pendapat mendukung Donald Trump.

    Biden memenangkan negara bagian itu pada tahun 2020. Suara elektoral: 15.

    4. Nevada

    Imigrasi adalah masalah utama bagi Nevada, karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan selatan. Populasinya hampir sepertiganya adalah orang Hispanik.

    Negara bagian Nevada sangat bergantung pada pariwisata, dan perekonomiannya telah tumbuh lebih besar dibandingkan negara bagian lainnya sejak Joe Biden menjabat. Pada saat yang sama, negara ini mempunyai tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan negara bagian mana pun di AS.

    Biden memenangkan negara bagian Nevada pada tahun 2020. Suara elektoral: 6.

    5. North Carolina

    Sebelum Joe Biden mundur dari pencalonan pada bulan Juli, Donald Trump memiliki keunggulan besar di North Carolina. Negara bagian ini telah mengalami perubahan demografis yang besar dan berubah dari 75% penduduk kulit putih pada tahun 1990 menjadi sekitar 60% saat ini. Selama 30 tahun terakhir, jumlah penduduknya telah meningkat secara signifikan. Negara bagian ini telah menarik banyak orang, mulai dari veteran militer dan pensiunan hingga lulusan perguruan tinggi.

    Trump memenangkan North Carolina pada tahun 2020. Suara elektoral: 16.

    6. Pennsylvania

    Fracking telah menjadikan Pennsylvania sebagai negara penghasil gas alam terbesar kedua di AS, setelah Texas. Donald Trump telah lama mempromosikan fracking. Kamala Harris sebelumnya menyerukan pelarangan, namun kini ia membuka opsi, meski dengan peraturan yang lebih ketat. Pennsylvania juga menjadi tuan rumah satu-satunya debat antara Harris dan Trump, pada 10 September.

    Joe Biden memenangkan negara bagian ini pada tahun 2020. Suara elektoral: 19.

    7. Wisconsin

    Di Wisconsin, persentase pemilih kulit putih lebih tinggi dibandingkan di negara bagian mana pun. Dalam dua pemilihan presiden terakhir, Wisconsin merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Amerika Serikat. Dalam pemilu 2016 dan 2020 persaingan di sini cukup ketat, dengan selisih suara kurang dari 25.000 suara.

    Biden memenangkan negara bagian ini pada 2020. Suara elektoral: 10.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Trump Sementara Unggul, Apa Dampak Hasil Pilpres AS terhadap Indonesia?

    Trump Sementara Unggul, Apa Dampak Hasil Pilpres AS terhadap Indonesia?

    Jakarta –

    Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

    Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga “potensi ketegangan geopolitik” di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

    Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

    Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

    Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

    “Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden,” ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

    “Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% – 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah,” kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, “akan relatif sama”.

    Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

    Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

    “Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia,” kata dia.

    Getty Images

    Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

    “Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%,” jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

    “Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi.”

    Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

    Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

    “Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel,” kata dia.

    Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

    Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia “masih berkiblat pada China”.

    Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

    Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

    Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

    Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi “lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia”.

    “Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja.”

    Baca juga:

    Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

    Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

    “China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin,” jelas Andry.

    Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan “limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp, TikTok, X, Instagram dan Facebook.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

    BBC

    Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

    “Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping,” cetus Andry.

    Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

    Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

    Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

    Getty Images

    “Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia,” tambah Andry.

    Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

    Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih “mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS”.

    Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan “national security”.

    Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

    Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

    Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih “berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China”.

    “Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional,” terang dia.

    Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

    Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

    Getty Images

    Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

    “Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak,” tambah dia.

    Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

    Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

    “Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

    Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko “action-reaction”.

    Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

    Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

    Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie “hanya mementingkan kebutuhan korporasi” dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

    Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

    “[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya,” tukas Suzie.

    Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

    “Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan,” Suzie memprediksi.

    Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

    Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Getty Images

    Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

    Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

    Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

    Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

    Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

    Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

    Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

    “Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

    Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

    “Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja,” ujar Marty.

    “Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya,” usul Marty.

    “Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan,” tutur Marty.

    (ita/ita)

  • 8 Beruntungnya Bobby Kertanegara… Megapolitan

    8 Beruntungnya Bobby Kertanegara… Megapolitan

    Beruntungnya Bobby Kertanegara…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tak ubahnya manusia, kehidupan kucing di penjuru dunia juga penuh cerita.
    Ada yang terlahir terawat sebagai peliharaan, ada yang terjerumus di kasta terbawah dan berakhir mengenaskan, ada pula yang terangkat derajatnya menjadi kucing ‘ningrat’.
    Di Amerika Serikat, salah satu yang bernasib mujur adalah seekor kucing abu-abu bercorak putih dan bermata hijau.
    Kucing itu
    nyelonong
    ke atas panggung saat Jill Biden tengah mengampanyekan suaminya, Joe Biden, di kampung halamannya, Pennsylvania. 
    Alih-alih terganggu, Jill justru membawa pulang kucing itu dan menamainya sesuai dengan nama kota kampung halamannya, Willow Grove.
    Sejak momen itu, hidup Willow berubah. Ia diboyong ke Gedung Putih ketika Joe Biden dilantik sebagai Presiden AS tahun 2021.
    Tidak hanya terjamin kehidupannya, Willow juga berkesempatan bertemu, bahkan menerima kasih sayang oleh tokoh-tokoh penting dunia.
    Di Indonesia, kisah keberuntungan Willow terjadi pula pada seekor kucing ras domestik alias kucing kampung putih bercorak abu-abu dan hitam.
    Sekitar akhir 2016, ia datang ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu, rumah Prabowo sedang direnovasi. 
    Prabowo yang tertarik dengan polah gemas kucing jantan itu lalu mengadopsinya. Prabowo memberinya nama,
    Bobby Kertanegara
    .
    Saat Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, rupanya Bobby turut diboyong ke Istana. Momen-momen Bobby menapaki Istana Kepresidenan Jakarta pun dibagikan di akun Instagram-nya yang kini memiliki lebih dari 800 ribu pengikut.
    Salah satu momen epik Bobby yang disukai warganet adalah ketika kaki kanannya “nangkring” di hidung sang majikan yang merupakan orang nomor satu di Indonesia. Taring mungilnya juga tampak menggigit pipi Prabowo. Gemas. 
    Tak hanya Bobby, pada 2021, Prabowo kembali mengadopsi tiga kucing liar bercorak hitam, putih, dan coklat. Ketiganya diberi nama Mika, Miki, dan Miko.
     
    Di luar kisah para kucing ‘ningrat’ ini, sebenarnya ada lebih banyak kucing yang menyimpan cerita memprihatinkan. Terutama bagi yang hidup di jalan, taman kota, tempat sampah, hingga permukiman padat penduduk.
    Noer Firmansyah yang merupakan Kepala Dokter Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia (YPLI) memiliki segudang cerita menyedihkan dari para makhluk berbulu itu.
    “Ada yang kakinya terlilit benang, ada yang tertabrak sampai lumpuh, bahkan banyak yang mati karena kelaparan,” ungkap Noer kepada
    Kompas.com
    di sela kesibukannya, Sabtu (2/11/2024). 
    “Belum lagi ada yang terkena scabies dan chlamydia (penyakit kulit). Mereka juga rentan terkena penyakit-penyakit tak kasat mata dan pancaroba. Makanya kalau tidak terurus, kasihan sekali,” lanjut dia. 
    Kucing-kucing yang mengidap berbagai penyakit kemudian memunculkan stigma negatif di masyarakat.
    Stigma negatif semakin menebal karena kucing juga dapat menularkan berbagai penyakit ke manusia, antara lain toksoplasmosis, rabies, penyakit cakar kucing, dan penyakit kulit.
    Situasi inilah yang kemudian menjadi awal dari aksi penganiayaan kepada kucing, bahkan dengan cara sadis seperti dibacok, disiram air keras, hingga ada yang tega memakunya hidup-hidup di batang pohon.
    “Mungkin karena manusia sukanya melihat hewan yang lucu dan gemas dibandingkan yang penyakitan. Mereka lebih jijik dan takut. Makanya kalau tidak diobati, masyarakat akan semakin benci,” ujar Noer.
    Apabila terjadi ledakan populasi di suatu kawasan, posisi kucing-kucing itu juga menjadi rentan karena bersinggungan dengan aktifitas manusia. Salah satu contohnya menjadi korban tertabrak kendaraan.
    Kondisi itu pula yang melatarbelakangi berdirinya YPLI pada 2018. Yayasan itu aktif menolong kucing liar yang membutuhkan bantuan hingga membantu pemerintah mengontrol populasi melalui sterilisasi sekaligus vaksinasi agar tidak banyak kucing-kucing jalanan yang menderita. 
    Noer pun sangat bersyukur karena semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib kucing dan anjing telantar.
    “Kami sekarang punya 13 lebih Rumah Kucing. Melalui itu, kami coba bantu (merawat kucing sakit, vaksinasi, dan mengarahkan ke sterilisasi). Sama halnya catlover lain juga ya. Ada yang bisa merawat 5, 6, 10, bahkan 100. Alhamdulilah,” ujar dia.
    Pihaknya juga terus mendorong agar masyarakat teredukasi merawat kucing atau anjing liar demi situasi yang harmonis dengan manusia.
     
    DKI Jakarta sendiri diketahui pernah mengalami ledakan populasi kucing pada 2021 dengan angka 2,8 juta ekor, setara dengan hampir 25 persen dari populasi penduduk saat itu. 
    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta kemudian menekannya dengan cara menggelar sterilisasi dan vaksinasi masif kucing-kucing di penjuru kota.
    Data sensus terbaru menunjukkan,
    populasi kucing di Jakarta
    berhasil ditekan hingga di bawah 1 juta ekor.
    Rinciannya, sebanyak 754.400 ekor merupakan kucing jalanan. Sementara 111.750 ekor lain merupakan kucing peliharaan, termasuk Bobby, Mika, Miki, dan Miko.
    “Kami memberikan perhatian dengan melaksanakan program sterilisasi dengan metode Trap-Neuter-Return (TNR),” ujar Kepala Dinas KPKP Jakarta Suharini Eliawati.
    Eli memastikan, sterilisasi dan vaksinasi dilakukan bertujuan untuk menyejahterahkan kucing-kucing tak bertuan yang tinggal di jalanan. 
    Meski demikian, upaya ini bukan tanpa tantangan. Eli menyebut, tantangan terbesar ada pada masyarakat sendiri. Masyarakat banyak yang belum sadar pentingnya ikut merawat hewan-hewan liar ini.
    Pihaknya pun terus mengedukasi masyarakat dengan menyasar anak sekolah demi membangun kepedulian terhadap anjing dan kucing liar. Masyarakat harus dididik bahwa menjaga anjing dan kucing liar sama artinya dengan menjaga manusia dari penyakit.
    “Upaya tersebut untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah satwa,” lanjut Eli.
    Dengan demikian, tidak hanya Bobby Kertanegara dkk saja yang beruntung dapat hidup dengan nyaman di balik ‘istananya’. Kucing atau anjing liar di sudut-sudut kota juga berhak mendapatkan kesejahteraan yang sama.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia ‘Dikucilkan’ dari Manfaat Undang-Undang IRA, Menko Airlangga Sebut akan Lobi AS

    Indonesia ‘Dikucilkan’ dari Manfaat Undang-Undang IRA, Menko Airlangga Sebut akan Lobi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya melobi agar manfaat insentif hijau bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang menjalankan bisnis berbasis ramah lingkungan dalam payung Inflation Reduction Act (IRA) dapat dinikmati Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia ‘dikucilkan’ dari manfaat IRA ini.   

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya akan membangun komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) mengenai Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang yang disahkan pada 2022 lalu itu, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan atau dikucilkan dari pihak yang bisa mendapatkan insentif hijau dari Pemerintah AS ini.

    “Kami sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah produsen terbesar daripada nikel dan ekosistem kendaraan listrik termasuk anodanya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Airlangga menekankan salah satu cara untuk mendorong kepentingan Indonesia adalah upaya dari Presiden AS Joe Biden yang berniat mendorong agar manufaktur dari Negeri paman Sam itu kembali bangkit. Apabila sebelumnya AS mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China.

    “Sekarang mereka [AS] kan merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga makin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia,” imbuhnya.

    IRA sendiri merupakan undang-undang yang disahkan oleh Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa.

    Melansir dari laman resmi White House, diketahui bahwa nilai investasi dari undang-undang tersebut adalah senilai US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun. Menurut McKinsey, pengesahan IRA bertujuan untuk mengkatalisasi investasi dalam kapasitas produksi dalam negeri, mendorong pengadaan pasokan penting di dalam negeri atau dari mitra perdagangan bebas, memulai R&D serta komersialisasi teknologi terdepan seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta hidrogen bersih.

    IRA juga mengalokasikan pendanaan secara langsung untuk prioritas keadilan lingkungan dan membutuhkan penerima banyak aliran dana untuk menunjukkan dampak ekuitas.

    Mengutip White House, jika Undang-Undang IRA dikombinasikan dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan dan tindakan lainnya, Departemen Energi (DOE) memperkirakan AS akan mencapai 40 persen pengurangan emisi gas rumah kaca skala ekonomi di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030.

    Kantor Anggaran Kongres juga (CBO) memperkirakan bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi defisit anggaran sebesar US$237 miliar atau setara Rp3,5 kuadriliun selama dekade berikutnya.

    DOE juga memperkirakan bahwa ketentuan energi bersih dari IRA dan UU Infrastruktur Bipartisan jika dikolaborasikan dapat mengurangi emisi lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2e pada 2030, setara dengan gabungan emisi tahunan yang dilepaskan dari setiap rumah di AS.

  • Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Pilpres Amerika Serikat, Kebijakan yang diusulkan Trump Berisiko Bikin Inflasi Lebih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada tiga risiko utama yang akan membawa dampak terhadap perekonomian dan pasar  di Asia Tenggara menjelang akhir 2024 dan hingga 2025.

    Pertama, konflik di Timur Tengah kian meluas yang dapat meningkatkan risiko geopolitik dan kenaikan harga energi. Ketidakpastian kedua adalah apakah langkah stimulus besar-besaran yang diambil Tiongkok cukup untuk meningkatkan perekonomiannya.

    Ketidakpastian ketiga, dan yang mungkin paling penting – adalah pilplres Amerika Serikat yang jatuh pada tanggal 5 November.

    Hasil pilpres tersebut dapat membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian AS dan juga terhadap kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) AS, suku bunga, dan dolar AS.

    Perekonomian di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, juga akan terpengaruh. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul tipis dalam perolehan suara rakyat dibanding kandidat dari Partai Republik Donald Trump.

    Namun, karena sistem electoral college yang diterapkan di AS, hasilnya akan ditentukan oleh sejumlah negara bagian yang menjadi penentu. Di negara-negara tersebut, kedua kandidat memperoleh suara yang sangat ketat.

    Oleh karena itu, hasil pemilu masih terlalu ketat untuk dapat diprediksi.

    Kebijakan yang diinginkan Trump sebagian besar mengandung risiko inflasi

    Telah banyak pembahasan terkait potensi inflasi dari kebijakan yang diinginkan Trump. Dalam kampanyenya, Trump memang telah mendorong adanya peningkatan tarif dagang.

    Langkah tersebut mencakup mulai dari kenaikan tarif perdagangan yang signifikan terhadap Tiongkok hingga 60 persen, hingga tarif punitif sebesar 200 persen untuk kendaraan yang diimpor dari Meksiko.

    Langkah ini akan menambah tarif universal yang diusulkannya sebesar 10 persen untuk semua barang yang diimpor ke AS.

    Trump juga mendorong agar tarif perdagangan dapat digunakan untuk membayar pemotongan pajak. Ia ingin perusahaan yang memproduksi barang di AS membayar tarif pajak yang lebih rendah, yaitu 15 persen. Angka ini turun dari 21 persen saat ini.

    Namun, hal ini dapat mengakibatkan inflasi karena kenaikan tarifnya akan menyebabkan kenaikan harga barang impor.

    Trump juga ingin memulangkan dan mendeportasi imigran ilegal – sebuah langkah yang dapat memperketat pasar tenaga kerja dan menaikkan upah sehingga menciptakan sumber tekanan inflasi lainnya.

    Di permukaan, kebijakan yang diusulkannya mungkin akan dapat memperpanjang pertumbuhan ekonomi AS yang saat ini lebih kuat dari yang diharapkan.

    Namun, kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun hanya dilaksanakan sebagian, dapat memicu inflasi baru bagi perekonomian AS.

    Peterson Institute of International Economics memperingatkan bahwa usulan tarif Trump dapat membebani rata-rata rumah tangga Amerika lebih dari US$2.600 per tahun.

    Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan pemangkasan suku bunga yang lebih rendah dari The Fed daripada yang diantisipasi oleh pasar.

    Kami memperkirakan suku bunga Dana Federal akan turun dari 5 persen saat ini menjadi 3,5 persen pada akhir tahun depan. Namun, perkiraan ini masih penuh ketidakpastian jika Trump kembali menjadi Presiden.

    Kebijakan ekonomi yang diusulkan Harris lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem

    Sebaliknya, kandidat Partai Demokrat Kamala Harris sejauh ini telah menggambarkan kebijakan yang diinginkannya secara garis besar.

    Dalam hal kebijakan perdagangan, ia kemungkinan akan melanjutkan pendekatan “small yard high fence” yang diterapkan pemerintahan Joe Biden, dengan menerapkan tarif yang lebih terarah untuk industri tertentu dengan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dibandingkan dengan yang diusulkan oleh Trump.

    Dalam hal kebijakan pajak, ia telah mengusulkan kenaikan pajak penghasilan bagi penerima pendapatan teratas, pajak yang lebih tinggi untuk golongan pendapatan modal teratas, dan pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pengurangan pajak dicadangkan untuk sektor strategis dan industri ramah lingkungan.

    Dia ingin membantu UKM dan mereka dari golongan tidak mampu untuk mengatasi biaya hidup yang lebih tinggi. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diusulkannya lebih terarah dan tidak terlalu ekstrem dibandingkan kebijakan Trump – dan kemungkinan tidak terlalu berdampak inflasi pada perekonomian AS.

    Berbeda dengan usulan Trump agar Presiden lebih dapat mengawasi keputusan kebijakan moneter, Harris justru mendukung independensi The Fed untuk terus berlanjut.

    Harris juga tidak mengusulkan tindakan apa pun untuk mendevaluasi dolar AS secara sepihak, usulan yang juga telah diajukan Trump beberapa kali.

    Perlu ada perhatian lebih untuk menahan peningkatan utang publik AS

    Yang mengecewakan, kedua kandidat Presiden tidak terlalu menaruh perhatian pada memburuknya prospek fiskal AS. Utang publik AS telah melonjak dari kurang dari US$20 triliun sebelum dimulainya pandemi COVID-19 pada 2020, ke level saat ini sekitar US$30 triliun.

    Badan Anggaran Kongres US yang non-partisan telah memproyeksikan bahwa pada 2034, akan ada lonjakan lebih lanjut dalam utang publik yang beredar yang dapat melampaui US$50 triliun, atau 120 persen dari produk domestik bruto AS.

    Meningkatnya utang akan membawa implikasi negatif yang luas terhadap perekonomian AS.

    Akibat utang yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan melambat karena semakin banyak pendapatan yang dikumpulkan Departemen Keuangan AS akan digunakan untuk pembayaran bunga, alih-alih untuk kebutuhan struktural jangka panjang perekonomian AS.

    Badan pemeringkat kredit telah menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit AS mungkin akan segera terjadi dalam jangka menengah apabila kemerosotan utang fiskal tidak dapat dikendalikan.

    Siapa pun yang memenangkan pilpres, Presiden berikutnya perlu berjibaku untuk mengendalikan lonjakan utang fiskal AS yang terus berlanjut.

    Apa dampaknya bagi Asia Tenggara?

    Bagi perekonomian di kawasan, kebijakan Trump dapat mengakibatkan inflasi baru yang dapat menyebabkan suku bunga lebih tinggi dan penguatan dolar AS.

    Kebijakan luar negeri dan perdagangan Trump yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok juga dapat meningkatkan risiko geopolitik di seluruh kawasan. Ada risiko lainnya. Ia dapat membebani pemulihan pertumbuhan dan arus perdagangan untuk Tiongkok dan di seluruh Asia Tenggara. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah di kawasan dan bank sentral mengkalibrasi ulang kebijakan fiskal dan moneter masing-masing pada tahun 2025.

    Untuk saat ini, prospek pertumbuhan ekonomi dan perdagangan Asia Tenggara tetap cerah berkat pemulihan belanja ritel dan ekspor elektronik di seluruh kawasan. Sebagian besar negara di kawasan  diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB dan penguatan mata uang yang lebih tinggi pada tahun 2025.

    Jangka panjang, tren-tren besar yang mendukung seperti demografi muda di kawasan, kelas menengah yang berkembang, koordinasi perdagangan antar negara, dan integrasi yang mendalam dalam industri regional, semuanya akan menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih kuat.

    Pada tahun-tahun mendatang, kami memperkirakan kenaikan lebih lanjut sebesar 38 persen dalam arus masuk investasi langsung asing (FDI) ke Asia Tenggara menjadi US$312 miliar pada 2027 dan lebih jauh lagi menjadi US$373 miliar pada 2030.

    Di tengah ketidakpastian yang akan datang seputar perdagangan global yang timbul dari pilpres AS, penting untuk dicatat adanya hubungan perdagangan yang kuat dan mendukung yang dibangun oleh ASEAN.

    The Regional Comprehensive Economic Partnership mengikat negara-negara ASEAN dalam pakta perdagangan yang kuat dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. ASEAN juga diharapkan akan memperbarui perjanjian perdagangan bebas yang telah lama berlaku dengan Tiongkok.

    Indonesia: BI telah memulai pemangkasan suku bunga seiring dengan turunnya inflasi dan rupiah yang menguat

    Di Indonesia, prospek pertumbuhan terlihat jelas bahkan hingga saat ini. Perekonomian Indonesia didukung oleh sektor swasta dan belanja investasi. Ke depannya, pengeluaran fiskal yang lebih tinggi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan adanya pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024. Kami mencermati pertumbuhan PDB Indonesia meningkat menjadi 5,2 persen pada 2024 dan 5,3 persen pada 2025, dari 5,1 persen pada 2023.

    Inflasi yang lebih rendah dan penguatan rupiah telah memungkinkan Bank Indonesia untuk memulai pemangkasan suku bunga pada bulan September. Kami melihat pemangkasan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,25 poin persentase pada bulan Desember, diikuti oleh pemangkasan suku bunga sebesar total 1 poin persentase sepanjang tahun 2025 sehingga suku bunga acuan mencapai 4,75 persen. Sejalan dengan arus masuk FDI yang kuat, rupiah diperkirakan akan mengonsolidasikan kenaikannya baru-baru ini terhadap dolar AS.

    Meskipun prospek pemilihan Presiden AS masih penuh dengan ketidakpastian, Asia Tenggara akan tetap menjadi oase pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peluang perdagangan yang kuat.