Xcloud.id

Tag: Itamar Ben-Gvir

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta –

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • UEA Layangkan Peringatan, Israel Ancam Houthi dengan Tulah

    UEA Layangkan Peringatan, Israel Ancam Houthi dengan Tulah

    Abu Dhabi –

    Peringatan dari Uni Emirat Arab (UAE) muncul ketika Israel melanjutkan tahap awal serangan besar terbaru di Kota Gaza yang dilanda kelaparan. Serangan udara Israel di seluruh Jalur Gaza terkini hingga Rabu (03/09) menewaskan sedikitnya 31 orang, menurut rumah sakit setempat.

    Sementara itu, warga Israel melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri untuk memprotes pengerahan 60.000 tentara cadangan untuk operasi militer yang diperluas.

    Operasi ini telah memicu kecaman global dan membuat Israel semakin terisolasi. Para demonstran menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang peperangan demi kepentingan politik pribadi, alih-alih menyepakati gencatan senjata dengan Hamas yang dapat membebaskan para sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023.

    Peringatan langka dari UEA

    UEA adalah kekuatan pendorong di balik Abraham Accords tahun 2020 yang dimediasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Melalui perjanjian ini, UEA dan tiga negara Arab lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

    Trump telah menyatakan harapannya untuk memperluas perjanjian tersebut dalam masa jabatan keduanya, dengan kemungkinan melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi. Anwar Gargash, seorang diplomat senior UEA, menulis di platform X bahwa “aneksasi adalah garis merah.”

    Ia membagikan tautan berita Times of Israel yang mengutip ucapan diplomat UEA lainnya, Lana Nusseibeh, yang mengatakan bahwa aneksasi akan “sangat merusak visi dan semangat Abraham Accords, mengakhiri upaya integrasi regional, dan mengubah konsensus luas mengenai arah penyelesaian konflik — yakni dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, kemakmuran, dan keamanan.”

    (Ed: Dalam konflik, “garis merah” bisa berupa wilayah, tindakan militer, kebijakan, atau pelanggaran hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Melanggar “garis merah” biasanya dianggap sebagai eskalasi yang sangat serius.)

    Di lain pihak, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, mengadakan konferensi pers pada hari Rabu (03/09) dan mempresentasikan peta yang menunjukkan rencana aneksasi atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menyisakan enam kota Palestina dengan otonomi terbatas, demikian menurut media lokal. Belum jelas apakah rencana ini didukung oleh Netanyahu.

    Warga Palestina dan sebagian besar komunitas internasional mengatakan bahwa aneksasi akan mengakhiri kemungkinan solusi dua negara, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Warga Palestina terus mengungsi

    Serangan Israel di Kota Gaza menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk dua anak dan empat perempuan. Demikian informasi yang dihimpun AP dari Rumah Sakit Shifa dan Rumah Sakit Al-Quds, tempat jenazah dibawa. Menurut Rumah Sakit Nasser ada tambahan 16 orang tewas di Gaza selatan, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan kemanusiaan.

    Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan kaum militan dan berupaya menghindari korban sipil. Israel menyalahkan kematian warga sipil pada Hamas karena para militan beroperasi di area padat penduduk. Israel menyatakan bahwa Kota Gaza —masih menjadi kubu Hamas, meskipun sudah dilakukan sejumlah serangan besar sejak awal perang.

    Kelompok Site Management Cluster mengatakan bahwa banyak keluarga terjebak karena biaya pindah yang sangat tinggi, kendala logistik, dan tidak adanya tempat tujuan. “Warga Palestina juga enggan berpindah karena takut tidak bisa kembali atau kelelahan akibat pengungsian berulang,” tulis laporan mereka.

    Korban tewas akibat perang dan kelaparan bertambah

    Ancaman ganda dari pertempuran dan kelaparan, menurut warga Palestina dan pekerja bantuan kemanusiaan, semakin parah dialami keluarga-keluarga di Kota Gaza. Banyak di antaranya telah mengungsi beberapa kali selama hampir dua tahun perang.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu (03/09), lima orang dewasa dan satu anak meninggal akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian akibat kelaparan mencapai 367 orang, termasuk 131 anak-anak sepanjang konflik.

    Para ahli menyalahkan operasi militer Israel yang terus berlangsung dan blokade sebagai penyebab utama krisis kelaparan. Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza, meskipun ada kesaksian, data, dan temuan dari para ahli terkemuka yang menunjukkan sebaliknya.

    Kementerian itu juga melaporkan pada hari Selasa (02/09) bahwa total 63.633 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak awal perang, termasuk lebih dari 2.300 orang yang sedang mencari bantuan.

    Kementerian ini merupakan bagian dari otoritas Hamas namun dijalankan oleh tenaga medis profesional. Mereka tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam laporannya, tetapi menyatakan bahwa sekitar setengah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

    Lembaga-lembaga PBB dan banyak ahli independen menganggap angka dari kementerian ini sebagai perkiraan paling dapat diandalkan atas korban perang. Israel meragukan data tersebut, tetapi belum memberikan angka alternatifnya sendiri.

    Israel gerebek toko buku Palestina di Yerusalem

    Polisi Israel menangkap pemilik sebuah kafe dan toko buku Palestina yang terkenal di Yerusalem Timur. Tony Sabella, pemilik Kafe The Gateway di Kota Tua, dibawa ke kantor polisi terdekat dan masih ditahan beberapa jam kemudian, ujar pengacaranya, Nasser Odeh, seraya menambahkan bahwa polisi tidak memiliki surat perintah penangkapan.

    Polisi menyita lima buku, menurut Odeh, yang menyebut penangkapan ini sebagai bagian dari “upaya sistematis untuk membungkam produksi intelektual di kota ini.”

    Gateway adalah toko buku Palestina ketiga yang digerebek oleh pasukan Israel tahun ini. Kafe ini merupakan tempat favorit bagi diplomat, jurnalis, dan penulis di Yerusalem.

    Israel sebut Hamas rencanakan pembunuhan menteri kabinet sayap kanan

    Dalam perkembangan lain, badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan bahwa pihaknya baru-baru ini menangkap sel Hamas di Tepi Barat yang dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir.

    Shin Bet mengatakan para tersangka ditemukan memiliki drone yang mereka rencanakan untuk dipasangi bahan peledak. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang ditangkap, dan tidak jelas sejauh mana rencana tersebut telah berjalan.

    Israel sebut akan timpakan 10 Tulah Mesir laksana di Alkitab

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Kamis (04/09) bersumpah akan menimpakan 10 Tulah Mesir ala kisah di Alkitab kepada pemberontak Houthi di Yaman, setelah kelompok tersebut meningkatkan serangan rudal terhadap Israel.

    “Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel. Tulah kegelapan, tulah anak sulung — kami akan menyempurnakan semua 10 tulah,” tulis Katz di platform X.

    Pernyataan tersebut merujuk pada 10 bencana yang, menurut Kitab Keluaran dalam Alkitab, dijatuhkan oleh Tuhan kepada Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.

    (Ed: yang dimaksud tidak persis sama seperti kisah Alkitab seperti karma banjir katak atau mengubah debu jadi nyamuk-nyamuk, melainkan ancaman kehancuran total progresif,— seperti yang dialami Mesir dalam cerita Alkitab.)

    Sebelumnya pada hari Kamis (04/09), militer Israel melaporkan bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman mendarat di luar wilayah Israel, sehari setelah dua rudal Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan bahwa pemberontak menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal balistik.

    Kelompok Houthi yang didukung Iran telah bersumpah akan meningkatkan serangan terhadap Israel setelah perdana menteri mereka dan 11 pejabat senior lainnya tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu. Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi secara berkala meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel, dengan mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

    Sebagai balasan, Israel telah meluncurkan beberapa gelombang serangan udara ke wilayah Yaman, menargetkan pelabuhan, pembangkit listrik, dan Bandara Internasional di Sana’a — ibu kota yang dikuasai oleh Houthi.

    *Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • HNW Desak OKI Berada di Garda Terdepan Selamatkan Masjid Al-Aqsa dari Penguasaan Israel – Page 3

    HNW Desak OKI Berada di Garda Terdepan Selamatkan Masjid Al-Aqsa dari Penguasaan Israel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus memburuk di Masjid Al-Aqsa. Ia mengutuk keras tindakan berulang Israel yang dinilai sebagai provokasi terbuka, termasuk pengalihan pengelolaan Masjid Ibrahimi, bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa, dari badan Wakaf yang merujuk pada Pemerintah Yordania kepada otoritas Israel. Tidak hanya itu, Israel juga kerap menghalangi umat Islam untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, termasuk melaksanakan Salat Jumat.

    Bersamaan dengan itu, lebih dari 3.900 warga Zionis Israel dilaporkan masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan militer, melakukan ritual keagamaan mereka di area tersebut, dan mengibarkan bendera Israel.

    “Itu semua dilakukan ketika masyarakat internasional disodori deklarasi New York, yang mengarahkan realisasi solusi dua negara, dengan berdirinya negara Palestina Merdeka, dengan Ibu Kota Jerusalem Timur, berdampingan dengan negara lainnya. Tetapi, yang terjadi, Israel justru semakin memperluas kejahatan dan penguasaannya terhadap Gaza, bahkan thd Tepi Barat, juga terhadap Masjid alAqsha di Jerusalem,” ungkap Hidayat Nur Wahid usai melaksanakan Salat Jum’at di Masjid Baiturrahman, Komplek MPR DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Yang lebih menyakitkan, menurut Hidayat provokasi terbuka Israel, itu turut dilakukan oleh anggota Knesset (parlemen Israel),   juga Menteri Keamanan dalam negeri Itamar Ben-Gvir. Sehingga mengancam  terrealisirnya proposal solusi dua negara. Apalagi praktek kejahatan Israel tersebut juga menyasar Masjid Al Aqsa, dan itu  bertentangan dengan keputusan  UNESCO. Karena sudah UNESCO memutuskan bahwa  Masjid Al-Aqsa itu adalah warisan budaya milik Umat  Islam, yang karenanya tidak boleh diganggu atau tidak dirusak.

    “Dengan prinsip  bahwa Masjid Al-Aqsa  adalah milik  dan   qiblat pertama umat Islam, serta  satu dari tiga masjid sucinya umat Islam, sudah   seharusnya umat Islam berjuang  bersama  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari penguasaan Israel. Karena itu saya  mendukung pernyataan  MUI  untuk  melakukan upaya maksimal  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, dari upaya penutupan dan  agar tidak dirobohkan oleh Israel, untuk diganti dengan Solomon Temple,” ujar Hidayat.

    Hidayat berharap organisasi negara-negara Islam (OKI) menggalang kekuatan   negara-negara anggotanya termasuk negara-negara Arab untuk  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Apalagi, salah satu alasan berdirinya OKI pada  1999 adalah ketika Masjid Al-Aqsa waktu itu dibakar oleh ekstremis Yahudi. Dan itu membuat  pimpinan negara-negara Islam berkumpul di Maroko, mendeklarasikan berdirinya  organisasi internasional yang bernama OKI.

    “Saat ini   kondisi Masjid Al-Aqsa sangat mengkhawatirkan. Maka saya ikut mendorong OKI  untuk  melakukan upaya-upaya maksimal mengamankan Masjid Al-Aqsa, dan  menyelamatkan perdamaian, serta mengkoreksi  penjajahan  Israel. Saya juga  menghimbau kepada seluruh komponen umat Islam untuk betul-betul waspada dan peduli terhadap  Masjid Al-Aqsa. Meminta OKI  berada di garda terdepan  menyelamatkan Masjid Al-Aqsa, agar OKI melaksanakan tujuan awal didirikannya antara lain membela dan menyelamatkan Masjid alAqsha,” tutup HNW.

  • Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Jakarta –

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai eskalasi dalam perang di Gaza.

    Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

    Rencana ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia. PBB juga memperingatkan bahwa hal tersebut akan menyebabkan “lebih banyak lagi pengungsian paksa” dan “lebih banyak pembunuhan”.

    Hamas pun mengancam akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap langkah tersebut.

    Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Israel berencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan “menyerahkannya kepada pasukan Arab”.

    Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

    Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

    “Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipilyang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” ujarnya.

    “Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas,” lanjutnya.

    Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel “tidak ingin mempertahankannya”.

    “Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tambahnya.

    Getty ImagesPM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, namun rencana yang disetujui saat ini secara spesifik berfokus pada Kota Gaza.

    Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup “lima prinsip untuk mengakhiri perang”:

    Pelucutan senjata Hamas.Pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.Demiliterisasi Jalur Gaza.Kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza.Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

    Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa “mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera.”

    Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

    Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja “tidak jelas” mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

    Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

    Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

    Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

    “Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal,” ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

    Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: “Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa.”

    “Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan apakah ia akan mendudukinya atau tidak.”

    Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

    ReutersRaed Abu Mohammed bilang mereka hidup di Gaza di bawah pendudukan di udara, darat dan laut

    “Ya, ada penderitaan, ya, ada kematianya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan.”

    “Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan,” kata Ismail al-Shawish.

    Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza “semakin buruk”.

    Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi “perdamaian dan keamanan”.

    Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

    Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga “tidak punya pilihan” dan “tidak ada tempat untuk pergi”.

    Menurut Al Kurd, rencana itu “tidak bisa dipercaya” karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

    Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah “hancur total”, dan masyarakat kini “menderita kelaparan” serta terlalu lemah untuk berjalan.

    Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan “kami tidak punya pilihan” dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

    “Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?” tanyanya.

    Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki “pengaruh di lapangan”.

    Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

    Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

    Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada “ketidakpuasan besar” di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

    Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai “bencana”.

    Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta “kehancuran politik”.

    ReutersMassa berkumpul untuk memprotes pemerintah di Tel Aviv

    Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut “sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan,” merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

    Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

    Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai “hukuman mati” bagi orang-orang yang mereka cintai.

    Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

    Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam “lubang hitam” pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

    Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

    PM UK sebut eskalasi serangan Israel di Gaza adalah ‘salah’

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza, menyebutnya “salah” dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Starmer, tindakan ini “tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”

    Dia juga menyoroti kondisi krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan situasi para sandera yang ditahan oleh Hamas dalam “kondisi mengerikan dan tidak manusiawi.”

    PA MediaPerdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza

    Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza dan harus pergi serta melucuti senjata.”

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang untuk perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

    Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut “akan sirna.”

    “Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran.”

    Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

    Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

    Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

    BBC

    Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

    Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

    Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

    Berita ini akan terus diperbarui secara berkala

    (ita/ita)

  • Israel Larang Ulama Muslim Yerusalem Terkemuka Masuk ke Al-Aqsa

    Israel Larang Ulama Muslim Yerusalem Terkemuka Masuk ke Al-Aqsa

    Yerusalem –

    Otoritas Israel melarang ulama Muslim terkemuka dari Yerusalem untuk memasuki kompleks suci Masjid Al-Aqsa. Larangan itu berlaku selama enam bulan, dan disebabkan oleh khotbah yang disampaikan sang ulama terkemuka baru-baru ini.

    Mufti agung Yerusalem, Muhammad Ahmad Hussein, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), dilarang memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa yang ada di Old City, Yerusalem, yang dianeksasi Israel, hingga Januari 2026 mendatang.

    Pengacara Ahmad Hussein, Khaldoun Najem, mengatakan kepada AFP bahwa Kepolisian Israel “tidak menginterogasi” atau menggelar persidangan untuk kliennya sebelum memberlakukan larangan tersebut.

    Kepolisian Israel belum memberikan komentarnya saat dihubungi AFP.

    Najem menambahkan bahwa larangan untuk Ahmad Hussein itu disebabkan oleh khotbah Jumat yang disampaikan di Al-Aqsa pada akhir Juli lalu. Menurut Najem, khotbah yang disampaikan kliennya itu “tidak mengandung hal-hal yang tidak pantas”.

    Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa khotbah tersebut berfokus pada kondisi yang memburuk di Jalur Gaza dan meningkatnya kelaparan di wilayah tersebut, yang dilanda perang antara Israel dan Hamas selama hampir dua tahun terakhir hingga memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan.

    Israel, sebut Wafa dalam laporannya, telah mengeluarkan larangan selama delapan hari terhadap Ahmad Hussein setelah khotbah Jumat tersebut.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga umat Islam dan simbol nasional Palestina. Kompleks tersebut juga disucikan oleh umat Yahudi, yang menyebutnya sebagai Temple Mount.

    Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem Timur, termasuk Old City, tahun 1967 silam. Sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui pencaplokan wilayah tersebut oleh Israel.

    Awal bulan ini, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara terang-terangan memimpin doa Yahudi di halaman kompleks Al-Aqsa, sebuah langkah yang sangat kontroversial dan melanggar kesepahaman yang telah sejak lama dipegang di situs suci tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Arab Saudi Kecam Menteri Israel Berdoa di Al-Aqsa: Provokatif!

    Arab Saudi Kecam Menteri Israel Berdoa di Al-Aqsa: Provokatif!

    Riyadh –

    Arab Saudi mengecam keras aksi seorang menteri kontroversial Israel yang berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang menantang aturan yang berlaku di salah satu situs paling sensitif di Timur Tengah. Riyadh menyebutnya sebagai “praktik provokatif” yang dilakukan secara berulang oleh pejabat Israel di kompleks suci tersebut.

    “Arab Saudi mengecam dengan sekeras-kerasnya praktik provokatif yang telah berulang kali dilakukan oleh para pejabat pemerintah pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang disucikan, menegaskan bahwa praktik tersebut mengobarkan konflik di kawasan,” tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (4/8/2025).

    “Kerajaan menekankan tuntutannya yang berkelanjutan terhadap komunitas internasional untuk menghentikan praktik-praktik yang dilakukan oleh para pejabat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan norma internasional, dan yang merusak upaya perdamaian di kawasan tersebut,” imbuh pernyataan tersebut.

    Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi ini dirilis setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang dikenal kontroversial datang mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Minggu (3/8) waktu setempat, dan mengatakan dirinya berdoa di sana.

    Ben-Gvir mengatakan dirinya berdoa untuk kemenangan Israel atas kelompok Hamas dalam perang di Jalur Gaza, dan untuk kembalinya para sandera yang masih ditahan oleh militan di wilayah tersebut. Dia juga mengulangi seruannya agar Israel menaklukkan seluruh daerah kantong Palestina itu.

    Diketahui bahwa di bawah perjanjian “status quo” yang telah berlaku selama puluhan tahun, yang diatur dengan otoritas Muslim, kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania dan umat Yahudi dapat berkunjung tetapi tidak boleh berdoa di sana.

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam pernyataannya setelah kunjungan Ben-Gvir tersebut bahwa kebijakan Israel untuk mempertahankan “status quo” di kompleks Al-Aqsa “tidak berubah dan tidak akan berubah”.

    Sejumlah video yang dirilis oleh organisasi Yahudi bernama Temple Mount Administration menunjukkan Ben-Gvir memimpin sekelompok orang berjalan di dalam kompleks Al-Aqsa. Beberapa video lainnya yang beredar online tampaknya menunjukkan Ben-Gvir sedang berdoa.

    Kunjungan ke kompleks suci yang disebut sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi itu bertepatan dengan Tisha B’av, yang merupakan hari puasa untuk berkabung atas hancurnya dua kuil Yahudi kuno, yang berdiri di lokasi itu berabad-abad lalu.

    Wakaf Al-Aqsa, yayasan yang mengelola kompleks suci tersebut, mengatakan bahwa Ben-Gvir termasuk di antara 1.250 orang lainnya yang naik ke kompleks Al-Aqsa dan dilaporkan berdoa, berteriak, dan menari di sana.

    Aktivitas itu bertentangan dengan sikap resmi Israel yang selama ini menerima aturan yang membatasi warga non-Muslim untuk berdoa di kompleks tersebut, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam agama Islam dan situs paling suci dalam agama Yahudi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Keras! Belanda Nyatakan Tak Sudi Terima 2 Menteri Israel Ini, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Belanda secara resmi menyatakan dua menteri senior Israel sebagai persona non grata alias orang yang tak diinginkan, menyusul tudingan bahwa mereka menghasut kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.

    Hal ini jadi sebuah langkah diplomatik tegas yang menandai memburuknya hubungan antara Amsterdam dan Tel Aviv di tengah perang yang terus berkecamuk di wilayah tersebut.

    Dalam sebuah surat kepada parlemen yang dirilis Senin (28/7/2025) malam waktu setempat, sebagaimana dilansir AFP, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah “berulang kali menghasut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina, mempromosikan perluasan pemukiman ilegal, dan menyerukan pembersihan etnis di Gaza.”

    Deklarasi persona non grata ini menyusul upaya yang dilakukan Belanda pada bulan Juni lalu ketika mereka mendukung proposal Swedia di Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi terhadap kedua pejabat Israel tersebut. Namun, usulan itu gagal mendapat konsensus di antara negara-negara anggota UE.

    Menanggapi keputusan Belanda, Smotrich menyebut para pemimpin Eropa telah “menyerah pada kebohongan Islam radikal yang tengah mengambil alih” dan pada “antisemitisme yang kian meningkat.” Dalam pernyataan di platform X, ia menegaskan penolakannya terhadap tudingan tersebut.

    Sementara itu, Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan keras. “Bahkan jika saya dilarang memasuki seluruh Eropa, saya akan terus bertindak untuk Israel,” tulisnya di X.

    Ia juga menuduh Eropa bersikap hipokrit. “Di tempat di mana terorisme ditoleransi dan para teroris diterima dengan tangan terbuka, seorang menteri Yahudi dari Israel dianggap tidak diinginkan, para teroris bebas, dan orang-orang Yahudi diboikot.”

    Dalam suratnya kepada parlemen, Menlu Veldkamp menegaskan bahwa tujuan utama Belanda adalah meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Ia menyebut bahwa pengiriman bantuan melalui udara adalah metode yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintahnya kini mencari alternatif melalui jalur darat.

    “Ini sebabnya Belanda juga mengambil langkah untuk mendukung lebih lanjut pengiriman bantuan melalui darat,” ujarnya.

    Adapun pengiriman bantuan udara ke Gaza kembali dilakukan pada Minggu lalu setelah Israel mengumumkan jeda kemanusiaan sementara di sejumlah wilayah Gaza yang dikepung. Namun, situasi di lapangan tetap sangat mengkhawatirkan.

    Sekitar 2,4 juta warga Palestina di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan dan malnutrisi parah. Lembaga pemantau pangan global yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), pada Selasa menyatakan bahwa kelaparan kini sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Gaza, dengan ambang batas bencana telah terlampaui dan lebih dari 20.000 anak telah dirawat karena malnutrisi akut sejak April.

    Sebagai tanggapan atas krisis tersebut, Veldkamp mengatakan Belanda akan mendorong penangguhan bagian perdagangan dalam EU-Israel Association Agreement jika Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

    “Pemanggilan diplomatik ini juga akan digunakan untuk mengingatkan Israel agar mematuhi kewajibannya di bawah hukum humaniter internasional,” ujarnya.

    Perdana Menteri Belanda Dick Schoof juga telah menyampaikan sikap resmi pemerintah setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

    “Posisi pemerintah sangat jelas,” kata Schoof. “Warga Gaza harus segera mendapatkan akses yang tak terhalang, aman, dan langsung terhadap bantuan kemanusiaan.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Gaza City –

    Kelaparan hebat terjadi di Jalur Gaza, Palestina yang terus dibombardir oleh Israel. Namun, Israel membuat klaim tak masuk akal soal tak ada kelaparan di Gaza.

    Dilansir AFP, situasi krisis di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa pekan terakhir memperingatkan akan terjadinya kelaparan yang mengancam jiwa seiring menipisnya pasokan bantuan.

    Tekanan internasional juga semakin meningkat untuk gencatan senjata guna memungkinkan operasi penyaluran bantuan secara besar-besaran.

    Namun pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dengan tegas membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    Sementara itu, dilansir BBC pada Senin (28/7), menyebut kondisi saat ini sebagai “masa paling berat yang pernah saya alami sejak lahir. Ini adalah krisis dahsyat yang penuh penderitaan dan kondisi penuh kekurangan.”

    Pakar ketahanan pangan global belum mengklasifikasikan situasi di Gaza sebagai bencana kelaparan, tapi badan-badan di bawah PBB telah memperingatkan bahwa situasi kelaparan massal akibat perbuatan manusia tengah berlangsung di wilayah tersebut. Israel membantah atas kesalahan kontrol pangan berlebihan terhadap wilayah Palestina.

    Mereka–identitas para jurnalis disenyumbinyakan atas alasan keselamatan–menuturkan, kondisi paling menyakitkan saat ini adalah ketidakmampuan mereka memberi makan orang-orang terdekat, terutama anak kecil dan kelompok rentan.

    “Anak saya yang mengidap autisme tidak menyadari situasi yang tengah terjadi. Dia tidak bisa bicara dan tidak paham bahwa kami sedang terjebak di tengah peperangan,” ujar salah seorang juru kamera di Gaza yang memiliki empat anak.

    “Hari-hari belakangan dia sangat kelaparan, bahkan sampai memukul-mukul perutnya untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin makan.”

    Jurnalis muda yang bertugas di Gaza selatan mengisahkan bahwa dia merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi orang tua dan saudaranya. “Saya terus memikirkan cara mendapatkan makanan untuk keluarga,” ujarnya.

    Israel Klaim Kirim Bantuan

    Israel mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Jalur Gaza usai menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam di wilayah Palestina. Israel juga akan membuka koridor kemanusiaan buntut kecaman tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2 Maret setelah perundingan gencatan senjata gagal. Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan untuk dilanjutkan.

    Sebelum Israel mengumumkan pengiriman tujuh paket bantuan, Uni Emirat Arab telah mengatakan akan memulai kembali pengiriman bantuan dan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan mitra termasuk Yordania untuk membantu mereka.

    Keputusan untuk melonggarkan aliran bantuan muncul ketika badan pertahanan sipil Palestina mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan dan penembakan Israel, beberapa di antaranya saat mereka menunggu di dekat pusat distribusi bantuan.

    “Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.

    PM Australia Heran dengan Klaim Israel

    Dilansir ABC Australia, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan heran atas klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza.”

    Kepada anggota parlemen Partai Buruh yang dipimimpinnya, PM Albanese mengatakan pernyataan tersebut “tidak masuk akal.”

    Albanese melontarkan komentar tersebut menanggapi pertanyaan dari seorang anggota parlemen dari Partai Buruh tentang kapan Australia akan mengakui kenegaraan Palestina.

    PM Albanese sepertinya secara langsung mengkritik PM Netanyahu, yang mengunggah sebuah video ke X dengan mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza, tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza.”

    PM Australia Heran dengan Pernyataan Israel yang Menyangkal Tidak Ada Kelaparan di Gaza (Foto: ABC Australia)

    Pernyataan tersebut juga pernah diucapkan oleh Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron.

    “Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza tidak masuk akal,” kata PM Albanese kepada anggota Partai Buruh, menurut seorang juru bicara.

    Ia kemudian menjelaskan prasyarat Australia untuk mengakui Palestina, salah satunya “reformasi demokratis” di wilayah tersebut.

    Tapi ia mengindikasikan adanya hambatan yang bukannya tidak dapat diatasi, merujuk pada kutipan terkenal dari Nelson Mandela yang mengatakan “segalanya selalu tampak mustahil sampai terwujud.”

    Pemimpin Oposisi di Australia, Sussan Ley dari Partai Liberal, mengatakan ia “sangat terpukul melihat gambar-gambar” yang muncul dari Gaza, tetapi menolak mengatakan apakah menurutnya kelaparan sedang terjadi.

    “Ini adalah situasi yang kompleks di lapangan … saya senang melihat bantuan mengalir lebih jauh dan lebih baik,” ujarnya kepada para wartawan di Canberra.

    Belanda Bakal Panggil Dubes Israel

    Pemerintah Belanda mengatakan pihaknya akan memanggil Duta Besar (Dubes) Israel yang bertugas di wilayahnya. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk menyampaikan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan” di wilayah Jalur Gaza, yang terus dilanda perang.

    Rencana pemanggilan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (29/7/2025), diumumkan melalui sebuah surat pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Belanda pada Senin (28/7) tengah malam waktu setempat.

    Disebutkan pemerintah Belanda dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Israel akan dipanggil untuk mendengarkan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan dan tak dapat dimaafkan” di wilayah Jalur Gaza, yang diselimuti perang antara Israel dan Hamas selama 21 bulan terakhir.

    Pemerintah Belanda, dalam pengumumannya, juga mengatakan akan memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua menteri kontroversial Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.

    Kedua menteri dalam kabinet pemerintah Israel, yang beraliran sayap kanan itu, tidak akan lagi diizinkan memasuki wilayah Belanda.

    Otoritas Belanda menuduh Ben-Gvir dan Smotrich telah berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan “pembersihan etnis” di wilayah Jalur Gaza.

    Keputusan Belanda ini menyusul langkah serupa yang diambil terlebih dahulu oleh beberapa negara lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, bulan lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

  • Israel Siapkan 2.339 Permukiman Baru di Tepi Barat, Ancam Hak Warga Palestina

    Israel Siapkan 2.339 Permukiman Baru di Tepi Barat, Ancam Hak Warga Palestina

    Jakarta – Israel berencana mendirikan permukiman baru di wilayah Tepi Barat, Palestina. Ribuan permukiman baru akan dibangun dan mengancam hak tinggal warga Palestina.

    “Pemerintah Israel berencana membangun 2.339 unit permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki,” tulis laporan Palestine Liberation Organization (PLO) dilansir Anadolu Agency, Minggu (13/7/2025).

    Laporan itu diterbitkan pada Sabtu (12/7). Dalam laporan tersebut termuat rencana Israel yang akan membangun ribuan permukiman baru di Tepi Barat hingga ratusan permukiman di Bethlehem.

    “Rencana Israel tersebut mencakup pembangunan 1.352 unit permukiman di Qalqilya, Tepi Barat utara, dan 430 unit di dua permukiman yang sudah ada di timur laut Ramallah dan barat laut Yerusalem,” tulis laporan PLO.

    Sebanyak 407 unit permukiman lagi direncanakan akan dibangun di Betlehem, Tepi Barat selatan, dan 150 unit lagi di barat Ramallah.

    PLO memperingatkan bahwa rencana Israel bertujuan untuk menciptakan kedekatan geografis antara permukiman khusus Yahudi di Qalqilya. Hal itu akan menyebabkan isolasi lebih lanjut desa-desa Palestina menjadi permukiman terasing yang dikelilingi oleh permukiman baru milik Israel.

    Laporan tersebut menunjukkan adanya “peran komplementer” antara Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich, yang mendorong perluasan permukiman, dan Menteri Pertahanan Israel Katz, yang memberikan perlindungan bagi para pemukim ilegal dan serangan mereka.

    Pada hari Kamis (10/7), Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengumumkan pembentukan unit polisi yang terdiri dari para pemukim ilegal. Dia mengatakan pembentukan itu dipandang sebagai upaya untuk memperdalam aneksasi de facto Israel atas Tepi Barat.

    Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional. PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang berkelanjutan mengancam kelangsungan solusi dua negara.

    Otoritas Palestina mendokumentasikan setidaknya 2.153 serangan pemukim ilegal di wilayah pendudukan tersebut hanya dalam paruh pertama tahun ini.

    Sejak dimulainya perang genosida Israel di Jalur Gaza, setidaknya 998 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 orang terluka di Tepi Barat oleh pasukan Israel dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Dalam sebuah opini penting Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini