Xcloud.id

Tag: Irawati

  • Mandi di Sungai Mentaya, Warga Kotawaringin Timur Tewas Diserang Buaya

    Mandi di Sungai Mentaya, Warga Kotawaringin Timur Tewas Diserang Buaya

    Kotawaringin Timur, Beritasatu.com – Seorang warga Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas akibat diserang buaya saat tengah mandi di Sungai Mentaya. Korban diketahui bernama Sami (35), warga Desa Bapinang Hulu.

    Peristiwa warga Kotawaringin Timur tewas diserang buaya ini terjadi pada Jumat (4/4/2025) saat korban tengah mandi di sungai tanpa menyadari kehadiran buaya sepanjang lebih dari dua meter yang mengintai dari dekat. Buaya tersebut tiba-tiba menyerang dan menyeret korban ke dasar sungai.

    Warga yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya ke Basarnas untuk meminta bantuan pencarian. Setelah upaya pencarian, tim SAR Gabungan akhirnya menemukan jasad korban pada Sabtu (5/4/2025) sekitar pukul 14.30 WIB berjarak sekitar 1,2 kilometer dari lokasi awal kejadian.

    Saat ditemukan, tubuh korban mengalami luka parah akibat gigitan buaya. Jasad korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu dan langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

    Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati turut hadir saat proses pencarian hari kedua dan menyampaikan duka cita serta apresiasi kepada tim penyelamat.

    “Atas nama masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan. Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Irawati.

    Insiden warga diterkam buaya di Sungai Mentaya ini bukan yang pertama terjadi. Pada Oktober 2024, seorang pria bernama Badarusman (52), warga Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit, juga meninggal akibat serangan serupa saat mandi di sungai.

    Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah juga telah berulang kali mengingatkan untuk waspada agar warga Kotawaringin Timur tidak tewas diserang buaya, terutama saat beraktivitas di sungai pada waktu gelap dan saat musim kawin buaya, karena hewan predator tersebut cenderung lebih agresif.

  • Satgas Ungkap 15 Anggota KKB Papua Serang Guru dan Nakes di Distrik Anggruk Yahukimo – Halaman all

    Satgas Ungkap 15 Anggota KKB Papua Serang Guru dan Nakes di Distrik Anggruk Yahukimo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz mengungkapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan berjumlah 15 orang.

    Satgas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (24/3/2025).

    Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa olah TKP merupakan bagian penting dari penyelidikan berbasis scientific crime investigation untuk mengungkap kebenaran tindak pidana.

    “Olah TKP ini kami lakukan dengan mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi di lapangan, guna mengetahui siapa pelaku,” katanya.

    Jenderal bintang satu ini mengatakan bahwa hasil olah TKP ini nantinya menjadi dasar pembuktian dalam proses penyidikan selanjutnya yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz.

    “Diketahui kelompok pelaku KKB berjumlah sekitar 15 orang yang menyerang guru-guru dan tenaga nakes di Distrik Anggruk,” katanya. 

    Tak hanya itu, Wakapolda Papua ini menyampaikan bahwa KKB juga membakar dua unit rumah dinas guru, merusak tujuh ruangan kelas, dan menganiaya serta membunuh seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen.

    “Korban meninggal dunia ditemukan dengan sejumlah luka parah di tubuh, di antaranya luka robek di leher, luka tusuk di pinggang, dan patah tulang terbuka di tangan,” ujar Faizal.

    “Tujuh korban lainnya mengalami luka berat dan ringan akibat penganiayaan menggunakan senjata tajam,” katanya.

    Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.

    Yusuf meminta kerja sama aktif masyarakat untuk melaporkan informasi penting terkait pelaku.

    “Kami mengajak masyarakat di Yahukimo dan sekitarnya untuk tetap waspada, tidak terpancing provokasi, dan segera melapor jika memiliki informasi tentang keberadaan para pelaku,” ujarnya.

    “Peran aktif masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya. (*)

    Berikut ini adalah nama-nama delapan guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban KKB di Distrik Anggruk:

    Rosalia Rerek Sogen (Meninggal Dunia)
    Doinisiar Taroci More (Luka-luka)
    Vatiana Kambu (Luka-luka)
    Paskalia Peni Tere Liman (Luka-luka)
    Fidelis De Lena (Luka-luka)
    Kosmas Paga (Luka-luka)
    Penus Lepi (Dinyatakan Sehat)
    Irawati Nebobohan (Luka-luka)

  • Kronologi Pembantaian Guru dan Nakes di Yahukimo Versi Satgas

    Kronologi Pembantaian Guru dan Nakes di Yahukimo Versi Satgas

    Jayapura, Beritasatu.com – Satgas Ops Damai Cartenz 2025 mengungkap kronologi peristiwa pembantaian guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Jumat (21/3/2025). Peristiwa tersebut menewaskan seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen dan melukai beberapa korban lainnya.

    Menurut Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo, insiden bermula ketika para guru sedang berkumpul di salah satu rumah dinas guru untuk rapat. Tiba-tiba, sekelompok orang yang diduga anggota KKB menyerang secara membabi buta.

    “Ketakutan, para guru melarikan diri ke rumah dinas nakes yang letaknya bersebelahan. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, korban bersembunyi di Rumah Sakit Anggruk,” ujar Yusuf pada Minggu (23/3/2025).

    Keesokan harinya pada Sabtu (22/3/2025), KKB kembali menyerang. Salah satu guru, Rosalia Rerek Sogen, yang tengah membantu merawat korban lain di rumah sakit, menjadi korban penganiayaan brutal hingga meninggal dunia akibat luka sayatan pada sekujur tubuhnya.

    Pascakejadian, Satgas Ops Damai Cartenz bersama Polda Papua dan Operasi Gabungan di bawah Kogabwilhan III mengevakuasi para korban. Meski terkendala medan berat dan akses transportasi udara, semua korban berhasil dievakuasi ke Jayapura dan mendapatkan perawatan medis di RSAD Marthen Indey.

    “Sebanyak 10 orang menjadi korban. Satu meninggal dunia, tiga luka berat, empat luka ringan, sedangkan dua korban lainnya sehat. Dua korban yang merupakan warga asli Yahukimo memilih tidak dievakuasi ke Jayapura,” jelas Yusuf.

    Data korban pembantaian guru dan nakes di Yahukimo yang dievakuasi:
    1. Rosalia Rerek Sogen (30) – meninggal munia
    2. Fidelis De Lena (31) – luka berat
    3. Kosmas Paga (28) – luka berat
    4. Vantiana Kambu (32) – luka ringan
    5. Paskalia Peni Tere Liman (29) – luka ringan
    6. Irawati Nebobohan (26) – luka ringan
    7. Donesia Tari Murin (27) – luka ringan
    8. Penus Lepi – sehat, dijemput keluarganya di Jayapura

    Korban yang tidak dievakuasi: Lenike Saban dan Erens Sama, yang merupakan warga asli Yahukimo.

    Yusuf menegaskan, aparat keamanan di Papua akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang menyebarkan teror kepada warga sipil. “TNI/Polri akan mengejar para pelaku kejahatan yang terus menebar teror kepada warga di pegunungan Papua,” ujarnya.

    Terkait tudingan Organisasi Papua Merdeka (OPM) para guru dan nakes adalah titipan TNI/Polri, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli dengan tegas membantahnya. Dia menegaskan, proses rekrutmen dilakukan terbuka dan diketahui publik. Jika ada yang memiliki bukti mereka adalah anggota TNI/Polri, dia meminta bukti.

    “Itu 100% tidak benar. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan bupati,” tegas Didimus.

    Ia menambahkan rekrutmen dilakukan sejak 2021 dengan tujuan mempersiapkan generasi muda di Yahukimo agar mampu menghadapi tantangan global. “Kami ingin memastikan regenerasi guru untuk masa depan daerah ini,” ungkapnya.

    Peristiwa pembantaian guru dan nakes di Yahukimo menjadi pengingat akan tantangan besar yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah rawan konflik. Pemerintah daerah, bersama aparat keamanan, terus berkomitmen untuk menjaga keselamatan masyarakat sipil di wilayah tersebut.

  • TNI-Polri Berhasil Evakuasi Guru hingga Tenaga Medis yang Jadi Korban Serangan KKB di Yahukimo Papua – Halaman all

    TNI-Polri Berhasil Evakuasi Guru hingga Tenaga Medis yang Jadi Korban Serangan KKB di Yahukimo Papua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi guru hingga tenaga medis yang menjadi korban serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, Minggu (23/3/2025).

    “Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Minggu.

    Meski terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara, namun proses evakuasi terhadap delapan orang ini ke Jayapura berhasil dilakukan.

    Sementara itu, dua orang lainnya Lenike Saban yang berprofesi sebagai guru, dan Erens Sama, petani, merupakan warga Yahukimo, tidak ikut dievakuasi karena permintaan sendiri dan dalam kondisi aman.

    Adapun serangan itu, seorang bernama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia.

    Sementara, empat mengalami luka ringan dan tiga lainnya luka berat.

    Ia menegaskan bahwa kekejaman yang dilakukan KKB merupakan upaya menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan, terutama di sektor pendidikan.

    “Tindakan kekerasan ini tidak akan menyurutkan komitmen negara dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat Papua, justru menjadi bukti bahwa kekejaman yang dilakukan KKB semakin nyata,” ucapnya.

    Berikut identitas delapan orang berhasil dievakuasi antara lain:

    1. Rosalia Rerek Sogen. Perempuan, guru, Suku Flores (Timor), meninggal dunia (MD)

    2. Doinisiar Taroci More Flores. Perempuan, guru, Suku Flores, NTT. 

    3. Vantiana Kambu. Perempuan, guru, Suku Papua, Sorong. 

    4. Paskalia Peni Tere Liman. Perempuan, guru, Suku Flores. 

    5. Fidelis De Lena. Laki-laki, guru, Suku Flores.

    6. Kosmas Paga. Laki-laki, guru, Suku Flores.  

    7. Penus Lepi. Laki-laki, guru, Suku Kimial, asli Yahukimo, Papua. Dipulangkan dari RSAD Marthen Indey karena dinyatakan sehat.

    8. Irawati Nebobohan. Perempuan, tenaga kesehatan, NTT. 

    Terpisah, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat agar tidak terpancing oleh propaganda dan provokasi KKB serta tetap tenang dalam perlindungan aparat keamanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Aparat akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan,” ucapnya.

    Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. Situasi di Distrik Anggruk berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak.

    Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas insiden penyerangan dan pembakaran SD YPK Anggruk di Distrik Anggruk, Jumat.

    Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom membenarkan pihaknya memerintahkan penyerangan tersebut dan telah mengeksekusi para korban.
    Pihaknya juga membakar bangunan yang mereka sebut sebagai rumah agen intelijen. 

    “Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen,” ujar Sebby Sambom, Sabtu (22/3/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Menurut Sebby Sambom, mereka yang menjadi sasaran dianggap sebagai bagian dari aparat atau agen negara yang bekerja di wilayah Papua. 

    “Memang sudah kami perintahkan untuk mengeksekusi, karena semua itu aparat,” lanjutnya. Pernyataan OPM terkait jumlah korban dibantah Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, Minggu (23/3/2025).

    “Kami sudah tanya wakil bupati langsung  yang turun ke lokasi. Informasi terakhir yang kami dapat adalah satu meninggal dunia dan tiga luka berat dan tiga luka ringan,” kata Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, Minggu (23/3/2025).

  • Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    Pemerintah Ajak Swasta Ikut Terapkan WFA, Begini Tanggapan Kadin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan keterbukaannya terhadap imbauan tersebut.

    Menurutnya, selama produktivitas pekerja tetap terjaga, WFA sejak H-7 Lebaran di kalangan perusahaan swasta bisa ditetapkan.

    “Kami sih open saja untuk membantu supaya tidak terlalu macet [dan mengurangi potensi, red] kecelakaan,” katanya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

    Meski demikian, Anindya menyebut bahwa keputusan WFA bagi swasta masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan anggota Kadin lainnya.

    Pasalnya, tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Contohnya, perusahaan yang mengelola pabrik tetap harus beroperasi seperti biasa.

    “Kami secara umum akan diskusi dengan konstituen kami [karena pelaksanaan] tidak bisa semua sektor,” ujar Anindya.

    “Kalau pabrik-pabrik itu kan ada kliennya, tanggung jawabnya, dan kapasitasnya terpenuhi. Perusahaan yang berbasis layanan mungkin bisa lebih memadai,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) dalam momentum menjelang lebaran 2025.

    “Tak hanya ASN, karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA,” kata Juru Bicara PCO Adita Irawati melalui siaran pers, Kamis (6/3/2025).

    Selain itu, Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya Jumat (28/3/2025).

    Kemenhub memperkirakan sebanyak 16,85 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan pada puncak arus mudik tersebut.

    Imbauan pemerintah untuk menerapkan FWA atau WFA pada 24-27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri 2025.

     

  • Jawaban Pengusaha Respons Imbauan Istana Pegawai Swasta WFA

    Jawaban Pengusaha Respons Imbauan Istana Pegawai Swasta WFA

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) pada sektor swasta tidak dapat diterapkan secara seragam mengingat karakteristik usaha yang beragam.

    Hal itu disampaikan APINDO menyusul imbauan dari Istana Presiden melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati. Isinya, sektor swasta diimbau menerapkan WFA jelang Lebaran. Sementara saat ini, pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema WFA bagi aparat sipil negara (ASN).

    Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada beberapa sektor yang dapat menerapkan WFA pada pekerjanya, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi untuk menjaga kelancaran operasional.

    “APINDO memahami intensi pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak dapat disamaratakan ke seluruh sektor usaha, mengingat karakteristik masing-masing sektor yang sangat beragam,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (3/3/2025).

    Shinta menegaskan APINDO menilai usul WFA jelang periode Lebaran sebagai kebijakan perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

    WFA pada periode tertentu, kata Shinta, jelang hari besar keagamaan perlu memperhitungkan kebutuhan pemenuhan lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat.

    “Jika kebijakan WFA diterapkan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, tentu berpotensi adanya risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan di pasar,” tegasnya.

    Shinta menegaskan, perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengambil kebijakan WFA pada sektor swasta. Tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah.

    Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang ditelurkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, terutama di sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

    “Kebijakan seperti WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap sektor usaha,” tutur Shinta.

    Imbauan dari Istana

    Dikutip dari detikNews, Juru bicara PCO, Adita Irawati menyampaikan, pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep FWA atau WFA, termasuk sektor swasta.

    Mulanya, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyiapkan aturan WFA bagi ASN.

    “Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya,” kata Adita Irawati dikutip detikNews, Jumat (28/2/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan WFA. Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujar Adita.

    (hns/hns)

  • Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (3/3/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih mudah selama periode tersebut.

    Beberapa menteri yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan dalam negeri selama periode Januari hingga April 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan. Sesuai BPS, alhamdulillah, pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan selama Ramadan 2025. Namun, di sisi lain, harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Menurut data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata nasional saat ini mencapai Rp 103.600 per kilogram, mengalami peningkatan sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika harga yang perlu dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemanggilan dirinya beserta beberapa menteri lainnya bertujuan untuk membahas stabilisasi harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” ucapnya.

    Sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa operasi pasar telah berlangsung sejak 24 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 28 Maret 2025.

    Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam operasi pasar yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 ini di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di industri pangan dan logistik.

  • Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Sejumlah menteri yang terpantau tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, antara lain Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Amran mengatakan bahwa harga beras di tingkat konsumen sedang turun, namun harga cabai mengalami sedikit peningkatan.

    Berdasarkan pantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada Senin harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai Rp103.600 per kg, atau meningkat sebesar 28 persen.

    Senada dengan Amran, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa rapat akan membahas pangan secara keseluruhan.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” kata Dadan.

    Adapun terkait dengan stabilisasi harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah telah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) pada sektor swasta tidak dapat diterapkan secara seragam mengingat karakteristik usaha yang beragam.

    Hal itu APINDO ungkap menyusul imbauan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati, yang mengimbau sektor swasta menerapkan WFA jelang Lebaran. Sementara saat ini, pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema WFA bagi aparat sipil negara (ASN).

    Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, ada beberapa sektor yang dapat menerapkan WFA pada pekerjanya, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi untuk menjaga kelancaran operasional.

    “APINDO memahami intensi pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak dapat disamaratakan ke seluruh sektor usaha, mengingat karakteristik masing-masing sektor yang sangat beragam,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (3/3/2025).

    Shinta menegaskan APINDO menilai usul WFA jelang periode Lebaran sebagai kebijakan perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

    WFA pada periode tertentu, kata Shinta, jelang hari besar keagamaan perlu memperhitungkan kebutuhan pemenuhan lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat.

    “Jika kebijakan WFA diterapkan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, tentu berpotensi adanya risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan di pasar,” tegasnya.

    Shinta menegaskan, perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengambil kebijakan WFA pada sektor swasta. Tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah.

    Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang ditelurkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, terutama di sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

    “Kebijakan seperti WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap sektor usaha,” tutupnya.

    Dikutip dari detikNews, Juru bicara PCO, Adita Irawati menyampaikan, pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep FWA atau WFA, termasuk sektor swasta.

    Mulanya, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyiapkan aturan WFA bagi ASN.

    “Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya,” kata Adita Irawati dikutip detikNews, Jumat (28/2/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan WFA. Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujar Adita.

    (rrd/rrd)

  • Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Sumber : Antara