Tag: Ikfina Fahmawati

  • ASN di Mojokerto Didorong Jadi Pelopor Pembayaran Pajak Bumi Non Tunai

    ASN di Mojokerto Didorong Jadi Pelopor Pembayaran Pajak Bumi Non Tunai

    Mojokerto (beritajatim.com) – Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah secara non tunai atau cashless. Para ASN Pemkab Mojokerto diharapkan untuk menjadi pelopor pembayaran pajak daerah di bumi Majapahit.

    Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat kegiatan gerakan pelopor pembayaran pajak daerah secara cashless yang dikemas dalam sosialisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai di halaman Pemkab Mojokerto, Jum’at (3/5/2024). Kegiatan juga dimeriahkan dengan senam pagi bersama dan cek kesehatan gratis seluruh ASN di lingkup Pemkab Mojokerto.

    Program pelopor pembayaran pajak daerah secara non tunai di bumi Majapahit ini dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

    Kegiatan yang diikuti serentak seluruh ASN Pemkab Mojokerto ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah (Sekdakab) Kabupaten Mojokerto, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Pimpinan cabang Perbankan Kabupaten Mojokerto, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, Kepala UPD, direktur BUMD, Camat Se-Kabupaten Mojokerto serta perwakilan ASN Seluruh OPD Se-Kabupaten Mojokerto.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengatakan, pelaksanaan sosialisasi pembayaran pajak daerah secara non tunai ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Mojokerto. “Intinya ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kinerja kita semuanya,” ungkapnya.

    Hal tersebut juga merupakan bukti real bahwa semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui non tunai bisa dicek, dilihat rekam jejak digitalnya. Semua tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membutuhkan pemasukan besar khususnya dari PAD. Pemasukan dana pemerintah diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin tinggi.

    “Salah satu cara untuk merealisasikan target PAD dengan cepat adalah dengan mendorong transaksi non tunai. Oleh karena itu, ASN Kabupaten Mojokerto sebagai abdi negara harus menjadi pelopor dalam pembayaran pajak non tunai,” jelas orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini.

    Sementara itu, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Bandoe Widiarto menyampaikan, Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia bersama pemerintah mempunyai program Digitalisasi dan Elektronifikasi. Ada tiga pilar untuk mendorong elektronifikasi yaitu elektronifikasi/digitalisasi Government To Person (GToP), elektronifikasi transaksi pemerintah  daerah atau ETPD, Transaksi Transformasi.

    BI juga menyediakan layanan transaksi non tunai seperti BI Fast untuk transfer dan QRIS untuk pembayaran. Deputi BI Provinsi Jawa Timur ini juga berterima kasih dan mengapresiasi pencapaian ETPD di Kabupaten Mojokerto yang telah mencapai indeks 90,8 persen, menempatkan Kabupaten Mojokerto dalam kategori digital.

    “Sosialisasi gerakan ASN sebagai pelopor pembayaran pajak daerah secara non tunai merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan PAD Kabupaten Mojokerto. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya. [tin/kun]

  • Inspiratif! Berikut Ini Daftar Lengkap Penerima Beritajatim Award 2024

    Inspiratif! Berikut Ini Daftar Lengkap Penerima Beritajatim Award 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pada hari ulang tahun (HUT) ke-18 tahun, Beritajatim.com tak hanya membagikan momen kebahagiaannya, melainkan juga turut memberikan apresiasi tinggi untuk para tokoh masyarakat, korporasi, hingga pihak pemerintahan yang telah memberikan inspiratif melalui Beritajatim Award 2024.

    Tentunya, bentuk inspirasi yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

    Ada beberapa kategori orang ataupun instansi yang mendapatkan penghargaan beritajatim.com, mulai dari katagori Local Hero, Pendidikan dan Olahraga, Korporasi, Pemerintahan, hingga Tokoh Publik.

    Bentuk penghargaan ini pun diberikan secara langsung pada puncak resepsi HUT beritajatim.com ke-18 tahun, di Whiz Luxe Hotel Spazio Towe, Jl. Mayjend Jonosewojono, Surabaya, Kamis (2/5/2024).

    Adapun berikut ini para sosok inspiratif tersebut, di antaranya;

    Kategori Local Hero

    – Imam Muhlas, Pemuda Penggerak Peduli Lingkungan Binaan PT Pertamina EP Cepu Regional 4

    – Sundarianto, Pemuda Budidaya Magot Binaan PT. Bumi Suksesindo

    Kategori Pendidikan & Olahraga

    – Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Perguruan Tinggi Ramah Disabilitas

    – Pondok Pesantren An Nur 2 Malang, Penggerak Produk Kreatif dan Inovatif OPOP

    – Kopontren Sunan Drajat Lamongan, Inisiatif Pesantren Berdikari

    – Grace Evi Ekawati, Ketua Umum Perbasi Jawa Timur, Tokoh Penggerak Basket Jawa Timur

    Katagori Korporasi

    – PT Bumi Suksesindo, Korporasi Penggerak Sumber Daya Manusia Lokal

    – PT. HM Sampoerna, Tbk, Korporasi Peduli Kapasitas dan Mutu UMKM

    – Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina, Korpodasi Peduli Lingkungan

    – PT. Petrokimia Gresik, Korporasi Transformasi Perusahaan Agroindustri

    – PT. Samator Indo Gas, Tbk, Korporasi Penopang Industri Indonesia

    – PT. Eigerindo Multi Produk Industri, Korporasi Pengembangan Produk Eco-Friendly

    – PT. Asri Dharma Sejahtera BUMD Bojonegoro, Inisiator Program Bojonegoro Peduli Emisi Karbon

    Kategori Pemerintahan

    – Dr. Nyono, S.T., M.T, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kepala Dinas Penggerak Transportasi Modern

    – Eri Cahyadi, S.T., M.T., Walikota Surabaya, Kepala Daerah Peduli Stunting

    – Ir. H. Hendy Siswanto, S.T., IPU, ASEAN., Eng., Bupati Jember, Kepala Daerah Penggerak Infrastruktur Jalan

    – Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA., Bupati Lamangon, Kepala Daerah Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

    – PDAM Surya Sembada, Lembaga Penerapan Inovasi Digital Layanan Masyarakat

    – Perusahaan Daerah Pasar Surya, Lembaga Inovator Skema Pembayaran Fleksibel

    – H. Sugiri Sancoko, S.E.., M.M., Bupati Ponorogo, Kepala Daerah Pelestari Budaya Reyog

    – dr. Ikfina Fahmawati, M.Si., Bupati Mojokerto, Kepala Daerah Peduli Stunting

    Kategori Tokoh Inspiratif

    – Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Tokoh Restorative Justice Jawa Timur

    – Heri Prasetyo, Koreografer, Penulis Naskah & Sutradara Surabaya, Tokoh Seniman Berdedikasi

    – Dr. Rosidi Roslan, S.I.P., S.K.M., S.H., M.P.H., M.H., Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, Tokoh Transformasi Layanan Karantina Kesehatan

    – Liana Kurniawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Perusahaan Indonesia (APEPI), Tokoh Pembangkit Ekonomi Melalui Local Mulia

    – Fairouz Huda, Komisaris Utama PT. Puspa Agro, Tokoh Pemuda Inspiratif

    – Hermanto Tanoko, Founder Tancrop Group, Tokoh Peduli Pengusaha Muda

    – Dr. Busrul Iman, S.E., M.M., Direktur Utama Bank Jatim, Tokoh Pengantar Bank Jatim Next Level

    – H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., Ph. D., Wakil Gubernur periode 2019-2024, Tokoh Percepatan Konektivitas Jawa Timur

    – Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Tokoh Percepatan Pengembangan industri Halal

    – AKBP Putu Kholis Aryana, S.I.K., Kepala Kepolisian Resor Malang, Tokoh Penerapan Hukum Humanis

    – Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si., Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Tokoh Perlawanan Kejahatan Digital

    (fyi/ian)

  • Menjaga Kesehatan Jadi Pesan Bupati Mojokerto untuk Calon Jamaah Haji

    Menjaga Kesehatan Jadi Pesan Bupati Mojokerto untuk Calon Jamaah Haji

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berpesan kepada 1.147 Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Mojokerto untuk tetap menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan manasik Haji Massal Jamaah Kabupaten Mojokerto Tahun 1445 H/2024 M.

    Bimbingan manasik Haji Massal Jamaah Kabupaten Mojokerto Tahun 1445 H/2024 M digelar Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Ribuan CJH Kabupaten Mojokerto direncanakan berangkat ke tanah suci pada tanggal 28 Mei 2024 mendatang.

    “Satu hal yang ingin saya sampaikan agar menjaga kesehatannya karena kondisi sehat ini merupakan kunci penting untuk kita dapat menjalankan syarat dan rukun wajibnya ibadah haji dengan baik. Niatkan dan fokus untuk ibadah saja. Supaya ibadahnya lancar dan menjadi haji mabrur,” ungkapnya.

    Menurutnya CJH yang berangkat pada tahun ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa untuk berkesempatan beribadah ke tanah suci. Sehingga orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini meminta agar CJH Kabupaten Mojokerto untuk tetap menjaga kesehatan saat menjalankan ibadah haji, dari berangkat hingga tiba di tanah air.

    “Alhamdulillah Ketika tahun ini diizinkan oleh Allah SWT berangkat, maka ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa di saat yang lain masih belum diizinkan untuk berangkat ke tanah suci dan hal ini harus kita syukuri dan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya” ujarnya.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga menyampaikan terima kasih kepada petugas haji yang akan bertugas. Bupati mendoakan agar petugas haji agar terus diberikan kesehatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya hingga kembali ke tanah air.

    “Para petugas selamat menjalankan tugas melayani seluruh jamaah haji kabupaten. Mudah mudahan anda semuanya sehat. Dan tetap menjaga kesehatan tidak boleh ada yang sakit sehingga nanti betul-betul bisa menjaga dan melayani Jama’ah,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Demo Hari Buruh, FSPMI Mojokerto Berangkat ke Surabaya

    Demo Hari Buruh, FSPMI Mojokerto Berangkat ke Surabaya

    Mojokerto (beritajatim.com) – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berangkat ke Surabaya untuk bergabung dengan buruh dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Para buruh yang akan menyalurkan aspirasinya dalam peringatan Hari Buruh dilepas Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati

    Massa aksi ini berangkat dari depan pintu masuk Kawasan Ngoro Industri Persada (NIP) di Kecamatan, Ngoro Kabupaten Mojokerto. Massa aksi ini berangkat dengan mengendarai sembilan bus pariwisata, enam unit mobil dan sekitar 250 sepeda motor dengan satu mobil komando.

    Massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Diantaranya hapus Undang-undang Omnibus Law, hapus outsourching dan tolak upah murah. Serta menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar mengesahkan Peraturan Daerah terkait pesangon dan pensiunan untuk buruh.

    Dalam orasinya, Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kabupaten Mojokerto, Ardian Safendra meminta agar para buruh tidak hanya diam saja di rumah. “1 Mei jangan hanya berdiam diri di rumah, semua buruh harus berani turun aksi ke jalan dengan harapan agar ada perubahan terhadap nasib para buruh,” ungkapnya, Rabu (1/5/2024).

    Ardian menjelaskan, jika tuntutan utama dari para serikat pekerja dalam Mayday adalah menolak UU Cipta Kerja karena sangat merugikan para buruh di Indonesia. Ia meminta untuk melupakan sejenak hasil Pemilu 2024 namun tetap yakin bahwa suara buruh tetap menjadi prioritas kebijakan di dalam pemerintahan Indonesia.

    “Perda Pesangon dan Pensiun untuk buruh sudah pernah dibahas oleh Pemprov Jatim sejak tahun 2019 lalu harus kita tagih kembali, hak memperoleh pesangon dan pensiun harus kita peroleh,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengucapkan selamat Hari Buruh kepada massa aksi. “Semoga para buruh bisa semakin meningkatkan eksistensinya dalam hal pekerjaan sehingga bisa memenuhi tuntutan kebutuhan akan kinerja buruh di masa yang akan datang,” harapnya.

    Sekira pukul 10.10 WIB, massa aksi bergerak ke Surabaya untuk bergabung dengan massa aksi dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Massa aksi akan menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. [tin/beq]

  • Majukan Masyarakat Mojokerto, Bupati Minta PPPK Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat

    Majukan Masyarakat Mojokerto, Bupati Minta PPPK Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 yang baru diangkat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pembekalan PPPK di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    “Saya minta tolong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan masyarakat di Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama. Berbicara terkait core value ASN itu nilai paling inti yang harus masuk mengalami suatu pemahaman internalisasi dalam diri kita. Dapat dilihat baik ASN maupun ASN dapat dibedakan dari core value yang muncul tersebut, hal ini agak susah,” ungkapnya, Seloso (30/4/2024).

    Bupati menyampaikan pentingnya nilai-nilai dasar dan pedoman bagi ASN, yang dikenal sebagai core value BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Karena core value diminta untuk ASN harus punya dan tumbuh sesuai dengan pengalaman hidup kita dan akan terpancar muncul dengan sendirinya.

    “Core value ini merupakan inti dari nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. ASN harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, memiliki integritas, profesional dalam bekerja, membangun hubungan yang baik dengan sesama, loyal kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, adaptif terhadap perubahan, dan selalu berkolaborasi dengan instansi lain,” katanya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini menambahkan bahwa, ASN harus bisa memahami tentang core value. Yakni bagaimana berupaya dengan pemahaman menginternalisasikan dalam diri kita BerAKHLAK, mulai dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel ketika bekerja bisa dipertanggungjawabkan dan punya integritas untuk menjalankan dan Mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

    “ASN harus kompeten untuk menunjukkan bahwa kita profesional dalam bekerja, harmoni sesama ASN harus bisa membangun hubungan yang baik, saling mendukung, saling mengingatkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kemudian loyal kepada kepentingan bangsa, negara dan rakyat karena ASN ini bisa memberikan pelayanan negara ini kepada rakyat, Adaptif Karena era sekarang berubah terus jika ingin bertahan maka harus adaptif,” ujarnya.

    Terakhir yaitu kolaboratif berkolaborasi dengan instansi lain dalam kepentingan bersama dalam melaksanakan tugas berjalan dengan baik Diakhir sambutannya, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menyampaikan kepada PPPK berkaitan dengan tujuan terselenggaranya kegiatan tersebut.

    “Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPPK baru tentang hak, kewajiban, dan hal-hal yang harus dihindari dalam konteks sebagai ASN,” pungkasnya

    Diketahui, acara ini dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata, Kepala Kantor Regional 2 BKN Surabaya, pejabat struktural dan fungsional BKPSDM dan 280 peserta PPPK 2024 yang terdiri 168 Guru Dan 112 Nakes. [tin/ian]

  • 8 Rumah Terdampak Tanah Longsor, Pemkab Mojokerto Siapkan Tempat Pengungsian

    8 Rumah Terdampak Tanah Longsor, Pemkab Mojokerto Siapkan Tempat Pengungsian

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyiapkan tempat pengungsian dan tempat evakuasi cadangan yang telah didukung dengan berbagai logistik pengungsian. Tempat pengungsian tersebut disiapkan untuk delapan rumah warga terdampak tanah longsor di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto.

    Adapun delapam rumah warga yang terdampak tanah longsor yakni rumah Iswati (47), rumah Winarto (42), rumah Mat Slimin (55), rumah Sebo (70), rumah Sumito (65), rumah Sutami (55), rumah Kasian (70), dan rumah Suwadi (70). Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara langsung meninjau kondisi warga dan rumah terdampak tanah longsor.

    Delapan rumah tersebut rusak diakibatkan longsornya bibir Sungai Raharja Tirta. Bibir sungai itu longsor sepanjang 400 meter dengan ketinggian longsor mencapai 30 meter. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada delapan keluarga yang terkena imbas dari tanah longsor tersebut.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga menggelar audiensi dengan warga yang terdampak tanah longsor. Bupati mengatakan, bahwa Sungai Raharja Tirta merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sehingga ia akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

    “Kita akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan bencana tanah longsor ini. Kita akan segera carikan solusi, setidak-tidaknya solusi permanen. Saya minta tolong kondisi ini sebetulnya kita masih bisa untuk antisipasi menyelamatkan diri. Jangan sampai karena keteledoran karena sudah tahu itu bahaya, kita tidak mempunyai upaya untuk menyelamatkan diri,” ujarnya.

    Bupati pun mewanti-wanti agar warga tidak beraktivitas didalam rumah ketika kondisi rumah sudah sangat membahayakan. Menururnya, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto juga akan segera melengkapi data-data pendukung untuk segera dirapatkan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) dalam mengatasi bencana tanah longsor ini.

    “Saya minta tolong untuk diberi waktu karena kita harus membahas semuanya tindak lanjutnya, nanti kalau relokasi berarti pak Rachmat yang mengurusi tetapi itu tetap dibereskan agar tidak merambat sampai ke jalan,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida mengatakan, bahwa adanya bencana tanah longsor ini, Pemkab Mojokerto telah melakukan berbagai mitigasi dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Kita sudah bersurat ke provinsi untuk segera ada penanganan dan langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk saat ini adalah pertama, kita dirikan pengungsian sementara dirumah Bu Ramiah. Kedua tempat evakuasi cadangan ada di balai dusun dan ditempat TPQ. yang jelas pemerintah tidak diam dan ini demi masyarakat, pemerintah hadir,” pungkasnya.

    Diketahui, pada peninjauan rumah yang terdampak tanah longsor juga turut dihadiri Kepala DPRKP2 Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Yurdiansah, dan jajaran Forkopimca Dlanggu. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja menerima surat keputusan (SK) pengangkatan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan core value BerAKHLAK serta tiga komitmen ASN dalam setiap melaksanakan kerjanya sebagai ASN di Kabupaten Mojokerto.

    Hal tersebut disampaikan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto saat menggelar pembekalan bagi para PPPK. Pembekalan PPPK yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Pembekalan tersebut diharapkan bisa sebagai pedoman PPPK untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

    Bupati menjelaskan, core value BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi suatu nilai dasar dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “Berorientasi pada pelayanan, jadi harus tahu siapa yang dilayani dan bagaimana maunya, jadi harus sabar dan ikhlas dalam melayani,” jelasnya.

    Bupati menyebutkan terkait core value Akuntabel, yang mana dalam melaksanakan tugasnya para ASN ini harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dan juga dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menurutnya, dengan core value harmonis yang berarti sesama ASN harus dapat membangun rasa saling peduli, saling menolong, dan bertoleransi dengan perbedaan.

    “Jadi anda semuanya ini harus tahu beban kerjanya itu apa, apa yang harus dilakukan jadi lakukan sesuai standar yang harus dilakukan. Jadi ini hubungannya dengan teman sendiri, sesama ASN harus bekerja sama dengan kepedulian, saling menguatkan, saling menolong. Tidak hanya satu instansi, atau satu sekolah atau puskesmas saja,” katanya.

    Sehingga dalam satu lingkungan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, bahkan juga antar dinas harus harmonis. Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga menjelaskan, nilai dasar Loyal yang mana hal ini berhubungan dengan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara.

    “Jadi para ASN ini dituntut loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara,” jelasnya.

    Selanjutnya, adalah adaptif yang menggambarkan bahwa ASN ini harus siap menghadapi maupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Bupati juga menjelaskan terkait core value terakhir adalah Kolaboratif, yang mana dalam menjalankan tugasnya sesama ASN harus saling bersinergi dan bekerjasama.

    “Jadi ASN ini dituntut adaptif, kalau ada perubahan maka itu biasa, supaya kita bisa cepat mengikuti perubahan maka harus bisa punya kreasi dan inovasi. Integritas ini yang paling utama bagi saya, jadi integritas ini melakukan segala sesuatu kebaikan dan komitmen terhadap masyarakat dan pemerintah maupun bangsa negara itu dari dalam diri kita sendiri tanpa paksaan dari luar,” ujarnya.

    Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa Ia ingin setiap ASN di Kabupaten Mojokerto memiliki tiga komitmen dalam mengemban tugasnya sebagai ASN, yaitu integritas, profesional, serta pengabdian. Diakhir arahannya, Bupati menyampaikan harapannya para PPPK yang telah diangkat agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya.

    “Semuanya pasti bisa BerAKHLAK, semuanya pasti bisa profesional, dan mari kita jadikan ini sebagai pengabdian kita, investasi untuk kita kelak,” pungkasnya didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata, Sekretaris BKPSDM, serta Pemimpin Bank Jatim Cabang Mojokerto. [tin/but]

  • 565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    565 PPPK di Kabupaten Mojokerto Terima SK Pengangkatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 565 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Kabupaten Mojokerto menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri atas guru 453 orang dan tenaga kesehatan (nakes) 112 orang yang lolos seleksi PPPK 2023.

    Penerimaan surat keputusan ini juga telah tertuang didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan.

    Pengangkaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Yaitu pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

    SK pengangkatan itu, diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di halaman Pemkab Mojokerto, Senin (29/4/2024).

    Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati berpesan harus menjadi ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

    “PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja yang baru dan selalu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi di era transformasi digital. sebagai ASN, PPPK dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi,” ungkapnya.

    Sehingga diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Masih kata Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto, PPPK juga harus menerapkan core value ASN berAKHLAK dan harus mampu mencapai kinerja terbaik sesuai target kinerja yang ditetapkan.

    “Menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggungjawab serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani. Kepada seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh semangat dan terus melakukan inovasi untuk bersama-sama membangun sesuai visi misi Kabupaten Mojokerto,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto, ASN dapat terwujud masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur. Bupati menyampaikan selamat kepada para guru dan nakes yang telah menerima SK dan berharap para guru dan nakes dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya mengucapkan selamat atas pengangkatan saudara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam melaksanakan setiap amanat yang telah dipercayakan kepada kita,” harapnya.

    Diakhir arahannya, Bupati menegaskan, bahwa dalam proses penyerahan SK pengangkatan di lingkup Pemkab Mojokerto bersih dari unsur suap. Sehingga Bupati berpesan agar tidak menyerahkan uang kepada oknum yang meminta dalam moment pengangkatan PPPK di Kabupaten Mojokerto tersebut.

    “Saya pastikan dalam pelantikan hari ini tidak meminta uang sepeserpun. Jadi tolong kepada panjenengan kalau ada kabar meminta uang atau suap agar tidak dihiraukan dan langsung dilaporkan demi menjaga integritas bersama,” pungkasnya. [tin/but]

  • Bupati Mojokerto Minta FKUB Berperan Aktif Jaga Kondusifitas

    Bupati Mojokerto Minta FKUB Berperan Aktif Jaga Kondusifitas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta bantuan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mojokerto untuk turut berperan aktif dalam menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 di Bumi Majapahit.

    “Segala kebutuhan masyarakat akan dapat berjalan dengan baik kalau situasi di Kabupaten Mojokerto ini kondusif. Pasti semuanya menginginkan baik pendidikan, ekonomi, sosial di Kabupaten Mojokerto ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga mewanti-wanti agar tetap waspada dengan adanya berita hoax yang menyebar luas di tengah masyarakat menjelang Pemilukada nantinya.

    Bupati berpesan agar FKUB juga dapat mengimbau masyarakat agar tidak mengumbar ujaran kebencian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang.

    “Bagaimana agar kita benar-benar menciptakan situasi tetap kondusif adalah dengan jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada hoax, berita-berita bohong, kalau memang ada hoax jangan sampai kemudian ada yang disebarkan. Jangan sampai ada ujaran kebencian,” harapnya.

    Kabupaten Mojokerto ini, lanjut orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini, akan maju jika dipimpin pemimpin yang mempunyai kapasitas dan kapabilita. Mempunyai kemampuan dan kemampuan, serta punya prestasi, dan kerja nyata.

    “Saya juga minta tolong terkait dengan isu SARA, hal ini juga yang membuat saya membutuhkan peran serta Anda semuanya. Karena saat pilpres pileg masih ada isu SARA ini, jadi saya minta tolong kepada anda semuanya agar bisa mencegah adanya hal ini. Bagaimana kemudian isu SARA tidak menjadi pemicu konflik Pilkada di Kabupaten Mojokerto,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg sebelumnya sering kali ditemukan berbagai persoalan isu sara, sehingga Bupati berpesan agar dalam pelaksanaan Pemilukada mendatang tidak ada lagi adanya isu sara ditengah masyarakat Bumi Majapahit.

    “Pemerintah ini juga butuh FKUB supaya FKUB ini berfungsi menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan hubungan antar umat beragama di wilayah Kabupaten Mojokerto ini semuanya berjalan dengan baik, hubungan yang harmonis, hubungan persaudaraan yang didasari dengan persatuan dan kesatuan,” paparnya.

    Menurutnya, FKUB memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga perdamaian ditengah pesta demokrasi yang berlangsung. Bupati juga mengucapkan terima kasihnya kepada FKUB yang selama ini sangat membantu dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi di Bumi Majapahit.

    “Saya atas nama pribadi dan atas nama Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh FKUB se-Kabupaten Mojokerto yang telah menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana Kabupaten Mojokerto bisa menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan sehingga kita semuanya bisa mewujudkan situasi kondusif, aman, tentram dan damai,” pungkasnya. [tin/ted]

  • 405 Pelaku UMKM di Pacet Mojokerto Terima Sertifikat Hak Atas Tanah Program Lintas Sektor 

    405 Pelaku UMKM di Pacet Mojokerto Terima Sertifikat Hak Atas Tanah Program Lintas Sektor 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyerahkan secara simbolis Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) program lintas sektor bagi 405 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pacet, Kecamatan Pacet. Hal ini dalam rangka meningkatkan nilai tambah serta kemudahan permodalan bagi pelaku UMKM.

    Penyerahan SHAT bagi para pelaku UMKM yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut, merupakan program yang diinisiasi oleh Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) Kabupaten Mojokerto. Penyerahan SHAT dilakukan di kantor Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kamis (25/4/2024).

    Dalam penyerahan SHAT tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah, Kasi Penetapan dan Pendaftaran Tanah ATR BPN Kabupaten Mojokerto Hilman Afandi dan jajaran Forkopimca Pacet.

    Dalam sambutannya, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan, bahwa program SHAT tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pensertifikatan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dari program tersebut diharapkan seluruh tanah di Indonesia memiliki kekuatan hukum serta bersertifikat secara resmi.

    “Alhamdulillah BPN Kabupaten Mojokerto ini kerjanya sangat luar biasa, melesat cepat sehingga Kabupaten Mojokerto sangat terbantu. Tentu hal ini perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan dan juga desa. Karena sertifikat ini mengandung angka-angka, dan hal tersebut tidak boleh salah. termasuk yang tertulis disitu tidak boleh salah karena berkekuatan hukum,” ungkapnya.

    Selain sebagai upaya untuk menertibkan administrasi dan memberikan kekuatan hukum, Bupati menjelaskan, jika tanah yang sudah bersertifikat juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bupati bersyukur karena dari berbagai program pemerintah dalam mensertifikatkan tanah pribadi maupun tanah wakaf tersebut.

    “Dimanfaatkannya ini untuk jaminan modal usaha sehingga untuk UMKM ini didahulukan. Jadi siapa tahu besok butuh modal, ini bisa dipergunakan. Tapi harus dengan perhitungan yang matang, jadi jangan serta merta. Alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto sudah 77,6 persen tanahnya yang sudah bersertifikat, jadi tinggal mengejar kekurangan 22,4 persen nya saja,” ujarnya.

    Sehingga saat ini, Pemkab Mojokerto yang harus segera menyelesaikan kekurwngan 22,4 persen tanah di Kabupaten Mojokerto yang belum bersertifikat. Bupati mewanti-wanti agar masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah tersebut untuk mengecek kembali kebenarannya.

    “Jadi ini semuanya berkekuatan hukum, dan saya minta tolong nanti dicek, namanya apakah ada yang salah, kalau nanti ada yang salah bilang agar nanti segera diperbaiki. Sesungguhnya proses pensertifikatan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Kasi Penetapan dan Pendaftaran Tanah, ATR BPN Kabupaten Mojokerto Hilman Afandi mengungkapkan, bahwa berkat kerja keras dari Pemerintah Desa Pacet dalam mengupayakan agar tanah milik masyarakat bersertifikat, maka pada tahun 2024 ini sedikitnya ada 1.200 warga Desa Pacet akan menerima sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

    “Tahun ini Desa Pacet juga mendapatkan program PTSL dan jumlahnya luar biasa. Kalau dari kita kuotanya awalnya cuma 800 tapi berkat usahanya sampai saat ini sudah ada 1.200,” pungkasnya. [tin/kun]