Tag: Haryanto

  • Nenek Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KRL di Klaten

    Nenek Tanpa Identitas Tewas Tertabrak KRL di Klaten

    Jakarta

    Seorang wanita tanpa identitas tewas tertabrak commuter line atau KRL (kereta rel listrik) di Klaten, Jawa Tengah. Kejadian di jalur rel Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Klaten.

    “Kejadian tersebut sekitar jam 19.03 WIB. Terima laporan ada kereta 727 commuter line Palur-Yogyakarta dari arah Solo tertemper pejalan kaki di jalur hilir Srowot-Brambanan km 146+8, Desa Somopuro,” kata Kapolsek Prambanan AKP Haryanto, dilansir detikJateng, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Haryanto, setelah mendapat laporan dirinya dan tim piket jaga segera meluncur ke lokasi. Kemudian polisi melakukan koordinasi dengan relawan dan pihak KAI.

    “Kita dengan lima personel berkoordinasi dengan PMI dan polsuska untuk evakuasi. Korban seorang wanita tanpa identitas dan pakaian kumal,” ucapnya.

    Ciri-ciri korban, kata Haryanto, seorang wanita usia sekitar 70 tahun, rambut korban sudah putih. Warga sekitar juga tidak mengetahui identitasnya.

    Simak selengkapnya di sini.

    (fas/fas)

  • iPhone 17 Series Jadi Senjata Baru Indosat Dongkrak Pelanggan Pascabayar

    iPhone 17 Series Jadi Senjata Baru Indosat Dongkrak Pelanggan Pascabayar

    Jakarta

    Indosat Ooredoo Hutchison menargetkan pertumbuhan jumlah pelanggan pascabayar. Strategi terbarunya adalah dengan menghadirkan paket bundling iPhone 17 series dan data roaming.

    Untuk diketahui, jumlah pascabayar IM3 Platinum saat ini mencapai lebih dari satu juga pelanggan. Dalam program bundling kali ini ditargetkan dapat mengalami pertumbuhan 500 ribu pelanggan.

    “Untuk saat ini jumlah pelanggan lebih dari satu juga yang sudah menikmati IM3 Platinum. Dengan adanya program ini, di kuartal satu kita bisa tumbuh menjadi 1,5 juta pelanggan. Jadi, kita agresif untuk mendapatkan (penambahan jumlah pelanggan pascabayar),” ujar Bilal Kazmi – Director & Chief Commercial Officer Indosat di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Bertepatan menjelang masa liburan tahun baru, Indosat mengungkapkan bahwa ada tiga destinasi favorit para pelanggannya, yaitu Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Khusus untuk dua negara pertama, operator seluler ini membebaskan biaya roaming.

    Paket bundling IM3 Platinum iPhone 17 series dan bebas roaming di dua negara Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    “Kita ingin bisa tumbuh semua bisnisnya double digit dulu. Tapi, balik lagi kita ingin memberikan service yang memang relevan karena tujuan utama kita adalah pelanggan bisa terus menggunakan layanan kita,” tuturnya.

    Indosat Ooredoo Hutchison melalui IM3 Platinum dan Erajaya menghadirkan berbagai penawaran eksklusif bundling eksklusif pada kuartal keempat tahun ini.

    Penawaran bundling eksklusif iPhone 17 series dapat dinikmati dengan paket IM3 Platinum 125, mulai dari Rp777 ribu per bulan selama 24 bulan. Paket ini memberikan total kuota 250GB per bulan (125GB Kuota Utama + 125GB Kuota 5G) yang berlaku di ketiga negara.

    Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan aksesori resmi Apple seperti AirPods 4, Apple Power Adapter 20W, dan iPhone case hanya dengan Rp 17 ribu dalam jumlah terbatas selama acara berlangsung.

    Indosat memastikan konektivitas melalui Platinum Network dan layanan Platinum Assistance dapat melayani kebutuhan pelanggan dengan optimal, sehingga tidak terkendala ketika terjadi lonjakan kebutuhan digital kali ini.

    (agt/agt)

  • KPK Limpahkan Barang Bukti dan 8 Tersangka Kasus Pemerasan Calon Tenaga Kerja Asing

    KPK Limpahkan Barang Bukti dan 8 Tersangka Kasus Pemerasan Calon Tenaga Kerja Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan 8 tersangka dugaan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan dilakukan pada Rabu (19/11/2025) untuk empat tersangka 

    “Hari ini, Rabu 19 November 2025, Penyidik melakukan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

    Keempat tersangka adalah Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono; Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe;

    Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin; dan Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad.

    Selain itu, kata Budi, penyidik juga sudah melakukan hal yang sama pada 12 November 2025 untuk empat tersangka lainnya yakni Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono; Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto;

    Direktur PPTKA tahun 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    Setelah pelimpahan, JPU akan menyusun surat dakwaan agar keempat tersangka dapat segera disidangkan

    KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar.

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” kata mantan Plh. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, dikutip Rabu (3/9/2025).

  • Berkas Lengkap, 8 Tersangka Pemerasan TKA Kemenaker Siap Disidang

    Berkas Lengkap, 8 Tersangka Pemerasan TKA Kemenaker Siap Disidang

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus dugaan korupsi pemerasan dalam pengurusan rencana pnggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). 

    Penyidik KPK resmi melakukan tahap dua, yakni menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor.

    “Hari ini, penyidik melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Budi, ada empat tersangka yang diserahkan ke JPU hari ini. Proses ini melanjutkan penyerahan tahap pertama pada 12 November 2025, ketika empat tersangka lainnya telah diserahkan. Dengan demikian, delapan tersangka kini siap menghadapi proses hukum lebih lanjut.

    Daftar tersangka yang diserahkan KPK ke JPU (19 November 2025):
    1. Gatot Widiartono, koordinator analisis dan pengendalian penggunaan TKA (2021-2025).
    2. Putri Citra Wahyoe, petugas hotline RPTKA (2019-2024) dan verifikator RPTKA (2024-2025).
    3. Jamal Shodiqin, analis TU Direktorat PPTKA (2019-2024) dan pengantar kerja ahli pertama (2024-2025).
    4. Alfa Eshad, pengantar kerja ahli muda Kemenaker (2018-2025).

    Tersangka yang diserahkan pada 12 November 2025:
    1. Suhartono, dirjen binapenta dan PKK (2020-2023).
    2. Haryanto, direktur PPTKA (2019-2024), dirjen binapenta dan PKK (2024-2025), kini staf ahli menteri.
    3. Wisnu Pramono, direktur PPTKA (2017-2019).
    4. Devi Angraeni, direktur PPTKA (2024-2025).

    KPK sebelumnya juga menetapkan mantan Sekjen Kemenaker, Hery Sudarmanto, sebagai tersangka kesembilan berdasarkan sprindik yang diterbitkan Oktober 2025.

    Dalam penyidikan, KPK mengungkap uang hasil pemerasan terhadap TKA mencapai Rp 85 miliar, meningkat dari rilis awal sebesar Rp 53,7 miliar.

    Dana tersebut dikumpulkan selama 2019-2024 dan kemudian didistribusikan secara bervariasi kepada para tersangka. Sebanyak Rp 8,94 miliar di antaranya bahkan dibagikan kepada 85 pegawai Direktorat PPTKA dengan modus “uang dua mingguan”.

  • Longsor Cilacap, 9 Anjing Pelacak Dikerahkan Cari Korban yang Masih Tertimbun

    Longsor Cilacap, 9 Anjing Pelacak Dikerahkan Cari Korban yang Masih Tertimbun

    Sebelumnya longsor terjadi pada Kamis (13/11/2025), sekitar pukul 19.00 WIB, menimbun sejumlah rumah warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap.

    Berdasarkan pendataan sementara setelah kejadian, total korban mencapai 46 orang, terdiri atas 23 orang selamat, dua meninggal dunia, serta 21 orang dilaporkan hilang.

    Sebanyak tiga warga, yakni Maya, Haryanto, dan Andi mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Majenang.

    Longsor tersebut merusak 12 rumah serta mengancam 16 rumah lainnya di area seluas sekitar 6,5 hektare. Material longsor menimbun permukiman dan menyebabkan penurunan tanah sedalam 2 meter serta retakan sepanjang 25 meter.

    Hingga Jumat (14/11), pukul 11.00 WIB, tiga korban longsor ditemukan meninggal dunia, yakni Julia Lestari (20), Maya Dwi Lestari (15), dan Yuni (45), seluruhnya dari Dusun Tarukahan. Sebanyak 20 warga masih dalam pencarian.

     

  • Ekonomi Digital RI Diproyeksikan Tembus Rp 1.672 Triliun di 2025

    Ekonomi Digital RI Diproyeksikan Tembus Rp 1.672 Triliun di 2025

    Jakarta

    Ekonomi digital Indonesia diperkirakan menembus angka USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.672 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.727) pada 2025 menurut laporan terbaru Google, Temasek, dan Brain & Company. Dibandingkan di tahun sebelumnya, ada kenaikan USD 10 miliar.

    Dari laporan yang sama, kawasan Asia Tenggara tengah berlari menuju era baru ekonomi digital dengan total nilai transaksi bruto (GMV) regional yang diproyeksikan melampaui USD 300 miliar. Khusus untuk Indonesia menyumbang porsi terbesar dari pertumbuhan itu, terutama lewat e-commerce, jasa keuangan digital, dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Country Director Google Indonesia, Veronica Utami, mengatakan seperti laporan sebelumnya, pada kali ini masih menyoroti enam sektor, yakni e-Commerce, Jasa Keuangan Digital (DFS), Transportasi dan Makanan, Media Online, Perjalanan, dan Sektor Baru.

    “Ekonomi digital Indonesia sendiri tumbuh sebesar 14% dibandingkan tahun lalu. Artinya, Indonesia masih tetap menjadi ekonomi digital paling besar di Asia Tenggara dan GMV-nya sekarang mencapai hampir USD 100 miliar,” ujar Veronica di Kantor Google Indonesia, Kamis (13/11/2025).

    Sektor e-commerce masih menjadi tulang punggung utama. Namun, tren baru yang mencuri perhatian adalah video commerce, di mana penjual memanfaatkan format video dan live streaming untuk berjualan.

    Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company ini menyebut, jumlah penjual yang menggunakan video commerce melonjak 75% secara tahunan, mencapai sekitar 800 ribu akun. Sementara itu, volume transaksinya naik 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Kategori fashion dan aksesori menjadi yang paling banyak diminati dalam format jualan video ini.

    “Sektor e-Commerce tetap menjadi kontributor terbesar GMV di Indonesia, dan diproyeksikan tumbuh lebih dari 14% sehingga mencapai USD 71 miliar. Ini adalah akselerasi signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan ini didorong oleh pesatnya pertumbuhan video commerce,” tutur Veronica.

    Dari sektor Transportasi dan Makanan, dijelaskan juga menunjukkan momentum yang stabil dan kuat dengan pertumbuhan 13% dari tahun ke tahun dan mencapai USD 10 miliar di 2025.

    Veronica memaparkan sektor Media Online yang mencakup gaming, periklanan, musik, hingga video on demand yang sifatnya langganan menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 16% dan mencapai USD 9 miliar.

    Kemudian, sektor layanan keuangan digital (DFS) mencatatkan pertumbuhan dua digit yang tinggi di semua segmen. Sistem pembayaran nasional seperti QRIS mendorong inklusi keuangan lebih luas, sementara bank digital terus memperluas basis nasabahnya di luar kota besar.

    “Kalau kita lihat ini sektor yang paling menonjol performanya, adalah pembayaran digital yang kita melihat skala yang sangat luar biasa besar,” ucapnya.
    Meski begitu, laporan juga mengingatkan bahwa pendanaan bagi startup digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih relatif tertinggal dibanding kawasan lain. Artinya, para pelaku industri masih perlu bersaing ketat dalam menarik investasi baru.

    Country Director Google Indonesia Veronica Utami Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Kendati begitu, yang paling menonjol, Indonesia kini masuk fase baru yang disebut laporan itu sebagai ‘AI reality’. Pendapatan dari aplikasi berfitur AI tumbuh hingga 127%, menunjukkan bahwa kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan secara nyata dalam bisnis dan layanan digital.

    AI dinilai bisa menjadi penggerak utama gelombang ekonomi digital berikutnya, mulai dari otomatisasi UMKM, customer service berbasis bahasa Indonesia, hingga solusi kesehatan dan pendidikan digital.

    “Kita juga sudah melihat bangkitnya generasi baru startup yang berbasis AI di kawasan kita,” kata Veronica.

    Meski pertumbuhannya menjanjikan, laporan e-Conomy SEA juga menyoroti sejumlah tantangan klasik, di antaranya keterbatasan talenta digital dan data scientist, regulasi data dan keamanan siber yang belum seragam, serta infrastruktur internet di luar kota besar yang masih timpang. Tanpa pembenahan di tiga aspek ini, potensi pertumbuhan bisa melambat dalam beberapa tahun ke depan.

    Analis Bain & Company menilai, Indonesia kini berada di titik krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan startup lokal perlu diperkuat agar momentum pertumbuhan tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan.

    Dengan dukungan kebijakan, investasi infrastruktur digital, dan pengembangan talenta AI, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi digital terbesar di kawasan, bahkan menembus panggung global.

    (agt/rns)

  • Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        12 November 2025

    Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab Regional 12 November 2025

    Angka Stunting di Manggarai NTT Masih Tinggi, Pola Asuh Jadi Penyebab
    Tim Redaksi
    RUTENG KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, NTT, Safrianus Haryanto Djehaut, mengatakan prevalensi stunting di daerah itu masih tinggi.
    “Pada pengukuran Februari 2025, angka
    stunting
    tercatat sebesar 9 persen. Namun, pada Agustus meningkat menjadi 13 persen,” jelas Safrianus saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025) sore.
    Ia menjelaskan, data tersebut bersifat dinamis karena pengukuran stunting dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Februari dan Agustus.
    Menurut dia, perubahan angka itu mencerminkan realitas di lapangan yang terus bergerak serta dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, budaya, dan perilaku pengasuhan anak.
    Ia menyebut, sekitar 40 persen anak yang mengalami stunting sebenarnya lahir dengan berat badan normal, tetapi mengalami gangguan pertumbuhan setelah masa pemberian Makanan Pendamping ASI (Mpasi).
    “Banyak anak lahir dengan berat badan normal, tetapi setelah masa Mpasi justru mulai terganggu pertumbuhannya. Dugaan kuat saya, hal ini disebabkan oleh pola pengasuhan yang belum tepat,” ujarnya.
    Ia menilai masih banyak orangtua di
    Manggarai
    yang kurang memahami pentingnya pemberian asupan gizi tambahan setelah bayi berusia 6 bulan.
    “Sebagian masih beranggapan bahwa ASI saja sudah cukup, padahal pada usia tersebut anak mulai membutuhkan zat gizi tambahan untuk menunjang pertumbuhan otak dan tubuhnya,” ungkap dia.
    “Kadang bayi hanya diberi ASI padahal sudah butuh Mpasi, atau ketika anak tidak mau makan, orangtua tidak mencari alternatif makanan yang bergizi. Ini yang perlu kita ubah,” tambahnya.
    Untuk menekan angka tengkes di daerah itu, pihaknya tengah memfokuskan intervensi pada perubahan perilaku dan pola pengasuhan anak di tingkat keluarga.
    “Anak yang lahir normal harus dikawal pertumbuhannya hingga usia 2 tahun. Jangan dilepas begitu saja, karena dalam perjalanan bisa saja mengalami gangguan pertumbuhan,” jelas dia.
    Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan rutin bagi bayi dengan berat badan lahir mendekati batas bawah 2,5–2,7 kilogram.
    “Sedikit saja berat badan turun, anak bisa masuk kategori stunting,” lanjutnya.
    Selain itu, peran kader posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan akan diperkuat. Mereka diminta melakukan pemantauan bulanan agar tanda-tanda stunting bisa terdeteksi sejak dini.
    “Setiap bulan akan dilakukan penimbangan dan hasilnya langsung dianalisis. Dengan begitu, anak yang menunjukkan tanda-tanda stunting bisa segera mendapatkan penanganan,” jelasnya.
    Ia mengatakan, penanganan stunting tidak bisa dimulai setelah anak lahir, tetapi harus dilakukan jauh sebelum kehamilan, bahkan sejak usia ibu masih remaja.
    Ia mengungkapkan, berdasarkan data bahwa sekitar 67 persen remaja putri di Manggarai memiliki kadar hemoglobin di bawah 10. Kondisi itu sangat berisiko melahirkan anak stunting di masa depan.
    “Untuk itu, kami rutin membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Ke depan, konsumsi tablet ini akan diawasi langsung oleh petugas agar benar-benar diminum,” ujarnya.
    Selain itu, Dinas Kesehatan juga menaruh perhatian pada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Para kader diharapkan lebih aktif memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, termasuk susu tambahan dan makanan bergizi seimbang.
    Ia juga menegaskan pentingnya usia kehamilan ideal. Menurut dia, hamil terlalu muda atau terlalu tua sama-sama berisiko.
    “Karena itu, calon pengantin wajib menjalani skrining kesehatan agar siap secara fisik sebelum menikah,” tuturnya.
    Ia menegaskan bahwa stunting adalah persoalan multidimensi. Faktor ekonomi, budaya, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibu hamil juga dapat berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting.
    “Jadi ini bukan cuma soal gizi. Kadang ibu hamil stres, sering mendapat tekanan atau kekerasan, asupan makanannya tidak seimbang, semua itu bisa memengaruhi perkembangan janin,” bener dia.
    Ia membantah anggapan bahwa stunting disebabkan faktor gegenetik. Sebab, belum ada teori yang menyebut stunting murni karena keturunan.
    Anak tetap bisa tumbuh optimal dalam kemampuan bicara, motorik, dan kecerdasan jika mendapat asupan dan pengasuhan yang tepat.
    Sebagai langkah konkret, Dinkes akan memperkuat sistem pemantauan melalui penimbangan rutin setiap bulan di seluruh posyandu.
    Selain itu, edukasi bagi orangtua muda akan digencarkan, terutama terkait pemberian Mpasi bergizi, perawatan bayi, dan kebersihan lingkungan.
    “Setiap anak di Manggarai punya hak untuk tumbuh sehat dan cerdas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kesadaran kolektif dari keluarga dan masyarakat,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Dalami Prosedur dan Pungli Tenaga Kerja Asing

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Dalami Prosedur dan Pungli Tenaga Kerja Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudarmanto (HS) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (10/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Hery diperiksa untuk mendalami tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Hery juga didalami mengenai pungutan liar rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker.

    “Dalam pemeriksaan hari ini, Penyidik mendalami prosedur pengesahan RPTKA di Kemenaker. Selain itu, Penyidik juga menggali pengetahuan Sdr. HS terkait pungutan uang tidak resmi kepada para pengaju RPTKA di Kemnaker, saat periode Ybs. sebagai Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta & PKK,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

    Usai diperiksa KPK, Hery bersama kuasa hukumnya tidak menanggapi pertanyaan dari wartawan. Hery sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 29 Oktober 2025.

    “Dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS, mantan Sekjen Kemenaker,” kata Budi, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Budi mengatakan, penetapan tersangka Hery berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan KPK pada Oktober 2025. Kendati demikian, dia belum merincikan peran Hery dalam kasus yang berlangsung sejak 2019-2023. Selain itu, para tersangka memperoleh Rp53 miliar dari hasil pemerasan.

    8 tersangka dalam kasus korupsi RPTKA di Kemnaker

    Selain Hery, KPK juga telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi RPTKA di Kemnaker

    1. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Suhartono.

    2. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2024-2025, Haryanto.

    3. Direktur PPTKA tahun 2017-2019, Wisnu Pramono.

    4. Direktur PPTKA tahun 2024-2025, Devi Angraeni.

    5. Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021-2025, Gatot Widiartono (GTW).

    6. Petugas Hotline RPTKA 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024-2025, Putri Citra Wahyoe (PCW).

    7. Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin (JMS).

    8. Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025, Alfa Eshad (ALF).

    Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA

    Periksa Eks Sekjen Kemnaker, KPK Telusuri Prosedur Perizinan TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali soal prosedur pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pemeriksaan terhadap eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Heri Sudarmanto, sebagai tersangka.
    “Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami prosedur pengesahan
    RPTKA
    di Kemenaker,” kata Juru Bicara
    KPK
    , Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).
    Selain itu, penyidik juga menelusuri pengetahuan
    Heri Sudarmanto
    terkait
    pemerasan
    terhadap para pengaju RPTKA saat masih menjabat sebagai Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2010–2015, serta Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) pada periode 2015–2017.
    “Penyidik juga menggali pengetahuan saudara HS kepada para pengaju RPTKA di Kemenaker saat periode yang bersangkutan sebagai Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta & PKK,” ungkap dia.
    KPK sebelumnya telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap 8 orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK);
    Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA

    KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA

    KPK Periksa Eks Sekjen Kemenaker di Kasus Pemerasan Izin TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker) Heri Sudarmanto, sebagai tersangka atas kasus pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kemenaker, Senin (10/11/2025).
    Selain menjabat sebagai Sekjen
    Kemenaker
    periode 2017–2028,
    Heri Sudarmanto
    sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) periode 2010–2015, serta Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) pada periode 2015–2017.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung
    KPK
    Merah Putih atas nama HS, pensiunan PNS,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    Meski demikian, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami dari pemeriksaan tersangka.
    KPK sebelumnya telah melakukan penahanan secara bertahap terhadap 8 orang tersangka pada pertengahan Juli 2025.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK); Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
    Kemudian, Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; serta Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), dan Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil
    pemerasan
    sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.