Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali disuarakan oleh polikus Partai Nasdem.

    Wacana itu kembali disuarakan Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa sebagai respons atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.

    Dia menyebut, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, Partai Nasdem memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tersebut tidak akan mubazir.

    “Kan, kalau Nasdem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi,” kata Saan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

    Saan Mustopa menyebut, NasDem pernah mengusulkan beberapa alternatif kepada pemerintah agar pembangunan IKN yang memakan biaya besar tak menjadi mubazir.

    “Sudah jauh memberikan alternatif, supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar,” ujar Saan.

    Satu di antara usul yang pernah disampaikan NasDem ialah diaktifkannya kegiatan pemerintah pusat di IKN. Semisal, kata Saan, IKN menjadi tempat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berkegiatan agar lokasi bisa dirawat.

    “Kalau ada Wapres berkantor di sana, kan, aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 30 Juni 2025, yang diterbitkan Jumat (19/9) lalu.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    GELORA.CO –  Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

    Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

    “Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

    Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

    Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

    “Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

    Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

    KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.

  • Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    GELORA.CO -DPP Partai Nasdem merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2029 masih sangat lama. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo belum genap setahun berjalan. 

    “Ya ini masih lama lah Pemilu kan,” tegas Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. 

    Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita fokus aja mendukung bagaimana program Pak Prabowo bisa berjalan sukses, lancar, semua program-program prioritasnya itu bisa diwujudkan, bisa memuaskan semua harapan dan keinginan rakyat,” tegas Wakil Ketua DPR ini. 

    Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa hal-hal tersebut saat ini menjadi fokus Partai Nasdem. 

    “Kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo,” pungkasnya. 

  • Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    “Pemilu masih masih jauh,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI sekaligus elite PDIP Puan Maharani menyebut bahwa pemilu masih jauh saat merespons merespons instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029.

    Pasalnya, dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum genap satu tahun menjabat.

    “Pemilu masih masih jauh,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan kinerja secara bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong-royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9).

    Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut saat disinggung sinyal Prabowo–Gibran akan kembali berpasangan pada 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan,” ungkapnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 KPU Respons soal Info Pendidikan Terakhir Gibran yang Disebut Berubah Nasional

    6 KPU Respons soal Info Pendidikan Terakhir Gibran yang Disebut Berubah Nasional

    KPU Respons soal Info Pendidikan Terakhir Gibran yang Disebut Berubah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah telah mengubah riwayat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam situs mereka.
    Anggota KPU RI bidang Teknis Idham Holik menjelaskan, informasi yang ada di laman kpu.go.id adalah rujukan untuk media massa sehingga data yang ada di situs tersebut sama seperti yang dituliskan.
    “Kan waktu kita buka infopemilu.go.id itu kan ada tampilan awal terus di sana ada profilnya, ini kan tidak ada yang berubah,” kata Idham saat dihubungi melalui telepon, Selasa (23/9/2025).
    Dia juga merujuk pada pemberitaan Kompas.id terkait dengan profil para calon presiden dan wakil presiden yang diterbitkan pada 5 Desember 2023.
    Dalam laporan tersebut dijelaskan, Gibran menempuh pendidikan terakhir S-1 Manajament Development di Institute of Singapore.
    “Kan bisa digital tracing ya, dengan apa yang ditampilkan ini tidak ada yang berubah,” tuturnya.
    Idham menegaskan, daftar riwayat pendidikan yang ditampilkan dalam website Info Pemilu KPU RI sepenuh bersumber dari formulir pencalonan pada saat pengisian data pasangan calon di aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan).
    “Untuk tujuan pendaftaran pasangan Capres-Cawapres oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada masa pendafataran di 19-25 Oktober 2023 lalu,” kata dia.
    Sedangkan untuk isu kolom pendidikan terakhir yang dituduh diubah dari sebelumnya “pendidikan terakhir” menjadi “S-1”, KPU masih mendalaminya.
    “Kalau ini kita sedang mendalami,” ucap Idham.
    Sebelumnya, penggugat Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Subhan Palal, mengajukan keberatan atas perubahan informasi riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di laman resmi KPU RI.
    Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Subhan menuturkan, pada awalnya, dalam data riwayat pendidikan Gibran tertulis pendidikan terakhir Gibran adalah ‘pendidikan terakhir’, tetapi belakangan berubah menjadi S1.
    “Baik, Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena Tergugat 2 (KPU RI) mengubah bukti,” ujar Subhan dalam sidang di PN Jakpus, Senin (22/9/2025).
    “Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu ‘Pendidikan Terakhir’. Saat ini diganti jadi ‘S1’,” kata Subhan lagi.
    Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran.
    Majelis hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai.
    “Karena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis (terkait lanjut ke mediasi) tadi cukup ya,” kata hakim ketua Budi Prayitno dalam sidang.
    Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi meminta agar Prabowo-Gibran menjabat dua periode. Hal tersebut diartikan ancaman.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Ancaman serupa, kata dia sudah dua kali dilakukan.

    “Sudah 2 (dua) kali Jokowi “mengancam” Presiden @prabowo,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Pertama, ia mengatakan pada 6 Juni 2025. Saat itu, Jokowi menanggapi isu pemakzulan Gibran.

    Bekas Wali Kota Solo itu menegaskan, pemilihan presiden satu paket. Jika salah satu jatuh, maka keduanya harus jatuh.

    “6 Juni 2025 : soal pemaksulan Gibran : Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh,” jelasnya.

    Kedua, baru-baru ini, pada 19 September 2025. Permintaan Jokowi agar Prabowo-Gibran dua periode, baginya sebuah ancaman.

    Bahwa di pemilihan presiden mendatang, Prabowo mesti berpasangan dengan anaknya.

    “19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 Priode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” pungkasnya.

    Adapun permintaan Jokowi itu i sampaikan kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) maupun kelompok pendukung lainnya.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo–Gibran memimpin dua periode),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (19/9).

    Soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi tidak menampik. Ia menegaskan dirinya konsisten dengan sikap mendukung kepemimpinan dua periode.

  • Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Sorotan Ke Jokowi Soal Dukungan Prabowo-Gibran 2 Periode

    Jakarta –

    Belum genap setahun memerintah Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah didorong untuk menjalankan dua periode pemerintahan. Dorongan ini muncul dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kepada wartawan, ia mengatakan jika telah memerintah jajaran relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran hingga periode mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo -Gibran dua periode),” kata Jokowi dikutip dari detikJateng, Jumat (19/9/2025).

    “Ya memang sejak apa saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” lanjut dia.

    Sikap Jokowi ini kemudian menuai banyak tanggapan dari sejumlah tokoh politik. Dari PKB, Jazilul Fawaid mengatakan jika jangan terburu-buru untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Waketum PKB itu mengatakan akan tetap tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Ojo kesusu. Kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu. Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu. Ojo kesusu,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu rival pilpres 2024 Prabowo, Ganjar Pranowo, mengungkapkan jika ia menghormati sikap setiap warga negara. Namun baginya, saat ini yang lebih penting adalah menuntaskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

    “Mari kita pikirkan yang sekarang. Bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Ganjar, dikutip dari detikNews, Senin (22/9).

    Terbaru, tanggapan muncul dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan Demokrat hingga saat ini belum membicarakan soal pencapresan. Ia menyebut jika Demokrat saat ini tengah berkonsentrasi menyukseskan jalannya pemerintahan yang berjalan saat ini.

    “Demokrat berupaya dengan serius dan sungguh-sungguh untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo. Para kader Demokrat baik yang di eksekutif maupun legislatif fokus agar pemerintahan ini sukses dan masyarakat merasakan kesuksesan ini sehingga sampai saat ini belum bicara pencapresan,” kara Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (23/9/205).

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli pun memberi tanggapan yang berbeda. Terkait sikap Jokowi, ia mengatakan jika hal tersebut wajar. Ia mengatakan jika tindakan tersebut dilakukan Jokowi demi anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    Lalu apa sebenarnya motif ungkapan dukungan prematur Jokowi terhadap Prabowo-Gibran untuk maju di periode kedua nanti? Sejauh mana hal ini akan mempengaruhi dinamika politik di jajaran pendukung Prabowo? Menghadirkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menghadirkan kembali kelas investasi. Kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengelola keuangan dengan metode Money Map. Nantinya dengan metode ini, seseorang diharapkan tidak akan jatuh pada situasi kehabisan uang di pertengahan bulan. Bagaimana strategi Money Map bisa dipraktikkan? Ikuti diskusi nya di Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah memberikan instruksi kepada para relawannya untuk memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Ia mengungkapkan bahwa dukungan untuk Prabowo dan Gibran bukanlah hal baru, melainkan sudah disampaikannya sejak lama.

    “Sejak awal sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo pada hari Jumat, 19 September 2025.

    Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menjelaskan bahwa instruksi untuk mendukung Prabowo-Gibran telah dimulai jauh sebelum pemilihan presiden 2024.

    “Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” tambah Jokowi. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut diberikan karena banyak relawan yang menanyakan pendapatnya mengenai pasangan Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan karena saya bertanya ke mereka,” jelas Jokowi.

     

  • Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Bukan untuk Bangsa, PDIP: Seruan Jokowi agar Relawannya Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Demi Kepentingan Anaknya Saja

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar relawannya mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode kini menuai polemik.

    Kritikan datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Dia merespons tajam pernyataan ayah Gibran itu.

    Menurut Andreas, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak.

    “Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” tegas Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Hugo menilai, pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

    Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    Gibran saat ini juga mendapat gugatan terkait ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

    Subhan menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

    Gugatan tersebut diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat. Masing-masing Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. (bs-sam/fajar)