Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Sidang Gugatan Rp125 Triliun Terhadap Wapres Gibran Lanjut Mediasi Hari Ini

    Sidang Gugatan Rp125 Triliun Terhadap Wapres Gibran Lanjut Mediasi Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke tahap mediasi pada hari ini, Senin (29/9/2025).

    Subhan Palal selaku penggugat dalam perkara perdata ini menyampaikan bahwa mediasi perdana polemik ijazah Gibran bakal digelar sekitar pukul 10.00 WIB.

    “Hari ini jam 10.00 WIB,” Kata Subhan saat dikonfirmasi, Senin (29/9/2025).

    Di samping itu, Pengacara Gibran, Dadang Herli Saputra mengatakan Gibran berkemungkinan tidak akan hadir secara langsung dalam mediasi ini. Oleh karena itu, jalannya sidang bakal diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya.

    “Untuk prinsipal belum ada informasi. Kemungkinan besar akan diwakilkan ke kami untuk mengikuti tahapan mediasi,” tutur Dadang kepada wartawan.

    Adapun, dia mengemukakan bahwa dalam mediasi pertama ini, mediator bakal menjelaskan mekanisme dari sidang kali ini. Selain itu, penggugat juga bakal menyerahkan proposal dalam agenda mediasi polemik ijazah Gibran.

    “Hal-hal lain saya belum tau apa saja yang nanti akan disampaikan oleh mediator hari ini,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Hakim Sunoto telah ditunjuk sebagai mediator. Hal itu telah disepakati oleh majelis hakim, penggugat dan para tergugat. Proses akan berlangsung paling lama 30 hari.  

    Sekadar informasi, Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah digugat perdata terkait kerugian senilai Rp125 triliun di PN Jakarta Pusat.

    Gugatan perdata itu teregister dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada Jumat (29/8/2025). 

    Adapun, inti gugatan ini adalah Gibran telah melakukan pelanggaran saat mencalonkan diri menjadi Wapres. Pasalnya, Gibran dinilai tidak pernah menamatkan sekolah tingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.

  • 7 Gugatan Rp 125 T Gibran Masuk Tahap Mediasi, Hakim Berharap Damai Nasional

    7 Gugatan Rp 125 T Gibran Masuk Tahap Mediasi, Hakim Berharap Damai Nasional

    Gugatan Rp 125 T Gibran Masuk Tahap Mediasi, Hakim Berharap Damai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mediasi untuk gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
    Penggugat, Subhan Palal, mengatakan mediasi diperkirakan mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
    “(Dalam mediasi) yang dibahas (terkait) perdamaian,” ujar Subhan saat dihubungi, Minggu (28/9/2025).
    Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh kuasa hukum Gibran, Dadang Herli Saputra. Dadang menjelaskan, di awal mediasi, penggugat akan menyampaikan proposal perdamaian.
    “Besok mediasi pertama. Biasanya di awal penggugat akan menyampaikan proposal perdamaian,” jelas Dadang saat dihubungi, Minggu sore.
    Kemudian, pihak tergugat akan menanggapi proposal yang diserahkan. Proposal ini bisa diterima atau ditolak.
    Dadang memastikan, tim penasihat hukum akan menghadiri proses mediasi.
    Namun, ia belum dapat memastikan apakah Gibran selaku tergugat akan hadir langsung atau tidak.
    “Sampai hari ini, belum ada informasi apakah (Gibran) akan datang sendiri atau tidak. Yang pasti kami akan tetap datang,” katanya.
    Senin lalu, majelis hakim sempat menyampaikan sejumlah pesan kepada para pihak yang akan memasuki proses mediasi.
    Hakim Ketua Budi Prayitno menjelaskan, mediasi adalah kesempatan bagi semua pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dalam satu ruangan dan membahas permasalahan yang tengah dihadapi.
    Pengadilan memberikan waktu 30 hari bagi semua pihak untuk melakukan mediasi. Hakim berharap, tahap ini dimanfaatkan sebaik-baiknya.
    “Silakan nanti diikuti mediasi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa damai, kalau tidak kita lanjutkan dengan sidang lanjutan ya,” kata Hakim Budi sebelum menutup sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah Regional 28 September 2025

    Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah Regional 28 September 2025

    Ketemu Jokowi, Ahmad Ali: PSI Jangan sampai Jadi Beban Pemerintah
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengunjungi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (28/9/2025) siang.
    Eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu menyebut, kedatangannya sebagai bentuk solidaritas sekaligus temu kangen dengan Jokowi.
    Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah nasihat untuk memimpin PSI ke depan bersama kepengurusan periode 2025–2030.
    Ia menegaskan, PSI akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “PSI jangan menjadi problem. Jadi jangan menjadi beban bagi pemerintah. Kader-kader PSI harus menjadi bagian yang membantu pemerintah,” kata Ahmad Ali usai bertemu dengan Jokowi.
    Menurut dia, kader PSI harus ikut terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
    Apalagi, PSI bersama Partai Gerindra berada dalam satu koalisi.
    “Karena kita tahu hari ini bangsa Indonesia sedang banyak tantangan eksternal maupun internal yang sedang kita hadapi. Maka tantangan-tantangan ini harus kita pikul bersama-sama,” kata dia. 
    Menurut Ahmad Ali, kepengurusan baru harus memastikan harapan masyarakat dan janji politik dapat dikerjakan bersama demi menyejahterakan rakyat.
    Disinggung soal inisial J yang disebut-sebut akan menjadi Ketua Pembina Partai, Ahmad Ali membantah kedatangannya terkait hal itu.
    Ia menegaskan, komunikasinya dengan Jokowi sudah terjalin sejak sebelum pelantikan kepengurusan baru.
    “Oh, tidak-tidak, ini kan baru selesai pelatihan kemarin. Datang selesai pelatihan, datang melaporkan. Setelah selesai pelatihan dan kemudian selanjutnya sebelum melangkah, pasti arahan-arahan dari beliau,” ujarnya.
    Terkait sosok J tersebut, ia memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut dan menyerahkan pada keterangan resmi selanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan soal instruksi Jokowi ke relawannya untuk kembali memenangkan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2029 memang sudah jadi sorotan hangat.

    Jokowi berharap agar Wapres Gibran bisa menduduki posisinya itu selama dua periode lamanya. Padahal belum sampai setahun putra sulungnya itu jadi Wapres.

    Merespon hal ini, Eks Ketua BEM Universitas Padjajaran (Unpad) sekaligus konten kreator, Virdian Aurelio memberikan sorotan.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengunggah konten yang mengikuti saran dari Wapres Gibran.

    Dimana, dari saran tersebut Gibran meminta untuk lebih sering menggunakan AI.

    “Saya ingin membuka dengan mengikuti anjuran mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI,” katanya.

    Mengikut saran tersebut, Virdian kemudian menggunakan Chat GPT untuk mempertanyakan soal kemungkinan Gibran dua periode.

    “Etis atau tidak kalau mantan Presiden sudah bicara dua periode untuk anaknya di tengah baru setahun sudah menjabat dan masih banyak masalah bangsa?,” tanyanya.

    Dari pertanyaan tersebut, Chat GPT kemudian memberikan respon jawaban yang hasilnya berupa sindiran keras.

    “Kata Chat GPT sebagai mantan Presiden sekaligus ayah dari Wakil Presiden yang baru menjabat satu tahun dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik,” ungkapnya.

    “Alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya,” terangnya.

    Diketahui, Gibran saat ini juga dihadapkan terkait persoalan hukum soal ijazahnya. Pernyataan Jokowi yang ingin anaknya kembali berpaket dengan Prabowo dinilai blunder. (Erfyansyah/Fajar)

  • Dokter Tifa Kembali Kaitkan Cuitan Lama Akun Fufufafa dengan Riwayat Pendidikan Wapres Gibran

    Dokter Tifa Kembali Kaitkan Cuitan Lama Akun Fufufafa dengan Riwayat Pendidikan Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Neuroscience Behavior sekaligus Pegiat Media Sosial dr Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa kembali menyoroti soal riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sorotan yang diberikannya kali ini dikaitkan dengan cuitan lama dari akun kaskus fufufafa.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa membagikan cuitan lama dari akun fufufafa.

    Cuitan dari akun tersebut bicara soal lulusan dari SD yang SMP yang disebut ingin memiliki kehidupan mewah.

    Hanya saja, dalam cuitannya akun tersebut, ini menyindir soal lulusan yang memiliki keterampilan terbatas.

    “Lulusan sd-smp dengan keterampilan terbatas pengen hidup mewah,” tulis akun tersebut.

    Inilah yang disindir oleh Dokter Tifa yang percaya akun fufufafa ini dulunya milik Wapres Gibran.

    Ia membalas cuitan lama itu dengan bahasa jawa karena agak kesal dengan cuitan tersebut.

    “Ngomong sendiri tentang diri sendiri ketika sedang sendirian,  bahasa Jawanya “ndleming,” tulisnya dikutip Minggu (28/9/2025).

    “Saya ngga tahu kata bahasa Indonesia yang pas. Ada yang bisa bantu?,” terangnya.

    Untuk diketahui, sejumlah pegiat media sosial dan pakar IT mampu membuktikan bahwa akun Fufufafa tersebut adalah milik Gibran. Saat isu ini mencuat sudah banyak yang menyajikan bukti-bukti tersebut.

    Meski Menkominfo yang saat itu dijabat oleh Ketua Umum ProJo (relawan pro Jokowi), Budi Arie, membantahnya tetap saja bukti-bukti itu berseliweran. (Erfyansyah/fajar) 

  • CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    CEPA Indonesia–Kanada Resmi Ditandatangani, Prabowo Sebut Langkah Strategis Perkuat Ekonomi

    JAKARTA – Tercapainya penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada dinilai Presiden RI Prabowo Subianto merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

  • Prof Surya Mahdi: Universitas Abal-abal dan Lembaga Nonformal Asing Rusak Pendidikan

    Prof Surya Mahdi: Universitas Abal-abal dan Lembaga Nonformal Asing Rusak Pendidikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi asal Indonesia, Prof. Surya Mahdi dari University of Bristol, Inggris, mengkritik tajam praktik pendidikan yang tidak beres. Dia menyoroti kerja sama lembaga nonformal dan universitas asing yang hanya mengejar keuntungan.

    Hal tersebut diungkapkan Surya, menanggapi pernyataan Peneliti dan Dosen Melanie Bitenzorgy yang baru-baru ini viral mengungkap kejanggalan ijazah Gibran.

    Menurut Surya, banyak orang tua di Indonesia dimanfaatkan secara psikologis dan finansial. Mereka tergiur gelar cepat untuk anak-anak mereka.

    Prof. Surya menyebut kementerian terkait lambat menyikapi tren ini. Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar-Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi kurang sigap.

    Anak usia 16 tahun bisa langsung kuliah tahun ketiga di luar negeri. Padahal tidak punya ijazah resmi seperti SMP atau SMA.

    “Anak saya masih di AS Level college. Tapi anak kenalan kami sudah kuliah tingkat tiga,” kata Prof Surya dikutip Sabtu, (27/9/2025).

    Ia heran anak tersebut bahkan tidak tahu apa itu A Level atau IB. Tapi tetap diterima oleh universitas di Inggris.

    Menurutnya, ada celah sistem yang dimanfaatkan. Beberapa universitas asing menjual program “franchise” pendidikan pra-universitas.

    Program ini dijual ke lembaga nonformal di negara-negara seperti Indonesia dan Singapura. Lembaga itu bebas menerima siapa saja.

    Tesnya dilakukan internal oleh lembaga pemegang franchise. Tidak ada cek ijazah SMP atau SMA.

    “Siapa pun bisa ikut asal bayar dan lulus tes internal. Tidak ada standar resmi pendidikan,” jelasnya.

  • RI Rampungkan CEPA dengan Kanada, Prabowo: Ini suatu terobosan 

    RI Rampungkan CEPA dengan Kanada, Prabowo: Ini suatu terobosan 

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa t

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Kanada merupakan sebuah terobosan besar dalam hubungan ekonomi kedua negara.

    “Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan, kita berhasil tanda-tangan CEPA ya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

    Presiden menegaskan kesepakatan tersebut akan memperkuat kerja sama dagang, membuka akses pasar baru, dan menurunkan hambatan tarif bagi produk unggulan Indonesia. CEPA dengan Kanada melengkapi capaian serupa dengan Uni Eropa yang telah diperjuangkan sejak satu dekade lalu.

    Penandatanganan dan Pengumuman Bersama tentang Kesepakatan Substansial CEPA antara Indonesia dan Eropa dilaksanakan di Bali, Selasa (23/9) lalu antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič.

    Prabowo menilai rangkaian kunjungan ke PBB, Kanada, dan Belanda membawa hasil yang konkret baik di bidang diplomasi maupun kerja sama ekonomi.

    “Saya kira alhamdulillah kunjungan saya membawa manfaat,” ujarnya.

    Selain kerja sama ekonomi, Presiden juga menyebut kunjungannya ke Belanda menghasilkan komitmen pengembalian 30 ribu artefak bersejarah milik Indonesia serta kerja sama edukasi keuangan masyarakat oleh Ratu Máxima pada kunjungannya ke Jakarta mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo tiba di tanah air usai merampungkan lawatan ke empat negara mitra strategis, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.

    Tampak menyambut kedatangan Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diaspora Indonesia di Sydney Ungkap Gibran Hanya 6 Bulan di UTS, Dosen IPB: Berarti Suketnya Bodong

    Diaspora Indonesia di Sydney Ungkap Gibran Hanya 6 Bulan di UTS, Dosen IPB: Berarti Suketnya Bodong

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Sedang viral sebuah podcast yang mewawancarai seorang pria paruh baya bernama Ihsan. Dia adalah seorang diaspora Indonesia di Sydney.

    Ihsan bercerita, pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi beserta rombongan ke Sydney di tahun 2017, dia diminta bantuan oleh pihak KJRI untuk menemani Gibran, Selvi Ananda, dan Jan Ethes, untuk berkeliling Kota Sydney dengan menggunakan mobilnya.

    Gibran minta agar Ihsan mengantarnya ke UTS Insearch. Saat itu Gibran dengan polos bercerita kepada Ihsan bahwa dia pernah sekolah di situ tapi hanya sebentar, tidak sampai selesai, cuma 6 bulan.

    Pernyataan Ihsan tersebut mendapat respons dari dosen IPB, Meilanie Buitenzorgy, yang baru-baru ini viral membahas ijazah Gibran.

    “Wow! Ini benar-benar wow! Padahal dalam dokumen publik resmi di KPU maupun Kemensetneg, Gibran klaim menjalani pendidikan di UTS Insearch selama 3 tahun,” tulis Meilanie, dikutip dari akun media sosialnya.

    “Kalau orang-orang seperti saya hanya bisa menganalisis dengan berbekal berbagai informasi yang tersedia di domain publik, Pak Ihsan ini statusnya SAKSI MAHKOTA,” sambungnya.

    Meilanie mengaku baru saja di status kemarin dia bertanya-tanya, kenapa terkait riwayat pendidikan di UTS Insearch, yang dipamerkan Gibran ke publik hanya Surat Keterangan Penyetaraan keluaran Ditjen Dikdasmen saja? Sertifikat keluaran UTS Insearch-nya sendiri mana Bran?

    “Lalu…. BOOM! Muncul video kesaksian Pak Ihsan ini…,” tambahnya.

    Kalau kesaksian Ihsan ini benar adanya, lanjut Meilanie, artinya Gibran tidak punya Sertifikat UTS Insearch. Artinya, Surat Keterangan Penyetaraan UTS Insearch yang dikeluarkan Ditjen Dikdasmen adalah Suket BODONG!

  • DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,”

    Kupang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mencanangkan program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam sambutannya di Kupang, Sabtu mengatakan, program tersebut merupakan wujud dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pantauan di lokasi, pencanangan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, tokoh masyarakat, serta kelompok tani.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani lokal, dan mitra strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian pangan di NTT.

    “Karena kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi semua aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kita pastikan kepentingan rakyat harus berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah DPD RI menjadikan NTT sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut.

    “Ketahanan pangan relevan saat ini. Penanaman jagung ini menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan di NTT,” kata Melki.

    Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual jagung dalam bentuk mentah ke luar daerah.

    “Kami berharap jagung jangan lagi dijual mentah. Harus diolah dulu sebelum dipasarkan agar petani mendapat keuntungan lebih besar,” tegasnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.