Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo

    Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo

    Wamendagri Ungkap Tugas Komite Eksekutif Otsus Papua Bentukan Prabowo
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk sekaligus anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengungkap tugas tersebut.
    Ia menyebutkan, Komite Eksekutif Otsus akan menjadi motor baru percepatan pembangunan Tanah Papua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Komite Eksekutif memiliki tugas ganda. Selain saya sebagai Wamendagri, kami mengoordinasikan percepatan pembangunan di enam provinsi Papua antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” kata Ribka di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Ia menuturkan, semua program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan ke komite tersebut.
    Ribka menjelaskan, Komite Eksekutif Otsus juga menjadi motor utama koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah.
    Semua program pembangunan yang bersumber dari APBN dikoordinasikan agar berjalan sinkron dan efektif, sejalan dengan Astacita Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
    Sebagai pejabat yang melapor langsung ke Presiden, Ribka menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
    “Ini amanah besar untuk memastikan semua program berpihak pada rakyat Papua agar Papua maju dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” ujarn dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan membantu Badan Pengarah Papua.
    Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). 
    Ketua Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
    Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memberikan catatan terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
    Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, setiap program pemerintah harus bisa direalisasikan oleh para menteri dan tim pelaksananya.
    “Maka dari visi besar Pak Prabowo selama satu tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan, agar apa yang menjadi program-program prioritas,” ucap Saan, usai acara donor darah menjelang HUT ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).
    Menurut dia, ini adalah program yang baik demi masa depan generasi bangsa.
    Wakil Ketua DPR RI ini berharap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG harus bisa menjalankan visi Presiden Prabowo dengan baik.
    “Misalnya program-program MBG, itu kan program yang memang ditujukan untuk hal yang sangat positif untuk membangun generasi emas untuk ke depan. Tapi, bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” papar dia.
    Selain itu, Saan mengingatkan agar ke depannya kebijakan-kebijakan strategis Prabowo dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa.
    Sebab, kata Saan, semua program prioritas Prabowo memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kemakmuran rakyat.
    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya Pak Prabowo,” ucap dia.
    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
    Prabowo dan Gibran telah resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta para pelaksana, baik kementerian, lembaga, maupun badan, segera merealisasikan berbagai visi besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 1 tahun pemerintahannya.

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menuturkan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis Presiden harus benar-benar bisa terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan keberadaannya, terutama oleh rakyat, untuk kemajuan bangsa.

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,” ucap Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Pada 20 Oktober 2025, dia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki waktu satu tahun.

    Sepanjang satu tahun itu, kata dia, Presiden memiliki visi besar dengan berbagai program prioritas dan strategis untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemakmuran rakyat.

    Saan menyampaikan salah satu program dimaksud, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk hal yang sangat positif, yakni membangun Generasi Emas untuk ke depan.

    “Tapi bagaimana misalnya Badan Gizi Nasional (BGN)-nya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” ucap dia.

    Sebelumnya, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Anyelir Puspa Kemala mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anyelir dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.

    Ia mengatakan sinergi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    Apalagi program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyasar berbagai kelompok sasaran mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam menurunkan angka stunting alias tengkes serta membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Arief: Prabowo kedepankan regenerasi kepemimpinan kepada generasi muda

    Arief: Prabowo kedepankan regenerasi kepemimpinan kepada generasi muda

    “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,”

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran Arief Rosyid Hasan menilai Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

    Hal tersebut, kata Arif, terlihat dari banyaknya kalangan anak muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan.

    “Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta.

    Arief pun memberi contoh yakni ketika Prabowo melantik para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara. Sejumlah tokoh muda dipilih Presiden untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

    Pelantikan para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

    Mereka, menurut Arief, adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

    “Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

    Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

    Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

    “Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Wamendagri Tekankan Peran TPAKD untuk Inklusi Keuangan Daerah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam memperluas inklusi keuangan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah.

    Wiyagus menuturkan TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    “Melalui penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD,” ujar Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2025 bertema ‘Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah’ di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10).

    Adapun Asta Cita mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari swasembada pangan dan ekonomi biru; pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif; pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; hingga hilirisasi dan industrialisasi ekonomi baru; serta pembangunan dari desa untuk pengentasan kemiskinan.

    Lebih lanjut, Wiyagus menjelaskan sejak dibentuk pada 2016, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses keuangan di daerah. Tim ini juga menjadi wadah penting untuk membangun kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Di sinilah pentingnya untuk kita memastikan akses keuangan yang merata. Pemerataan akses keuangan bukan hanya sekadar program teknis, namun juga merupakan bagian untuk mencapai kemandirian dan keadilan sosial,” tegas Wiyagus.

    Wiyagus juga memaparkan sejumlah praktik baik implementasi TPAKD di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan (Sumsel), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil mencatat rekor MURI sebagai rekening disabilitas terbanyak.

    Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan barang kebutuhan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Ia berharap TPAKD bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat membentuk suatu program yang nyata.

    “Sehingga pencapaiannya akan lebih maksimal dan terarah, serta terukur untuk masyarakat,” kata Wiyagus.

    Sebagai informasi, Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto; Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.

    (akd/akd)

  • Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    Jokowi Ketar-ketir Usai Ketemu Prabowo

    GELORA.CO -Usai melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi langsung ketar-ketir.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, berdasarkan bocoran yang diterimanya, dalam pertemuan tersebut Prabowo menolak sejumlah permintaan Jokowi.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Selain itu, kata Ikrar, ada beberapa pembahasan lain yang umumnya tidak menguntungkan Jokowi dan kroninya. Seperti Prabowo tidak akan berdiam diri soal sejumlah mega korupsi yang dilakukan Geng Solo maupun oligarki yang membuat tersendat-sendatnya operasional APBN yang berdampak rakyat menjadi korban. 

    “Prabowo akan membersihkan segala bidang serta penyitaan dan pengelolaan aset negara guna pemulihan keuangan negara serta tangkap dan miskinkan koruptor tanpa pandang bulu,” kata Ikrar.

    Prabowo, menurut Ikrar, akan bersikap tegas terhadap oligarki. Pasalnya, oligarki sudah terlalu kuat menggengam Indonesia 

    “Prabowo bakal menghabisi semua oligarki di seluruh lini,” kata Ikrar.

  • Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    Prabowo Menolak Lindungi Kasus Ijazah Jokowi-Gibran

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi lagi-lagi menjadi sorotan setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu 4 Oktober 2025.

    Peneliti politik senior Profesor Ikrar Nusa Bhakti mengaku menerima bocoran sejumlah topik yang menjadi pembahasan Jokowi dan Prabowo.

    “Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran,” kata Ikrar dikutip dari Youtube Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu 11 Oktober 2025.

    Dalam pertemuan empat mata tersebut, kata Ikrar, Prabowo tegas menolak untuk membantu dan melindungi Jokowi serta Gibran yang sedang terbelit kasus dugaan ijazah palsu.

    “Prabowo tidak bisa membantu kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang semakin terungkap,” kata Ikrar.

    Terlebih, lanjut Ikrar, kasus ijazah Jokowi sudah makin sulit dibendung. Hal ini menyusul munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Presiden ke-7 RI itu yang terindikasi kuat palsu.

    “Demikian juga ijazah Gibran yang diduga palsu,” pungkas Ikrar.

  • Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Roy Suryo-Tifa Ngonten di Makam, PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktifitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.

  • 6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    6 Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran Nasional

    Gugatan agar Ijazah Pejabat Dibuka, Hakim MK Singgung Isu Jokowi dan Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hakim konstitusi Arsul Sani menyinggung kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan uji materi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat bisa diakses publik.
    Hal ini disampaikan Arsul saat memberikan nasihat hakim kepada pemohon Komardin yang mengajukan perkara dengan nomor 174/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang digelar di Panel 2 MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Dia meminta agar Komardin selaku penggugat bisa merenungkan kembali apakah persoalan yang digugat berkaitan dengan Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5, serta Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP, atau persoalannya ada pada implementasi beleid tersebut.
    “Kalau persoalannya itu ada pada normanya, silakan diargumentasikan dengan baik, ya,” ucap Arsul.
    Dia kemudian menyinggung gugatan ini tak jauh dari isu yang sedang ramai beredar, yakni keabsahan ijazah strata 1 Jokowi dan Gibran.
    “Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
    Dia meminta agar Komardin bisa menjelaskan lebih baik, terlepas dari argumentasi bahwa isu ijazah membuat perekonomian menjadi tidak pasti dan menyebabkan kegaduhan.
    “Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu misalnya, persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya,” ucap Arsul.
    “Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik, ke Komisi Informasi, kan ada juga, bisa diperintahkan. Jadi, tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali,” tuturnya.
    Adapun gugatan ini diajukan seorang advokat bernama Komardin yang menilai isu ijazah pejabat dan mantan pejabat menyebabkan perekonomian menurun.
    “Terjadi gaduh di mana-mana yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Ya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan, dan sebagainya,” ucap Komardin.
    Dalam positanya, ia juga menyinggung isu ijazah strata 1 Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Dia mengatakan, isu ijazah Jokowi tersebut terkendala oleh pihak Universitas Gadjah Mada yang tidak mau memberikan keterangan dan bukti sehingga kondisi semakin gaduh.
    Atas dasar hal tersebut, dia meminta MK mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf g menjadi:
    “Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, pejabat, mantan pejabat negara dan/atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik,” kata pemohon Komardin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    Dian Sandi PSI: Gibran Sudah Kuasai Ilmu Sabar Ala Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, memuji respons Gibran Rakabuming Raka terhadap kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    Dikatakan Dian, Wapres Indonesia itu telah banyak belajar dari ayahnya, Jokowi, dalam menanggapi pihak yang tidak senang dengan dirinya.

    “Banyak hal yang Mas Wapres pelajari dari Pak Jokowi, salah satunya adalah ilmu sabar,” ujar Dian di Instagram pribadinya @diansandiutama (10/10/2025).

    Dian menuturkan bahwa mengelola hati agar tetap tenang dan lapang dada merupakan perkara yang terbilang sulit.

    “Mengelola hati dengan sangat terang dan tidak sedikitpun terganggu ketika diserang oleh lawan dengan berbagai macam cara,” sebutnya.

    “Termasuk ketika Roy Suryo CS ngonten di makam almarhum Kakek dan Neneknya,” tambahnya.

    Dian pun meminta kepada relawan agar menahan diri dalam mengeluarkan statement.

    Apalagi, Gibran sudah menyatakan sikap atas kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarganya.

    “Untuk kader PSI dan relawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, cukup marah-marahnya, saatnya kita kembali beraktivitas, ayo kerja!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka merespons dingin aksi Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma mengecek makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Bukannya marah, Gibran membuat publik terdiam atas sikap bijaksananya.

    “Saya atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu dr. Tifa,” ujar Gibran dikutip pada Jumat (10/10/2025).

    Bukan tanpa alasan, Gibran menganggap bahwa kunjungan Roy dan Tifa di makam kakek dan neneknya bagian perbuatan yang mulia.