Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Polda Jawa Barat Catat Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

    Polda Jawa Barat Catat Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat membeberkan jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan menyebut bahwa total jumlah siswa yang keracunan MBG kini mencapai 369 orang. Menurutnya, korban terdiri dari siswa berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, MTs, SMP hingga SMK di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

    “Data terakhir, jumlah korban sementara mencapai 369 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 112 orang kini masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan, sementara 257 orang sudah membaik dan diperbolehkan pulang,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/9).

    Dia menyebut ratusan korban keracunan MBG dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut dirawat di rumah sakit yang berbeda.

    Rincian korban yang masih dirawat antara lain 2 orang di Poned Puskesmas Cipongkor, 15 orang di Posko Kecamatan Cipongkor, 29 orang di RSUD Cililin, lalu 44 orang di RS Permata, serta 22 orang di RSIA Anugrah.

    Sementara itu, menurutnya, penanganan medis darurat saat ini masih dipusatkan di beberapa lokasi seperti di antaranya yaitu Puskesmas Cipongkor menangani 116 siswa sedangkan Posko Kecamatan Cipongkor menampung 252 orang.

    “Polda Jabar bersama dinas terkait terus melakukan langkah penyelidikan untuk memastikan sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ini,” katanya.

    Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang terkait siswa yang keracunan MBG dari program pemerintah Prabowo-Gibran tersebut. 

    Menurutnya, Polda Jawa Barat saat ini fokus kepada penanganan medis ratusan korban yang keracunan makanan MBG.

    “Kami imbau masyarakat tetap tenang. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis korban. Untuk penyelidikan, tim sudah bergerak melakukan penelusuran terkait makanan yang diduga menjadi penyebab,” ujarnya

  • Tere Liye Sindir Pedas Jokowi Arahkan Pendukungnya Menangkan Prabowo-Gibran Dua Periode: Pilpres Masih 4 Tahun Lagi

    Tere Liye Sindir Pedas Jokowi Arahkan Pendukungnya Menangkan Prabowo-Gibran Dua Periode: Pilpres Masih 4 Tahun Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penulis kondang, Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama pena Tere Liye menyindir Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat selama dua periode.

    Padahal Prabowo-Gibran belum genap satu tahun memerintah sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    “Pilpres masih 4 tahun lagi, bapak yang satu ini sudah siap-siap,” tulis Tere Liye di Instagram, dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Dalam unggahan tersebut, penulis novel Hafalan Shalat Delisa itu menyertakan tangkapan layar sebuah artikel berita yang berjudul “Projo Ungkap Arahan Jokowi Buat Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode”.

    Tere Liye menyindir lagi dengan menduga-duga tujuan Jokowi mengarahkan pendukungnya mendukung pasangan pemenang Pilpres 2024 tersebut untuk lanjut ke periode kedua.

    “Entahlah, karena sayang betul sama anaknya, atau khawatir kalau tersingkir, bisa panjang itu urusan,” sindirnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik menegaskan bahwa relawan harus mengawal, memastikan, dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya.

    Senada dengan itu, Sekjen Projo, Handoko menegaskan sejak awal relawan garis keras Jokowi ini telah bertekad mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Komitmen ini bahkan telah dicetuskan sejak tahun 2024 lalu.

    “Dukungan tersebut sudah menjadi komitmen sejak sebelum Pilpres 2024. Projo tetap konsisten. Bapak Presiden Prabowo juga sudah mengetahuinya sejak awal,” tutur Handoko.

  • Hari Tani dan momentum reforma agraria, hilirisasi, dan lumbung pangan

    Hari Tani dan momentum reforma agraria, hilirisasi, dan lumbung pangan

    Jakarta (ANTARA) – Mendekati tepat setahun pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran yang bersamaan dengan momentum Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September, pelaksanaan agenda Reforma Agraria masih diwarnai banyak pekerjaan rumah dalam implementasinya.

    Padahal, reforma agraria adalah instrumen fundamental untuk mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria yang berkepanjangan, serta memacu pertumbuhan ekonomi petani dan masyarakat pedesaan.

    Pada era sebelumnya, publik kerap menyaksikan presiden turun langsung membagikan sertifikat tanah.

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat bahwa selama periode 2015-2023, telah dibagikan sekitar 10,3 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    Meskipun pendekatan ini menuai kritik sebagai langkah yang terlalu seremonial dan lebih menekankan pada legalisasi aset (sertifikasi) daripada redistribusi yang substantif, setidaknya terdapat simbol kuat kehadiran negara yang menempatkan isu agraria pada level prioritas.

    Pentingnya pelaksanaan reforma agraria saat ini semakin krusial seiring dengan dua masalah besar yang hadir bersamaan: deindustrialisasi dini dan proses deagrarianisasi secara bersamaan.

    Terjadinya deindustrialisasi dini tercermin dari menurunnya kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan signifikan dari puncaknya sekitar 32 persen pada 2002 menjadi hanya 18,7 persen pada kuartal pertama 2024.

    Melemahnya sektor manufaktur ini merupakan alarm bagi ketahanan ekonomi nasional. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri juga stagnan, hanya tumbuh rata-rata 1,2 persen per tahun dalam dekade terakhir, jauh di bawah pertumbuhan tenaga kerja secara nasional.

    Sementara itu, deagrarianisasi ditandai oleh tiga gejala utama: menguatnya ketergantungan pada impor pangan, di mana nilai impor pangan Indonesia mencapai 28,5 miliar dolar AS pada 2023 menurut BPS.

    Angka ini didominasi petani gurem dan buruh tani yang miskin, dengan data menunjukkan bahwa 56 persen petani Indonesia menguasai lahan di bawah 0,5 hektare; dan lemahnya regenerasi petani akibat tidak menariknya kehidupan di sektor pertanian, di mana hanya 27 persen petani muda (di bawah 35 tahun) yang masih aktif bekerja di sektor pertanian.

    Kebijakan pemerintah untuk menjawab deindustrialisasi salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam sektor minerba, perkebunan, perikanan, sayangnya program ini tidak memiliki jembatan yang menyambungkannya dengan agenda reforma agraria.

    Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa realisasi investasi hilirisasi minerba mencapai 15,3 miliar miliar dolar AS pada 2023, namun tidak berkontribusi terhadap naiknya skema kepemilikan rakyat atas usaha dan lahan di sekitarnya.

    Alih-alih menjadi solusi bagi masalah agraria, model hilirisasi yang ada justru menimbulkan konflik agraria baru dan memberi dampak buruk bagi lingkungan hidup.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani ikut menanggapi instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029. Menurut Puan, pemilu umum (pemilu) 2029 masih sangat jauh.

    Selaij itu, lanjut Puan, Prabowo-Gibran belum genap satu tahun menjadi presiden dan Wapres Indonesia.

    “Pemilu masih jauh,” kata Puan saat dimintai tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan pun mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9) lalu. [hen/ian]

  • Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Jokowi Maruk Kekuasaan

    GELORA.CO – Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) haus atau maruk kekuasaan dan berupaya menjaga dinasti politiknya.

    “Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos. Enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan,” ujarnya dalam siniar Forum Keadilan Tv pada Selasa, 23 September 2025.

    Selamat menilai bahwa pernyataan terbuka Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode bukan hanya sekadar mendukung pasangan calon capres-cawapres mendatang.

    “Tapi juga strategi untuk menjaga dinasti politik Jokowi dan pengaruhnya untuk jangka yang akan panjang. Itu harus dibaca,” tandasnya.

    Upaya Jokowi terus memelihara pengaruh politik untuk menjadikan anak-anaknya sebagai pemimpin, itu tanpa memikirkan nasib bangsa ke depan.

    “Memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya enggak akan memaksakan Prabowo-Gibran dua periode,” ucapnya.

    Lebih lanjut Selamat menyampaikan, Jokowi terus berupaya memelihara pengaruh politiknya, khususnya di kalangan elite partai-partai besar.

    “Pangsa kekuasaan kepada elit-elit partai politik, termasuk misalnya Golkar PDIP, partai-partai yang besar di luar Grindra,” ucapnya.***

  • Rismon Sianipar Minta Keterangan Ijazah SMA Gibran Ditarik: Maka Proses Pemakzulan Sangat Gampang

    Rismon Sianipar Minta Keterangan Ijazah SMA Gibran Ditarik: Maka Proses Pemakzulan Sangat Gampang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti dan akademikus, Rismon Sianipar meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), menarik keterangan ijazah SMA terakhir Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Itu diungkapkan saat mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen), pada Selasa (23/9/2025).

    “Apa dasar Dirjen (sekarang Kementerian) Dikdasmen saat itu menerbitkan keterangan ini,” kata Rismon.

    Dia menanyakan alasan keterangan tersebut dikeluarkan. Kalau tak ada kajian, ia meminta ditarik.

    “Ada kajiannya? Kalau ada buktikan. Kalau nggak ada, jujur. Tarik ini,” ujarnya.

    Jika itu ditarik, kata Rismon, maka pemakzulan Gibran mudah dilakukan.

    “Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakzulan Gibran itu sangat gampang,” ucapnya. “Karena ini syarat utama,” sambungnya.

    Karenanya, ia meminta Gibran mundur.

    “Makanya Gibran, mundur sajalah,” ujarnya.

    Pasalnya, Rismon mengatakan bisa saja pejabat berbohong demi Gibran. Juga keluarganya.

    “Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda,” imbuhnya.

    Padahal, menurutnya jutaan anak Indonesia lebih layak menjadi wakil presiden. Ketimbang Gibran

    . “Jutaan anak-anak kita yang lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang ijazahnya tidak jelas seperti ini yang harus menjadi wakil presiden,” pungkasnya.

    “Jadi intinya tuh Gibran tidak punya ijazah SMA/SMK. Hanya punya surat keterangan untuk jadi Wapres,” sambungnya. (Arya/Fajar)

  • Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    Saan Mustopa Kembali Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, Respons Keputusan Presiden Prabowo Tetapkan sebagai Ibu Kota Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali disuarakan oleh polikus Partai Nasdem.

    Wacana itu kembali disuarakan Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa sebagai respons atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.

    Dia menyebut, dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, Partai Nasdem memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tersebut tidak akan mubazir.

    “Kan, kalau Nasdem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi,” kata Saan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

    Saan Mustopa menyebut, NasDem pernah mengusulkan beberapa alternatif kepada pemerintah agar pembangunan IKN yang memakan biaya besar tak menjadi mubazir.

    “Sudah jauh memberikan alternatif, supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar,” ujar Saan.

    Satu di antara usul yang pernah disampaikan NasDem ialah diaktifkannya kegiatan pemerintah pusat di IKN. Semisal, kata Saan, IKN menjadi tempat Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berkegiatan agar lokasi bisa dirawat.

    “Kalau ada Wapres berkantor di sana, kan, aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN, Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres tersebut diteken oleh Prabowo pada 30 Juni 2025, yang diterbitkan Jumat (19/9) lalu.

  • Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    Sri Mulyani Zaman SBY Jadi Menkeu, Era Jokowi Jadi Kasir Penguasa

    GELORA.CO  – Analis kebijakan publik Said Didu mengungkapkan perbedaan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Sri Mulyani bertugas sebagai Menkeu saat era SBY, namun berubah menjadi kasir penguasa semasa pemerintahan Jokowi.

    “Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi menjadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

    Dia lantas mencontohkan perbedaan Sri Mulyani di era SBY dan Jokowi. Semasa pemerintahan SBY, kata dia, Sri Mulyani tegas menolak menganggarkan uang untuk pembangunan monorail.

    “Saya kasih contoh ke publik, Bapak masih lihat monorail yang mangkrak dari mana tiangnya? Kuningan. Itu saat saya rapat dengan Sri Mulyani, dengan JK, JK minta, ‘Bisa gak dikasih subsidi?’ Bu Sri menyatakan, ‘Tidak bisa, kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja Menteri Keuangan,’ saking sebagai Menteri Keuangan, (berucap seperti itu) ke Pak JK,” kata Said Didu.

    Sedangkan saat pemerintahan Jokowi, kata dia, Sri Mulyani mau menganggarkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

    “Pada saat Joko Widodo kereta api cepat yang tidak layak digelontorin. Itu rakyat paham betul perbedaannya,” tutur dia.

    Dia kemudian menjabarkan kondisi fiskal saat Sri Mulyani awal menjabat Menkeu pada 2004 dan saat ini. Saat Sri Mulyani awal menjabat, utang pemerintah masih sebesar Rp1.600 triliun.

    Namun kini, utang pemerintah menembus angka Rp10.000 triliun.

    “Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira hanya 1-2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” kata Said Didu.

    Merespons pernyataan itu, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran, Andi Azwan menilai Said Didu salah kaprah soal Sri Mulyani.

    “Bung Said Didu bicara itu memang ada juga benarnya, tapi juga banyak gak benarnya,” kata Azwan.

    Dia mengakui perlu ada penyegaran pada jabatan Menkeu karena sudah dijabat Sri Mulyani selama 14 tahun. Namun di sisi lain, prestasi-prestasi Sri Mulyani selama menjabat perlu diapresiasi.

    Dia mencontohkan kala Sri Mulyani berhasil menjaga fiskal negara saat pandemi Covid-19 melanda.

    “Kita juga apresiasi kepada beliau bagaimana menahan fiskal itu pada zaman Covid-19, sehingga kita bisa keluar dari Covid itu. Itu satu apresiasi juga kepada beliau,” tutur dia

  • Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    GELORA.CO –  Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

    Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

    “Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

    Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

    Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

    “Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

    Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

    KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.

  • Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    Nasdem Kritik Instruksi Jokowi ke Relawan: Pemilu Masih Lama!

    GELORA.CO -DPP Partai Nasdem merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2029 masih sangat lama. Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo belum genap setahun berjalan. 

    “Ya ini masih lama lah Pemilu kan,” tegas Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. 

    Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo agar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita fokus aja mendukung bagaimana program Pak Prabowo bisa berjalan sukses, lancar, semua program-program prioritasnya itu bisa diwujudkan, bisa memuaskan semua harapan dan keinginan rakyat,” tegas Wakil Ketua DPR ini. 

    Lebih jauh, Saan menegaskan bahwa hal-hal tersebut saat ini menjadi fokus Partai Nasdem. 

    “Kita konsentrasi mendukung dan menyukseskan semua program dan kebijakan prioritas dari Pak Prabowo,” pungkasnya.