Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Anies Diklaim Tiga Kali Ditawari Jadi Menteri Prabowo, Nama Gibran Ikut Diungkit

    Anies Diklaim Tiga Kali Ditawari Jadi Menteri Prabowo, Nama Gibran Ikut Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu perombakan Kabinet Merah Putih terus mengemuka meskipun Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tiga kali perombakan sejak dilantik Oktober 2024 lalu.

    Salah satu tokoh yang mengemuka digadang-gadang menjadi menteri adalah Anies Baswedan.

    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengungkap bahwa mantan calon presiden 2024 itu disebut telah tiga kali ditawari masuk kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan itu disampaikannya merujuk pada informasi yang ia terima dari sumber dekat Anies.

    Meski tawaran tersebut datang berulang kali, Refly menyebut Anies menolak karena melihat situasi politik dan prinsip yang dipegangnya.

    “Tapi orang lingkar dekat Anies, bilang memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” kata Refly dalam Podcast Bikin Terang, dilansir pada Kamis (25/9/2025).

    Refly menduga, Anies baru mungkin mempertimbangkan bergabung jika terjadi perubahan besar di lingkaran kekuasaan, termasuk jika posisi wakil presiden mengalami pergantian.

    “Perekrutan Anies oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies setuju masuk kabinet dengan syarat tidak mencalonkan diri pada Pemilu 2029, atau bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo jika kembali maju,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika semua masuk ke pemerintahan maka tidak ada lagi orang yang mau oposisi. Dan Prabowo kata dia termasuk ABS (asal bapak senang). (Pram/fajar)

  • Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    Titiek Soeharto Buka Suara Soal Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, buka suara soal wacana Presiden Prabowo Subianto melanjutkan jabatan hingga dua periode.

    Dikatakan Titiek, saat ini Prabowo belum terpikirkan untuk membicarakan periode kedua sebagai Kepala Negara.

    Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Jokowi yang sebelumnya menginstruksikan para relawan mendukung duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode.

    “Bapak juga belum memikirkan kali, ya, lima tahun berikutnya,” kata Titiek di Jakarta, Rabu (24/9/2025) kemarin.

    Ketua Komisi IV DPR RI itu menegaskan, Prabowo baru saja menjabat dan masih fokus menyelesaikan periode pertama.

    “Ah, itu nanti saja, ini baru setahun. Selesaikan lima tahun, mari buktikan,” sebutnya.

    Seperti diketahui, Jokowi secara terbuka menyampaikan arahan kepada relawan untuk mendukung Prabowo-Gibran kembali maju pada Pilpres 2029 mendatang.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

    Pernyataan Jokowi itu juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Fredy Damanik.

    Ia mengaku telah menerima langsung arahan dari Jokowi agar seluruh jaringan Projo memberikan dukungan penuh.

    “Sudah ada titah dari Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran bisa dua periode,” ungkap Fredy.

    Sebelumnya, Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, termehek-mehek menanggapi pernyataan Jokowi yang sempat meminta relawan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode, sampai Pemilu 2029.

  • Jadi Ibu Kota Politik, Wapres Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN

    Jadi Ibu Kota Politik, Wapres Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada 2028. Hal itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.

    Wakil Ketua DPR RI, Saan mustopa, mendukung kebijakan tersebut dengan catatan selama pembangunan infrastruktur di IKN tidak terhenti. 
     

    “Nanti kita lihat ini kan masih 2028. Kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi, dan sudah memberikan alternatif-alternatif,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Saan menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh sia-sia karena telah menelan anggaran besar. Ia kembali menyinggung rekomendasi NasDem sebelumnya yang mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN untuk memanfaatkan fasilitas di sana.

    Legislator Partai NasDem itu meyakini jika Wapres menjalankan kegiatan pemerintahan di IKN, maka ibu kota negara itu akan lebih berfungsi sebagaimana mestinya. 

    “Kalau ada Wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” tegasnya. 

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada 2028. Hal itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
     
    Wakil Ketua DPR RI, Saan mustopa, mendukung kebijakan tersebut dengan catatan selama pembangunan infrastruktur di IKN tidak terhenti. 
     

     
    “Nanti kita lihat ini kan masih 2028. Kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi, dan sudah memberikan alternatif-alternatif,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Saan menekankan bahwa pembangunan IKN tidak boleh sia-sia karena telah menelan anggaran besar. Ia kembali menyinggung rekomendasi NasDem sebelumnya yang mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN untuk memanfaatkan fasilitas di sana.
     
    Legislator Partai NasDem itu meyakini jika Wapres menjalankan kegiatan pemerintahan di IKN, maka ibu kota negara itu akan lebih berfungsi sebagaimana mestinya. 
     
    “Kalau ada Wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik,” tegasnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto menyebut, Presiden Prabowo Subianto mungkin belum memikirkan langkah politik lima tahun ke depan.
    Pernyataan itu Titiek sampaikan saat dimintai tanggapan terkait Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
    “Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Titiek berujar, tugas sebagai presiden RI periode 2024-2029 yang diemban Prabowo bahkan saat ini belum selesai dan belum berjalan satu tahun.
    Menurutnya, lebih tepat memikirkan bagaimana menyelesaikan masa tugas selama lima tahun tersebut, alih-alih membicarakan kontestasi pemilihan presiden 2029 atau dua periode.
    “Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek.
    Kabar Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.
    Pernyataan itu Frans sampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
    Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.
    Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.
    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Hanya Ijazah SMA, Ijazah SMP Gibran Juga Dipertanyakan

    Bukan Hanya Ijazah SMA, Ijazah SMP Gibran Juga Dipertanyakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jadi pembahasan hangat publik.

    Itu setelah seorang warga sipil bernama Subhan menggugat secara perdata keabsahan ijazah SMA anak mantan Presiden itu.

    Belakangan, muncul pertanyaan pula terkait ijazah SMP anak sulung Jokowi tersebut yang mulai dinilai janggal.

    Salah satu yang mempertanyakan soal ijazah SMP Gibran adalah ahli epidemiologi, seorang dokter yang juga pegiat media sosial, dr Tifauziyah Tyassuma.

    “SMPN 1 Surakarta apakah mengeluarkan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka?” tanya Dokter Tifa, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (24/9/2025).

    Dokter Tifa melanjutkan, jika ijazah tersebut tidak ada, maka Indonesia saat ini dipimpin Wapres yang tamatan SD.

    “Kalau tidak, maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD!” tulis Dokter Tifa.

    Cuitan tersebut ramai dilihat ribuan warganet di media sosial X dengan 1.000-an like, 385 kali dibagikan ulang, dan puluhan komentar.

    “Kalau ini nglacaknya gampang tinggal lihat di buku induk siswa, kecuali buku induknya juga palsu seperti buku alumni UGM yang Fakultas Kehutanan kmarin,” cuap akun @Sopingi49962744 di kolom komentar.

    “Itu yg pertama. Kl keluarkan, keluar tahun brp? Kl keluar thn 2002 spt data KPU, berarti gibran masuk OPSS pd 2003 Sbb tahun ajaran baru di SG dimulai pd Jan. Kl 2 thn di OPSS Berarti awal 2003-akhir 2004. UTS insearch jg awal tahun Jd masuk UTS pd Januari 2005. Berantakan,” balas lainnya.

    “Tahun 2025 disaat stok sarjana indonesia melimpah ruah, kita punya wapres lulusan SD?” tanya warganet lainnya. (sam/fajar)

  • Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Estafet Ketua Panja Revisi UU BUMN dari Eko Patrio ke Andre Rosiade

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) No.1/2025. Tongkat estafet Ketua Panja revisi keempat UU BUMN kini dipegang oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    UU No.1/2025 tentang BUMN baru saja diketok dalam Sidang Paripurna DPR pada Februari 2025. Perubahan ketiga UU BUMN itu menjadi payung hukum yang menaungi lahirnya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Kepastian perubahan keempat UU BUMN disepakti oleh seluruh fraksi Komisi VI DPR. Berpijak dari kesepakatan tersebut pembahasan revisi UU BUMN bakal dipercepat sejalan dengan pembentukan panitia kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

    Andre Rosiade merupakan politisi Partai Gerindra dan menjabat sebagai anggota DPR-RI sejak 2019. Dalam Pilpres 2024, Andre merupakan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Sumatera Barat.

    Tongkat estafet Ketua Panja revisi UU BUMN itu sebelumnya dipegang oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Prasetyo alias Eko Patrio. Eko memimpin Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI untuk membahas perubahan ketiga UU BUMN dengan pemerintah.

    Belakangan sosok Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi sorotan di tengah aksi demonstrasi massa yang menyampaikan protes terhadap tunjangan anggota DPR pada Agustus 2025. Belakangan, PAN secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI.

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).

    Terkait dengan revisi keempat UU BUMN, pemerintah dan Panja Komisi VI DPR-RI menargetkan pembahasan RUU UMN di tingkat Panja dituntaskan sebelum akhir masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kesepakatan ini diharapkan mempercepat harmonisasi regulasi dan memperkuat peran BUMN di perekonomian nasional.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi VI DPR dan pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa perubahan UU BUMN diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola dengan dinamika ekonomi nasional.

    Selain itu, transformasi kelembagaan korporasi negara juga menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

    “Untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dibutuhkan transformasi kelembagaan yang hanya dapat dilakukan dengan perubahan undang-undang. Besar harapan kami agar rancangan undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyatakan seluruh fraksi sepakat bahwa urgensi revisi UU BUMN bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi untuk memperkuat kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pembangunan nasional.

    “Jika BUMN dikelola dengan baik, negara kita akan menjadi sangat kaya. Tidak ada lagi kasus kelaparan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan,” kata Anggia dalam rapat kerja bersama pemerintah, Selasa (23/9/2025).

    Menurut Anggia, orientasi RUU BUMN kali ini adalah memastikan tata kelola lebih profesional dan manfaatnya bagi masyarakat. Menurutnya, masukan publik sejak pengesahan perubahan ketiga UU BUMN pada 2025 menjadi perhatian serius.

    Sebagaimana diketahui, RUU tentang Perubahan Keempat UU No. 19/2003 tentang BUMN masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini.

  • Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    Gibran Sudah Perlihatkan Ijazahnya, Dian Sandi PSI: Jangan Terjebak Tipu Daya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini menjadi salah satu isu paling hangat dibicarakan.

    Menanggapi hal tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa Gibran sudah lama memperlihatkan ijazahnya.

    Dian pun menyayangkan pihak-pihak yang kembali mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran.

    “Ini kok baru sekarang bilang tidak berani tunjukkan ijazah? Sudah dari dulu ditunjukkan, buka saja video di YouTube, banyak,” ujar Dian di X @DianSandiU (24/9/2025).

    Ia menegaskan bahwa Gibran pernah menunjukkan ijazahnya secara terbuka, namun tetap saja isu itu terus diperdebatkan.

    “Mas Wapres Gibran pernah menunjukkan ijazahnya, toh masih saja ribut!,” Dian menuturkan.

    “Itulah gambaran yang akan terjadi jika Pak Jokowi kemarin terpancing menunjukkan ijazahnya,” tambahnya.

    Dian juga menuding bahwa seruan untuk memperlihatkan ijazah hanyalah siasat politik.

    “Jadi yang teriak, tunjukkan ijazahnya dan selesai! Itu tipu daya, muslihat kaum Jahiliyah,” tegasnya.

    Lebih jauh, ia menyebut adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi mantan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan biaya yang tidak kecil.

    “Proyek pembusukan nama Pak Jokowi dan keluarganya ini berbiaya mahal,” tandasnya.

    Dian bilang, proyek pembusukan nama itu bisa jadi dibekingi oleh sekelas pemain minyak atau konsesi jutaan hektar.

    “Bukan mantan menteri apalagi sekelas mantan Menpora,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Belum Setahun Putranya Jadi Wapres, Jokowi Sudah Perintahkan Relawannya Bekerja untuk 2029, Puan Respons Menohok

    Belum Setahun Putranya Jadi Wapres, Jokowi Sudah Perintahkan Relawannya Bekerja untuk 2029, Puan Respons Menohok

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan Jokowi yang memerintahkan relawannya agar mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju kembali pada Pilpres 2029 kini menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

    Salah satunya datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia mengatakan pesta demokrasi lima tahunan itu masih sangat jauh. Padahal, pemerintahan Prabowo–Gibran bahkan belum genap satu tahun berjalan.

    “Pemilu masih jauh,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu di Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan menyampaikan bahwa yang lebih penting saat ini adalah bergotong royong dalam membangun bangsa, bukan sibuk membicarakan kontestasi politik 2029.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Jokowi memberikan instruksi kepada para relawan agar tetap solid mendukung Prabowo–Gibran memimpin Indonesia untuk dua periode.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata ayah Gibran itu, Jumat (19/9/2025) lalu.

    Hanya saja, Jokowi tak menjelaskan lebih rinci soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029. (bs-sam/fajar)

  • Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    Dino Patti Djalal Bongkar Politik Luar Negeri Jokowi yang Buruk, ke Ukraina Untuk Pencitraan

    GELORA.CO  – Usai pensiun jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, mata publik baru terbuka.

    Karena mulai banyak orang yang berani membongkar sikap buruknya.

    Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, ungkap unek-unek yang sudah lama dipendam.

    Sebagai mantan diplomat, Dino memiliki jarinagn luar negeri yang luas dan kredibel.

    Karena itu Dino sangat tahu sikap politik luar negeri Jokowi saat dua periode menjabat.

    Ternyata, Jokowi menjadi salah satu Presiden RI yang paling enggan mengikuti acara pemimpin dunia lewat berbagai forum atau organisasi.

    Entah karena kendala bahasa Inggris yang tak lancar, atau persoalan lain.

    Yang pasti, kata Dino, Jokowi sering mendelegasikan acara penting itu kepada para menteri atau Wakil Presiden saat dijabat Jusuf Kalla.

    Hal ini diungkap Dino di kanal YouTube Total Politik, Rabu (24/9/2025), yang dikutip Tribunnews.com.

    Menurut Dino, Jokowi bukanlah sosok presiden yang tertarik dengan politik luar negeri.

    Dino mengungkapkan hal itu sudah terlihat ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

    Adapun contohnya ketika Jokowi enggan menghadiri forum G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC.

    Bahkan, kata Dino, Jokowi juga tidak tertarik akan pertemuan dengan negara anggota ASEAN.

    Baca juga: Jokowi Arahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Ahli: Sebagai Eks Presiden, Ini Menyedihkan

    Jokowi, sambung Dino, menyebut bahwa pertemuan semacam itu tidak menimbulkan dampak nyata bagi masyarakat.

    “Saya ingat waktu beliau menjadi Presiden diminta untuk ke G20 dan KTT APEC, setelah beliau disumpah jadi Presiden, susah banget karena beliau tidak tertarik.”

    “Bahkan ASEAN pun, banyak cerita-cerita diplomat, beliau sempat bilang ini apa sih perkumpulan hanya ngomong-ngomong aja,” katanya.

    Keengganan Jokowi untuk hadir dalam pertemuan internasional semakin terlihat ketika dirinya juga enggan untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Jokowi memang tidak pernah menghadiri langsung Sidang Umum PBB selama dua periode menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Dia selalu memerintakan Menteri Luar Negeri (Menlu) ataupun Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), untuk menghadirinya.

    Dino pun sempat memperoleh cerita ketika Jusuf Kalla bercerita ke Jokowi terkait padatnya rangkaian acara di PBB.

    Menurut Dino, hal tersebut turut menjadi alasan Jokowi enggan untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

    “Pernah ada cerita, beliau nanya ke pak JK, Pak JK waktu itu sedang di New York ‘pak saya hari ini 5-10 meeting, sibuk. Pak Jokowi lalu bilang ‘ya karena itulah saya nggak mau ke sana’. Nah jadi interest-nya emang nggak ada,” tuturnya.

    Selanjutnya, mantan juru bicara SBY tersebut juga menyebut bahwa kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia saat konflik kedua negara tersebut terjadi hanya untuk pencitraan di dalam negeri.

    Jokowi memang pernah pergi ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy pada 29 Juni 2022 lalu.

    Dikutip dari laman Presiden RI, Jokowi menyebut bahwa kunjungan ke Ukraina adalah wujud kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina.

    Sehari setelahnya, Jokowi pun sempat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow dan mengatakan siap menjembatani agar kedua negara berdamai.

    “Kita lihat waktu konflik Rusia-Ukraina, beliau datang ke Ukraina dan Rusia dan saya dan kita semua kan senang, ya,” ujarnya.

    “Tetapi ternyata, dan mohon maaf sekali untuk para pendukung Jokowi, tapi ternyata ini lebih untuk konsumsi dalam negeri dan bukan untuk menyelesaikan konflik. Kalau kita benar-benar mau bantu, ya bantu,” lanjut Dino.

    Dino lantas membandingkan kepemimpinan Jokowi dan SBY di mana mantan atasannya itu memiliki keseimbangan dalam mengurusi urusan dalam negeri dan luar negeri.

    “Ini Pak SBY, dalam negeri bagus secara politik, ekonomi, demokrasi, reformasi, tetapi (urusan) luar negeri aktif dan berdampak,” tuturnya.

    Dia pun berharap agar Presiden Prabowo Subianto mencontoh cara kepemimpinan SBY di masa lalu.

    “Dan saya kira dari sekarang, Pak Prabowo harus bisa berpikir bagaimana saya jadi Presiden di dalam negeri secara politik dan ekonomi sukses tapi juga luar negeri, kita bisa berdampak. Itu susah sekali,” pungkasnya

  • Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jokowi Ditunjuk Jadi Penasihat Bloomberg New Economy, Apa Tugasnya?

    Jakarta –

    Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasihat Global. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ditunjuk menjadi salah satu anggota dewan penasihat.

    Dewan Penasihat Global ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dan mantan Perdana Menteri Italia dan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi.

    Lantas, apa tugas Jokowi sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy?

    Bloomberg New Economy sendiri didirikan tahun 2018, merupakan komunitas global yang terdiri dari para CEO multinasional, pejabat publik, inovator, dan pemodal.

    Bloomberg New Economy telah mendorong kolaborasi global dan memobilisasi modal untuk kepentingan publik melalui program-programnya lewat pertemuan yang diadakan di Singapura, Beijing, Panama City, Dublin, Marrakesh, dan Sao Paulo.

    Dilihat detikcom dari situs Bloomberg, Dewan Penasihat baru dibentuk pada April 2025 untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman di pemerintahan hingga bisnis, mereka diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.

    “Kami membentuk Dewan Penasihat Global baru pada April 2025 untuk membantu menghadapi tantangan kompleks yang dihadirkan dunia saat ini. Kelompok penasihat ini menghadirkan pengalaman di tingkat tertinggi dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral, dan masukan mereka akan menjadi kunci dalam mengarahkan upaya kami,” tulis Bloomberg di situsnya, Rabu (24/9/2025).

    Bloomberg New Economy lahir untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergeser, dari Barat ke Timur, dari Utara ke Selatan. Faktor demografi, globalisasi, dan digitalisasi jadi penggerak utamanya.

    Bloomberg New Economy lahir pada 2018 untuk merespons perubahan besar dalam peta ekonomi dunia. Arah kekuatan global bergerak dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan, didorong oleh demografi, globalisasi, dan digitalisasi.

    Negara-negara berkembang kini menyumbang porsi pertumbuhan yang lebih besar, sementara kesenjangan pembangunan perlahan bisa mengecil berkat pendidikan, teknologi, perdagangan, dan investasi yang terus meningkat.

    “Perubahan ini menghadirkan banyak harapan, tapi juga tantangan yang rumit. Karena itu, kami mencoba mencari jawabannya dengan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia,” tulis Bloomberg.

    Komunitas ini kini berisi lebih dari 1.500 tokoh termasuk kepala negara, menteri, pimpinan organisasi internasional, CEO, pendiri bisnis, investor, inovator, sampai aktivis.

    “Misi kami sederhana: menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan membuka dialog untuk menemukan solusinya,” jelas Bloomberg.

    Berikut jajaran Dewan Penasihat:

    – Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia
    – Marc Rowan, Co-Founder & CEO Apollo Global Management
    – Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional
    – Ravi Menon, Duta Besar Singapura untuk Aksi Iklim
    – Suresh Prabhu, mantan Menteri Perdagangan dan Industri India
    – Noubar Afeyan, Co-Founder Moderna dan CEO Flagship Pioneering
    – Charles Phillips, Co-Founder & Managing Partner Recognize
    – Kai-Fu Lee, CEO 01.AI dan Chairman Sinovation Ventures
    – Jorge Paulo Lemann, Chairman Lemann Foundation
    – Dawn Fitzpatrick, CEO & CIO Soros Fund Management
    – Strive Masiyiwa, Chairman & Founder Econet
    – David Vélez, Co-Founder & CEO Nubank
    – Josephine Wapakabulo, Founder & Managing Director TIG Africa
    – Steven Rattner, Chairman & CEO, Willett Advisors LLC
    – Jing Qian, Co-Founder Pusat Analisis China, Institut Kebijakan Masyarakat Asia

    Tonton juga video “Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Guntur PDIP: Demi Putranya” di sini:

    (acd/acd)