Tag: Gibran Rakabuming Raka

Bahas Usulan Kenaikan Gaji ASN 2026, MenPAN RB Temui Menkeu Purbaya

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2026.

Pantauan Beritasatu.com, Rini tiba di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan didampingi Wakil Menteri PAN RB, Purwadi Arianto. Kepada wartawan, Rini membenarkan bahwa salah satu topik utama pertemuan adalah pembahasan kenaikan gaji ASN tahun depan.

“Macam-macam yang dibahas, banyak pekerjaan rumah saya dengan Pak Menteri Purbaya. Salah satunya memang usulan kenaikan gaji ASN 2026,” ujar Rini.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan terkait pengajuan kenaikan gaji ASN. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan menelaah usulan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

“Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (20/11/2025).

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ASN telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Dalam perpres tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diarahkan untuk menjaga daya beli aparatur negara sekaligus mendukung kinerja birokrasi.

29/12/2025 17:02
Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem

Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Indonesia harus berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini, yakni dipilih langsung oleh rakyat.
Prasetyo menjelaskan,
sistem pilkada
langsung oleh rakyat memiliki banyak sisi negatif.
“Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menjelaskan, semua pihak boleh menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai apakah pilkada sebaiknya dipilih DPRD atau rakyat.
Prasetyo mencontohkan, jika pilkada dipilih rakyat, para calon kepala daerah sangat terbebani oleh
ongkos politik
.
“Kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara, ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelasnya.
Maka dari itu, Prasetyo menegaskan, Gerindra mengusulkan agar pilkada dipilih oleh DPRD saja.
“Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” imbuh Prasetyo.
Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.
Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.
“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 16:57
Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

GELORA.CO -Dicurigai ada keterkaitan proyek-proyek Sarjan selaku pihak pemberi suap Bupati Bekasi Ade Kuswara, dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini diungkapkan praktisi hukum Firman Tendry menanggapi beredarnya foto-foto kedekatan antara Sarjan dengan Gibran.

Firman menduga, proyek-proyek yang diperoleh Sarjan di Pemkab Bekasi akibat pengaruh Gibran.

“Ya kalau memang terlihat dia (Gibran) punya banyak foto dengan si Sarjan, punya banyak foto, ya kemungkinan saja (ada kaitannya),” kata Firman dalam acara diskusi santai di Tjikko Koffee, Jalan Ciasem, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 28 Desember 2025.

Selain itu, dari rangkaian OTT di Kabupaten Bekasi, Firman menduga adanya “tukar guling” antara seseorang dengan Kejaksaan. Namun, Firman tidak merinci siapa seseorang dimaksud.

“Itu dugaan kuat bahwa ini ada tukar guling, antara seseorang dengan Kejaksaan menyangkut yang Bekasi,” pungkas Firman

29/12/2025 06:33
Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

GELORA.CO -Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil (RK) memiliki sejumlah kesamaan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini diungkapkan oleh politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Minggu 28 Desember 2025.

Guntur mengatakan, RK dan Gibran sama-sama orang bermasalah yang didukung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Bedanya, RK gagal terpilih, Gibran terpilih,” tulis Guntur.

Ridwan Kamil yang didukung koalisi gemuk 12 parpol gagal menumbangkan jagoan PDIP Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Diketahui, sepanjang 2025, Ridwan Kamil menghadapi sejumlah permasalahan.

Antara lain terkait kasus korupsi iklan bank bjb, dugaan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, digugat cerai sang istri, Atalia Praratya.

Terbaru Ridwan Kamil tersandung isu dugaan perselingkuhannya dengan Aura Kasih yang menjadi topik perbincangan hangat netizen.

29/12/2025 06:30
Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

GELORA.CO -Upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum Indonesia dituding hanya berbasis pada politik kekuasaan semata.

Pandangan itu disampaikan pengamat Standarkiaa Latief dalam diskusi akhir tahun bertajuk “Anomali Pemberantasan Korupsi 2025. Harapan untuk 2026” di Tjikko Koffee, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 28 Desember 2025.

“Inilah yang terjadi, pemberantasan korupsi kecenderungannya hanya sembolik semata. Karena apa? Tidak berbasis pada kepastian penegakan hukum, tapi basisnya politik kekuasaan. Itu yang terjadi,” kata pria yang akrab disapa Kia ini.

Kia melihat, saat ini terjadi koalisi pejabat korup atau konspirasi pejabat korup. Padahal, Indonesia memiliki banyak perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ada kecenderungan koalisi atau konspirasi pejabat korup. Tangkap, hasilnya ‘bagiro’, dibagi paro. Makanya jangan heran kalau Ubedilah Badrun cs melaporkan Gibran, Kaesang, dan lain-lain. Itu A1 datanya,” jelasnya.

Kia menjabarkan instrumen pemberantasan korupsi sudah diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya instrumen ini tidak dibarengi dengan kesadaran para penegak hukum. Hal ini terjadi karena negara berwatak state crime atau pelaku kejahatan.

“Kalau kepemimpinan politik hari ini berani menampilkan antitesa untuk mengubah watak kekuasaan yang sebelumnya, maka pemberantasan korupsi bukan utopia lagi. State corporate and economic crime itu harus dibenahi, harus dibongkar,” pungkas Kia.

29/12/2025 06:24
Berkaca dari Tsunami Aceh, SBY Ajari Prabowo Cara Penanganan Pascabencana Sumatera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut mengamati pola pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Lewat akun media sosial X (Twitter), SBY mencermati pada seberapa parah bencana tersebut, termasuk korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik. Juga langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

“Saya juga mendengarkan komentar dan percakapan publik menyangkut bencana yang skalanya besar tersebut, termasuk komentar-komentar yang kritis,” kata SBY dikutip pada Sabtu (27/12).

SBY pun menyampaikan pandangan pribadi saya terkait bencana Sumatera dan langkah-langkah penanganannya.

Menurutnya, penanganan bencana itu kompleks dan tidak segampang yang dibayangkan. Terutama pada fase tanggap darurat yang biasanya terjadi kelumpuhan di sana-sini. Penanganan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasinya, memerlukan waktu.

Juga diperlukan sumber daya termasuk finansial yang mencukupi serta diperlukan kebijakan dan master plan yang utuh. Juga tentunya pelaksanaan yang efektif.

“Ini semua saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu dalam mengatasi bencana tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi di Yogya dan Padang dan sejumlah bencana alam berskala besar lainnya,” tuturnya.

SBY menegaskan, komando dan pengendalian harus efektif, dan idealnya Presiden bisa memimpin melalui manajemen krisis yang dijalankan. Tetapi, cara dan gaya yang dipilih oleh kepala pemerintahan tidak selalu sama.

27/12/2025 14:42
Bimtek Demokrat Jatim, Emil Tekankan Politik Harus Hadir di Tengah Rakyat

Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur menegaskan kembali posisi kader sebagai ujung tombak kerja politik. Terutama di era dominasi media sosial.

Isu itu menjadi benang merah Bimbingan Teknis (Bimtek) Bakomstra dan Bapilu DPD Demokrat Jawa Timur bertema ‘Apa Peran Kader Demokrat?’ yang digelar di Surabaya Suites Hotel. Kegiatan ini diikuti pengurus dan kader DPD Demokrat Jatim, serta jajaran DPC, DPAC, hingga PAC se-Jawa Timur.

Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, kerja politik hari ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Cara publik mengonsumsi informasi telah berubah.

“Hari ini orang membaca berita lewat media sosial. Disuguhkan oleh konten media massa,” ujar Emil dalam sambutannya.

Menurut Emil, perubahan itu menuntut struktur partai bekerja lebih rapi dan terukur. Demokrat Jatim telah memotret kekuatan organisasi hingga tingkat bawah.

“Kita memotret struktur PAC dan ranting. Kita lakukan assessment melalui bimtek di berbagai kabupaten,” jelasnya.

Dari proses tersebut, kata Emil, terlihat dengan jelas peta kekuatan kader. “Terlihat mana yang militannya kuat. Mana struktur yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Emil menegaskan, peluang kemenangan tidak datang secara instan. Partai yang menang adalah partai yang konsisten hadir di tengah masyarakat.

“Bukan datang mencari suara. Tapi jauh-jauh hari berada di masyarakat dan menjawab persoalan mereka,” tegasnya.

Kegiatan berlangsung khidmat dan ditutup dengan menyanyikan Mars Partai Demokrat sebagai peneguhan semangat dan soliditas kader.

Bimtek ini menghadirkan Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, sebagai pemateri utama. Ia menekankan pentingnya manajemen komunikasi partai di era digital.

Sementara itu, Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Mugianto, menyebut bimtek ini sebagai langkah penguatan mesin partai secara menyeluruh.

“Hari ini kita bimtek Bakomstra, Bapilu, dan direktur eksekutif. Manajemen partai harus kuat,” katanya.

Ia menegaskan, Bakomstra menjadi kunci keberhasilan partai dalam menghadapi “serangan udara” politik digital.

“Tanpa Bakomstra, kinerja politik tidak akan terlihat,” ujarnya.

Mugianto menambahkan, seluruh DPC se-Jawa Timur mendapatkan pelatihan bermedia sosial. Tujuannya agar kerja kader dan legislator dapat terbaca publik.

“Kerja ada. Tapi kalau tertinggal medsos, tidak akan terlihat,” katanya.

Selain penguatan komunikasi, Bappilu Demokrat Jatim juga mulai memanaskan mesin politik. Fokusnya pada rekrutmen calon di tingkat daerah. “Bappilu menyiapkan calon-calon sejak dini. Bimtek digelar agar struktur bergerak lebih awal menuju Pemilu 2029,” jelas Mugianto.

Bimtek ini juga diarahkan untuk mengamplifikasi kinerja pemerintahan nasional. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga peran Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur.

“Harapannya, kinerja pemerintah bisa teramplifikasi dengan baik,” ujarnya.

Di Jawa Timur, kata Mugianto, kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak harus digaungkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Teman-teman di daerah punya peran penting dalam amplifikasi itu,” pungkasnya. [tok/beq]

27/12/2025 13:46
RK Digugat Cerai, Loyalis Anies Ungkit Dukungan Jokowi hingga Fahri Hamzah: Persekongkolan Jahat Bersatu Padu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Ancol, Geizs Chalifah, ikut merespons polemik yang menyelimuti mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Polemik tersebut mencuat seiring gugatan cerai yang diajukan sang istri, Atalia Praratya, serta isu dugaan hubungan gelap dengan artis Aura Kasih.

“Ketika persengkongkolan Jahat bersatu padu,” ujar Geizs yang dikenal sebagai loyalis Anies Baswedan ini di X @GeizsChalifah (26/12/2025).

Dalam video yang diunggah Geizs, tampak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, sedang berbicara dalam sebuah kegiatan menjelang Pilgub DKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Fahri secara terbuka memuji Ridwan Kamil.

“Supaya rekonsiliasi kita berlanjut, tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta,” ucap Fahri Hamzah dalam video tersebut.

Dukungan Presiden ke-7 RI, Jokowi, juga terlihat pada video yang sama.

Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ini secara terang-terangan mempromosikan Ridwan Kamil kepada publik.

Jokowi kala itu menekankan alasan dukungannya berdasarkan rekam jejak.

“Kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya. Saya ulangi, kenapa saya (dukung) Ridwan Kamil, karena rekam jejaknya,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dalam video yang turut dibagikan Geizs.

Bukan hanya menyinggung dukungan elite politik, Geizs juga mengungkit kebiasaan Ridwan Kamil dalam beberapa acara resmi yang kerap membuka sambutan dengan pantun yang diawali nama Aura Kasih.

Ia menyebut beberapa contoh pantun tersebut yang terekam dalam berbagai kesempatan.

26/12/2025 15:32
Kalah Pilpres dan Pilwali di Bumi Bung Karno, DPC PDIP Kota Blitar Dirombak

Blitar (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kekalahan 2 kali beruntun di Bumi Bung Karno. Meski Kota Blitar menyandang predikat sebagai “kandang banteng” selama beberapa tahun, namun pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2024, PDIP harus menelan pil pahit yakni kalah beruntun.

Hasil ini tentu mencoreng wajah PDIP di “rumah sendiri”. Pasalnya, di Kota Blitar ada makam ayah dari sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yakni Ir. Soekarno.

Melihat kondisi itu DPP PDIP dan DPD PDIP Jawa Timur tak mau tinggal diam. Dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDIP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, DPP dan DPD mengambil keputusan untuk merombak kepengurusan DPC PDIP Kota Blitar.

Syahrul Alim yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun dicopot dari jabatannya. Ia digantikan oleh Yudi Meira. Pria yang memperoleh suara terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu itu ditunjuk sebagai Ketua DPC PDIP yang baru hingga tahun 2030.

Usai diangkat menjadi Ketua DPC PDIP Kota Blitar, Yudi Meira pun memaparkan tugas berat yang embannya. Secara garis besar 3 tugas yang harus dipenuhi Yudi Meira di beberapa tahun mendatang.

“Tugas berat bagi kita itu dari Bu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) itu pesan dari kursi dewan yang sebelumnya 10 jadi 8 itu kita harus minimal dikembalikan ke 10. Kursi DPR-RI dari 3 menjadi 2 harus dikembalikan menjadi 3, kemudian memenangkan kembali Pilwali 2030 mendatang,” ucap Yudhi pada Jumat (26/12/2025).

Selama kepemimpinan Syahrul Alim, nasib PDIP di Kota Blitar memang kurang beruntung. Bagaimana tidak di kota yang status sebagai Bumi Bung Karno, Calon Presiden yang diusung PDIP yakni Ganjar-Mahfud harus menerima kenyataan kalah telak oleh Prabowo-Girban yang diusung Gerindra.

Kala itu Prabowo-Gibran mendulang 59.809 suara sementara Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 28.621 suara di Kota Blitar.

Belum sembuh dari ingatan kekalahan itu, PDIP kemudian masih harus dihadapan kenyataan pahit lainnya, yakni Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Bambang-Bayu juga harus tumbang dari Calon yang diusung PKB, Syauqul Muhibbin-Elim Tyu.

Bahkan di kursi legislatif kota, PDIP juga harus merelakan 2 kursinya hilang. Mesti tetap berstatus partai dengan jumlah kursi legislatif terbanyak di Kota Blitar, namun hilangnya 2 kursi itu menjadi evaluasi yang tajam.

“Dari DPP meminta kita untuk solid dan turun ke masyarakat karena PDIP itu partainya wong cilik jadi harus turun ke masyarakat,” imbuhnya.

Kini tugas berat menanti Ketua DPC PDIP yang baru yakni Yudi Meira. Mampukah Yudi Meira memperbaiki kondisi PDIP di Bung Karno, tentu hanya waktu yang akan menjawab. [owi/beq]

26/12/2025 14:51
Sarjan Tersangka Penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Ternyata Pemain Lama, Sepak Terjang Dibongkar KPK

GELORA.CO – Terkuak sepak terjang Sarjan, tersangka penyuap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di kasus penerimaan uang proyek senilai Rp9,5 miliar.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik suap yang dilakukan Sarjan, bukan hanya dilakukan terhadap Bupati Ade Kuswara.

Hal ini beralasan setelah ditemukan fakta bahwa Sarjan telah menjadi vendor penyedia barang dan jasa sejak era bupati sebelum Ade Kuswara menjabat.

Ada kemungkinan Sarjan melakukan praktik suap di periode pemerintahan sebelumnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi informasi awal mengenai rekam jejak Sarjan sebagai kontraktor rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Kami mendapatkan informasi awal bahwa Saudara SJ ini juga sebagai vendor atau penyedia barang dan jasa untuk beberapa proyek di periode bupati sebelumnya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (25/12/2025).

Atas temuan tersebut, penyidik KPK kini memperluas jangkauan penyidikannya.

Fokus utamanya adalah menelisik apakah modus operandi ijon proyek yang digunakan Sarjan kepada Ade Kuswara juga diterapkan kepada kepala daerah periode sebelumnya demi memenangkan tender.

“KPK juga akan menelisik, apakah Saudara SJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus (waktu) atau pada periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Apakah modus-modus serupa juga dilakukan, itu yang akan kami dalami,” ujar Budi.

Upaya menelusuri jejak permainan masa lalu Sarjan ini diperkuat dengan temuan bukti baru.

Pada hari Rabu (24/12/2025), penyidik KPK menggeledah kediaman Sarjan di Kampung Gabus Sangkil, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait proyek tahun 2025–2026 serta Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa flashdisk.

Budi Prasetyo menyebut isi dari perangkat elektronik tersebut akan segera diekstrak dan dianalisis.

Bukti digital ini dinilai krusial untuk membongkar riwayat komunikasi dan kesepakatan bawah tangan yang mungkin pernah terjadi.

Terlebih, KPK sebelumnya mendapati adanya indikasi upaya penghilangan jejak melalui penghapusan riwayat percakapan di ponsel tersangka.

“Nanti akan didalami dan dianalisis terkait informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut,” jelas Budi.

Siapa sebenarnya Sarjan?

Sarjan selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat sekaligus kontraktor lokal di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Meski demikian, Sarjan juga dekat dengan dunia politik.

Ia pernah digadang-gadang maju sebagai calon Wakil Bupati Bekasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, meski berakhir gagal.

Pria bergelar sarjana hukum ini kerap mengunggah kesehariannya di akun TikTok pribadi, @sarjangabus.

Unggahan terakhirnya sebelum diciduk KPK, Rabu (17/12/2025), Sarjan mengunggah foto dirinya dengan backsong cover lagu Idgitaf berjudul “Sedia Aku Sebelum Hujan”.

Ia juga mengunggah momen dirinya menyumbang bahan bangunan untuk pembangunan musala Nurul Hikmah di Tambun Utara.

Sebelumnya, pada 5 Desember 2025, Sarjan juga mengunggah foto bantuan berupa mi instan untuk korban bencana banjir di Sumatra.

Beberapa waktu lalu, Sarjan menjadi sorotan karena mengundang Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam acara Mancing Mania Kali Gabus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 26 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Gibran terlihat tampil kasual mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang dipadukan celana dan topi hitam, serta sepatu Vans.

Tak hanya mengundang Gibran dalam acaranya, Sarjan ternyata juga pernah berkunjung ke rumah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah.

Momen ini terlihat dari unggahannya di TikTok pada 15 September 2025.

“Silaturahmi ke rumah Pak De, terima kasih Bapak @jokowi, sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu, amin,” tulis Sarjan, dikutip Tribunnews.com.

Jadi ATM Bupati Ade Kuswara

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Ade Kuswara Kunang kerap meminta uang hasil proyek kepada Sarjan.

Tak tanggung-tanggung, uang yang diminta pun termasuk untuk protek yang direncanakan pada 2026.

Meski proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, Ade Kuswara telah berkomunikasi dengan Sarjan dan meminta sejumlah uang.

“Proyek tahun 2026 dan seterusnya sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ, dan tersangka ADK kerap meminta uang, padahal proyeknya sendiri belum ada,” jelas Asep, Sabtu (20/12/2025), dikutip dari TribunBekasi.com.

Praktik itu sudah dilakukan Ade Kuswara sejak terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029.

Dalam kurun waktu satu tahun, Desember 2024-Desember 2025, Ade Kuswara diduga meminta ijon paket proyek melalui perantara, antara lain HM Kunang dan pihak lainnya.

Total uang ijon yang diterima Ade Kuswara dan HM Kunang dari Sarjan mencapai Rp9,5 miliar, yang diberikan dalam empat kali penyerahan.

Selain itu, sepanjang 2025 Ade Kuswara juga diduga menerima uang dari sejumlah pihak lain dengan total Rp4,7 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp200 juta di rumah Ade Kuswara.

Uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari Sarjan yang diserahkan melalui perantara.

Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Sementara itu, Sarjan selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Kamis (8/1/2026)

25/12/2025 11:55