Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • 6 Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu: Selama Ini Diam Membeo Nasional

    6 Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu: Selama Ini Diam Membeo Nasional

    Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu: Selama Ini Diam Membeo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meminta kader partai membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kerap mendapatkan serangan politik, termasuk rumor ijazah palsu.
    Sebab selama ini, banyak pihak yang masih takut bersuara dan diam membeo. Hal ini dikatakannya usai dilantik menjadi Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    “Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi
    dikuyuh-kuyuh
    , tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua diam membeo,” kata Ahmad Ali, Jumat.
    Terlebih dalam isu ijazah palsu, kata dia, kejadian yang sama juga menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ramai di media sosial beberapa waktu lalu.
    Menurut Ali, hal ini membuktikan bahwa situasi bangsa sedang tidak baik-baik saja.
    “Terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan, mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu,” ucap dia.
    “Dan yang terakhir hari ini sedang dimunculkan lagi tentang Mas Wapres. Nah kita berharap, kita berharap semua dari keluarga besar PSI ini untuk segera memberikan ketegasan terhadap keabsahan ijazah yang sedang dipermasalahkan oleh oknum-oknum yang sengaja mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan,” imbuhnya.
    Menurut Ali, ke depan kejadian serupa tidak boleh terulang. PSI harus menjaga dua tokoh bangsa itu, mengingat PSI membutuhkan dua tokoh tersebut.
    “Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di depan untuk menjaga kehormatan beliau,” tuturnya.
    Menurut Ali, dua tokoh itu merupakan modal besar yang dimiliki PSI, sekaligus menjadi modal utama partai.
    Termasuk kata dia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga merupakan putra bungsu Jokowi.
    “Maka menjadi kewajiban kita adalah menjaga dua tokoh ini, menjaga image kedua tokoh ini, sehingga diharapkan masyarakat selalu tetap kelihatan baik. Dan saya berharap sekali lagi, Pak Jokowi, saya berpesan, Pak Jokowi tidak membutuhkan kita, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks VP eFishery Sebut Bukan Bagian dari Direksi

    Eks VP eFishery Sebut Bukan Bagian dari Direksi

    Jakarta –

    Andri Yadi, melalui tim penasihat hukumnya, memberikan klarifikasi atas pemberitaan kasus eFishery (PT Multidaya Teknologi Nusantara).

    Dalam pemberitaan tersebut, Andri disebut ikut diamankan bersama Gibran Chuzaefah Amsi El Farizy dan Angga Hardian Raditya oleh Bareskrim Polri pada 31 Juli lalu. Gibran sebelumnya dilaporkan atas dugaan manipulasi laporan keuangan e-Fishery.

    Dalam keterangan yang diterima detikINET, Andri menegaskan kalau dirinya bukan bagian dari direksi eFishery, startup unicorn Indonesia yang diduga memoles kinerja keuangan agar terlihat bagus di mata investor.

    Andri Yadi menegaskan bahwa hingga saat ini perkara yang menyeret namanya masih berada pada tahap penyidikan di Bareskrim Polri dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, asas praduga tak bersalah sepatutnya dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan.

    “Pernyataan saya ini bukan untuk membela diri di pengadilan, melainkan semata-mata sebagai koreksi fakta agar publik mendapat informasi yang berimbang,” tutur Andri Yadi dalam siaran pers yang disampaikan melalui tim penasihat hukumnya.

    Andri menjelaskan bahwa dirinya bukan merupakan bagian dari Direksi eFishery. Dia secara resmi menjabat sebagai Vice President (VP) of Product AIoT sepanjang tahun 2023. Seiring restrukturisasi organisasi, jabatannya berubah menjadi VP of Product AIoT & Cultivation sejak 2 Januari 2024 hingga 16 September 2024, lalu menjadi VP of Product AIoT & Culti-Finance hingga 23 Juli 2025.

    Semua posisi tersebut berada di Direktorat Product di bawah Direktur Produk atau sering disebut sebagai Chief Product Officer (CPO) yang saat itu dijabat oleh Chrisna Aditya Wardani. Jabatan VP bukan organ perseroan dan tidak tercantum dalam Akta/Anggaran Dasar perusahaan.

    Andri juga menegaskan bahwa dirinya bergabung ke eFishery karena perusahaan yang ia dirikan, DycodeX, diakuisisi. Dengan kata lain, posisinya di eFishery merupakan konsekuensi dari kesepakatan akuisisi tersebut, bukan karena inisiatif pribadi untuk mengejar jabatan atau kewenangan di perusahaan.

    “Jabatan ini tidak memiliki kewenangan melakukan pembayaran atau memutuskan investasi. Fokus saya sepenuhnya ada pada pengembangan produk teknologi, khususnya Internet of Things dan Artificial Intelligence di eFishery sesuai semangat pembelian DycodeX, bukan pembiayaan,” ujarnya.

    Sebagai VP yang berada di bawah Direktorat Product, peran Andri terbatas pada riset dan pengembangan produk teknologi budidaya akuakultur, seperti eFeeder, sistem pemantauan kualitas air (Katara), pengolahan citra satelit berbasis AI, konsultasi budidaya berbasis Generative AI/LLM, dan solusi Aquaculture Intelligence.

    Andri mengaku tidak berkewenangan untuk menjalankan operasi pembiayaan (underwriting, penyaluran, maupun collections). Semua fungsi itu berada di bawah divisi terpisah di luar Direktorat Product.

    Proses Akuisisi ke Acqui-hire

    DycodeX bergabung dengan eFishery melalui proses akuisisi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani pada November 2022 senilai Rp15 miliar dengan skema dua termin pembayaran.

    Termin pertama telah dibayarkan sebesar Rp 10 miliar pada bulan Desember, tahun 2022. Namun, sebelum pelunasan pembayaran, atas permintaan pembeli (eFishery/PT MTN), skema itu dialihkan menjadi acqui-hire (mengambil alih talenta tim dan teknologi DycodeX secara resmi) melalui mekanisme Service Agreement. Peralihan ini sudah mendapat persetujuan Dewan Komisaris eFishery dan efektif 29 Desember 2023.

    Andri menegaskan posisinya dalam transaksi ini hanya sebagai perwakilan pihak yang di-acqui-hire (penjual), sehingga dia tidak memiliki akses ataupun kepentingan mengetahui sumber pendanaan internal eFishery. Jabatan VP of Product AIoT & Culti-Finance di eFishery baru dijalankan setelah proses acqui-hire selesai, dan dia tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan, menyetujui, maupun mencairkan pembayaran transaksi.

    Sebagai pihak penjual, Andri Yadi hanya mengikuti permintaan dan prosedur yang sudah disiapkan pembeli, tanpa keterlibatan dalam perencanaan maupun pengaturan skema. Tidak ada aliran dana di luar kontrak, tidak ada cashback, dan tidak ada keuntungan tambahan yang diperoleh Andri. Total nilai yang diterima pihak penjual tetap Rp15 miliar, sesuai kesepakatan jual beli awal, hanya mekanisme pencairannya yang berubah bentuk dari PPJB ke Service Agreement.

    Sebelum bergabung dengan eFishery, Andri Yadi adalah Founder PT DycodeX Teknologi Nusantara (DycodeX), perusahaan rintisan teknologi asal Bandung dengan fokus mengembangkan produk dan solusi berbasis Artificial Intelligence dan Internet of Things (AIoT).

    (asj/asj)

  • Kelakuan Aneh Gibran Viral, Jhon Sitorus: Ini Alasan Batas Usia Wapres Harus 40 Tahun

    Kelakuan Aneh Gibran Viral, Jhon Sitorus: Ini Alasan Batas Usia Wapres Harus 40 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, ikut menanggapi beredarnya video Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat melakukan inspeksi tas siswa di salah satu sekolah rakyat.

    Dikatakan Jhon, momen tersebut semakin menguatkan alasan mengapa aturan usia minimal calon wakil presiden seharusnya ditetapkan 40 tahun tanpa pengecualian.

    “Usia minimal 40 tahun itu sudah tepat,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (26/9/2025).

    Ia menilai, jika aturan itu ditegakkan, publik bisa terhindar dari perilaku yang dianggapnya tidak pantas dilakukan seorang wakil kepala negara.

    “Salah satunya untuk menghindari kelakuan-kelakuan aneh begini,” tukasnya.

    Jhon juga menyampaikan keresahannya karena kelakuan Gibran dianggap menjadi representasi seluruh rakyat Indonesia di mata dunia.

    “Masa wajah 280 juta WNI direpresentasikan kelakuan Gibran seorang?,” tandasnya.

    Sebelumnya, sebuah video aksi Wapres Gibran di salah satu sekolah kini viral di media sosial.

    Gibran dalam video itu terlihat mengeluarkan satu per satu isi tas siswa. Beberapa jenis barang pun ditaruh di hadapan sang siswi.

    Video itu salah satunya diunggah akun @NHenryp29864 di aplikasi X.

    Banyak yang membagikan ulang video itu. Salah satunya pegiat media sosial Yusuf Dumdum.

    “Main bongkar-bongkar tas cewek gini. Apa yang ada dlm pikiran wapres?,” tulis Yusuf Dumdum membagikan ulang video tersebut.

    “Asli gibran begini.. hanya begini gibran bisa kerja. Ketemu SOFTEX dalam tas pasti gibran tanya, ini apa?” tulis akun @NHenryp29864, sembari membagikan video.

  • Pernyataan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode Picu Polemik, Ini Respons Jokowi – Page 3

    Pernyataan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode Picu Polemik, Ini Respons Jokowi – Page 3

    Sebelumnya dalam sebuah kesempatan Jokowi membenarkan kalau dirinya mengarahkan para relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    Dia pun mengakui, bahwa dukungan dua periode kepada Prabowo-Gibran bukan baru disampaikan pada saat ini, melainkan telah sejak lama.

    “Sejak awal sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya, Solo, Jumat (19/9/2025).

    Ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini mengungkapkan, perintah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran tersebut telah dilakukan sejak sebelum Pilpres 2024. “Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi.

    Menurutnya, dukungan tersebut disampaikan karena para relawan menanyakan sikapnya terkait pasangan Prabowo–Gibran di Pilpres 2029.  -“Saya sampaikan itu ke relawan karena saya bertanya ke mereka,” jelas Jokowi.

  • Cuitan Lama Akun Fufufafa Saya Tidak Tamat SD, Dokter Tifa: Ini Betul Gibran?

    Cuitan Lama Akun Fufufafa Saya Tidak Tamat SD, Dokter Tifa: Ini Betul Gibran?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemilik akun kaskus yang sempat mencuri perhatian fufufafa sampai saat ini belum terungkap pemilik asli.

    Akun ini sebelumnya viral karena mengirimkan cuitan-cuitan kritis dan mengarah sindiran keras ke Pemerintah.

    Ada dugaan kuat akun Kaskus Fufufafa diduga kuat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dugaan itu muncul setelah beredar sejumlah unggahan lama dari akun tersebut yang dinilai menunjukkan kedekatan gaya dan arah politik dengan sosok Gibran.

    Di tengah ramainya pembahasan soal riwayat pendidikan Wapres Gibran, akun ini kembali disorot.

    Sorotan tersebut datang dari pegiat media sosial, Dokter Tifa yang membagikan cuitan lama dari akun fufufafa.

    Dari cuitan itu, pemilik akun menuliskan bahwa dirinya tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Cuitan itu diunggah pada tahun 2014 silam.

    “Saya tidak tamat SD,” tulis akun tersebut.

    Dokter Tifa pun melalui cuitan di akun X pribadinya menaruh dugaan kuat bahwa akun fufufafa ini miliki Gibran.

    Dengan kaitan dari cuitan tersebut, ia menarik kesimpulan itu bisa saja jadi sebuah pesan pengakuan.

    “Apakah FUFUFAFA ini betul GIBRAN?,” tulisnya dikutip Jumat (26/9/2025).

    “Kalau iya, berarti di tahun 2014 dia sudah mengaku kalau dia TIDAK TAMAT SD!,” terangnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Tak Cuma Investree, Cek 6 Startup Bangkrut dan Bermasalah di RI

    Tak Cuma Investree, Cek 6 Startup Bangkrut dan Bermasalah di RI

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan dijadwalkan untuk melakukan konferensi pers di bandara Soekarno Hatta terkait kasus Investree, perusahaan fintech yang didirikan oleh Adrian Gunadi. 

    Kasus Investree sudah bergulir lebih dari setahun. Izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) telah dicabut, sedangkan pendiri sekaligus CEO Adrian Gunadi dilaporkan kabur ke Doha, Qatar.

    Investree adalah adalah salah satu dari sejumlah startup yang terpaksa harus gulung tikar dan menutup bisnis. Ada pula startup yang bermasalah, meski hingga kini masih beroperasi. 

    Berikut ini merupakan daftar startup terkenal yang bermasalah hingga beberapa ada yang tutup, dirangkum CNBC Indonesia.

    eFishery

    Startup eFishery terkena kasus hukum setelah proses audit menemukan pemalsuan data laporan keuangan. Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah sudah ditahan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah sejak 31 Juli 2025.

    Selain Gibran, polisi juga menahan dua orang lain yang terlibat dalam perkara yang sama, yakni Angga Hardian Raditya dan Andri Yadi. Keduanya juga disebutkan ikut tersangkut dalam perkara eFishery. Hingga kini belum diperinci ihwal penangkapan tersebut, selain dari keterkaitan dengan kasus keuangan eFishery yang sempat menghebohkan publik pada 2024 silam.

    CEO eFishery Gibran Huzaifah

    Menurut catatan CNBC Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelidiki kasus eFishery setelah terungkap dugaan tindakan pemalsuan laporan keuangan (fraud) oleh Gibran.

    Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pelaporan atas nama Gibran sudah dilakukan sejak tahun 2024 lalu.

    Zenius

    Startup edutech Zenius mengumumkan tutup sementara pada awal 2024. Perusahaan penyedia platform pendidikan online dan pemilik jaringan bimbingan belajar Primagama tersebut mengaku harus menghentikan kegiatan karena “tantangan operasional.”

    Penghentian operasi untuk sementara diumumkan oleh Zenius, antara lain, lewat pernyataan resmi kepada mitra pemilik lokasi bimbingan belajar offline Primagama.

    “Kami mengambil langkah strategis untuk menghentikan operasi untuk sementara, tetapi kami menjamin bahwa kami tidak akan berhenti berusaha untuk menjalankan dan mewujudkan visi untuk merangkai Indonesia yang cerdas, cerah, asik,” tulis pernyataan resmi Zenius.

    Tani Fund

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024.

    Ilustrasi TaniHub. ( Tangkapan Layar Dok: Tanihubgroup)

    Pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.

    Kasus TaniFund kini berujung ke kasus hukum. Mantan CEO TaniHub Ivan Arie dan beberapa perwakilan investor telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Investree

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) Lending PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Oktober 2024.

    Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan.

    Sebelum vonis akhir ini, OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree.

    Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

    GetPlus

    GetPlus yang merupakan aplikasi reward belanja sehari-hari dengan pengumpulan poin juga mengumumkan penutupan bisnis pada Oktober 2024.

    “Dengan berat hati kita harus berpisah karena GetPlus akan tidak lagi beroperasi mulai 6 Desember 2024,” tertulis pada unggahan di akun Instagram resminya.

    Octopus

    Hamish Daud mundur dari Octopus, startup daur ulang sampah yang ia dirikan. Octopus terguncang beragam permasalahan, termasuk kabar pegawai belum digaji dan kontroversi soal latar belakang pendidikan CEO-nya sejak akhir 2023 lalu.

    Hamish Daud (CNBC Indonesia/Lynda Hasibuan)

    Hamish mengumumkan mundur dari posisi Chief Marketing Officer (CMO) Octopus pada awal 2024. Hal tersebut diunggah melalui Instagram pribadinya @hamishdw.

    Ia mengatakan dalam empat tahun terakhir dirinya terjun di sebuah perusahaan startup bernama Octopus untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

    Hingga berita ini dirilis, Octopus masih menjalankan bisnisnya meski terguncang masalah bertubi-tubi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kelakuan Aneh Gibran Viral, Jhon Sitorus: Ini Alasan Batas Usia Wapres Harus 40 Tahun

    Soal Video Wapres Gibran Periksa Tas Siswi, Sutan Mangara Harahap: Apa Wapres Jadi Satpam Sekolah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Sutan Mangara Harahap angkat suara terkait video Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka memeriksa tas siswa saat mengunjung salah satu sekolah rakyat.

    Sutan Mangara menyebut, siswi SMP meski di sekolah tetap memiliki hak privasi. Sehingga membuka tas dan memeriksa isinya menjadi sebuah pelanggaran etika.

    “Jika negara lewat Wapres bisa seenaknya masuk ruang kelas dan menggeledah, ini preseden buruk bagi demokrasi & pendidikan,” tulis Sutan Mangara di akun media sosialnya, Kamis (25/9).

    Dia menyebut, wapres tidak punya otoritas hukum untuk menggeledah tas siswa. Bahkan menurutnya, wilayah itu menjadi ranah guru atau aparat hukum (jika ada dugaan pelanggaran serius).

    “Aksi ini malah dinilai menjadi preseden butuk di mata publik. Publik bisa bertanya: apa kerja Wakil Presiden? Menyelesaikan masalah bangsa atau jadi satpam sekolah? Kalau tas anak SMP saja harus dibuka oleh Wapres?,” tandasnya.

    Dia lantas menyingguh bahwa Negara Indonesua butuh pemimpin yang fokus pada strategi besar, bukan gimmick receh. Rakyat butuh kebijakan, bukan tontonan.

    “Kalau pejabat negara bisa seenaknya masuk sekolah dan membuka tas anak, apa bedanya dengan negara yang abai pada hak privasi dan batas kewenangan? Anak-anak sekolah butuh pendidikan dan keteladanan, bukan demonstrasi kekuasaan?,” tandasnya.

    Namun, video tentang aktivitas Wapres Gibran di salah satu sekolah rakyat itu tidak seperti yang dibayangkan sejumlah pihak.

    Dilansir dari unggahan TikTok @m.faridsakti, kala itu Gibran Rakabuming tidak sedang menggeledah isi tas murid perempuan.

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    Dian Sandi PSI Jelaskan Panjang Lebar soal Pendidikan Gibran: Beda Sistem RI dan Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali blak-blakan mengenai polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dikatakan Dian, persoalan itu seharusnya tidak dipermasalahkan karena berkaitan dengan hak orang tua dan perbedaan sistem pendidikan antarnegara.

    “Pertama-tama yang harus kita ketahui dan sepakati adalah, hak semua orang tua untuk menyekolahkan anaknya dimana pun. Kedua, perbedaan sistem pendidikan antar Indonesia dan Singapura,” ujar Dian di X @DianSandiU (25/9/2025).

    Lanjut Dian, orang tua bebas memilih jalur pendidikan bagi anak, selama lembaga pendidikan itu diakui oleh negara.

    Bahkan, homeschooling atau jalur pendidikan nonformal tetap sah mengeluarkan ijazah, asalkan mendapat izin dari dinas pendidikan terkait.

    “Bahkan sekarang banyak yang sekolah di rumah masing-masing (Home Schooling). Bayangkan sekolahnya di rumah, ijazahnya nanti biasanya nitip di sekolah formal sesuai ijin dari Dinas Pendidikan Pemda setempat,” katanya.

    Ia mencontohkan, baik SMA negeri, swasta, madrasah, hingga PKBM lewat Paket C tetap sah mengeluarkan ijazah jika telah berizin.

    Maka, menurut Dian, sah atau tidaknya ijazah bukan hal yang bisa diperdebatkan.

    Lebih jauh, Dian memaparkan adanya perbedaan signifikan antara sistem pendidikan Indonesia dan Singapura.

    “Tidak ada larangan kepada siapapun untuk pindah sekolah ke Singapura, selama memegang ijin tinggal. Hanya saja, kita Indonesia harus mengikuti sistem pendidikan di negara tersebut,” jelasnya.

    Di Singapura, kata dia, jenjang SMP bisa ditempuh 4 hingga 5 tahun, berbeda dengan Indonesia yang hanya 3 tahun.

  • Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    Jokowi Ingin Gibran Dampingi Prabowo Dua Periode, PKB: Kalau Belum Saatnya Salat, Jangan Azan Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Jokowl Widodo mengarahkan kelompok relawannya mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai instruksi tersebut terlalu dini dan terkesan tergesa-gesa mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

    Gus Jazil, sapaan karibnya berpesan kubu Jokowi sebaiknya bersabar dan fokus mengawal program pemerintah ketimbang memikirkan untuk periode kedua.

    Gus Jazil pun melontarkan sindiran halus kepada Jokowi.

    “Ojo kesusu, kalau belum saatnya salat, jangan azan dulu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

    “Biarkan Pak Prabowo yang sekarang aktif menjalin berpidato di panggung dunia, biarkan dulu, ojo kesusu,” tegasnya lagi.

    Yang pasti kata Jazilul, PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar tetap mendukung Prabowo sepenuhnya.

    “Terkait Pilpres, tergantung Pak Prabowo,” tukasnya.

    Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengakui telah mendapat titah dari Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP, menekankan, jika Prabowo-Gibran berpisah di tengah jalan maka dirinya memprediksi akan terjadi gejolak politik dahsyat yang berbuntut pada kekacauan yang sulit dikontrol.

    “Ketika (Prabowo-Gibran) dipecah di tengah jalan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol,” kata David seperti dilansir di kanal YouTube KompasTV.

  • Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang memerintahkan relawannya kembali memenangkan Gibran sebagai Wapres pada 2029 hingga kini masih jadi sorotan tajam publik.

    Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pernyataan Jokowi tersebut terlalu dini, mengingat Presiden Prabowo belum genap satu tahun memimpin Indonesia.

    “Dibungkus dengan bahasa berkelas, Jokowi minta relawan dukung penuh ‘Prabowo-Gibran 2 periode’ belum menjabat 1 tahun, apa enggak kepagian bicara konteks 2 periode?” ujar Pangi kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

    Dia menilai, yang saat ini mendesak adalah bagaimana suksesi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming menunaikan janji-janji politiknya. Terutama program-program prioritas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

    Pengamat Politik yang juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertanya-tanya maksud Jokowi melontarkan instruksi tersebut. Mengingat, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang dan berusaha terlepas dari himpitan ekonomi.

    “Pak Jokowi minta relawan dukung periode Prabowo-Gibran 2 periode, demi rakyat? atau demi Gibran dan kekuasaan keluarga Pak Jokowi?” tanya Pangi.

    Hal senada disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia.

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya.

    Dia menilai, politik di Indonesia sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya.