Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Sabtu, 27 September 2025 18:22 WIB

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming (ketiga kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri), Seskab Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri) saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Komite Reformasi Polri Tak Kunjung Dibentuk Presiden Prabowo, Said Didu: Jadi Menarik Jika Gibran Ambil Inisiatif Membentuk Komite Revitalisasi Parcok

    Terkait tokoh-tokoh yang akan mengisi Komite Reformasi Polri, Prasetyo Hadi menyebut salah satunya adalah mantan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Mensesneg mengaku Mahfud MD sudah memberi konfirmasi tentang kesediaanya untuk bergabung dalam tim Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, beliau menyampaikan kesediaan untuk ikut bergabung,” kata Prasetyo.

    Dia mengatakan anggota komite tersebut nantinya akan berjumlah sekitar sembilan orang. Selain Mahfud, ada sejumlah tokoh lain yang bergabung, termasuk beberapa sosok mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

    Namun, dia belum bisa menyebutkan secara rinci sosok-sosok yang akan masuk ke dalam komite tersebut.

    Diketahui, Mahfud MD beberapa kali aktif berbicara mengenai kinerja kepolisian yang harus baik agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

    Polri, kata dia, saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

    Menurut Mahfud MD, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

    Adapun terkait Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Istana menilai bahwa hal tersebut memiliki semangat yang sama dengan langkah yang dilakukan pemerintah.

    “Semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi dengan membentuk tim reformasi,” kata dia. (fajar)

  • 4
                    
                        Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T
                        Nasional

    4 Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T Nasional

    Mediasi Gagal, Penggugat Gibran Siap Buka-bukaan di Sidang Gugatan Rp 125 T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penggugat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Subhan, mengaku akan buka-bukaan dalam sidang pembuktian gugatan perdata terkait riwayat pendidikan SMA Gibran.
    Hal ini disampaikan Subhan setelah proses mediasi antara dirinya dengan para tergugat, kubu Gibran, dan KPU RI tidak mencapai kata damai.
    “Sidang selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian. Nanti kita buka-bukaan di pembuktian,” kata Subhan saat ditemui usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Subhan mengatakan, kata damai tidak tercapai dalam mediasi karena para tergugat tidak bisa memenuhi persyaratan yang dia diajukan.
    “Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu enggak bisa dipenuhi,” ujar Subhan.
    Ia mengaku, selama mediasi, tidak terjadi perdebatan.
    Pihak tergugat juga tidak mengajukan syarat baru agar bisa mencapai kata damai.
    Subhan mengatakan, meski proses mediasi formal melalui pengadilan negeri sudah ditutup, ia masih membuka peluang untuk mencapai kata damai dengan pihak Gibran dan KPU.
    “Saya tetap berharap baik saja sama Gibran, saya berharap saja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada yang menghubungi saya dan tetap cari jalan yang terbaik,” kata dia.
    Subhan mengatakan, peluang damai ini terbuka hingga sesaat sebelum hakim membacakan putusan.
    “(Peluang damai) masih terbuka sampai putusan hakim,” imbuh Subhan.
    Untuk saat ini, pihak penggugat dan tergugat masih menunggu pemanggilan resmi dari pengadilan untuk sidang lanjutan.
    Berhubung kata damai tidak tercapai, gugatan ini akan masuk ke sidang dan petitum masih menyinggung soal ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Lagi pula, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang 
                        Nasional

    10 Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang Nasional

    Mediasi Gagal, Gugatan Perdata Gibran Rp 125 T Lanjut ke Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mediasi gugatan perdata terhadap riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak mencapai kata damai, sehingga gugatan akan masuk ke tahap persidangan.
    “Ya, hari ini belum tercapai kesepakatan. Kalau perkara perdata, kesepakatan itu bisa diambil sampai pokok perkara berakhir,” ujar penggugatGibran, Subhan Palal, saat ditemui usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
    Subhan mengatakan, mediasi tidak mencapai kata damai karena baik Tergugat 1, Gibran, maupun Tergugat 2, KPU RI, tidak bisa memenuhi persyaratan damai yang telah diajukan.
    “Saya mensyaratkan dua, minta maaf dan mundur dari jabatannya masing-masing, tapi itu enggak bisa dipenuhi,” kata Subhan.
    Subhan menjelaskan, selama mediasi, tidak terjadi perdebatan.
    Pihak tergugat juga tidak mengajukan syarat baru agar bisa mencapai kata damai.
    Berhubung kata damai tidak tercapai, gugatan ini akan masuk ke sidang dan petitum masih meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp 125 triliun.
    Subhan mengaku masih menunggu panggilan resmi dari pengadilan untuk jadwal sidang nanti.
    Dalam gugatan ini, Sbhan menilai syarat pendidikan SMA Gibran tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres lalu.
    “Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI,” ujar Subhan saat dihubungi
    Kompas.com
    , 3 September 2025.
    Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui menamatkan pendidikan setara SMA di dua tempat, yaitu Orchid Park Secondary School Singapore pada tahun 2002-2004 dan UTS Insearch Sydney, Australia pada tahun 2004-2007.
    Menurut Subhan, dua institusi itu tidak memenuhi syarat pendaftaran cawapres.
    “Karena di UU Pemilu itu disyaratkan, presiden dan wakil presiden itu harus minimum tamat SLTA atau sederajat,” ujar Subhan dalam program Sapa Malam yang ditayangkan melalui
    Youtube Kompas TV
    , 3 September 2025 lalu.
    Oleh karena itu, Subhan meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susu Jadi Komponen Utama MBG, BGN: Realisasi Konkret Janji Kampanye Prabowo-Gibran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Susu Jadi Komponen Utama MBG, BGN: Realisasi Konkret Janji Kampanye Prabowo-Gibran Nasional 13 Oktober 2025

    Susu Jadi Komponen Utama MBG, BGN: Realisasi Konkret Janji Kampanye Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Anggota Tim Pakar Bidang Susu Badan Gizi Nasional Epi Taufik menyampaikan bahwa susu menjadi salah satu komponen utama dalam paket makan bergizi gratis (MBG).
    Epi mengatakan, hal ini menandai realisasi konkret dari salah satu janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Langkah ini menandai realisasi konkret dari salah satu janji kampanye unggulan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan makan siang dan susu gratis bagi pelajar serta santri,” tutur Epi dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025).
    Epi mengeklaim, pemilihan susu sebagai bagian integral dari MBG didasari bukti ilmiah yang kuat.
    Menurut dia, susu adalah “paket nutrisi unik” yang menyediakan kombinasi gizi penting bagi anak-anak pada masa pertumbuhan.
    “Ini bukan hanya soal minuman, tapi tentang membangun fondasi gizi anak Indonesia. Susu memberikan 13 zat gizi esensial, termasuk kalsium, protein, dan vitamin D yang tidak bisa tergantikan oleh satu jenis makanan lain,” jelasnya.
    Selain manfaat gizi yang ditambah dengan susu, Epi menilai MBG juga berperan besar dalam memperkuat rantai ekonomi lokal.
    Ia menyebutkan, program ini menjadi pasar tetap bagi peternak rakyat di berbagai daerah karena terdapat kewajiban kandungan minimal 20 persen susu segar pada setiap produk susu MBG.
    “Program ini menyehatkan anak-anak sekaligus menyejahterakan peternak. Jadi, manfaatnya ganda, ada gizi naik, ekonomi rakyat bergerak, peternak semakin sejahtera,” tutur Epi.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN  Khairul Hidayati menambahkan, MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah.
    “Janji kampanye Prabowo-Gibran kini sudah diwujudkan melalui MBG. Setiap kotak susu yang diminum anak sekolah adalah simbol dari kerja nyata pemerintah untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Hida.
    Oleh karena itu, BGN ingin program MBG ini bukan hanya sekadar untuk menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga menjadi warisan jangka panjang.
    “Kita ingin MBG menjadi warisan jangka panjang. Tidak hanya menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas, fondasi utama Indonesia Emas 2045,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah Arief Prasetyo Adi buka suara usai dicopot dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

    Prasetyo menyebut rangkap jabatan itu dilakukan demi menjaga kesinambungan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, mengingat fungsi keduanya yang saling berkaitan erat.

    “Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menaruh perhatian besar terhadap perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi pangan, terutama beras.

    “Tidak secara langsung dilaporkan [mutu beras turun], tapi memang menjadi fokus Kementan maupun teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Kita perlu sadari gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan, termasuk penambahan pembangunan gudang baru di 100 tempat,” jelasnya.

    Menurutnya, peningkatan produksi beras pada akhir tahun ini menuntut kesiapan kapasitas penyimpanan nasional. Karena itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut membantu membangun “gudang inovasi” serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kembali keberadaan lumbung pangan desa di seluruh sentra pertanian.

    “Kita ingin seperti dulu, tiap desa punya lumbung pangan masing-masing supaya betul-betul mandiri pangan,” tambahnya.

    Termasuk, Prasetyo angkat bicara terkait dengan usulan Komisi IV DPR agar status Perum Bulog dinaikkan menjadi kementerian atau lembaga tersendiri, Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian.

    “Nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti Bulog terus kita perbaiki. Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog, dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan supaya bisa menyerap hasil panen berlimpah, baik beras maupun jagung,” ujarnya.

    Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

    “Intinya, mari kita semua kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya InsyaAllah aman,” pungkasnya.

  • Gibran Rakabuming Raka: Sepak Terjang Wakil Presiden Termuda Indonesia – Page 3

    Gibran Rakabuming Raka: Sepak Terjang Wakil Presiden Termuda Indonesia – Page 3

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2024, total kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat mencapai Rp27,519 miliar. Angka ini menandai kenaikan sekitar Rp2 miliar dibandingkan laporan kekayaan sebelumnya yang berada di kisaran Rp25,576 miliar.

    Komponen harta kekayaan Gibran sebagian besar disumbang oleh aset tidak bergerak dan surat berharga. Aset tanah dan bangunan miliknya memiliki nilai total tertinggi, yakni mencapai Rp17,44 miliar, yang tersebar di beberapa lokasi di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah. Selain itu, Gibran juga mencatatkan kepemilikan surat berharga yang nilainya signifikan, yaitu sebesar Rp5,552 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp3,935 miliar. Terdapat pula harta bergerak lainnya senilai Rp280 juta yang melengkapi total asetnya.

    Hal yang menarik dari rincian aset Gibran adalah daftar koleksi alat transportasi yang nilainya tergolong moderat, yakni total Rp312 juta. Koleksi ini mencakup kombinasi kendaraan harian yang populer di masyarakat hingga kendaraan klasik dan vintage. Uniknya, Gibran dilaporkan tidak memiliki utang sama sekali, sehingga total asetnya sama dengan jumlah kekayaan bersihnya saat ini.

    Berikut adalah rincian kendaraan yang dilaporkan dalam LHKPN Gibran:

    Sepeda Motor:

    Honda Scoopy tahun 2015
    Honda CB-125 tahun 1974
    Royal Enfield tahun 2017

    Mobil:

    Isuzu Panther tahun 2012
    Daihatsu Grand Max tahun 2015
    Toyota Avanza tahun 2012
    Toyota Avanza tahun 2016

  • Mensesneg: Setahun Prabowo-Gibran Banyak Capaian Positif, Tapi Ada Catatan Perbaikan – Page 3

    Mensesneg: Setahun Prabowo-Gibran Banyak Capaian Positif, Tapi Ada Catatan Perbaikan – Page 3

    Sebelumnya, pada Minggu malam (12/10) malam, Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Koordinator, para Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Wakil Panglima TNI di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden memutuskan sejumlah langkah strategis dan stimulus ekonomi yang akan mulai dijalankan pemerintah pada pekan depan.

    Sekretariat Kabinet menginformasikan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi ekonomi nasional akan terus membaik, seiring meningkatnya lapangan kerja dan berputarnya roda perekonomian melalui berbagai program pemerintah.

    Beberapa di antaranya meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari 11 ribu dapur, pembangunan 350 ribu rumah subsidi yang telah terealisasi, pembukaan lahan pertanian baru, serta penguatan aktivitas ekonomi dari program-program yang sedang berjalan.

    Seluruh program tersebut, ditegaskan Presiden, akan terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan target dan rencana pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

  • Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Catatan Mensesneg

    Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Catatan Mensesneg

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, pemerintah menilai telah banyak capaian positif yang diraih dalam periode pertama kepemimpinan Kabinet Merah Putih. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa pemerintah juga mencatat sejumlah hal yang masih perlu dibenahi sebagai bagian dari proses evaluasi berkelanjutan.

    “Banyak lah, catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali. Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki. Mohon doanya,” ujar Prasetyo usai menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan sejumlah menteri di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam. 

    Bisnis merangkum sejumlah poin positif Prabowo-Gibran selama satu tahun menjabat. Mulai dari pertumbuhan ekonomi di atas 5% di mana Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekitar 5,12% (YoY) di kuartal II/2025. 

    Inflasi dalam periode satu tahun pemerintahan juga dilaporkan terkendali, sekitar 2,65% YoY (per September 2025). Stabilitas harga membantu menjaga daya beli masyarakat. 

    Selanjutnya, cadangan beras nasional dipertahankan bahkan surplus hingga 4 juta ton dalam beberapa laporan. Pemerintah juga membuka areal sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, dan Papua.

    Meski demikian Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan Prabowo mendapat perhatian publik lantaran insiden keracunan makanan yang dialami oleh hampir 6.000 siswa di berbagai wilayah. 

    Selain itu terkait pangan, beberapa golongan masyarakat masih merasakan kesulitan membeli pangan karena harga yang tinggi walaupun dan intervensi telah dilakukan.

    Terakhir, belum semua daerah merasakan manfaat pembangunan secara merata, terutama untuk infrastruktur mendasar dan pelayanan publik di wilayah terpencil. 

  • Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, angkat bicara soal aksi Roy Suryo Cs yang belakangan ramai karena berziarah ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Kristia, yang akrab disapa Dede, menilai bahwa serangan terhadap Jokowi selama ini bukan murni karena alasan moral atau kebenaran, melainkan sudah terstruktur dan bermotif politik maupun ekonomi.

    “Serangan terhadap Jokowi bersifat sistematis dan berbasis motif ekonomi atau politik, bukan kebenaran fakta,” ujar Dede di X @kangdede78 (13/10/2025).

    Dikatakan Dede, ada pihak-pihak yang memang sengaja memelihara narasi kebencian terhadap Presiden dan keluarganya demi keuntungan tertentu.

    “Selama ada pasar kebencian, isu semacam ini akan terus diproduksi,” tegasnya.

    Sebagai pendukung Jokowi, Dede turut menanggapi maraknya polemik di media sosial terkait kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarga Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah.

    Aksi tersebut menuai beragam reaksi publik, sebagian menilai sebagai bentuk provokasi politik yang tidak etis, terlebih dilakukan terhadap keluarga yang sudah wafat.

    Sementara itu, pihak keluarga Jokowi melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menyampaikan ucapan terima kasih dan memilih tidak menanggapi lebih jauh polemik tersebut.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk melakukan hal yang negatif.

    Hanya saja, itu merupakan bagian dari kegiatan Tim Pencari Fakta yang tengah melakukan observasi lapangan di wilayah Solo dan sekitarnya.