Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Kolonel Pnb. Amry Taufany jadi komandan upacara peringatan HKP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel Pnb. M. Amry Taufany bertindak selaku komandan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) 2025 yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu.

    Amry Taufany lahir di Denpasar pada 11 Desember 1981. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002 dan saat ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

    Adapun cadangan komandan upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono, yang lahir di Sidoarjo pada 5 Juli 1979. Dia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2001 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Teritorial Korem 163/Wirasatya Kodam IX/Udayana.

    Sementara itu, perwira upacara dipercayakan kepada Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa. Perwira tinggi TNI yang lahir di Mempawah pada 8 Juni 1978 itu merupakan lulusan Akademi Militer 1999 dan kini menjabat Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

    Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

    Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

    Kemudian ada pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Sekolah Hentikan Program MBG, DPRD Ponorogo Lakukan Sidak

    Ada Sekolah Hentikan Program MBG, DPRD Ponorogo Lakukan Sidak

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Ponorogo melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo. Sidak dilakukan pasca pihak sekolah memutuskan menghentikan sementara penerimaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian program unggulam dari Ptabowo-Gibran itu, lantaran distribusi makanan kerap terlambat.

    Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menegaskan pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang di sekolah lain. Distribusi MBG harus tepat waktu, sehingga ke depan tidak mengganggu pelajaran.

    “Kami mewanti-wanti agar keterlambatan distribusi MBG tidak sampai merembet ke sekolah lain. Apalagi di Ponorogo ada lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melayani sekolah,” ungkap Riyanto, Selasa (30/9/2025).

    Dari hasil sidak, kalangan legislatif memastikan bahwa SDMT Ponorogo tidak menolak program nasional MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja, pihak sekolah mengeluhkan keterlambatan pengantaran makanan yang beberapa kali molor hingga 1–2 jam dari kesepakatan, yakni pukul 11.00 WIB. Kondisi tersebut terbukti mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar (KBM) dan agenda ekstrakurikuler siswa.

    “Pihak SDMT Ponorogo tetap siap menerima kembali program MBG. Tapi harus ada komitmen jelas, sesuai kesepakatan dengan SPPG agar pengiriman tidak terlambat lagi,” kata Politisi dari PDIP tersebut.

    Lebih lanjut, Riyanto juga meminta SPPG Tonatan segera mengambil alih pelayanan program MBG di SDMT Ponorogo. Pasalnya, dapur bergizi internal yang sebelumnya dikelola pihak sekolah sudah dibubarkan.

    “Kalau tidak segera terlayani, justru siswa yang akan dirugikan,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, SDMT Ponorogo menghentikan keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala SDMT Ponorogo, Jainal Abidin, menegaskan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Keterlambatan distribusi dan menu yang dianggap kurang sesuai membuat pihak sekolah bersama wali murid melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Beberapa kali pengiriman terlambat, sehingga KBM setelahnya ikut terganggu dan suasana kelas menjadi kurang kondusif,” jelas Jainal. (end/ian)

  • Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    Jokowi Ingin Prabowo-Gibran 2 Periode, Kader PPP Bandingkan dengan Megawati dan SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati membandingkan Presiden ke-7 Jokowi. Dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Kita memiliki presiden sebelumnya itu, ada Megawati, ada SBY,” kata Habil dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (30/9/2025).

    Bahkan, kata dia, anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono ada di dalam kabinet. Yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “SBY, yang sekarang menjadi partnernya Prabowo di kabinet. Pemerintahan. Bahkan Agus Harimurti, anaknya jadi menteri,” ujarnya.

    SBY, kata dia, tak pernah mengusulkan anaknya sebagai pendamping Prabowo di periode kedua. Tapi Jokowi malah melakukannya.

    “Itu tidak pernah mengusulkan Prabowo dua periode. Tapi Jokowi mengusulkan. Ada apa seorang mantan presiden, tidak ada angin, tidak ada hujan,” ucapnya.

    “Tiba-tiba memerintahkan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode,” sambungnya.

    Dia pun menanyakan alasannya. Apakah karena anak Jokowi, Gibran Rakabuming, atau karena Prabowo.

    “Apa faktor anaknya, apa faktor Prabowo. Kalau menurut saya adalah pematangan putranya,” ujarnya.

    Jokowi, kata dia, bisa saja mengusulkan Prabowo saja di periode selanjutnya. Tanpa menyebut nama Gibran.

    “Kenapa tidak menyebut bahwa kami akan mendukung Prabowo? Enggak usah menyebut nama Gibran,” imbuhnya.

    “Kan sebenarnya 2029 itu tergantung Prabowo kan siapa pasangannya. Jangan dipaksakan,” tambahnya.

    Bagi Habil, tindakan Jokowi itu memojokan Prabowo.

    “Sekarang Jokowi memojokkan Prabowo bahwa harus Gibran kan. Ini kan seorang mantan presiden seperti ini, kelakuan apa ini,” ucapnya.

  • Jika Dikhianati, Gibran Siap Jadi Capres 2029

    Jika Dikhianati, Gibran Siap Jadi Capres 2029

    GELORA.CO –  Di tengah komitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua Umum Relawan Rejo, Darmizal, secara terbuka mengungkapkan bahwa barisan relawan pendukung Joko Widodo telah menyiapkan strategi cadangan atau “Plan B”.

    Menurutnya, mereka telah memiliki peta jalan dan berbagai skenario politik jika di masa depan terjadi perpecahan atau “pengkhianatan” terhadap duet Prabowo-Gibran.

    Secara spesifik, ia mengisyaratkan bahwa rencana cadangan tersebut adalah mempersiapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2029.

    “Kita sudah waspadai, kita sudah baca langkah-langkahnya dan kita sudah punya petanya,” ujar Darmizal dalam video yang tayang di kanal Youtube Unpacking Indonesia pada Senin 29 September 2025.

    Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dukungan yang diberikan bukanlah tanpa syarat dan telah disertai dengan kalkulasi politik yang matang untuk berbagai kemungkinan.

    Ketika didesak lebih jauh mengenai apa strategi keluar (exit strategy) tersebut, terutama jika Prabowo memilih calon wakil presiden lain pada 2029, Darmizal tidak menampik kemungkinan untuk mendorong Gibran maju ke kontestasi level tertinggi.

    “Manakala memang Prabowo tidak lagi mau berpasangan dengan Mas Gibran, apakah Mas Gibran siap ditampilkan sebagai capres yang didukung oleh seluruh relawan dan ada partai yang mengusung?” tanya pembawa acara, yang dijawab Darmizal dengan analisis potensi elektoral Gibran.

    “Sayang sekali captive market masyarakat yang mendukung Mas Gibran ini sekarang boleh bersainglah,” ujarnya, mengisyaratkan basis massa Gibran yang sangat kuat. Ia bahkan memprediksi bahwa popularitas Gibran akan terus meroket.

    “Saya yakin awal 2027 jika ada riset dari lembaga survei yang kredibel, Gibran nempel di bawah (Prabowo). Apakah itu bukan aset?” tanyanya retoris.

    Meskipun saat ini fokus utama relawan adalah menyukseskan pemerintahan yang ada, pernyataan Darmizal menjadi sinyal kuat bahwa mereka tidak akan diam jika Gibran “disakiti” atau dikhianati secara politik.

    Barisan relawan Jokowi yang solid dan terbukti efektif dalam tiga pemilu terakhir, siap untuk bertarung dengan menjadikan Gibran sebagai figur sentral di kontestasi berikutnya.***’

  • Gibran Minta Proyek MRT Sawah Besar Tuntas Sesuai Target

    Gibran Minta Proyek MRT Sawah Besar Tuntas Sesuai Target

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) Sawah Besar dipercepat penyelesaiannya. 

    Gibran menegaskan pemerintah pusat telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan transportasi publik yang aman, terjangkau dan mendukung seluruh mobilitas masyarakat perkotaan.

     Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan bahwa Wapres Gibran meminta agar seluruh proses konstruksi bisa berjalan sesuai jadwal dan standar yang sudah ditetapkan.

    “Arahannya [Wapres agar penyelesaian proyek MRT] dapat dipastikan berjalan dengan baik,” tutur Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menirukan Gibran di Jakarta, Selasa (30/9).

    Gibran juga membeberkan capaian penting yang telah dilakukan oleh MRT Jakarta di Fase 2A. Capaian tersebut, menurut Gibran yaitu keberhasilan Tunnel Boring Machine (TBM) yang bisa menembus (breakthrough) hingga Stasiun Sawah Besar. 

    Menurut Gibran, pencapaian ini menandai keterhubungan jalur bawah tanah antara Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Sawah Besar.

    Gibran menjelaskan peninjauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia. 

    Pemerintah pun menargetkan transportasi publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Seperti diketahui, MRT Jakarta Fase 2A itu akan membentang sepanjang 5,8 kilometer dari Bundaran HI hingga Kota, dengan tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Pembangunan segmen Bundaran HI hingga Harmoni ditargetkan selesai pada 2027, sementara segmen Harmoni–Kota pada 2029.

  • Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menyinggung isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran hingga dua periode, meski pemerintahan baru berjalan kurang dari setahun.

    Dikatakan Adian, pembahasan tentang “paket 2029” sama sekali tidak menjawab kebutuhan dasar rakyat saat ini.

    “Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas,” ujar Adian dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    “Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029,” tambahnya.

    Ia menegaskan, seorang negarawan seharusnya fokus menyelesaikan problem rakyat, bukan sekadar bicara kepentingan politik atau dinasti.

    “Kalau seorang negarawan dia akan menjawab problem-problem rakyatnya. Bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu berbicara tentang pemilu ke depan,” sindirnya.

    Adian menyebut wajar jika rakyat merasa kecewa. Selama ini, kata dia, masyarakat dituntut patuh bayar pajak, tetapi tidak mendapat kepastian soal masa depan mereka.

    “Wajar gak mereka kecewa? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi gak dipikirin. Kan itu yang ada di kepala mereka,” tegasnya.

    Ia menambahkan, publik sesungguhnya hanya meminta hal sederhana, kepastian kerja dan penghasilan layak setelah lulus sekolah.

    “Mereka (rakyat) beli apa-apa bayar pajak. Mereka bilang ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta,” lanjutnya.

  • Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan dan jadwal penyelesaian yang telah ditargetkan yaitu pada tahun 2027 untuk segmen Bundaran HI—Harmoni dan tahun 2029 untuk Harmoni—Kota.

    Gibran menyampaikan langsung arahan-arahannya itu kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat sesi kunjungan kerja Wapres RI di lokasi pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar, Jakarta, Senin (29/9) sore, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretariat Wakil Presiden, Selasa.

    Kunjungan itu, Sekretariat Wapres menjelaskan, merupakan bukti komitmen pemerintah turun langsung mengecek kemajuan pembangunan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan yang dapat mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,” kata Tuhiyat menyampaikan kembali instruksi dari Wapres Gibran.

    Stasiun MRT Sawah Besar merupakan bagian dari pembangunan MRT Jakarta Fase 2A untuk segmen Harmoni—Kota. Di lokasi pembangunan stasiun, Wapres Gibran mendapatkan penjelasan mengenai capaian-capaian penting pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, yaitu keberhasilan mesin bor bawah tanah (tunnel boring machine) membuka jalur bawah tanah untuk menghubungkan Stasiun MRT Bundaran HI sampai dengan Stasiun MRT Sawah Besar.

    “Peninjauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan transportasi publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat,” demikian siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden menjelaskan kunjungan Wapres Gibran sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 terdiri atas dua tahap, yaitu Fase 2A dan Fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun MRT bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Jakarta Kota. Panjang keseluruhan jalur bawah tanah itu mencapai 5,8 kilometer. Sementara itu, Fase 2B mencakup dua stasiun bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Mangga Dua dan Ancol, dan satu depo di Ancol Marina. Total panjang jalur sekitar 6 kilometer.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makin Rumit, Gibran Didesak Mundur dan Kembali Bersekolah Imbas Penggugat Ijazah SMA Tolak Berdamai

    Makin Rumit, Gibran Didesak Mundur dan Kembali Bersekolah Imbas Penggugat Ijazah SMA Tolak Berdamai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad menyoroti terkait situasi terbaru persoalan gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

    Kali ini lewat cuitan di media sosial Threads, Yusuf menyebut permasalahan ini semakin berkepanjangan.

    Alasanya karena penggugat ijazah Gibran disebut menolak untuk berdamai.

    Hal inilah yang disebut Yusuf Muhammad sebagai keadaan atau situasi yang semakin rumit.

    “Makin rumit 🫣🤦‍♂️😂,” tulisnya dikutip Selasa (30/9/2025).

    Subhan Palal selaku penggugat mengatakan dirinya menolak damai atas gugatannya Rp125 triliun kepada eks Walikota Solo itu.

    Ia mengatakan berpeluang damai jika Wapres Gibran mundur dan bahkan menyarankannya untuk kembali bersekolah.

    “Saya berkali-kali menyatakan, karena ini adalah cacat bawaan, bagaimana saya bisa damai, bukan saya yang damai. Maka dia (Gibran) yang harus berdamai, satu-satunya cara, mundur,” kata Subhan

    “Menurut saya cacat bawaan di pendidikannya. Itu pendidikannya syarat subjektif. Jadi kalau itu nanti bisa diselesaikan dengan cara apa? Ya sekolah lagi, kan gitu. Nah itu terlanjur, menurut saya pendidikannya nggak cukup, Undang-Undang nggak cukup memenuhi itu,” jelasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    Pemakzulan Bisa Terjadi Jika Ijazah Gibran Terbukti Bermasalah

    GELORA.CO -Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan di ruang publik. 

    Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, ikut menanggapi isu tersebut dengan menekankan bahwa dampak hukumnya bisa serius bila terbukti ada pemalsuan atau ketidakabsahan dokumen.

    “Ini yang disebut like father like son. Saya jarang ngomongin karena kurang tertarik sebenarnya sama isu itu, tapi bukannya enggak pernah sama sekali. Dampak hukum tata negaranya apa? Karena buat saya tidak menarik ngomongin investigasi. Biarkan orang-orang yang menguji soal itu,” kata Bivitri di kanal Youtube Hendri Satrio, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

    Ia menegaskan, jika terbukti ada kebohongan dalam proses pendaftaran calon wakil presiden, maka konsekuensi hukum dapat mengarah pada pemakzulan.

    “Kalau misalnya terbukti bahwa belum pernah ada penyetaraan atau ijazahnya tidak diakui, dan ternyata ada kebohongan waktu mendaftar sebagai calon wakil presiden, ya bisa (dimakzulkan),” tegasnya.

    “Kan ada pasal 7 soal pemakzulan, salah satunya kalau ada perbuatan tercela, berbohong ketika melakukan pendaftaran. Bahkan bisa ada pidananya kalau melakukan kebohongan publik,” jelas Bivitri.

    Meski demikian, Bivitri menilai isu ijazah bukanlah hal yang ia anggap prioritas untuk diperbincangkan, sebab masih banyak persoalan hukum tata negara yang lebih berdampak luas. 

    “Kalau digoreng, aduh 17 + 8 tuntutan rakyat saat demonstrasi saja enggak kelar-kelar. Jadi saya lebih tertarik bicara soal reformasi partai politik, hal-hal yang implikasinya memang lebih banyak buat masyarakat luas,” tambahnya.

    Sebagai catatan, Gibran menyelesaikan pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002-2004), lalu melanjutkan ke UTS Insearch Sydney, Australia (2004-2007). Dua lembaga ini oleh KPU dikategorikan setara dengan SMA di Indonesia.

  • Gibran dan KPU Absen, Mediasi Perdana Gugatan Rp125 Triliun Terkait Ijazah Ditunda

    Gibran dan KPU Absen, Mediasi Perdana Gugatan Rp125 Triliun Terkait Ijazah Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Mediasi gugatan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditunda hari ini, Senin (29/9/2025).

    Penggugat, Subhan Palal mengatakan penundaan ini karena Gibran serta KPU tidak hadir langsung dalam agenda mediasi kali ini. 

    Menurutnya, Gibran dan KPU harus hadir secara langsung sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. 

    “Karena hari ini tidak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat I [Gibran] dan tergugat II [KPU],” kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

    Subhan mengemukakan, setidaknya ada empat faktor yang bisa mengecualikan kehadira prinsipal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

    Empat faktor itu mulai dari ada kondisi kesehatan berdasarkan surat keterangan dokter. Kemudian, di bawah pengampuan, orang tua atau yang secara hukum dianggap tidak cakap. 

    Selanjutnya, bertempat tinggal di luar negeri dan tengah menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan.

    “Harusnya ada itu tadi kata mediator, kata hakim mediator ya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah digugat perdata terkait kerugian senilai Rp125 triliun di PN Jakarta Pusat.

    Gugatan perdata itu teregister dengan nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada Jumat (29/8/2025). 

    Adapun, inti gugatan ini adalah Gibran telah melakukan pelanggaran saat mencalonkan diri menjadi Wapres. Pasalnya, Gibran dinilai tidak pernah menamatkan sekolah tingkat SMA yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI.