Xcloud.id

Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Luhut Usul Pemerintah Suntik Dana ke INA, Purbaya: Nanti Duitnya ke Obligasi Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah ikut memanfaatkan kas di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke Indonesia Investment Authority (INA). 

    Sebagaimana diketahui, INA adalah sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia yang dibentuk sebelum adanya Danantara. Pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang digelar Kamis (16/10/2025), Luhut sempat menyinggung ide untuk turut menyuntik dana ke INA. 

    Namun demikian, Purbaya menduga saat ini sebagian besar dana investasi yang dikelola INA justru disimpan di obligasi. “Anda tahu INA ditaruh di mana sekarang uangnya sebagian besar? Saya rasa sama obligasi juga,” terangnya saat bertemu dengan wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya menilai usul Luhut, mantan atasannya di Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi, merupakan usulan yang bagus apabila investasi INA selama ini efektif disalurkan kepada sektor riil. Namun, dia menilai saat ini investasi dari INA ke sektor riil pun masih terbatas. 

    Kritik serupa sempat disampaikan Purbaya ke Danantara, yang saat ini mengelola investasi dari aset hingga dividen BUMN, ketika menghadiri secara perdana rapat dewan pengawas (dewas), Rabu (15/10/2025). Dia menyebut Danantara saat ini masih menyimpan dana yang berasal dari kekayaan BUMN di obligasi. 

    “Makanya saya agak kritik waktu meeting itu kan. Kok anda taruh [di] bond? Kalau gitu mah, anda enggak jago-jago amat. Kira-kira gitu. Saya tanya gini, apa keahlian anda? Kira-kira gitu kalau cuma taruh di bond,” terangnya. 

    Tidak Mau Terjadi Lagi

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak mau hal serupa terjadi apabila dia menyuntikkan dana pemerintah ke INA. Dia menyinggung pula harusnya SWF yang didirikan pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu harusnya mengundang investor asing. 

    Purbaya tidak menutup kemungkinan bakal memberikan dukungan ke INA. Namun, dia tidak ingin dana yang disuntikkan justru lari ke instrumen investasi yang minim risiko. 

    “Kalau dia butuh duit beneran, mau ekspansi beneran, kami dukung. Tapi, kalau masih banyak utangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung? Nanti juga untuk beli obligasi lagi, tapi nanti saya pelajari,” terangnya.

    Sebelumnya, Kamis (16/10/2025), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memuji langkah Purbaya yang pernah bekerja di bawahnya selama di tiga institusi pemerintahan. Khususnya terkait dengan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia (BI), dan dialihkan ke himbara guna memacu kredit ke sektor riil. 

    Luhut pun membayangkan apabila INA turut menerima investasi dana pemerintah yang disimpan di bank sentral. Dia meyakini hasil atau return yang didapatkan negara juga bisa lebih besar. 

    Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu memperkirakan uang yang disuntikkan ke INA bisa bertambah hingga berkali-kali lipat dalam waktu lima tahun saja. 

    “Kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ setiap tahun dari dana yang tadi ada masih sisa di Bank Indonesia Rp491 triliun, itu kalau kita leverage bisa Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu angka yang sangat besar menjadi bagian foreign direct investment di republik ini. Jadi kita akan punya dua engine growth [mesin pertumbuhan], yang menurut saya luar biasa. Satu INA, satu lagi Danantara,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

  • Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    Purbaya Akui Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur tapi Ekonomi hanya Tumbuh 5 Persen

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan karakter pertumbuhan ekonomi antara era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).  Menurutnya, meski Jokowi gencar membangun infrastruktur, laju ekonomi di masanya justru lebih lambat dibandingkan era SBY.

    “Saya di depan Pak Jokowi iseng nih ngomongnya, ‘Pak, tahu nggak Pak, kenapa Pak SBY tidur saja pertumbuhannya 6 persen, tapi Bapak bangun infrastruktur di mana-mana pertumbuhannya 5 persen,” ujar Purbaya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

    Ia menjelaskan, perbedaan utama antara kedua era tersebut terletak pada sumber penggerak ekonomi. Di masa SBY, pertumbuhan lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, sementara di era Jokowi, peran terbesar justru datang dari belanja pemerintah.

    “Zamannya Pak Jokowi, sektor private hampir tidak tumbuh, dicekik. Sementara government sector-nya berjalan. Jadi selama 20 tahun terakhir, ekonomi kita mesinnya pincang,” terang Purbaya.

    Ia menambahkan, apabila sektor swasta dan pemerintah dapat tumbuh bersamaan, Indonesia sebenarnya mampu melampaui pertumbuhan 6 persen dengan mudah. Namun, transformasi sistem ekonomi membutuhkan waktu panjang. 

    “Kalau dua-duanya tumbuh, 6 persen lebih itu gampang, tapi saya dibilang sombong. Sistem ekonomi itu lambat berubah, bisa dua generasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi ekonomi terkini yang kembali melambat akibat tekanan terhadap sektor riil, sehingga membuat kondisi kacau dengan meletusnya sejumlah aksi demonstrasi.

    “Bulan April sampai Agustus 2025, sektor riil berkinerja negatif lagi. Rakyat langsung merasakan karena ekonomi susah, makanya turun ke jalan. Itu bukan protes karena politik kacau, tapi karena ekonomi mereka susah. Kalau cepat diperbaiki, demo itu tidak akan berlarut,” ujarnya. 

  • Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Purbaya bertemu Wakil Presiden, bahas potongan anggaran pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden hari ini (17/10).

    “Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

    Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

    “Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

    Dia pun menambahkan pesan yang dituturkan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

    “Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

    Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.

    Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

    Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.

    Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

    Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

    Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun.

    Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun.

    Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

    Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.
    “Tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Dia mengatakan pada tahun pertama ini, program asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak.
    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
    Kemensos memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima bantuan sosial, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (
    inclusion error
    ).
    Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi.
    “Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan,” lanjut dia.
    Selanjutnya, sekolah rakyat:
    Gus Ipul bilang, salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat.
    Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.
    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.
    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.
    “Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500.000 keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.
    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga.
    Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.
    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” lanjut Gus Ipul.
    Hasilnya, lebih dari 77.000 keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif.
    Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500.000 keluarga mandiri.
    “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data. Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak,” jelas dia.
    “Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Menkeu Purbaya siapkan satgas dan laporkan belanja K/L secara berkala

    Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau realisasi serapan belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana hasilnya bakal dilaporkan secara berkala.

    “Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

    Menurut Purbaya, akan ada 26 K/L yang bergabung dengan menunjuk perwakilan masing-masing. Tiap perwakilan instansi nantinya akan diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan satgas.

    “Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.

    Secara paralel, Purbaya juga memfasilitasi kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha. Bila terdapat keluhan atau laporan, Purbaya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan.

    Purbaya yakin strateginya bakal berjalan efektif mengingat besarnya wewenang yang ia miliki sebagai Menteri Keuangan.

    “Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.

    Bendahara Negara itu juga menyoroti K/L dengan realisasi rendah, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Ia berencana untuk melakukan sidak ke K/L terkait untuk mendorong mereka melakukan akselerasi belanja.

    “Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.

    Sebagai catatan, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. Lalu, Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

    Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

    Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran K/L yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

    “Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lihat Gaya Gibran Ditandu Usai Terima Gelar Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate, Dianggap Berjasa Besar

    Lihat Gaya Gibran Ditandu Usai Terima Gelar Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate, Dianggap Berjasa Besar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dianggap berjasa terhadap pembangunan nasional. Itu menjadi alasan dirinya mendapat gelar kehormatan adat Kaicil Kastela atau Pangeran Kastela dari Kesultanan Ternate.

    Penganugerahan ini mencerminkan penghargaan masyarakat adat Ternate terhadap upaya Wapres dalam memperkuat persatuan bangsa serta perhatiannya terhadap pembangunan daerah, termasuk wilayah-wilayah kepulauan di kawasan timur Indonesia

    Penganugerahan berlangsung khidmat dalam upacara adat di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, Kamis (16/10).

    Setibanya di Kedaton, Gibran disambut dengan prosesi adat yang diawali Tarian Soya-Soya, sebuah tarian kepahlawanan yang menjadi simbol penghormatan bagi tamu agung.

    Penyambutan dilanjutkan dengan ritual Joko Kaha atau upacara injak tanah sebagai tanda diterimanya Wapres Gibran secara adat oleh masyarakat Kesultanan Ternate.

    Usai prosesi penyambutan, Gibran menuju Ruang Foris Lamo, tempat digelarnya upacara utama penganugerahan gelar yang dipimpin langsung oleh Sultan Ternate, Hidayat M. Sjah.

    Sultan lalu membacakan naskah penobatan gelar kehormatan adat, kemudian menyematkan Dastar Ngungare (ikat kepala khas Ternate) dan pin kehormatan kepada Wapres sebagai simbol sahnya gelar Kaicil Kastela.

    “Kaicil Kastela, Insya Allah Bapak selepas dari kamar puji, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala di muka bumi. Amin ya Rabbal ‘Alamiin,” ucap Sultan.

  • Menhan Sjafrie: Pak Prabowo Kerja Keras untuk Rakyat, Beliau Tak Punya Tanggal Merah Nasional 17 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie: Pak Prabowo Kerja Keras untuk Rakyat, Beliau Tak Punya Tanggal Merah Nasional 17 Oktober 2025

    Menhan Sjafrie: Pak Prabowo Kerja Keras untuk Rakyat, Beliau Tak Punya Tanggal Merah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bekerja keras untuk rakyat selama hampir satu tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Hal itu disampaikan ketika ditanya terkait satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Satu tahun Pak Prabowo kerja keras untuk memenuhi keberpihakannya kepada rakyat,” kata Sjafrie, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    Sjafrie bahkan menyebut, rekan seangkatannya di AKABRI itu tidak mengenal tanggal merah selama bekerja memimpin Indonesia.
    “Jadi, beliau tidak punya tanggal merah, beliau selalu memikirkan bagaimana keberpihakannya kepada rakyat, terutama yang menyangkut soal swasembada pangan,” ungkap purnawirawan jenderal TNI itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan sejumlah capaian yang diraih pemerintahannya menjelang satu tahun, mulai dari capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi.
    Capaian itu secara tidak langsung disampaikan Prabowo di hadapan lebih dari 400 CEO global di acara Forbes Global CEO Conference 2025, di Hotel St Regis, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025) malam.
    Prabowo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar satu sampai dua persen.
    “Bahkan, sekarang kami tumbuh lima persen per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali,” ujar Prabowo.
    Menurut Kepala Negara, Indonesia bisa tumbuh karena sokongan sektor mineral, seperti nikel dan bauksit.
    Kekayaan mineral tersebut dikatakan Prabowo mampu membuka ruang investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa bertumbuh.
    “Saya pikir ada banyak ruang untuk investasi dan saya pikir Indonesia pasti akan menarik banyak minat untuk (investasi) masuk karena, saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmatinya (kekayaan alam),” kata Prabowo.
    “Banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya. Saya pikir kita diberkati dengan begitu banyak sumber daya, tetapi tentu saja saya tidak puas, kita harus mengelola sumber daya kita dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi Yogyakarta 17 Oktober 2025

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Jokowi: Berjalan Baik, Meski Ada Sedikit Evaluasi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan pandangan positifnya terkait program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kini memasuki tahun pertama.
    Jokowi menilai bahwa gagasan dan kebijakan besar yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo sudah berjalan dengan baik.
    “Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, saya lihat semuanya berjalan dengan baik,” ujar Joko Widodo usai menghadiri Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Jumat (17/10/2025).
    Jokowi menambahkan bahwa evaluasi dan koreksi terhadap hal-hal kecil juga sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo.
    “Bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh Beliau,” tuturnya.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini secara khusus mencontohkan beberapa program unggulan.
    Jokowi mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap program seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menunjukkan hasil yang baik.
    “Evaluasinya baik yang berkaitan dengan sekolah rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kehadiran Jokowi, yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, menjadi momen spesial bagi civitas akademika.
    “Sebulan yang lalu saya mendapatkan undangan diantar langsung oleh Pak Dekan dan jajaran dosen dari Fakultas Kehutanan ke rumah, undangan untuk datang di Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan,” kata Jokowi usai acara, Jumat (17/10/2025).
    “Karena yang mengundang langsung Pak Dekan, mengantar langsung, saya sangat menghargai undangan itu dan saya datang. Saya hadir hari ini,” lanjutnya.
    Dari pantauan di lokasi, Jokowi memasuki auditorium bersama Rektor UGM Prof. Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sekitar pukul 08.22 WIB.
    Dalam sambutannya, Prof. Ova Emilia menyambut hangat kehadiran mantan presiden dua periode itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuker ke Maluku Utara, Gibran Terima Gelar Kehormatan Kaicil Kastela

    Kuker ke Maluku Utara, Gibran Terima Gelar Kehormatan Kaicil Kastela

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima gelar “Kaicil Kastela” dari Kesultanan Ternate saat kunjungan kerja ke Maluku Utara. Upacara adat ini berlangsung di Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Soa Sio, Kamis (16/10/2025).

    Dilansir situs wapresri.go.id, Gibran tampak mengenakan pakaian adat Ternate. Dia disambut dengan Tarian Soya-Soya dan upacara Joko Kaha sebagai tanda bahwa Gibran diterima oleh masyarakat Ternate.

    Proses penganugerahan dipimpin oleh Sultan Ternate, Hidayat M.Sjah. Dia diberikan pin sebagai simbol sahnya penganugerahan “Kaicil Kastela.” Hidayat menjelaskan Kaicil merupakan gelar bangsawan di Ternate, sedangkan Kastela dimaknai sebagai sosok yang telah berjasa bagi wilayah Ternate.

    “Kaicil Kastela, InsyaAllah Bapak selepas dari kamar puji, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanhu wa Ta’ala di muka bumi. Amin ya Rabbal ‘Alamiin,” kata Hidayat, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Usai pemberian gelar kehormatan dan pidato, acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Imam Kesultanan Ternate, Taher Ma’abut.

    Sekadar informasi, dalam kunjungan kerja, Gibran memantau proyek pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku. Dia tampak menggunakan helikopter untuk mengunjungi lokasi bendungan.

    “Proyek Strategis Nasional wujud pemerataan pembangunan infrastruktur hingga Kawasan Timur Indonesia. Saya harap bisa selesai tepat waktu, September 2026,” tulisnya di akun instagram @gibran_rakabuming.