Tag: Gibran Rakabuming Raka

  • 1
                    
                        Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit
                        Nasional

    1 Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit Nasional

    Penggugat Gibran Tak Jadi Minta Ganti Rugi Rp 125 Triliun untuk Damai: Saya Enggak Butuh Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penggugat perdata Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Subhan mengaku tidak meminta pembayaran ganti rugi senilai Rp 125 triliun untuk mencapai kata damai dalam perkara ini.
    “Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
    Subhan menegaskan, untuk mencapai kata damai, ia meminta Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan dua hal, yaitu minta maaf dan mundur dari jabatannya.
    “Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.
    Ia mengatakan, warga negara Indonesia lebih membutuhkan kesejahteraan daripada uang ganti rugi Rp 125 triliun.
    “Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum,” lanjutnya.
    Terkait dengan uang ganti rugi Rp 125 triliun baru akan ditentukan dalam proses mediasi atau persidangan selanjutnya.
    Proses mediasi ini akan berlanjut ke Senin (13/10/2025) depan dengan agenda tanggapan para tergugat terhadap proposal perdamaian dari penggugat.
    Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004.
    Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Lagipula, aspek yang dipermasalahkan Subhan adalah tempat Gibran mengenyam pendidikan, bukan soal lulus atau tidak.
    Untuk itu, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
                        Nasional

    5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Alasannya karena Jokowi masih dalam proses pemulihan terkait alergi kulit yang diidapnya.
    “Saat ini beliau masih proses pemulihan,” kata ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Selama proses pemulihan ini, Jokowi tidak disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung.
    “Dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas,” ujar Syarif lagi.
    Sebagaimana diketahui, HUT ke-80 TNI turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Sejumlah tokoh lainnya juga hadir termasuk para mantan presiden dan wapres yang pernah menjabat.
    Mereka turut duduk di mimbar kehormatan bersama Prabowo dan Gibran.
    Beberapa di antaranya yang hadir juga disapa Prabowo saat pidato yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin,” ucap Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Jokowi terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dikatakan Dian, upaya menggugat keaslian dokumen pendidikan tokoh nasional bukan hanya berpotensi mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan di dalam negeri, tetapi juga menyeret nama institusi akademik luar negeri.

    “Kemarin menghina institusi pendidikan dalam negeri, sekarang menghina institusi pendidikan luar negeri,” ucap Politisi muda PSI ini.

    Ia menegaskan, tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, termasuk Singapura, tempat Gibran menempuh studi.

    “Singapura itu negara kecil, kampus di sana sedikit, mereka bertahan karena integritas,” jelasnya.

    Dian menegaskan, menuding lembaga pendidikan di Singapura seolah bisa disuap atau dibeli sama saja dengan merusak hubungan antarnegara yang telah lama terjalin baik.

    “Orang Indonesia yang menghina-hina seolah mereka bisa dibeli, bisa membuat hubungan kedua negara menjadi buruk,” tandasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bukti kelulusan Gibran dapat dilihat secara terbuka melalui dokumentasi resmi kampus luar negeri.

    “Kalian meragukan ijazah yang mereka keluarkan, kalian ragukan Gibran yang photo wisudanya terpampang di kampus. Apa itu tidak namanya menjelekkan institusi pendidikan mereka?” kuncinya.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali blak-blakan latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming.

    Ia menilai, isu yang beredar bukan sekadar perdebatan di dunia maya, melainkan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Roy mengacu pada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r serta Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden minimal harus menamatkan pendidikan setingkat SMA.

  • 8
                    
                        Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini
                        Megapolitan

    8 Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat aksi demonstrasi berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini Senin (6/10/2025).
    Aparat kepolisian menyiagakan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut.
    “Kuat pengamanan wilayah Jakarta Pusat sebanyak 2.013 personel,” ujar Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki dalam keterangannya, Senin.
    Aksi pertama digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat di Pospol Merdeka Barat, Gambir.
    Selanjutnya, Asosiasi Cendekia Muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih.
    Sementara BEM Fakultas Hukum dan Fakultas FISIP Universitas Ibnu Chaldun Jakarta melakukan aksi di depan kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh.
    Lalu massa BEM UI melaksanakan aksi bertajuk “Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW)” di depan gerbang DPR RI.
    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memasuki satu tahun masa jabatan.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap aktivis dan massa aksi yang ditahan setelah demonstrasi pada Agustus–September lalu.
    “Salah satunya itu, selain poin utama aksi hari ini adalah bentuk solidaritas kepada massa aksi dan aktivis yang ditahan pasca gelombang demonstrasi Agustus–September,” kata Bima saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.
    Bima menjelaskan, RDPW merupakan parodi dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang biasa dilakukan DPR RI.
    Namun, konsepnya dibuat lebih kreatif dengan menghadirkan panggung seni, teater sastra, bazar UMKM, lapak kutek, dan pojok baca buku.
    “Sebab itu juga nama aksinya Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW), pelesetan dari RDPU yang sering dilakukan DPR,” ujar Bima.
    Aksi ini turut diikuti sekitar 15 organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Rapat Dengar Pendapat Warga, dengan undangan terbuka untuk berbagai BEM dan kelompok masyarakat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Oktober 2025

    Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI Regional 6 Oktober 2025

    Buntut Penggeledahan KPK, Gubernur Kalbar Dapat Dukungan Hukum dari HIPKA KAHMI
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com —
    Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan komitmen memberikan dukungan, advokasi, dan pendampingan hukum kepada Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang menjadi saksi dugaan korupsi peningkatan jalan dan proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah.
    Ketua Umum HIPKA Kalbar, Abdul Karim, menegaskan, dukungan tersebut bertujuan memastikan kepemimpinan dan kinerja pemerintah daerah dalam membangun tetap berjalan optimal tanpa terganggu isu atau penggiringan opini bernuansa politis dari pihak tertentu.
    “HIPKA Kalbar hadir untuk memastikan agenda pembangunan Kalbar tidak tersendat oleh hiruk-pikuk isu politik yang tidak berdasar,” kata Karim dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
    Karim menerangkan, stabilitas pemerintahan adalah kunci menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
    “Karena itu, kami menyediakan seluruh sumber daya, termasuk dukungan hukum dari HIPKA Law Firm, agar Gubernur Kalbar dapat bekerja dengan tenang dan fokus,” ujar Karim.
    Menurut Karim, stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan fondasi utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi regional sebesar 8 persen serta mendukung implementasi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran di daerah.
    Ketua HIPKA Law Firm, Syahri menjelaskan, dukungan hukum yang disiapkan didasarkan pada tiga pilar utama.
    Pertama, penegakan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijamin konstitusi.
    “Kami menegaskan bahwa status hukum Bapak Gubernur adalah saksi. Setiap upaya menjatuhkan nama baik beliau seolah-olah telah bersalah merupakan pelanggaran HAM dan penyimpangan terhadap proses hukum yang fair. Praduga tak bersalah adalah harga mati dalam negara hukum,” tegas Syahri.
    Kedua, prinsip pemisahan tanggung jawab dan otoritas dalam tata kelola pemerintahan. Untuk mempertanggungjawabkan secara pidana seorang kepala daerah, harus ada bukti nyata mengenai kesalahan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum secara langsung (actus reus).
    “Tanpa itu, seorang pimpinan tidak bisa serta-merta dipidana. Ini logika hukum yang harus ditegakkan,” ujar Syahri.
    Ketiga perlindungan terhadap kinerja pemerintahan yang sah dari gangguan politik.
    Menurut Syahri, upaya sistematis menciptakan instabilitas melalui penyebaran opini negatif dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
    “Dukungan hukum kami bersifat proaktif. Kami memastikan setiap kebijakan dan program prioritas gubernur, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan program nasional, memiliki landasan hukum yang kuat serta terlindungi dari gugatan dan fitnah politik,” tutup Syahri.
    Diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan dan pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.
    Penggeledahan berlangsung pada Rabu (24/9/2025) dan Kamis (25/9/2025).
    Selain rumah dinas Gubernur, penyidik juga menyasar rumah pribadi Ria Norsan serta rumah dinas Bupati Mempawah, Erlina.
    “Benar, pekan ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (26/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
                        Nasional

    8 Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara Nasional

    Menerka Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Jokowi di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan keduanya.
    Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    , Sabtu.
    Menurut Syarif, pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai menjelang pukul 15.00 WIB.
    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
    Kendati demikian, isi pertemuan empat mata di Kertanegara masih menjadi tanda tanya publik.
    Peneliti senior bidang politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa tidak adanya keterangan resmi membuat ruang spekulasi terbuka lebar.
    “Kita hanya bisa berspekulasi karena tidak ada konfirmasi pers yang menjelaskan isi dari pertemuan tersebut,” kata Lili kepada Kompas.com, Minggu (5/10/2025) malam.
    Lili Romli berpandangan, untuk pertemuan kali ini, pihak Jokowi-lah yang memungkinkan memiliki motif atau kepentingan tertentu.
    Sebab, Jokowi-lah yang datang berkunjung dan menemui Prabowo.
    “Jika ini yang terindikasi, kepentingan itu bisa beberapa kemungkinan,” ujar Lili.
    Dia kemudian memaparkan empat kemungkinan motif di balik pertemuan tersebut.
    Pertama, berkaitan dengan struktur kepengurusan PSI karena Prabowo hadir langsung dalam kongres partai tersebut.
    “Kedua, terkait gempuran terhadap Jokowi dan keluarganya, mulai dari persoalan ijazah Jokowi, ijazah SMA Gibran, sampai isu pemakzulan Gibran,” kata Lili.
    Selain itu, lanjut Lili, Jokowi bisa saja ingin membicarakan posisi orang-orang dekatnya yang baru-baru ini terkena
    reshuffle
    kabinet.
    Sebut saja Budi Arie Setiadi, pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi, yang didepak dari posisi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih.
    “Ketiga, terkait dengan orang-orang yang ditengarai dekat dengan Jokowi yang di-
    reshuffle
    dari kabinet dan yang masih di dalam kabinet,” tutur Lili.
    Terakhir, Lili menyebut Jokowi mungkin juga ingin menyampaikan dukungan terhadap wacana dua periode pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
    Meski begitu, Lili menekankan bahwa dampak politik dari pertemuan tersebut bergantung pada cara publik menafsirkan.
    “Jika dimaknai oleh publik seperti yang disampaikan oleh Mensesneg dalam rangka masalah kebangsaan, tentu hal yang baik dan positif,” ungkap Lili.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian memberikan sedikit gambaran mengenai isi pertemuan itu.
    Ia menyebutkan, Prabowo dan Jokowi bertemu secara empat mata dan membicarakan berbagai hal.
    “Banyak. Yang pertama memang silaturahmi di antara dua pemimpin, Presiden ke-7 dan Presiden ke-8,” ujar Prasetyo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut terjadi karena kebetulan Jokowi sedang berada di Jakarta.
    Biasanya, kata dia, jika Prabowo berkunjung ke Solo, Jawa Tengah, dia yang mendatangi kediaman Jokowi.
    “Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janjian ketemu waktunya makan siang,” ungkapnya.
    Selain silaturahmi, Prasetyo menyebutkan bahwa perbincangan keduanya juga menyinggung berbagai persoalan kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata dia.
    Dia menambahkan, pertemuan berlangsung sekitar dua jam dan berjalan dalam suasana hangat. “Kurang lebih dua jam pertemuan di antara dua pemimpin,” ucap Prasetyo.
    Pertemuan ini menjadi momen pertama keduanya setelah terakhir kali bertemu dalam upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta pada 17 Agustus 2025.
    Sebelumnya, pada Minggu (20/7/2025) malam, Prabowo juga sempat menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah.
    Saat itu, Presiden Prabowo datang ke Solo untuk menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Sebelum menuju lokasi acara, dia terlebih dahulu bersilaturahmi ke rumah Jokowi.
    Usai acara kongres, Prabowo, Jokowi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat makan malam bersama di warung Bakmi Jowo Bu Citro 1 Solo.
    Pertemuan informal itu berlangsung sekitar satu jam dan memperlihatkan keakraban antara ketiganya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Terkait pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan wajar jika berkembang spekulasi terkait pertemuan itu. Menurutnya, itu bisa dibaca dengan dua lapir.

    “Pertama lapis yang tidak diucapkan, dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui. Kan itu unsur-unsurnya sendiri,” kata Rocky dikutip dari Rocky Gerung Official, Senin (6/10/2025).

    Hal tersebut, kata dia, bisa dibaca bukan hanya dengan bocoran. Tapi persepsi akurat dan metodologis.

    “Bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekadar kangen-kangenan, atau silaturahmi segala macam,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan itu bukan hanya soal persahabatan. Mengingat keduanya adalah tokoh politik.

    “Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di kondisi politik hari-hari ni kan,” terangnya.

    Di tengah berbagai isu yang berkembang, dia mengatakan publik membaca bahwa pertemuan itu membahas nasib keluarga Jokowi. Terutama Jokowi sendiri, anaknya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

    “Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi, tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran dan belakangan ada Pak Bobby Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara,” jelasnya.

    “Itukah jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi. Atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo,” sambungnya,

    Rocky mengibaratkan kasus yang Jokowi dan keluarganya hadapi semacam jadi berita selebriti.

  • Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Fakta-Fakta Penangkapan Hacker Bjorka

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru-baru ini, polisi mengatakan telah menangkap hacker Bjorka karena diduga telah menjual data orang Indonesia, tetapi apakah yang ditangkap adalah Bjorka asli?

    Hacker Bjorka Kembali naik daun di Indonesia. Kehadiran Bjorka  di Indonesia menjadi pro kontra, sebab ada netizen yang suka tetapi ada juga yang tidak suka.

    Bjorka juga acap kali dikenal sebagai sosok yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Hacker asal Indonesia ini juga pernah viral dan mengirimi pesan kepada Kominfo terkait data registrasi SIM card.

    Simak Fakta-fakta tentang penangkapan Bjorka:

    1. Kominfo Sebut Bjorka Jual Data NPWP

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums. Kini pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

    Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

    “Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

    Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

    Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

    2. Polri Sebut Data Jokowi dan Sri Mulyani Bocor

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP],” ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

    Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN. Kini polisi juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensic.

    Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu. 

    3. Polisi Sebut Borjka Jual Beli Data Ilegal di Dark Web

    Polda Metro Jaya masih menghitung keuntungan WFT (22) pria yang diduga peretas atau hacker Bjorka dalam perkara jual beli data ilegal di dark web. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus mengatakan pihaknya masih perlu waktu untuk menghitung keuntungan dari perbuatan WFT tersebut.

    “Iya masih kita hitung, kan butuh waktu untuk membuka harta kekayaan. Butuh waktu belum kita dapatkan, butuh waktu,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/10/2025).

    Fian mengemukakan bahwa keuntungan Bjorka dalam memperjualbelikan data yang diperolehnya itu bisa sampai puluhan juta dalam satu kali transaksi. Transaksi transaksi tersebut menggunakan metode pembayaran mata uang kripto alias cryptocurrency.

    “Pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum,” imbuhnya.

    4. Bjorka Kritisi Lembaga Gizi MBG

    Baru-baru ini, akun Instagram yang diduga milik peretas (hacker) yang dikenal dengan nama Bjorka, @bjorkanism, membantah kabar dirinya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

    Melalui unggahan pada Sabtu (4/10/2025), akun yang mengaku sebagai Bjorka itu menyatakan masih bebas. Dia sekaligus menyindir pemerintah Indonesia agar fokus pada urusan lain seperti permasalahan makan bergizi gratis.

    “Ya, aku masih hidup dan bebas. Urus saja lembaga gizi bodoh kalian itu, fokus pada masalah di negaramu sendiri, jangan bicarakan aku sebelum aku ungkap data sialan itu,” tulis akun tersebut dalam unggahan Instagram Story.

    Unggahan itu muncul tak lama setelah Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap seorang pria yang mengaku sebagai pemilik akun Bjorka. Penangkapan tersebut terkait dugaan akses ilegal, manipulasi, dan peretasan data 4,9 juta nasabah bank.

    Sebelumnya, Kasubidpenmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan pria tersebut berinisial WFT (22). Dia ditangkap di Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 September 2025. “Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa, 23 September 2025 di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, Kamis (2/10/2025).

    Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan Bjorka terkenal dengan pemilik akun di dark web sejak 2020. Dia juga sempat mengganti akunnya beberapa kali seperti @SkyWave, @ShintHunter, hingga terakhir @Opposite6890 pada Agustus 2025.

    Tujuan penggantian akun ini dilakukan untuk menyamarkan diri sendiri agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH). Adapun, tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Bjorka ini berkaitan dengan data yang diperjualbelikan

    “Pelaku mengklaim bahwa yang bersangkutan memiliki data-data dari beberapa institusi baik di dalam maupun di luar negeri dan itu diperjualbelikan,” tutur Fian.

    Sementara itu, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengakui bahwa pihaknya masih perlu menelusuri bukti lain untuk menyatakan bahwa WFT merupakan Bjorka asli.

  • Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    Di Balik Pertemuan Jokowi dan Prabowo selama Dua Jam, Rocky Gerung Ungkap Hal Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung angkat suara terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua jam. 

    Rocky menilai pertemuan itu pastinya bukan sekadar kangen-kangenan. Pasti ada hal penting yang dibicarakan.

    Dia menyinggung soal pembahasan pendidikan putra Jokowi, yakni Wapres Gibran dan menantunya, dugaan kasus Bobby Nasution yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara bisa saja menjadi kegelisahan Jokowi yang diungkapkan ke Presiden Prabowo. 

    “Tentu orang pada akhirnya pergi pada semacam yang paling masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah keluarga Jokowi yang mulai terlihat gelisah,” ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya, Minggu, (5/10/2025).

    “Karena tekanan dari BEM, emak-emak, internasional yang ingin melihat seberapa jauh keterlibatan dinasti Jokowi dalam korupsi,” lanjutnya.

    Apalagi KPU disebut telah memberikan fotocopy ijazah Jokowi ke Roy Suryo yang selama ini juga jadi polemik. 

    Sebelumnya, Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto kemarin. Pertemuan keduanya dilakukan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prasetyo Hadi mengatakan, keduanya membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan.

    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” tuturnya.

  • Menko Pangan: TNI berperan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah

    Menko Pangan: TNI berperan dalam mendukung ketahanan pangan di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan dalam mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah.

    Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menegaskan, peran TNI tidak hanya vital dalam aspek pertahanan negara, tetapi juga turut berkontribusi nyata di bidang kemanusiaan dan ketahanan nasional, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan di berbagai daerah.

    “Banyak prajurit TNI yang turun langsung membantu petani, menjaga distribusi pangan, hingga memastikan logistik tetap aman di wilayah terpencil. Itu bukti nyata bahwa TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

    Para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih juga turut menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI tersebut.

    Dalam suasana penuh semangat kebangsaan, Zulhas menyampaikan apresiasi dan penghargaan mendalam kepada seluruh prajurit TNI atas pengabdian, keberanian, dan pengorbanan mereka dalam menjaga kedaulatan serta keamanan bangsa.

    “Selamat ulang tahun ke-80 untuk Tentara Nasional Indonesia. TNI bukan hanya penjaga perbatasan, tapi juga penjaga harapan rakyat. Dari masa ke masa, TNI selalu hadir, tangguh, disiplin, dan setia mengabdi untuk Merah Putih,” ujar Zulhas.

    Sementara Presiden Prabowo Subianto di hadapan seratusan ribu lebih prajurit TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu, mengucapkan dirgahayu untuk Tentara Nasional Indonesia sekaligus menekankan TNI merupakan benteng dan tulang punggung pertahanan NKRI.

    Presiden kemudian melanjutkan, di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik global, termasuk adanya perang dan konflik bersenjata di beberapa belahan dunia, TNI harus ingat perannya sebagai benteng NKRI.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.